BAB III PENANAMAN MODAL DAN LINGKUNGAN HIDUP. A. Perkembangan Penanaman Modal di Indonesia

BAB III PENANAMAN MODAL DAN LINGKUNGAN HIDUP A. Perkembangan Penanaman Modal di Indonesia Perkembangan penanaman modal di Indonesia dimulai pada abad XVI, tepatnya tahun1511 ketika bangsa Eropa mulai menjejakkan kakinya di bumi Indonesia. Penanaman modal di Indonesia dapat dibagi menjadi enam kurun waktu berikut : 1. Masa penjajahan atau penguasaan oleh bangsa-bangsa Eropa (1511-1942) : a. Masa penguasaan Portugis (1511-1596) b. Masa penguasaan Belanda yang pertama (1596-1795) c. Masa penguasaan Prancis (1795-1811) d. Masa penguasaan Inggris (1811-1816) e. Masa kembalinya penguasaan Belanda (1816-1942) 2.Masa pendudukan Jepang (1942-1945) 3. Masa revolusi mempertahankan kemerdekaan (1945-1949) 4. Masa orde lama (1949-1967) 5. Masa orde baru (1967-1998)42 6. Masa setelah krisis ekonomi (1998-sekarang). 1. Masa penguasaan atau penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa (1511-1942) a. Masa Penguasaan Portugis (1511-1596). 43 Bangsa Eropa yang pertama kali datang sebagai pedagang (investor) adalah bangsa Portugis. Portugis pertama kali menguasai Malaka pada tahun 1511 42

Charles Himawan, The Foreign Invesment Procces in Indonesia, (Singapura: Gunung Agung, 1980). Hal. 24. 43 Ibid., hal. 79-126.

Universitas Sumatera Utara

atas bantuan raja Utimate dari Indonesia, dimana pada saat itu Malaka merupakan pusat perdagangan produk-produk dari Cina, India, dan Indonesia (Majapahit). Tujuan Portugis pada waktu itu datang ke Malaka adalah untuk mencari sumber rempah-rempah. b. Masa Penguasaan Belanda yang Pertama 44 Misi pedagang belanda yang di pimpin oleh Cornelis de Houtman adalah melakukan pooling atau penggabungan atau mengelola modal mereka untuk melakukan bisnis di Indonesia. Bentuk penanaman modalnya adalah tidak ditanamakan di Indonesia dengan maksud membangun Indonesia , tetapi untuk mengeruk keuntungan di Indonesia. c. Masa Penguasaan Prancis 45 Dalam penguasaan Prancis yang dipimpin oleh Deandles, yang mana dalam masa kekuasaannya bertugas untuk : 1. membangun sistem pertahanan di Indonesia terhadap kemungkinan penyusupan oleh pasukan Inggris; 2. melakukan reorganisasi dalam pengelolaan kekayaan Indonesia yang amburadul karena salah urus oleh VOC. Falsafah tersebut dijabarkan dalam bentuk usulan pengaturan yang perlu ditempuh dalam rangka investasi di Indonesia yang intinya, sebagai berikut : a) Sawah harus dukuasai oleh petani agar kebutuhan hidup dapat dipenuhi secara damai.

44 45

Ida Bagus Rahmadi Supanca, Op.Cit., hal. 26. Ibid., hal. 33-36.


b) Motivasi untuk produktif dalam diri masyarakat harus ditumbuhkan dan bukan didasarkan atas paksaan. c) Dalam proses pembangunan mulai diperkenalkan peranan modal swasta (privat capital) yang pada saat itu dijalankan oleh golongan Eropa dan Cina. d) Kopi dan merica agar tidak ditanam di atas tanah sawah (jadi sudah ada perencanaan tata ruang). e) Hasil bumi harus dibayar dengan harga yang pantas sehingga kebijaksanaan The Rules on Contingents and Foeced Deliveries harus ditinggalkan. f) Partisipasi dalam perdagangan harus terbuka, baik untuk Belanda sendiri maupun orang asing lainnya karena sistem kartel harus ditinggalkan. d. Masa Penguasaan Inggris (1811-1816)46 Inggris menguasai Indonesia (Jakarta) pada tahun 1811, dimana Gubernur Jenderal Inggris dipimpin oleh Sir Thomas Raffles sebagai Letnan Gubernur Jawa. Raffles memperkenalkan kebijakan investasi yang sama sekali berbeda dibanding dengan Portugis, Prancis, dan Belanda. Jika ketiga bangsa tadi melakukan untuk mengamankan pasaran rempah-rempah ke Eropa serta produk pertanian di Indonesia, Inggris memiliki tujuan tambahan, yaitu mencari pasaran bagi produk tekstil Inggris.

46

Ibid., hal. 36.


e. Masa Kembalinya Penguasaan Belanda (1816-1942)47 Dalam pengelolaan Indonesia sebagai daerah jajahan, terdapat dua pemikiran yang mewarnai perumusan kebijakan pemerintah Belanda, yaitu konservatisme versus liberalisme dan akhirnya dicapai kompromi sebagai berikut: 48 1) pemerintah Belanda akan meningkatkan kesejahteraan umum dan memajukan industri di Indonesia secara tidak langsung melalui penerapan legislasi liberal. 2) Sarana perhubungan akan ditingkatkan. 3) Semua dukungan yang mungkin dapat diberikan untuk mendukung bisnis oleh individu perorangan akan disediakan. 4) Hanya akan ikut campur dalam urusan orang perorangan secara tidak lansung dan hanya jika diperlulan. Pada masa kepemimpinan Du Bus (1826-1830) yang tugas utamanya menambah penghasilan yang dapat dikumpulkan pemerintah Hindia Belanda untuk menutupi biaya-biaya, baik di Belanda maupun di Indonesia. Kebijakan Du Bus yang penting adalah: 49 1) mengubah sistem kepemilikan komunal menjadi individual; 2) sistem tanam paksa kopi diubah menjadi suka rela; 3) menentang monopoli yang dilakukan oleh pemerintah; 4) mengundang investor asing untuk menggarap tanah-tanah yang terlantar; 5) mendirikan Bank Java (cikal bakal Bank Indonesia) pada tanggal 24 Januari 1928. 47

Charles Himawan, Op.Cit., hal 133-135. Ibid., hal. 141-142. 49 Ida Bagus Rahmadi supancana, Op.Cit, hal. 39. 48


2.Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)50 pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan mengusir Belanda. Hal ini karena Jepang merasa dirugikan atas kebijakan ekonomi Belanda yang bersifat diskriminatif terhadap produk-produk Jepang. Sebagai “saudara tua” yang membebasakan Indonesia dari belenggu Belanda, langkah pertama yang dilakukan Jepang adalah dengan melakukan penyitaan terhadap semua harta pemerintah Hindia Belanda serta para investor asing. Bagi bangsa Indonesia cara-cara yang dilakukan oleh Jepang tersebut dianggap sebagai cara untuk melepaskan diri dari belenggu kolonialisme dan kapitalisme barat, tetapi ternyata tidak sesuai dengan harapan karena pendudukan Jepang justru membawa kesengsaraan dan penderitaan bangsa Indonesia. 3. Masa Revolusi Mempertahankan Kemerdekaan (1945-1949) Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mampu mengonsolidasikan semua unsur kekuatannya, termasuk pemerintahan dan militer sehingga ketika pasukan Belanda masuk kembali dengan membonceng pasukan sekutu, bangsa Indonesia telah siap. Untuk itu, bangsa Indonesia merumuskan kemerdekaannya dalam suatu Undang-Undang Dasar yang diharapkan mampu menegakkan supremasi hukum serta dapat mengantarkan bangsa undonesia ke arah kesejahteraan yang lebih baik. Terhadap investasi asing, pemerintah tidak bersifat antipati. Hal ini karena dalam rangka membangun bangsa tetap memerlukan adanya investasi asing, disamping bantuan intelektual serta keahlian teknik.

50

Ibid., hal. 46-47.


4. Masa Orde Lama (1949-1967)51 Perjanjian dalam Konfrensi Meja Bundar tahun 1949 telah membuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk menghidupkan kembali investasi asing yang sempat terbengkalai hampir 10 tahun selama perang dunia II dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sesuai dengan isi perjanjian tersebut, masalahmasalah investasi yang diwajibkan Indonesia adalah: 52 1. menjamin berlangsungnya iklim investasi di Indonesia seperti sebelum tahun 1942, termasuk pengakuan dan pemulihan hak-hak investor asing. 2. dalam hal kepentingan nasional, Indonesia menghendaki dilakukannya tindakan nasionalisasi, maka tindakan tersebut harus dilakukan dengan cara memberi ganti rugi yang layak; 3. diperbolehkan adanya penanaman modal baru di Indonesia 5. Masa Orde Baru (1967-1998) 53 Pada tanggal 1 Januari 1967 diberlakukan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Tanggapan luar negeri atas hal tersebut sangat positif sehingga sejak saat itu angka penanaman modal asing di Indonesia secara konstan menunjukkan kenaikan. Namun, sampai lima tahun pertama diberlakukan Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967, kegiatan penanaman modal asing hanya bertumpu pada dua bidang industri, yaitu: 54 a. industri sekunder yang terdiri dari barang konsumen serta produk pengganti impor; dan

51

Ibid., Hal 47-48. Dhaniswara K. Harjono, Op.Cit., hlm. 40 53 Ibid., hal. 53. 54 Ibid., hlm. 44-45. 52


b. industri yang berbasis sumber daya alam seperti minyak, pertambangan dan kehutanan. 6. Masa Setelah Krisis Ekonomi (1998-sekarang) 55 Keadaan perekonomian Indonesia menjadi sangat terpuruk pada saat Indonesia dilanda krisis pada tahun 1997 yang berakibat sangat luas. Penyebab krisis tersebut adalah perilaku bisnis yang kurang bertanggung jawab, yaitu berperilaku buruk dalam menjaga kekuatan perekonomian Indonesia. Atas kondisi tersebut, menurut Ida bagus Rahmadi Supancana 56 terdapat tantangan dan paradigma dibidang investasi yang bersumber dari faktor-faktor yang bersifat intern maupun ektern. Faktor ekstern yang berpengaruh antara lain: a. globalisasi tatanan perdagangan, investasi dan keuangan; b. isu-isu global, seperti demokrasi, lingkungan hidup, dan hal asasi manusia; c. perlindungan HAKI; d. program pengentasan kemiskinan global; e. isu community development dan corporate social responsibility; f. perlindungan hak-hak normatif tenaga kerja, tenaga kerja anak-anak, dan perempuan; dan lain-lain. Disamping faktor ekstrnal, hal yang tak kalah penting adalah faktor-faktor intern yang berpengaruh, antara lain: a. perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi kearah desentralisasi (otonomi daerah dan otonomi khusus); b. demokratisasi dalam berbagai sendi kehidupan bangsa; 55 56

Ibid., hal 17. Ida Bagus Rahmadi Supancana, Op.Cit., hlm. 169-170.


c. reformasi dalam tata kelola pemerintahan (ke arah good governance and clean government), termasuk pemberantasan korupsi; d. reformasi dalam tata kelola perusahaan ke arah good corporate governance; e. perubahan struktur industri kea rah resource based industry; f. meningkatnya pemahaman dan perlindungan lingkungan hidup; g. meningkatnya perlindungan HAM; dan lain-lain. Penanaman modal berkembang sejalan dengan kebutuhan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraaan dan

kemakmuran

masyarakatnya.

Kebutuhan

tersebut

timbul

akibat

ketidakmampuan suatu negara memenuhi kebutuhan akan modal, dengan penanaman modal menjadi salah satu alternatif terbaik selain melalui hutang luar negeri. 57 Selain itu, kegiatan penanaman modal juga terjadi sebagai konsekuensi berkembangnya kegiatan ekonomi dan perdagangan.

B. Dampak Negatif Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia Dalam rangka melakukan proses pembangunan yang dapat mengantisipasi adanya dampak negatif selain adanya dampak positif pembangunan, berarti pula adanya kecermatan dan ketepatan perencanaan yang terpadu yang dapat mencakup semua aspek yang terkait, baik dari segi negatifnya maupun dari segi positifnya.

57

Rosyidah Rakhmawati,Op Cit.hal.5


Dari kenyataan yang di lihat dan rasakan bersama menunjukkan bahwa pembangunan itu pada awalnya hanya mengacu pada segi positifnya saja, terutama dalam mengejar ketinggalan perekonomian Indonesia terhadap negaranegara lain dan juga untuk penyerapan tenaga kerja yang sangat merisaukan karena besarnya jumlah pengangguran pada waktu itu. Oleh karena itu, pemerintah pada saat mengumandangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) belum memikirkan masalah lingkungan seperti sekarang ini. Pemerintah hanya memikirkan pada tujuan pokok untuk mengundang investor agar bersedia menanamkan modalnya di Indonesia sebagai langkah maju dalam mengupayakan perbaikan perekonoian Indonesia. 58 Menyadari akan pentingnya pembangunan dibidang penanaman modal yang berwawasan lingkungan tersebut, maka pemerintah dengan gencarnya mulai mengeluarkan berbagai peraturan yang menyangkut pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dalam kurun waktu yang relatif singkat keluarlah berbagai peraturan yang mengatur tentang pencemaran dan lingkungan, mulai dari Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Permendagri No. 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan modal menurut UU No. 1 tahun 1967 dan UU No. 6 Tahun

58

Netty S.R. Naiborhu. Peranan Penanaman Modal dalam Menunjang Pembangunan Industri yang Berwawasan Lingkungan, (Malang: Penerbit Bayu Madia Juli 2004), hal 38.


1968, keputusan Mendagri No. 8 tahun 1988 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi Proyek-proyek PMA dan PMDN dan masih banyak lagi surat keputusan dari instansi yang terkait yang seakan-akan berlomba lari mengejar ketinggalannya. Kondisi seperti ini lahir setelah satu dasawarsa dilakukannya UU No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 6 tahun 1968, berarti setelah pembangunan dibidang penanaman modal berjalan dan berhasil berkembang. 59 Menurut pendapat K.E.S. Manik unsur utama terjadinya kerusakan lingkungan dibidang kehutanan disebabkan Pengusaha yang mempunyai Hak Penguasan Hutan (HPH), karena pengusaha HPH merupakan penyebab kerusakan hutan terbesar karena mereka hanya mengejar keuntungan materi saja. Persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur pengusahaan hutan tidak mereka laksanakan sehingga kayu hutan dibabat habis. Hal ini dapat terjadi, antara lain disebabkan kurangnya pengawasan, mentalitas dan integritas pengawasan yang “bobrok”, pengusaha kurang tanggung jawb, dan pengusaha tidak peduli lingkungan. 60 Dengan terlaksananya pembangunan

berwawasan

lingkungan dan

terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utamapenegelolaan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan ini, sejaka awal perencanaan kegiatan sudah diperkirakan perubahan rona lingkungan akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan baru, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan yang timbul sebagai akibat diselenggarakanya kegiatan 59

Ibid., hal 39.

60

Manik, K.E.S. Pengelolaan Lingkungan Hidup.(Jakarta: Djambatan, 2003). hal 79.


pembangunan. Karen itu, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, wajib dilengkapi dengan AMDAL. 61 Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan akan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan jelas akan menimbulkan efek dari perubahan kondisi hutan tersebut. Dengan kata lain bahwa eksploitasi sumber daya hutan itu merupakan salah satu bentuk dari perusakan hutan. Akan tetapi perusakan hutan dalam bentuk ini, tidak digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana pendapat diatas. Hal ini karena perusakan hutan tersebut melalui mekanisme yang terstruktur dan tersistem yang melalui proses perencanaan atau manajemen yang matang dengan mempertimbangkan upayaupaya perlingdungan hutan itu sendiri seperti dengan jalan reboisasi atau penebangan yang teratur dengan sistem tebang pilih dan sebagainya. Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan illegal logging. Analisis yuridis tentang illegal logging yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan adalah bahwa kegiatan illegal logging ini merupakan kegiatan yang unprediktible terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena diluar dari perencanaan yang telah ada. Perlindungan hutan

61

Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan dan Konservasi Hutan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Juni 1997), hal. 14-15.


direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebangan hutan sebagai konsekuensi logis dari fungsi perijinan sebagai serana pengendalian dan pengawasan. 62 Dalam proses pengolahan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegralisasi upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap menjadi serasi dan seimbang atau pengolahan hutan yang berkelanjutan/lestari (sustainable forest management) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hutan yang merupakan bagian penting dari lingkungan hidup dalam pengelolaannya juga mempunyai asas yang sudah merupakan asas yangberlaku secara internasional yaitu asas hutan yang berkelanjutan/lestari (sustainable forest) dan asas ecolabelling. Asas hutan berkelanjutan (sustainable forest) adalah asas tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kerja sama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan. Asas ecolabelling adalah asas tentang semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan. 63 Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 48 UU No. 23 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), bahwa tindak pidana perusakan hutan adalah merupakan kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah illegal logging.

62

Manik, K.E.S. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Loc.Cit., hal 102.

63

Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2003), hal 11.


Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa perbuatan illegal logging merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensiil bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan illegal logging ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun sirasakan secara nasional, regional maupun internasional. 64

C. Pembangunan Berwawasan Lingkungan Sepintas lalu terlihat bahwa antara pembangunan dan lingkungan hidup terdapat pertentangan (konflik). Karena bila dilihat dari segi yang luas setiap pembangunan selalu memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Dimana misalnya pembangunan sebuah jalan raya yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya yang jelas-jelas akan berdampak terhadap lingkungan hidup sekitarnya. Yang mana dalam pembukaan jalan tersebut akan membawa pengaruh kepada 2 (dua) hal, yaitu menebasi pohon-pohon hutan yang terkena peta pembukaan jalan dan terganggunya kestabilan tanah-tanah sekitarnya. 65 Hal ini juga bisa menimbulkan banjir dan terganggunya sistem habitat manusia dan habitat fauna serta flora lainnya. Semua hal ini dapat memberikan 64

Ibid., hal. 13. N.H.T.Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Gramedia, 2006), hal. 375. 65


pengaruh atau resiko kepada lingkungan. Tetapi tidak ada satu tindakan yang tidak berhubungan dengan resiko termasuk dalam hubungannya dengan aktivitas lingkungan. Dengan kearifan dan kebijaksanaan manusia dapat mengantisipasi semua dampak dan mencari solusi supaya interaksi antara manusia dan lingkungan dapat seimbang dan serasi. Oleh karena itulah, untuk menghindari konflik yang terlalu besar, maka UUPLH menggariskan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam pasal 1 butir ke 3 UUPLH dikatakan bahwa pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam perbangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Jadi ada 3 (tiga) unsur penting dalam prinsip pembangunan berwawasan lingkungan : 1. Penggunaan/pengolahan sumber daya secara bijaksana; Bahwa dalam rangka mendaya gunakan dan mengelola sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam UndangUndang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. 66

66

Penjelasan Pasal 1 butir 3 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.


2. Menunjang pembangunan yang berkesinambungan; Bahwa penyelenggaran pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan

lingkungan

global

serta

perangkat

hukum

internasional

yangberkaitan dengan lingkungan hidup. 3. Meningkatkan mutu hidup; Bahwa

pengelolaan

lingkungan

hidup

untuk

melestarikan

dan

mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Serta pemanfaatan pembangunan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Pengertian Sumber Daya pada butir 3 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut harus diartikan lebih luas yaitu, bukan hanya mencakup pengertian ekonomis seperti sumber daya alam atau sumber daya buatan, tetapi juga meliputi semua bagian lingkungan hidup kita sendiri, mulai dari sumber daya biotik (manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan), sumber daya abiotik (air, udara, cahaya, barang-barang tambang dan lain-lain) sampai pada sumber daya buatan (mesin, hasil-hasil industri, gedung dan sebagainya). Dalam GBHN (1973-1978) dalam BAB III pola umum pembangunan Jangka Panjang butir 10 terdapat garis yang jelas mengenai prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Dalam rangka pembangunan, sumber daya alam harus dugunakan secara rasional. 2. Pemanfaatan sumber daya harus diusahakan untuk tidak merusak lingkungan hidup. 3. Harus

dilaksanakan

dengan

kebijaksanaan

menyeluruh

dengan

memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. 4. Memperhitungkan hubungan kait-mengait dan ketergantungan antara berbagai masalah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 pasal 1 butir 3 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka yang dimaksud dengan: Pasal 1 butir 3 UU No. 23 Tahun 1997 “Pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamun kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasu masa kini dan generasi masa depan”

Berdasarkan defenisi diatas, terdapatlah tiga unsur penting dalam pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu : 1. penggunaan sumber daya secara bijaksana; 2. menunjang pembanguan yang berkesinambungan sepanjang masa; 3. meningkatkan kualitas hidup. 67 Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan 67

SF. Marbun. Dimensi-dimensi pemikiran Hukum Administrasi Negara, (Bandung: Universitas Indonesia Press, 2004), hal 326.


pembangunan, disatu pihak menghadapi permasalah jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertambahan yang tinggi, di lain pihak sumber daya alam adalah terbatas. Kegiatan pembangunan dan jumlah penduduk yang meningkat dapat mengakibatkan tekanan terhadap sumber daya alam. Pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat harus disertai upaya untuk melestarikan kemampuan lingkunganhidup yang serasi dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan, dan dilaksakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Dengan demikian, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat tersebut, baik generasi sekarang maupun generasi mendatang, adalam pembangunan berwawasan lingkungan. 68 Menurut Emil Salim, terdapat lima (5) pokok ikhtiar yang perlu dikembangkan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu: 69 1) Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran sehingga antara satu dengan yang lain. Hakikat lingkungan hidup memuat hubungan saling mengair dan hubungan saling membutuhkan antara sektor satu dangan sektor yang lain; 2) Kemampuan menyerasikan kebutuhan dangan kemamampuan sumber daya alam dalam menghasilkan barang dan jasa;

68

Sumartono.R.M.Gatot P. Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1991), hal.27. 69 SF. Marbun.Op.Cit., Hal 52.


3) Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan; 4) Mengembangkan kesadaran lingkungan dikalangan masyarakat sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat; 5) Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat

yang dapat

mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

D. Sistem Perizinan dan Kaitannya dengan Lingkungan Hidup Perizinan merupakan suatu bentuk campur tangan pemerintah dalam rangka mengadakan servis publiknya terhadap masyarakat. Mengenai sistem perizinan ini diberikan dalam bentuk penetapan (beschikking) pemerintah/penguasa. Pemberian izin yang keliru atau tidak cermat serta tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis yang sulit dipulihkan. Perizinan merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan yang paling penting. 70 Menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UULH “ kewajiban memelihara kelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan di camtumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang”

70

Netty S.R. Naiborhu.Ibid., hal 25.


Mengenai izin usaha dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup akan menimbulkan pemikiran dan upaya kearah terwujudnya sistem perizinan lingkungan yang bersifat sederhana, terkordinasi dan terpadu. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dalam Bab VI tentang persyaratan penataan lingkungan hidup, maka dalam pasal 18 di atur tentang perizinan. Yang mana setiap usaha dan / atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan / atau kegiatan izin melakukan usaha dan kegiatan tersebut diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam izin tersebut di cantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup. 71 Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan wajib diperhatikan : a. Rencana tata ruang; b. Pendapat masyarakat; c. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan / atau kegiatan tersebut. Setiap izin yang diberikan harus diumumkan, karena pengumuman izin melakukan usaha dan / atau kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan asas keterbukaan pemerintah. Pengumuman izin melakukan usaha dan / atau kegiatan tersebut

memungkinkan

peranserta

masyarakat

khususnya

yang

belum

71

. Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian Sengketa, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hal. 42.


menggunakan kesempatan dalan prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain dalam proses pengambilan keputusan izin. Keputusan

izin

melakukan

usaha

dan

/

atau

kegiatan

wajib

diumumkan.Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah yang berasal dari luar wilayah Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia, setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun. Konsep pelayan perizinan terpadu satu pintu tersebut telah diterapkan dalam ketentuan undang-undang penanaman modal No. 25 Tahun 2007 yang diatur dalam Bab XI pasal 25 dan 26 mengenai pengesahan dan perizinan perusahaan. Pasal 25 : (1) penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan pasal 5 UU ini. (2) pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilukikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (3) pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi


yang memiliki kewenangan , kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. (5) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah menyebutkan bahwa: Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 72 Dalam rangka menarik investor sebesar-besarnya, Indonesia harus menyiapkan insentif yang baik dan lebih konprehensif. Insentif tersebut berupa penyederhanaan perizinan yang selama ini merupakan bagian yang menjadi momok mengerikan bagi investor, dimana perizinan yang berbelit dan terlalu panjang (kurang lebih 12 prosedur) yang pengurusannya memerlukan waktu selama 151 hari sampai dengan 180 hari. Lambatnya pegurusan izin investasi tersebut disebabkan karena birokrasi yang panjang. Rentang waktu yang dibutuhkan tersebut memakan waktu dua kali lebih lama dibandingkan dengan Negara-negara lain. Dalam rangka untuk mengatasi kendala perizinan yang selama ini dirasakan menghambat masuknya investor untuk menanamankan modalnya di 72

Peraturan Pemerintah. No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.


Indonesia, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dangan mempercepat dan memangkas waktu proses perizinan serta mengimplementasikan konsep one stop service centre. Dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan harus ditegaskan kewajiban yang berkenaan dengan penataan terhadap ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya. Bagi usaha dan atau kegiatan yang diwajibkan untuk membuat atau melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus dicamtumkan dan dirumuskan dengan jelas dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Misalnya kewajiban untuk mengolah limbah, syarat mutu limbah yang boleh dibuang ke dalam media lingkungan hidup, dan kewajiban yang berkaitan dengan pembuangan limbah, seperti kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup. 73 Apabila suatu rencana dan/atau kegiatan, menurut peraturan perundangundangan yang berlaku diwajibkan melaksanakan analisis dampak lingkungan hidup, maka persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan tersebut harus diajukan bersama dengan permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

73

Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.


BAB IV ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN A. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 menyebutkan Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam penjelasan bunyi pasal 3 ayat (1) angka 8 UU No. 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa penanaman modal itu dilaksanakan berdasarkan asas berwawasan lingkungan, yang berarti bahwa penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Menurut pasal 1 angka 3 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Jadi ada 3 (tiga) unsur penting dalam prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yaitu: 1) Penggunaan/pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana; 2) Menunjang pembangunan yang berkesinambungan;


3) Meningkatkan mutu hidup. Hal-hal penting dalam upaya mencapai penanaman modal yang berwawasan lingkungan dapat dilakukan dengan: 1) Kemitraan lokal menjadi kunci utama dalam mencapai penanaman modal berkelanjutan di suatu Negara. Hubungan antara perencana pembangunan pengelolaan lingkungan tidak dapat dilakukan terpisah dari strategi pembangunan lainnya. 2) Setiap Negara disarankan untuk menggali strategi penanaman modal dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kondisi Negara masing-masing. 3) Aspek yang berkaitan dengan isu perdagangan, penanaman modal (investasi), dan hutang, khususnya mengenai penanaman modal dan sistem perdagangan yang lebih bebas dan terbuka memperolah dukungan yang positif. 4) Pentingnya keterpaduan pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 5) Pendekatan penanaman modal dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan focus kepada peran serta masyarakat. 6) Penanaman modal yang berwawasan lingkungan perlu disesuaikan dengan kebijakan di bidang ekonomi dan lingkungan untuk mencapai tujuan penanaman modal yang berwawasan lingkungan. 74

74

Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hal 24-25.


Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan merupakan segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

B. Manfaat Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan Menurut ketentuan Pasal 3 UULH berbunyi “pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.” 75 Penjelasan Pasal 3 UULH ini menyatakan pengertian pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang, dan peningkatan kemampuan tersebut. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal. Dalam GBHN (1999-2004) dicantumkan bahwa, manfaat yang diperoleh dari pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah:

75

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.


1) Terlaksananya pengelolaan sumber daya alam dan terpeliharanya daya dukungnya terhadap pembangunan agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. 2) Terlaksananya pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan dengan melakukan konsevasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan tekhnologi ramah lingkungan. 3) Terdelegasinya secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga. 4) Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan penanaman modal yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya lokal, serta peñata ruang. 5) Terlaksananya

penerapan

indikator-indikator

yang

memungkinkan

pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat dibalik. Tidak dapat dipungkiri kehadiran investor mempunyai manfaat yang luas baik dari investor dalam negeri maupun investor asing. Karena ekonomi negara yang hendak tumbuh berkelanjutan memerlukan modal terus menerus, maka penanaman modal merupakan pilar yang penting bagi pertumbuhan ekonomi


suatu negara. Manfaat yang di dapat dengan adanya penanaman modal bagi negara Indonesia adalah 76 : 1) Penyediaan lapangan kerja 2) Mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa 3) Mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor non migas untuk mendapatkan devisa 4) Pembangunan daerah-daerah tertinggal 5) Alih tekhnologi. Dengan demikian, penanaman modal sebagai salah satu dilematif pembiayaan pembangunan mampu menfasilitasi perkembangan ekonomi. Untuk itu, hanya dengan mendorong penanaman modal, pertumbuhan ekonomi terus dapat dipacu sehingga mampu mengimbangi kemampuan ekonomi negara lain. Keberadaan penanaman modal disuatu negara terkait dengan adanya tuntutan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional di negara tersebut. Umumnya kesulitan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi meliputi kekurangan modal, kemampuan dalam hal tekhnologi, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan/keterampilan. Hambatan tersebut umumnya dialami oleh negara berkembang,

sebab

setiap

pembangunan

nasional

senantiasa

bersifat

multidimensional yang memerlukan sumber pembiayaan dan sumber daya yang cukup besar, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.

76

Erman Rajagukguk, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta : UI FH, 2005) hal. 20.


Guna meningkatkan pendapatan perkapita, dalam artian peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat, salah satu sumber pembiayaan dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan nasional tersebut adalah penanaman modal yang terselenggara dalam berbagai bentuk penanaman modal baik domestik maupun asing. Dengan memanfaatkan penanaman modal secara optimal akan dapat diupayakan keuntungan maksimal, sehingga pada gilirannya akan mampu melakukan pemupukan modal, memiliki peralatan modal, pengalaman, dan keterampilan secara mandiri. Hal ini sesuai dengan makna pembangunan ekonomi menurut GBHN dalam Bab III pola Umum Pembangunan Jangka Panjang. “Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan tekhnologi serta melalui penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen, maka selama Indonesia belum memiliki sendiri faktor-faktor tersebut, dapat dimanfaatkan potensi-potensi modal asing tekhnologi dan keahlian luar negeri sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional”. 77

Dengan demikian arti penting penanaman modal bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada dasarnya adalah untuk

meningkatkan perekonomian

meningkatkan

kesempatan

kerja,

nasional. meraih

Dengan kata

tekhnologi,

dan

lain,

untuk

mempercepat

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 78 Pembangunan penanaman modal ditujukan untuk : 1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan;

77 78

Jonker Sihombing, Op.Cit., hal. 13. Rosyidah Rakhmawati, Op cit. hal 8.


2. Meningkatkan keseimbangan investasi antarsektor; 3. Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha produktif; 4. Meningkatkan kegiatan ekonomi, pendapatan masyarakat, pendapatan Negara, pendapatan daerah melalui iklim investasi yang mendukung pengembangan kelembagaan keuangan untuk meningkatkan investasi langsung maupun tidak langsung (port polio), serta lembaga keuangan yang sudah mengakar di masyarakat; 5. Peningkatan sumber daya manusia; 6. Mobilisasi dana masyarakat,serta 7. Percepatan proses alih tekhnologi. Apabila merujuk kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 maka dapat dilihat bahwa

C. Tanggungjawab Sosial dalam Lingkungan Penanaman Modal Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tenang Perseroan Terbatas dalam Bab V pasal 74 ayat (1),(2),(3), dan (4); 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam pasal 15 (b) dan pasal 34;


Pada Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dilihat pada pasal 74 yang menyebutkan: 79 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepetutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan atas pasal 74 ayat (1) lebih lanjut menerangkan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat seeetempat. Yang dimaksud dengan “ perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan

sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “

perseroan yang kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. 80 Penjelasan atas pasal 74 ayat (3) lebih lanjut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “dikenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundangundangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan 79 80

Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penjelasan pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


perundang-undangan yang terkait. Sedangkan penjelasan atas pasal 74 ayat (2) dan (4) adalah cukup jelas. Pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dilihat pada: 1. Pasal 15

a. b. c. d. e.

setiap penanam modal berkewajiban untuk: menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; menghormati tradisi masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. 81

2. Pasal 34 (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dan dikenai sanksi administratif berupa: c. peringatan tertulis; d. pembatasan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau e. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. (2) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dilihat pada bagian kata:

81

Pasal 15 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang UUPM.


Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan hidup masyarakat. Dunia usaha berperan untuk mendorong petumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (Sustainable Development).82 Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor dunia usaha sebagai akibat liberalisasi ekonomi, berbagai kalangan swasta, organisasi masyarakat, dan dunia pendidikan berusaha merumuskan dan mempromosikan tanggung jawab sosial sektor usaha dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan. Namun saat ini, saat perubahan melanda dunia-kalangan usaha. Juga tengah dihimpit oleh berbagai tekanan, mulai dari kepentingan untuk meningkatkan daya saing, tuntutan untuk menerapkan corporate governance hingga masalah kepentingan stakeholder yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dunia usaha perlu mencari pola-pola kemitraan (partnership) dan seluruh stakeholder agar dapat berperan dalam pembangunan, sekaligus meningkatkan kinerja agar tetap bertahan dan bahkan berkembang menjadi perusahaan yang mampu bersaing. Upaya tersebut secara umum dapat disebut sebagai Corporate Social Responsibility atau corporate citizenship dan dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitas agar tidak berpegaruh atau berdampak buduk pada masyarakat dan lingkungan hidupnya, sehingga pada

82

Rosyidah Rakhmawati, Op.Cit., Hal. 12.


akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh mamfaat ekonomi yang menjadi tujuan di bentuknya dunia usaha. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak tahun1970an, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan stakeholder, nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan; serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. Corporate Social Responsibility (CSR) tidak hanya merupakan kegiatan karitatif 83 perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan hukum semata. 84 Masih banyak perusahaan tidak mau menjalankan peogram-program CSR karena melihat hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya (cost centre). CSR memang tidak memberikan hasil keuangan dalam jangka pendek. Namun CSR akan memberikan hasil langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan pada dimasa mendatang. Dengan demikian apabila perusahaan melakukan program-program CSR lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan. Dengan masuknya program CSR sebagai bagian dari strategi bisnis, maka akan dengan mudah bagi unit-unit usaha yang berada dalam suatu perusahaan untuk mengimplementasikan

rencana kegiatan dari program CSR yang

83

Kegiatan karitatif merupakan suatu kegiatan yang bersifat keagamaan, tradisi dan adatistiadat. Maksudnya adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk membangun, memajukan dan mendukung kegiatan keagamaan, tradisi dan adat-istiadat masyarakat sekitar. (www. Toprankblog. Com/2006/04/Tips-for-online-pr/ 84 http:/businessenvironment. Wordpress.com/2008/10/01 program. Corporate responsibility (Blog Tentang Lingkungan Bisnis di Indonesia oleh Aditiawan Chandra “program corporate social responsibility yang berkelanjutan” 10 OKTOBER 2008 ) diakses pada Hari Minggu Tanggal 23 November 2008.


dirancangnya. Dilihat dari segi pertanggungjawaban keuangan atas setiap investasi yang dikeluarkan dari program CSR menjadi lebih jelas dan tegas, sehingga

pada

akhirnya

keberlanjutan

yang

diharapkan

akan

dapat

terimplementasikan berdasarkan harapan semua stakeholder. 85 Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep dimana organisasiorganisasi, terutama (tapi tidak selalu) perusahaan-perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan dari pada consumer, para karyawan, pemegang saham, para masyarakat sekitar, dan kepedulian lingkungan hidup pada semua aspek kegiatan perusahaan mereka. Tanggung jawab ini seperti memperluas melebihi ketentuan tanggung jawab mereka untuk menuruti peraturan perundang-undangan. 86 CSR sangat berhubungan erat dengan prinsip Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan), dimana berpendapat bahwa perusahaan harus membuat keputusan berdasarkan tidak saja pada kegiatan finansial seperti keuntungan atau keuntungan saham, tetapi juga berdasarkan pada konsekuensi sosial dan lingkungan baik jangka pendek dan jangka panjang dari aktivitasaktivitas mereka. Schermerhorn (1993) memberi defenisi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara

85

Timotheus Lesmana, “Implementasi Konsep Sustainable Development dalam program CSR” Majalah Lensa ETF Edisi 1 November 2006. hal. 4. 86 Ibid., hal 9.


cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. 87 Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam integrasi mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. 88 Sementara itu, Yanti Koestoer Direktur Eksekutif IBL, mendefenisikan CSR sebagai suatu strategi bisnis.”CSR merupakan suatu strategi bisnis yang melihat bahwa kepentingan bisnis jangka panjang dicapai dengan laba dan pertumbuhan, sejalan dengan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan dan peningkatan hidup masyarakat”. Donasi sesaat kadang memang diperlukan tapi lebih baik melakukan prakara yang berkenjutan. 89 Ide mengenai CSR sebagai sebuah tanggungjawab sosial perusahaan kini semakin diterima secara luas. Namun demikian, sebagai konsep yang masih relatif baru, CSR tetap masih controversial, baik untuk golongan pebisnis maupun akademis. Kelompok yang menolak mengajukan argument bahwa perusahaan adalah organisasi pencari laba dan bukan person atau kumpulan orang seperti halnya dalam organisasi sosial.

87

Jhon R. Schermerhorn. Management for productivity (New York : Jhon Wiley & Son 1993) hal. 42. 88 Mu’man Nuryana,”CSR dan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan”, makalah yang disampaikan pada diklat pekerja sosial induntri.balai besar pendidikan dan pelatihan sosial (BBPPKS) Bandung, Lembang 5 Desember 2005 89 http:/koalisi.org/detail.php?m (Koalisi Untuk Indonesia Sehat ),”CSR : lebih dari Sekedar Menyisihkan Dana”, Jum’at 23 Juni 2006. diakses Pada Hari Kamis 06 November 2008.


D. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Sejalan dengan tujuan pembaharuan dan pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal, ketentuan pasal 3 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menetukan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas yang salah satu diantaranya “Berwawasan lingkungan” yang berarti bahwa suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan harus tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. 90 Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal Didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga undang-undang tentang penanaman modal mengatur mengenai keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal. 91 Dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang pengaturan mengenai fasilitas penanaman modal, disebutkan bahwa pemberian fasilitas kepada penanaman modal diberikan apabila memenuhi kriteria yang salah satunya adalah bahwa kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan menjaga kelestarian lingkungan. 92 Bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya 90

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Penanaman Modal 91 Dhaniswara K. Harjono, Op.Cit., hal 145. 92 Pasal 18 ayat (3) huruf g UU No. 25 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Penanaman Modal


secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup,perlu dijaga keserasian berbagai usaha dan/atau kegiatan. Oleh sebab itu, usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak

terhadap

perencanaannya

lingkungan sehingga

hidup

langkah

yang

perlu

pengendalian

dianalisis dampak

sejak

awal

negatif

dan

pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup diperlukan bagi proses pengembalian keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Pengertian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 93 AMDAL merupakan bagian dari kegiatan studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, yang mengenai hasil analisis mengenai dampak lingkungan digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Penyesunan amdal ini dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha dan/atau kegiatan bersfat tunggal, terpadu atau kegiatan dalam suatu kawasan. Usaha dan/atau kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besa dan penting terhadap lingkungan hidup, meliputi : 1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam

93

Pasal 1 angka 21, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.


2. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui 3. Proses dan kegiatan yang pemborosan,

secara potensial dapat

pencemaran dan kerusakan

lingkungan

menimbulkan hidup

serta

kemerosotan sumber daya alam dalam pemamfaatannya. 4. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. 5. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya. 6. Introduksi jenis-jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik; 7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati nonhayati; 8. Penerapan tekhnologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup; 9. Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan atau mempengaruhi pertahanan Negara. Keterkaitan antara AMDAL dengan prisip pembangunan berwawasan lingkungan adalah merupakan suatu sistem analisa tentang sejauhmana dampak atau pengaruh yang timbul terhadap suatu kegiatan yang akan direncakanakan dan sistem ini didasarkan pada analisis dampak lingkungan. 94 Pasal 15 undang-undang No. 23 tahun 1997 menyatakan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan 94

Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, (Jakarta: Mutiara Sumber Jaya 1985),hal 175.


wajib diilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup yang dipergunakan bagi proses pengambilan keputusan. Jadi, pejabat yang bertanggungjawab untuk memberi keputusan, boleh atau tidaknya suatu keputusan dilakukan berkaitan dengan pelestarian kemampuan lingkungan di dasarkan atas hasil studi AMDAL. Oleh karena ini merupakan dokumen yang sangat strategis dalam mencegah terjadinya perusakan atau pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Di dalam AMDAL terkandung beberapa prinsip yang harus mendapatkan perhatian, yaitu : 95 a. Suatu rencana kegiatan yang diperkirakan dampak penting terhadap lingkungan, baru dapat dilaksanakan setelah dipertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, kegiatan ini baru di izinkan untuk dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan atas Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) oleh instansi-instansi yang bertanggungjawab. b. AMDAL merupakan bagian dari proses perencanaan dan bagian dari studi kelayakan yang meliputi analisis teknis, analisis ekonomi dan analisis lingkungan. c. Kriteria dan prosedur untuk menentukan apakah suatu kegiatan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup harus secara jelas dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. 95

Gunawan Santoso, Analisis Dampak Lingkungan, University 1987), hal 31-32.

(Yogyakarta: GadjahMada


d. Prosedur AMDAL harus mencakup tata cara penilaian yang tidak memihak (tercermin dalam susunan komisi AMDAL) e. AMDAL bersifat terbuka terkecualimenyangkut rahasia Negara oleh karena itu mesyarakat secara luas harus diberitahukan mengenai hasil AMDAL ini. f. Keputusan tentang AMDAL harus tertulis dengan mengemukakan dasar pertimbangan pengambilan keputusan (dokumen RKL dan RPL serta keputusan mengenai hal ini merupakan keputusan yang sangat penting dalam hal p-enegakan hukum). g. Pelaksanaan AMDAL yang telah disetujui harus dipantau secara terusmenerus. h. Penempatan AMDAL dilaksanakan dalam rangka Kebijakan Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup. i.

Untuk penerapan AMDAL dibutuhkan aparat yang memadai.

E. Konsistensi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Penanaman Modal di Indonesia Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi arah kebijaksanaan penanaman modal di tetapkan bahwa penanaman modal dimungkinkangkan pelaksanaannya di Indonesia dengan memenuhi berbagai persyaratan-persyaratan tertentu. Di samping itu, penanaman modal diarahkan untuk memperkuat tumbuhnya ekonomi nasional dalam rangka mendukung


tercapainyatujuan pembangunan nasional. 96 Hal tersebut sejalan dengan uraian Sunaryati hartono yang mengatakan bahwa suatu pembahasan mengenai penanaman modal asing tidak dapat dilihat terlepas dari peranannyadi dalam pembangunan ekonomi dan rencana pembangunan (economic planning) karena penanamam modal asing hanya sebagai salah satu faktor saja dalam pembangunan ekonomi. 97 Permasalahan daya saing investasi di Indonesia adalah inkonsistensi kebijakan, pengaturan, dan implementasi investasi, dimana mengenai tugas dan fungsi pokok Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), apakah sebagai one stop service centre dalam pelayanan perizinan dan fasilitas investasi ataukah hanya sebagai badan promosi investasi ? kondisi ini tidak hanya merupakan inkonsistensi, tetapi juga mencerminkan ketidakpastian yang membingungkan investor atau calon investor. Disamping itu, juga rendahnya koordinasi diantara lembaga terkait baik antara sesama lembaga maupun antara instansi pemerintah pusat dan daerah, dimana mereka cenderung bertindak secara sektoral dan kadang-kadang mengundang kontroversi dan banyaknya kebijakan yang tidak relatif dalam implementasi serta terjadi kesenjangan antara kata dan perilaku aparatur pemerintah yang berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terutama dunia usaha. Lemahnya koordinasi kelembagaan ditimbulkan karena ketidakjelasan tugas dan fungsi pokok masing-masing instansi dan juga dapat ditimbulkan oleh 96

Aminuddin Ilmar, Op Cit, hal 36. Sunaryati hartono, Beberapa Masalah Transnasionaldalam Penanaman Modal Asing (PMA) DI Indonesia, (Bandung: Bina Cipta 1970), hal.1. 97


mekanisme koordinasi yang tidak berjalan baik. Seringkali terjadi kegagalan dalam koordinasi disebabkan oleh adanya pertimbangan subjektif yang berlatar belakang kepentingan politis dan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan daya saing investasi agar dapat menarik masuknya ke Indonesia sebanyak mungkin, kelemahaan koordinasi antara instansi terkait tersebut perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi kelembagaan baik di tingkat pusat maupum daerah ditingkat daerah. Disamping itu, perlu dilakukan penataan secara menyeluruh (reformasi) terhadap aparatur negara (civil service reform) serta reformasi pelayanan publik (public sevice reform). Koordinasi yang harmonis di antara instansi yang berkaitan dengan efektivitas sistem hukum akan dapat berjalan dengan baik apabila ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing institusi. Sehingga tidak terjadi duplikasi dan bahkan konflik. Hal ini karena fungsi koordinasi adalah menyangkut kejelasan pola pelayanan terpadu serta pembagian kerja dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang dipahami dan mengikat bagi instansi terkait, misalnya menyangkut masalah promosi investasi, perizinan, fasilitas investasi dan lain-lain. Dari segi kepentingan investor, tertibnya koordinasi diantara instansiinstansi terkait akan memberikan kejelasan kepastian dalam pemenuhan kewajiban mereka dan menciptakan efisiensi berusaha, dimana hal ini tentunya memberikan dampak yang positif bagi iklim investasi. Penerbitan koordinasi


kelembagaan mencakup aspek : sinkronisasi wewenang dan tingkatkan kerja sama antarlembaga. Atas dasar pertimbangan tersebut, Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 mengatur koordinasi dan kebijakan Penanaman Modal yang termuat dalam Bab XII, pasal 27 yang menyatakan bahwa : 1) pemerintah mengoordianasikan kebijakan penanaman modal,

baik

koordinasi antarinstansi pemerintah, antara instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi pemerintah dengan daerah, maupun antarpemerintah daerah. 2) Koordinasi kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh BKPM 3) BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada presiden. 4) Kepala BKPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dari ketentuan ayat (1) tersebut, dalam rangka investasi, pemerintah mengoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik antarinstansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, pemerintah dengan daerah maupun antarpemerintah daerah. Koordinasi tersebut sangat diperlukan mengingat dalam rangka reformasi, terdapat kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor


33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kebijakan tersebut telah mengubah penyelenggaraan pemerintahan, dari yang sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi yang meliputi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah (kecuali, politik luar negeri, pertahanan, peradilan, agama, fiskal moneter, dan kewenangan lainnya) serta perubahan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sejak diterapkan kebijakan desentralisasi dam otonomi daerah tersebut, ternyata masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan yang secara tidak langsung maupu langsung sangat berpengaruh terhadap investasi yaitu terhadap birokrasi perizinan penanaman modal. Permasalahan yang dijumpai sebagaimana yang dalam RPJMN tahun 2004-2009 mengenai revitalisasi desentralisasi dan otonomi daerah adalah : 1) belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah; 2) berbedanya persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonami daerah; 3) masih rendahnya kerjasama antarinstansi pemerintah; 4) belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien; 5) masuh terbatas dan rendahnya kapasitas pemerintah daerah; 6) masih terbatas kapasitas keuangan daerah 7) pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah) yang masih belum sesuai dengan tujuannya.


Permasalahan desentralisasi dan otonomi daerah pemerintah daerah tersebut sangat erat

pengaruhnya terhadap masuknya investasi di Indonesia

mengingat dalam Undang-Undang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, pemerintah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian perizinan penanaman modal yang bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan Selanjutnya, dalam ketentuan pasal 26 ayat (2) dikatakan bahwa pelayanan terpadu satu pintu tersebut dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang dibidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan ditingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di propinsi atau kabupaten/kota. Untuk itu, perlu adanya koordinasi yang sinergis antar lembaga, antarpemerintah dan antarpemerintah pusat dan daerah serta antarpemerintah daerah. Untuk mengatur koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal termasuk perizinan, menurut pasal 27 ayat (2) diserahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu menurut pasal 29 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis yang menjelaskan tentang aspek hukum penanaman modal yang berwawasan lingkungan, maka penulis mengambil kesimpulan dan saran tentang penanaman modal yang berwawasan lingkungan sebagai berikut: 1. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan merupakan segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan dengan

tetap

memperhatikan

dan

mengutamakan

perlindungan

dan

pemeliharaan lingkungan hidup melalui upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 2. Unsur yang merupakan bagian dari penanaman modal yang berwawasan lingkungan: a. Penggunaan/pengelolaan sumber daya secara bijaksana; Bahwa dalam rangka mendaya gunakan dan mengelola sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional


yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. b. Menunjang pembangunan berwawasan lingkungan; Bahwa penyelenggaran pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yangberkaitan dengan lingkungan hidup. c. Meningkatkan mutu hidup baik generasi masa kini dan generasi masa depan; Bahwa

pengelolaan

lingkungan

hidup

untuk

melestarikan

dan

mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Serta pemanfaatan pembangunan secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 merupakan Undang-Undang tentang penanaman modal yang benar-benar memperhatikan masalah lingkungan hidup yang mana hal ini dapat dilihat dari : a. Pasal 3 ayat (1) Dalam penjelasan bunyi pasal 3 ayat (1) angka 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa penanaman modal itu dilaksanakan berdasarkan asas berwawasan lingkungan, yang berarti bahwa penanaman


modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan

dan mengutamakan

perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. b. Pasal 16 huruf d Dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dinyatakan setiap penanaman modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup. c. Pasal 18 ayat (3) huruf g Dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang pengaturan mengenai fasilitas penanaman modal, disebutkan bahwa pemberian fasilitas kepada penanaman modal diberikan apabila memenuhi kriteria yang salah satunya adalah bahwa kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan menjaga kelestarian lingkungan. d. Disisi lain dapat juga dilihat dengan adanya penentuan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Jadi dengan merujuk kepada ketentuan-ketentuan tersebut jelaslah bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memperhatikan aspek lingkungan yang berkelanjutan.

B. Saran Dengan melihat kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yaitu: 1. Pemerintah diharapkan harus tetap konsisten terhadap visi dan misi pembangunan nasional tanpa mengesampingkan hal-hal yang berkaitan


dengan lingkungan hidup sekalipun bahwa penanaman modal memang sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 2. Hendaknya pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan penanaman modal pada masa lalu yang berakibat terganggunya fungsi lingkungan hidup karena malihat kepentingan sementara. 3. Pemerintah diharapkan terus berupaya menggalakkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan nasional yang sinkron dengan mutu lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA


BAB III PENANAMAN MODAL DAN LINGKUNGAN HIDUP. A. Perkembangan Penanaman Modal di Indonesia

Recommend Documents