1
KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
Jakarta, 31 Agustus 2017
DATA DAN FAKTA INVESTASI INDONESIA (1/4)
2
1. MASIH KECILNYA PEMANFAATAN INDONESIA TERHADAP INVESTASI DUNIA
1.594,32 1.388,46
1.452,46 1.399,48
1.253,16
24,57
28,62
28,53
29,28
28,96
2012
2013
2014
2015
2016
PMA Ou2low Global (USD milyar) PMA Inflow Indonesia (USD milyar)
Sumber: World Investment Report 2017 dan BKPM
Rata-rata world investment outflow pada tahun 2012 s.d. 2016 mencapai USD 1.417,58 milyar dan yang masuk ke Indonesia sebesar USD 27,99 milyar atau hanya 1,97%.
DATA DAN FAKTA INVESTASI INDONESIA (2/4)
3
2. TARGET INVESTASI DAN RASIO INVESTASI PMDN 2019 BERDASARKAN RPJMN
2012
2013
2014
2015 2016
2017*
Target Investasi (Rp Triliun)
283,5
390,3
456,6 519,5 594,8
678,8
Realisasi Investasi (Rp Triliun)
313,2
398,6
463,1 545,4 612,8
165,8
Realisasi Investasi PMDN (Rp Triliun)
92,2
128,2
156,1 179,5 216,2
68,8
Target Rasio PMDN (%)
27,05
30,16
35,10
36,3
Realisasi Rasio PMDN (%)
29,44
32,16
33,71 32,91 35,28
33,8
35
41,5
2018 2019 792,5 933 -
-
37,6 38,9 -
-
Keterangan: data tahun 2017 s.d. kuartal 1 Sumber: RPJMN 2015-2019, BKPM, & Renstra BKPM 2010-2014
Rata-rata 32,7%
Berdasarkan RPJMN 2015-2019, sasaran pembangunan nasional di bidang investasi antara lain meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp 933 triliun pada tahun 2019, dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 38,9 persen (baru tercapai rata-rata per tahun (2012-2016) sebesar 32,7%.
DATA DAN FAKTA INVESTASI INDONESIA (3/4)
4
3. RENDAHNYA REALISASI INVESTASI DIBANDINGKAN DENGAN PENGAJUAN/KOMITMEN INVESTASI
PERBANDINGAN KOMITMEN DAN REALISASI PMDN 2010 S.D. 2016
758.374,0
PERBANDINGAN KOMITMEN DAN REALISASI PMA 2010 S.D. 2016 121.903,8
675.747,7
87.962,4
120.711,9
121.218,8
96.653,7
504.054,3 366.926,2 52.792,3 263.828,9
38.301,0
175.220,6 95.212,8 76.000,7
92.182,0
2011
2012
128.150,8
156.126,2
179.465,9
216.230,5 16.214,8
19.474,5
24.564,7
28.617,5
28.529,7
29.275,9
28.964,1
2013
2014
2015
2016
60.626,3 2010
2013
Rencana PMDN (Rp milyar)
2014
2015
2016
Realisasi PMDN (Rp milyar)
2010
2011
2012
Rencana PMA (USD juta)
Realisasi PMA (USD juta)
Rasio perbandingan rata-rata realisasi dan rencana investasi pada 2010 s.d. 2016, untuk PMA sebesar 27,5% dan PMDN sebesar 31,8%
DATA DAN FAKTA INVESTASI INDONESIA (4/4)
5
4. TIDAK SEIMBANGNYA WILAYAH INVESTASI ANTARA JAWA (DIATAS 50%) DAN LUAR JAWA. REALISASI INVESTASI PMDN 2012 S.D. 2016 BERDASARKAN LOKASI (RP JUTA) 2012
2013
2014
2015
2016
Rata-rata
Presentase
Jawa
52.692.942
66.495.877
97.057.091
103.758.365
126.353.977
89.271.650
57,81 %
Luar Jawa
39.489.072
61.654.908
59.069.066
75.707.502
89.876.566
65.159.423
42,19 %
Total
92.182.014
128.150.785
156.126.157
179.465.867
216.230.543
154.431.073
100 %
REALISASI INVESTASI PMA 2012 S.D. 2016 BERDASARKAN LOKASI (USD RIBU) 2012
2013
2014
2015
2016
Rata-rata
Presentase
Jawa
13.659.916
17.326.351
15.436.694
15.432.956
14.772.617
15.325.707
54,75 %
Luar Jawa
10.904.754
11.291.155
13.093.005
13.842.985
14.191.458
12.664.671
45,25 %
Total
24.564.670
28.617.506
28.529.699
29.275.941
28.964.075
27.990.378
100 %
Sumber: BKPM
KONSEPSI PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
Perubahan Paradigma Birokrasi
Dari memberi izin menjadi melayani
Menerapkan Sistem Terintegrasi
sistem perizinan berusaha terintegrasi (single submission) secara on-line
Pengawalan penyelesaian perzinan (end to end)
Reformasi Perizinan Peraturan Berusaha
Dilakukan di semua level pemerintahan (pusat, provinsi, dan daerah)
Pengawalan oleh Leading Sector
Satgas leading sector mengawal dan/ atau menyelesaikan perizinan end to end
6
Termasuk untuk UKM
Lebih sederhana, cepat, dan murah
Satgas berperan sebagai leading sector dan /atau pendukung
• Contoh satgas leading sector : Kementerian ESDM, pertanian, KKP, perindustrian, perhubungan. • Contoh satgas pendukung : kementerian ATR/BPN, KLHK, KEUANGAN, PUPR.
TAHAPAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA TAHAP I
Satgas (Leading)
Kebijakan
• Mengawal perizinan end to end melalui pembentukan Satgas (Leading & Supporting) • Pemenuhan persyaratan (checklist) di KEK, FTZ, KI, KP • Penyederhanaan proses perizinan melalui data sharing & tidak berulang berdasarkan regulasi yang berlaku PREPARASI TAHAP II
IMPLEMENTASI TAHAP II
Reformasi Regulasi (termasuk Koperasi & UKM) di K/L dan Pemda Single Submission Pengelola sistem Penyusunan arsitektur sistem IT Uji coba Peningkatan Infrastruktur IT Penyediaan gedung tersendiri SEPT’17
OKT’17
NOV’17
DES’17
JAN’18
FEB’18
MAR’18 dst
7
SATGAS LEADING SECTOR (K/L, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)
8
PRESIDEN laporan per bulan
SATGAS NASIONAL
PTSP/DPMTSP Koordinasi informasi dan pelaksanaan perizinan berusaha
koordinasi
Ketua : Menko Perekonomian
Anggota: Menko Polhukam, Menko KemariNman, Mendagri, Menkeu, Menkominfo, Ka BKPM, Seskab
Tugas: § Monitoring (end to end) § Debottlenecking lintas Satgas § Help desk & quick response
§ Evaluasi persyaratan & SOP pemberian pelayanan berusaha § Pelaporan kepada Presiden
laporan per bulan
supporting
Tugas: § Mendukung pelayanan perizinan yang terkait dengan tanggung jawabnya
Satgas Leading Sector
PIC Eselon I
Tugas: § Memastikan perizinan berusaha yang menjadi leading sektornya § Pengawalan (end to end) yang menjadi leading sektornya § Peningkatan pelayanan § Debottlenecking § Help desk & quick response
Satgas Provinsi Pendukung
PIC
Sekretariat Gubernur Wakil Pemerintah Pusat*)
Tugas: § Mendukung pelayanan perizinan yang terkait dengan tanggung jawabnya
Satgas Kabupaten/Kota Pendukung
PIC
Pejabat TerNnggi Dibawah Sekda
Tugas: § Mendukung pelayanan perizinan yang terkait dengan tanggung jawabnya
supporting
PIC Eselon I
supporting
Satgas K/L Pendukung
KEBIJAKAN PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA DI KEK/FTZ
9
Implementasi CHECKLIST, PENGAWALAN SATGAS, MELAKUKAN KONSTRUKSI KONSTRUKSI
PERSIAPAN PPM sebagai IIC di PTSP KEK (auto register)
KOMERSIAL Persyaratan teknis lainnya (bila masih diperlukan)
PTSP KEK/PTSP FTZ
Pelaku Usaha mengajukan perizinan berusaha dengan menyampaikan checklist dan memohon fasilitas
PERIZINAN 1. akta pendirian badan usaha; 2. NPWP 3. NIK 4. RPTKA 5. IMTA 6. API-P 7. tanda daftar perusahaan. 8. UKL-UPL 9. sertifikat tanah; 10. IMB 11. teknis bangunan; 12. IUI 13. perizinan sektor industrinya; 14. (master list).
FASILITAS 1. fasilitas Pajak Penghasilan; 2. fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; 3. fasilitas kepabeanan dan/atau cukai; 4. fasilitas dan kemudahan lalu lintas barang; 5. fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan; 6. fasilitas dan kemudahan keimigrasian; dan/atau 7. fasilitas dan kemudahan pertanahan.
Sambil menyelesaikan Checklist kewajibannya, yaitu: Izin Lokasi, IMB, Izin Lingkungan, Fasilitas PM, dll
SATGAS MENGAWAL PENERBITAN PERIZINAN, DATA SHARING PERIZINAN, DAN PROSES TIDAK BERULANG
KEBIJAKAN PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA DI KAWASAN INDUSTRI DAN KAWASAN PARIWISATA Implementasi CHECKLIST, PENGAWALAN SATGAS, MELAKUKAN KONSTRUKSI PERSIAPAN PPM sebagai IIC di PTSP (auto register)
PTSP DAERAH
Pelaku Usaha mengajukan perizinan berusaha dengan menyampaikan checklist dan memohon fasilitas
akta pendirian badan usaha; nomor pokok wajib pajak; dan tanda daftar perusahaan. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); 5. angka pengenal impor; 6. rencana penggunaan tenaga kerja asing; 7. izin menggunakan tenaga kerja asing; 8. sertifikat tanah; 9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 10. teknis bangunan; 11. Izin Usaha Industri (IUI); dan/atau 12. perizinan sektor industrinya; 13. fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai; dan/atau 14. fasilitas lainnya,
KONSTRUKSI
KOMERSIAL
Persyaratan teknis lainnya (bila masih diperlukan)
1. 2. 3. 4.
Sambil menyelesaikan Checklist kewajibannya, yaitu: Izin Lokasi, IMB, Izin Lingkungan, Fasilitas PM, dll
SATGAS MENGAWAL PENERBITAN PERIZINAN, DATA SHARING PERIZINAN, DAN PROSES TIDAK BERULANG
10
KEBIJAKAN PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA DI LUAR KEK, FTZ, KAWASAN INDUSTRI, 11 DAN KAWASAN PARIWISATA (PRODUKSI BARANG) Pengawalan Satgas, Proses Percepatan Berusaha (DATA SHARING DAN TANPA PENGULANGAN)
PERSIAPAN PPM sebagai IIC di PTSP (auto register)
PTSP PUSAT/DAERAH
Pelaku Usaha mengajukan perizinan berusaha
PTSP menerbitkan Pendaftaran Penanaman Modal dan Legalitas Badan Usaha (Akta Pendirian Badan Usaha, NPWP, &TDP)
PRAKONSTRUKSI
Menyelesaikan kewajiban, yaitu Izin Lokasi, IMB, Izin Lingkungan, API, Izin Usaha, Fasilitas PM, dll
KONSTRUKSI
KOMERSIAL
Persyaratan teknis lainnya (bila masih diperlukan)
SATGAS MENGAWAL PENERBITAN PERIZINAN, DATA SHARING PERIZINAN, DAN PROSES TIDAK BERULANG
§ Setelah mendapatkan PPM dan Legalitas Badan Usaha, perusahaan wajib menyelesaikan seluruh perizinan sebelum melakukan konstruksi dengan pengawalan/pendampingan Satgas
KEBIJAKAN PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA DI LUAR KEK, FTZ, KAWASAN INDUSTRI, 12 DAN KAWASAN PARIWISATA (PRODUKSI JASA) Pengawalan Satgas, Proses Percepatan Berusaha (DATA SHARING DAN TANPA PENGULANGAN)
PERSIAPAN PPM sebagai IIC di PTSP (auto register)
PTSP
Pelaku Usaha mengajukan perizinan berusaha
PTSP menerbitkan Legalitas Badan Usaha (Akta Pendirian Badan Usaha, NPWP, &TDP) dan Izin Usaha
KOMERSIAL
Persyaratan teknis lainnya (bila masih diperlukan)
SATGAS MENGAWAL PENERBITAN PERIZINAN, DATA SHARING PERIZINAN, DAN PROSES TIDAK BERULANG
§ Untuk bidang usaha yang tidak memerlukan tahapan kosntruksi, misalnya: bidang usaha perdagangan, jasa konsultasi, dsb, sebanyak 184 subgolongan bidang usaha dengan KBLI 4 Digit (39% dari 472 subgolongan bidang usaha) § Perusahaan dapat langsung mengajukan Izin Usaha dengan pengawalan Satgas.
REFORMASI PERATURAN PERIZINAN BERUSAHA (TERMASUK UNTUK UKM)
Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota melakukan evaluasi atas seluruh dasar hukum pelaksanaan proses Perizinan Berusaha yang merupakan kewenangannya (peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pelaksanaan serta peraturan perundang-undangan diatasnya yang menjadi dasar/rujukan)
Reformasi dan pembaharuan ketentuan perizinan berusaha memuat: a. Standar Pelayanan, yang mengatur mengenai: Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan, persyaratan, penyampaian permohonan dan pendaftaran, prosedur penyelesaian, dan jangka waktu penyelesaianjangka waktu penerbitan b. biaya penerbitan (jika diperlukan) c. pemeriksaan dan pengawasan d. layanan pengaduan e. penerapan teknologi informasi dan membuat keputusan secara elektronis.
Pengaturan mengenai kewajiban untuk menerbitkan perizinan apabila semua persyaratan telah lengkap dan jangka waktu terlampaui
Pelaksanaan reformasi dan pembaharuan ketentuan perizinan berusaha paling lambat akhir November 2017.
Asistensi: a. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM memberikan asistensi evaluasi dan penyusunan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota baru untuk kententuan perizinan berusaha b. Kementerian/Lembaga yang kewenangannya didelegasikan ke Pemerintah Daerah memberikan asistensi terhadap materi yang dimuat dalam Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah
13
SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI (SINGLE SUBMISSION ) Izin Perhubungan PERHUBUNGAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI (Single Submission) • Pengajuan perizinan & pemenuhan persyaratan berusaha (data dan informasi) melalui sistem elektronik secara tunggal (single submission of data and information) dan pemrosesan perizinan serta pengambilan keputusan secara tunggal (single and synchronous processing of data and information) • Seluruh data perizinan & pemenuhan persyaratan berusaha K/L dan Pemda berada dalam 1 sistem perizinan berusaha terintegrasi (single submission)
NPWP & KSWP KEUANGAN PAJAK
Masterlist KEUANGAN BEA CUKAI
PTSP Pusat
LEMSANEG
Digital Signature
LHK
Izin Kehutanan
PTSP Daerah
PERINDUSTRIAN TDP
INSW
NIK
14
SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI (SINGLE SUBMISSION)
KEMENDAGRI
PERDAGANGAN INA-TRADE
KEMKUM HAM - AHU
KEMENAKER
Akta, Direksi & Saham SK Pengesahan
TKA
BIG
ESDM Izin Penambangan Izin Usaha Penambangan AGRARIA
KOMINFO E-licensing PPI
BPJS
PUPERA IUJK
IMB
Keterangan: : sudah integrasi : proses teknis : koordinasi : belum integrasi
15
SISTEM PERIZINAN TERINTEGRASI mudah, pasti, dan murah
“TERIMA KASIH” ...for better Indonesia
INDONESIA
