2017, tanggal 27 Maret 2017

Lampiran Surat No : 242/EQ.SHPK/III/2017, tanggal 27 Maret 2017

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT BANYAN TUMBUH LESTARI KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),sebagai berikut : I.

Identitas LV-LK Nama LV-LK Alamat

: : :

Telp. Fax. Email Website

: : : :

PT. EQUALITY INDONESIA Jl. Raya SukarajaNo. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724 [email protected] www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada: II.

Identitas Auditee NamaPemegangIzin No. Izin

: : :

Luas Jenis Usaha Produk Lokasi Alamat

: : : : :

PT BANYAN TUMBUH LESTARI SK.46/HGU/BPN RI/2013 tanggal 4 Juni 2013 dan SK 131/BPN RI/2014 tanggal 29 September 2014 ± 15.493,42 Ha Hutan Hak Kayu Bulat Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo Desa Kepala Lima,Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo

III. Waktu Pelaksanaan

:

6. sd. 9 Maret 2017

IV. Hasil Penilaian

:

NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT BANYAN TUMBUH LESTARI KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO BERHAK MENDAPATKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) NOMOR : 195/EQC-VLK/III/2017.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 27 Maret 2017 PT. EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut. Manager Sub divisi Sertifikasi Hutan

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 241/EQI-KEP.Cert/III/2017 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK PT BANYAN TUMBUH LESTARI DI KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO SK HGU NOMOR : SK.46/HGU/BPN RI/2013 TANGGAL 4 JUNI 2013 DAN SK. 131/HGU/BPN RI/2014 LUAS ± 15.493,0 HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT BANYAN TUMBUH LESTARI Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 030/EQI-F090 tanggal 18 Maret 2017; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 030/EQI-F037 tanggal 18 Maret 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 237/EQI-F039 tanggal 20 Maret 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQIF077) Nomor Urut 237 tanggal 20 Maret 2017 menunjukkan PT BANYAN TUMBUH LESTARI telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, PT BANYAN TUMBUH LESTARI telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: Halaman 1 dari 4


8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; Halaman 2 dari 4


23. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 239/EQI-F065/II/2017 tanggal 03 Februari 2017.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK PT BANYAN TUMBUH LESTARI DI KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO SK HGU NOMOR : SK.46/HGU/BPN RI/2013 TANGGAL 4 JUNI 2013 DAN SK. 131/HGU/BPN RI/2014 LUAS ± 15.493,0 HEKTAR PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

: PT BANYAN TUMBUH LESTARI dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 195/EQCVLK/III/2017. : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017 selama PT BANYAN TUMBUH LESTARI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

Halaman 3 dari 4


KEDELAPAN

: Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 20 Maret 2017 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.

Direktur Utama PT BANYAN TUMBUH LESTARI, di Pohuwato; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi, di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Halaman 4 dari 4

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga

: PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi

: LVLK- 006-IDN

c. Alamat

: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor

Nomor Telepon

: 0251-7550722; 0251-7157103

Nomor Fax

: 0251-7550724

E-mail

: [email protected]

d. Direktur

: Ir. Agustri Warsono

e. Standar

: Verifikasi Legalitas Kayu

f.

: Hari Seno Aji (Lead Auditor/Auditor)

Tim Audit

g. Tim P. Keputusan

: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Rita Sugiarti, S.Hut (Anggota)

(2) Identitas Auditee : a.

Nama Pemegang Izin

:

PT. BANYAN TUMBUH LESTARI

b.

Nomor & Tanggal SK

:

HGU. SK. 46/HGU/BPN RI/2013 tanggal 4 Juni 2013 SK.131/HGU/BPN RI/2014 tanggal 29 November 2014

c.

Luas dan Lokasi

:

15.493,42 Ha di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

d.

Alamat Kantor

:

Desa Wonggarasi Tengah, Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo

e.

Pengurus Susunan Komisaris dan Direksi a. Susunan Komisaris -

Komisaris

: Panji Gurnadi D

b. Susunan Direksi -

Direktur

EQI-F103.1.0/20120126

: Ir. Burhanuddin

Halaman 1 dari 7

(3) Ringkasan Tahapan: Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik

-

-

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 6 Maret 2017

1. Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT BANYAN TUMBUH LESTARI Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. 2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen PT BANYAN TUMBUH LESTARI tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan 3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 6 dan 7 Maret 2017

1. Verifikasi dokumen untuk periode 3 bulan terakhir (Desember 2016 sampai dengan Februari 2017). 2. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.3 Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/Set/4/2016.

Pertemuan Penutupan


1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen Perum Perhutani atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. 2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/ observasi. 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/ observasi 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan


Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT BANYAN TUMBUH LESTARI layak mendapatkan S-LK atau tidak.

(4) Resume Hasil Verifikasi : Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

P.1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya. K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya. Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya. 1. Auditee telah memiliki surat pemberian Verifier 1.1.1 a HGU sesuai dengan Surat Keputusan Dokumen kepemilikan/ penguasaan MEMENUHI Kepala Badan Pertanahan Nasional lahan yang sah (alas titel/dokumen Republik Indonesia (Hendarman Supandji)

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 2 dari 7

Kriteria/Indikator/Verifier yang diakui pejabat yang berwenang)

Nilai

Verifier 1.1.1.b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan.

MEMENUHI

EQI-F103.1.0/20120126

Ringkasan Justifikasi dengan Nomor : 46/HGU/BPN RI/2013 tanggal 4 Juni 2013 dan Nomor : 131/HGU/BPN RI/2014 tanggal 29 November 2014 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Banyan Tumbuh Lestari. 2. Auditee juga memiliki sertifikat HGU dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 22 tanggal 12 Juli 2013 terletak di Desa Lomuli, Wonggarasi Barat Kecamatan Lemito dan Desa Kelapa Lima, Marisa Kecamatan Popayato Timur dan Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo yang berlaku sampai dengan 12 Juli 2048. Dan Sertifikat HGU Nomor : 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 tanggal 5 November 2014 terletak di Desa Lomuli, Desa Wonggarasi Barat, Desa Wonggarasi Tengah Kecamatan Lemito dan Desa Kelapa Lima, Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur dan Desa Butungale Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo yang berlaku sampai dengan 12 September 2049. Auditee telah memiliki dokumen legalitas : 1. Akta Pendirian : a. No.Akta : 4 b. Tanggal : 10 Desember 2004 c. Notaris : Zacharias Omawele, S.H 2. Akta Perubahan : a. No. Akta : 24 b. Tanggal : 13 Nopember 2015 c. Notaris : Darmawan Tjoa, S.H.,S.E. 3. Akta Perubahan Terakhir : a. No.Akta : 77 b. Tanggal : 23 Desember 2016 c. Notaris : Darmawan Tjoa, S.H.,S.E 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : a. Nomor : 101/405/112/SIUP/ KPTSPPM/III/2015. b. Tanggal 22 Juni 2016 5. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) : a. Nomor : 320255200000112 b. Masa berlaku sampai : 13 April 2018 6. Sertifikat HGU : a. Nomor : 22 tanggal 12 Juli 2013, Nomor : 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 tanggal 05 Nopember 2014 b. Masa berlaku : 35 Tahun 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : a. Nomor : 02.388.776.3-822.000 b. Terdaftar sejak : 09 – 06 - 2007. 8. Dokumen Lingkungan/AMDAL Auditee telah memiliki dokumen Analisa Dampak Lingkungan Hidup Perkebunan,

Halaman 3 dari 7

Kriteria/Indikator/Verifier

EQI-F103.1.0/20120126

Nilai

Ringkasan Justifikasi Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) mendapatkan Persetujuan melalui Surat Rekomendasi Kepala BALIHRISTI Provinsi Gorontalo Nomor 660/BLHRTI/SK/13/2011. Tanggal Februari 2011. 9. Peraturan Perusahaan/KKB : Auditee mempunyai Peraturan Perusahaan telah mendapatkan pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui surat keputusan Kepala dinas Nomor : 595/SK/DTKT/PHWT/21/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2016 berlaku : 10 Agustus 2016 sampai dengan 9 Agustus 2018. 10. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Surat Pernyataan dari Pimpinan PT Banyan Tumbuh Lestari tanggal 10 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Direktur PT Banyan Tumbuh Lestari An. Burhanuddin. 11. Dokumen K3 SOP/IK terkait K3 : a. Pedoman Lingkungan K3 No. ISHE001.121112.r01 tanggal 12 November 2012. b. Prosedur Laporan dan Investigasi Kecelakaan Kerja No. IISHE0.16.010712 tanggal 01 Juli 2012. c. Prosedur Alat Pelindung Diri No. IISHE0.15.010712 tanggal 01 Juli 2012. d. Prosedur Evaluasi Kepatuhan Peraturan dan Persyaratan LK3 No. IISHE0.19.010712 tanggal 01 Juli 2012. e. Prosedur Ketidaksesuaian, Perbaikan dan Pencegahan No. IISHE0.20.010712 tanggal 01 Juli 2012. f. Prosedur Pengendalian Rekaman dan Laporan LK3 No. II-SHE0.21.010712 tanggal 01 Juli 2012. g. Prosedur Identifikasi Peraturan dan Persyaratan LK3 No. IISHE0.15.010712 tanggal 01 Juli 2012. h. Prosedur Safety Observation No. IISHE0.15.010712 tanggal 01 Juli 2012. i. Prosedur Kesiapsigaan Tanggap Darurat No. II-SHE0.15.010712 tanggal 01 Juli 2012. 12. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kewajiban terhadap negara berupa pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai Surat

Halaman 4 dari 7


Nilai

Verifier 1.1.1.c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.

MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Kantor Wiayah DJP Sulut Tenggo dan Malut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo sebesar Rp 148.712.832 pada tanggal 29 Mei 2015 dan telah dilunasi pada tanggal 24 November 2015 melalui Bank DBS. Hasil uji petik lapangan menunjukan kesesuaian berdasarkan posisi pal batas dan koordinat yaitu : - Pal Batas Nomor BTL 077 dengan titik koordinat 0˚39'5.622" N 121˚28' 47.060"E pal berupa beton. - Pal Batas Nomor BTL 069 dengan titik koordinat 0˚39'33.342" N 121˚30'48.182" E pal berupa beton. - Pal Batas Nomor BPN 040 dengan titik koordinat 0˚45'39.668" N 121˚33'43.492" E pal berupa beton. - Pal Batas Nomor BPN 210 dengan titik koordinat 0˚43'38.737" N 121˚28'40.065" E Pal berupa beton. Tanda Batas Areal Tanda batas yang digunakan dalam penandaan di lapangan yaitu berupa Pipa paralon di cor beton dengan cat berwarna Merah dengan tulisan berwarna hitam, dipasang sepanjang batas terluar areal HGU PT BTL

Batas Lokasi areal auditee - Utara : Hutan Produksi (HP), PT Inti Global Laksana - Selatan: Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi (HP). - Barat : PT Sawit Tiara Nusa. - Timur : Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL). Indikator 1.1.2. Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. Verifier 1.1.2. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Not Applicable

Verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan karena auditee Selama periode bulan Desember 2016 sampai Februari 2017, Auidtee tidak melakukan kegiatan penebangan maupun pengangkutan kayu hasil penebangan

Indikator 1.1.3. Unit Kelola menunjukan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan. Verifier 1.1.3. Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

Not Applicable


K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 5 dari 7

Kriteria/Indikator/Verifier Verifier 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok Verifier 1.2.1. Internal audit anggota kelompok

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Not Applicable


Not Applicable

Seperti yang telah dijelaskan pada verifier 1.2.1 bahwa auditee merupakan pemegang sertifikat HGU sehingga verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan.

K1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier 1.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku

Not Applicable

Tahapan verifikasi legalitas kayu pada hutan hak untuk Auditee adalah verifikasi legalitas kayu awal, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan

P.2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU. Indikator 2.1.1 Prosedur dan implementasi K3 Verifier 2.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk Implementasi K3.

Verifier 2.1.1.b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen pedoman K3 dan telah menunjuk personil yang bertanggung jawab terhadap Implementasi K3 atas nama Sapril Anas Hasibuan (NPK.11119078) ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Direktur Operasional Nomor : 018/SK-PDIRPAG/III/2016 tanggal 01 Maret 2016.

MEMENUHI

Auditee telah memiliki alat pelindung diri sesuai dengan ketentuan. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan bahwa APD dan alat P3K tersedia di lapangan dan masih berfungsi dengan baik.

MEMENUHI

Auditee telah membuat catatan kecelakaan kerja yang dibuat oleh PIC STN dan terdapat upaya dari auditee untuk menekan angka kecelakaan kerja dan penanganan kecelakaan kerja adalah dengan melakukan beberapa kebijakan yang antara lain adalah memasang plang himbauan dan rambu-rambu jalan.

Verifier 2.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja

K2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU Verifier 2.2.1 Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

MEMENUHI

Auditee memberikan kebebasan untuk berkumpul dan berserikat terhadap karyawannya sebagaimana Surat Pernyataan dari Pimpinan PT Banyan Tumbuh Lestari tanggal 10 Agustus 2016.

Indikator 2.2.2. Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier 2.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Auditee telah mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) Masa berlaku :10 Agustus 2016 s/d 09 Agustus 2018 dan telah mendapatkan pengesahaan dari Kepala

Halaman 6 dari 7


Nilai

Ringkasan Justifikasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pohuwato Nomor : 595/SK/DTKT/PHWT/20/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Verifier 2.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur MEMENUHI

Hasil pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan karyawan tidak terdapat tenaga kerja yang masih dibawah umur yang bekerja di lingkungan PT Banyan Tumbuh Lestari. Jumlah karyawan PT Banyan Tumbuh Lestari adalah sebanyak 31 orang dan telah melaporkan daftar tenaga kerja ke Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dengan Pendaftaran No. 500/PM.ESDM.TRANS/WLP/004/I/2017

P.3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K3.1.

HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan).

Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier 3.1.1. Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya. MEMENUHI

Dokumen AMDAL telah mendapatkan Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi (BALIHRISTI) Provinsi Gorontalo Nomor : 660/BLHRTI/SK/13/2011 tanggal Februari 2011 tentang Persetujuan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Banyan Tumbuh Lestari di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo oleh Konsultan AMDAL Pusat Studi Lingkungan (PSL) Universitas Negeri Gorontalo.

Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Verifier 3.1.2.a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan Verifier 3.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Auditee telah memiliki laporan RKL dan RPL semester II periode Juli s/d Desember 2016 dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang tanggal 16 Januari 2017.

MEMENUHI

Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan PT BTL dilaksanakan pada periode ini dititik beratkan pada aspek sosial, dalam hal ini adalah Persepsi Masyarakat.

Halaman 7 dari 7

2017, tanggal 27 Maret 2017

Recommend Documents