PRESIDENREPUBUKINDONESIA TJNDANG.UNDANG NO. 5 TAHI.JN 1968 TENTANG PENANAMANMODAL DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDENREPUBLIKINDONESIA. Menimbang
: a. bahwa di dalam penyelenggaraanpembangunanekonomi nasional yang bertujuan untuk mempertinggi kemakmuran rakyat, modal merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan; b . bahwa berhubung dengan itu, perlu diselenggarakan pemupukan dan pemanfaatanmodal dalam negeri secara maksimal, yang terutama diarahkan kepada u-saha-usaha rehabilitasi, pembahanran,perluasan dan pembangunan baru dalam bidang produksi barang-barang danjasa-jasa; bahwa untuk itu perlu diciptakan iklim yang baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan perangsangbagi para penanammodal dalam negeri; d. bahwa dalam sistim ekonomi nasional yang idiil. berlandaskan Pancasila,kecuali bidang-bidang yang dikhususkan bagi usahaNegaradi dalam batas-batasketentuan dan jiwa Undang-undangDasar 1945, terbuka lapangan yang luas bagi usaha-usahaSwasta; bahwa pada dasarnya pembangunan ekonomi nasional harus disandarkankepada kemampuan dan kesanggupan rakyat Indonesiasendiri; f. bahwa dalam pada itu, khususnya dalam tingkat perkembangan ekonomi dan potensi nasional dewasa ini perlu dimanfaatkan juga modal dalam negeri yang dimiliki oleh orang asing(domestik),sepanjangtidak merugi-
kan perkembanganekonomi dan pertumbuhango longanpengusaha nasional; g. bahwa dalam rangkapemanfaatanmodal dalamnegeri yang dimakzudkanitu, selaindiberikan ketentuan-ketentuanperangsang, perlu ditetapkanpula bataswaktu berusahabagi perusahaan-perusahaan asing(domestik) yang menggunakan modal dalamnegeii,agardiperoleh peganganyang jelas bagi semuapihak yang berkepentingan, sehinggadengan pembatasanitu tertampung pulajiwa dariP.P.l0 Tahun1959; Mengingat
: I. Pasal5 ayat 1, pasal20 ayat l, pasal27 danpasal33 Undang-undangDasar 1945, beserta penjelasannya; 2. Ketetapan $ajelis Permusyawaratan Rakyat SementaKebijakra No. XX IIIIIIPRS/ I 966 tentangPembaharuan danPembangunan, sanaan landasanEkonomi,Keuangan pasal63; dankhususnya 3. Undang-undang No. I Tahun 1967 tentmgPenanaman ModalAsing. DenganpersetujuanDewan PerwakilanRakyat Gotong Royong.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-IJNDANG TENTANGPENANAMANMODAL DALAMNEGERI. BAB I PENGERTIANPENANAMANMODAL DALAM NEGERJ PasalI (l) YangdimaksuddalamUndang-undang ini dengan"Modal DalamNegeri" ialah bagiandari padakekayaanmasyarakatlndonesiaiermasukhak-hak dan benda-benda, baik yangdimiliki olehNegaramaupunSwastaNasional atau SwastaAsingyangberdomisilidi Indonesia,yangdisisihkan/disediakan guna menjalankansesuatuusahasepanjangmodal tenebut tidak pasal2 Undang-undang No. I Tahun diatur oleh ketentuan-ketentuan 1967 tentangPenanaman ModalAsing. (2) Pihak Swastayang memiliki modal dalam negeritenebut dalamayat I pasalini dapatterdiri atasperorangan dan/ataubadanhukumyangdidirikan berdasarkan hukumyangberlakudi lndonesia.
Pasal2 YangdimaksuddalamUndang-undang ini dengan"Penanaman ModalDalam Negeri"ialah : Penggunaan daripadakekayaansepertitersebutdalam pasal l, baik secara langsungatau tidak langsunguntuk menjalankan usahamenur-utatau berdasarkanketentuan-ketentuan Undang-undang ini. BAB II PENGERTIANPERUSAHAANNASIONAL DAN PERUSAHAAI\ ASING Pasal3 ( I ). Perusahaan Nasionaladalahperusahaanyang sekurang-ku r angny a 5| Vo daripadamodal dalam negeriyang ditanam di dalamnyadimiliki oleh Negaradan/atauSwastaNasional. Persentase itu senantiasa harusditingkatkansehinggapada tanggalI Janu- ari 1974menjaditidakkurangdari75%. (2) Perusahaan asing adalah perusahaanyang tidak memenuhiketentuan dglamayat I pasalini. (3) Jika uuha yangdimaksudkandalamayat I pasalihi berbentukperseroan terbatasmakasekurang-kurangnya persentase tersebutdalamayat I dari jumlahsahamharusatasnama. BA B III. BIDANG - USAHA Pasal4 (l) Semuabidangusahapadaazasnyaterbukabagiswasta.KegiatanNegara yang bersangkutandenganpembinaanbidang,usaha swastameliputi pula bidang-bidang yang perlu dipeloporiatau dirintis oleh Pemerintah. (2) BidangusahaNegarameliputi terutamabidang-bidang yang pengusahaannyawajibdilaksanakan olehPemerintah. BAB IV IZIN _ USAHA Pasal 5 (l) Ketentuan-ketentuan mengenaiizin usahadiatur oleh Pemerintahkecuali Yangdiatur olehUndang-undang. (2) Dalam setiap izin usahayang diberikankepadaPerusahaan Asing yang
menggunakanmodal dalam negeri ditentukan jangka waktu berlakunya denganmengingatketentuan-ketentuandalam BAB V.
BABV BATASWAKTUBERUSAHA Pasal6 Waktu berusahabagiPerusahaan Asing,baik perusahaan baru maupunlama, dibatasisebagai berikut : a. Dalam bidang perdagangan berakhir pada tanggal3l Desember1977. b. Dalambidangindustriberakhirpadatanggal3l Desember1997. c. Dalam bidang-bidangusaha lainnya akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah denganbataswaktu antaral0 dan 30 tahun. Pasal7 (l) Jikalaujangka waktu berusahayang ditentukan bagi perusahaan asing berakhir,makawarganegaraasingyangbenangkutandapatmelanjutkan berusaha denganjalanantaralain : a. mengalihkanmodalnya ke bidang-usahalain yang batas waktu belumberakhir; berusahanya perusahaan usahagabungan nasional. b. mengadakan (2) Setelahwaktu berusahauntuk perusahaan asingberakhir,makaperusahaan atau modal yang dimiliki oleh warganegaraasingyangbersangkutan . harusdialihkankepadaw:uganegaraIndbnesia. dua kali (3) Jika setelahdiberiperingatansecaratertulissekurang-kurangnya oleh instansiyang berwenang,warganegaraasingyang berkepentingan di dalam wakt'u satu tahun sejak berakhirnyajangka waktu berusaha yang dimaksuddalampasal5 ayat 2 dan pasal6, tidak memenuhiketentuan-ketentuan dalamayat I dan 2 pasalini, makaPemerintatratau instansiyangditunjuknyaberhakmelakukanlikwidasiterhadapperusahaan asingyangbersangkutan. Pasal8 Pemerintahberkewajibanuntuk mengambiltindakandan menyelenggarakan nasionaldapatmeusaha-usaha, agarpadawaktunyaperusahaan-perusahaan penrsahaan-perusahaan nampungdanmelakukanfungsidankegiatan-kegiatan telahberakhir. asingyangbataswaktuberusahanya
BAB VI PEMBEBASAN DAN KERINGANAN PERPAJAKAN Pasal 9 rehabilitasi,pembaharuan,per(l) Modal yang ditanam dalam usaha-usaha luasan dan pembangunanbaru di bidang-bidangpertanian,perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan,pertambangan,perindustrian' peng' angkutan, perumahan rakyat, kepariwisataan,Prasaranadan usaha'usaha produktip lainnya menurut ketentuan Pemerintah, oleh instansi Pajak tidak diusut asalusulnya dan tidak dikenakan pajak. (2) Kelonggaran tersebut pada ayat I pasal ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun dari berlakunya Undang+rndangini. Pasal 10 (l) Modal yang ditanam dalam usaha-usahadi bidang-bi'dangtermasuk dalam pasat9 ayat I dibebaskandari pengenaanPajak Kekayaan. (2) Deposito dan tabungan yang disimpan dalam bank sekurang-kurangnya satu tahun, dibebaskanpula dari pengenaanPajak Kekayaan' Pasal I I Penempatanmodal dalam usaha-usahadi bidang-bidangtersebut dalam pasal 9 ayat I dibebaskandari Bea Meterai Modal. Fasal 12 yang menanam mddal baru dalam usaha(l) Kepada perusahaan-perusahaan pasal 9 zyat I dibeiikan pembebasan termaksud dalam usaha di bidang atas labanya, dan kepada para pemegang dari pengenaanPajak Perseroan saham ddri perusahaan termaksud di atas diberikan pembebasandari pengenaanna;af OiviAendatas bagian laba yang dibayarkan, untuk jangka waktu dua tahun, terhitung dari saatusahatermaksudmulai berproduksi. Jangka waktu dua tahun ini dapat diperpanjang apabila dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat-ayat selanjutnya dari pasal ini. (2) Apabila penanamanmodal tersebut dalam ayat I pasal ini dapat menambah atau menghematdevisayang jumlahnya berarti, diberikan tambahan pembebasan pajakuntuk 3atu tahun. (3) Apabila penanamanmodal tersebut dalam ayat I pasalini dilakukan di luar Jawa diberikan tambahan pembebasan pajak untuk satu tahun. (4) Apabila penanamanmodal tersebut dalam ayat I pasalini memerlukan modal besar,diberikan tambahan pembebasanpajak untuk satu tahun.
(5) Apabila o"n*"*"n modal tersebut dalam ayat I pasal ini dilakukan di bidang prasarana,diberikan tambahanuntuk satu tahun. Pasal 13 Pemerintah dapat memberikan keringananPajak Perseroankepada perusahaan-perusahaanyang berusaha dalam bidang yang mendapat prioritas sesuai dengan RencanaPeinbangunanPemerintah. Fasal 14 (l) Bagian laba ,perusahazn yang ditanam (kembali) dalam usaha-usahadi bidang-bidang tersebut dalam pasal 9 ayat I dikecualikan dalam perhitungan laba yang dikenakan pajak untuk tahun pajakyang bersangkutan. (2) Ketentuan termaksud pada ayat I pasal ini'hanya.berlaku selamajangka waktu 5 tahun sejak diundangkannyaUndang-Undangini. Perpanjangan.jangkawaktu tersebut diatur oleh Menteri Keuangan. (3) Ba$ perusaluan-perusahaan yang memperoleh pembebasan dari pe. ngenaan Pajak Perseroan atau Pajak Pendapatan, baik berdasarkan pasal 12 Undang-undangirii maupun berdasarkanperaturan pelaksanaan Undang-undangNo. 27 tahun 1964, ketentuan tersebut padaayat I pasal ini berlaku selamajangka waktu 5 tahun setelahberakhirnya pembebasan dari pengenaanPajak Peneroan atau Pajak Pendapatantersebut di atas. Perpanjanganjangka waktu tersebut diatur oleh Menteri Keuangan. Pasal 15 Pengimporan barang-barang modal (termasuk ala!,akrt dan perlengkapan) yang diperlukan untuk usaha pembangunanbaru dan rehabilitasi dalam bidang-bidangtersebut dalam pasal 9 ayat I dapat diberikan keringanan Bea Masuk. Pasal 16 Terhadap modal dalam negeri yang dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional yang bekerja sama dengan modal asing seperti dimaksud dalam Undang-undangNo. I tahun 1967 dalamusahagabunganberlaku kelonggaran /keringanan-keringananyang ditetapkan dalam BAB VI Undang-undan! ter'sebut, serta pasal-pasal9 dan l0 dari Undang-undangini. Fasal 17 Pelalsanaan dari ketentuan-ketentuan yang digta*sud dalam pasal 9 ayat I
dan2, pasall0 ayat 1 dan2,pasalI l, pasal12 ayatI s/d 5, pasal13,pasal14 ayat I s/d 3, pasal 15 dan pasal 16 dilakukan oleh Menteri Keuangan. BAB Vtr TENAGA KERJA Pasal18 Pemilikmodal mempunyaiwewenangsepenuhnya untuk menentukandirelsi perusahaan di manamodalnyaditanam. Pasal19 Perusahaan-perusahaan, baik nasionalmaupun asing, wajib menggunakan tenagaahli bangsaIndonesia,kecuali apabilajabatan-jabaian yangtiperlukan belum dapatdiisi dengantenagabangsaIndonesia, iilam hal mla dapat digunakantenagaahli warganegaraasingsatu dan lain menurutketentuan Pemerintah,Penggunaan tenagakerja warganegaraasingpendudukrndonesia harusmemenuhiketentuan-ke tentuanpemerintah. Pasal20 Peru.sahaan-perusahaan, baik nasionalmaupun asing,wajibmenyelenggarakan dan/ataumenyediakan fasilirasfasilrtas latiiranaanlenoiaiun uiu a[*o"ng perluolehPemerint4h. BAB VIII KEWAJIBAT{-KEWAJTBAI{ I.AIN Pasal 2l Perobahan pemilikan modal dari perusahaannasional'yang mengakibatkan kurang dari persentasemodalnya yang disebut dalam pasal 3 ayat I meruPakan milik Negara dan/atau swastanasional, wajib dilaporkan kepada instansi yang memberikanizin usaha. Jika hal ini tidak dilaporkan dalam waktu tiga bulan, maka izin usaha dica' but. Pasg,l22 Perusahaan-perusahaan,. baik nasional maupun asing, wajib memenuhi ketentuan pendaftaranyang ditertukan oleh Pemerintah.
BAB D( KETENTUAN.KETENTUAN IAIN Pesal23 (l) Perusahaanasing tidak diperkenankanmengadakanusaha gabungan denganmodal asing seperti dimaksud dalam Undang-undang No. I tahun1967. (2) Terhadapmodal dalam negeriyang dimdiki orangasingyangberdomisili di luar Indonesia,berlalu peraturan-peraturan dan ketentuan-ketenhran yangadasebelumberlakunyaUndang-undang ini. Pasai 24 Padasaatberlalunya Undang-undang ini tidak berlalu lagi : a. Undang-undangNo. 26 .tahurt 1964 tentangPemberianPerangsang Pena' namanmodal; b. Undang-undang No. 27 tahun 1964 tentangPemberianPembebasan Pajak Perseroan, PajakPendapatan; c. Semuaketentuan-ketennran yangbertentangan dalamperundang-undangan denganapa yang ditentukan dalam Undang-undang ini, kecuali ketentuan sepertiter cantumdalampasal23 ayat2.
BABx KETENTUAT{PENUTUP Pasat25 (l ) Hal-halyangbelum ataubelum cukup diatur dalam Undang-undang ini akandiatur lebihlanjut olehPemerintah. (2) Undang-undang ini mulai berlakupadahari diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinyamemerintahkan pengundangan undangundangini denganpenempatandalam l-embaranNegaraRepublik IndonesiaDisahkan di Jakarta padatanggal3 Juli 1968 PRESIDENREPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO JENDERALTNI
PENJELASAN ATAS UNDANG-I.JNDANGNO. 6 TAHT.JN1968 TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PENJELASAN UMUMDalam DemokrasiPancasilamodal harusdiberi tempat yang sewajarnya' sesuai dengan arti dan pentingnya faktor tersebut dalam Pembangunan masyarakat yang adil dan makmur, Pernbangunantidak akan mungkin tanpa sedangadanya pemupukanmodal dalam negerisendiri secarabesar-besaran, timbul hingga disalurkan dan diatur tersebut harus modal penggunaan kan ekonomi,yang produktip dan effisien. kegiatan-kegiatatr Seiiap negeri yang belum maju mengalamikemerosotanatau kemandekan perkembangan ekonomi karena kelemahan masyarakat itu untuk memupuk modalnya sendiri. tial ini juga disebabkankarena lemahnya kemampuan para pengusaha,baik dari pihak-swastamaupun dari pihak Pemerintah. Kareyang na itu perlu diadakanketentuan-ketentuan
Mengingat hal-hal tersebut di atasmaka perlu diadakanpemisahanyang tegas antara perlakuan terhadap modal dan perlakuan terhadap perusahaan. Seluruh modal yang berada di Indonesia yang tidak memenuhi ketentuanketentuan pasal 2 Undang-undang No. I Tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing adalah modal dalam negeri. walaupun modal dalam negeri dapat dimiilki oleh berbagai pihak orang asing, namun terhadap seluruh modal dalam negeri tidak diadakan pembedaanperlakuan. pembedaanperlakuan diadakan secara tegas terhadap orang-orangasing d.an perusahaannya yang menguasaidan memiliki modal dalam negeri. Pada prinsipnya orang,asingtidak dibolehkan berusahadengan modal dalam negeri; akan tetapi mengingat keadaan-keadaanperekonomian dan masyarakat Indonesia, maka orang-orang asing dengan modalnya perlu dimanfaatkan dengan memberikarl kepada mereka ketentuan-kelsnluan dan kepastian atas dasar mana mereka dapat bekerja secaraproduktip dan bermanfaat bagi seluruh masyarakatlndonesia. l-ebih penting lagi ialah adanya ketentuan-ketentuan dan kepastian tentang modal dan perusahaansupaya dinamik masyarakat dan daya kreatip rakyat dapat menimbulkan akumulasi modal yang digunakanuntuk kegiatankegiatan produktip. Hanya dengan keadaan demikian inilah pembangunan ekonorni dapat dilaksanakan. Dalam hal ini Pemerintah memegangperanan yang sangat vital sebagaipemimpin dan pelopor dari pembangunan.Dengan penanaman-penanamanmodal secara berencanadalam jumlah-jumlah yang cukup besar maka Pemerintahdapat merintis dan merangsangpenanamanpenanamanmodal dari pihak masyarakatpada umumnya. Pembangunanyang zungguhsungguh dapat dirasakan oleh Rakyat hanya dapat dicapai dengan mobilisasi modal dui selwuh masyarakat. Karena itu undang-undang tentang penanaman Modal Dalam Negeri irii mengandung ketentuan-ketentuan yang dapat merangsang dan menjamin pemupukan modal baik yang kecil maupun yang besar. Antara lain pemupukan modal dengan cara tabungan-tabungan,depositodefosito berjangka, pembelian kertas-kertas berharga, mendapat perangsang.perangsang supaya makin lama makin menjadi sumber-sumbermodal yang berarti. Undang-undangini sesungguhnyatidak hanya mengatur modal dalam negeri akan tetapi jr€a mengatur dalam garis besar pengusaha-penguuha dan perusahaan-perusahaannya. sejalan dengan itu, maka dalam Undang+rndang ini juga terdapat ketentuan yang pada hakekatnya merupakan pembaharuan dan peningkatan dari pada PeraturanPemerintah No. l0 Tahun 1959. Karena itu undang-undang ini seyogianya dijadikan undang+rndang pokok yang
yang dapat dipakai sebagailandasanuntuk semuaketentuan-ketentuan mengaturhal-haldalamberbagaibidangusaha; PENJELASANPASAL DEI,II PASAL Pasall. Modaldalamnegeridiartikansebagai sumberproduktip dari masyarakat Indonesiayangdapatdipergtrnakan bagipembangunan ekonomipadaumumnya. Modaldalamnegeriadalahmodalyangmerupakanbagiandari kekayaan masyarakatlndonesia,termazukhak-hak dan benda-benda(bergerak dan tidak bergerak),yang dapat disisihkan/disediakan.untuk menjalankansuatu usaha/perusahaan. (Contoh dari kekayaantermaksudadalah : tanah, bangunan,kayu di hutan, dan lainlain). Kekayaantersebut dapat dimiliki oleh Negara(pemerintah)dan swasta.Kekayaanyang dimiliki oleh pihak swastaselanjutnya dapatdibagilagimenjadi : ^. y^ng dimiliki oleh swastanasional(warganegaralndonesia),baik peroranganmaupunbadanhukum,termazukkoperasi; b. yang dimiliki oleh swastaasing (warga negaraasmg),baik perorangan maupunbadanhukum. Di sampingitu alat-alatpembayaran'luarnegeri yang dirniliki oleh untuk menjalanlian Negaradan swastanasionalyang disisihkanldisediakan dalam negeri. pula modal sebagai usahanya di Indonesiatermazuk hsal 2. Yang dimakzuddenganpenanamanmodal dalam nepri ialah penggunaan modal tersebut dalam pasal I bagi usaha-usahayang mendorong pembangunan ekonOmipadaumumtrya.Penanamantersebutdapatdila*ukan socaralangsung,yakni oleh pemiliknya sendiri, atau tidak langzungyakni negarar melalui pembelianobligasiobligasi,gprat-gqratkertasperbendaharaan serta perusahaan, yang oleh (saham-satram) dikeluarkan emisi+misi lainnya tahun' satu sekurang-kurangnya deposito dan tabungan yang berjangka Prsal 3. modal dalam negeridapat dibedakan" yairgmenggunakan Perusahaan asing. nasionaldanperusahaan antaraperusahaan Perusahaannasionaldapat dimiliki seluruhnyaoleh Negaradan/atau swasta nasional,ataupun sebagaiusahagabunganantara Negaradan/atauswasta nasionaldenganswastaasing,denganPengertianbahwa se}uranglurangnya SlVo dzri modalnyadimitiki oleh Negaradan/atauswastanasional.Jumlah SlVoin sudahdianggapcutilp meogingatkesanggupandari swastanasional
pada dewasaini. Dmaksudkan bahwajumlah yang dimiliki oleh Negaradan/ atau swastanasionalsecarabertahapmenjadi lebih besar,yakni bahwa pada tanggal I Januari 1974 persentasemodal tersebut tidak boleh kurang dari
7s%. Jikaperusahaan itu berbentuk Perseroan Terbatas.persentase ini adalah terhadap modal yang ditempatkan. Pembuktian bahwa sekurang-kurangnya5l% darimodal yang ditanam adalah milik Negar" dan/atau swastanasionai,dilakukan denganmen'unlukkanantara lain saham nama, akte-akte notaris, dan sebagainya. Apabila pembuktiannya usahaitu dijalankan dalam bentuk PerseroanTerbatas. Alasan untuk tidak mengharuskan semua saham dikeluarkan atas nama, adalah untuk memperluas pasaranmodal, dan dengandemikian memperbesar kemungkinan pihak nasional untuk memperkuat modal dan usahanya. Pasal 4. Pemberian kebebasan bagi swasta untuk berusaha di semua sektor perekonomianini pada prinsipnya adalahuntuk merangsangdan mengarahkan daya kreatip dan dinamik masyarakat kepada usaha-usahaproduktip yang dapat mempercepat pembangunanbkonomi Indonesia. Dalam usaha rylengetur penanaman modal dalam negeri perlu dipakai sebagailandasan pokok Ketetapan MPRS No. xxIuA{PRS/1966 tentang PembahanranKebijaksanaan landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembanpnan, di mana dalam demo krasi ekonomi tidakdikenal sistim "free-fight liberalism", sistim "etatisme", dan monopoli yang merugikan masyarakat. Berhubung dengan itu maka tiap penanamanmodal tidak boleh mem. batasi bertumbuhnya potensi, inisiatip dan daya keasi rakyat, misalnya dengan timbulnya berbagai macam monopoli yang merugikan masyarakat, baik itu datangnyadari Negaramaupun dari fihak swasta. Bidang-bidang usaha Negara yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah adalah bidang-bidang usaha seperti yang dimaksudkan oleh pasal 33 ayet2 Undang-UndangDasar 1945 dan Ketetapan-ketetapanMpRS yang mengharuskannya. Pasal 5. Izin usaha pada umumnya diatur oleh pemerintah,akan tetapi ada yang diatur oleh Undang.undang, misalnya "kuasa pertambangan, Varg diatur dalam undang-undang No. l l rahun 196z te;tang perta-mbangan. PembErian izin usaha kepada perusahaanasing dilakukan oleh atau atas na*a Menteri yang bersangkutan. Berdasarkan atas usul Kepala pemerintahan
yang bersangkutanmaka Menteri dapat menutup sesuatubidang usahabagi perusahaan-perusahaan asing sebelum batas waktu yang tercantum pasal 6. Menteri juga dapat mengeluarkankeputusan, setelah mendengarpendapat Kepala Pemerintahan yang bersangkutan, untuk menutup sesuatu daerah terhadap kegiatan perdaganganorang-orangatau perusahaan-perusahaan asing. Yang sedemikian itu adalah dalam rangka memberi arti yang lebih positip penampunganinti materi P.P. No. l0 Tahun 1959. Pasal6. Dalam perekonomian lndonesia ada kenyataan bahwa modal dalam negeri untuk bagian yang sangat parting dikuasai oleh orang asing.Keadaan ini yang telah berlangsungberabad-abad,tidak boleh dibiarkan berlarutlarut. Sebaliknya tidak pula boleh diabaikan kenyataan bahwa keadaan tersebut tidak bisa diakhiri dalam waktu yang singkat. Untuk menghilangkandominasi asing atas modal dan perekonomian Indonesia, mulai sekarangsudah harus diadakanpersiapan-persiapan. Peniapan-persiapantersebut adalah kewajiban masyarakat Indonesia, baik swasta nasional maupun Pemerintah, yang harus jelas memberikan fasilitasfasilitasuntuk menjamin kelancaranperalihan kekuasaandalarnperekonomian dari orang asingkepadapihak nasional. Karena itu pada prinsipnya orang asing tidakdiperbolehkan berusaha dengan modal dalam negeri, akan tetapi mengingat perkembangan tersebut di atas, orang asiirg masih diperbolehkan berusahadenganbatas waktu, yaitu antara l0 tahun untuk perdagangandan 30 tahun untuk industri. Tidak ditentukannya batas waktu yang lebih pendek, adalah karena mengingat kepentingan kelancaranjalannya perekonomian, sedangkankemampuan-kemampuan sesungguhnyadari pihak nasional masih sangatterbatasdalam sega. la bidang. Dalam bidang-bidang lain, termazuk jasa-jas yang sangat diperlukan bagi rakyat banyak, Pemerintah dapat menentukan batas waktu antara l0 tahun dan 3O tahun. Ini tidak berarti bahwa sebelum berakhirnya batas waktu itu tidak dapat diadakan peralihan kekuasaan atas modal. Batasbatas waktu tersebut berlaku untuk semua perusahaanasing, baik yang baru maupunyang lama. Pasal 7. Ketentuan-ketentuanini mengandungmaksrd : Pertama, supaya modal dalam negeri pada umumnya dan yang dimiliki oleh orang asingkhususnya; fidak terlar'r tertarik kepada bidang perdagangan atau lainlain bidang yar.. kurang penting bagi
Kedua,
perkembangan ekonomi. Dengan begini modal akan lebih diberi perangsang untuk ditanam dalam bidang produlsi umumnya dan industri khususnya,. supaya modal yang dikuasai oleh orang asing diberi perangsang untuk kerjasama dengan swastanasional dan memperkuat usaha nasional.
Dengan penyelesaian secara bertahap maka dominasi modal dalam negeri oleh orang asing dapat diakhiri tanpa menghambat kelancaranberkembangnya perekonomian lndonesia. Pasal 8. Sejak beberapa tahun Pemerintah maupun swasta nasional menjalankan berbagai usaha untuk mehgakhiri dominasi modal dan perekonomian Indonesiaoleh orang asing. Bahkan berbagai peraturan-peraturan Pemerintah dan tindakan-tindakan/ kebijaksanaanPenguasa-penguasa di daerah telah dikeluarkan dan dilaksanakan untuk mengambil alih kekuasaandalam ekonomi, akan tetapi semua itu tidak atau belum rnembawa hasil yang memuaskan.Tiap kali ternyata bahwa persiapan-persiapantidak ada sehinggatindakan-tindakan tersebut lebih banyak menimbulkan kegoncangan(kemunduran-kemunduran)dari pada kemajuan. Untuk ini memang perlu diadakan tindakan-tindakan persiapanyang konkrit dan memerlukan cukup waktu. Dalam persiapan-persiapanini Pemerintah memegangperanan dan tanggungjawab untuk mempersiapkanpihak nasional secara tegas dan berencana.Pihak nasional,baik Pemerintah mauplrn swasta harus teltl siap dengan kemampuan yang ankup baik secara ekono mis (keuangan dan lain-lain fasilitas) maupuq mental (managemenr, organisasi dan lain-lain) jika waktunya telah datang untuk mengakhiri dominasi ekonomi Indonesiaoleh orang asing. Pasal 9. Di samping untuk pembangunanbaru, dianggapperlu untuk memberi Perangsangdi bidang perpajakan kepadausahausaharehabittasi, pembaharuan dan perluasan dari kapasitasproduksi yang sudahada, karenausaha-usaha termaksud dapat dilaksanakan dalam waktu yang agak singkat dan dengan biaya yang lebih rendah daripada pembangunanbaru. Modal baru yang ditanam dalam bidang-bidang yang disebut dalam pasal ini diberikan fasilitas dalam bidang perpajakan, yang lazim disebut "pemu-
tihan" modal, yakni tidak diadakanpengusutanoleh instansipajak terhadap asal'usulnyaserta tidak dikenakan pajak. Jangka waktu lima tahun, sejak berlakunya Undang-undangini dimaksud agar proses penanamanmodal dipercepat.Modal yang diputihkan menurut ketentuan ini dikemudianhari tetap tidak diusut akan asal-usulnya sertatidak dikenakanpajak. Modal yang ditanam dalam bidang perdagangantidak dileri kelonggaran ini karena tidak perlu diberi perangsanglagi. Pasal 10. Maksud dari ketentuan dalam pasalini adalahuntuk lebih mengarahkan penanaman modal ke bidang-bidang tersebut dalam pasal 9 ayat l. Depmito dan tabungan yang sekurang-kurangnyaberjangka satu tahun diang'gap cukup lama untuk dimanfaatkln ohh bank sebagaipemupukan modal. Dengan bank dimaksud semua bank, baik yang milik'Negara, maupun yang milik swasta,yang didirikan berdasarkanUndang-undangyang berlaku. Pasal I l. seperti dalam pasal sebelumnya rnaksudnya adalah untuk tidak membebani modal yang ditanam dalam usaha-usaha di bidang-bidan g yang produktip. Pasal 12 Pembebasanpajak (tax holiday) yang dimakud adalatr pembebasari dari pengenaan Pajak Perseroanyang dikenakan atas laba dari perusahain, baik yang berbentuk PerseroanTerbatas maupun per$eroan-perseroantain, serta dari pajak dividend atas bagian laba yang dibayarkan kepadapemegang saham. P-embebasan pajak termaksud diberikan untuk sekurang-kurangnyadira tahun dan untuk selamalamanya enam tahun, tergantung dfi dipenuhinya ketentuan'ketentuan untuk memperoleh tambahan seperti tercantum dalam ayat 2, 3, 4 dan 5 pasal ini. Pembebasanpajak termaksud merupnkan hak, dari yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan pembebasanpajak termaksud di atas adalah mengenai bagian laba berdasarkankeseimbanganantara rnodar baru yang ditanam dan modal lama. Pasal 13. Keringanan Pajak Perseroan dapat berbentuk tarip selektip, sistim penyusutan yang bermanfaat bagi perusahaan,dan lain-lain.
Pasal14. Maksuddari pasalini selainuntuk memberiperangsang bagipenanaman modal dalam usaha-usaha di bidang-bidangtersebut dalam pasal9 ayat I adalahjuga untuk memberiimbanganterhadapfasilitasyangdiberikandalam pasal9, denganmengecualikan bagianlaba perusahixm yangditanam(kembali) dalamperhitunganlaba yang dikenakanpajak. yang diartikandengan pengecualian dalam perhitunganlaba terfuraksud jumlah adalahpengurangan seluruhlaba denganbagianlabayangditanam(kembali).Dalamhalini perhitunganpendapatanperoranganyang dikenakanpajak pendapatan,diperlalarkan-sasradenganlaba peruuhaanyang dikenakanpajak perseroansebagaimana diuraikantersebutdi atas. Prsal l5 Departemenylng bersangkutanharus menjamin bahwa alat-alat itu digunakanuntuk pembangunanbam atau rehabilitasi dalam bidangbidang tersebut dalam pasal9 tyzt I untuk mencegahpenyalahgunaan. Keri5rganan Bea Masuk ditentukan oleh Menteri IGuangansetelatrmendengarMenteri yang bersangkutan,}{enteri Keuanganmenentukanjumlah keringananberdasarkanpertimbangan-pertimbangan tertentu. Pasal16. Dalam hal koperasi diperkenankanmengadakankerjasamadengan modal asingseperti dirnaksuddalam undang-undangNo.l rahun 1962, dalam bentuk usahagabungan,maka baginyapun dibirlakukan kelenruan pasal16. Pasal17. Cularpjelas. Pasal18. Sewajarnyapemilik modal mempunyaiwewenanguntuk menentukan . direksinya, karena pemilik modal ingin penyerahanpengurus"nmodalnya kepadaorangyangdipercayainya. Pasal19. Cukup jelas. Pasal20. Cukup jelas.
Pasal 21. Maksud pelaporan furi adalah agar perobahan status dari perusahaan sepertidisebutdalampasal3, dapat diketahui. Pasal 22. Pendaftarantermaksud merupakanbahan penting bagi berbagaiaktivitas Pemerintahan,antara lain penyusunanrencanapembangunan,sehingga perlu dilaksanakansetelahPemerintahselesaidenganmempersiapkanaparatur yangdiperlukan. Pasal 23. (l) Maksud pas,tlini adalahuntuk mengarahkansupaya modal dalam negeri milik orang asing bekerjasamadengan perusahaan nasional, sebaliknya supaya modal asing yang dimaksud dalam Undang-undangNo. I Tahun 1967 hanya melakukan usaha gabungan dengan perusahaan nasional. (2) Perusahaanyang pada waktu yang lalu statusnya perusahaanasing berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di antaranya yang pernah dikuasai Pemerintah, terap dijamin hak-hak khusus berdasarkan peraturan-p€raturan dan ketentuan.ketentuanyang.berlaku bagi mereka. Pasal 24. Materie Undang-undangNo. 26 dan 27 tahun 1964 sudah ditampung dalamUndang-undang ini.
Pasal25.
Cukupjelas. TAMBA}IANLEMBARANNEGARANO.2853.
