Lampiran Surat No : 075/EQ.SHPK/II/2017, tanggal 02 Februari 2017
PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI KSU MAYANG PUTRI PRIMA KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I.
Identitas LV-LK Nama LV-LK Alamat Telp. Fax. Email Website
: : PT. EQUALITY INDONESIA : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 : (0251) 7550722 : (0251) 7550724 :
[email protected];
[email protected] : www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II.
Identitas Auditee Nama Pemegang Izin No. SK IUPHHK-HA Luas Lokasi Alamat
: : : : : :
III.
Waktu Pelaksanaan
: 14 s.d. 17 November 2016
IV.
Hasil Penilaian
: NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA KSU MAYANG PUTRI PRIMA DI KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 164/EQC-VLK/XII/2015 MENJADI NO. 164.1/EQCVLK/I/2017 YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 27 DESEMBER 2018.
KSU MAYANG PUTRI PRIMA SK.103/Menhut-II/2006 Tanggal 11 April 2006 ± 13.110 Ha Mahakam Ulu Kel. S. Batunu’ung Kecamatan Long Bangun Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 02 Februari 2017 PT. EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S.Hut Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 001/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/I/2017 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S -LK) PADA PEMEGANG IUPHHK-HA KSU MAYANG PUTRI PRIMA DI KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SK IUPHHK-HA NOMOR : 103/Menhut-II/2006 TANGGAL 11 APRIL 2006 LUAS ± 13.110 HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada KSU MAYANG PUTRI PRIMA Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 005/EQI-F090 tanggal 24 Januari 2017; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 005/EQI-F037 tanggal 24 Januari 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 190.1/EQI-F039 tanggal 27 Januari 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQIF077) Nomor Urut 190.1 tanggal 27 Januari 2017 menunjukkan KSU MAYANG PUTRI PRIMA telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, KSU MAYANG PUTRI PRIMA telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK); e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 192/EQIKEP.Cert/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 perlu dilakukan penyesuaian.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Halaman 1 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk -Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 ; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
Halaman 2 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 23. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI -BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 166/EQI-F065/XI/2015 tanggal 17 November 2015.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUPHHK-HA KSU MAYANG PUTRI PRIMA DI KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SK IUPHHK-HA NOMOR : 103/Menhut -II/2006 TANGGAL 11 APRIL 2006 LUAS ± 13.110 HEKTAR. PERTAMA
KEDUA KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
: KSU MAYANG PUTRI PRIMA (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 164/EQC-VLK/XII/2015 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 164/EQC-VLK/XII/2015 menjadi Nomor : 164.1/EQC-VLK/I/2017. : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. Halaman 3 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
KEENAM
: Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 27 Januari 2017 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Halaman 4 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.
Ketua KSU MAYANG PUTRI PRIMA, di Mahakam Ulu; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi, di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
Halaman 5 dari 5
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALI TAS KAYU (1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga
: PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK- 006-IDN
c. Alamat
: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
d. Nomor Telepon
: 0251-7550722
Nomor Fax
: 0251-7550724
E-mail
:
[email protected]
e. Direktur
: Ir. Agustri Warsono
f. Standar
: Permen LHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 : Juni Adi Wiguna, S.Hut (Lead Auditor) Rifan Sudiyono (Auditor) Muji Susanto, S.Hut (Auditor)
g. Tim Audit
h. Tim Pengambil Keputusan
: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau)
(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin
:
KSU Mayang Putri Prima
b. Nomor & Tanggal SK
:
SK.103/Menhut-II/2006, tanggal 11 April 2006
c. Luas dan Lokasi
:
13.110 Ha, Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi
Kalimantan Timur d. Alamat Kantor a. Kantor Pusat b. Kantor Perwakilan e. Nomor telepon/faks/Email f. Pengurus Ketua Sekertaris Bendahara
EQI-F103.1.0/20120126
: :
Jln. Kemangi No. 10 RT 34 Samarinda 75126
:
-
:
Telp. /Fax. (0541) 274436
: : :
Hendrikus Hajang Frederikus Angela Idang Belawan
Provinsi Kalimantan Timur
Halaman 1 dari 8
(3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan
W ak tu dan Tem pat Tanggal 10 Januari 2017 di Kantor KSU MAyang Putri Prima
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tanggal 10 sd 13 Januari 2017 di Kantor dan Loksi KSU MAyang Putri Prima
Pertemuan Penutupan
Tanggal 13 Januari 2017 di di Kantor KSU MAyang Putri Prima
Pengambilan Keputusan
Tanggal 27 Januari 2017
EQI-F103.1.0/20120126
Ringk asan C atatan 1. Pertemuan dilaksanakan di Kantor KSU Mayang Putri Prima (KSU MPP) di Samarinda. 2. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen KSU MPP tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan 3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP 1. Tujuan Verikasi adalah melihat konsistensi penerapan prinsip-prinsip pada legalitas kayu. 2. Verifikasi kegiatan fokus untuk periode bulan Desember 2015 sd Desember 2016. 3. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen KSU MPP dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen KSU MAyang Putri Prima atas bantuan dan kerjasamanya selama verifikasi. 2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan catatan korektif. 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan hasil penilikan. 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP dilampiri dengan notulen dan daftar hadir. Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT Samudera Rejeki Perkasa dapat mempertahankan S-LK yang telah diberikan atau tidak.
Halaman 2 dari 8
(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indik ator/Verifier N ilai Ringk asan Justifik asi P.1 . Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK Verifier a. Dokumen legal KSU Mayang Putri Prima (KSU MPP) telah terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) berdasarkan : a. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 522.21/1686/PRODA.I/II/2002 tanggal 11 Februari 2002 perihal Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam kepada KSU Mayang Putri Prima seluas ± 16.475 Ha untuk jangka waktu 20 Tahun di kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur; b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.103/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam KSU Mayang Putri Prima Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 13.110 (Tiga Belas Ribu Seratus Ratus Sepuluh) Hektar Di Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Memenuhi Kaban, untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal 11 Februari 2002, kecuali apabila diserahkan kembali oleh KSU Mayang Putri Prima atau dicabut oleh Menteri Kehutanan. Peta Areal Kerja izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam KSU Mayang Putri Prima seluas ± 13.110 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur dengan skala 1 : 100.000 yang ditandatangani Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban, SE.,M.Si. Berdasarkan hasil pemeriksaan antara peta kawasan yang diizinkan dengan Peta Kawasan Hutan sesuai Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara pada skala 1 : 250.000, terlihat jelas bahwa lokasi IUPHHK-HA KSU Mayang Putri Prima sudah sesuai dengan peruntukannya yaitu pada fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (Jika ada).
EQI-F103.1.0/20120126
Memenuhi
Bukti pemenuhan kewajiban IIUPHH oleh KSU Mayang Putri Prima telah dibayarkan lunas sesuai SPP.
Memenuhi
Terdapat data penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK pada Areal Konsesi KSU MAYANG PUTRI PRIMA yaitu terdapat 2 (dua) izin Kegiatan Eksploitasi Baatubara oleh PT Karya Borneo Agung dan PT Mamahak Coal Mining.
Halaman 3 dari 8
Kriteria/Indik ator/Verifier N ilai Ringk asan Justifik asi P.2 . M em enuhi sistem dan prosedur penebangan yang sa h K.2.1. Pemegang Izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang Verifier a. Dokumen KSU Mayang Putri Prima telah menyusun RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kerja/RTT beserta lampirannya yang Kayu Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Pada telah disahkan oleh pejabat yang Hutan Produksi Berbasis Invertarisasi Hutan berwenang, meliputi : Menyeluruh Berkala (IHMB) Untuk Jangka Waktu 1) Dokumen RKUPHHK/RPKH & 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2012 s/d lampirannya yang disusun 2021 dan telah mendapat persetujuan dan berdasarkan IHMB/risalah hutan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri dan dilaksanakan oleh Ganis Kehutanan Nomor : SK.42-BUHA-2/2012 Tentang PHPL Timber Cruising dan/atau Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Canhut. Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan 2) Dokumen RKT/RTT yang disusun Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan berdasarkan RKU/RPKH dan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 disahkan oleh pejabat yang – 2021 Atas Nama Koperasi Serba Usaha berwenang atau yang disahkan Mayang Putri Prima Provinsi Kalimantan Timur secara self approval. Ditetapkan di Jakarta Tanggal 26 April 2012. 3) Peta rencana penataan areal RKTUPHHK-HA Tahun 2015 telah terbit kerja yang dibuat oleh Ganis berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan PHPL Canhut. Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/15/Kpts/RKT/DK-III/2015, tanggal 31 Desember 2015, Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Memenuhi Desember 2015. Peta lampiran RKTUPHHK-HA 2015 Skala 1 : 50.000 dibuat oleh Cecep Agus Jaya Nur Alam (Juru Gambar); diperiksa oleh Ir. Budi Santoso (Kepala Perencanaan); disetujui oleh Hendrikus Hajang (Ketua KSU Mayang Putri Prima) dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Ir. H. Chairil Anwar, MP. RKTUPHHK-HA Tahun 2016 telah terbit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/67/Kpts/RKT/DK-III/2016 Tanggal 29 Maret 2016, Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peta lampiran RKTUPHHK-HTI 2016 Skala 1 : 50.000 dibuat oleh Daniel Siahaya (Ganis Canhut); diperiksa oleh Cecep Agus Jaya Nur Alam (Kepala Perencanaan); disetujui oleh Hendrikus Hajang (Ketua KSU Mayang Putri Prima) dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Ir. H. Chairil Anwar, MP. Verifier b. Peta areal tidak boleh ditebang RKT/Bagan Kerja/RTT dan implementasinya di lapangan
EQI-F103.1.0/20120126
yang pada bukti Memenuhi
Areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung/areal konservasi telah tergambar atau terdelineasi dalam peta RKUPHHK-HA tahun 2012-2021. Hasil pengecekan di lapangan pada areal Blok RKT 2015 ditemukan bukti dilakukan penandaan terhadap areal yang tidak boleh ditebang dengan cara memasang plang kawasan
Halaman 4 dari 8
Kriteria/Indik ator/Verifier
N ilai
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.
Memenuhi
Ringk asan Justifik asi lindung dan jalur rintis dengan menggunakan patok yang diberi cat warna biru. Auditee telah melakukan penandaan batas petak dan batas blok RKT 2015 dan 2016 baik di peta kerja maupun di lapangan. Penadaan di peta terlihat dengan cara dibubuhi Cap Dinas Kehutaan Provinsi Kalimantan Timur pada masing-masing petak pada blok RKT, sedangkan penandaan di lapangan dengan cara melakukan pemasangan papan nama dan jalur rintis menggunakan cat warna merah (polet dua) dan batas petak berupa jalur rintis menggunakan cat warna merah (polet satu). Hasil pemeriksaan tanda batas di lapangan dengan menggunakan GPS menunjukkan kesesuaian dengan peta RKT yang telah disahkan.
K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Verifier a. Dokumen Rencana Auditee telah memiliki RKUPHHK-HA Berbasis Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Invertarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode proses) dengan lampiranTahun 2012 s/d 2021 dan telah mendapat lampirannya persetujuan dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.42Memenuhi BUHA-2/2012, ditandatangani oleh A.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam. Dokumen RKUPHHK dilengkapi dengan lampiran berupa peta skala 1:50.000. Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
NA
Berdasarkan dokumen RKTUPHHK tahun 2015 maupun RKT Tahun 2016 serta hasil observasi lapangan, tidak ada areal yang dipersiapkan untuk pembangunan hutan tanaman industri, sehingga verifier ini masuk kategori Not Applicable (NA)
P.3 . Keabsahan perdagangan atau pem indahtanganan k ayu bulat K.3.1. Pemegang Izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan. Verifier : Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa Dokumen LHP yang telah disahkan auditee telah memiliki dokumen LHP dan buku oleh pejabat yang berwenang. ukur secara lengkap dan absah dimana untuk Tahun 2016 kedua dokumen tersebut telah dibuat dan diunggah melalui aplikasi SIPUHH online oleh Ganis PHPL PKB. Memenuhi Hasil pemeriksaan kayu dilapangan menunjukkan bahwa dokumen LHP telah sesuai dengan fisik kayu di lapangan. Hasil pemeriksaan LHP dan tunggak menunjukkan bahwa nomer batang pada LHP dapat ditemukan di lapangan. 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 5 dari 8
Kriteria/Indik ator/Verifier N ilai Ringk asan Justifik asi Verifier : Peredaran/pengangkutan kayu pada tahun 2015 Surat keterangan sahnya hasil hutan dilengkapi dengan dokumen SKSKB dan FAKB dan lampirannya dari: dan pada Tahun 2016 dilengkapi dengan - TPK hutan ke TPK Antara, dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas - TPK hutan ke industri primer Memenuhi yang berwenang. dan/atau penampung kayu Hasil uji petik kayu pada dokumen LMKB dengan terdaftar, SKSHHK menunjukkan kesesuaian. - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHK- HA Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ Auditee telah menerapkan penandaan pada barcode pada kayu bulat dari bontos dan tunggak kayu. Penandaan pada pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak Memenuhi tunggak adalah dengan label merah sedangkan balak. pada bontos terdapat penandaan label barcode warna kuning, label putih dan cat warna putih. Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. Memenuhi
3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya Verifier : Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman. Memenuhi
Auditee melakukan system penandaan kayu dengan 3 jenis penandaan yaitu cat warna putih, label barcode kuning dan label putih sehingga memudahkan kayu untuk dilacak balak hingga ke petak tebangan. catatan angkutan kayu ke luar TPK. Tersedia dokumen SKSKB dan FAKB secara lengkap dan absah yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang. Dan untuk tahun 2016 dokumen yang menyertai kayu adalah dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang. Tersedia BAP pemeriksaan P2SKSKB dan untuk Tahun 2016 BAP tidak dilakukan karena penerbitan dokumen SKSHHK telah dilakukan secara SIPUHH online.
K.3.2. Pemegang Izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) Verifier a. Dokumen SPP Auditee dapat menunjukkan dokumen SPP PSDH (Surat Perintah Pembayaran) DR dan DR. Kewajiban pembayaran PSDH dan DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan oleh Dinas pertanian dan kehutanan dan SIMPONI Memenuhi atas jumlah produksi tersebut adalah berjumlah Rp. 470.735.264,00 untuk PSDH dan U$ 104.363,16 untuk DR. Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa SPP PSDH dan DR telah dibayar secara lunas. Verifier b. Bukti Setor DR Kewajiban pembayaran PSDH dan DR sesuai dan/atau PSDH dengan SPP yang telah diterbitkan oleh Dinas pertanian dan kehutanan dan SIMPONI atas jumlah produksi tersebut adalah berjumlah Rp. 470.735.264,00 untuk PSDH dan U$ Memenuhi 104.363,16 untuk DR. Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan bahwa SPP PSDH dan DR telah dibayar secara lunas. Pembayaran PSDH dan DR jga dibuktikan dengan adanya bukti setor dari Bank Mandiri Cabang Samarinda Mulawarman yang telah dicap/stempel. Verifier c. Kesesuaian tarif DR Memenuhi Auditee telah melakukan pembayaran PSDH dan
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 6 dari 8
Kriteria/Indik ator/Verifier dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
N ilai
Ringk asan Justifik asi DR secara lunas sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff.
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Verifier : Dokumen PKAPT Auditee telah memiliki dokumen PKAPT yang terdaftar sebagai PKAPT Nomor: 19/UPP/PKAPT/04/2016 atas nama KSU MPP Memenuhi dengan Nomor PKAPT 17.10.2.03404 tanggal 22 April 2016. Dokumen PKAPT ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 22 April 2021. 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah Verifier : Dokumen yang Auditee dapat menunjukkan dokumen kapal menunjukkan identitas kapal berupa Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Hasil Memenuhi pemeriskaan terhadap dokumen kapal menunjukkan bahwa kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia. K3.4 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Memenuhi
Auditee telah menerapkan penggunaan tanda VLegal sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanda V-Legal dibubuhkan pada label barcode di bontos kayu dan dokumen SKSHHK.
P.4 . Pem enuhan aspek lingk ungan dan sosial yang terk ait dengan penebangan K.4.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Verifier : Dokumen AMDAL/DPPL/ Auditee memiliki dokumen AMDAL berupa buku UKL- UPL/RKL-RPL. Laporan Utama ANDAL, Buku Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Buku Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Surat Persetujuan Study Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL) Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Memenuhi Hutan Kayu An. KSU Mayang Putri Prima dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 660.1/17/Dis.LHKBR/II/2002 tanggal 08 Februari 2002 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Drs. A. Wahyudinata. 4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Auditee telah menyusun Dokumen Rencana Memenuhi Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan telah disyahkan melalui Surat Dinas Lingkungan Hidup
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 7 dari 8
Kriteria/Indik ator/Verifier
N ilai
Ringk asan Justifik asi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Nomor: 660.1/17/Dis.LH-KBR/II/2002 tanggal 08 Februari 2002.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
Auditee telah membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan periode Semester II Tahun 2015 dan semester I tahun 2016, pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen Memenuhi laporan RKL dan RPL yang disusun setiap semester dan Implementasi pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan telah dilakukan dan mengacu terhadap dampak penting yang terjadi di lapangan. P5 . Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 5.1.1.Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a.Pedoman/prosedur K3 Auditee mempunyai dokumen SOP tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung Memenuhi jawab dalam implementasi K3 yaitu Nuba Ola Stephanus,SE sesuai dengan Surat Penunjukan dari Manager Camp Nomor: 10/ADMMPP/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015. Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3 Memenuhi
Auditee memiliki peralatan K3 sesuai kebutuhan di lapangan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan K3 masih berfungsi dengan baik.
Memenuhi
Auditee telah memiliki Form Catatan Kecelakaan Kerja dan Form Laporan Kecelakaan Kerja, dimana setiap kejadian kecelakaan kerja dicatat dan dilaporkan kepada bagian yang bertanggungjawab.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 5.2.1.Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau Auditee belum memiliki Serikat Pekerja, tetapi kebijakan perusahaan tersedia Surat Pernyataan Nomor: 03/KSU(auditee) yang MPP/I/2017 mengenai kebijakan perusahaan membolehkan untuk Memenuhi yang membolehkan atau terlibat dalam kegiatan membentuk atau terlibat serikat pekerja yang ditanda tangani oleh Camp dalam kegiatan serikat Manager pada tanggal 09 Januari 2017. pekerja 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak hak pekerja. Verifier : Auditee telah memiliki Perturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. dalam bentuk Peraturan dan Tata Tertib Memenuhi Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan. 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Verifier : Berdasarkan daftar karyawan Auditee periode Pekerja yang masih di bawah umur. Desember 2016, seluruhnya baik karyawan Memenuhi bulanan maupun borongan tidak ada yang berusia di bawah 18 tahun.
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 8 dari 8
