Tahap penyusunan agenda Tahap formulasi kebijakan Tahap adopsi kebijakan Tahap implementasi kebijakan Tahap evaluasi kebijakan
Tahap penyusunan agenda
Masalah kebijakan sebelumnya berkompetisi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan pada perumus kebijakan Pada tahap ini ada masalah yang mungkin tidak disentuh sama sekali, ada yang akan menjadi fokus pembahasan, dan ada pula karena alasan tertentu ditunda pembahasannya.
Formulasi kebijakan
Pada tahap ini masalah didefinisikan untuk mencari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
Tahap Adopsi Kebijakan
Dari alternatif yang ditawarkan oleh perumus kebijakan, salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
Tahap implementasi kebijakan Suatu program hanya akan menjadi catatan elit jika tidak diimplementasikan Oleh karena itu keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecah masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi atau pemerintah. Dalam tahap ini kemungkinan terjadi sebuah kebijakan tidak mendapat dukungan, sedangkan yang lain mendapat dukungan.
Tahap evaluasi kebijakan
Tahap ini dilakukan penilaian atau evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yakni memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam kaitan itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.
Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusankeputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuantujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program.
Ripley dan Franklin:
Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan dimaksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.
Van Meter dan van Horn
Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompokkelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusankeputusan kebijakan.
Implementasi kebijakan merupakan masalah yang kompleks. Suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaankeadaan lainnya.
Dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial.
Contoh: apakah status kesehatan masyarakat semakin baik?
Implementasi mencakup banyak macam kegiatan. 1.
Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undangundang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Sumber dimaksud meliputi: personil, peralatan, bahan, dan uang.
2.
3.
Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkrit, regulasi, serta rencana-rencana dan disain program. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.
Kerangka kerja kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel :
Tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, semakin
sulit mencapai kinerja kebijakan.
Preferensi nilai yang dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Semakin bervariasi nilainya, akan semakin sulit
dicapai.
Sumberdaya Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber
daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
Kemampuan aktor yang terlibat Kualitas ditentukan dari tingkat pendidikan,
kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.
Lingkungan
Meliputi : lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.
Strategi yang digunakan
Dapat bersifat top-down approach atau bottom-up approach; otoriter atau demokratis.
