PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP III DAN IV

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP III DAN IV

Bali, 20 Oktober 2015

Pendahuluan

Tantangan Pembangunan Ekonomi

2

2

Bauran Kebijakan Fiskal, Moneter dan Regulasi Sektor Riil

1. Insentif 2. Subsidi 3. Pembiayaan

1. 2.

Koordinasi Regulasi

1. Suku Bunga 2. Uang Beredar

3

Paket Kebijakan Ekonomi

Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)

Kemudahan Perizinan Investasi dan Devisa Hasil Ekspor

Paket Kebijakan Ekonomi

Persoalan upah buruh, kredit usaha rakyat (KUR), hingga lembaga pembiayaan ekspor.

Kemudahan Usaha Jasa Keuangan, Pembiayaan Ekspor, dan Pengurangan Beban Usaha 4

Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III Menekan Biaya: Kemudahan Usaha Jasa Keuangan, Pembiayaan Ekspor, dan Pengurangan Beban Usaha

1. Paket Kebijakan OJK 1. Relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha, penitipan valuta asing dan pengelolaan (trust) bank  Merupakan stimulus, untuk mengelola valas, terkait pengelolaan valas hasil ekspor  Memperbanyak jumlah bank untuk mengelola valas sehingga tidak perlu menggunakan kantor bank asing yang ada di dalam negeri tapi bisa menggunakan bank dalam negeri.

2. Launching skema asuransi pertanian  Diterapkan untuk asuransi usaha tani padi (premi 80% dibayar oleh pemerintah sebagai subsidi dan 20% dibayar petani sehingga risiko kerugian petani bisa diminimalisir, dengan tujuan petani menjadi bankable

3. Revitalisasi industri modal ventura, dalam mendukung UMKM khususnya start up bisnis yang kadang-kadang sulit mendapatkan pendanaan perbankan terutama industri kreatif. 4. Pembentukan konsorsium berbasis ekspor dan ekonomi kreatif serta UMKM 5. Pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI)  Mengubah dasar peraturan operasional ini menjadi selayaknya perusahaan pembiayaan.

6. Implementasi “One Project Concept” terkait kualitas kredit perbankan  Bank wajib menetapkan kualitas aset yang sama untuk membiayai debitur baik satu atau lebih bank.. 6

2. Penurunan Harga BBM, Listrik Dan Gas  Daya Beli

Avtur

LPG 12 kg

Solar

Pertalite

Pertamax

 Avtur, LPG 12 kg, Pertamax, dan Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober 2015.  Solar turun Rp. 200/liter, menjadi Rp. 6.700 per liter. Penurunan harga BBM jenis solar juga akan berlaku untuk BBM jenis solar non-subsidi.  BBM jenis premium tetap. 7

3. Penurunan harga gas dan harga listrik  Daya Saing Harga Gas  Harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru ditetapkan sesuai dengan kemampuan daya beli industri pupuk, yakni sebesar US$ 7 mmbtu (Million British Thermal Unit).  Harga gas industri lainnya (petrokimia, keramik, dsb) diturunkan sesuai dengan kemampuan industri masing-masing, dengan melakukan efisiensi pada sistem distribusi gas serta pengurangan penerimaan negara atau PNBP gas tanpa mempengaruhi penerimaan yang menjadi bagian perusahaan gas Kontrak Kerja Sama. (efektif berlaku mulai 1 Januari 2016)

Harga Listrik  Penrunan Tarif listrik untuk pelanggan industri I3 dan I4 mengikuti turunnya harga minyak bumi (Automatic Tariff Adjustment).

 Diskon hingga 30% untuk pemakaian mulai 23:00 hingga 08:00  Penundaan pembayaran tagihan rekening listrik hingga 60% dari tagihan selama setahun dan melunasi 40% sisanya secara angsuran pada bulan ke-13, khusus untuk industri padat karya ketenagalistrikan rendah. 8

4. Perluasan penerima KUR dan Penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal

Perluasan wirausahawan penerima KUR a. Penurunan bunga KUR dari sekitar 22% menjadi 12% persen. b. Keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai, dapat menerima KUR untuk sektor usaha produktif.

Penyederhanaan izin pertanahan dalam kegiatan penanaman modal  Pemohon mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan (7 hari  3 jam);  Percepatan jangka Waktu pengurusan: • Hak Guna Usaha (HGU) dari 30 – 90 hari menjadi 20 hari (s/d 200 ha) atau 45 hari (> 200 ha) • Perpanjangan/pembaruan HGU dari 20 – 50 hari menjadi 7 hari (s/d 200 ha) atau 14 hari (> 200 ha) • Permohonan HGB/Hak Pakai dari 20 – 50 hari menjadi 20 hari (s/d 15 ha) atau 30 hari (>15 ha) • Perpanjangan/pembaruan HGB/Hak Pakai dari 20 – 50 hari menjadi 5 hari (s.d 15 ha) atau 7 hari (>15 ha) • Hak Atas Tanah dari 5 hari kerja -> 1 hari kerja • Penyelesaian pengaduan dari 5 hari kerja -> 2 hari kerja 9

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.

1. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum

Tambahan Pendapatan Pekerja

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja • Kesejahteraan pekerja tidak tergantung semata pada besaran upah yang diterima, • Melainkan juga fasilitas sosial negara yang membantu mengurangi pengeluaran hidup mereka

1.Memastikan pekerja/buruh tidak jatuh ke dalam upah murah 2.Memastikan upah buruh naik setiap tahun dengan besaran kenaikan yang terukur.

Pengurangan beban pengeluaran hidup 1.Memastikan perlindungan negara terhadap kebutuhan dasar pekerja dan masyarakat pada umumnya. 2.Kebijakan sosial seperti pendidikan, jaminan sosial via BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, perumahan buruh dan MBR, transportasi buruh dan transportasi massal

Kemudahan dalam memperoleh akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yg bisa diakses oleh pekerja dan korban PHK. 11

Dasar Pemikiran RPP Pengupahan Selama ini proses penetapan upah minimum diawali dari survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)  dibahas dalam sidang dewan pengupahan untuk ditetapkan menjadi nilai KHL  ditetapkan menjadi besaran nilai upah minimum. • Kecenderungan dalam proses pembahasan besaran upah minimum selalu menimbulkan polemik, akibat tidak adanya acuan baku dalam menetapkan nilai upah minimum, • Acuan yang digunakan adalah penafsiran pasal 88 ayat (4) bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. PP Pengupahan disusun untuk menjamin kepastian pengupahan, dan untuk memberikan perlindungan pengupahan secara menyeluruh kepada pekerja

Kebijakan dalam RPP Pengupahan: • Diarahkan untuk pencapaian penghasilan dan penghidupan yang layak • Penetapan formula perhitungan upah minimum, sehingga proses penetapan upah minimum akan berjalan secara sederhana, adil dan terproyeksi. 12

Langkah Kebijakan dalam Penyusunan PP Pengupahan • Mengakomodir kebiasaan pelaksanaan pengupahan menjadi norma pengaturan dalam RPP Pengupahan. • Mengkomunikasikan kepada pimpinan SP/SB, asosiasi pengusaha, lembaga hubungan industrial serta kesiapan BPS menyiapkan data terkait proses penetapan upah minimum • Menetapkan Formula Upah Minimum (UM): UMn = UMt + {UMt x (% Inflasit + % ∆ PDBt)} • UM tahun berjalan sebagai dasar perhitungan UM yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan UM, sudah berdasarkan KHL. • Penyesuaian nilai KHL pada UM secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara UM tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan (memastikan daya beli dari UM tidak akan berkurang) • Penyesuaian UM dengan menggunakan nilai pertumbuhan ekonomi pada dasarnya untuk menghargai peningkatan produktivitas secara keseluruhan. • Penetapan UM dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. • Kebutuhan hidup layak dilakukan peninjauan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional. • Kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. • Hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup menjadi dasar perhitungan Upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 13

Langkah Kebijakan pelaksanaan PP Pengupahan • Menerbitkan 7 (tujuh) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, tentang Formula UM, Penetapan UMP/UMK, Penetapan UMS, Struktur Skala Upah, THR, Uang Service dan KHL • Meningkatkan program pembangunan rumah dan rumah susun untuk pekerja/buruh didukung kebijakan pembiayaan perumahan yang murah, sebagai bagian dari Program Satu Juta Rumah, baik rumah untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan Non MBR. • Mempertimbangkan kondisi wilayah yang beragam, pemerintah juga menyiapkan kebijakan penetapan harga rumah sederhana tapak dan rumah susun sederhana milik (Rusunami) per provinsi yang ditujukan untuk kesejahteraan pekerja.

14

2. Kebijakan KUR yang Lebih Murah dan Meluas Tujuan  Mendorong peningkatan dan perluasan akses usaha mikro, kecil, dan menengah sektor usaha produktif kepada pembiayaan lembaga keuangan;  Meningkatkan inklusi finansial (dalam jangka menengah), yang saat ini masih relatif rendah dibanding negara-negara tetangga.

Relaksasi Kredit Usaha Rakyat antara lain: • Penambahan/perluasan sektor yang dibiayai dengan perluasan cakupan sektor yang sudah ada ditambah sektor Jasa • Tambahan Jangka waktu pembiayaan investasi  untuk usaha perkebunan tanaman keras dapat diberikan maksimum 10 tahun. • Perluasan penerima KUR untuk individu/perseorangan atau badan hukum yang meliputi: usaha mikro, kecil, dan menengah yang produktif; calon TKI yang akan bekerja di luar negeri; anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap; dan TKI yang purna dari bekerja di luar negeri. • Relaksasi Agunan • Perpanjangan jangka waktu pinjaman KUR Ritail dan Mikro • Perluasan pelaksana Penyalur KUR menjadi bank atau lembaga keuangan bukan bank yang disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM dengan monitoring yang ketat dari OJK 15

Terima Kasih Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4, Jakarta

16

Lampiran

Perubahan Formula Perhitungan UMP Formula UMP Sebelumnya • Sebelum menetapkan UMP, Dewan Pengupahan yang terdiri dari terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar aka melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KLH) • Survei dilakukan setiap satu bulan sekali dari bulan Januari s/d September, sedang untuk bulan Oktober s/d Desember dilakukan prediksi dengan membuat metode least square. • Hasil survei tiap bulan tersebut kemudian diambil rataratanya untuk mendapat nilai KHL. Nilai KHL ini akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha di perusahaan bersangkutan.

• Gubernur atau bupati/walikota menetapkan nilai UMP 60 hari sebelum berlakunya yaitu 1 Januari.

Formula Baru UMP UMn = UMt + {UMt x (% Inflasit + % ∆ PDBt)} Keterangan: Umn : Upah Minimum yang akan ditetapkan. UMt : Upah Minimum tahun berjalan. Inflasit : Inflasi tahun berjalan yang dihitung dari periode 1 Oktober tahun lalu sampai dengan 30 September tahun berjalan. ∆ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun berjalan yang dihitung berdasarkan harga konstan dan dengan menggunakan periode kwartal III dan kwartal IV tahun lalu dan kwartal I dan kwartal II tahun berjalan. . Contoh: UMt Inflasit ∆ PDBt UMn UMn

: Rp. 2.000.000,: 5% : 6% = UMt + {UMt x (% Inflasit + % ∆ PDBt)} = Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x (5% + 6%)} = Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x 11%} = Rp. 2.000.000,- + Rp. 220.000,= Rp. 2.220.000,-

18

Pengecualian 8 Provinsi Kebijakan untuk menerapkan sistem formula ini berlaku nasional, kecuali untuk 8 (delapan) provinsi, karena belum bisa memenuhi ketentuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan akan diberikan masa transisi hingga 4 tahun Maluku Utara Gorontalo Papua Barat

Kalimantan Tengah Sulawesi Barat Maluku

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

19

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP IV No. 1

Uraian Sektor yang Dibiayai

Permenko 6 Tahun 2015 Pertanian, perikanan, industri pengolahan dan perdagangan yang terkait 3 sektor tersebut.

Perubahan • • •

• •

2

Ketentuan Umum Usaha

Usaha produktif, layak, namun belum memenuhi persyaratan agunan tambahan bank.

Sektor Pertanian: Seluruh usaha di sektor pertanian (sektor 1). Perikanan: Seluruh usaha di sektor perikanan (sektor 2); Industri Pengolahan: Seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan (sektor 4), termasuk industri kreatif di bidang media rekaman, film, dan video. Perdagangan: Seluruh usaha di sektor perdagangan (sektor 7), tidak termasuk perdagangan barang impor. Jasa-Jasa: Seluruh sektor usaha yang masuk dalam: sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan (sektor 8), sektor transportasi – pergudangan - dan komunikasi (sektor 9), real estate - usaha persewaan - jasa perusahaan (sektor 11), jasa pendidikan (sektor 13)

Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan hukum yang meliputi: • usaha mikro, kecil, dan menengah yang produktif; • calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja pada sektor formal di luar negeri; • anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap; dan • Tenaga Kerja Indonesia yang purna dari bekerja di luar negeri.

20

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP IV No.

Uraian

Permenko 6 Tahun 2015

3

Jenis Pembiayaan untuk Tanaman Keras

Tidak diatur

Jangka waktu pembiayaan investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras dapat diberikan maksimum 10 tahun.

4

Suku Bunga KUR Penempatan TKI

Suku bunga KUR Penempatan TKI yang dibebankan kepada TKI adalah sebesar 12% efektif per tahun atau dapat disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara. Pemerintah memberikan bantuan subsidi bunga dan biaya penagihan

Suku bunga KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.

5

Agunan

I.

•

I.

KUR Mikro: • Agunan pokok = kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai • Agunan tambahan sesuai penilaian dari Bank Pelaksana KUR namun tanpa perikatan KUR Ritel • Agunan pokok = kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai • Agunan tambahan sesuai penilaian dari Bank Pelaksana KUR.

Perubahan

•

Agunan pokok KUR adalah usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR. Penyalur KUR dapat meminta agunan tambahan dalam hal diperlukan sesuai penilaian Penyalur KUR.

21


Uraian


Perubahan

Calon Debitur Usaha Mikro, Koperasi, a. Calon penerima KUR Mikro adalah Usaha KUR Mikro dan Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Berbadan Hukum yang produktif, anggota keluarga dari Memiliki Usaha yang karyawan/karyawati yang berpenghasilan Produktifi, layak, namun tetap, TKI yang purna dari bekerja di luar tidak memiliki agunan negeri. yang cukup. b. Calon penerima KUR Mikro harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan. c. Calon penerima KUR Mikro dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar. d. Calon penerima KUR Mikro memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.

22


Uraian


Perubahan

Calon Debitur Usaha Kecil, Koperasi, a. Calon penerima KUR Ritel adalah adalah KUR Ritel dan Kelompok Usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Berbadan Hukum yang produktif, anggota keluarga dari Memiliki Usaha yang karyawan/karyawati yang berpenghasilan Produktifi, layak, namun tetap, TKI yang purna dari bekerja di luar tidak memiliki agunan negeri. yang cukup b. Calon penerima KUR Ritel harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan. c. Calon penerima KUR Ritel dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektabilitas lancar. d. Calon penerima KUR Ritel memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.

23


Uraian Calon Debitur KUR Penempatan TKI

Permenko 6 Tahun 2015 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun, dibuktikan dengan KTP atau akte kelahiran/surat kenal lahir dari instansi berwenang; Surat izin dari suami/istri/orang tua/wali untuk bekerja di luar negeri; Surat hasil Medical Check Up yang menyatakan fit untuk bekerja dari rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah; Memliki kemampuan baca tulis dan ketrampilan yang diperlukan untuk bidang kerja tertentu; Memiliki perjanjian penempatan bagi TKI yang ditempatkan oleh PPTKIS; Memiliki perjanjian kerja dengan pengguna bagi TKI baik yang ditempatkan oleh PPTKIS, Pemerintah atau TKI yang bekerja secara perseorangan.

Perubahan a.

b.

Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, mempunyai persyaratan sebagai berikut: • memiliki Perjanjian Penempatan bagi TKI yang ditempatkan oleh PPTKIS; dan • memiliki Perjanjian Kerja dengan Pengguna bagi TKI baik yang ditempatkan oleh PPTKIS, Pemerintah atau TKI yang bekerja secara perseorangan. Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia selain memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

24


Uraian Jangka Waktu Pinjaman KUR Mikro

Permenko 6 Tahun 2015 •

•

Jangka waktu KUR Mikro maksimal 2 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan maksimal 4 tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana di atus di atas, khusus untuk pembiayaan kredit modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 6 tahun dan untuk kredit/ pembiayaan investasi dapat diperpanjang maksimal 8 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/ pembiayaan awal

Perubahan I.

Jangka waktu KUR Mikro: • paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau • paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi. II. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana di atas di atas, khusus untuk pembiayaan kredit modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimum 6 tahun dan untuk kredit/ pembiayaan investasi dapat diperpanjang maksimum 10 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/ pembiayaan awal. III. Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per penerima KUR.

25


Uraian

10

Jangka Waktu Pinjaman KUR Ritel

Permenko 6 Tahun 2015 •

•

Jangka waktu KUR Ritel maksimal 3 tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan maksimal 5 tahun untuk kredit/ pembiayaan investasi. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana di atas, khusus untuk pembiayaan kredit modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 6 tahun dan untuk kredit/ pembiayaan investasi dapat diperpanjang maksimal 10 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/ pembiayaan awal

Perubahan I.

Jangka waktu KUR Ritel: • paling lama 4 (empat) Tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau • paling lama 5 (lima) Tahun untuk kredit/pembiayaan investasi. II. Jangka waktu KUR Ritel khusus untuk tanaman keras paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan grace period yang disepakati oleh penyalur KUR sesuai karakteristiknya. III. Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka 1 khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimum 8 (delapan) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimum 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.

26


Uraian


Perubahan

11

Bank Pelaksana KUR

Persyaratan bagi Bank untuk dapat 1) menjadi Pelaksana KUR, yaitu: (Butir 5) • Bank yang telah ditunjuk sebagai Bank Pelaksana Program KUR 2) sebelumnya yang mempunyai NPL < 5% pada periode Oktober 2014 – Desember 2014 dapat menjadi Bank Pelaksana KUR. Sedangkan Bank dengan NPL 5% ke atas selama Perioder Oktober 2014 – Desember 2014 dan sebelumnya, tidak dapat menjadi Bank Pelaksana KUR sampai tingkat NPL < 5% selama 3 bulan berturut – turut.

12

Pola Linkage

Linkage Pola Channeling

Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bank atau lembaga keuangan bukan bank untuk dapat ditetapkan sebagai Penyalur KUR, memiliki persyaratan sebagai berikut: • memenuhi kriteria bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang sehat dari Otoritas Jasa Keuangan; • melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR; dan • memiliki online system data KUR dengan Perusahaan Penjamin dan Sistem Informasi Kredit Program.

Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menggunakan pola linkage yaitu secara channelling atau executing.

27


Uraian

13

Pengaturan Penyaluran KUR melalui Lembaga Linkage Executing

Permenko 6 Tahun 2015 Tidak diatur

Perubahan I.

KUR Mikro a. Plafon KUR yang dapat diberikan oleh Penyalur KUR kepada lembaga linkage maksimal sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang wajib meneruspinjamkan kepada debitur dan dapat dilakukan secara bertahap. b. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari lembaga linkage kepada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan maksimum sebesar 12% (dua belas persertaus) efektif pertahun dan maksimal Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per debitur.

II.

KUR Ritel a. Plafon KUR yang dapat diberikan oleh Penyalur KUR kepada lembaga linkage maksimal sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang wajib meneruspinjamkan kepada debitur dan dapat dilakukan secara bertahap. b. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari lembaga linkage kepada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan maksimal sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun dan maksimum Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per debitur.

28


Uraian

14

Mekanisme Pembayaran Subsidi Bunga


Perubahan

Pasal 8 ayat (2) dan (3): 1. Pembayaran subsidi bunga dilakukan setiap tanggal 5 bulan berikutnya setelah • Bank Pelaksana pencairan kredit berdasarkan data mengajukan realisasi KUR yang disampaikan oleh permohonan bank pelaksana. Verifikasi dilakukan pembayaran Subsidi kemudian. Bunga kepada KPA pada bulan berikutnya 2. Verifikasi hanya dilakukan pada tiga aspek yaitu: untuk pembayaran • Sesuai maksimum plafond. bunga yang telah jatuh • Sesuai maksimum jangka waktu tempo; kredit. • Dalam SIKP belum • Sesuai dengan suku bunga yang ditetapkan perhitungan berlaku. subsidi bunga Sedangkan hal-hal selain tiga poin di atas sebagaimana menjadi objek audit internal Bank. dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan setiap 3 bulan kepada Bank Pelaksana.

29

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP III DAN IV

Recommend Documents