Indikator Enforcing Contract Asumsi Studi Kasus - Dua perusahaan dalam negeri -PT.Penjual dan PT.Pembeli- menjalin hubungan hukum dengan menyepakati kontrak untuk penjualan barang pesanan. - PT. Penjual menyetujui untuk menjual barang ke PT. Pembeli, dan PT. Pembeli sepakat untuk membeli furniture pesanan tersebut. - Ketika pengiriman barang tersebut PT. Pembeli menduga bahwa kualitas barang pesanan tidak sesuai dan menolak untuk melakukan pembayaran. - PT. Penjual bersikeras bahwa kualitas barang sesuai dengan pesanan dan meminta pembayaran sesuai harga kontrak. Karena barang tersebut dibuat khusus PT.Pembeli maka PT.Penjual tidak dapat menjual barang tersebut kepada pihak lain. - Menindaklanjuti penolakan pembayaran dari PT. Pembeli, maka PT. Penjual menggugat PT.Pembeli. Pengadilan memutuskan 100% petitum gugatan PT. Penjual dan memerintahkan PT.Pembeli membayar sesuai harga kontrak. 1. PT. Pembeli dan PT. Penjual adalah perusahaan domestic yang berlokasi di Jakarta-Surabaya 2. PT.Penjual menggugat PT.Pembeli untuk memenuh kewajiban bayar sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam kontrak. Nilai gugatan adalah 3. Pengadilan memutus perkara berlokasi di Jakarta-Surabaya dan merupakan pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Negeri dengan kewenangan dalam gugatan komersial 4. PT.Penjual khawatir PT.Pembeli akan menghilangkan asset, memindahkan asset sehingga berada diluar daerah kewenangan atau menyatakan tidak mampu bayar. Oleh karena itu, jika prosedur tersebut diijinkan oleh pengadilan yang berwenang, PT.Penjual meminta untuk menguasai terlebih dahulu harta bergerak (peralatan kantor atau kendaraan) sebelum memperoleh putusan. 5. PT. Pembeli melawan gugatan, yang mana menimbulkan sengketa. Pendapat terkait kualitas barang yang dikirim oleh PT.Penjual dibutuhkan dan diberikan oleh seorang ahli selama proses persidangan. a. Jika standar praktek di negaramu (sebagaimana umumnya Negara Common Law) bagi PT. Penjual dan PT. Pembeli untuk menghadirkan saksi ahli masing-masing, lalu setiap pihak memanggil saksi ahli untuk memberikan pendapat terhadap kualitas barang yang dikirim oleh PT.Penjual. b. Jika standar praktek di negaramu (sebagaimana umumnya Negara Civil Law) bagi hakim untuk menunjuk saksi ahli independent untuk memberikan pendapat terkait kualitas barang yang dikirim PT.Penjual, yang mana hakim akan berpendapat sama. Diasumsikan tidak ada testimoni saksi ahli lainnya yang berlawanan. 6. Putusan mengabulkan gugatan penggugat (PT.Penjual) 100%. PT Pembeli diminta untuk membayar sesuai harga kesepakatan kontrak. 7. PT. Pembeli tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan. 8. PT. Penjual memutuskan untuk memulai pelaksanaan putusan ketika jangka waktu permohonan banding telah habis. Diasumsikan bahwa PT.Pembeli tidak memiliki uang di rekening banknya. Sebagai hasilnya benda bergerak milik PT.Pembeli (peralatan
kantor dan kendaraan) melekat dan disimpan untuk persiapan lelang umum. 9. Lelang umum di urus, dipromosikan, dan di selenggarakan untuk menjual benda bergerak PT.Pembeli. Benda yang terjual dan nilai klaim keseluruhan ditanggung oleh PT.Penjual. Kuesioner
2 UPDATE PERUBAHAN Apakah ada perubahan sejak tanggal 1 Juni 2014 di litigasi komersial? Sebagai contoh amandemen hukum acara perdata atau system manajemen kasus, penerapan e-filing, penerapan mediasi, perubahan substansial dalam hukum arbitrase, pembentukan pengadilan perdata baru atau penunjukan hakim baru atau reorganisasi system judisial? Have there been any reforms since June 1st, 2014 in domestic commercial litigation (e.g.amendments to the civil procedural rules or to the case management system, implementation of e-filing, implementation of mediation, substantial changes in arbitration law, creation of a new commercial court, or appointment of new judges orreorganization of the judicial system)?
Jawab Pertanyaan (Yes / No)
Ada, terkait dengan system manajemen kasus sebagaimana SEMA 2014, pelaksanaan mediasi PERMA 1 tahun 2016, pembentukan pengadilan perdata baru tentang gugatan nominal kecil Perma 2 tahun 2015.
Apabila terkait, jelaskan perubahan –perubahan yang • system manajemen kasus terjadi. Berikan informasi terkait tanggal sebagaimana SEMA pemberlakuan, publikasi, pelaksanaan hukum atau 2014 berlaku tanggal 29 peraturan yang baru tersebut. Januari 2014, If relevant, please describe the reform(s). Please • pelaksanaan mediasi include information on the date of adoption, PERMA 1 tahun 2016 publication and enforcement of the new law(s) or berlaku pada 4 Februari
Penjelasan atas Pertanyaan
Usulan Perbaikan Regulasi
• SEMA 2014 • Pelaksanaan mediasi PERMA 1 tahun 2016 • Pembentukan pengadilan perdata baru tentang gugatan nominal kecil • Perma 2 tahun 2015.
regulation(s).
Apakah terdapat suatu perubahan peraturan yang diharapkan akan diberlakukan antara saat ini sampai tanggal 1 Juni 2015? Mohon jelaskan. Are any such reforms expected to be implemented between now and June 1st, 2015? If so, please describe.
2016, • pembentukan forum baru terkait gugatan nominal kecil Perma 2 tahun 2015 berlaku 7 Agustus 2015. Tidak
3 KEWENANGAN PENGADILAN Apakah pengadilan negeri Jakarta/PN Surabaya Yes, HIR dan UU Nomor memiliki yurisdiksi atas kasus sebagaiamana 48 tahun 2009 tentang dimaksud section 1, kekuasaan kehakiman Does the «DB_ec_name_city_competent_court_English» have jurisdiction over the case described in Section 1, given the value of the claim set at «DB_ec_currency_code» «DB_ec_DB16_EC_Value_Claim_LCU»? 4 Indeks Baru pada Struktur Pengadilan dan Efisiensi Pengadilan 4.1. Struktur dan Fungsi Pengadilan Pengadilan Komersial Khusus Di Jakarta dan Surabaya, apakah terdapat pengadilan Yes, Pengadilan Niaga atau bagian dari pengadilan yang ditujukan hanya (UU Nomor 4 tahun 1998 pada persidangan kasus komersial? tentang Kepailitan yang Jika “ya”, apa nama pengadilan atau bagian dari mengamanahkan pengadilan tersebut? pembentukan Pengadilan Jika “ya” apa batas yurisdiksional (nilai minimal Niaga di Pengadilan gugatan) untuk sengketa untuk diperiksa di Negeri Jakarta Pusat.
persidangan? In «Survey_City», is there a court or division of a court dedicated solely to hearing commercial cases? If "Yes", what is the name of this court or division? If "Yes", what is the jurisdictional threshold (minimum claim value) for cases to be heard by this court? Gugatan Nominal Kecil Di Jakarta dan Surabaya, apakah ada pengadilan untuk gugatan nominal kecil atau prosedur fast-track untuk gugatan nominal kecil? In «Survey_City», is there a small claims court or a fast-track procedure for small claims? A small claims court is a court with limited jurisdiction to hear cases with relatively small amounts of money. These courts usually have relaxed rules of civil procedure, relaxed rules of evidence and are characterized by the use of plain language.
Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 yang mengamanahkan pembentukan pengadilan niaga di kota makasar, Surabaya, medan dan semarang) Tidak ada nilai minimal gugatan. Ada, Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 pengadilan untuk gugatan nominal kecil dilaksanakan di tingkat pengadilan umum.
Jika “ya”, apa sebutan pengadilan atau bagian dari pengadilan tersebut? If "Yes", what is the name of this court or division? Jika “ya”, dalam bentuk apa hukum/peraturan yang membentuk pengadilan atau prosedur fast-track pemeriksaan pengadilan? If “Yes”, what is the law establishing such court or
Peraturan Mahkamah Agung
fast-track procedure? Jika “ya”, apakah self-representation diperbolehkan dalam persidangan ini? If “Yes”, is self-representation allowed before this court? Pre-trial Attachment Mengasumsikan bahwa Penggugat takut jika Tergugat mengalihkan asset, memindahkan asset keluar dari yurisdiksi atau menjadi insolvent, akankah Penggugat diperbolehkan meminta dan mendapatkan lampiran informasi seluruh asset Tergugat (perlengkapan kantor atau mesin) sebelum memperoleh putusan pengadilan?
Bisa, Pasal 4 ayat (4)
No practice
Assuming that the plaintiff fears that the defendant may dissipate assets, move assets out of the jurisdiction or become insolvent, would the plaintiff be allowed to request and obtain attachment of the defendant’s movable assets Jika “ya”, apakah debitor dapat menahan kepemilikan benda? Jika debitor tidak dapat menahan kepemilikan benda tersebut, sebutkan siapa yang dapat melakukannya? (office equipment or vehicles) prior to obtaining a judgment? If “Yes”, does the debtor retain possession of the goods? If the debtor does not retain possession, kindly mention who does. Penugasan Hakim Apakah penugasan kepada hakim untuk memeriksa
Bisa, HIR
Ya, keputusan penugasan
dan memutus suatu perkara baru diberikan secara acak?
hakim dalam suatu perkara ditentukan oleh Ketua Pengadilan
Are new cases assigned randomly to judges within the «DB_ec_name_city_competent_court_English»? If “No”, inyour answer please specify how cases are assigned. Hukum Acara yang dipergunakan Kapankah peraturan atau hukum acara yang Belum dirubah semenjak diterapkan pada kasus umum diubah untuk terakhir keluarnya Staatblad tahun kali? 1847 When were the procedural rules that apply to the standardized case last modified? 4.2. Manajemen Kasus Standar Waktu Perkara Perdata, Di Indonesia, apakah ada hukum/ketentuanAda ketentuan yang mengatur standar waktu secara keseluruhan untuk proses persidangan kasus Di 4 lingkungan peradilan perdata? telah diatur batas waktu spesifik penyelasaiam Jika “ya”, yang manakah proses persidangan yang perkara sesuai Surat memiliki batas waktu yang spesifik yang diatur Edaran Nomor 2 Tahun hukum? 2104 dan Keputusan Ketua In «DB_ec_Survey_Economy_FullName2» are there MAhkamah Agung Nomor any laws or regulations setting overall time 214/KMA/SK/XII/2014 standards for key court events in the life of a civil case? If "Yes", please indicate the name and year of publication of the law or regulation.
Jika “ya” dari bagian manakah yang memiliki batas waktu secara tegas diatur peraturan? If “Yes”, which of these key events have specific deadlines set by law?
Apakah standar waktu ditaati lebih dari 50% penanganan perkara?
! Layanan ! Persidangan pertama ! Pengajuan jawaban gugatan ! Proses melengkapi daftar bukti ! Batas waktu memberikan kesimpulan ! Lainnya, sebutkan… Pengiriman berkas dan salinan keputusan, Yes
Are these time standards respected in more than 50% of the cases? Apakah hukum juga mengatur jumlah maksimum penundaan (adjournment) atau keberlanjutan diberikan?
Ya, HIR
Does the law also regulate the maximum number of adjournments or continuances that can be granted? Apakah penundaan terbatas pada peristiwa tidak terduga atau kejadian luar biasa? Jawab “Tidak” jika hakim tidak memiliki batasan kewenangan untuk memberikan keberlanjutan dan dapat melakukannya berdasarkan permintaan para pihak, meskipun tanpa alas an yang jelas. Jika “Tidak”, sebutkan alasan umum untuk suatu
Ya, HIR
penundaan. Are adjournments limited to unforeseen and exceptional circumstances? Please mark “No” if the judge has unlimited authority to grant continuances and can simply do so upon request of the parties, even if for no reason. If “No”, please list the most common causes for adjournments. Apakah terdapat aturan untuk mencegah suatu penundaan yang sesat atau tidak jelas? Are there rules in place to control and prevent frivolous adjournments? Jika suatu ketentuan tersebut ada, apakah ditaati lebih dari 50% kasus?
Ya, HIR
Ya
If there are rules in place, are they respected in more than50% of the cases? Mekanisme Pengukuran Performa Apakah terdapat laporan yang dapat diperoleh untuk Ya memantau performa pengadilan, pengembangan kasus, dan memastikan kesesuaian standar waktu yang disebut diatas. Are there reports that can be generated about the «DB_ec_name_city_competent_court_English» to monitor the court’s performance, the progress of cases through the court and ensure compliance with the time standard mentioned above? Jika “ya”, manakah dari daftar berikut yang tersedia? • laporan pengaturan -laporan pengaturan waktu waktu -laporan nilai
-laporan lama waktu kasus yang tertunda -laporan kemajuan tiap kasus If “Yes”, which of the following reports are available? - A time to disposition report measures the time the court takes to dispose/adjudicate its cases. - A clearance rate report measures the number of cases resolved by the court vs. the number of incoming cases. - An age of pending cases report serves as a snapshot of all pending cases according to casetype, case-age, last action held and next action scheduled. - A single case progress report serves as a snapshot of the status of one single case Pre-Trial Conference Apakah Pre-Trial Conference merupakan bagian dari teknik manajemen kasus yang dipergunakan sebelum persidangan? Is a pre-trial conference part of the case management techniques used before the «DB_ec_name_city_competent_court_English»? Jika”ya”, dalam hal mana akan dipergunakan dan langkah apa saja yang dapat ditempuh dalam proses Pre-Trial Conference? If “Yes”, which issues would be discussed and which actions would take place in such pre-trial conference?
• laporan nilai • laporan lama waktu kasus yang tertunda • laporan kemajuan tiap kasus
No practice
Penjadwalan Pengujian kompleksitas dan perkiraan waktu perkara Kemungkinan penyelesaian melalui APS Daftar saksi
Jangka waktu pembuktian/kesepakata n terkait bukti Yurisdiksi atau persoalan hukum acara lainnya Penyempitan isu penting Sistem Elektronik Manajemen Kasus Apakah terdapat perangkat elektronik didalam Ya Pengadilan di Jakarta dan Surabaya? Are there any electronic case management tools in place within the «DB_ec_name_city_competent_court_English»? Jika”ya”, dalam hal manakah langkah yang dapat diambil hakim melalui system elektronik tersebut? If “Yes”, which of the following actions can be performed by the judge through the electronic system
Akses peraturan, hukum, regulasi, kasus terkait; Mengurutkan secara automatis jadwal persidangan semua perkara dalam akun hakim Mengirimkan notifikasi ke Pengacara terkait Melacak perkembangan kasus pada akun hakim Melihat dan mengatur dokumentasi litigasi (surat kuasa, gugatan, jawaban dll); Membantu penulisan
putusan oleh hakim Melihat perkembangan pengadilan dan putusan pada kasus tertentu Fitur kelengkapan lainnya, sebutkan ….. Jika”ya”, dalam hal manakah langkah yang dapat diambil pengacara melalui system elektronik tersebut?
If “Yes”, which of the following actions can be performed by lawyers through the electronic system?
Jika “ya”, apakah system elektronik dapat dipergunakan
Akses peraturan, hukum, regulasi, kasus terkait; Mengakses berkas/formulir untuk didaftarkan ke Pengadilan Memperoleh notifikasi melalui email/sms Melacak perkembangan status kasus (jadwal sidang, batas waktu agenda sidang) Melihat dan mengatur dokumentasi litigasi (surat kuasa, gugatan, jawaban dll); Mengajukan berkasberkas litigasi ke Pengadilan Mengakses surat, pemberkasan lainnya dan putusan. Penugasan hakim secara acak Laporan dan statistik
If “Yes”, does the electronic system allow any of the following?
pengadilan Transfer kasus antar pengadilan
4.3. Automasi Pengadilan Mengajukan Gugatan Secara Elektronik Dapatkan gugatan diajukan secara elektronik melalui Bisa, akan tetapi baru perangkat yang tersedia didalam pengadilan? terdapat di website Pengadilan Negeri Jakarta Can the initial complaint be filed electronically Pusat dan penggunaannya through a dedicated platform within belum maksimal. the«DB_ec_name_city_competent_court_English»? Ketika gugatan dapat diajukan secara elektronik, Berkas hardcopy wajib apakah berkas hardcopy juga disertakan? disertakan, HIR When the initial complaint is filed electronically, must a hardcopy be submitted as well? Proses Layanan Elektronik Apakah dimungkinkan untuk menyelenggarakan proses layanan secara elektronik untuk gugatan yang diajukan pada Pengadilan di Jakarta dan Surabaya? Is it possible to carry out service of process electronically for claims filed before the Surabaya and Jakarta? If so, please specify how it is carried out (by e-mail, SMS/text, fax, etc.). Pembayaran Elektronik Biaya Pengadilan Apakah biaya pengadilan dapat dibayarkan secara elektronik di Kota Jakarta dan Kota Surabaya? Can court fees be paid electronically within the «DB_ec_name_city_competent_court_English»?
Belum bisa
Ya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008
Publikasi Putusan Apakah putusan Pengadilan di semua tingkat pada sengketa komersial disediakan untuk masyarakat luas melalui publikasi di halaman resmi Negara, surat kabar, atau di internet/website pengadilan? Jika putusan diumumkan secara khusus pada halaman resmi, apakah disediakan secara gratis atau masyarakat harus membeli?
Ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144 TAhun 2011
Putusan disediakan secara Jika putusan dipublikasi secara online, sertakan gratis, masyarakat dapat link/halaman website penyedia putusan tersebut? mengaskses melalui halaman resmi negara atau Are judgments rendered at all levels in commercial internet. (KEputusan cases made available to the general public through Mahkamah Agung Nomor publication in official gazettes, in newspapers or on 1-144/KMA/I/2011) the internet/court website? http://putusan.mahkamahag If judgments are published exclusively in the official ung.go.id/ gazette, please specify whether the gazette is available for free or whether it must be purchased. If judgments are published online, please include a link to the relevant website. Are judgments rendered in commercial cases at the appellate and supreme court level made available to the general public through publication in official gazettes, in newspapers or on the internet/court website?
4.4. Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Di Jakarta dan Surabaya, apakah arbitrase komersial diatur oleh peraturan/hukum yang terkonsolidasi atau pasal-pasal terkonsolidasi dari hukum acara perdata memuat semua aspek substansi arbitrase komersial?
Tidak.
Hukum Acara Arbitrase Indonesia berdasarkan UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Jika”ya”, sebutkan nama dan tahun pengundangan Penyelesaian Sengketa, peraturan tersebut. dan Peraturan BANI. Selain itu, terbuka Jawabannya “Tidak ”Jika arbitrase komersial kemungkinan diakomodir dalam peraturan dan hukum yang dipergunakan hukum acara terpisah-pisah, arbitrase negara lain jika para pihak menyepakati, In «DB_ec_Survey_Economy_FullName2», is dan apabila ditemui domestic commercial arbitration governed by a kekosongan aturan maka consolidated law or consolidated chapter/section of dipergunakan hukum the applicable code of civil procedure encompassing dimana forum arbitrase substantially all aspects of arbitration? If "Yes", diselenggarakan (lex please indicate the name and year of publication of arbitry) the law. If commercial arbitration is regulated through scattered provisions in different laws and legislative instruments, please mark "No". Apakah ada sengketa komersial – selain dari pada Ya ada, sengketa yang berkaitan dengan public order atau Tata Usaha pertanahan dan Kepailitan Negara, public policy atau Administrasi Negara – dan PKPU. yang tidak dapat diajukan ke arbitrase komersial di Indonesia? Are there any commercial disputes - aside from those thatdeal with public order or public policy that cannot besubmitted to arbitration in«DB_ec_Survey_Economy_FullName2»?
Apakah ada klausul atau perjanjian arbitrase baku yang biasanya dilaksanakan dengan putusan pengadilan di Indonesia? Jawab “tidak” jika pengadilan akan memeriksa dan memutus sebuah perkara meskipun tercantum klausul atau perjanjian arbitrase? Are valid arbitration clauses or agreements usually enforced by the courts in «DB_ec_Survey_Economy_FullName1»? Please answer “No” if courts would adjudicate a case despite the presence of a valid arbitration clause or agreement. Dalam rangka melaksanakan putusan arbitrase nasional di Indonesia, apakah ada keharusan untuk menempuh prosedur pengakuan yang terpisah dan tambahan melalui pengadilan?
Ya, Suatu perjanjian komersial apabila memuat klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan menunjuk lembaga arbitrase maka berdasarkan Pasal 3 UU 30 tahun 1999, pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus substansi sengketa komersial tersebut.
Ya, Putusan arbitrase pada hakikatnya bersifat final dan mengikat para pihak, dan untuk pelaksanaannya harus dimohonkan In order to enforce a domestic arbitral award eksekusi ke Pengadilan in«DB_ec_Survey_Economy_FullName1», is it Negeri domisili termohon mandatory toundergo a separate and additional recognition procedurethrough the courts? Mediasi Apakah ada mekanisme mediasi? Jika ya, para pihak Ya, Berdasarkan Pasal 6 tidak perlu terlibat dalam proses mediasi kecuali Perma 1 Tahun 2016 mereka yang menginginkan. terdapat suatu ketentuan yang mewajibkan Para Is voluntary mediation available in Pihak Prinsipal untuk hadir «DB_ec_Survey_Economy_FullName2»? Please dalam upaya mediasi. answer “Yes” only if the parties do not have to participate in the
mediation process unless they want to. Di Jakarta dan Surabaya, apakah mediasi diatur oleh Ya, peraturan/hukum yang terkonsolidasi atau pasalpasal terkonsolidasi dari hukum acara perdata Hukum Acara memuat semua aspek substansi mediasi? Mediasi/Prosedur Mediasi diatur dalam Peraturan Jika”ya”, sebutkan nama dan tahun pengundangan Mahkamah Agung Nomor peraturan tersebut. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Jawabannya “Tidak ”Jika mediasi diakomodir dalam Pengadilan, yang mana peraturan dan hukum yang terpisah-pisah, telah diundangkan dalam Berita Negara Republik In «DB_ec_Survey_Economy_FullName2», is Indonesia nomor 175 mediation Tahun 2016. governed by a consolidated law or consolidated chapter/section of the applicable code of civil procedure encompassing substantially all aspects of mediation? If “Yes”, please indicate the name and year of publication of the law. If mediation is regulated through scattered provisions in different laws and legislative instruments, please mark “No”. Apakah terdapat institusi yang mengurus Mahkamah Agung administrasi dari proses mediasi di Indonesia (termasuk pengadilan)? Are there any institutions (including, when applicable, the courts) administering commercial mediation in «DB_ec_Survey_Economy_FullName1»? Apakah ada insentif keuangan/fiscal bagi Para Pihak No practice. yang menempuh proses mmediasi?
(contoh jika mediasi sukses, uang pengajuan gugatan dikembalikan, kredit pajak penghasilan, dll) Are there financial incentives for parties to attempt mediation (i.e. if mediation is successful: refund of court filing fees, Apakah hakim diharuskan mengarahkan Para Pihak Ya, Berdasarkan Pasal 3 untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi? ayat (3) dan ayat (4), Hakim Pemeriksa Perkara Are judges required to refer the parties to diharuskan mengarahkan mediation? Para Pihak untuk menempuh proses mediasi, dan apabila Hakim Pemeriksa Perkara tidak mengarahkan maka dianggap Hakim telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mediasi. Jika para pihak menyelesaikan sengketa melalui Ya, Kesepakatan kesepakatan mediasi, apakah putusan kesepakatan perdamaian dimohonkan mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama penetapan ke Hakim dengan putusan pengadilan? Pemeriksa Perkara untuk dikuatkan menjadi akta Jawab “Tidak” apabila kesepakatan mediasi perdamaian. memiliki kekuatan pelaksanaan sebagaimana sebuah perjanjian. If parties settle through mediation, does the mediation agreement have the same legal power of a court order? Please answer “No” if the agreement has the same
enforceability of a contract. 5 PERKIRAAN WAKTU Bagian berikut termasuk pertanyaan yang berhubungan dengan perkiraan waktu untuk tingkat yang berbeda dalam perkara komersial. Sepanjang pengalaman anda dalam kasus yang dapat disamakan dengan contoh kasus, tolong terangkan jumlah hari kalender yang biasanya diperlukan dalam praktiknya untuk penyelesaian kasus seperti contoh kasus Jika kamu telah memperbaharui ......., tolong berikan jangka waktu untuk pengadilan baru dibawah ini. 5.1 Pendaftaran dan Pelayanan Bagian ini menghitung waktu yang dibutuhkan antara PT.Penjual (penggugat) memutuskan untuk menggugat dan .... Pada jawaban anda, tolong masukkan jumlah hari untuk mengikuti langkah berikut, saat ...: 1. Panggilan final tanpa proses pengadilan oleh PT.Penjual (penggugat) untuk PT.Pembeli (tergugat) untuk memenuhi perjanjian jual beli dan membayar harga yang ditentukan dalam kontrak, termasuk: a. waktu untuk mempersiapkam panggilan (melalui pengacara/jaksa, ......) b. pengiriman panggilan c. batas waktu untuk menjawab panggilan 2. Diasumsikan bahwa putusan final tidak berhasil, persiapan pengaduan resmi, termasuk: a. waktu untuk merencanakan dan pertemuan dengan pengacara/jaksa (ketika berlaku); b. waktu untuk mempersiapkan pengaduan 3. Mengisi gugatan di pengadilan dan melayani tergugat, termasuk: a. Waktu pemrosesan di panitera pengadilan b. Masa menunggu diantara ..........., dengan kasus seperti skenario Tahun Lalu Tahun ini (Hari Kalender) Apakah perkiraan waktu sebelumnya masih tepat?
Perkiraan waktu baru (penjelasan koresponden)
Jawaban Berapa banyak upaya yang biasanya dibutuhkan, pada praktiknya, untuk melayani keluhan awal pihak yang mengajukan keluhan? Jika lebih dari satu kali, tolong jelaskan alasan utama penundaan. Menurut pendapat anda, apakah penyebab keterlambatan antara keputusan PT.Penjual untuk menggugat dan saat proses diberikan kepadatergugat)
5.2 Pengadilan dan Putusan Bagian ini mengukur waktu yang dibutuhkan bagi keputusan untuk dibuat setelah gugatan dimasukkan ke pengadilan dan dijawab oleh tergugat. This section measures the time it would take for the judgment to be rendered once the claim has been filed with the court and served on defendant. Pada jawaban anda, tolong masukkan waktu sesuai langkah berikut, ketika berlaku: In your response, please include the number of days corresponding to the following steps, when applicable: 1. Pemeriksaan pra-sidang dan pemeriksaan awal (ketika berlaku). termasuk: Pre-trial hearing and first hearing (when applicable), including: a. waktu untuk pra-sidang atau waktu sidang time to obtain pre-trial or trial date; b. masa menunggu sampai pra-sidang atau sidang dilaksanakan waiting period until pre-trial or trial is held; c. masa menunggu antara pengajuan gugatan waiting periods between submission of briefs. 2. Penundaan (jika terjadi di kebanyakan kasus), termasuk: Usual delays (if they happen in most cases), including:
Kesulitan menentukan lokasi tergugat Lambatnya pelayanan oleh juru sita, pengacara/jaksa, dll Ketidakcakapan layanan pos Memperoleh informasi dari kantor panitera (waktu pemeriksaan, dll, tolong jelaskan
a.
penundaan karena diberikan penangguhan oleh hakim delays due to adjournments granted by the judge; b. penundaan karena penangguhan yang diakibatkan ketidakhadiran salah satu pihak delays due to the absence of one of the parties resulting in adjournment; c. penundaan karena langkah prosedural delays due to procedural motions 3. Pendapat ahli ( pada saat pemberitahuan tentang pemeriksaan awal telah diberikan , Hakim memutuskan apakah pendapat ahli tersebut dibutuhkan), termasuk: Expert opinion (once the briefs are submitted and the first hearing has been held, the judge decides that an expert opinion is needed), including: a. waktu untuk menunjuk seorang ahli time to appoint an expert. b. waktu untuk ahli tersebut menyampaikan pendapatnya time for the expert to deliver his/her opinion 4. Pemeriksaan terakhir dan Putusan, termasuk: Final hearing and judgment, including: a. masa menunggu antara pemeriksaan awal sampai dengan pemeriksaan akhir waiting periods between hearings until the last hearing; b. jika keputusan dalam bentuk tertulis diperlukan, waktu untuk merancang dan menyampaikan keputusan if a written judgment is necessary, time to draft and deliver judgment; c. waktu hingga hak untuk naik banding berlalu (jangka waktu habisnya hak untuk banding) time until the right to appeal elapses. Tahun Lalu (Hari Kalender) Apakah perkiraan sebelumnya masih tepat? Is last year's estimate still
Tahun ini
Perkiraan waktu baru (penjelasan koresponden)
accurate? Jawaban a. Berapa lama waktu yang biasanya dibutuhkan, pada praktiknya, antara pengajuan kasus dan pemeriksaan pertama dilaksanakan? a. How long does it usually take, in practice, between the moment the case is filed and the moment the first hearing is held? b. Berapa kali pemeriksaan yang diperlukan, pada praktiknya, untuk penyelesaian contoh kasus? b. How many hearings would be required, in practice, to resolve the standardized case study? c. Pada saat pengadilan atau pemeriksaan bukti ditunda, atau ketika lebih dari satu kali pemeriksaan diperlukan untuk menyelesaikan contoh kasus, berapa lama pada praktiknya para pihak harus menunggu berlangsungnya pemeriksaan berikutnya? c. When a trial or evidence hearing is postponed, or when more than one hearing would be necessary to resolve the standardized case, how long in practice would the parties have to wait for the next hearing to occur? d. Berapa lama pada praktiknya waktu yang dibutuhkan seorang ahli untuk menyampaikan pendapatnya? d. How long in practice would an expert usually take to deliver his or her opinion? e. Berapa lama batas waktu untuk naik banding? e. What is the time limit for appeal in «DB_ec_Survey_Economy_FullName2»? f. Menurut pendapat anda, apakah alasan utama penundaan selama waktu pengadilan dan keputusan? f. In your opinion, what is the main cause of delay during the Trial and Judgment period?
5.3 Pelaksanaan Keputusan
Backlog of cases Penundaan Masa menunggu diantara pemeriksaan Keterbatasan kemampuan para ahli Penundaan yang disebabkan oleh aktivitas para ahli dll, tolong jelaskan
Bagian ini menmengukur waktu yang diperlukan penggugat, pada saat waktu pengajuan banding telah berlalu, untuk: (i) memulai pelaksanaan keputusan; (ii) menyita benda bergerak tergugat; (iii) mengatur lelang umum dari benda sita; dan (iv) memperoleh kembali nilai gugatan. Pada jawaban anda, tolong masukan jangka waktu sesuai langkah berikut, ketika berlaku: 1. Waktu untuk menghubungi petugas terkait 2. Waktu untuk menentukan lokasi dan mendaftar benda bergerak tergugat 3. Waktu untuk mendapatkan perintah yang diperlukan dari pengadilan untuk mengambil dan menyita barang 4. Waktu untuk mengatur lelang umum dari benda bergerak tergugat dan memperoleh kembali nilai gugatan This section measures the time it would take the plaintiff, once the appeal period has elapsed, to: (i) start enforcing the judgment; (ii) seize defendant's movable assets; (iii) organize a public sale with the seized assets; and (iv) recover the value of the claim? In your response, please include the number of days corresponding to the following steps, when applicable: 1. time to contact the relevant enforcement officer; 2. time to locate and identify the movable assets of the defendant; 3. time to obtain the necessary order from the court to attach and seize the assets; 4. time to organize the public sale of the defendant's movable assets and recover the value of the claim. Tahun Lalu (Hari Kalender)
Tahun ini
Perkiraan waktu baru (penjelasan koresponden)
Apakah perkiraan sebelumnya masih tepat? Jawaban a. Apakah dibutuhkan untuk mendapatkan salinan dari keputusan untuk memulai
penegakan keputusan (atau apakah perintah lisan cukup?) a. Is it required to obtain a copy of the decision to start enforcing the judgment (or is an oral judgment enough)? b. Berapa lama waktu yang biasanya dibutuhkan, dalam praktiknya, untuk menyita benda bergerak milik tergugat dan mengatur lelang umum? b. How long does it usually take, in practice, to seize the defendant's movable assets and organize a public sale? c. Berapa kali lelang yang baisanya dibutuhkan untuk menjual habis barang sita? c. How many auctions are usually necessary to complete the sale of the seized goods? d. Dalam pendapat anda, apakah alasan utama penundaan selama proses penyitaan. d. In your opinion, what is the main cause of delay during the Enforcement phase? 6. Perkiraan Biaya Bagian berikut termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan perkiraan biaya untuk berbagai tingkat dalam kasus komersial. Dalam menjawab pertanyaan ini, tolong berikan perkiraan dalam persentase dari nilai gugatan Terangkan semua biaya dan pengeluaran yang harus ditanggung oleh PT. Penjual (penggugat) untuk mendapatkan dan menegakkan keputusan. a. Kami tertarik pada semua biaya dan pengeluaran yang diberikan PT.Penjual (penggugat), tanpa memperhatikan biaya yang dapat diperoleh kembali oleh PT.Penjual pada akhirnya, pada saat ia memenangkan kasus. b. Mohon hanya menyertakan biaya resmi Jika kamu telah memperbaharui kewenangan pengadilan pada bagian 3, tolong perbaharui biaya seperti yang akan mereka berlakukan di pengadilan baru. 6.1 Biaya Pengacara Mohon berikan perkiraan biaya rata-rata pengacara yang akan dikenakan oleh biro hukum lokal untuk menangani kasus seperti contoh kasus,dan mempertimbangkan kualifikasi dan pengalaman pengacara yang dibutuhkan dalam penanganan contoh
Menyita benda bergerak Mengatur lelang umum Menunggu pelaksanaan lelang umum Menemukan pembeli barang dll, tolong jelaskan
kasus di Indonesia,termasuk yang berikut: a. Biaya untuk menangani kasus hingga keputusan b. Biaya untuk pelaksanaan keputusan, jika biasanya pengacara disewa untuk tujuan ini c. Jika berlaku, pajak pertambahan nilai atau pajak lainnya Contoh tugas yang dapat diperhitungkan, jika berkaitan: a. Wawancara klien b. Rancangan pernyataan gugatan c. Mempersiapkan dokumen pernyataan tertulis d. Mempersiapkan beberapa mosi e. keterlibatan dalam pembahasan sebelum sidang f. persiapan sidang g. waktu persidangan h. tata persuratan dan telepon, dll Tahun Lalu (% dari nilai gugatan) Apakah perkiraan sebelumnya masih tepat? is last year's estimate still accurate? 6.2 Biaya pengadilan (hingga keputusan) Mohon sediakan kurang lebih rata-rata biaya yang akan dipikul oleh PT.Penjual (penggugat), mengingat pengadilan yang berwenang untuk contoh kasus Tahun Lalu (% dari nilai gugatan) Apakah perkiraan sebelumnya masih tepat?
Tahun ini
Perkiraan waktu baru (penjelasan koresponden)
Tahun ini
Perkiraan waktu baru (penjelasan koresponden) Jawaban
a. Pada kasus yang serupa dengan contoh kasus, berapakah biaya untuk mendaftarkan perkara (hanya biaya pendaftaran biaya)? a. In a case similar to the standardized case, what would be the fees to register the case (filing fees only)?
b. Berapa biaya penerbitan keputusan? b. What would be the fees for the issuance of the judgment? c. Berapa biaya yang akan dikenakan oleh ahli lokal jika ia harus bekerja selama 10 jam? c. How much would a local expert charge if he or she had to work for 10 hours? d. Apakah ada biaya pengadilan lainnya yang harus disediakan oleh PT.Penjual? d. What are other court fees that would need to be 6.3 Biaya pelaksanaan Mohon sediakan kurang lebih rata-rata biaya yang harus ditanggung oleh PT.Penjual (penggugat)bagi kasus yang serupa dengan contoh kasus Tahun Lalu (% dari nilai gugatan)
Tahun ini
Perkiraan waktu baru (penjelasan koresponden)
Apakah perkiraan sebelumnya masih tepat? Is last year's estimate still accurate? « Jawaban a. Berapakah biaya untuk mendaftarkan keputusan? a. What are the fees for the registration of judgment? b. Berapakah biaya untuk untuk mengambil perintah? b. What are the fees for the attachment order? c. Berapakah biaya untuk lelang (publisitas, pajak, penegak hukum,dll c. What are the fees for the auction (publicity, tax, enforcement officer, etc)? d. Akankah PT. Penjual harus menanggung biaya untuk menyelenggrakan lelangumum (atau ada pembayaran bagi penegak hukum dalam proses lelang umum?) d. Would Seller have to advance the fees for the organization of the public sale (or would the enforcement officer pay him or herself out of the proceeds of the
public sale)? e. Apakah ada biaya pelaksanaan lainnya yang harus ditanggung oleh PT.Penjual? e. What are other enforcement fees that would need to be advanced by Seller?
