Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. TINDAK LANJUT DEREGULASI (Dalam Paket Kebijakan Ekonomi - Tahap 1)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia

TINDAK LANJUT DEREGULASI (Dalam Paket Kebijakan Ekonomi - Tahap 1)

I

Pendahuluan 

Ditengah melemahnya perekonomian dunia yang berdampak kepada perekonomian nasional, pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya menggerakkan ekonomi nasional melalui berbagai paket kebijakan ekonomi:

I.

Mengembangkan Ekonomi Makro yang Kondusif Pemerintah bersama-sama dengan Otoritas Moneter (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan langkah-langkah dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif, yaitu: 1. Stabilisasi Fiskal dan Moneter (Termasuk Pengendalian Inflasi) 2. Percepatan Belanja 3. Penguatan Neraca Pembayaran

II.

Menggerakkan Ekonomi Nasional Pemerintah melakukan serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan memberikan insentif fiskal dalam rangka menggerakan perekonomian nasional (sektor riil). Pada tahap I meliputi: 1. Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal) 2. Mempercepat Proyek Strategis Nasional 3. Meningkatkan Investasi di Sektor Properti

III. Melindungi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Menggerakan Ekonomi Pedesaan Pemerintah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat pedesaan dari dampak melemahnya ekonomi nasional: 1. Stabilisasi Harga Pangan 2. Percepatan Pencairan Dana Desa 3. Penambahan Beras Sejahtera ke 13 dan 14 

Pada bulan September 2015, pemerintah segera meluncurkan paket kebijakan menggerakkan ekonomi nasional tahap I

2

Menggerakkan Ekonomi Nasional Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal)

I.1

1.

Tujuan: Kebijakan Deregulasi ini diarahkan untuk: (1) memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri, dan menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen, dengan melepas tambahan beban regulasi dan birokrasi bagi industri; (2) mempercepat penyelesaian gap daya saing industri (sistim pengupahan, penurunan harga gas, BBG untuk nelayan, percepatan izin investasi listrik 35.000 MW); dan (3) menciptakan inisiatif baru (seperti, fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan, trade financing, financial inclusion, inland FTA, logistics centre), sehingga industri nasional mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor.

2.

Bentuk Paket Kebijakan: a.

Deregulasi:  Merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi/redundansi/irrelevant regulations.  Melakukan keselarasan antar peraturan.  Melakukan konsistensi peraturan.

b.

Debirokratisasi:  Simplifikasi perizinan seperti satu identitas pelaku usaha/profile sharing, sedikit persyaratan perizinan, dan sebagainya.  Adanya SOP dan SLA yang jelas dan tegas dalam mekanisme dan prosedur perizinan serta penyediaan help desk dan pengawasan internal yang berkelanjutan.  Menganut sistem pelimpahan kewenangan kepada PTSP (tempat, bentuk, waktu, biaya).  Penerapan Risk Management yang selaras dalam proses perizinan.  Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik.

c.

Penegakan hukum dan kepastian usaha:  Adanya saluran penyelesaian permasalahan regulasi dan birokrasi (damage control channel).  Pengawasan, pengamanan dan kenyamanan, serta pemberantasan pemerasan dan pungli.  Membangun ketentuan sanksi yang tegas dan tuntas dalam setiap peraturan.

3

Menggerakkan Ekonomi Nasional Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif Fiskal) 4.

Cakupan: a. Perluasan Investasi; b. Pengembangan Industri; c. Perdagangan dan Logistik; d. Pengadaan Bahan Baku, terutama untuk sektor pertanian kelautan dan perikanan, hasil hutan, dan barang tambang.

5.

Perkembangan koordinasi pembahasan deregulasi sampai dengan 9 September 2015

I.2

a. Sampai saat ini telah selesai dibahas dan diperoleh komitmen dari para K/L adalah sebanyak 134 peraturan, yaitu: 17 RPP, 11 RPerpres, 2 RInpres, 96 RPermen, dan 8 aturan lainnya. b. Dari 134 peraturan yang siap di deregulasi sampai tanggal 9 September 2015, meliputi peraturan Menteri (Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, ESDM, Tenaga Kerja, Perhubungan, Koperasi dan UKM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PUPR, Pertanian, Pariwisata, Kesehatan, ATR), Ka BKPM, Ka BPOM, terkait fasilitas investasi, penyederhanaan ijin impor bahan baku (a.l. beras, gula, garam, hortikultura, kertas kemasan), penetapan satu identitas importir, pengurangan pemeriksaan fisik bahan baku impor dan produk ekspor , mengurangi hambatan distribusi antar pulau (gula kristal putih), dsb. c. Kebijakan untuk memperlancar distribusi melalui pembangunan Pusat Logistik Berikat, menarik investasi melalui pengembangan Kawasan Industri, dan Inland FTA, meningkatkan ekspor melalui fasilitasi Trade Financing. Contoh: • Industri • Pemberdayaan KUKM • Perdagangan • Pariwisata • Nelayan

4

I.3

Rekapitulasi Deregulasi Berdasarkan K/L NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

JUMLAH REGULASI PP

Perpres

Inpres

Permen

Lainnya

1.

Kemenko Perekonomian

2.

Kementerian Perindustrian

3.

Kementerian Perdagangan

4.

Kementerian Keuangan

4

5.

Kementerian Pertanian

1

6.

Kementerian ESDM

7.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang

8.

Kementerian Lingkungan dan Kehutanan

9.

Kementerian Ketenagakerjaan

10.

Kementerian Perhubungan

11.

Kementerian PU PR

12.

Kementerian Kesehatan

13.

Kementerian Pariwisata

14.

Kementerian KUKM

15.

BKPM

2

2

16.

BPOM

2

2

8

134

Total Regulasi

2

TOTAL REGULASI

1

2 14 30

15 2

32

6

10

1

5

7

2

7

1

6

1

3

10

2

2

2

1

1 5

3 5

1

1 1

1

2

2 29

17

11

11

2

96

29

5

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015 NO

REGULASI/BATAS WAKTU

1.

PP Sarana Penunjang Pengembangan Industri (Kawasan Industri) (Okt. 2015)

LANGKAH PENYELESAIAN Percepatan pelaksanaan harmonisasi di Kementerian Hukum & HAM termasuk pengintegrasian substansi, dilanjutkan dengan penerbitan ketentuan pelaksanaanya. (Minggu ke-2 Sept. 2015)

AKSI PELAKSANAAN Sosialisasi, promosi Kawasan Industri, dan implementasi peraturan baru (Minggu ke-3 Sept. 2015)

PENGAWASAN EFEKTIVITAS Monitoring dan penyelesaian masalah implementasi peraturan baru (Minggu ke-3 Sept. 2015 dan berlanjut)

MANFAAT 





2.

PP Pusat Logistik Berikat, untuk membangun fasilitas industri dan perdagangan yang efisien, karena lebih dekat dengan kegiatan ekonomi yang menurunkan biaya logistik

PP tentang PPN Jasa Kepelabuhanan, untuk memberikan insentif PPN bagi angkutan laut luar negeri (Okt. 2015)

Menperin

Percepatan pelaksanaan harmonisasi di Kementerian Hukum & HAM termasuk pengintegrasian substansi, dilanjutkan dengan penerbitan ketentuan pelaksanaanya. (Minggu ke-2 Sept. 2015)

Sosialisasi dan implementasi peraturan baru (Minggu ke-2 Sept. 2015)

Monitoring dan penyelesaian masalah implementasi peraturan baru (Minggu ke-3 Sept. 2015 dan berlanjut)

Kemudahan mendapatkan bahan baku kebutuhan industri dan barang kebutuhan usaha masyarakat lainnya, serta tersedianya tempat penyimpanan barang ekspor

Menkeu




Mendorong peningkatan peran angkutan laut luar negeri bagi perusahaan pelayaran Indonesia dan menurunkan biaya transportasi barang sehingga harga barang turun serta mengurangi dwelling time di pelabuhan laut

Menkeu

(Sept. 2015)

3.

Percepatan pembangunan 14 Kawasan Industri sesuai amanat RPJM. Industri yang beroperasi di Kawasan Industri mendapatkan kenyamanan, keamanan, efisiensi berusaha. Meningkatnya jenis dan jumlah produk industri untuk pasar dalam negeri dan ekspor.

PIC

6



4.

PP yang merevisi PP No 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN, untuk insentif, PPN dibebaskan bagi alat angkut tertentu (Kapal Laut, Kereta Api, Pesawat)

LANGKAH PENYELESAIAN

AKSI PELAKSANAAN

PENGAWASAN EFEKTIVITAS

MANFAAT

PIC




Menurunkan biaya transportasi angkutan laut, kereta api, dan pesawat, serta meningkatkan daya saing perusahaan angkutan dan penyedia jasa logistik Indonesia lainnya

Menkeu




Meningkatkan daya saing perusahaan angkutan dan penyedia jasa logistik Indonesia lainnya

Menkeu

Percepatan paraf para Menteri terkait (paling lama minggu ke-2 Sept. 2015)



Terpenuhinya kebutuhan/bahan baku air untuk keperluan industri

Menteri PUPR

(Okt. 2015) 5.

PP tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkut Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN, untuk insentif, PPN tidak dipungut bagi alat angkut tertentu (Kapal Laut, Kereta Api, Pesawat) (Okt. 2015)

6.

PP Pengelolaan Sumber Daya Air, untuk memberikan kepastian hukum dan efisiensi kegiatan industri

7



7.

PP Sistem Pengupahan untuk melaksanakan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (September 2015)

8.

PP yang mengharmonisasikan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 30/2009 tentang ketenaga listrikan, dan UU No. 28/2002 tentang Bangunan gedung, untuk mengintegrasikan perizinan (IMB) yang berkaitan dengan installasi bangunan dan keselamatan kerja (Desember 2015)


AKSI PELAKSANAAN

PP yang melaksanakan UU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura, untuk memberikan grandfather clause bagi investasi perkebunan hortikultura (Des. 2015)

MANFAAT

PIC




Menjamin sistem penggajian/pengupahan bagi tenaga kerja

Menaker




Penerbitan peraturan-peraturan pelaksanaan yang diperlukan (mulai minggu ke-3 Sept. 2015) Sosialisasi dan persiapan penyesuaian sistem pengamanan keselamatan kerja dan instalasi bangunan (mulai minggu pertama Okt. 2015) Penerapan peraturan baru IMB (Des. 2015)

Monitoring dan penyelesaian masalah implementasi peraturan baru secara berkala (mulai Des. 2015 dan berlanjut)

Mengurangi jumlah perizinan dalam kegiatan pembangunan gedung

Menaker, Men PUPR, dan Men ESDM

Sosialisasi dan implementasi peraturan baru kepada perusahaan yang sudah melakukan investasi sebelum terbitnya UU No. 13/2010 (Minggu ke-3 Sept. 2015)


Memberikan kepastian usaha bagi investasi perkebunan hortikultura, karena bagi investasi yang sudah melakukan kegiatan usaha tidak harus melakukan divestasi

Mentan





9.



8

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015 LANGKAH PENYELESAIAN

AKSI PELAKSANAAN


NO


MANFAAT

10

PP yang merevisi PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Desember 2015)




Memberikan kepastian untuk berinvestasi

Men ATR

11

PP yang merevisi PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Desember 2015)




Memberikan kepastian untuk berinvestasi

Men ATR

12

PP yang merevisi PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT (Desember 2015)




Mempermudah memperoleh akta tanah bagi masyarakat

Men ATR

13

PP yang merevisi PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Desember 2015)




Mempermudah pemanfaatan tanah terlantar untuk usaha masyarakat khususnya pangan dan industri kecil menengah

Men ATR

PIC

9



14

PP yang merevisi PP Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia (Desember 2015)



15

PP yang merevisi PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Desember 2015)


16

PP perubahan keempat PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk debirokratisasi dengan memperpendek jangka waktu proses pengajuan perpanjangan IUP, IUPK, KK, dan PKP2B (September 2015)

17

PP tentang pusat logistik berikat khusus untuk BBM, LPG, dan Crude Oil, untuk pengembangan usaha pengadaan BBM, LPG, dan Crude Oil (September 2015)


AKSI PELAKSANAAN


MANFAAT

PIC


Memberikan kemudahan bagi orang asing (investor) untuk mendapatkan tempat tinggal di Indonesia

Men ATR



Meringankan beban masyarakat melalui penurunan tarif/biaya pengurusan hak atas tanah

Men ATR




Memberikan kepastian keberlanjutan untuk pekerja pertambangan mineral dan batubara

Men ESDM


 Penerbitan peraturanperaturan pelaksanaan yang diperlukan (mulai minggu ke-3 Sept. 2015)  Sosialisasi dan pemberian izin pusat logistik berikat BBM (mulai Okt. 2015)

Monitoring dan penyelesaian masalah implementasi peraturan baru (mulai Des. 2015 dan berlanjut)

Jaminan ketersediaan BBM, LPG, dan Crude Oil dan harga murah

Men ESDM

10



18

Perpres yang merevisi Perpres 172 tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan / Jasa Pemerintah, untuk memasukan benih hortikultura melalui pengadaan langsung

LANGKAH PENYELESAIAN Mengajukan ijin prakarsa kepada Presiden dilampiri konsepsi materi muatan yang akan diatur dalam Perpres dengan dilampiri draft RPerpres

AKSI PELAKSANAAN


MANFAAT

PIC



Mempermudah petani untuk mendapatkan bibit tepat waktu sesuai musim dan murah

Mentan

(Minggu ke-2 Sept. 2015)

(Okt. 2015) 19

Perpres yang merevisi Perpres No.180 tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres No.79 tahun 2011 tentang kunjungan kapal wisata asing ke Indonesia

Mengajukan ijin prakarsa kepada Presiden dilampiri konsepsi materi muatan yang akan diatur dalam Perpres dengan dilampiri draft RPerpres (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Masyarakat dapat memanfaatkan peningkatan kunjungan wisata untuk meningkatkan penghasilan.

Menpar

20

Perpres yang merevisi Perpres Nomor 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan




Masyarakat dapat memanfaatkan peningkatan kunjungan wisata untuk meningkatkan penghasilan.

Menpar

21

Perpres yang merevisi Perpres Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Oktober 2015)




Mempermudah proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Men ATR

11




AKSI PELAKSANAAN

22

Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri, sebagai pedoman akselerasi pembangunan kilang minyak (termasuk produk turunannya) melalui dana APBN dan penugasan kepada Pertamina

Mengajukan ijin prakarsa  kepada Presiden dilampiri konsepsi materi muatan yang akan diatur dalam Perpres dengan dilampiri  draft RPerpres (Minggu ke-2 Sept. 2015) 

(September 2015)



23

Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 64/2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga BBG untuk transportasi jalan, sebagai kebijakan yang terintegrasi dalam penggunaan BBG untuk transportasi (September 2015)

Mengajukan ijin prakarsa  kepada Presiden dilampiri konsepsi materi muatan yang akan diatur dalam Perpres dengan dilampiri  draft RPerpres (Minggu ke-2 Sept. 2015)




Penerbitan peraturanperaturan pelaksanaan yang diperlukan (mulai minggu ke-3 Sept. 2015) Sosialisasi dan promosi pembangunan kilang minyak (mulai Okt. 2015) Penyusunan rencana detail termasuk pembiayaan pembangunan kilang minyak dan ikutan petrochemical (mulai Des 2015) Pelaksanaan proyek kilang minyak dan industri petrokimia (mulai tahun 2016)

Monitoring dan penyelesaian masalah implementasi peraturan sejak dimulainya pembangunan proyek kilang minya dan industri petro kimia

Penerbitan peraturanperaturan pelaksanaan yang diperlukan (mulai minggu ke-3 Sept. 2015) Sosialisasi percepatan penggunaan BBG untuk kendaraan dengan kebijakan yang terintegrasi (mulai Okt. 2015) Pembangunan stasiun pengisian BBG secara bertahap (mulai Okt. 2015)

Monitoring dan penyelesaian masalah implementasi peraturan baru penggunaan BBG untuk kendaraan (mulai Okt. 2015 dan berlanjut)

MANFAAT

•

•

•

• •

PIC

Segera dibangun 3 kilang minyak dengan total kapasitas 606 ribu barel per hari dan pengembangan kilang Cilacap sebesar 62 ribu barel per hari, dalam kurun waktu 10 tahun dengan perkiraan total investasi US$ 23,6 miliar dan industri ikutan petrochemical Jaminan BBM dalam negeri dan mengurangi impor minyak Menciptakan lapangan kerja baik langsung maupun tak langsung

Men ESDM

Meningkatkan ketahanan energi melalui diversifikasi Mempercepat pelaksanaan konversi dari BBM ke BBG

Men ESDM

12




24

Peraturan Presiden tetang Tatakelola Gas Bumi, untuk membentuk Badan Usaha penyangga gas bumi atau (agregator)


(September 2015)

AKSI PELAKSANAAN



Penerbitan peraturanperaturan pelaksanaan yang diperlukan (mulai minggu ke-3 Sept. 2015) Sosialisasi kebijakan penataan kegiatan usaha gas bumi dengan mengintegrasikan seluruh prosedur dan proses bisnis gas pada suatu institusi. (mulai Okt. 2015) Penyusunan prosedur dan proses bisnis gas pada suatu institusi nasional (Des. 2015)


Monitoring dan penyelesaian masalah implementasi peraturan baru (Des. 2015)

MANFAAT

•

•

•

• •

25

Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk kapal perikanan nelayan kecil, untuk perluasan pemakaian BBG untuk menghemat biaya bahan bakar bagi nelayan (Oktober 2015)


Penerbitan peraturanperaturan pelaksanaan yang diperlukan (mulai minggu ke-3 Sept. 2015) Sosialisasi kebijakan dan penyediaan converter dan perluasan penjualan LPG untuk kapal nelayan (mulai Okt. 2015)

Monitoring dan penyelesaian masalah implementasi peraturan baru (mulai Okt. 2015 dan berlanjut)

• •

PIC

Terjadinya pengelolaan gas yang terintegrasi untuk menciptakan efisiensi pembebanan infrastruktur terkonsolidasi dalam satu sistem wilayah pengelolaan gas Mempercepat dan meningkatkan keekonomian pembangunan/ penambahan infrastruktur Terciptanya harga gas yang seimbang dan berkeadilan bagi industri/konsumen sejenis Meningkatkan efisiensi penyaluran gas bumi Mendorong perkembangan industri pengguna gas bumi

Men ESDM

Meningkatkan kesejahteraan nelayan  beban biaya bahan bakar hingga 50% Target konversi 2015-2019 sebanyak 600 ribu perahu nelayan

Men ESDM

13




AKSI PELAKSANAAN

26

Peraturan Presiden tentang kebijakan harga gas bumi tertentu dalam kegiatan usaha hulu migas, untuk menegaskan otoritas Pemerintah sebagai kuasa penambangan dalam menetapkan harga gas bumi


(September 2015)



Penerbitan peraturanperaturan pelaksanaan yang diperlukan (mulai minggu ke-3 Sept. 2015) Sosialisasi kebijakan kepada industri pupuk dan petrokimia, industri yang sangat tergantung dengan bahan bakar gas, industri yang menampung tenaga kerja dalam jumlah besar dan memberikan dorongan yang kuat terhadap perekonomian (mulai Okt. 2015) Pelaksanaan harga gas koreksi pada industri tersebut (Jan. 2016)



MANFAAT

•

• • •

•

Pengurangan penerimaan langsung negara dari penjualan gas bumi, namun di sisi lain diharapkan akan memberikan pengembangan sisi hilir (industri) dengan benefit yang lebih besar (multiplier effect) Meningkatkan daya saing industri dalam negeri dibandingkan negara lain Mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi Mendorong pengembangan industri sehingga mendorong terciptanya lapangan kerja Potensi, diantaranya: a. Proyek Jambaran Cendana Tiung Biru (Blok Cepu)  pupuk b. Proyek WK Bulu Kris Energy  ketenagalistrikan c. Proyek Simenggaris  pembangunan kilang mini (skema hilir) d. Proyek SS LNG (Sengkang)  LNG Plant untuk listrik Indonesia Timur

PIC Men ESDM

14


27


Peraturan Presiden tentang percepatan pembangunan infratstruktur ketenaga listrikan, untuk deregulasi dan debirokratisasi proses perizinan investasi listrik (September 2015)


AKSI PELAKSANAAN

Mengajukan ijin  prakarsa kepada Presiden dilampiri konsepsi materi  muatan yang akan diatur dalam Perpres dengan dilampiri draft RPerpres (Minggu ke-2 Sept. 2015)



28

Peraturan Presiden tentang Tata cara penetapan dan penanggulangan krisis energi dan darurat energi (Kisdaren), sebagai strategi tanggap darurat apabila terjadinya krisis energi dan darurat energi (September 2015)

Mengajukan ijin  prakarsa kepada Presiden dilampiri konsepsi materi  muatan yang akan diatur dalam Perpres dengan dilampiri draft RPerpres (Minggu ke-2 Sept. 2015)


MANFAAT

PIC

Penerbitan peraturan-peraturan pelaksanaan yang diperlukan (mulai minggu ke-3 Sept. 2015) Sosialisasi dan promosi program percepatan pembangunan listrik 35.000 MW dengan subtansi pokok: memberikan penugasan kepada PLN untuk membangun pembangkit listrik, transmisi, dan gardu induk, serta percepatan proses pengadaan dan penyehatan keuangan PLN termasuk kepastian pasokan energi primer (mulai Okt. 2015) Pelaksanaan pembangunan proyek listrik dibawah ketentuan baru (mulai Okt. 2015)


• Mendorong berkembangnya industri dalam negeri • Mendorong penciptaan lapangan kerja (langsung 650 ribu dan tak langsung 3 juta) • Meningkatkan rasio elektrifikasi 87,4% di tahun 2015 menjadi 97,4% di tahun 2019 • Meningkatkan keandalan pasokan listrik • Meningkatkan konsumsi listrik/kapita • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sekolah dan rumah sakit yan terjamin pasokan listriknya

Men ESDM

Penerbitan peraturan-peraturan pelaksanaan yang diperlukan (mulai minggu ke-3 Sept. 2015) Sosialisasi pembangunan kebijakan krisis energi dan/atau darurat energi (Krisdaren) yang menyangkut substansi tatacara penetapan krisis dan darurat energi serta penanggulangan krisis dan darurat energi (mulai Okt. 2015)


• Meningkatkan keyakinan investor terhadap ketahanan energi Indonesia berupa kepastian tanggung jawab Pemerintah dalam penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi • Turut mendorong investasi di sisi penyimpanan/storage minyak mentah/BBM • Salah satu upaya penanggulangan krisis dan darurat energi adalah dengan pelepasan cadangan penyangga atau cadangan BBM nasional • Mendorong partisipasi Pemda dalam menjamin ketahanan energi di daerahnya

Men ESDM

15




AKSI PELAKSANAAN


MANFAAT

PIC

29

Inpres Inland FTA

• Meneruskan • Penyelesaian peraturan pembahasan dengan pelaksanaan di masingkementerian masing K/L terkait perindustrian untuk • Sosialisasi dan memperoleh implementasi peraturanpemahaman tentang peraturan Inlad FTA Inland FTA (Minggu ke-2 (Okt. 2015) Sept. 2015) • Menyampaikan kembali kepada Setkab draft Inpres yang sudah di paraf para menteri (Minggu ke-3 Sept. 2015) • Penandatanganan Inpres oleh Presiden (Minggu ke-4 Sept. 2015)

Monitoring dan penyelesaian masalah implementasi peraturan Inland FTA (Okt. 2015 dan berlanjut)

Pengembangan Industri Substitusi Impor yang selama ini di impor dari negara FTA terutama untuk luar pulau Jawa, mendorong perluasan Investasi sektor industri dari negara-negara non FTA (Eropa, Timur Tengah, Amerika, Amerika Latin, Rusia, dsb), memberikan kepastian kandungan lokal minimum 40%, dan memperluas kesempatan kerja

Menko Perekono mian

30

Inpres Kebijakan Deregulasi Nasional

Menyampaikan konsep Inpres kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan (minggu ke-2 Sept 2015)

 Menko Perekonomian membentuk Tim Deregulasi Nasional dengan anggota para Pimpinan K/L terkait, Akademisi, Masyarakat, dan Asosiasi pelaku usaha  Tim Deregulasi Nasional yang didukung oleh sekretariat dan kelompok pengawas eksternal, menyusun rencana kebijakankebijakan Deregulasi Pusat dan Daerah (Okt. 2015)

Monitoring dan penyelesaian masalah implementasi pelaksanaan kebijakan deregulasi (Okt. 2015 dan berlanjut)

Sebagai dasar dan penegasan tugas melakukan kebijakan deregulasi nasional sebagai fokus prioritas kerja Pemerintah dalam upaya menanggulangi perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan menghilangkan tambahan beban bagi daya saing industri nasional yang menjadi pijakan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat

Menko Perekono mian

16


31


Peraturan Menteri ESDM untuk menegaskan tugas Pertamina menyediakan solar retail kebutuhan industri di setiap SPBU, untuk memberikan dasar hukum pembelian solar eceran non subsidi dalam kemasan 1-5 liter untuk kebutuhan industri


AKSI PELAKSANAAN

Penerbitan Peraturan  Menteri ESDM (Minggu ke-2 Sept. 2015)




MANFAAT

PIC

Penugasan pada Pertamina untuk menyediakan solar retail non subsisdi dalam kemasan 1-5 liter untuk kebutuhan industri (minggu ke-2 Sept. 2015) Sosialisasi dan implementasi peraturan baru (mulai minggu ke-3 Sept. 2015)

Monitoring dan penyelesaian masalah implementasi peraturan baru (Okt. 2015 dan berlanjut)

Memudahkan UMKM untuk memperoleh bahan bakar dalam rangka pengembangan usaha

Men ESDM

Sosialisasi dan implementasi peraturan baru (Minggu ke-2 Sept. 2015) Penyelesaian kasus dualisme perizinan bagi Kawasan Industri (Minggu ke-2 Sept. 2015)


Mempercepat perluasan dan pembangunan kawasan industri

Men ESDM

(September 2015)

32

Dikeluarkan Surat Dirjen Minerba perihal petunjuk operasional bagi dinas ESDM di Daerah yang menegaskan tidak diperlukannya IUOP dalam kegiatan cut and fill kawasan industri, untuk memberikan kepastian usaha bagi kawasan industri

Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM (paling lama Minggu ke-2 Sept. 2015)





(September 2015)

17


33


Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persayaratan ekspor kayu pada Permendag No. 97/MDAG/PER/12/2014, sebagai debirokratisasi perizinan ekspor, karena sudah ketat pengawasannya


Menyusun dan menerbitkan  revisi Permendag No. 97/MDAG/PER/12/2014  (Minggu ke-2 Sept. 2015) dengan masa transisi 3 bulan

AKSI PELAKSANAAN


MANFAAT

PIC

Sosialisasi (Minggu ke-2 Sept. 2015) Melayani perizinan ekspor kayu melalui sistem eletronik (Inatrade-INSW) mulai Des. 2015

Monitoring dan penyelesaian masalah implementasi peraturan baru (Minggu ke-3 Des. 2015 dan berlanjut secara berkala setiap 6 bulan)

Berkembangnya pelaku ekspor dan meningkatkan nilai ekspor produk kayu

Mendag

Sosialisasi (Minggu ke-2 Sept. 2015) Melayani perizinan ekspor beras melalui sistem eletronik (Inatrade-INSW) mulai Des. 2015


Meningkatnya efisiensi waktu dan biaya ekspor beras tertentu

Mendag

(September 2015)

34

Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persyaratan ekspor Beras berdasarkan Permendag No. 19/MDAG/PER/3/2014, sebagai debirokratisasi perizinan ekspor, karena sudah diawasi dengan SPE Beras dan tidak memerlukan penelitian laboratorium

Menyusun dan menerbitkan  revisi Permendag No. 19/MDAG/PER/3/2014  (Minggu ke-2 Sept. 2015) dengan masa transisi 3 bulan

(September 2015)

18



35

Permendag yang menghilangkan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dalam persyaratan ekspor precursor non farmasi berdasarkan Permendag No. 47/MDAG/PER/7/2012, sebagai debirokratisasi perizinan ekspor, karena sudah diawasi dengan mekanisme ET dengan sistem NSW yang memberikan report secara real time


Menyusun dan menerbitkan revisi Permendag No. 47/MDAG/PER/7/2012 (Minggu ke-2 Sept. 2015)

AKSI PELAKSANAAN


Sosialisasi dan Monitoring dan implementasi peraturan baru penyelesaian masalah (Minggu ke-2 Sept. 2015) implementasi peraturan baru (Minggu ke-3 Sept. 2015 dan berlanjut)

MANFAAT

PIC

Meningkatnya efisiensi waktu dan biaya ekspor precursor

Mendag

Mengurangi biaya produksi yang berakibat akan menurunkan harga jual produk

Mendag

(September 2015) 36

Permendag yang merubah Permendag Nomor 63 Tahun 2015 jo No. 78 Tahun 2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan dengan menghilangkan pengimporan kemasan tertentu (HS 48) kebutuhan produsen melalui IT dan rekomendasi Kemen LHK

Menyusun dan Sosialisasi dan implementasi peraturan baru menerbitkan revisi Permendag Nomor (Minggu ke-2 Sept. 2015) 63 Tahun 2015 jo No. 78 Tahun 2014 (Minggu ke-2 Sept. 2015)


(September 2015)

19



37

Permendag yang merevisi Permendag No 61/MDAG/PER/9/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, untuk menghilangkan penelusuran teknis dan Laporan Surveyor sebagai dokumen pre-clearance produk kosmetika karena menambah tambahan waktu 17-26 hari dari RFI hingga tersedianya LS.


Menyusun dan menerbitkan revisi Permendag No 61/MDAG/PER/9/2013 (Minggu ke-2 Sept. 2015)


MANFAAT

PIC



Berkurangnya beban waktu dan biaya pengimporan produk kosmetik kebutuhan masyarakat yang belum di produksi di dalam negeri, sehingga menurunkan harga jual konsmetik di pasar domestik dan ekspor

Mendag




Meningkatnya efisiensi waktu dan biaya ekspor CPO

Mendag

AKSI PELAKSANAAN

(September 2015)

38

Permendag yang merevisi Permendag No. 54 Tahun 2015 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, (CPO), dan Produk Turunannya, untuk menambah cakupan pemeriksaan Surveyor sebagai acuan bea keluar, sehingga pemeriksaan fisik oleh Bea dan Cukai dintegrasikan dengan pemeriksaan Surveyor, dan pemeriksaan keapbeanan oleh Bea dan Cukai bersifat konfirmasi untuk kepentingan bea keluar semata serta debirokratisasi dengan mengintegrasikan dua kali pemeriksaan fisik yang menjadi kendala kelancaran ekspor CPO

Menyusun dan menerbitkan revisi Permendag No. 54 Tahun 2015 (Minggu ke-2 Sept. 2015) dengan masa transisi 3 bulan



Sosialisasi (Minggu ke-2 Sept. 2015) Melayani perizinan ekspor CPO melalui sistem eletronik (InatradeINSW) mulai Des. 2015

(September 2015)

20



39

Permendag yang merevisi Permendag No. 19/M-DAG/PER/5/2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 527/MPP/KEP/9/2004 Tentang Ketentuan Impor Gula, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin. (sebaiknya kebijakan perdagangan gula ini di tetapkan dengan Perpres), sebagai debirokratisasi dengan mengawasi impor gula berdasarkan performance perusahaan, penentuan di tentukan bersama Kementerian terkait, rakortas. Mekanisme akan diatur di revisi Permendag


Menyusun dan menerbitkan revisi Permendag No. 19/MDAG/PER/5/2008 (Minggu ke-2 Sept. 2015) dengan masa transisi 3 bulan

AKSI PELAKSANAAN




Menjamin ketersediaan gula dalam negeri

Mendag



Menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri

Mendag



Memberikan jaminan kelancaran penyediaan bahan baku industri tekstil & produk tekstil

Mendag

MANFAAT

PIC

(September 2015) 40

Permendag yang merevisi Permendag 39 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun untuk memberikan kemudahan pengadaan impor waste paper, skrap baja, dll sebagai bahan baku industri, sebagai deregulasi untuk memberikan kelancaran bahan baku industri

Menyusun dan menerbitkan revisi Permendag 39 Tahun 2009 (Minggu ke-2 Sept. 2015)

(September 2015) 41

Permendag yang merevisi Permendag No. 52/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, untuk menghilangkan rekomendasi dan persyaratan dokumen penyerta barang impor, seperti NPWP, TDP, SIUP/IUI. (September 2015)

Menyusun dan menerbitkan revisi Permendag No. 52/MDAG/PER/7/2015 (Minggu ke-2 Sept. 2015)

21


42


Permendag yang merevisi Permendag No. 41/2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripoliphosphate (STPP) dengan menghilangkan ketentuan wajib rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, dan pengawasannya dilakukan dengan post audit


AKSI PELAKSANAAN


MANFAAT

PIC

Menyusun dan Sosialisasi dan menerbitkan revisi implementasi Permendag No. 41/2011 peraturan baru (Minggu ke-2 (paling lama minggu ke-2 Sept. 2015) Sept. 2015)


memberikan jaminan kelancaran penyediaan bahan baku Sodium Tripoliphosphate

Mendag

Menyusun dan Sosialisasi dan menerbitkan revisi implementasi Permendag No. 08/2012 peraturan baru (Minggu ke-2 (Minggu ke-2 Sept. 2015) Sept. 2015) dengan masa transisi 3 bulan


memberikan jaminan kelancaran penyediaan besi baja sebagai bahan baku industri

Mendag

Menyusun dan menerbitkan revisi Permendag No 45/MDAG/PER/6/2015



Mendorong daya saing ekspor kendaraan bermotor dan variasi pilihan konsumen

Mendag



Mempercepat proses impor sehingga harga barang berbasis sistem pendingin murah

Mendag

(September 2015) 43

Permendag yang merevisi Permendag No. 08/2012 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja dan Permendag No. 28/2014 untuk menghilangkan ketentuan wajib rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan verifikasi Surveyor, serta melakukan pengawasan melalui sistem post audit (September 2015)

44

Permendag yang menunda atau membatalkan Permendag No 45/MDAG/PER/6/2015, karena sulit diimplementasikan mengingat syarat-syarat pengimporan ban yang membuat tidak ekonomis untuk dilaksanakan (September 2015)

45

Permendag yang merevisi Permendag No. 55 /M-DAG/PER/9/2014 untuk menghilangkan surat rekomendasi Kemenperin untuk impor produk Barang Berbasis Sistem Pendingin (September 2015)

(paling lama minggu ke-2 Sept. 2015)

Menyusun dan menerbitkan revisi Permendag No. 55 /MDAG/PER/9/2014 (Minggu ke-2 Sept. 2015)

22



46

Perdirjen Dagri yang merevisi Perdirjen Dagri No. 4/2015 yang melaksanakan Permendag No.6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perijinan Minuman Beralkohol untuk menegaskan kembali peran Pemda dalam pengaturan penjualan minuman beralkohol golongan A di wilayah masing-masing dan mendefinisikan secara rinci pengertian tempat penjualan eceran lainnya


Menyusun dan menerbitkan revisi Perdirjen Dagri No. 4/2015 (paling lama minggu ke-2 Sept. 2015)

AKSI PELAKSANAAN


MANFAAT

PIC



Membatasi peredaran minuman beralkohol di wilayah tertentu

Mendag



Mempercepat proses ekspor

Mendag

 Sosialisasi (Minggu ke-2 Sept. 2015)  Melayani perizinan impor melalui sistem eletronik (Inatrade-INSW) mulai Des. 2015


Mempercepat proses dan prosedur impor

Mendag

(September 2015) 47

Permendag yang merevisi Permendag No. 4/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, untuk menambah cakupan pemeriksaan Surveyor sebagai acuan bea keluar, sehingga pemeriksaan fisik oleh Bea dan Cukai dintegrasikan dengan pemeriksaan Surveyor, dan pemeriksaan keapbeanan oleh Bea dan Cukai bersifat konfirmasi untuk kepentingan bea keluar semata

Menyusun dan menerbitkan revisi Permendag No. 4/2014 (Minggu ke-2 Sept. 2015) dengan masa transisi 3 bulan

(September 2015) 48

Permendag yang merevisi Permendag No. 27 Tahun 2012 tentang Angka Pengenal Impor, untuk menegaskan bahwa API merupakan satu-satunya identitas importir, sedangkan identitas bagi importir dalam rangka tata niaga impor dihilangkan dan diganti dengan SPI yang kemudian secara bertahap ditransformasi dengan sistem perlindungan tarif. (September 2015)

Menyusun dan menerbitkan revisi Permendag No. 27 Tahun 2012 (Minggu ke-2 Sept. 2015) dengan masa transisi 3 bulan

23



49

Permendag yang merevisi Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan SNI Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, untuk menghilangkan SPB-SNI wajib dalam setiap pengimporan dan diganti dengan pengawasan post audit di pasar dalam negeri


AKSI PELAKSANAAN


MANFAAT

PIC

Menyusun dan menerbitkan revisi Permendag No. 14/MDAG/PER/3/2007

Sosialisasi dan implementasi peraturan baru (Minggu ke-2 Sept. (paling lama minggu ke-2 Sept. 2015) 2015)


Mempercepat proses dan prosedur impor

Mendag

Menerbitkan revisi Surat Edaran Mendag No. 1310/MDag/SD/12/2014

Sosialisasi dan implementasi peraturan baru (Minggu ke-2 Sept. (paling lama minggu ke-2 Sept. 2015) 2015)


Mempermudah kepastian berusaha untuk mendirikan toko modern

Mendag

Menerbitkan revisi Permendag No 67/M-DAG/PER/11/2013 jo Permendag No 10/MDAG/PER/1/2014


Mengurangi waktu dan beban biaya

Mendag

(September 2015) 50

Surat Edaran Mendag yang merevisi Surat Edaran Mendag No. 1310/M-Dag/SD/12/2014 tertang Perizinan Toko Modern berdasarkan Perpres No.112 tahun 2007, dan Permendag No.70 tahun 2013, untuk menerbitkan izin sementara toko modern bagi daerah yang belum punya RDTR (September 2015)

51

Permedag yang merevisi Permendag No 67/MDAG/PER/11/2013 jo Permendag No 10/MDAG/PER/1/2014, untuk menghilangkan SKPLBI/SPKPLBI sebagai izin penggunaan label berbahasa Indonesia menjadi pengawasan dengan sistem post audit di pasar dalam negeri



(September 2015)

24



52

Permendag yang merevisi Permendag No. 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang ketentuan impor dan ekspor beras, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin dalam impor beras kebutuhan industri (September 2015)

53

Permendag yang merevisi Permendag No. 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Permendag No. 40/M-DAG/PER/6/2015, untuk menghilangkan IT hortikultura dan Surat Pertimbangan Teknis Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kemenperin



AKSI PELAKSANAAN

 

(Minggu ke-2 Sept. 2015) dengan masa transisi 3 bulan Menyusun dan menerbitkan revisi Permendag No. 16/MDAG/PER/4/2013 (Minggu ke-2 Sept. 2015) dengan masa transisi 3 bulan

 


Sosialisasi (Minggu ke-2 Sept. 2015) Melayani perizinan impor dan ekspor beras melalui sistem eletronik (InatradeINSW) mulai Des. 2015


kepastian volume impor; semakin tumbuhnya industri makanan dan sehingga memperluas kesempatan kerja; mempermudah eksportasi beras jenis tertentu

Sosialisasi (Minggu ke-2 Sept. 2015) Melayani perizinan impor hortikultura melalui sistem eletronik (InatradeINSW) mulai Des. 2015


kepastian volume impor; semakin tumbuhnya industri makanan dan minuman sehingga memperluas kesempatan kerja; mendorong eksportasi hasil industri makanan dan minuman; harga produk makanan dan minuman lebih murah

(September 2015) 54

Permendag yang merevisi Permendag No. 528/MPP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh, untuk menegaskan perizinan online dan menghilangkan persyaratan API dalam pengajuan perizinan (September 2015)

Menyusun dan menerbitkan revisi Permendag No. 528/MPP/7/2002 (Minggu ke-2 Sept. 2015)

MANFAAT

Sosialisasi dan implementasi Monitoring dan peraturan baru penyelesaian (Minggu ke-2 Sept. 2015) masalah implementasi peraturan baru (Minggu ke-3 Sept. 2015 dan berlanjut)

PIC

Kepastian dan percepatan impor bahan baku; memperluas kesempatan kerja; kepastian berusaha

25



55

Permendag yang merevisi Permendag No. 53/M-DAG/PER/7/2015 tentang Tekstil Dan Produk Tekstil Batik Dan Motif Batik, untuk menghilangkan rekomendasi dari Kemenperin (September 2015)

56

Permendag yang merevisi Permendag No. 83/M-DAG/PER/12/2012 yang telah diubah terakhir kali dengan Permendag No. 73/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, untuk menghilangkan IT dan menggantinya dengan SPI yang kemudian secara bertahap pengawasan dilakukan melalui instrumen tarif



AKSI PELAKSANAAN

 

(Minggu ke-2 Sept. 2015) dengan masa transisi 3 bulan

Menyusun dan menerbitkan revisi Permendag No. 83/MDAG/PER/12/2012 (Minggu ke-2 Sept. 2015) dengan masa transisi 3 bulan

 


MANFAAT

PIC

Sosialisasi (Minggu ke-2 Sept. 2015) Melayani perizinan impor Tekstil Dan Produk Tekstil Batik Dan Motif Batik melalui sistem eletronik (InatradeINSW) mulai Des. 2015


Semakin terjaminnya perlindungan industri dalam negeri terhadap produk impor sejenis;

Mendag

Sosialisasi (Minggu ke-2 Sept. 2015) Melayani perizinan impor produk tertentu melalui sistem eletronik (InatradeINSW) mulai Des. 2015


Kepastian dan percepatan impor bahan baku; kepastian berusaha; memperluas kesempatan kerja

Mendag

Kepastian berusaha; harga semakin murah; memperluas kesempatan kerja; ekonomi kreatif tumbuh

Mendag

(September 2015) 57

Permendag yang merevisi Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2012 jo. Permendag No. 37/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Impor Mutiara, untuk menghilangkan persyaratan kelengkapan dokumen SIUP, TDP, NPWP, API. (September 2015)

Menyusun dan menerbitkan revisi Permendag No. 02/MDAG/PER/1/2012 jo. Permendag No. 37/MDAG/PER/7/2014 (paling lama minggu ke-2 Sept. 2015)

Sosialisasi dan implementasi Monitoring dan peraturan baru penyelesaian (Minggu ke-2 Sept. 2015) masalah implementasi peraturan baru (Minggu ke-3 Sept. 2015 dan berlanjut)

26



58

Permendag yang merevisi Permendag No 75/M-DAG/PER/12/2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin dan melarang impor barang-baru untuk alat kesehatan. (September 2015)

Menyusun dan menerbitkan revisi Permendag No 75/MDAG/PER/12/2013

Permendag yang merevisi Permendag No. 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, untuk menghilangkan verifikasi Surveyor. (September 2015)


Permendag yang merevisi Permendag No. 40/M-DAG/PER/7/2014 tentang Perubahan Atas Permendag No 03/M-DAG/PER/1/2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Ozon (BPO), untuk menghilangkan ketentuan IT dan verifikasi Surveyor (September 2015)


Permendag yang merevisi Permendag No. 15/M-DAG/PER/3/2007 tentang ketentuan impor mesin multifungsi berwarna, mesin fotokopi berwarna dan printer berwarna sebagaimana telah diubah dengan permendag no. 7/M-DAG/PER/2/2012, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin (September 2015)


59

60

61






AKSI PELAKSANAAN


MANFAAT

PIC

 Sosialisasi (Minggu ke-2 Sept. 2015)  Melayani perizinan impor barang modal bukan baru melalui sistem eletronik (InatradeINSW) mulai Des. 2015


Tumbuhnya industri dalam negeri; membuka kesempatan kerja; harga barang terkait lebih murah; masyarakat terlindungi dari mal praktek dari penggunaan alat-alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Mendag



kepastian harga, jumlah, dan mengurangi pemborosan pemeriksaan ekspor impor minyak, gas bumi

Mendag



Kepastian dan percepatan pemeriksaan impor bahan baku; kepastian berusaha; memperluas kesempatan kerja

Mendag



Kepastian dan percepatan impor barang terkait; kepastian berusaha; memperluas kesempatan kerja pada industri percetakan; dan menunjang dunia pendidikan

Mendag

27



62

Permendag yang merevisi Permendag No. 58/2012 ttg Ketentuan Impor Garam; Permenperin No. 134/2014 tentang Roadmap Garam Industri, untuk menghilangkan rekomendasi Kemenperin (September 2015)

Menyusun dan menerbitkan revisi Permendag No. 58/2012

Permendag yang mencabut Permendag No. 61/2004 Tentang Perdagangan Gula Antar Pulau (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 334 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian, untuk mengatasi kendala kelancaran arus barang (September 2015)

Menyusun dan menerbitkan Permendag yang mencabut Permendag No. 61/2004

Permendag yang mencabut No. 11/MDAG/PER/3/2010 jo. Permendag No. 35/MDAG/PER/5/2012 tentang ketentuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku cakram optik kosong, dan cakram optik isi (September 2015)

Menyusun dan menerbitkan Permendag yang mencabut Permendag No. 61/2004

Permenperin yang merevisi Permenperin No. 15/M-IND/PER/3/2014 untuk menghilangkan persyaratan rekomendasi dari Kemenperin untuk menjadi eksportir terdaftar produk minerba berdasarkan Permendag No. 04/MDAG/PER/1/2014

Menyusun dan menerbitkan revisi Permenperin No. 15/MIND/PER/3/2014 (menyesuaikan dengan revisi Permendag No. 04/MDAG/PER/1/2014) (Minggu ke-2 Sept. 2015)

63

64

65





AKSI PELAKSANAAN


MANFAAT

PIC



Kepastian volume dan jenis garam yang diimpor serta percepatan pengadaan bahan baku/bahan penolong industri sehingga memperkuat perlindungan bagi industri garam lokal dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja

Mendag



Mencegah eks-gula penyelundupan didistribusikan antar pulau; melindungi industri gula dalam negeri; memperluas kesempatan kerja

Mendag



Mendorong pengembangan investasi yang membutuhkan barang modal dan meningkatnya pilihan konsumen terhadap cakram optik

Mendag



Kemudahan dan kecepatan ekspor produk minerba

Menperin

28


66

REGULASI/BATAS WAKTU Permenperin yang merevisi Permenperin No 68/M-IND/PER/8/2014 dan Peraturan Direktur Jenderal BIM No 03/BIM/PER/1/2014 untuk menghilangkan persyaratan Surat Pendaftaran Tipe Ban (SPTB)



AKSI PELAKSANAAN

MANFAAT

Menyusun dan menerbitkan revisi Permenperin No 68/MIND/PER/8/2014 dan Peraturan Direktur Jenderal BIM No 03/BIM/PER/1/2014 (Minggu ke-2 Sept. 2015)


Melakukan monitoring dan verifikasi (Minggu ke-2 Sept. 2015 dan berlanjut)

Kelancaran penyediaan dan distribusi ban untuk industri otomotif serta masyarakat

Menperin

Menyusun dan menerbitkan revisi Permenperin No. 35/2015 tentang Perubahan atas Permenperin No. 87/2013 tentang Pemberlakuan SNI minyak goreng sawit secara wajib (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Meningkatnya peredaran minyak goring yang berkualitas

Menperin

Menyusun dan menerbitkan revisi Permenperin No. 34/MIND/PER/4/2007 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Kemudahan dan kelancaran pengadaan kaca pengaman kebutuhan industri otomotif

Menperin

Menyusun dan menerbitkan revisi Permenperin No. 44/MIND/PER/4/2011 jo Permenperin No. 04/MIND/PER/1/2010 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Kemudahan dan kelancaran pengadaan kaca lembaran kebutuhan industri otomotif

Menperin

PIC

(Sept. 2015)

67

Pencabutan Permenperin No. 35/2015 tentang Perubahan atas Permenperin No. 87/2013 tentang Pemberlakuan SNI minyak goreng sawit secara wajib untuk membatalkan kewajiban penjualan minyak goreng dalam kemasan dengan tujuan fortifikasi. (Sept. 2015)

68

Permenperin yang merevisi Permenperin No. 34/M-IND/PER/4/2007 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran dan pemeriksaan teknis kaca pengaman kendaraan bermotor yang non SNI (Sept. 2015)

69

Permenperin yang merevisi Permenperin No. 44/M-IND/PER/4/2011 jo Permenperin No. 04/MIND/PER/1/2010 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran dan pemeriksaan teknis kaca lembaran yang non SNI (Sept. 2015)

29


70

REGULASI/BATAS WAKTU Permenperin yang merevisi Permenperin No. 50/M-IND/PER/6/2014 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran tipe dan pemeriksaan teknis cermin kaca yang non SNI

AKSI PELAKSANAAN

Menyusun dan menerbitkan revisi Permenperin No. 50/MIND/PER/6/2014 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Kemudahan dan kelancaran pengadaan cermin kaca kebutuhan industri otomotif

Menperin

Menyusun dan menerbitkan revisi Permenperin No. 82/MIND/PER/8/2012; Permenperin No. 83/MIND/PER/8/2012, dan Permenperin No. 84/MIND/PER/8/2012 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Kemudahan dan kelancaran pengadaan keramik kebutuhan masyarakat

Menperin

Menyusun dan menerbitkan revisi Permenperin No 40/MIND/PER/6/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 86/IAK/Per/11/2008 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Kemudahan dan kelancaran pengadaan helm kebutuhan masyarakat

Menperin

Menyusun dan menerbitkan revisi Permenperin No 15/MIND/PER/1/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 81/IAK/PER/12/2007 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Kemudahan dan kelancaran pengadaan selang kompor LPG kebutuhan masyarakat

Menperin

(Sept. 2015)

71

Permenperin yang merevisi Permenperin No. 82/M-IND/PER/8/2012; Permenperin No. 83/MIND/PER/8/2012, dan Permenperin No. 84/MIND/PER/8/2012 untuk menghilangkan kewajiban surat pertimbangan teknis dan pemeriksaan teknis keramik yang non SNI (Sept. 2015)

72

Permenperin yang merevisi Permenperin No 40/M-IND/PER/6/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 86/IAK/Per/11/2008 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran tipe helm



MANFAAT

PIC

(Sept. 2015)

73

Permenperin yang merevisi Permenperin No 15/M-IND/PER/1/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 81/IAK/PER/12/2007 untuk menghilangkan kewajiban pendaftaran tipe selang kompor LPG (Sept. 2015)

30

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015 PENGAWASAN EFEKTIVITAS

NO



AKSI PELAKSANAAN

MANFAAT

74

Permenperin yang merevisi Permenperin No 81/M-IND/PER/7/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 40/IAK/PER/9/2010 untuk menghilangkan kewajiban adanya surat pertimbangan teknis Tanki Air Silinder – Polieltilena (Sept. 2015)

Menyusun dan menerbitkan revisi Permenperin No 81/MIND/PER/7/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 40/IAK/PER/9/2010 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Kemudahan dan kelancaran pengadaan teknis Tanki Air Silinder Polieltilena kebutuhan industri dan masyarakat

Menperin

75

Permenperin yang merevisi Permenperin No 67/M-IND/PER/6/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal BIM No 12/BIM/PER/8/2012 untuk menghilangkan kewajiban surat pertimbangan teknis dan pemeriksaan teknis Rubber seal/karet perapat untuk katup tabung LPG yang non SNI (Sept. 2015)

Menyusun dan menerbitkan revisi Permenperin No 67/MIND/PER/6/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal BIM No 12/BIM/PER/8/2012 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Kemudahan dan kelancaran pengadaan Rubber seal/karet perapat untuk katup tabung LPG kebutuhan industri dan masyarakat

Menperin

76

Permenperin yang merevisi Permenperin No 20/M-IND/PER/2/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 86/IAK/Per/11/2008 untuk menghilangkan kewajiban surat pertimbangan teknis bagi produk melamin non SNI wajib (Sept. 2015)

Menyusun dan menerbitkan revisi Permenperin No 20/MIND/PER/2/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal IAK No 86/IAK/Per/11/2008 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Kemudahan dan kelancaran pengadaan produk melamin kebutuhan industri.

Menperin

77

Permenperin yang merevisi 32 Permenperin untuk menghilangkan kewajiban rekomendasi atas impor produk yang spesifikasinya tidak sama dengan SNI wajib (Sept. 2015)

Menyusun dan menerbitkan revisi Permenperin dimaksud, dan memeriksa agar tidak overlap dengan revisi Permenperin pada poin-poin sebelumnya. (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Kemudahan dan kelancaran pengadaan produk non SNI untuk kebutuhan industry.

Menperin

78

Permenperin yang merevisi Permenperin No. 18/M-IND/PER/2/2012 jo Permenperin No. 67/M-IND/PER/8/2014, untuk menghilangkan persyaratan surat pendaftaran jenis semen, pertimbangan teknis non SNI, dan Penetapan IP-IT Semen serta pengendalian dilakukan dengan post audit. (Sept. 2015)

Menyusun dan menerbitkan revisi Permenperin No. 18/MIND/PER/2/2012 jo Permenperin No. 67/M-IND/PER/8/2014 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Kemudahan dan kelancaran pengadaan produk semen untuk kebutuhan industri jasa konstruksi dan masyarakat

Menperin

PIC

31

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015 AKSI PELAKSANAAN


NO



MANFAAT

79

Permenkeu yang melaksanakan PP Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu untuk menegaskan biomass, biogas, dan sampah kota termasuk kegiatan usaha yang mendapatkan fasilitas (Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2015), untuk memberikan ketegasan bahwa, biomass, biogas, dan sampah kota termasuk kegiatan usaha yang mendapatkan fasilitas

Menyusun dan menerbitkan revisi Permenkeu yang melaksanakan PP Nomor 18 Tahun 2015 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Tumbuh berkembangnya industri biomass, biogas, dan sampah kota sehingga memperluas kesempatan kerja; semakin membaiknya kondisi lingkungan

Menkeu

Menyusun dan menerbitkan revisi Permenkeu No. 176 tahun 2013 dan Permenkeu No. 177 tahun 2013 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Tumbuh berkembangnya IKM termasuk produk ekspor termasuk juga memperluas kesempatan kerja

Menkeu

Menyusun dan menerbitkan revisi Permenkeu Nomor 106/PMK.010/2015 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Menumbuh kembangkan industri perumahan dalam negeri; membuka kesempatan kerja di sektor properti yang menarik perluasan kegiatan ekonomi masyarakat lainnya

Menkeu

PIC

(Sept. 2015) 80

Permenkeu yang merevisi Permenkeu No. 176 tahun 2013 dan Permenkeu No. 177 tahun 2013 tentang Pembebasan dan Pengembalian KITE untuk mendukung Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam pengembangan ekspor, untuk memanfaatkan fasilitas pusat logistik berikat dalam pengembangan ekspor oleh IKM (Sept. 2015)

81

Permenkeu yang merevisi Permenkeu Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewan Selain Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah, untuk pemberian fasilitas PPnBM atas hunian mewah berupa kelonggaran batasan pengenaan berupa harga jual per unit (Sept. 2015)

32

Daftar Kebijakan Deregulasi September 2015 AKSI PELAKSANAAN


NO



MANFAAT

82

Revisi PMK No. 176/2009 dan Permenperin No. 19/2010 untuk menghilangkan persyaratan rekomendasi dalam rangka pemberian faslitas bea masuk bagi restrukturisasi/pengembangan industri serta multi tafsir pada kata “dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi …”.

Menyusun dan menerbitkan revisi PMK No. 176/2009 dan Permenperin No. 19/2010 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Memberikan kepastian pengembangan usaha di bidang terkait; memperluas kesempatan kerja

Menkeu

Menyusun dan menerbitkan revisi PMK 153/Tahun 2014 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Mempermudah proses ekspor sehingga menumbuh kembangkan industri terkait

Menkeu

Menyusun dan menerbitkan revisi PMK 153/Tahun 2014 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Mempermudah proses ekspor sehingga menumbuh kembangkan industri terkait

Menkeu

Menerbitkan MoU (paling lama minggu ke-2 Sept. 2015)

Sosialisasi dan implementasi peraturan baru (mulai minggu ke-2 Sept. 2015)


Kepastian berusaha dan mengurangi waktu dan biaya

Menaker

PIC

(Sept. 2015) 83

Permenkeu yang merevisi PMK 153/Tahun 2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, untuk menghilangkan kewajiban bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik barang tertentu dalam rangka bea keluar (Sept. 2015)

84

Permenkeu yang merevisi No.136/PMK.010/2015, untuk menghilangkan kewajiban bea dan cukai melakukan pemeriksaan fisik barang tertentu dalam rangka bea keluar (Sept. 2015)

85

MoU antara Menaker dan Menperin untuk Integrasi pelaporan perusahaan (September 2015)

33



86

Revisi Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2003 jo Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan untuk menyesuaikan seluruh jenis izin usaha harus disamakan nomenklatur dengan peraturan perundang-undangan sektor.


AKSI PELAKSANAAN

Perka BKPM yang merevisi Perka BKPM No 3 Tahun 2012, agar dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengawasan terutama perubahan investasi dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga K/L terkait dan asosiasi industri mendapatkan informasi perubahan.

MANFAAT

PIC

Menerbitkan Revisi Perka BKPM (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Kepastian berusaha; mengurangi beban administrasi waktu dan biaya

Ka. BKPM

Menerbitkan Revisi Perka BKPM (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Menguatnya koordinasi pengembangan investasi oleh BKPM

Ka. BKPM

Menyusun dan menerbitkan revisi



Kepastian berusaha; menjamin ketersediaan benih; harga semakin murah; semakin tumbuhnya perkebunan rakyat sehingga memperluas kesempatan kerja

Mentan

Sosialisasi dan implementasi peraturan baru Permentan Nomor 39/Permentan/SR.140/7/ (Minggu ke-2 Sept. 2015) 2015 (Minggu ke-2 Sept. 2015)


Menjamin ketersediaan pestisida berkualitas yang aman, ramah lingkungan

Mentan

(September 2015)

87


(September 2015)

88

Permentan yang merevisi Permentan No.2 Tahun 2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, untuk mempersingkat alur benih yang terlalu panjang akan menghambat penyediaan logistik benih.

Permentan No.2 Tahun 2014 (Minggu ke-2 Sept. 2015)

(Sept. 2015)

89

Permentan yang merevisi Permentan Nomor 39/Permentan/SR.140/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida, untuk meningkatkan pengawasan dan memperberat sanksi peredaran pestisida (Sept. 2015)


34



90

Permentan yang merevisi Permentan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Syarat, Tata Cara, dan SOP Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal, untuk menyesuaikan keperluan rekomendasi hanya untuk bidang yang telah ditetapkan dalam DNI dan mengurangi persyaratan rekomendasi

LANGKAH PENYELESAIAN Menyusun dan menerbitkan revisi

AKSI PELAKSANAAN


MANFAAT

PIC



Kepastian usaha; mengurangi beban administrasi, waktu dan biaya; tumbuhnya investasi di dalam negeri serta penyerapan tenaga kerja

Mentan



Membuka kesempatan usaha bagi selain dari koperasi perkebunan setempat dan menumbuhkembangkan diversifikasi usaha sehingga memperluas kesempatan kerja

Mentan

Sosialisasi dan implementasi peraturan baru Permentan Nomor 139/Permentan/PD.410/ (Minggu ke-2 Sept. 2015) 12/2014


Terjaminnya ketersediaan barang jadi bagi industri olahan makanan yang berbasis daging

Mentan

Permentan Nomor 26 Tahun 2015 (Minggu ke-2 Sept. 2015)

(Sept. 2015) 91

Permentan yang merevisi Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, untuk merubah pasal 14 yang mewajibkan divestasi kepada koperasi pekebun setempat


Permentan Nomor 98 Tahun 2013 (Minggu ke-2 Sept. 2015)

(Sept. 2015)

92

Permentan yang merevisi Permentan Nomor 139/Permentan/PD.410/12/2014 tentang Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk memperluas negara asal impor sebagai bahan baku kebutuhan industri dalam negeri



(Sept. 2015)

35


93

REGULASI/BATAS WAKTU Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merevisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/MenhutII/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. (Sept. 2015)


AKSI PELAKSANAAN

Penerbitan Permen LHK

Mengatur terhadap permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Minggu ke-2 Sept. 2015) (IPPKH) untuk pertambangan pada tahap Operasi Produksi (OP) yang dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang izin pemanfaatan telah memperoleh sertifikat pengusahaan / pemanfaatan hutan secara lestari (PHPL) dengan nilai baik.

PENGAWASAN EFEKTIVITAS Monitoring dan penyelesaian masalah implementasi peraturan baru

MANFAAT

PIC

Memberikan kepastian hukum bagi perusahaan untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan

Men LHK

Memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha pemanfaat hasil hutan kayu

Men LHK

(Minggu ke-2 Sept. 2015 dan berlanjut)

Mengatur untuk permohonan IPPKH untuk pertambangan sepanjang kegiatan dan lokasinya sesuai dengan IUP, maka tidak diperlukan persyaratan izin lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL UPL, mengingat sudah menjadi persyaratan saat penerbitan IUP. (Minggu ke-2 Sept. 2015)

94

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/MenhutII1014 tentang Pembatasan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi. (Sept. 2015)

Menerbitkan Permen LHK yang mengatur kembali penambahan luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi.

Mengatur dan menyelesaikan permohonan perpanjangan sesuai luasan sebelumnya. (Minggu ke-2 Sept. 2015)



36




AKSI PELAKSANAAN


MANFAAT

PIC

95

Permenkes yang merevisi Permenkes No. 30/2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji, untuk memberikan penundaan waktu pelaksanaannya pada tahun 2019

Menyusun dan menerbitkan revisi Permenkes No. 30/2013 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Kepastian berusaha sehingga memperluas kesempatan kerja

Menkes

96

Permenhub yang merevisi Permenhub nomor 32 tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok Kargo dan Pos yang diangkut dengan pesawat udara, untuk memberikan perlakuan prioritas untuk ekspor produk hortikultura (sayur, bunga, buah)

Menyusun dan menerbitkan revisi Permenhub nomor 32 tahun 2015 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Menurunkan biaya logistik sehingga lebih menjamin ketersediaan barang dan menurunkan harga barang terkait

Menhub

Menyusun dan menerbitkan revisi Permenhub No. 74/2015 jo No. 78/2015 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Terkendalinya perizinan usaha jasa transportasi

Menhub

(September 2015)

97

Permenhub yang merevisi Permenhub No. 74/2015 jo No. 78/2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengurusan Jasa Transportasi, untuk menyesuaikan dengan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (September 2015)

37



98

Permenhub yang merevisi Permenhub Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Permen Perhubungan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, untuk menyederhanakan persyaratan perizinan yang redundansi, antara lain izin usaha pokok dari instansi terkait, rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur yang terkait dengan kesesuaian tata ruang, study kelayakan proyek, rekomendari syahbandar, rekomendasi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset minimal Rp 50 T

AKSI PELAKSANAAN


Menyusun dan menerbitkan revisi Permenhub Nomor 73 Tahun 2014 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri

Menyusun dan menerbitkan revisi Permenhub Nomor 14 tahun 2007 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Berkurangnya pelanggaran beban muatan angkutan

Menyusun dan menerbitkan revisi Permenhub Nomor 14 tahun 2007 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Adanya kepastian besaran tarif jasa parkir pesawat


MANFAAT

PIC Menhub

(September 2015) 99

Permenhub yang merevisi Permenhub Nomor 14 tahun 2007 tentang Peti Kemas di Jalan, untuk meningkatkan pengawasan berat angkutan jalan (September 2015)

100

Permenhub yang merevisi Permenhub Nomor PM 36 Tahun 2014 tentang tata cara dan prosedur pengenaan tarif jasa kebandarudaraan, untuk menetapkan denominasi Rupiah dalam tarif jasa parkir pesawat (September 2015)

38




AKSI PELAKSANAAN


MANFAAT

PIC

101

Permen ATR/Kep. BPN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permen Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (September 2015)

Menyusun dan menerbitkan revisi Permen ATR/Kep. BPN Nomor 6 Tahun 2015 (Minggu ke-2 Sept. 2015)



Kepastian berusaha bagi industri terkait; memperluas kesempatan kerja

Men. ATR

102

Permen ATR/Kep. BPN yang merevisi Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. (September 2015)

Menyusun dan menerbitkan revisi Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 (Minggu ke-2 Sept. 2015)




Men. ATR

103

Permen ATR/Kep. BPN yang merevisi Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. (September 2015)

Menyusun dan menerbitkan revisi Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 (Minggu ke-2 Sept. 2015)




Men. ATR

104

Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 36/KEP/M/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi, agar selaras dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta tidak menghambat peleburan dan pembubaran Koperasi

Menerbitkan revisi



Meningkatnya fungsi ekonomi koperasi dalam mendukung kegiatan usaha masyarakat di daerah

Men. KUKM

Kepmen Koperasi dan UKM (Paling lama minggu ke-2 Sept. 2015)

(Sept. 2015)

39



105

Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 145/KEP/M/1998 tentang Petunjuk Penanaman Modal Penyertaan Pada Koperasi, agar Koperasi dapat membangun modal penyertaan sebagai instrumen modal yang sebagai surat berharga yang dapat diperjualbelikan sehingga dapat mengembangkan pemupukan modal Koperasi yang berasal dari luar

LANGKAH PENYELESAIAN Menerbitkan revisi


AKSI PELAKSANAAN


Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 19/KEP/M/III/1998 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Kecil, untuk mendukung koperasi berani masuk ke sektor lain

Menerbitkan revisi



Memperkuat sumber permodalan dan kemampuan finansial koperasi untuk meningkatkan skala usaha koperasi dan para anggotanya, serta mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah

Men. KUKM



Kegiatan usaha koperasi akan berkembang keberbagai sektor, sehingga meningkatkan kesejahteraan anggotanya

Men. KUKM



Berkembangnya koperasi jasa keuangan dan pembiayaan syariah

Men. KUKM

(Sept. 2015) 107

Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, agar selaras dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah

Menerbitkan revisi


PIC


(Sept. 2015) 106

MANFAAT

(Sept. 2015)

40


NO


108

Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 96/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, agar selaras dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP

Menerbitkan revisi

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 118/PER/M.KUKM/X/2004 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UKM, untuk mengakomodir UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM dan diklat pengembangan kompetesi usaha mikro (Sept. 2015)

Menerbitkan revisi

Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Negara Urusan Koperasi dan UKM Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraaan Tugas Pembanguan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi (Sept. 2015)

Menerbitkan revisi

Kepmen Koperasi dan UKM yang merevisi Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 124/Kep/M.UKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi (Sept. 2015)

Menerbitkan revisi

(Sept. 2015) 109

110

111


Permen Koperasi dan UKM (Paling lama minggu ke-2 Sept. 2015)



AKSI PELAKSANAAN


MANFAAT

PIC


(Minggu ke-2 Sept. 2015 dan berlanjut)

Meningkatnya Corporate Good Governance Koperasi untuk siap bermitra dengan badan usaha lainnya termasuk dengan mitra luat negeri

Men. KUKM



Meningkatnya kemampuan dan kompetensi SDM Koperasi sebagai human capital yang mampu mengembangkan koperasi dan bersaing dengan badan usaha yang lain di level nasional dan internasional

Men. KUKM



Mendorong penumbuh kembangan koperasi sebagai agent of development di daerah dalam menjalankan fungsi ekonominya

Men. KUKM



Meningkatnya kemandirian koperasi sebagai badan usaha yang menjalankan fungsi ekonomi

Men. KUKM

41


NO


112

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 01/PER/MENEG/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi (Sept. 2015)

Menerbitkan revisi

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 03/PER/M.KUKM/I/2007 tentang Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota/Penggerak Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi (Sept. 2015)

Menerbitkan revisi

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, untuk menyesuaikan dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah (Sept. 2015)

Menerbitkan revisi

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 35.3/PER/K.UKKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, untuk menyesuaikan dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah (Sept. 2015)

Menerbitkan revisi

113

114

115

AKSI PELAKSANAAN Sosialisasi dan

Permen Koperasi implementasi peraturan baru dan UKM (Paling lama minggu ke-2 Sept. 2015)


Sosialisasi dan



Sosialisasi dan



Sosialisasi dan




MANFAAT


Meningkatnya kepastian hukum dalam pengembangan koperasi sebagai badan usaha yang menjalankan fungsi ekonomi

Men. KUKM


Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kegiatan usaha koperasi di daerah, karena adanya evaluasi eksternal

Men. KUKM


Meningkatnya profesionalisme kelembagaan koperasi di daerah

Men. KUKM


Meningkatnya kredibilitas usaha koperasi di daerah

Men. KUKM

PIC

42



116

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 39/PER/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi jasa Keuangan Syariah dan Unit jasa Keuangan Syariah, untuk menyesuaikan dengan UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta meningkatkan kepatuhan KSP dan pembiayaan syariah


AKSI PELAKSANAAN Sosialisasi dan




MANFAAT

PIC


Berkembangnya jasa keuangan dan pembiayaan syariah di daerah

Men. KUKM


Meningkatnya corporate culture dalam pengelolaan koperasi

Men. KUKM


Meningkatnya kredibilitas usaha simpan pinjam koperasi

Men. KUKM


Meningkatnya kredibilitas dan realibilitas koperasi sebagai badan usaha yang sejajar dengan badan usaha lainnya

Men. KUKM

(Sept. 2015) 117

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/K.KUKM/III/2008 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pembentukan Koperasi

Menerbitkan revisi

Sosialisasi dan



(Sept. 2015) 118

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi permen Koperasi dan UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP

Menerbitkan revisi

Sosialisasi dan



(Sept. 2015) 119

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi permen Koperasi dan UKM Nomor 20/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam oleh Unit Simpan Pinjam, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP (Sept. 2015)

Menerbitkan revisi

Sosialisasi dan



43


NO


120

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 21/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka meningkatkan kepatuhan KSP, serta menyesuaikan dengan Keppres No 62 tahun 2015 tentang Struktur Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan terhadap Koperasi (Sept. 2015)

Menerbitkan revisi

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 6/PER/M.KUKM/IV/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 3/PER/M.KUKM/1/2007 tentang Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi (Sept. 2015)

Menerbitkan revisi

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM Nomor 14/PER/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Oleh Unit Simpan Pinjam untuk menyelaraskan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP (Sept. 2015)

Menerbitkan revisi

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi Nomor 15/PER/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19 /PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, untuk menyesuaikan dengan UU No 1 Tahun 2013 tentang LKM dan meningkatkan kepatuhan KSP

Menerbitkan revisi

121

122

123





AKSI PELAKSANAA N


MANFAAT

PIC



Meluasnya lembaga keuangan mikro yang melayani kebutuhan pembiayaan usaha mikro dan kecil

Men. KUKM



Mendorong keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan koperasi di wilayah masing-masing

Men. KUKM



Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi simpan pimjam

Men. KUKM



Meningkatnya sinerjitas koperasi simpan pinjam dengan program pengembangan ekonomi masyarakat di daerah

Men. KUKM

44



124

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 7/Per/m.KUKM/IX/2011 tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar, untuk mendorong berkembangnya koperasi yang menjalankan usaha di sektor riil (Sept. 2015)

125

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 10/Per/M.KUKM/XII/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraaan Rapat Anggota Koperasi untuk menyesuaikan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi


Permen Koperasi dan UKM (Paling lama minggu ke-2 Sept. 2015) Menerbitkan revisi


AKSI PELAKSANAA N


MANFAAT

PIC



Meningkatnya perluasan usaha dan sinerjitas bisnis koperasi skala besar

Men. KUKM



Berkembangnya pengelolaan koperasi yang demokratis di daerah sebagai badan usaha yang profesional

Men. KUKM



Meningkatnya kredibilitas pengelolaan keuangan koperasi

Men. KUKM



Tersedianya standar dan acuan pengembangan kelembagaan koperasi di daerah

Men. KUKM

(Sept. 2015) 126

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 04/Per/M.KUKM/VII/2012 Tentang Pedoman Umum Akutansi Koperasi, untuk mengakomodir keperluan akurasi pencatatan akuntansi koperasi sesuai karakteristik usaha (pedoman umum akuntansi SAK ETAP koperasi sektor riil, usaha simpan pinjam koperasi, dan usaha simpan pinjam syariah)

Menerbitkan revisi


(Sept. 2015) 127

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 01/PER/M.KUKM/I/2013 tentang Pedoman Revitalisasi Koperasi, untuk menyelaraskan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mendukung pemberdayaan Koperasi

Menerbitkan revisi


(Sept. 2015)

45



128

Permen Koperasi dan UKM yang merevisi Permen Koperasi dan UKM No 11/Per/M.KUKM/XII/2013 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha, untuk menyelaraskan dengan Perpres No 62 tahun 2015 tentang Struktur Kementerian Koperasi dan UKM



AKSI PELAKSANAA N


MANFAAT



Meningkatnya peranan koperasi sebagai agent of development dalam menumbuhkembangkan wirausaha baru

Men. KUKM



Meningkatnya profesionalisme pengelolaan keuangan koperasi dalam kegiatan sektor riil

Men. KUKM



Meningkatnya profesionalisme pengelolaan keuangan koperasi dalam kegiatan usaha simpan pinjam berbasis konvensional

Men. KUKM



Meningkatnya profesionalisme pengelolaan keuangan koperasi dalam kegiatan usaha simpan pinjam berbasis syariah

Men. KUKM

PIC

(Sept. 2015) 129

Permen Koperasi dan UKM tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil, untuk mengakomodir keperluan akurasi pencatatan akuntansi koperasi sesuai karakteristik usaha dan sebagai pedoman umum akuntansi SAK ETAP koperasi sektor riil

Menerbitkan revisi


(Sept. 2015) 130

Permen Koperasi dan UKM tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Usaha Simpan Pinjam Konvensional, untuk mengakomodir keperluan akurasi pencatatan akuntansi koperasi sesuai karakteristik usaha dan sebagai pedoman umum akuntansi SAK ETAP koperasi sektor simpan pinjam konvensional

Menerbitkan revisi


(Sept. 2015) 131

Permen Koperasi dan UKM tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Usaha Simpan Pinjam Syariah, untuk mengakomodir keperluan akurasi pencatatan akuntansi koperasi sesuai karakteristik usaha dan sebagai pedoman umum akuntansi SAK ETAP koperasi sektor simpan pinjam syariah

Menerbitkan revisi


(Sept. 2015)

46




AKSI PELAKSANAAN


MANFAAT

PIC

132

Permen Koperasi dan UKM yang mencabut Permen Koperasi dan UKM Nomor 03/PER/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum Linkage Program Antar Bank Umum dengan Koperasi (September 2015)

Menetapkan Pemberitahuan kepada Bank Umum pencabutan (paling (paling lama minggu ke-2 Sept. 2015) lama minggu ke-2 Sept. 2015)

Monitoring dan penyelesaian masalah implementasi peraturan lama (Minggu ke-3 Sept. 2015 dan berlanjut)

Menhilangkan kerancuan

Men. KUKM

133

Perka BPOM yang merevisi Perka BPOM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia (September 2015)

Menerbitkan Revisi Perka BPOM (Minggu ke-2 Sept. 2015)


Menurunnya frekuensi perizinan pengimporan obat dan makanan, karena pelayanan perizinan berkala dan secara eletronik

Ka. BPOM

134

Perka BPOM yang merevisi Perka BPOM Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat, Bahan Obat Tradisional, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan Ke Dalam Wilayah Indonesia

Menerbitkan Revisi  Pengembangan Risk Perka BPOM, posisi Management yaitu penerapan saat ini sudah ada di Surat Keterangan Import (SKI) Kemenkumham untuk dilakukan pengesahan Prioritas mekanisme paperless (paling lama minggu kedengan cara revitalisasi SKI 2 Sept. 2015) Transaksional menjadi Non Transaksional  Pemberlakuan pembayaran PNBP melalui e-payment  Simplifikasi persyaratan (packing list dan BoL/AWB) mengganti dengan informasi data manifest DJBC dan sekitar 25% HS Code  Rasionalisasi komoditas yang bersinggungan dengan K/L lain dilakukan dengan cara Single Sub Mission

 Melakukan pengawasan berbasis risiko yang melibatkan Inspektur Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia  Melakukan pengawasan dengan kerjasama lintas sektor kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (TPBB) dan khusus produk pangan dilakukan komunikasi dan kordinasi melalui Indonesia Rapid Alert System Food and Feed (INRASFF) (Okt. 2015 dan berlanjut)

 Kecepatan dan kemudahan pemasukan bahan baku obat dan makanan karena pelayanan secara eletronik, paperless, tanpa tandatangan dan tanpa cap basah  Mendorong kelancaran pengadaan bahan baku yang masih dibutuhkan dari impor untuk pengembangan industri farmasi, kosmetik, obat tradisional dan makanan

Ka. BPOM

(September 2015)


47

Menggerakkan Ekonomi Nasional Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

II.1

A. Latar Belakang: Terhambat dan lambatnya pelaksanaan dan penyelesaian berbagai PSN yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha (BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta berbentuk PT, atau Koperasi). Hal ini dapat menghambat pelayanan umum kepada masyarakat dan menganggu peningkatan perekonomian nasional. B. Faktor penghambat: 1. Perizinan dan nonperizinan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. 2. Tata ruang, lahan, dan penyediaan tanah. 3. Pengadaan barang/jasa Pemerintah. 4. Penjaminan atas risiko politik/kebijakan Pemerintah. 5. Ketakutan pejabat Pemerintah dalam pengambilan (kriminalisasi keputusan/kebijakan).

C. Tujuan: Penyelesaian berbagai hambatan/sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional. D. Regulasi yang diperlukan: 1. Peraturan Presiden (pengaturan baru dan pengaturan ulang beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyusun mekanisme dan mempertegas serta memberikan penjelasan yang diperlukan) 2. Instruksi Presiden (arahan dan penegasan kepada para Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing untuk melakukan dan memberikan dukungan percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional.

48

Menggerakkan Ekonomi Nasional Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)  Cakupan pengaturan Rancangan Perpres: 1. Simplikasi dan Kemudahan Perizinan dan nonperizinan. 2. Penyelesaian Tata ruang dan Kepastian Penyediaan lahan.

3. Pemberian Jaminan atas risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah. 4. Percepatan Pengadaan barang/jasa Pemerintah. 5. Diskresi dalam penyelesaian hambatan dan Perlindungan hukum

II.2

 Cakupan Rancangan Inpres Para Menteri, Kepala, Gubernur, dan Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan dan/atau memberikan dukungan percepatan pelaksanaan PSN, yang mencakup: 1. Penyiapan PSN; 2. Pengadaan lahan/tanah PSN; 3. Pendanaan PSN;

4. Perizinan dan nonperizinan PSN (a.l. kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal apabila diperlukan, data); 5. Pelaksanaan pembangunan fisik PSN; 6. Pengawasan dan pengendalian PSN;

7. Pemberian pertimbangan hukum dalam pelaksanaan PSN; dan/atau 8. Mitigasi risiko hukum dan non hukum dalam pelaksanaan PSN.

49

Menggerakkan Ekonomi Nasional

III.1

Mendorong Investasi di Sektor Properti  Investasi di sektor properti mengalami penurunan permintaan dilain pihak pembangunan properti memberi dampak yang cukup luas ke berbagai sektor.

 Untuk mengatasi pelemahan di sektor properti, dilakukan kebijakan sebagai berikut: 1. Membuka kepemilikan orang asing terhadap properti (rumah susun mewah dengan harga Rp 10 Miliar ke atas). 2. Perubahan PP untuk memperkuat peran Perumnas dalam pembangunan rumah susun bagi masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. 3. Penyelesaian PP Hunian Berimbang untuk mendorong pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah oleh pengembang swasta.

50

Menggerakkan Ekonomi Pedesaan

III.1

1. Penyederhanaan peraturan yang menghambat penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Langkah-langkah:

• Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa. Status: sudah dilakukan pada tanggal 7 September 2015 • Koordinasi dan konsolidasi Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tentang kebijakan SKB Tiga Menteri mengenai Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa. Status: sudah dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015 • Mengawal penggunaan Dana Desa untuk diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur fisik dan/atau pengembangan ekonomi Desa yang berorientasi padat karya dan mengutamakan penggunaan sumber daya lokal Desa Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

51

Menggerakkan Ekonomi Pedesaan

III.1

2. Pendampingan Dana Desa di lokal desa: Menyediakan tenaga pendamping profesional dan peningkatan kapasitas pendamping untuk bekerja melakukan fasilitasi percepatan pencairan Dana Desa dan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa paling lambat sejak tanggal 1 Oktober 2015. Kebutuhan tenaga pendamping pada tahun 2015 secara nasional berjumlah 44.321. Secara tidak langsung hal ini mendorong penyerapan tenaga kerja. 3. Pembangunan irigasi desa di 17 kabupaten untuk mendukung produksi pertanian dan stabilisasi harga pangan. 4. Mendorong penyerapan tenaga kerja melalui pembangunan PLTS di 15 kabupaten, jembatan di 10 kabupaten dan pembangunan jalan desa di 20 kabupaten secara swakelola. 5. Pelaksanaan Investment Summit dalam rangka untuk mendorong aliran investasi di daerah-daerah tertinggal. 6. Pembentukan Usaha Bersama Komunitas di 38 Kabupaten dalam rangka untuk menggairahkan aktivitas ekonomi desa

52

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia www.ekon.go.id 2015

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. TINDAK LANJUT DEREGULASI (Dalam Paket Kebijakan Ekonomi - Tahap 1)

Recommend Documents