BAB II TINJAUAN HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA. penanaman modal dalam negeri diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1968

BAB II TINJAUAN HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA A. Pengertian dan Jenis-Jenis Penanaman Modal Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, keberadaan penanaman modal dalam negeri diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan modal dalam negeri (yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hakhaknya dan benda-benda baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan /disediakan guna menjalankan usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1967) bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. 21 Dalam Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 tidak mengadakan pembedaan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Oleh karena itu, undang-undang tersebut mengatur mengenai kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan tidak mengadakan pemisahaan undang-undang secara khusus, seperti halnya undang-undang penanaman modal terdahulu yang terdiri dari dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan UndangUndang Penanaman Modal Dalam Negeri. 22

21

Dhaniswara K. Harjono,Hukum Penanaman Modal, .(Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 2007), hal.122-123. 22 Ibid, hal. 121.

Universitas Sumatera Utara

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. 23 Menurut Komaruddin, yang dikutip oleh Pandji Anoraga merumuskan penanaman modal dari sudut pandang ekonomi dan memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi disamping faktor produksi lainnya, pengertian investasi dapat di bagi menjadi tiga,yaitu: 24 1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya; 2. Suatu tindakan memberi barang-barang modal; 3. Pemamfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa mendatang. Selain pembagian penanaman modal yang di kenal dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu yang membagi penanaman modal dengan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, kegiatan penanaman modal pada hakikatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 1. Investasi langsung (direct invesment) atau penanaman modal jangka panjang Investasi lansung di Indonesia saat ini diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memperbaharui ketentuan perundang23

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang UUPM. Pandji Anoraga, Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), hal 57. 24


undangan yang menyangkut investasi asing sebelumnya. UU tersebut mengatur baik investasi yang dilaksanakan oleh investor dalam negeri maupun investasi yang dilaksanakan oleh investor asing. 25 Dalam konteks ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal, pengertian penanaman modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung. Penanaman modal adalah ”segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.”Investasi secara langsung ini karena dikaitkan dengan adanya keterlibatan secara langsung dari pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal. 26 Sornarajah yang dikutip oleh Ida Bagus Rahmadi Supanca merumuskan investasi dengan, “involves the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to guarantee wealth under the total or partial control of the owner of the assets.” 27 Investasi langsung ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan (joint venture company) dengan mitra lokal, melakukan kerja sama operasi

(joint

operation

scheme)

tanpa

membentuk

perusahaan

baru;

mengonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan local, memberikan bantuan teknis dan manajerial (technical and management assistence) maupun dengan memberikan lisensi. 28

25

Ibid. hal 12. Ida Bagus Rahmadi Supanca, Kerangka Hukum &Kebijakan Investasi Lansung di Indonesia, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006), hal. 53. 27 Ida Bagus Rahmadi Supanca, Op.Cit., hal 79. 28 Dhaniswara K. Harjono, Op.cit.hal 12. 26


Mengenai investasi langsung oleh pihak asing, Ismail Suny menyebutkan sebagai berikut : Investasi asing dalam bentuk direct Invesment khususnya mengenai pendirian/pembentukan suatu perusahaan baru, agak berbeda halnya, karena ptoyek yang bersangkutan tidak hanya harus memenuhi syarat formal, tetapi pula syarat-syarat materiil. Dengan syarat formil dimaksudkan di sini bahwa harus dipenugi ketentuan-ketentuan peraturan dari Negara yang berdsangkutan, sedangkan syarat materiil itu adalah dalam arti bahwa proyek itu akan dapat memenuhi kegunaan ekonomi Negara. 29

2. Investasi Tak Langsung (Indirect Invesment) atau Portofolio Invesment Investasi tak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut dengan penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya, jual beli saham atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jual belikan. Perbedaan antara investasi langsung dengan investasi tidak langsung adalah sebagai berikut: a. pada investasi tak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-sehari. b. Pada investasi tak langsung, biasanya resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya.

29

Ismail Suny, Tinjauan dan Pembahasan UU Penanaman modal Asing &Kredit Luar Negeri, (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 1972), hal 17.


c. Kerugian pada investasi tidak lansung, pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan Internasional. 30 Menurut Jonker S, jenis-jenis penanaman modal dibedakan yaitu : 1. investasi langsung (Direct Invesment), yakni investasi yang dilaksanakan dengan kepemilikan proyek yang kelihatan wujudnya, kajian mengenai resiko dan hasil yang diterima dari investasi tersebut dilakukan melalui studi kelayakan investasi yang menyangkut semua aspek-aslek keuangan, aspek ekonomi/sosial, aspek pemasaran, aspek teknis/produksi, aspek hukum serta aspek organisasi dan menajemen. 2. investasi tidak langsung (Indirect Invesment), yakni investasi yang dilakukan dengan membeli surat-surat berharga yang diterbitkan oleh perseroan ataupun yang diterbitkan oleh Olter ego dari pemerintah, kajian mengenai resiko dan hasil yang diterima dari investasi dimaksudkan dilakukan melalui analisis atas data-data yang berkaitan dengan portofolio investasi yang diminati, data-data tersebut didapatkan dari emiten maupun sumber-sumber lainnya. 31 Secara umum dikenal ada dua macam penanaman modal yaitu : 1. Penanaman modal secara langsung (Direct Invesment) merupakan suatu bentuk penanaman modal secara langsung. Dalam hal ini pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelaolaan usaha dan bertanggungjawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian. 30

Ibid. hal. 13. Jonker Sihombing, Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal, (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2008), hal, 160. 31


2. Penanaman modal tidak langsung (Portfolio Invesment) merupakan suatu bentuk penanaman modal secara tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelaolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan sahamsaham

perusahaan

dimana

modal

tersebut

ditanamakan

hanya

memasukkan modal dalam bentuk uang atau valuta semata. 32

B. Asas dan Tujuan Penanaman Modal Sejalan dengan tujuan, pembaharuan dan pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal, ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut : 1. Kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman modal. 2. Keterbukaan, yaitu asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. 3. Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaukatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 32

N.Rosyidah Rahmawati, Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global, (Malang: Penerbit Bayumedia, Juli 2004), hal. 7.


4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara,yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu Negara asing dengan penanam modal dari Negara asing lainnya. 5. Kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 6. Efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasaru pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan

dalam usaha

mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. 7. Berkelanjutan,

yaitu

asas

yang

secara

terencana

mengupayakan

berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang. 8. Berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. 9. Kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.


10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah, dalam kesatuan ekonomi nasional. 33 Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional. 34 Atas dasar hal tersebut, tujuan penyelenggaran penanaman modal antara lain menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) adalah untuk: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; 2. Menciptakan lapangan kerja; 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; 5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasioanal; 6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kegiatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan 8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

33 34

PenjelasanPasal 3 ayat (1) UUPM No. 25 Tahun 2007. . Dhaniswara K. Harjono, Op.Cit.,hal 106-107.


Tujuan penyelenggaran penanaman modal tersebut hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain dengan perbaikan koordinasi antarinstansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. 35

C. Bidang-bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal Penentuan bidang usaha, baik yang tertutup dan terbuka untuk kepentingan investasi mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka penanaman modal di Indonesia. Dengan mengetahui bidang usaha itu, investor dapat menentukan bidang usaha apa saja yang terbuka untuk penanaman modal. Daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, yang modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing dan atau badan hukum yang merupakan bidang usaha yang tidak diperkenankan untuk penanaman modal, dimana modal perusahaan berasal dari warga negara asing atau badan hukum asing secara total. 36 Ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal yang diganti dengan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 kini tidak berlaku lagi. Ketentuan ini telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang 35

. Ibid., hal.26. Salim H.S., dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal 48. 36


Usaha tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan 3 golongan bidang usaha bagi penanaman modal. Ketiga golongan usaha itu meliputi : 1) Bidang usaha terbuka 2) Bidang usaha tertutup 3) Bidang usaha terbuka dengan persyaratan. 37 Bidang usaha yang terbuka merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk penanaman modal, baik investor asing maupun domestik. Namun, ketentuan tentang bidang usaha terbuka ini tidak diatur secara rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007, akan tetapi mengenai Daftar Bidang Usaha yang Terbuka diatur dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Terbuka dan Tertutup Bagi Penanaman Modal disebutkan “ Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.” 38

37

Pasal 12 UUPM Nomor 25 Tahun 2007. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. 38


Dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 hanya diatur secara rinci tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Dalam Pasal 12 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, baik untuk investasi domestik maupun investasi asing, yang meliputi: 1) Produksi senjata 2) Mesiu 3) Alat peledak 4) Peralatan perang. 39 Penjabaran lebih lanjut dari perintah Pasal 12 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 telah diatur rinci tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup. Ada dua puluh lima daftar bidang usaha yang tertutup, baik untuk investasi domestik maupun investasi asing 40. Kedua puluh lima daftar bidang usaha yang tertutup untuk investasi yaitu: 1) Perjudian/kasino parawisata 2) Peninggalan sejarah dan perbakala (candi, keratin, prasati, petilasan, bangunan kuno, temuan laut,dsb) 39

Pasal 12 UUPM No. 25 Tahun 2007. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007, tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. 40


3) Kebudayaan dan pariwisata 4) Museum 5) Pemukiman/lingkungan adat 6) Kebudayaan dan pariwisata 7) monument 8) Objek jiarah (Tempat peribadatan, petilasan makam, dsb) 9) Pemamfaatan (pengambilan kolar alam) 10) Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I CITES 11) Manajemen Dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 12) Lembaga penyiaran Publik (LPP) Radio dan Televisi 13) Penyedian Dan Penyelenggaran Terminal 14) Pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan 15) Penyelenggaraan dan pengoperasian jembatan timbang 16) Penyelenggaran pengujian tipe kenderaan bermotor 17) Telekomunikasi/sarana Bantu navigasi pelayaran 18) Vassel Traffic Information system (VTIS) 19) Pemanduan lalu lintas udara (ATS) Provider 20) Industri bahan kimia skedul-1 konvensi senjata kimia (sarun, soman, tabun mustard, Levesite, Ricine, Saxitoxin, VX, dll) 21) Industri minimum mengandung alkohol (minuman keras, anggur, dan minuman mengandung malt) 22) Industri Pembuat Chloralkali Dengan Bahan Mengandung Merkuri


23) Industri Siklamat dan Sakarin, Industri Logam Dasar Bukan Timah (Timah Hitam) 24) Perindustrian 25) Budidaya Ganja

Bidang usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan non komersial seperti, penelitian dan pengembangan dan mendapat persetujuan dari sektor yang bertanggung jawab atas pembinaan bidang usaha tersebut. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ini dibagi menjadi lima bidang usaha, yaitu : 1) Bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) 2) Bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan 3) Bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya 4) Bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu 5) Bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. Perbedaan mendasar antara Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 dapat dilihat sebagai berikut : 1) Dilihat dari daftar bidang usaha Dalam Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 daftar bidang usaha dibagi menjadi empat macam yaitu :


a) Daftar bidang usaha yang tertutup mutlak untuk Penanaman Modal b) Daftar bidang usaha yang tertutup mutlak untuk Penanaman Modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing dan atau badan hukum asing c) Daftar bidang usaha-usaha yang terbuka dengan persyaratan petungan antara modal asing dengan modal dalam negeri d) Daftar bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2007, daftar bidang usaha dibagi menjadi dua macam yaitu : e) Daftar usaha tertutup f) Daftar bidang usaha terbuka persyaratan 2) Substansi yang diatur Substansi daftar bidang usaha yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 adalah sangat sedikit. Daftar Bidang Usaha yang Tertutup hanya 19 macam. Daftar bidang usaha terbuka dengan persyaratan hanya 37 bidang. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2007, daftar bidang usaha sangat banyak dan rinci. Daftar bidang usaha yang tertutup hanya 25 bidang. Daftar yang paling banyak adalah daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, dengan jumlah 312 bidang usaha. Banyaknya bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ini adalah dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada para investor untuk memilih bidang usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang ditekuni oleh para investor itu sendiri.


D. Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penanam Modal Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, dalam Bab IX diatur mengenai hak, kewajiban, dan tanggungjawab penanam modal. Pengaturan mengenai hak, kewajiban,dan tanggungjawab di atur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat dan melaksanakan tanggungjawab sosial. Pengaturan tanggungjawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan

1. Hak Penanam Modal Mengenai hak penanam modal di atur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 yang menentukan bahwa setiap penanam modal berhak untuk mendapat hal-hal sebagai berikut. a. Kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan 1) Kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang di tentukan.


2) Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal. 3) Kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanam modal. b.

Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya

c.

Hak pelayanan

d.

Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban Penanam Modal Mengenai kewajiban penanam modal di atur dalam Pasal 15 Undangundang No. 25 tahun 2007 yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk : a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya, yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat; c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, di mana laporan ini merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang di hadapi penanam modal yang di sampaikan secara berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal; d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.


Kewajiban penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan terhadap tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha

yang seha, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan

pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong upaya ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan. 41 Adapun yang menjadi kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti termuat dalam Bab III pasal 6, Bab V pasal 16, dan Pasal 17 Undang-Undang No.23 Tahun 1997 yaitu: Pasal 6 1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 2. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 16 1) setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan atau kegiatan tersebut. 2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain. 3) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 17

41

Penjelasan umum UUPM No. 25 Tahun 2007.


1) setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. 2) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang. 3) Ketentuan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai kewajiban dari penanam modal yang termuat dalam Pasal 15 UUPM No. 25 Tahun 2007, apabila dihubungkan dengan Pasal 6, Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang UUPLH maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. 3. Tanggung Jawab Penanam Modal Mengenai tanggung jawab penanam modal di atur dalam pasal 16 Undangundang No. 25 tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk : a. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; d. Menjaga kelestarian lingkungan hidup; e. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; f. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.


Khusus untuk yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, menurut ketentuan Pasal 17, wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Maksud pengaturan ketentuan ini adalah untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal


BAB II TINJAUAN HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA. penanaman modal dalam negeri diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1968

Recommend Documents