Policy Brief TR 2016 02
Kebijakan Percepatan Pembangun Industri Perikanan Nasional Nazla Mariza, M.A.; Bambang Wicaksono, M.Si.; Joanna Octavia, M.Sc.
Ringkasan Industri perikanan nasional Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat signifikan di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sejak tahun 2014. Namun, industri tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan dari segi ekonomi maupun tata kelola, seperti tingkat produksi yang belum maksimal, ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai, ekspor yang masih didominasi oleh bahan baku, serta tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Ringkasan kebijakan ini merekomendasikan agar kelanjutan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2016 menitikberatkan peninjauan atas kebijakan terkait industri perikanan lintas lembaga, diperkuatnya sistem rantai dingin, reformasi pelayanan usaha yang ramah investasi, dan mendorong investasi yang berkelanjutan.
Kondisi Perikanan Saat Ini Dengan luas laut yang mencapai 70% dari total
yakni: (1) meningkatkan kesejahteraan nelayan,
luas wilayah indonesia, ternyata kontribusi sektor
pembudidaya,
kelautan
perikanan; (2) menyerap tenaga kerja; dan
dan
perikanan
terhadap
domestik bruto masih kurang dari 3%.
produk Padahal,
Terdapat
sektor yang
diinstruksikan
pertumbuhan pariwisata. Instruksi
ekonomi
Oleh
meningkatkan negara
karena itu,
Presiden
setelah keberadaan
(Inpres) Nomor 7 Tahun
lintas
tujuh
langkah
Presiden
kementerian,
dilaksanakan
Perikanan Nasional menjadi titik
menginstruksikan
Secara
kepada
dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju,
termasuk
kuat,
perundang-undangan
kepentingan
nasional.
Kebijakan ini memiliki 3 (tiga) tujuan mendasar,
kepada
25
hasil
yang pejabat
pemerintah
Menteri
terkoordinasi khusus,
13
pemerintah guna mewujudkan sektor kelautan berbasis
percepatan
lembaga,
secara
terintegrasi.
dan
pemasar
daerah dan institusi penegakan hukum untuk
2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri tolak upaya
dan
(3) meningkatkan devisa negara.
industri perikanan sangat diharapkan menjadi mampu
pengolah,
Presiden
langkah
Kelautan
percepatan
dan
Perikanan,
mengevaluasi yang
dan
peraturan menghambat
pengembangan perikanan tangkap,
Center for Public Policy Transformation Workshop : Jl. Cipaku V No. 24, Petogogan, Kebayoran Baru Jakarta 12170. Indonesia Office : Perkantoran Fatmawati Mas Blok I/118 Jl. Fatmawati Raya No. 20 Jakarta 12430. Indonesia Phone (021) 2702401 / 72793779 I Fax. (021) 7209946 I www.transformasi.org I email :
[email protected]
1
Secara khusus, Presiden menginstruksikan 13
masih menerapkan teknologi sederhana, serta
langkah percepatan kepada Menteri Kelautan dan
97,5% pengolah ikan merupakan usaha mikro
Perikanan, termasuk mengevaluasi peraturan
kecil. Sebagai ilustrasi, jumlah Unit Pengolahan
perundang-undangan
Ikan (UPI)
pengembangan
yang
perikanan
menghambat
tangkap, budidaya,
saat
ini
sebanyak
61.601 unit,
meliputi UPI skala usaha besar sebanyak 718
pengolahan, pemasaran dalam negeri, ekspor
unit (1%), dan UPI
hasil perikanan, dan tambak garam nasional;
60.426 unit (99%). Total omzet per tahun UPI
serta menyusun peta jalan (road map) industri
mencapai Rp. 300 juta Rp. 3 milyar (UPI skala
perikanan nasional.
kecil), kemudian UPI skala menengah (Rp. 3 50
Untuk menjawab instruksi tersebut, Kementerian
milyar),
dan
skala
UPI
UMKM
skala
sebanyak
usaha
besar
mencapai lebih dari Rp. 50 milyar (KKP, 2016).
Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan kenaikan nilai ekspor sebesar 11,79% per tahun,
Komposisi Unit Pengolahan Ikan (UPI)
serta peningkatan volume produk olahan sebesar 4,85%
per
tahun.
Dalam
mencapai
UPI Skala Besar 718*
target
tersebut, KKP menyasar 3 hal yaitu, 1) Perluasan
1%
Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro, kecil dan menengah;
2)
Optimalisasi
kapasitas
terpasang industri perikanan; dan 3) Perluasan industri perikanan.
Permasalahan dan Tantangan Setidaknya terdapat 4 (empat) permasalahan dan
99 %
tantangan kebijakan industri perikanan nasional, yakni:
UPI Skala UMKM 60.883** * Berdasarkan SKP 2015 * * Data Statistik BPS 2015
Sumber: KKP, 2016
Pertama, masih rendahnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi. Kondisi ini sebagai
Selain UPI yang didominasi oleh usaha skala
akibat dari masih dominannya skala usaha UMKM
UMKM, utilisasi industri pengolahan ikan juga
yang berkecimpung dalam industri perikanan.
tergolong belum optimal. Menurut data KKP
Misalnya, menurut data KKP (2016) sebanyak
(2016), pada tahun 2015, kapasitas produksi
88% usaha perikanan tangkap dioperasikan
industri pengolahan ikan skala besar mencapai
dengan perahu tanpa motor, motor tempel, dan
2,49 juta ton/tahun, namun volume produksi
kapal motor dibawah 30 GT. Kemudian, sebanyak
yang
54,3% rumah tangga pembudidaya mengusa
ton/tahun.
dihasilkan
baru
mencapai
1,80
juta
hakan lahan 0,1 ha, dan 83,5% budidaya tambak
2
Policy Brief TR 2016 02 Demikian
pula
pengolahan
kinerja
ikan
produksi
skala
mikro,
industri
kecil,
dan
menengah baru mampu mencapai volume produksi sebesar 3.742.401 total
bahan
ton/tahun
dari
baku sebanyak 5.207.000
ton/tahun.
Kebutuhan dan Ketersediaan Cold Storage 600 515
500 400 300 220
Kedua,
aksesibilitas
infrastruktur
masih
Permasalahan produksi
serta
ini
yang
ketersediaan
belum
memadai.
disebabkan
oleh
sebagian besar
mencukupi
rantai
dingin,
117
118
100
terletak
di
listrik
61
11
Sumatera
Bali & Kalimantan Nusa Tenggara
Jawa
68
31
4
0
Sulawesi
14
Maluku & Papua
Ketersediaan (ribu ton)
Kebutuhan (ribu ton)
untuk pemenuhan sistem
seperti
84
23
lokasi
daerah terpencil. Penyediaan kebutuhan secara
200
cold storage, air blast
Sumber: KKP, 2016
freezer, contact plate, ice flake machine, dan lain-lain. sebagai alat untuk menjaga mutu ikan
Rendahnya
yang memerlukan daya listrik yang relatif tinggi
infrastruktur yang belum memadai, mengakibat
masih belum bisa dijamin sepenuhnya
oleh
kan biaya logistik yang tinggi. Sistem logistik
pemerintah. Selain itu, ketersediaanlahan yang
nasional masih belum mampu menghubungkan
jelas dan sah untuk pembangunan kawasan
antara sentra-sentra produksi perikanan dengan
industri ini masih terbatas.
pasar secara efisien dan efektif. Kondisi ini
Dilihat dari alur sistem logistik ikan nasional,
semakin
yakni
sarana angkut
mulai
dari
pengadaan,
penyimpanan,
aksesibilitas,
diperparah baik
ketersediaan
dengan di
terbatasnya
darat
maupun
laut,
kebutuhan cold storage masih menjadi tantangan
serta terbatasnya sarana sistem rantai dingin
terbesar. Pada tahun 2015, ketersediaannya baru
pada sarana angkut. Sehingga, jaminan mutu
mencapai
dan
padahal
keamanan,
darat
laut,
serta angkut
ton/tahun,
di
maupun
transportasi, dan distribusi, ketersediaan dan
200.000
baik
serta
ketelusuran,
dan
kebutuhannya mencapai 1,32 juta ton/tahun,
keberlanjutan bahan baku industri masih rendah.
dan
2017
Kesulitan
mengakses
Jawa
perikanan
juga
1,7
juta ton/tahun
mendatang.
tahun
Sebagai perbandingan,
kebutuhannya namun
di
baru
mencapai 515.000 tersedia
sebanyak
di
ton/tahun, 118.000
infrastruktur
mengakibatkan
industri
ketimpangan
konsumsi produk perikanan secara nasional, serta menyebabkan
harga
komoditas
produk
ton/tahun. Demikian pula di wilayah Maluku dan
perikanan secara keseluruhan menjadi belum
Papua,
kompetitif di pasar domestik.
dari
ton/tahun,
kebutuhan
baru
tersedia
mencapai 68.000 sebanyak 14.000
tersebut
ketidaksesuaian
tinggal
di
pulau Jawa, yang terletak jauh dengan lokasi
ton/tahun (KKP, 2016).
Data
Sekitar 60% penduduk Indonesia
adanya
produksi di timur Indonesia. Menurut data KSP
antara pasokan bahan baku
(2016), konsumsi produk perikanan di pulau Jawa
menunjukkan
dengan industri dan pasar. Selain itu, sekitar
hanya mencapai 26,2 kg perkapita
53% produksi berada di wilayah timur Indonesia,
tahunnya,
dibandingkan
sedangkan 67% usaha pengolahan berada di
Indonesia yang mencapai 40-50 kg
barat Indonesia (Kantor Staf Presiden, 2016).
per tahunnya.
per
dengan wilayah timur per kapita
3
Sebaran Unit Pengolahan Ikan (UPI)
Dengan
Persyaratan
di
Bidang
Penanaman
Modal. Regulasi ini mengatur usaha perikanan tangkap
yang
dilarang
(negative
list)
bagi
penanaman modal asing. Modal asing didorong untuk mengembangkan industri pengolahan ikan yang diharapkan
dapat
industri perikanan >5.000 Units 1.000 - 5.000 Units <1.000 Units
Sumber: KKP: 2016
saing
mendukung
nasional
dan mampu
yang
menyerap
hilirisasi berdaya
tenaga
kerja
dalam jumlah yang besar. Keempat, kebijakan industri perikanan nasional
Ketiga, walaupun data nilai ekspor menunjuk
belum
kan adanya peningkatan dari tahun 2013 hingga
karena dipengaruhi oleh rendahnya kualitas tata
2015, pada saat ini ekspor perikanan masih
kelola
didominasi
Permasalahan
industri perikanan nasional memerlukan adanya
ekspor dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti
sinergi dan koordinasi kebijakan antar kemente
adanya hambatan tarif dan non-tarif yang makin
rian/lembaga
ketat, terutama
kementerian/lembaga,
oleh
bahan
baku.
untuk
terbatasnya jumlah
produk
industri
dan
olahan,
diversifikasi
mampu
berkembang
kebijakan.
Percepatan
terkait.
maupun daerah,
sesuai
harapan
pembangunan
Sebanyak
baik
telah
di
25
tingkat
pusat
diidentifikasi
akan
produk olahan, serta regulasi terkait hilirisasi
berkontribusi
produk perikanan masih terbatas.
diperlukan untuk percepatan industri perikanan
Nilai Ekspor Perikanan Indonesia
pada
Tahun
2014
untuk
sinergi
koordinasi
antar
secara efektif
masih
kebijakan
umum, kebijakan perikanan di Indonesia saat ini
4.2
2013 2012
belum memiliki arah yang jelas dan kurang
3.9
sistematis guna mendukung percepatan industri
3.5
perikanan nasional. Belum tersedianya suatu
2.9 0
1
2
3
dan
mewujudkan
mendapatkan perhatian ekstra serius. Secara
4.6
2010
yang
merupakan suatu persoalan besar yang perlu
3.3
2011
upaya
nasional. Namun upaya kementerian/lembaga 2015
berbagai
peta jalan (road map) terkait upaya tersebut 4
5
Milyar US$
Sumber: KKP, 2015 (data tahun 2015 angka sementara hingga bulan Oktober 2015)
semakin menyulitkan bagi kementerian/lembaga terkait untuk mampu saling bersinergi secara efektif dan efisien. Contohnya, UU No. 17 Tahun 2008
tentang
Pelayaran,
dimana wewenang
Pemerintah saat ini telah mengeluarkan Perpres
untuk
menerbitkan
No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha
kapal perikanan berada di bawah Kementerian
yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka
Perhubungan.
perizinan
terkait ukuran
4
Policy Brief TR 2016 02
Sedangkan UU No. 31 Tahun 2004 tentang
perundang-undangan
Perikanan,
khususnya
memberikan wewenang pada perizinan
penangkap
ikan,
perikanan.
tingkat
pusat,
kementerian/lembaga,
untuk
maupun dengan peraturan di tingkat daerah;
terhadap kapal
(b) merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan
Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan
antar
di
terutama
izin
kapal
Perikanan tentang Usaha Perikanan Tangkap,
muncul
saat
terjadi
dan Usaha Pengolahan Ikan; (c) merevisi UU
manipulasi
Perikanan, terutama yang berkaitan dengan
Persoalan
praktik
maladministrasi
berupa
ukuran
kapal penangkap
ikan
sehingga
penegakan
(d)
hukum;
penyelesaian
berdampak terhadap maraknya praktik IUU
deregulasi paket kebijakan terkait perizinan
fishing
usaha perikanan tangkap dan kapal perikanan,
yang
mengancam
perikanan
serta penyelenggaraan pelayanan terpadu satu
berkelanjutan.
pintu di sektor kelautan dan perikanan; dan Rekomendasi Kebijakan
(e) meningkatkan kapasitas dan peran aktif
Efektivitas pelaksanaan Inpres No.7 Tahun
pemerintah
2016
Pembangunan
seperangkat regulasi teknis dan program yang
Industri Perikanan Nasional akan terwujud bila
mendukung percepatan pembangunan industri
pemerintah
perikanan dan memberdayakan nelayan.
tentang
sumber
Percepatan
mampu
daya,
mengkonsolidasikan
terutama
terkait
provinsi
dalam
menyusun
regulasi,
finansial, SDM, informasi dan teknologi untuk
2. Memperkuat Sistem Rantai Dingin
melakukan 6 (enam) kegiatan strategis, yakni:
Sentra industri perikanan modern yang akan
(1)
perbaikan
dikembangkan
penataan
keberadaan sistem rantai dingin yang mampu
peningkatan
distribusi
produksi;
dan
logistik;
(2) (3)
harus
didukung
pengelolaan ruang laut; (4) penyediaan sarana
berkontribusi
dan prasarana; (5) pengembangan kompetensi
perikanan nasional. Langkah-langkah untuk
SDM dan inovasi iptek; dan (6) perbaikan
mewujudkan hal tersebut antara lain melalui;
kualitas pelayanan perizinan.
(a) pemberian kemudahan akses bagi para
Untuk melakukan upaya-upaya di atas, ada 4
nelayan untuk memperoleh es dan air bersih;
(empat) opsi kebijakan yang dapat dilakukan
(b)
oleh pemerintah, yaitu :
dibutuhkan oleh industri perikanan, seperti Unit
terhadap
dengan
penyediaan Pengolahan
percepatan
sarana Ikan
industri
prasarana
(UPI),
yang
listrik,
cold
1. Peninjauan Kebijakan
storage,
Evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai
perumahan,
regulasi, seperti UU, PP, Perpres, atau Permen,
transportasi ikan berpendingin. Hal ini dapat
perlu
dicapai
dilakukan
hambatan
guna
kebijakan
menggagalkan
menghilangkan
yang
upaya
pembangunan
industri
berpotensi percepatan
perikanan
nasional.
akses
jalan
ke
telekomunikasi,
melalui
sinergi
pelabuhan, dan
kebijakan
sarana antara
kementerian dengan pemerintah daerah dalam penyediaan
sarana
mendukung
kegiatan
prasarana industri
yang
perikanan,
Fokus evaluasi kebijakan terutama diarahkan
seperti listrik, air bersih, cold storage, dan lain
pada:
sebagainya.
(a)
harmonisasi
menghilangkan
tumpang
regulasi, tindih
yakni
peraturan
5
3. Reformasi Pelayanan Usaha yang Ramah
bagi UMKM perikanan, agar dapat memperoleh
Investasi
fasilitas permodalan usaha yang berkelanjutan.
Salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh
Dukungan
industri
prosedur
dikembangkan melalui pengembangan skema
pelayanan perizinan usaha yang dianggap ruwet
program JARING dengan pihak OJK (Otoritas
sehingga menghambat investasi. Oleh karena
Jasa
itu,
bidang
membuat dan menyosialisasikan pedoman teknis
dilakukan
tentang investasi yang berkelanjutan, bekerja
perikanan
reformasi
perizinan
nasional
pelayanan
usaha
adalah
publik
perikanan
di
perlu
melalui strategi berikut: (1)
penyusunan
dan
pembiayaan
Keuangan).
perlu
Pemerintah
juga
terus
dapat
sama dengan pelaku industri, penyedia jasa penerapan
standar
keuangan, pemerintah daerah, dan pemangku
pelayanan sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2009
kepentingan lainnya. Selain itu, perlu adanya
tentang Pelayanan Publik. Keberadaan standar
insentif
pelayanan ini akan mengurangi secara sistematis
menjalankan usahanya secara produktif dan
praktik-praktik pemberian pelayanan yang tidak
bertanggung jawab.
bagi
pelaku
usaha
perikanan
yang
berkepastian, baik menyangkut biaya, waktu penyelesaian, prosedur, persyaratan, maupun cara melayani; (2)
optimalisasi
fungsi
BUMDes
dimana
keberadaan BUMDes sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dimanfaatkan
Tim Penulis: Nazla Mariza, M.A., Direktur Program, Pusat Transformasi Kebijakan Publik
sebagai buffer stock bagi penyediaan bahan baku
Bambang Wicaksono, M.Si., Penasihat Kebijakan, Pusat Transformasi Kebijakan Publik
industri perikanan nasional.
Joanna Octavia, M.Sc., Peneliti, Pusat Transformasi Kebijakan Publik
Dalam
hal
ini,
diperlukan
adanya
sinergi
kebijakan antar lembaga untuk memberdayakan potensi nelayan kecil dan kelompok usaha UMKM perikanan,
terutama
dari
segi
pembiayaan,
kompetensi, pendampingan teknis dan akses
Narasumber: Dr. M. Azbas Taurusman, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Institut Pertanian Bogor Dr. Tri Wiji Nurani, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Institut Pertanian Bogor
terhadap pasar. Hal ini sangat penting mengingat
Transformasi Roundtable Series “Pembiayaan Usaha Perikanan Berkelanjutan” 18 Oktober 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia
karakteristik usaha perikanan di Indonesia yang
Penerjemah dan Penyunting Bahasa:
sebagian besar dilakukan oleh segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (99% UPI).
Wicaksono Prayogie, B.Sc., Spesialis Ilmu Bahasa, Pusat Transformasi Kebijakan Publik
Produksi:
4. Mendorong Investasi yang Berkelanjutan
Buyung Yuliandri, Koordinator Program
Untuk mendukung kebijakan industri perikanan
Sumber Data:
yang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia
menguntungkan
berbagai
lapisan
masyarakat, pemerintah juga perlu memberikan
Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia
kemudahan akses bagi para nelayan, khususnya
Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia
6
