PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BAB22 PERBAIKAN IKLIM KETENAGAKERJAAN
PRESIDEN REPLJBLii
BAB 22 PER.BAIKAN IKLIM KETENAGAKERJAAN A. KONDISI UMUM yang baik. Lapangankerja telah menunjukkanperkembangan Kondisi ketenagakerjliari yang teicipta selamaFebruari2007-Februari2008 meningkatsangzittinggi yaitu hampir 4,5 juta lapanganp€kerjaanbaru. Padakurun waktu yang samaangkatankerja rrreningkat dari 108,I jUta rnenjadiI I I ,5 juta ataurireniri$katsekitar3,4 i:dliaorang. Ganibat I JumlahPekerjirdan Penganggur Kecenderungan sertti titrghet Penghnggrirariterbtita, 1996-Febfiiari2008 1zo/a
i6%
ii,,1
iil ;lr : i:,
ii; riil i;';
;s ..$li '.tri:
lit
ri)li t.d. li;. i1!) .'v i:d ii:i
toN@oo odraoo ooooa erN
o N
lrtfif;rriPEkerjd w
33933 RRR*'g
€8
$g
Enilanggtirah Terbuka r+TPt
F E 5AO
,:n
q
o
(o/o)
jumlah orang bekerjayang tinggi tersebutsebagianbesarbersumberdari Pertumbuhan pekerjabebasdi non pertanian(meningkat 12,49persen),merekayang berusahasendiri (7,57 persen), dan buruhikaryawan (6,14 persen). Kondisi ini telah menunjukkan perkerhbangah yang baik, meskipun peningkatanjurhlah lapangbnkerja sebagianbesar masih berasal dari lapangankerja dengan produktivitasdan penghasilanrendah. Pada masih Agustus2007,jumlah pekerjayang tidak dibayardan beradadi wilayah perdesaan sekitarl 7,3juta orang(8 1,38persen), Seldnjuthya,pada Februari 2008 proporsi lapangankerja fcirnral terhiidap seluruh lapangankerja yang menyeraptenagakerja masihrendahryaitu hanyasekitaf 30,87persen atau hanya sekitai 31,5 juth orang. Daya serap iapangankerjil masih didominasi oleh sektot iiertaniah,pefkebunan,kehutanan,p€rburuandan perikananyang mencapaisekitar rurnahmakandanjasa akomodasiyang 41,84persendan diikuti oleh sektorperdagangan, 20127persefi;sefnehtaradaya serap lapangankerja di sektor irtdustri pengolahanhanya 12,19persen.Seiapanlapahgankerja pun didorninasioleh pekerjayang tidak terampil. (yang digambarkansebagait0naga PadaAgustus2007,pekerjatidak terampildi perdesaan usahapertanian,kehutanan,perburuandan perikanan)mencapai36,4jutaorangatau60,57 persetidari seluruh tenagakerja di perdesaan.Di sisi lain, lapangankerja untuk tenaga
I.22 - |
PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA
profesionaldan teknisi hanya4,7 jutaorangatausekitar4,72 persendariseluruhlapangan kerja,padahalsebagianbesardari seluruhtenagaprofesionaldan teknisi ini berpendidikan diploma/universitas. Tingkat pengangguranterbuka telah berhasil diturunkan, dari 9,75 persen pada Februari 2007 menjadi 8,46 persen pada Februari 2008. Pada Februari 2007, jumlah penganggurterbukamencapai10,5juta orang,lalu menurunsekitar 1,1juta orang menjadi sekitar 9,4 juta pada Februari 2008. Meskipun angka pengangguranterbuka telah menurun,namun secaraabsolutjumlahnya masih banyak.Penganggurusia muda masih merupakanproporsi terbesardari keseluruhanpenganggurterbuka. Pada Agustus 2007, pendudukusia l5-19 tahun yang menganggurmencapai2,4 juta orang atau24,21 persen dari jumlah penganggur.Keadaanini perlu mendapatperhatiankarenausia l5-19 tahun sesungguhnyamerupakanusia sekolah.Jurnlah penganggurusia 20-24 tahun mencapai sekitar 3,2 juta orang atau 32,33 persen.Dari jumlah penganggurusia 20-24 tahun tersebut,42,58 persennyaatausekitar l,4juta orangberadadi perdesaan. Kondisi pengangguranini juga diwarnai oleh rendahnyatingkat pendidikan para penganggur terbuka. Pengangguranterbuka masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan sekolah menengah pertama ke bawah. Pada Agustus 2007 proporsi penganggur pertamake bawahmencapaisekitar5,0 denganpendidikansekolahmenengah juta orang atau 49,71 persen,bahkan 2,7 juta dari mereka atau 27,10 persenhanyalah lulusan SD ke bawah. Lebih jauh \agi,37,40 persenpenganggurterbuka di perdesaan hanya berpendidikanSD ke bawah sehinggapenganggurdi perdesaandapat dikatakan padaumumnyatidak terampil. Secaranasionalterdapatsekitar5,0 juta orang yang masuk ke dalam golonganpenganggurterdidik atau memiliki ijasahsekolahmenengahatasatau yang lebih tinggi. Kecenderungan-kecenderungan kondisi pengangguranterbuka di atas tidak berubahdari tahunke tahun. Jika dilihat berdasarkanwilayah, tingkat pengangguranterbuka di perkotaanpada Agustus 2007 mencapaisekitar 12,39persen,jauh lebih tinggijika dibandingkandengan tingkat pengangguranterbuka di perdesaanpada waktu yang sama yang hanya 6,80 persen,meskipunsecaraabsolutjumlah penganggurdi perkotaan(5,6 juta orang) masih (4,4 juta orang).Hal ini mengindikasikan lebih besardarijumlah penganggurdi perdesaan bahwa sesungguhnya rrasalah pengangguran di wilayah perkotaan lebih serius dibandingkandengan di wilayah perdesaan.Bila fenomena penangguranini dikaitkan denganfenomenakemiskinan,yang menunjukkanbahwatingkat kemiskinandi perdesaan (20,37persen'tahun 2007)lebih tinggi dibandingtingkatkemiskinandi perkotaan(12,52 persen),makadapatdilihat bahwafenomenapengangguran padakenyataannyatidak sama denganfenomenakemiskinan. . Kondisi di atas menunjukkanbahwa denganjumlah pengangguryang secaraabsolut masih banyak, masalah yang dihadapi adalah masih adanya kendala-kendaladalam menciptakan kesempatankerja seluas-luasnya,khususnya kesempatankerja formal. Kesempatankerja formal diupayakanuntuk digerakkanoleh sektor riil melalui penciptaan iklim usahayang kondusif. Salah satu hal yang dapat memberikanharapanbagi upaya penciptaan kesempatankerja adalah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan adanya undang-undang tersebut, ')
Angkasementara
11.22- 2
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
diharapkaninvestasiakan dapat tumbuh dan kesempatankerja dapat tercipta. Dengan demikian, pelaksanaanperaturan-peraturanketenagakerjaanterus diupayakan untuk disempurnakan.Terkait denganupaya mengurangiketidakluwesanpasar kerja tersebut, Pemerintahtelah menyusunRancanganPeraturanPemerintahtentang Program Jaminan PemutusanHubungan Kerja (PHK) pada tahun 2007 sebagai aturan pelaksanaandari undang-undangketenagakerjaan. Masalahyang dihadapiberikutnyaadalahmendorongterciptanyatenagakerja terampil dan semi terampil untuk meningkatkanproduktivitastenagakerja. Hal ini berarti bahwa tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja perlu terus ditingkatkan kualifikasi dan kompetensinyasesuaidenganpermintaanpasarkerja. Lembagapelatihankerja terutama lembagapelatihankerjayang dimiliki oleh Pemerintah diharapkanmampumenjaditulang punggungpenyelenggaraan pelatihanberbasiskompetensi.Oleh karena itu, fungsi dan revitalisasiBalai LatihanKerja (BLK) milik pemerintah pusatmaupundaerahmasihperlu ditingkatkanagar BLK memiliki sarana,prasaranadan sumberdayamanusiaberkualitas untuk mendukungpenyelenggaraan pelatihanberbasiskompetensi.Bersamaandenganitu, standarkompetensikerja nasional(SKKNI) di berbagaibidang profesi yang merupakan pendukungpelaksanaanpelatihanberbasiskompetensisejauhini masih belum memadai karenasampaitahun2007 Pemerintahbaru menetapkan64 SKKNI. Pemerintahjuga telah berupayauntuk membuatsuatu aturan baku tentangsertifikasi kompetensi dengan menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Kerangka Kualifikasi NasionalIndonesiapadatahun2007. Sertifikasikompetensitenagakerja yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sejauh ini ternyata masih belum banyakdiakui ataudirekognisioleh penggunatenagakerja Indonesiabaik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya,tingkat penganggurantenagakerja usia muda terdidik yang masuk ke pasar kerja yang tinggi menyebabkanperlu adanya upaya untuk mempertemukanmereka dengan dunia usaha sekaligusmemberikanpelatihan kerja melaluipemagangan. yang berbasispengguna(dunia ini adalahpemagangan Pernagangan pengguna usaha)agar tidak merasaterbebanioleh kewajibanmenampungtenagamagang yangtidak merekaperlukan. Perselisihanhubunganindustrial antarapemberi kerja dan pekerja sejauh ini masih sering terjadi. Hal ini menunjukkanbahwa pelaksanaannegosiasibipartit masih belum menjadialternatifutamauntuk menyelesaikan masalahhubunganindustrialterutamayang terkait denganupah, kondisi kerja, dan syarat-syaratkerja. Di sisi lain, angka kecelakaan kerja dan penyakityang timbul akibatkerja cenderungmeningkatakibat kurangefektifnya pengawasanketenagakerjaanoleh Pemerintah,meskipun pengawasanketenagakerjaan merupakanfungsi yang harus dilaksanakanPemerintah.Jumlah kecelakaankerja secara nasionalterus meningkat sejak 2000 dan cenderungtinggi sampai 2006 lalu di kisaran 100.000kasuskecelakaanper tahun, meskipuntahun 2007 kecenderunganini menurun. Jumlah kecelakaankerja pada semesterpertama 2007 hanya sebanyak37.845 kasus, cukup rendah jika dibandingkan dengan jumlah kecelakaan sepanjang 2006 yang mencapai95.624kasus. Penciptaanlapangankerja bagi pendudukberlatarpendidikan relatif rendah,miskin dan tidak terampiljuga telah diupayakanoleh Pemerintah.Berbagaiprogramperluasan kesempatan kerja yang dibiayai oleh APBN, termasukrevitalisasipertanian,perikanan, kehutanandan perdesaan,telah mulai dikembangkandan dikonsolidasikanagar tenaga kerjayang dicakupsemakinbanyakdan merata.
1r.22- 3
FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ferlindungandan mekanismepenempatantenagakerja Indonesia(TKI) kg luar negeri juga masih peplu terus disempurnakan.Bekerja di luar negeri merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan kesejahteraanakibat terbatasnyaketersediaanlapangankerja di dalamnegeri.TKI telah memberikankontribusi devisayang cukr;p besaryaitu rata-ratamencapaiRp 24 triliun per tahun,belum termasuk tabungandan valuta asing yang dibawa langsungoleh para TKI. Sampaisaat ini proses rekrutmendan pepempatanTKl-terutama bagiTKI di bidangpekerjaaninformal-masih terlalu panjang,biaya pengurusandokumenmasih mahal, pelaksanaanperlindungandan pembelaantelha{gp kepentinganTKI masih lemah, serta sistem informasi penempatan ten4gakerja ke lu4r negeri masih butuh pembenahan.Terkait denganmasalahtersebut, pada tahun 2008 Pernerintahtelah berupayauntuk membangunserver guna men{ukung ferciptanyasistemjqfingan infbrmasitprpadupaqapkerja luar negeriyang mengfrubungkan berbagaipihpk yang berkepenfingpnd4lam pelrempatandan perlindunganTKI. Sistem jaringan infornlpsi tprpadu ini sangat diperlukan untuk mengoptimalk4nperlin$ungan kepadaTKI saatpenempatan,saatbekerja maxpunsaatkembali ke daerahasalnya. Tahun 2009 merupakan tahqn terakhir pelaksanaanRPJMN 2004-2009. Melihat permasal4fianketenagaker.jaan y4ng ada, tantangan yang dihadapi adalah: perlama, psmerintah4kan belupaya untuk menciptakanlapanganpekerjaanformal yang seluaslu4snya.Tantanganini tidak mudahkaren4beberapatahun terakhir ini, daya seraptenaga ke-rjayang mulai rneningka[,masih diserapoleh lapangankerja informal. Hal ini berarti yang telah diupayakanmelalui peratqran-peraturan iklim ketpnagakerjaan ketenagakprjaan sejauhiqi masih kUfangkondusif.Kedua, mendorongperpindahanpekerjadari pekerjaan yang memiliki prpduktivitas rpndah ke pekerjaanyang memiliki prodpktivitas tinggi. Tantangapini belkaitan dgngan upaya mpmberikan kernudahanyang memungkinkan pekerjauntuk piqdahdari satuperusahaan ke perusahaan lain, dari satu indqstri ke industri lain, dari satusektprke sektorlain, dan dari satudaerahke daerahlain. Kernudahanseperti ini amat penting 4gar pasarkerja dapatberoperasi{engan lansar.Hal ini ditentukanoleh akses terhqdap inform4si mengenai alternatif-alternatif kesempatan ker.ja, biaya perpir;dahan, fleksibilitas uBah, dan tingkat pendidikan. (etiga, mening[atkan pArapgkerjayang rpaqihbekerjadi lapangankerja informal. Tantanganini kesejahteraan diikuti deng4n pentingnyapemberdayaanUMKM yang banyak menyerapfenaga kerja infbrmal; per'lgembang4nprogram pemberdayaanmasyarakat yang banyak rnenyerap tenagakerj4 infoqal; sertapeningkatankualitaspglgypqanTKI yang ak4n bekqrjadi luar negeri.
B. SASAMN PEMBAF{GUNANTAHUN 2OOE Pada tahun 2009, sasaranyang hpndak dicapai adalah: (a) menur.unkanpngka pengangguranterbuka mpnjadi 7.8 pgrgerldan (b) menciptakanfteseJ.npptan kerja baru juta op4ng, sebanypk2,0=3,1
C,AMTI KEBIJAK-.{NPEI.VTBANGUNAN pgnurunan tingkatpengangguran Sasaran terbuka4kandapatdicapaimplaluiberbagai langkahkebijpkan,tgrut4madenganmgndorongpertumbuhan ekonomi yang stabil, berdayatahan, dan berkualitas.Kebijakan ini antaralain dilakukan melalui: (a)
fi.22 - 4
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
peningkatandaya tarik investasidan pengembanganekspor non-migas;(b) mendorong peningkatansektor industri terutama industri yang padat pekerja; (c) peningkatan akses UKM kepadasumberdaya produktif; (d) peningkatanpertumbuhanpertanian,perikanan, dan kehutanan;(e) peningkatandaya saing sektor riil; (f) peningkatanprogram-program baik dalam kerangka pembangunaninfrastruktur;dan (g) perbaikaniklim ketenagakerjaan, regulasi maupun kerangkaanggaran(pelayananumum). Berkaitan dengan peningkatan arahkebijakanyang diperlukanadalah: iklim ketenagakerjaan, 1. Kebijakan Pasar Kerja yang Lebih Luwes Pemerintahakan terus mengupayakanpenguranganinfleksibilitaspasarkerja dengan melakukan upaya penyempurnaankebijakan dan aturan main dengan mengacu pada Kebijakan ini dimaksudkanuntuk meningkatkandaya undang-undangketenagakerjaan. serap tenaga kerja kerja formal seluas-luasnyasehingga angka penganggurandapat diturunkan.Salah satu kebijakan yang tetap dipertimbangkanuntuk dilanjutkan adalah denganmenyusunaturan main yang lebih memberikankepastianbagi dunia usahadan pekerja. Peraturanpemerintahini mengupayakanadanya skema kompensasipesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusanhubungankerja (PHK) dengan menggunakan danajaminan pesangonbagi pekerja.Perumusandanajaminan pesangonperlu dilakukan dengan menerapkanprinsip kehati-hatian.Teknis pengelolaandana jaminan pesangon yang berlaku. Selain itu, bagi pekerja didasarkanpada peraturanperundang-undangan peraturan mengenai pengupahanakan terus diperbaiki, dengan memasukkankriteria kenaikan upah minimum yang mencerminkanberbagaitujuan yang lebih luas seperti penciptaanlapangankerja dan peningkatanproduktivitaspekerja. 2. Peningkatan Kualitas Hubungan Industrial antara Pekerja dan Pemberi Kerja Dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan,Pemerintah akan terus rnengupayakanagar kepentingan nasional lebih diutamakan. Keinginan untuk mencapai hubungan industrial ini terutama untuk mendorongagar proses perundinganantara pekerja dan pemberi kerja dapat berjalan sesuaiharapankedua belah pihak. Kualitas hubunganyang terus ditingkatkanmerupakan cara terbaik dalam penyelesaianperselisihansecarabipartit, yaitu dengan mendorong terbentuknyaprosesnegosiasilangsungantarapekerjadan pengusaha.Negosiasibipartit ini terutama dilakukan untuk mencapaikesepakatanantara pekerja dan pemberi kerja mengenaikondisi kerja, syarat-syaratkerja sertabesarandan kesepakatandalam struktur upah. Hubungan industrial yang baik merupakankunci untuk mencapai kesejahteraan pekerjadan ketenanganpengusahatanpamenimbulkangejolakpasarkerja. 3. PengembanganKompetensi Tenaga Kerja dan Percepatan Pengakuan Sertifikat Kompetensi Pekerja Dalam rangka memperluaskesempatankerja, salah satu kebijakan yang diperlukan adalahdenganmendorongindustriyang padatpekerjayangdiperkirakandapat menyerap tenagakerja dalam jumlah yang besar.Berkaitan dengan itu, standarkompetensikerja menjadisangatpenting untuk terus dikembangkansesuaibidang-bidangkompetensiyang dibutuhkanoleh industri. Penyusunanstandarkompetensidilakukan oleh instansiteknis denganasosiasiprofesi dan yang membidangisektor/subsektor tertentu,bersama-sama industri. Kebutuhan untuk memperoleh informasi dari kalangan asosiasi perusahaarVindustri tentang jenis kompetensiyang akan di tetapkan sesuai kebutuhan fi.22 - 5
PRESIDEN REPUBLIK 'NDONESIA
industri/perusahaan ini sangat diperlukan.Keinginan untuk membekali pekerja dengan sebuahsertifikat kompetensiyang dapat diakui secaranasionaldan internasional,sesuai bidang keahlian yang dimiliki para pekerja,akan dipenuhi secarabertahap.Untuk itu, pemerintah terus mendorong agar lembaga pelatihan baik swasta maupun pemerintah bersama-samaasosiasi profesi dan perusahaan/industrimenyusun kurikulum pelatihan, termasukmodul-modulpelatihan,instruktur(tenagapelatih)yang sesuaikebutuhandunia usaha. Dengan demikian lembaga pelatihan dapat mengembangkanpelatihan berbasis kompetensi,dan sebagianlembagapelatihanakan didorong untuk menjadi tempat uji kompetensi.Dengan rnendoronglernbagapelatihan menjadi pusat pelatihan berbasis kompetensi, maka lulusan pelatihan kerja dapat mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkansertifikasi kompetensi.Hal ini dapat memberikankepastianbagi pekerja bahwa pengakuankompetensikerja yang dimilikinya akan memudahkanmereka untuk dapatberpindahdari satu pekerjaanke pekerjaanyang lain. Beberapahalyangdiperlukan untuk segeraditindaklanjutiantaralain: (a) Pengembanganindustri khususnyaindustri manufaktur padat pekerja memerlukan standar kompetensi nasional di sektor industri manufaktur untuk mendukung terciptanyapekerjamanufakturyang memiliki sertifikatkompetensikerja. (b) Perandan fungsi lembagapelatihankerja terutamaBalai I-ntihan Kerja (BLK) yang masih terbatas akan terus ditingkatkan agar lembaga-lembaga ini mampu melaksanakanpelatihanberbasiskompetensi.Sejalandenganmeningkatnyaperandan fungsi BLK ini diharapkanpada akhirnya kinerja BLK akan menjadi lebih baik dan mampu menghasilkan lulusan berkualitas dan berkompetensitinggi yang sesuai dengankebutuhanpenggunatenagakerja. (c) Upaya mempercepatpengakuansertifikat kompetensiantara lain dilakukan dengan peningkatanjejaring kerjasamabaik di dalam maupun di luar negeri; penguatan kapasitas dan kredibilitas BNSP/LSP ternasuk instrumennya, surnber daya manusianya,fasiIitas dan sarananyamaupunmanajemennya. (d) Harmonisasiberbagaiperaturandan perundang-undangan mengenaistandardisasidan sertifikasikompetensitenagakerjayang belum terselesaikan, terusdilanjutkan. 4. PengembanganPemaganganBerbasisPengguna Salah satu upaya yang akan dilakukan Pemerintah dalam mengatasi persoalan penganggurusia muda khususnyayang berpendidikansetingkatsekolah menengahatas (SMA) adalah dengan mengembangkanprogram pemagangan. Melalui kegiatan pemaganganini, calon tenaga kerja diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pada bidang yang diminatinya, sehingga mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan kompetensi.Pesertaprogram pemagangandiprioritaskan pada lenaga kerja semi terampil (SMA/SMK ke atas) yang masih menganggur.Pesertapemaganganakan dilatih aspek teoritisnyadi lembagapelatihanyang telah ditunjuk oleh Forum Jejaring Pemagangan (yaitu forum pemagangandi kabupaten/kotayang terdiri dari unsur pengusaha,dinas tenagakerja, lembagapelatihankerja dan asosiasiperusahaan) selamaI bulan,selanjutnya merekaakan dibimbing dan diawasi oleh instruktur/pekerjayang berpengalamanuntuk terlibatlangsungdalamprosesproduksi(barangataujasa),selama5 bulan.Pengembangan program pemaganganberbasispenggunasangatspesifik dibandingkandengan program pemaganganlainnya. Keterlibatanperusahaanakan lebih diprioritaskanmulai dari tahap rekruitmenpesertasampaidenganpelaksanaan pemagangan. Pihak perusahaan akandiberi keleluasaan untuk memilih peserta pemagangan, sementara materi pelatihan dan penempatan peserta magang dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.Dengan
1t.22- 6
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
skema ini, pihak perusahaantidak merasa terganggu tetapi mereka juga rhendapatkan manfaatdari programpemaganganini. 5. Konsolidasi Program-program Perluasan Kesempatan Kerja yang Dilakukan Pemerintah Konsolidasi program-programperluasankesempatankerja yang dilakukan melalui program-programAPBN, dengan tujuan terciptanyasuatu sinergi berbagaiprogram yang dilakukan Pemerintah, khususnya yang dapat memperluas kesempatan kerja, akan dilanjutkan. Konsolidasi ini dimaksudkanagar terdapatoptimalisasi penggunaandana terkait dengankegiatanyang dapat memperluaskesempatankerja. Harmonisasiprogpm perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih baik dari sisi lokasi kegiatan,jenis kegiatan, penggunaan tenaga kerja, maupun dalam penentuan kriteria keberhasilan program, serta akuntabilitas dalam pelaksanaankegiatan. Program-programAPBN yang dapat dikonsolidasikan antara lain: (a) kegiatan berkaitan dengan pembangunan usahamikro, kecil, dan infrastruktursepertipekerjaanpadat pekerja;(b) pengembangan menengah (UMKM); (c) kredit usaha mikro; dan (d) program-program pengentasan kemiskinan. Dimungkinkan pula adanya pengembanganprogram/kegiatanseperti: (a) perluasanareal pertanian(komoditaspertanian);(b) perluasanareal perkebunanseperti PIR-BIIN; (c) pengembanganindustri pengolahanhasil pertanian,dan program-program lain yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.Semua ini memerlukankoordinasidan kerjasamayang dilaksanakansejak penyusunanrencanadan anggaransampaidenganpelaksanaannya. 6. PenyediaamLapangan Kerja Melalui Padat Karya Produktif Padat karya produktif bertujuan untuk mengatasi masalah pengangguran,setengah pengangguran, dan masalah kemiskinan sementara (transient proverty). Sasaran pemanfaatanprogram ini adalah penduduk miskin yang untuk sementarawaktu sedang mengangguratau setengah menganggur dan mempunyai penghasilan rendah dan tidak menentu. Melalui program ini mereka yang sangat dapat berpartisipasi dalam kegiatan yangn memberikan penghasilan (income generating). Skema program ini didasarkan kepada keinginan pemerintah untuk memeberikanpekerjaan bagi mereka yang tidak sangatrendahdan mempunyaipekerjaanatau mempunyaipekerjaantetapi berpendapatan rentanuntuk jatuh kebawahgaris kemiskinanakibat bencanaalam dan gejala ekonomi. Lapangan pekerjaan dalam skema ini adalah pekerjaan manual tanpa keterampilan (unskilled) di bidang pembangunanprasaranasepertijalan, jembatan, fasilitas air bersih, fasilitas sanitasidan lain-lain. Program padat karya produktif memerlukan pembaruan, terutamadalam penetapankelompok sasaran,jumlah, jenis kegiatan, dan lokasi yang dipilih, serta penentuanupah dalam pekerjaan,yang dirancangdi bawah upah minimum yang berlaku di daerahtersebut..Mekanismepenyalurandana dan pengolahannyaakan dilakukan secaratransparandan secarateknis dan administrasikegiatan ini harus dapat dipertanggungjawabkan. 7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keria Indonesia di Luar Negeri Pemerintahakan terus mengupayakanagar penempatanTKI di luar negeri lebih baik dari waktu ke waktu. Perhatian akan diberikan khususnya kepada TKI yang kurang
il.22- 7
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
terampil (unskilled), untuk diberikan keterampilandan keahlian yang dibutuhkan oleh pihak penggunaagar TKI yang dikirim berkualitasmemenuhiharapanpihak pengguna. Hal ini termasuk pula pendidikan dan pelatihanuntuk mengatasikendala budaya dan bahasa. Prosedur penempatan dan perlindungan TKI akan terus diperbaiki dan didesentralisasikan agar lebih efisien. Informasi mengenaitenagakerja akan diperbarui dan disesuaikandengankondisi saat ini yaitu denganSistemJaringanInfbrmasi Terpadu agar informasi tentang pasar kerja internasional,mekanismeperencanaan,penempatan, perlindungandengan pemantauanTKI yang terintegrasidengan instansi terkait dapat menjadi lebih transparan,mudah diakses,dan mudah dipahami oleh masyarakatluas. Peningkatandan penguatankapasitasperan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotadalam penyediaancalon TKI sangat diperlukan.Penguatanfungsi perwakilan RI akan terus diperluas, terutama di negara-negarayang memiliki perjanjian dengan Indonesia. Kerjasama bilateral dengan pemerintah penerima TKI di ltiar.,negeri akan terus ditingkatkan dengan memperbaiki perjanjian-perjanjianagar lebih memberikan perlindungankepada TKI. Pemerintahjuga akan berupaya memf-asilitasipenyediaan bantuanhukum bagi TKI yang mengalamimasalahdenganbekerjasamadenganlembaga bantuanhukum di negarapenempatanTKL Mengenaipenyediaanpembiayaanbagi TKI, pemerintahterus mengupayakanpembiayaanmelalui perbankanagar calon TKI dapat memperolehkredit untuk membiayai keperluankeberangkatannya. 8. Peningkatan Kualitas Pusat-pusatPelayananInformasi Ketenagakerjaan Peningkatan pelayanan informasi ketenagakerjaandalam tahun 2O0g akan dikembangkandenganmeningkatkanaksesinformasiketenagakerjaan dari dalam dan luar negeri. Penyediaaninformasi ketenagakerjaan dimaksirdkanuntuk mempermudahcalon pekerjamemperolehinfbrmasi secaracepat,mudahdijangkau,dan mudah dipahamioleh masyarakatluas, serta akurasinyadapat dipertanggungjawabkan. Pusat-pusatinformasi ketenagakerjaan akan dikembangkandi 146 kabupaten/kotauntuk menjalankanfungsi pelayananinformasi ketenagakerjaansecara maksimal kepada masyarakatluas. Bagi wilayah yang belum memilikinya, pusat-pusatinformasi ketenagakerjaan perlu dibangun denganmengoptimalkanperan dan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan yang sudah ada. Fungsi utama pusat pelayananinformasi ketenagakerjaan adalah mempertemukan para pencari kerja dengan pemberi kerja dengan antara lain memberikan informasi mengenailowongan pekerjaan,baik di dalam negeri maupun di luar negeri; informasi tenaga kerja yang telah mempunyai sertifikasi kompetensi; dan informasi lembagalembagapendidikan/pelatihan berbasiskompetensi.Pusat pelayananinformasijuga dapat berfungsi sebagai salah satu instrumen komunikasi dan sosialisasiyang terpadu dan komprehensiftentang ketenagakerjaan kepadamasyarakatluas. Untuk mewujudkanhal tersebutmaka diperlukan dukunganoperasionalyang memadaidengantetap berpegang padapeningkatankinerja kelembagaan.
11.22.8
