Lampiran Surat No. 118/EQ.SHPK/II/2017 tanggal 18 Februari 2017 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN PERTAMA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Pertama Penilaian Kinerja PHPL sebagai berikut: I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710 Telp. : +62 251 7550722 Fax. : +62 251 7550724 Email :
[email protected] Website : http://www.equalityindonesia.com Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Pertama Penilaian Kinerja PHPL Terhadap: II. Nama IUPHHK-HT : PT RIMBA MUTIARA PERMAI No. SK IUPHHK-HT : SK. 65/Menhut-II/20076 Luas : ± 8.030 Hektar Lokasi : Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru 28141, Riau Waktu Pelaksanaan : 24 s.d. 30 Januari 2017 III. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT PT RIMBA MUTIARA PERMAI BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL. Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 18 Februari 2017 PT EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S. Hut Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor: 002/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/II/2017 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT RIMBA MUTIARA PERMAI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.65/MENHUT-II/2007 TANGGAL 23 FEBRUARI 2007 DENGAN LUAS ± 8.030 HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada PT RIMBA MUTIARA PERMAI sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 8 Februari 2017; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 009/EQI-F037 tanggal 8 Februari 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 205.1/EQI-F039 tanggal 11 Februari 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi PT RIMBA MUTIARA PERMAI sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 205.1 tanggal 11 Februari 2017 menunjukkan total nilai kinerja akhir 12 indikator PHPL berpredikat BAIK, 10 indikator bernilai SEDANG, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI; e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, kepada PT RIMBA MUTIARA PERMAI telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Mengingat: 1.
2. 3. 4. 5. 6.
Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16; Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window; Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: Halaman 1 dari 5
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15.
16.
17. 18. 19.
20.
21.
22.
ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012) : Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHKSetjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/MDAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.2/PHPLIPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.3/PHPLIPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); Halaman 2 dari 5
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
23. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 24. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya; 25. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 26. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 27. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/MenhutVI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 28. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Memperhatikan: Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 232/EQ-F065/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT RIMBA MUTIARA PERMAI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.65/MENHUTII/2007 TANGGAL 23 FEBRUARI 2007 DENGAN LUAS ± 8.030 HEKTAR PERTAMA
KEDUA
: PT RIMBA MUTIARA PERMAI (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 032/EQC-PHPL/II/2016 dinyatakan “LULUS” karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah MEMENUHI sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (SPHPL) nomor 032/EQC-PHPL/II/2016 yang berlaku mulai 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 selama PT RIMBA MUTIARA Halaman 3 dari 5
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
PERMAI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015. KETIGA : Sertifikat nomor 032/EQC-PHPL/II/2016 direvisi menjadi nomor 032.1/EQCPHPL/II/2017 dengan masa berlaku mulai 11 Februari 2017 sampai dengan 23 Februari 2021 karena terdapat perubahan peraturan dari Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 menjadi Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. KEEMPAT : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KELIMA : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan/pergantian struktur manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding terkait keluhan dari Pemantau Independen (PI) atas kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukan bahwa Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan PHPL sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila: a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan Halaman 4 dari 5
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL – 013 – IDN
dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal, dan/atau pembakaran hutan areal kerjanya; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut (termasuk pencabutan izin yang merupakan tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan); d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 11 Februari 2017 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Direktur Utama PT RIMBA MUTIARA PERMAI; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
Halaman 5 dari 5
RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL (1)
Identitas LPPHPL : a. Nama Lembaga
: PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN c. Alamat
: Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
d. Nomor Telepon
: 0251-7550722
Nomor Fax
: 0251-7550324
E-mail
:
[email protected]
e. Direktur
: Ir. Agustri Warsono
f. Tim Audit
: Asep Kurniawan, S.Hut (L. Auditor/Auditor Produksi) Teguh Pribowo, S.E (Auditor Prasyarat) Muhammad Tri Cahyo, S.Hut, M.Si (Auditor Ekologi) Dr. Tatan Sukwika, S.P, M.Si (Auditor Sosial) Kiki Sri Rejeki, S. Hut (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)
g. Tim Pengambilan Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan, PK Bidang Prasyarat, Produksi, dan VLK) Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Ekologi) Wiyono T.Putro, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)
(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT RIMBA MUTIARA PERMAI (RMP) b. Nomor & Tanggal SK : SK.65/Menhut-II/2007 Tanggal 23 februari 2007 c. Luas dan Lokasi : ± 8.030 Ha di Kabupaten Pelalalwan Provinsi Riau d. Alamat kantor : -
Kantor
e. Nomor telepon/faks/E-mail f. Pengurus - Dewan Komisaris : Komisaris EQI-F102.1.1/20160530
: Jl.Dr. Sutomo No.72 Pekanbaru, Riau : Telp: (0761) 37555, Fax: (0761) 33595, 33596 : : Roy Chandra Halaman 1 dari 17
-
Dewan Direksi : Direktur
: Wikendy
g. Nomor S-PHPL/S-LK h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK
: 032.1/EQC-PHPL/II/2017 : 24 Februari 2016 sampai dengan 23 Februari 2021, revisi tanggal 11 Februari 2017
(3) Ringkasan Tahapan: Tahapan
Waktu dan Tempat
Audit Tahap I
-
Ringkasan Catatan -
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan
24 Januari 2017 dan 30 Januari 2017
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Setyo Widodo (Kasi Pemanfaatan dan Pengukuhan Kawasan Hutan) Koordinasi dengan BPHP wilayah III Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak Hanosoan Daulay (Kasi PEPHP) Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan Penilaian Kinerja PHPL di PT Essa Indah Timber (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik
-
-
Pertemuan Pembukaan
25 Januari 2017
Pertemuan dilaksanakan di Kantor Camp Serapung. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
25-28 Januari 2017
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan
EQI-F102.1.1/20160530
Halaman 2 dari 17
Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15 /PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1. Pertemuan Penutupan
29 Januari 2017
Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan
11 Februari 2017
Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.
(4)
Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
BAIK
A. Penilaian Kinerja PHPL 1. Prasyarat 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI
EQI-F102.1.1/20160530
Auditee memiliki dokumen legal dan tata batas sebagai berikut : Dokumen Legal : Akte Pendirian Perusahaan dan dokumen legal izin perusahaan berupa Legalitas operasional IUPHHK-HT PT RMP diperoleh melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.65/MenhutII/2007 tanggal 23 Pebruari 2007, tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Tanaman PT Rimba Mutiara Permai Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 8.030 hektar di Provinsi Riau.
Halaman 3 dari 17
Kriteria/Indikator
EQI-F102.1.1/20160530
Nilai
Ringkasan Justifikasi Administrasi Tata Batas : tersedianya Pedoman Tata Batas No. 155/PB/IUPHHK-HT/2008 Tanggal 22 Desember 2008 tentang Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT Rimba Mutiara Permai dengan PT Mitra Taninusa Sejati dan PT Mitra Taninusa Sejati dengan PT Rimba Mutiara Permai di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau yang disahkan oleh Direktur Pengukuhan & Penatagunaan Kawasan Hutan, Dirjen Planologi Kehutanan. Beserta lampiran Peta Kerja Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Batas Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT Rimba Mutiara Permai dengan PT Mitra Taninusa Sejati dan PT Mitra Taninusa Sejati dengan PT Rimba Mutiara Permai di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Skala 1:50.000. Realisasi penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT RMP di lapangan telah temu gelang atau sebesar 100% dengan total panjang trayek 41.842,51 m (batas sendiri 33.492,53 m dan batas persekutuan 8.349,98 m) dari Rencana 41.796 meter. Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas PT RMP baru ditandatangani sebagian para pihak dan masih terdapat permasalahan batas bagian barat dengan HGU PT Mekarsari Alam Lestari yang masuk dalam areal PT RMP 500 m sehingga pendamping dari PT MAL belum setuju BAP namun terdapat upaya dari auditee untuk menyelesaikan permasalahan pada pelaksanaan tata batas secara terus menerus. Berdasarkan Hasil dari overlay antara Peta Lampiran SK IUPHHK-HTI No. SK.65/MENHUT-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 dengan peta kawasan hutan dan konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di provinsi Riau, skala 1 : 500.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK Menteri Kehutanan Nomor : 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau) menunjukan bahwa terdapat perubahan kawasan pada areal kerja IUPHHK-HTI PT RMP dan terdapat perubahan perencanaan yang dituangkan dalam Revisi RKUPHHK PT RMP Periode 2009-2018 yang telah disahkan Menteri Kehutanan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.66/VIBUHT/2014 tanggal 19 Desember 2014. Pada tahun 2016 terdapat perubahan fungsi kawasan di Provinsi Riau sesuai dengan SK MENLHK SK 393/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.0/ 5/ 2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang perubahan atas 314/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/ 4/ 2016 tanggal 23 Mei 2016 namun tidak merubah fungsi kawasan PT RMP, dengan demikian verifier ini masuk kategori diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (Not Applicable). Di areal kerja Auditee terdapat penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan, berupa overlap batas HGU PT MAL, Jalan Pemda yang menghubungkan Jalan Lintas Timur Sumatera-Kecamatan Teluk Meranti-Pulau Muda Kabupaten Pelalawan, dan klaim lahan sebesar 80 Ha dan sudah ada upaya auditee dalam mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor Halaman 4 dari 17
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi kehutanan kepada instansi yang berwenang serta upaya untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHKHTI
BAIK
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan
SEDANG
EQI-F102.1.1/20160530
Auditee telah memiliki dokumen visi dan misi yang ditetapkan Direktur PT RMP Nomor : 022/RMP/PKUI/2016 tanggal 04 Januari 2016 dan telah memperhatikan kerangka pengelolaan hutan lestari, karena telah mencakup aspek kelestarian produksi, aspek kelestarian ekologi (lingkungan), maupun aspek kelestarian sosial. Auditee telah melakukan sosialisasi visi misi kepada karyawan dan masyarakat setempat yang dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan sosialisasi yaitu pada tanggal 14 Januari 2016 kepada karyawan dan pada tanggal 16 Januari 2016 serta 13 Desember 2016 kepada masyarakat. Auditee telah melakukan implementasi PHL tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL, yang dapat diketahui dari belum memiliki izin tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 serta belum tersedianya oil catcher, masih terdapat permasalahan tata batas dengan HGU PT Mekarsari Alam Lestari dan rendahnya implementasi CD/ CSR dalam bidang peningkatan ekonomi masyarakat. Keberadaan Ganis PHPL PT RMP Tahun 2016 belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.54/ Menhut-II/ 2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis PHPL Pada Tahun 2016, kebutuhan Ganis yang dimiliki Auditee belum sesuai dengan ketentuan DierjenHut P.16/PHPL-IPHH/2015 Tanggal 24 November 2015 yaitu belum memiliki satu orang Ganis Kurpet dan Ganis Nenhut. Dalam upaya pemenuhan Ganis, Auditee sudah melakukan upaya pemenuhan pada tahun 2017 dengan melakukan peminjaman Ganis Kurpet dan Nenhut kepada perusahaan yang berada satu group PT Panca Eka Byna Pylwood Industry dan sudah mendapat pengesahan dari BPHP Wil.III Provinsi Riau melalui surat rekomendasi BPHP tanggal 11 Januari 2017 yang berlaku selama 6 bulan dari dikeluarkan surat tugas dari masing-masing perusahaan: a. surat penugasan Ganis Kurpet dari PT Ekawana Lestaridharma No. 006/ EL-PKU/ I/ 2017 tanggal 05 Januari 2017 b. surat penugasan Ganis Nenhut dari PT Seraya Sumber Lestari No. 267/ SSL/ PKU-XII/ 2016 tanggal 30 Desember 2016. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT RMP pada Tahun 2016 adalah 60 % dari rencana sesuai kebutuhan. Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh PT RMP telah tersedia lengkap dan telah memenuhi kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (2) UndangUndang No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
Halaman 5 dari 17
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK
BAIK
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).
BAIK
EQI-F102.1.1/20160530
Struktur Organisasi dan Job Deskription PT RMP diberlakukan berdasarkan pengesahan direktur PT RMP tanggal 02 Januari 2017 dan terdapat struktur organisasi serta Job Deskription PT DKS sebagai Mitra Kerja dalam pengelolaan HTI dengan PT RMP yang disahkan oleh PT DKS tanggal 01 Desember 2016. Struktur organisasi PT RMP dan PT DKS sudah digabungkan dalam satu struktur organisasi sesuai dengan perjanjian kerjasama pada tanggal 03 April 2007 dan sudah sesuai dengan kerangka PHPL yang menangani aspek produksi, ekologi dan sosial. Auditee memiliki perangkat SIM, dan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM. Auditee telah memiliki Organisasi Satuan Pengawas Internal yang disahkan oleh Direktur PT RMP 002/SK/RMP/PKU-I/2017 Tanggal 04 Januari 2017 dan operasional SPI diatur berdasarkan SOP-SPI-001, namun kegiatan Internal Audit/ SPI belum berjalan efektif karena tidak ada pedoman tata waktu pelaksanaan SPI/ audit internal sehingga pelaksanaan SPI masih belum jelas dibedakan dengan kegiatan operasional PT RMP dan tidak ada kegiatan administrasi yang membuat laporan hasil audit, laporan monitoring, dan laporan hasil evaluasi. terdapat tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi masih berfokus pada kegiatan operasional di lapangan dan dokumentasi pelaksanaan audit internal berupa laporan hasil audit, hasil monitoring dan evaluasi audit belum tersedia sehingga Auditee baru melakukan sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan. Auditee telah melakukan sosialisasi RKT tahun 2015/2016 dan RKT Tahun 2016/2017 yang dilakukan bersamaan dengan sosialisasi tata batas, keberadaan kawasan lindung, program CD/CSR, karlahut yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara sosialisasi dan persetujuan kegiatan operasional RKT tahun 2015/2016 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2016 dan persetujuan kegiatan operasional RKT tahun 2016/2017 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2016. Auditee telah mendapatkan persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak yang berbatasan dengan areal kerja Auditee, yang dibuktikan dengan persetujuan BATB dan sosialisasi tata batas. Auditee telah melakukan sosialisasi proses dan pelaksanaan CSR/CD kepada masyarakat yang terkena dampak RKT 2015/2016 dan RKT 2016/207 yaitu Desa Petodaan yang terdokumentasi pada berita acara sosialisi CD/ CSR pada tanggal 16 Januari dan 13 Desember 2016. Auditee telah melakukan sosialisasi dan persetujuan penetapan keberadaan dan batas-batas kawasan lindung kepada masyarat yang terkena dampak RKT 2016 yaitu Kampung Naga yang dibuktikan dengan
Halaman 6 dari 17
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Berita Acara sosialisasi dan persetujuan pada tanggal 5 Januari 2016.
2. Produksi 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan
EQI-F102.1.1/20160530
SEDANG
BAIK
BAIK
PT RMP telah memiliki dokumen Rencana Jangka Panjang (Management Plan) berupa Dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) jangka waktu 10 Tahun Periode 2009 – 2018 yang disahkan oleh Departemen Kehutanan Nomor : SK. 66/VI-BUHT/2014 pada tanggal 19 Desember 2014. Penyusunan RKU tersebut telah mempertimbangkan hasil Deliniasi Mikro, dan tidak mendapatkan peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
PT RMP telah melaksanakan penataan areal kerja dilapangan yaitu blok RKT 2015/2016, blok RKT 2016/2017 dan compartemen/ petak. Berdasarkan penyandingan peta penataan areal kerja blok RKT 2015/2016 dan RKT 2016/2017 dengan peta Revisi RKUPHHK-HTI periode tahun 2009 s/d 2018 diketahui bahwa hanya sebagian blok dan compartemen yang sesuai antara RKT dan RKU (> 50%) yaitu 67,57%.
Penandaan batas areal tanaman pokok yang telah tertanam Acasia crassicarpa dapat dikenali dengan baik di lapangan, yaitu berupa kanal/jalan dan patok tanaman pokok dengan realisasi 100%, sedangkan penandaan batas dan pemeliharaan batas tanaman unggulan dan kehidupan belum terealisasi seluruhnya.
Tipe Ekosistem IUPHHK-HTI PT RMP hanyalah satu tipe ekositem yaitu ekosistem hutan rawa gambut dan Auditee telah memiliki data potensi tegakan 5 tahun terakhir hasil inventarisasi hutan dengan intensitas sampling 1% yang dilengkapi peta sebaran pohon, jalur survey dan lokasi plot sampel.
PT RMP telah melaksanakan pengukuran riap dalam plot PSP dan memiliki data pengukuran riap tegakan untuk tahun 2010 s/d 2016 yang dituangkan dalam laporan Permanen Sample Plot Development RPF/PLG-1041-PR dan telah dianalisa dalam dokumen Summary PSP.
Auditee telah melakukan analisis riap dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu MAI sebesar 26,33 m3/ha/thn, namun belum memanfaatkannya hasilnya untuk perhitungan Jatah Tebangan Tahunan (JTT). Hasil analisa riap tersebut belum disampaikan kepada Instansi terkait khususnya ke Balitbang Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
PT RMP telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur meliputi kegiatan penataan areal kerja, inventarisasi hutan tanaman, pembukaan wilayah hutan, pengadaan bibit, penyiap- an lahan, penananam, pemeliharaan dan pemanenan yang telah disahkan oleh Direktur PT RMP dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
Terdapat implementasi SOP tahapan sistem silvikultur PT RMP namun demikian berdasarkan pengamatan lapangan : Implementasi untuk kegiatan penataan areal kerja, patok pal batas compartemen berupa kayu belum sesuai SOP Perencanaan dan status tata ruang hutan tanaman. Implementasi untuk kegiatan penanaman, jumlah jalur yang ditanami diantara jalur ekstraksi atau jumlah baris tanaman setiap gawangan belum sesuai SOP Penanaman.
Terdapat potensi tegakan tanaman pada PT RMP Tahun 2016
Halaman 7 dari 17
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m3 /Ha) yaitu 145,30 m3/Ha.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia
EQI-F102.1.1/20160530
BAIK
BAIK
SEDANG
Terdapat permudaan tanaman pada PT RMP tahun 2016 dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 90% dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan) yaitu 93,09%.
Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan Nomor SOP-NEN-009 yang sesuai dengan karakteristik areal PT RMP yaitu hutan rawa gambut.
Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil di lokasi tebangan PT RMP RKT 2016/2017.
Berdasarkan pengukuran plot RWA di lokasi compartemen tebangan hutan tanaman PT RMP RKT tahun 2015/2016 dihasilkan faktor eksploitasi ≥ 0,70 yaitu sebesar 98,83% atau 0,99.
Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yaitu RKT 2015/2016 dan RKT 2016/2017 yang disusun berdasarkan revisi RKU PT RMP Periode Tahun 2009 2018 dan disahkan oleh pejabat yang berwenang (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau).
Terdapat peta kerja PT RMP RKT 2015/2016 dan RKT 2016/2017 sesuai peta kerja revisi RKU PT RMP Periode tahun 2009-2018 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang meng- gambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen /dimanfaatkan/ ditanam/ dipeli- hara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara (realisasi 100%) beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (realisasi 117%).
Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis PT RMP RKT 2015/2016 adalah kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan yaitu 61,58%, pada lokasi yang sesuai dengan RKT 2015/2016 yang disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau serta realisasi luas tebangan tidak melebihi luas yang direncanakan yaitu 72,99%.
Hasil analisa kesehatan finansial PT RMP tahun 2015 diperoleh bahwa Likuiditas > 150% yaitu 232%, Solvabilitas < 100% yaitu 45%, Rentabilitas : positif yaitu 9%, dan catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian.
Realisasi alokasi dana untuk seluruh tahapan pembangunan HTI PT RMP Tahun 2016 adalah > 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya (rencana).
Proporsi alokasi dana untuk seluruh tahapan pembangunan HTI PT RMP tahun 2016 rata-rata sebesar 167,98% atau perbedaan lebih dari 50%, dengan demikian alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional.
Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu, sehingga perbandingan realisasi luas penanaman tanaman pokok dibandingkan luas pemanenan di RKT 2015/2016 sebesar 88,76%.
Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan yaitu realisasi biaya kegiatan penanaman oleh PT RMP tahun 2016 sebesar 96,71% atau lebih dari 80% untuk penanaman tanaman pokok tapi belum seluruhnya, namun penanaman tanaman kehidupan dan tanaman unggulan tidak dilakukan.
Halaman 8 dari 17
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Realisasi penanaman PT RMP tahun 2016 (RKT 2015/2016) adalah tanaman pokok sebesar 64,80%, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan sebesar 0,00%.
3. Ekologi 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan
BAIK
PT RMP telah mengalokasikan kawasan dilindungi dengan luasan sesuai dengan dokumen perencanaan sebesar 1.930 Ha atau sebesar 24,03 % dari luas konsesi. Hasil verifikasi diperoleh kesesuaian kondisi biofisik kawasan lindung. PT RMP telah melakukan penataan batas Kawasan lindung di lapangan mencapai + 52.469 m atau 89,5 % % dari yang seharusnya. Kondisi kawasan dilindungi PT RMP yang masih berhutan mencakup seluas 1.785 Ha atau setara dengan 91,45% dari luas total kawasan lindung. PT RMP belum melakukan rehabilitasi pada Kawasan Lindung. Sebagian besar ( > 50%) para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung PT RMP. uan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/Land scaping/sesuai RKL/RPL PT RMP.
3.2. Perlindungan pengamanan hutan
dan
BAIK
Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan PT RMP tersedia 4 macam. Prosedur perlindungan dan pengamanan hutan ini mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sebagian besar sesuai dengan ketentuan dan berfungsi baik Hasil verifikasi lapangan terhadap sapras ini berfungsi dengan baik. PT RMP memiliki personil yang bertanggung jawab terhadap perlindungan hutan. Jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/ represif) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
BAIK
PT RMP memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan sebanyak 11 macam. Prosedur ini mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. PT RMP memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll). Hasil verifikasi sarana ini berfungsi dengan baik. PT RMP telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Personil yang tersedia dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai sesuai ketentuan. Tersedia dokumen pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (RKL PT RMP 2008). Terdapat implementasikan kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan ketentuan. Tersedia dokumen pemantauan dampak terhadap tanah dan air (RPL PT RMP) dan implementasikan kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai
EQI-F102.1.1/20160530
Halaman 9 dari 17
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi ketentuan. Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
BAIK
Tersedia prosedur identifikasiuntuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,jarang, terancam punah danendemik yang terdapat diareal pemegang izin. Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancampunah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic
SEDANG
Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik
SEDANG
Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat gangguanterhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik namun terdapat upaya penanggulangannya.
SEDANG
Auditee telah memiliki sebagian dokumen/ laporan tentang pola penguasaan dan pemanfatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki dokumen yang memuat mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan, namun mekanisme tersebut baru diketahui oleh para pihak. Auditee telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH yang legal, lengkap dan jelas. Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat.
4. Sosial 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
EQI-F102.1.1/20160530
Halaman 10 dari 17
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak mengenai batas areal kerjanya, dan masih ada konflik.
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
SEDANG
Auditee memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap. Auditee memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki laporan/dokumen terkait pelaksanan tanggung jawab social pemegang izin kepada masyarakat, termasuk ganti rugi, namun tidak lengkap karena tidak disertai dengan laporan moritoring pelaksanaan program CSR.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak
SEDANG
Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Auditee memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap. Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program kelola sosial, yang lengkap dan jelas. Auditiee telah memiliki bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap dan jelas.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik
SEDANG
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
SEDANG
Auditee memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang kurang memadai untuk mengelola konflik. Auditee memiliki dokumen/laporan penangan konflik, namun tidak lengkap dan kurang jelas. Auditee telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan. Auditee memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian di implementasikan. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan
EQI-F102.1.1/20160530
Halaman 11 dari 17
Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi karyawan dan baru sebagian diimplementasikan.
(5) Resume Hasil Verifikasi LK : Kriteria/Indikator
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. 1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).
MEMENUHI
Auditee memperoleh SK IUPHHK-HT berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.65/MENHUT-II/2007 Tanggal 23 Februari 2007 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT Rimba Mutiara Permai Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 8.030 (Delapan Ribu Tiga Puluh) Hektar Di Provinsi Riau. Hasil overlay dengan Peta Kawasan Hutan Dan Perairan sesuai Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 878/Menhut-ll/2014, tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 : 500.000 lokasi IUPHHK-HTI PT Rimba Mutiara Permai sudah sesuai dengan peruntukannya yaitu pada fungsi kawasan Hutan Produksi (HP).
1.1.1.b.
MEMENUHI
Auditee dapat membuktikan SPP IIUPHHK-HT PT RMP diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Pelalawan No. 522.1/PR/XII/2002/2035 tanggal 31 Desember 2002. Tarif IIUPHHK-HT sebesar Rp. 2.600,- /Ha dan luasan bersih 9.000 Ha sehingga besar iuran adalah Rp 23.400.000,00. dan telah dilakukan Pembayaran berdasarkan SPP IIUPHHKHT PT RMP melalui Bank Mandiri tanggal 21 Februari 2003 sebesar Rp 23.400.000,00 dibayarkan kepada Bendaharawan Umum Negara Iuaran HPH dan IHH No. 508. 000. 014 pada Bank Indonesia Thamrin Jakarta. Sehingga diketahui bahwa, jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan SPP yang diterbitkan.
MEMENUHI
Areal kerja IUPHHK-HT PT RMP terdapat overlap dengan Perkebunan PT Mekarsari Alam Lestari (PT MAL) berdasarkan SK Menhut No. 879/Kpts-II/99 Tanggal 14 Oktober 1999 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk Perkebunan PT Mekarsari Alam Lestari Di dalam areal PT RMP terdapat jalan milik Pemda Kabupaten Pelalawan sepanjang ± 4,5 Km dengan lebar ± 15 M.
Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
EQI-F102.1.1/20160530
Halaman 12 dari 17
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1) Dokumen RKU PHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 2) Dokumen RKT/ RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. 3) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.
MEMENUHI
2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan.
MEMENUHI
2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan
MEMENUHI
1) Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT 2016 serta 2017 beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. 2) Auditee telah memiliki peta lokasi tidak boleh ditebang. Areal yang tidak boleh ditebang berdasarkan SK Direktur Utama PT RMP, berupa Buffer Zone, Kawasan Lindung Gambut >3 M, KPPN dan KPSL. Hasil verifikasi diketahui bahwa untuk RKTUPHHK-HTI tahun 2016/2017 blok RKT berbatasan dengan Buffer Zone Suaka Marga Satwa kerumutan dan Kawasan Lindung (KL/Konversi). Dalam peta RKT 2016/2017 ditandai dengan warna merah dan hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa telah dilakukan kegiatan penandaan batas berupa patok dengan cat warna merah (ujung) putih (bawah) dan pemasangan papan nama Kawasan lindung beserta papan himbauan dan larangan 3) Blok dan Petak tebangan yang tercantum dalam peta lampiran dokumen RKT 2015/2016 dan RKT 2016/2017 telah disahkan dan disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau dengan tanda berupa cap atau stempel pada kolom pengesahan peta RKT. Hasil pemeriksaan di lapangan penempatan lokasi Blok dan Petak/compartement telah sesuai dengan lokasi yang terdapat dalam peta lampiran dokumen RKTUPHHK-HTI PT RMP..
K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku 2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya.
EQI-F102.1.1/20160530
MEMENUHI
1. Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.96/VI-BPHT/2009 Tanggal 27 Maret 2009 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun Periode 2009-2018 an. PT RIMBA MUTIARA PERMAI. 2. Selanjutnya RKUPHHK HTI direvisi dan telah disahkan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.66/VIBUHT/2014 Tanggal 19 Dsember 2014 tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun Periode 2009-2018 an. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI di Provinsi Riau yang dilengkapi dengan skala 1:50.000.
Halaman 13 dari 17
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
NOT APPLICABLE
Diverifikasi namun tidak dapat diterapkan
K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
MEMENUHI
1. Dokumen LP-KHP tersedia lengkap dan absah serta telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. 2. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dokumen LP-KHP telah sesuai dengan dokumen buku ukur, dan sementara uji petik kayu tidak dapat dilakukan karena stock kayu di TPn maupun di TPK telah diangkut ke Mill. Dan untuk nomor batang tidak dapat ditemukan di lapangan karena auditee menerapkan sistem silvikultur THPB.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.
MEMENUHI
Hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa, Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen SKSHHK sebagai dokumen penyerta kayu dari mulai TPK Hutan – TPK Antara samapai dengan Industri. Dan hasil verifikasi antara LMKB dengan jumlah lembaran dan volume kayu yang diangkut telah sesuai.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA Verifier 3.1.3.a. Tandatanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa
NOT APPLICABLE
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.
NOT APPLICABLE
Dilakukan verifikasi akan tetapi tidak dapat diterapkan , karena auditee adalah pemegang IUPHHK-HTI yang melakukan sistem silvikultur THPB sehingga tidak melakukan penandaan pada bontos kayu sehingga verifier ini masuk kategori Not Applicable (NA)
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.
EQI-F102.1.1/20160530
MEMENUHI
Hasil verifikasi diketahui bahwa, Auditee dapat menunjukkan dokumen angkutan kayu bulat kecil dari TPK Hutan – TPK Antara – Mill PT RAPP berupa dokumen SKSHHK yang telah disahkan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh direksi berdasarkan SK penerbit SKSHHK dari masing-masing titik simpul yaitu TPK Hutan dan TPK Antara dan masing-masing
Halaman 14 dari 17
petugas memiliki nomor register dan contoh tandatangan, dan diketahui bahwa petugas penerbit SKSHHK masih berlaku samapai dengan 17 Februari 2019. K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.
MEMENUHI
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH
MEMENUHI
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
MEMENUHI
Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. Pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen PKAPT
NOT APPLICABLE
Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee tidak melakukan pengiriman kayu antar pulau dan tidak mempunyai dokumen PKAPT, sehingga verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel (NA)
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal
MEMENUHI
Auditee telah dapat menunjukkan dokumen identitas kapal yang digunakan untuk pengangkutan kayu dari TPK Antara menuju tujuan Industri PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) berupa Surat Izin Olah Gerak dari Dishubkominfo Atas Nama Kapal Senangin – 2 yang berbendera Indonesia.
K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier 3.4.1. Tanda VLegal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
MEMENUHI
Auditee telah melakukan penggunaan tanda V-Legal yang dicantumkan dalam dokumen angkutan kayu SKSHHK baik dari TPK Hutan ke TPK Antara dan TPK Antara ke PT RAPP
K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL EQI-F102.1.1/20160530
MEMENUHI
Penyusunan Laporan AMDAL atas nama IUPHHK-HTI PT RMP Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau berdasarkan Izin Prinsip Surat Bupati Pelalawan Nomor 522.21/DISHUT-PR/10/IX/
Halaman 15 dari 17
meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
2001/08 tanggal 08 September 2001 seluas ± 9.000 Ha terletak di kelompok Hutan Gaung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan telah disahkan dan disetujui Surat persetujuan dari Kepala BAPEDALDA Kabupaten Pelalawan selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Kabupaten Pelalawan (Bambang Pudji Suroto/ Pembina NIP 710 000 864) Nomor 03/Tahun/2003 Tanggal 06 Januari 2003.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial 4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.
MEMENUHI
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.
MEMENUHI
1) Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan. 2) Tersedia Laporan RKL/RPL yang telah disampaikan kepada Instansi terkait. 3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 Verifier 5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.
MEMENUHI
Verifier 5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3.
MEMENUHI
Verifier 5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.
MEMENUHI
1) Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. 2) Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. 3) Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
MEMENUHI
Auditee telah memiliki surat pernyataan diatas materai Nomor 101/RMP/PKU-X/2012 Tanggal 02 Oktober 2012 Tentang Kebebasan, Berkumpul, dan Berserikat bagi karyawan PT Rimba Mutiara Permai, yang ditandatangani oleh S. Erwin yang menjabat sebagai Direktur Utama PT RMP. Wawancara dengan karyawan didapat informasi bahwa hakhak karyawan telah dipenuhi dan diberikan fasilitas yang memadai.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.
MEMENUHI
Auditee telah mempunyai dokumen Peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.560/DTKTHS/PP/2016/ 006 Tanggal 20 Januari 2016 Tentang Pendaftaran Peraturan Perusahaan PT Rimba Mutiara Permai. Masa berlaku SK tersebut mulai Tanggal 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017. Begitu juga untuk mitra pelaksana telah memiliki PP tersendiri yang telah disahkan berdasarkan Keputusan 560/DTKT-HS/PP/2015/103 tanggal 30 Desember 2015
EQI-F102.1.1/20160530
Halaman 16 dari 17
tentang Pendaftaran Peraturan Perusahaan PT DKS, PP berlaku mulai dari 01 Desember 2015 sampai dengan 31 November 2017 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur
EQI-F102.1.1/20160530
MEMENUHI
PT Rimba Mutiara Permai dan Mitra Kerja (PT DKS) tidak mempekerjakan anak dibawah umur.
Halaman 17 dari 17
