BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penanaman modal langsung baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerataan pembangunan, dan percepatan
pembangunan
nasional.1
Dalam
rangka
untuk
mempercepat
pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, diperlukan peningkatan penanaman modal ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Serta dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penanaman modal, sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan arah kebijakan dasar tentang penanaman modal. Kebijakan dasar penanaman modal tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Pada RUPM disebutkan bahwa arah kebijakan penanaman modal dilakukan sampai tahun 2025, kebijakan dasar 1
Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Konsiderans
2
penanaman modal dalam RUPM disebutkan bahwa kebijakan penanaman modal adalah bertujuan untuk: 1) Perbaikan iklim penanaman modal, 2) Persebaran penanaman modal, 3) Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi, 4) Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment), 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), 6) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif penanaman modal, serta 7) meningkatkan promosi penanaman modal.2 Dalam kaitannya dengan bidang perpajakan, pajak memiliki peran penting dalam upaya untuk mewujudkan kebijakan pemerintah dalam rangka untuk mendorong penanaman modal langsung. Peran pajak tersebut tidak terlepas dari fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah, baik dibidang ekonomi dan sosial. Fungsi pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur tersebut, disebut dengan istilah fungsi regulerend pajak. Pada bidang ekonomi, khususnya bidang penanaman modal, salah satu fungsi regulerend pajak diwujudkan dengan cara pemberian insentif bagi penanam modal. Insentif berupa fasilitas pajak merupakan salah satu upaya yang ditawarkan dari banyak negara untuk menarik minat investor, seperti pada negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam). Negara Malaysia memberikan Tax Holiday selama 5 tahun pembebasan hingga 70% atas pre-tax income atas 60% dari nilai investasi, Filipina memberikan Tax Holiday sebesar 5%. Selama 8 tahun, Negara Singapuura memberikan tax Holiday 2
Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2012, tentang rencana penanaman modal, Pasal 2
3
selama 10 tahun, Negara Thailand memberikan tax Holiday selama 8 tahun dengan penurunan tarif PPh badan sebesar 50%. Negara Vietnam memberikan penurunan tarif PPh badan sebesar 50% selama 9 tahun.3 Di Indonesia, investasi diharapkan dapat membawa teknologi baru, mengerakan sektor yang belum terolah secara maksimal maupun daerah tertentu yang menjadi prioritas nasional, membuka lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya turut menambah kontribusi dalam meningkatkan pendapatan nasional dan kemandirian bangsa.4 Terdapat berbagai macam insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal di Indonesia, namun yang menjadi pembahasan penelitian atau yang menjadi objek penelitian ini adalah fasilitas perpajakan atas pajak penghasilan yang diberikan kepada penanam modal yang melakuakan penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu. Pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal dibidang usaha tertentu dan/atau didaerah-daerah tertentu, terkenal dengan istilah invesment allowance. Dasar yuridis mengenai fasilitas pajak penghasilan berupa invesment allowance adalah pasal 31A UU nomor 16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan, pasal tersebut menyatakan bahwa "kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal dibidang usaha-usaha tertentu dan atau didaerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas pajak". Mengenai pelaksanaan pemberian fasilitas pajak berupa tax allowance, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Nomor 1 Tahun 3
Masaaki Suzuki, Corporate effective tax Ade in Asian Countries, 2013. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, buku fasilitas dan insentif pajak penghasilan Indonesia, hlm 3 4
4
2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal dibidang usaha tertentu dan/atau didaerah-daerah tertentu. Dalam rangka untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan dibidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu, pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007 dengan PP nomor 67 tahun 2008 dan PP nomor 52 tahun 2011. Perubahan pada PP nomor 52 Tahun 2011, terletak pada kategori bidangbidang usaha dan daerah-daerah penanaman modal untuk dapat memanfaatkan fasilitas Investment allowance. Perkembangan jumlah bidang usaha dan daerah penanaman modal yang dapat menerima fasilitas pajak penghasilan adalah sebagai berikut:
PP No 1 Tahun 2007
PP No 62 Tahun 2008
PP No 52 tahun 2011
Jumlah bidang usaha tertentu
53
67
52
Jumlah daerah usaha tertentu
19
34
77
Jumlah
72
101
129
Fasilitas PPh (tax allowance)
Tabel 1.1 Bidang dan daerah usaha yang mendapat Tax allowance Berdasarkan data yang penulis dapat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan berupa tax allowance terjadi penurunan. Penurunan pemanfaatan fasilitas pajak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
5
70 64 60
50
40
30
20
11
10 8
5
4
3
2
2012
2013
0 2007
2008
2009
2010
2011
Gambar 1.1 Grafik perusahaan yang mendapat tax allowance Sumber data: BKPM
Berdasarkan dari paparan latar belakang diatas, maka yang menjadi isu sentral dalam penelitian hukum ini adalah mengenai: (1) Implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal, (2) serta kaitannya kebijakan fasilitas pajak penghasilan berupa tax allowance dengan fungsi pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur (fungsi pajak regulerend) dibidang ekonomi, yaitu pada bidang penanaman modal. Isu tersebut kemudian diungkapkan dalam judul penelitian hukum yaitu “Implementasi kebijakan fasilitas pajak penghasilan badan berupa tax allowance dalam kaitannya dengan fungsi regulerend pajak”. B. Rumusan Masalah
6
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pada penelitian hukum ini terdapat beberapa masalah. permasalahan tersebut dirumuskan dan dibagi menjadi: Permasalahan hukum empiris dan permasalahan hukum normatif. Pemaparan mengenai permasalahan hukum empiris dan permasalahan hukum normatif, adalah sebagai berikut: 1. Permasalahan hukum empiris Bagaimana implementasi kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan berupa tax allowance? 2. Permasalahan hukum normatif Bagaimana kaitannya pemberian fasilitas pajak penghasilan badan berupa tax allowance dengan fungsi regulerend pajak? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka Penulis menemukan tujuan dari dilakukannya penelitian hukum ini. Tujuan penelitian hukum ini terbagi menjadi tujuan subjektif Penulis dan tujuan objektivitas permasalahaan. Adapun penjelasan tujuan objektif dan tujuan subjektif adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Objektif a
Tujuan objektif penelitian hukum ini, adalah untuk mengetahui bagaimana
implementasi
kebijakan
pemberian
fasilitas
pajak
penghasilan berupa tax allowance. b
Penelitian hukum ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan
7
berupa tax allowance dalam kaitannya dengan fungsi Regulerend pajak. 2. Tujuan subjektif a.
Tujuan subjektif penulis, bertujuan untuk melatih diri penulis secara langsung dalam kerangka pembentukan sikap dan cara berfikir sesuai dengan kaidah-kaidah akademika, khususnya dalam bidang hukum.
b.
Tujuan penelitian hukum ini juga bertujuan untuk memenuhi syarat kulikuler untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
D. Keaslian Penelitian Pada suatu penelitian, keaslian penelitian berguna untuk menjaga kejujuran penelitian, sehingga untuk mengetahui keaslian penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran penelitian pada berbagai referensi baik media cetak maupun media elektronik, penelitian yang berkaitan dengan kebijakan insentif PPh badan telah ada sebelumnya, yaitu: 1. Penelitian yang dilakukan oleh Khalil Moehamad Gibran, Penulisan hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tahun 2012, dengan judul “kebijakan insentif tax holiday
bagi industri pionir dalam
kaitannya dengan fungsi utama perpajakan” Penelitian tersebut mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: a
Bagaimana pelaksanaan kebijakan insentif berupa tax holiday bagi industri pionir?
8
b Apakah kebijakan insentif berupa tax holiday yang diberikan kepada industri pionir di Indonesia sesuai dengan fungsi budgetary dan regulerend? c
Apakah kebijakan insentif tax holiday yang diberikan kepada industri pionir telah sesuai dengan asas equality dalam perpajakan?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hartina, Skripsi, Universitas Bina Nusantara, tahun 2012, dengan judul “Analisis pengaruh kebijakan tax Holiday dan tax allowance terhadap perkembangan PMA dan PMDN di Indonesia”. Penelitian tersebut mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: a
Sejauh mana pemberian insentif pajak investasi berupa tax holiday dan tax allowance dapat mempengaruhi perkembangan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di indonesia ?
b Sejauh mana efektifitas dan efisiensi yang telah dilakukan dalam pemberian insentif pajak berupa tax holiday dan tax allowance bagi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di indonesia? c
Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk menutupi kekurangan akibat adanya tax holiday dan tax allowance?
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu: Penulis melakukan penelitian dengan judul “Implementasi kebijakan fasilitas pajak penghasilan badan berupa tax allowance dalam kaitannya
9
dengan fungsi regulerend pajak”. Pada penelitian ini, Penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: a
Bagaimana implementasi pemberian fasilitas pajak penghasilan berupa tax allowance?
b Bagaimana kaitannya pemberian fasilitas pajak penghasilan berupa tax allowance dengan fungsi regulerend pajak? Maka dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa penelitian yang Penulis lakukan dengan judul “Implementasi kebijakan fasilitas Pajak Penghasilan berupa tax allowance dalam kaitannya dengan fungsi regulerend Pajak”, berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta belum pernah dilakukan sebelumnya. E. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan sosiologis, yaitu : 1. Manfaat Akademis a.
Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi positif bagi ilmu hukum pada umumnya serta ilmu hukum pajak pada khususnya mengenai kebijakan pemberian fasilitas pajak berupa tax allowance dalam kaitannya dengan fungsi regulerend pajak.
b.
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai ilmu hukum, khususnya hukum pajak.
2. Manfaat Praktis Sosiologis
10
a.
Hasil penelitian ini semoga bermanfaat sebagai pengetahuan bagi lembaga-lembaga pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan fasilitas pajak penghasilan berupa tax allowance.
b.
Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat, tentang hukum pajak dalam kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan berupa tax allowance di Indonesia.
