BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK. kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam proses kebijakan

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK Dalam mewujudkan suatu program kebijakan maka perlu di

implementasikan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam proses kebijakan publik, karena pada dasarnya kebijakan itu dibuat untuk diterapkan dan membawa dampak serta hasil yang sesuai dengan yang direncanakan. Implementasi kebijakan publik ditetapkan untuk merealisasikan segala kebijakan yang diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan tertentu yang lebih memprioritaskan pada penyelesaian masalah publik. Menurut Huntington (1968 :1) bahwa perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk ideologinya, akan tetapi pada tingkat kemampuan negara tersebut melaksakan pemerintahan serta mengimplementasikan setiap kebijakan dan segala keputusan. Dari proses implementasi menurut pendapat Jones dalam Joko Widodo (2009:69)

tahapan-tahapan yang terdapat dalam suatu

kebijakan publik yakni :

commit to user 14


digilib.uns.ac.id 15

a.

Interpretation (Interpretasi), yakni komunikasi tentang kebijakan tidak hanya menjelaskan sebuah kebijakan yang masih abstrak ke dalam kebijakan yang operasional, tetapi mensosialisasikannya agar seluruh kelompok sasaran mengetahui dalam arti disini kelompok

sasaran

adalah

kelompok

yang

mempengaruhi

keberhasilan suatu kebijakan misalnya masyarakat atau organisasi tertentu mengenai apa yang menjadi tujuan, sasaran dan arah kebijakan tersebut, serta ikut mengawasi jalannya kebijakan tersebut. b. Organized

(Pengorganisasian),

yakni

proses

untuk

mengelompokkan dan mengatur serta membagi berbagai tugastugas,

menetapkan

pimpinan,

aktor

koordiinasi

kebijakan implentasi

termasuk

menetapkan

kebijakan,

menetapkan

anggaran, menetapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan agar sesuai harapan yang diinginkan.. c.

Aplication (Applikasi), yakni tahap nyata penerapan segala rencana proses pelaksanaan kebijakan ke dalam bentuk realisasi yang sesungguhnya. Tahap aplikasi merupakan tahap paling akhir karena pada tahap ini dapat dilihat apakah kebijakan tersebut hanya sebuah rumusan kebijakan atau penafsiran mengenai kebijakan yang abstrak atau bisa diimplementasikan dan dapat menjawab tantangan berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat secara keseluruhan.

commit to user



Selanjutnya menurut Erwan Agus dan Dyah Ratih

(2012:

71-78) untuk pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan yang diinginkan, maka ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses implementasi, yaitu : a.) Sosialisasi Sosialisasi

merupakan

penyampaian

informasi

kepada

kelompok sasaran dengan tujuan kelompok sasaran memahami bahwa kebijakan yang akan diterapkan, sehingga mereka tidak hanya menerima saja tetapi ikut berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan tujuantujuan kebijakan tersebut. b.) Pelaksanaan Implementasi suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila diterima serta didukung oleh kelompok sasaran. Kriteria tersebut dapat dilihat melalui beberapa indikator, yakni : tepat sasaran, tepat waktu, tepat kuantitas, dan tepat kualitas. c.) Hasil kebijakan Pada saat hasil dalam suatu kebijakan sampai pada kelompok sasaran maka kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil karena kebijakan tersebut telah menimbulkan policy effect (efek kebijakan) atau dalam konsep para ahli sering disebut initial outcome yaitu dampak langsung yang dirasakan kelompok sasaran.

commit to user



Dalam International Journal of Humanities and Social Science, Vol.4, No. 4, February, 2014 dengan judul The Politics of Public Policy and Problems of Implementation in Africa: An Appraisal of Ghana’s National Health Insurance Scheme in Ga East District Braimah Awaisu Imurana, Rufai Kilu Haruna, dan Annin Bonsu Nana Kofi mengungkapkan tahap proses implementasi, yaitu: “implementation stage of the policy process is an operational phase where policy is actually translated into action with the hope of solving some public problem.”tahap pelaksanaan proses kebijakan merupakan tahap operasional di mana kebijakan sebenarnya diterjemahkan ke dalam tindakan dengan harapan memecahkan beberapa masyarakat masalah. Dari Jurnal Braimah Awaisu Imurana, Rufai Kilu Haruna, dan Annin Bonsu Nana Kofi tampak implementasi kebijakan merupakan tahap yang operasional, yakni kebijakan tersebut dilaksanakan secara nyata untuk menjawab dan mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat secara keseluruhan. Kemudian Meter dan Horn dalam Samodra Wibawa (1994: 15) mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Kebijakan tersebut dilaksanakan

commit to user



setelah adanya pengesahan dari legislatif serta alokasi sumberdaya yang telah disepakati. Kemudian implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Joko Widodo ( 2009: 87) mengatakan makna implementasi kebijakan menjelaskan bahwa : “To understand what actually happens after a program is enacted or forulated is the subject of policy implementation. Those events and activities that occur after the issuing of authoritative public policy directives, which included both the effort to administer and the substantive impacts on people and events”. Dalam Implementasi kebijkan yang terpenting adalah untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah sebuah program dirumuskan dalam sebuah kebijakan. Pemahaman tersebut mencakup untuk dikelola dan membwa dampak pada masyarakat atau peristiwa-peristiwa.

Selanjutnya Riant D Nugroho (2003: 158) menyatakan bahwa implementasi

kebijakan

pada

dasarnya

merupakan

bentuk

merealisasikan agar sebuah kebijakan tersebut mencapai tujuannya. Ada beberapa langkah untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yakni dengan cara sebagai berikut : (1) Melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut, atau (2) Langsung mengimplementasikan dalam

bentuk

program-program.

Langkah-langkah

tersebut

membutuhkan cara yang lebih sistematis agar lebih mengerti faktorfaktor yang mendukung kebijakan publik. commit to user



Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Leo Agustino (2008: 138) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai : “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbetuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Pada penjelasan ini menunjukan bahwa segala bentuk Implementasi dalam sebuah kebijakan dilaksanakan untuk menjawab berbagai permaalahan yang terjadi pada umumnya serta memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan merupakan keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan. Dalam studi implementasi kebijakan publik bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial dalam proses kebijakan seperti yang diungkapkan oleh Edward III dalam Pandji Santosa (2008:41), bahwa implementasi kebijakan adalah : “Is the stage of policy making between

the

establishment

implementasi kebijakan dalam

of

a

policy”.

Bahwa

pentingnya

proses kebijakan ditegaskan Udoji

dalam Pandji Santosa (2008:42) yang menyatakan bahwa : “the execution of policies is important than policy making.”

commit to user



Dalam sebuah proses kebijakan seperti yang disampaikan oleh Udoji dalam Abdul Wahab (2005: 59) yang mengatakan bahwa : “the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints jackets unless they are implemented” pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang penting, jika dibandingkan pembuatan kebijakan maka lebih penting pelaksanaannya karena kebijakan yang tidak dilaksanakan hanya akan menjadi rencana kecuali semua itu dilaksanakan. Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli diatas, bahwa dapat disimpulkan implementasi kebijakan secara umum merupakan sebuah proses yang dirumuskan untuk menjawab berbagai masalah, tantangan serta permasalahan yang terjadi pada masyarakat dan direncanakan dalam agenda sebuah kebijakan. Implementasi Kebijakan memiliki tujuan yakni dibuat agar membawa dan memberikan dampak serta hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. B. MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Dalam

Implementasi

Kebijakan

dilaksanakan

dengan

menggunakan beberapa model yang dianggap tepat dan relevan untuk mengukur sebuah keberhasilan suatu kebijakan. Model kebijakan merupakan

penyederhanaan

sistem

masalah

dengan

membantu

mengurangi kompleksitas. Salah satunya adalah pendekatan Bottom-up, yakni implementasi kebijakan yang dilakukan dan dimulai dari aktor commit to user



tingkat bawah kemudian menuju aktor tingkat pusat. Pendekatan bottom-up yang cenderung mendekati permasalahan secara detail. Model-model implementasi harus ada agar dapat menganalisis tentang permasalahan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kebijakan suatu dari proses implementasi. 1. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2008: 142) mengemukakan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan, variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn sebagai berikut : a.

Sumber Daya Kebijakan perlu didukung oleh sumberdaya, baik itu sumber

daya manusia maupun sumber daya non manusia. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada tahap implementasi membutuhan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang sesuai dengan pekerjaan yang sudah ditetapkan. b.

Standar dan sasaran kebijakan Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan struktur, sehingga

tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara agen implementasi.

commit to user



c.

Karakteristik agen pelaksana Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan

dukungan

bagi

implementasi

kebijakan.

Termasuk

didalamnya

karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan elite politik mendukung implementasi kebijakan. d.

Komunikasi antar organisasi dan Aktivitas pelaksana Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah kebijakan terkadang

perlu didukung dan dikoordinasikan agar tercapainya keberhasilan yang diinginkan. Semakin baik organisasi berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahankesalahan berpeluang kecil begitu pula sebaliknya. e.

Sikap/kecenderungan para pelaksana (disposisi) Respons

implementor

terhadap

kebijakan

yang

akan

mempengaruhi kemauanya untuk melaksanakan kebijakan. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. f.

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya

ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk menilai sebuh kinerja implementasi kebijakan adalah commit to user



dengan cara sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan tersebut. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik akan menjadi permasalahan dari kinerja implementasi kebijakan jika tidak kondusif. Gambar 2.1 Model Implmentasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2008: 142) Komunikasi Antar Organisai dan Kegiatan Pelaksana Ukuran dan tujuan Kebijakan

Ciri dan pelaksana

Sikap para pelaksana

Prestasi kerja

Sumber-sumber kebijakan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

2. Model Grindel Implementasi Subarsono

suatu

kebijakan,

menurut

Grindel

dalam

(2010:92) implementasi ditentukan oleh isi kebijakan

(content of policy) dan konteks kebijakan (context of policy).. 1) Isi kebijakan meliputi : a. Kepentingan yang dipengaruhi kebijakan publik. commit to user



Pada tahap merumuskan suatu kebijakan semua kepentingan harus sama agar tidak terjadi konflik yang didasari oleh kepentingan yang berbeda karena hal tersebut akan mempengaruhi proses kebijakan. b. Jenis manfaat yang dihasilkan Segala kebijakan yang memiliki manfaat dan hasil secara real dan dapat dirasakan masyarakat akan jauh lebih mendapatkan dukungan dari lingkungan dan masyarakat dibanding dengan kebijakan yang dibuat hanya sekedar merumuskan tetapi tidak membawa manfaat untuk masyarakat pada umumnya. c. Derajad perubahan yang diinginkan Apabila suatu kebijakan tidak membawa manfaat dan menyimpang dari norma-norma dan nilai yang dipercayai oleh kelompok sasaran kebijakan maupun kelompok kepentingan, maka kebijakan tersebut akan sulit untuk diterapkan pada lingkungan tempat dimana kebijakan itu dilaksanakan d. Pelaksanaan program Dalam pelaksanaan program kebijakan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang baik serta adanya pemahaman yang baik pula mengenai pelaksanaan program yang sebenarnya terjadi dilapangan, koordinasi antara para pihak-pihak yang terlibat harus terjalin dengan baik agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang diharapkan. commit to user



e.

Sumber daya yang dikerahkan Sumber daya yang sudah tersedia guna terlaksananya suatu

kebijakan yang dimaksud dalah segala komponen yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan seperti manusia, pendanaan biaya, sarana dan sebagainya. f. Kedudukan Pembuat Kebijakan Pembuat kebijakan yang mempuyai wewenang yang tinggi tersebut digunakan untuk dapat mengatur bawahannya yang didukung oleh koordianasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan maka akan mempengaruhi proses implementasi. 2) Konteks kebijakan meliputi : a. Karakteristik lembaga dan penguasa Segala yang telah dilaksanakan yang merupakan hasil dari sebuah

perhitungan

beberapa

kelompok

yang

bersaing

memperebutkan sumber daya yang sudah ada dalam kontek pada konteks lembaga. b. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat Adanya agen pelaksana kebijakan dari berbagai agen pada tingkat pemerintahan yang mungkin memiliki tujuan yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi proses implementasinya. c.

Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana Pelaksana suatu kebijakan tentunya mempunyai tingkat

kepatuhan serta pemahaman (daya tanggap) yang tinggi terhadap commit to user



kebijakan yang harus dilaksanakan. Adanya sikap pelaksana yang baik akan menimbulkan tanggapan yang baik pula dari kelompok sasaran.

Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan (Grindel Merilee) dalam Subarsono (2010:94) Melaksanakan kebijakan dipengaruhi oleh : a) Isi kebijakan : 1) Kepentingan yang dipengaruhi kebijakan publik 2) Jenis manfaat yang dihasilkan 3) derajad perubahan yang diinginkan 4) Kedudukan pembuat kebijakan 5) Pelaksanaan program 6) Sumber daya yang dikerahkan b) Kontes kebijakan meliputi : 1) Kekuasaan, kepentingan dan strateghi aktor yang terlibat.

Tujuan Kebijakan

Program aksi dan proyek individu yang di desain dan didanai

Tujuan yang ingin dicapai

Hasil Kebijakan a. Dampak pada masyarakat b. Perubahan dan penerimaan pada masyarakat

Program yang dijalankan sesuai dengan rencana

commit to user

Mengukur keberhasilan



3. George C. Edward III Menurut George C. Edward III dalam Budi Winarno (2012: 177) berpendapat bahwa ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu : a.

Komunikasi Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam proses

implementasi kebijakan karena tanpa adanya komunikasi yang baik diantara agen pelaksana kebijakan maka akan sangat sulit sekali kebijakan tersebut diimplementasikan. Komunikasi yang merupakan penyampaian informasi dari seseorang maupun kelompok dalam konteks disini adalah komunikasi untuk menyatukan strategi keberhasilan sebuah kebijakan. b.

Disposisi Dalam implementasi kebijakan publik, sikap para pelaksana

kebijakan sangat penting diperhatikan guna mengetahui sejauh mana mereka ikut terlibat didalam nya serta sikap yang cenderung mendukung atau menolak adanya kebijakan tesebut. c.

Sumberdaya Pada implementasi sebuah kebijakan tanpa adanya sumber

daya yang tersedia maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi rencana tanpa realisasi nyata.

commit to user



d.

Struktur birokrasi Pada pelaksanaan kebijakan yang bersifat krusial maka

diperlukan adanya kerjasama antar

agen pelaksana kebijakan.

Struktur birokrasi yang memiliki tugas dari masing-masing agen pelaksana kebijakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang membawa pengaruh terhadap implementasi kebijkan tersebut. Gambar 2.3 Model pendekatan Direct and indect impact on Implementation (George Edward) Budi Winarno (2012: 179) KOMUNIKASI

SUMBER DAYA IMPLEMENTASI

DISPOSISI

STRUKTUR BIROKRASI

C. KONSEP PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN 1.

Partisipasi anak Menurut Peraturan Mentreri PPA N0 4 tahun 2011 tentang

kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan, partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala commit to user



sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Senada dengan pengertian diatas, Raharjo (KPPA, 2011a) mendefinisikan partisipasi anak sebagai keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan melalui persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman sesuai dengan tingkat usia dan tingkat kematangan berpikir. Partisipasi Anak dikembangkan berdasarkan kebutuhan suatu komunitas tertentu sejauh didalamnya memuat unsur atau makna “bagaimana menghargai anak-anak dan kemauan untukmendengar suara anak”, dalam semangat memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak. Dalam lingkungan keluarga si anak, orang dewasa mencakup ayah, ibu, kakak atau famili yang usianya lebih tua dari anak tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Anak merupakan keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan berdasarkan harapannya dan keputusan tersebut akan memberikan hasil dimasa mendatang.

commit to user



2. Konsep anak Berdasarkan Keppres Nomor 36 tahun 1990 yang merupakan hasil ratifikasi dari Convention on The Rights of The Child atau Konvensi Hak Anak (1989) , menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0-18 tahun. Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang menjadi dasar pertimbangan penentuan batas usia tersebut mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. 3. Tipe-tipe partisipasi anak Dalam melihat tumbuh kembang anak kita perlu memahami dan mengetahui titipe-tipe partisipasi anak. Menurut Roger Hart dalam Journal Children’s Participation From Tokenism To Citizenship, No. 4, 1992, mengemukakan tipe-tipe partisipasi anak diantaranya :

commit to user



A. NON PARTISIPASI Anak-anak cenderung selalu mendengarkan apa yang diktakan oleh orang dewasa, padahal ada kecenderungan yang kuat pada orang dewasa yang meremehkan kompetensi anak, sementara pada saat bersamaan orang dewasa mengikutsertakan mereka dalam beberapa hal dan mereka cenderung lebih menggurui. Ada beberapa kegiatankegiatan yang sepenuhnya dirancang dan dijalankan oleh orang dewasa, sedangkan anak-anak diikutsertakan hanya sebagai pendukung dari kegiatan tersebut dan anak-anak tidak merasa dilibatkan secara langsung. Kemudian bentuk manipulasi dari orang dewasa yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik, seperti diketahui kita banyak menemukan terjadi demo yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa sedangkan kita masih melihat banyak anak yang membawa plakat politik, padahal sesungguhnya anak-anak tidak mengerti dengan tindakan mereka, mereka hanya melaksanakan apa yang dikatakan oleh orang dewasa. Selanjutnya contoh lain dari manipulasi adalah situasi dimana anak-anak berkonsultasi tentang permasalahan mereka tetapi tidak ditanggapi oleh orang dewasa. Anak-anak hanya digunakan untuk mecapai tujuan orang-orang dewasa.

commit to user



B. PARTISIPASI ASLI Ada banyak faktor yang mempengaruhi sejauh mana anak-anak berpartisipasi selain desain program. Kemampuan seorang anak untuk berpartisipasi, misanya anak-anak prasekolah mungkin hanya mampu membawa bahan-bahan untuk taman bermain bangunan situs, sedangkan orang dewasa mungkin bisa mengawasi seluruh proses bangunan. Anak yang berbeda pada waktu yang berbeda mungkin lebih memilih untuk tampil dengan berbagai bentuk keterlibatan atau tanggung

jawab.

Program

harus

dibuat

agar

memaksimalkan

kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi dan memberikan pikiran dan kemampuannya. Menurut Roger Hart, bentuk partisipasi asli anak diantaranya: 1) dilibatkan kemudin diarahkan; 2) konsultasi kemudian diberi informasi; 3) inisiatif orang dewasa dan membuat keputusan bersama dengan anak; 4) inisiatif anak dan diarahkan; 5) inisiatif anak kemudian keputusan dibuat bersama dengan orang dewasa. 1. Dilibatkan kemudian diarahkan Ada sejumlah persyaratan penting untuk sebuah tujuan yang bisa dinilai sebagai bentuk partisipasi diantaranya: a. Anak-anak memahami maksud dari rencana tersebut dibuat; b. Mereka tahu siapa yang membuat keputusan mengenai keterlibatan mereka dan mengapa mereka dilibatkan; c. Mereka merasa diakui dalam rencana tersebut; commit to user



d. Mereka ikut serta dalam rencana tersebut setelah rencana tersebut dibuat jelas kepad mereka. 2. Konsultasi kemudian diberi informasi Anak-anak kadang-kadang bertukar pikiran dengan orang dewasa dan memiliki integritas yang besar. Proyek ini dirancang dan dijalankan oleh orang dewasa, tetapi anak-anak memahami proses dan pendapat mereka. Contoh yang menarik dalam dunia usaha, untuk mengingat bahwa pengalaman untuk berpartisipasi sangat penting untuk semua anak. Misalnya, pada Nickelodeon, sebuah perusahaan televisi yang berbasis di New York, ide-ide baru untuk program televisi kadangkadang dirancang melalui konsultasi anak. Program tersebut dibuat agar anak-anak dapat memberikan partisipasinya. 3. Inisiatif orang dewasa dan membuat keputusan bersama dengan anak Dalam pengambilan keputusan tidak ada salahnya orang dewasa melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan. Jika anak-anak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang dibuat secara bersama-sama, maka anak-anak akan merasa diakui dan dilibatkan secara langsung, hal ini akan membawa dampak yang dapat memotivasi mereka untuk terus berpartisipasi dan menumbuhkan rasa percaya diri mereka.

commit to user



4. Inisiatif anak dan diarahkan Banyak ditemukan bahwa anak-anak mampu bekerja sama dengan orang dewasa contohnya dalam bidang pembangunan untuk masyarakat. Anak-anak mampu mengeluarkan aspirasinya, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan berkonsultasi kepada orang dewasa. 5. Inisiatif anak kemudian keputusan dibuat bersama dengan orang dewasa Seperti halnya pemutusan masalah yang dibuat bersama orang dewasa dalam segi pembangunan, anak-anak membutuhkan kerja sama dengan orang dewasa agar mereka memutuskan dengan tepat. Dari jurnal Roger Hart dapat dipahami bahwa terdapat beberapa tipe tentang partisipasi anak diantaranya apabila anak-anak mengerti mengapa rencana itu dibuat dan dapat merasakan hasil dari keputusan tersebut dan hal yang paling penting adalah mereka terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak untuk berpartisipasi Perkembangan anak biasanya dikonseptualisasikan sebagai urusan soliter dengan individu anak secara berrtahap meningkat lebih tinggi dari kemampuannya. Partisipasi anak bukan berarti menggantikan peran orang dewasa tetapi lebih memotivasi anak untuk berpikir dan memecahkan segala permasalahan yang ada. Yang perlu dilakukan oleh commit to user



orang dewasa hanya mengarahkan, mendengarkan, membimbing, dan tau kapan harus bicara atau tidak. Dalam upaya untuk memfasilitasi partisipasi anak yang tampaknya knya kurang kompeten dari yang diharapkan,

kita

harus

mengidentifikasikan

situasi

yang

akan

memaksilakan peluang anak untuk memunjukan kompetensinya. Sama halnya dengan tipe-tipe partisipasi anak, maka terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi anak berpartisipasi

Menurut

Roger Hart dalam Journal Children’s Participation From Tokenism To Citizenship, No. 4, 1992, mengemukakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi anak untuk berpartisipasi, diantaranya: 1)

Sosial dan pembangunan emosional

Bahwa kebutuhan psikososial anak untuk mengembangkan kompetensi melalui skala yang lebih besar lagi dari lingkungan bermain. Lingkungan bermain bersama orang lain disekitarnya dapat membuat anak lebih mudah memahami berbagai masalah, misalnya anak-anak saling berkomunikasi dan memberikan pendapat di lingkungan bermain serta mereka bisa dapat saling menghormati dan memahami. Dengan saling menghargai adanya pendapat anak membuat mereka ada dan di hargai. Harga diri merupakan pengakuan yang mungkin merupakan variabel paling penting yang mempengaruhi anak untuk berpartisipasi dengan orang lain dalam lingkungan sekitarnya. Anak-anak dengan pengakuan yang kurang maka akan sulit bagi mereka mengembangkan dan mengkomunikasikan pikiran serta perasaan mereka. commit to user



2)

Pengembangan perspektif mengambil kemampuan

Kemampuan

untuk

benar-benar

berpartisipasi

tergantung

pada

kompetensi dasar dalam menerima pendapar serta perspektif orang lain. Dalam cara yang sangat terbatas anak-anak bisa melakukan hal ini pada usia dini, tetapi prosesnya untuk dapat secara bersamaan untuk dapat mengambil

pandangan

lain

sambil

tetap

mempertahankan

pandangannya sendiri terus berkembang sampai remaja. 3)

Variasi kelas sosial pada partisipasi anak

Hal ini penting bagi kita yang ingin mendorong partisipasi anak untuk menyadari pola membesarkan anak karena kita cenderung memiliki variasi kelas sosial pada anak. banyak negara yang mengungkapkan bahwa keluarga dengan sumber daya yang berkecukupan ekonominya akan cenderung lebih menghargai demokrasi pada anak yakni kebebasan berpendapat, sedangkan keluarga yang berpenghasilan rendah akan menempatkan nilai tinggi pada ketaatan dari anak-anak mereka. Bagi keluarga yang berpenghasilan rendah maka akan mendidik anakanaknya untuk selalu menuruti pendapat orang tuanya agar mereka dapat berhasil kelak dari segi ekonominya. D. Program Partisipasi Anak dalam Pembangunan Berasarkan

Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak No 3 Tahun 2011 disebutkan bahwa Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan menjadi acuan bagi kementrian/lembaga dalam melaksanakan program dan kegiatan yang commit to user



terkait dengan partisipasi anak dalam pembangunan. Serta UndangUndang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan tentang hak-hak anak yang diklasifikasikan kedalam empat bidang, yang salah satunya yaitu: partisipasi anak. Program ini dibuat dengan bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mendengar dan merespon aspirasi anak, kemudian meningkatkan pemahaman bagi pemangku kepentingan anak dibidang pemenuhan hak partisipasi anak,membangun sarana dan prasarana pengembangan kemampuan, minat dan bakat serta potensi anak, serta memberikan ruang dan peluang bagi anak-anak dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan dan keinginannya dalam pembangunan yang berhubungan dengan anak dilingkungannya. Pemerintah memberikan ruang dan peluang bagi anak untuk menyampaikan aspirasinya dengan adanya forum anak yang diharapkan menjadi wadah segala bentuk pemikiran serta potensi anak-anak. forum anak di Kelurahan jebres berjalan efektif dan memiliki program kerja tahun 2015, diantaranya: pertemuan rutin, festival tari tradisional (jebres festival) dalam rangka hari anak nasional, festival dolanan anak, dan lain sebagainya.

commit to user



Forum anak di Kelurahan jebres selanjutnya disingkat Fanbres adalah sebuah wadah bagi anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan mengeluarkan kreativitasnya secara merdeka. Anakanak dalam forum anak jebres sering dilibatkan dalam musrenbangkel yang didampingi oleh Pusat pelayanan terpadu/PPT Ibu dan anak. E. Kerangka Pemikiran Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki pemikiran untuk membangun bangsanya menjadi lebih baik. Anakanak

perlu

dilibatkan

dalam

berpartisipasi

khususnya

dalam

musyawarah pembangunan yang bertujuan agar anak lebih percaya diri mengeluarkan pendapatnya. Adanya Forum Anak diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan yang melibatan atau mengikutsertakan seseorang yang belum berusia delapan belas tahun dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berbungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan tentang hak-hak anak

commit to user



yang diklasifikasikan kedalam empat bidang, yang salah satunya yaitu: partisipasi anak. Kelurahan

Jebres

telah

membentuk

Forum

Anak

Jebres/Fanbres sebagai wadah Aspirasi untuk anak-anak di lingkungan Kelurahan

Jebres, dalam setiap kegiatan Musrengbangkel Forum

Anak Jebres selalu dilibatkan. Keikut sertaan Forum Anak Jebres dalam setiap Musrenbangkel diharapkan dapat mengembangkan pemikiran anak-anak demi kemajuan di lingkungannya dan Kelurahan Jebres. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis menggunakan tahaptahp implementasi kebijakan publik dari Charles O, Jones, yaitu : a.

Interpretation (Interpretasi),

merupakan tahap awal agar

Kebijakan itu bukan hanya sekedar rencana tapi di realisasikan, serta mensosialisasikannya agar pemerintah yakni Pemerintah Kota melalui Bapermas, kemudian Pemerintah Kelurahan Jebres melalu Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan masyarakat mengerti dan paham mengenai pentingnya mendengarkan aspirasi anak dan kelompok sasaran mengenai hak-haknya, kelompok sasaran disini yakni anakanak yang diwadahi oleh Forum Anak Jebres. Dalam tahap ini perlu adanya kemampuan komunikasi untuk menginterpretasikan adanya kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan di Kelurahan Jebres ini melalui dasar hukumnya yakni Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No 35 Tahun 2014 commit to user



tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, Keputusan Presiden No36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak, Peraturan Menteri PPA No 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, dan SK Kepala Kelurahan Jebres Kota Surakarta No 411.1/20/X/2011 tentang pembentukan pengurus Forum Anak Jebres. b.

Organized

menetapkan,

(Pengorganisasian),

mengelompokan

merupakan

tugas-tugas

dalam

proses

untuk

pelaksanaan

kebijakan yang melibatkan aktor-aktor yang berpengaruh dalam kebijakan tersebut, yakni Pemerintah Kota melalui Bapermas, kemudian Kelurahan Jebres melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat, serta Lembaga-lembaga masyarakat yang ada dilingkungan Kelurahan jebres yakni Ketua Pokja KLA, Ketua Bidang Partisipasi Anak, Anjangsana PKK, Ketua Bidang Pendidikan, LSM Yayasan Kakak, Paguyuban RT/RW di masing-masing lingkunagan yang ada di Kelurahan Jebres yang ikut berkoordinasi mengenai Kebijakan Partisipasi

Anak

dalam

Pembangunan

di

Kelurahan

Jebres.

menetapkan besarnya anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, serta menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan di Kelurahan Jebres. c.

Aplication (Applikasi), merupakan tahap akhir dari beberapa

tahapan yang sudah disebutkan yakni pada tahap ini merupakan commit to user



penerapan segala rencana kedalam bentuk nyata. Bentuk nyata pada tahap ini adalah telah dibentuknya Bidang-bidang dalam Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan yakni Bidang Perlindungan telah dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu untuk Anakanak, Bidang Pendidikan telah adanya Gerakan Wajib Jam Belajar dan Kegiatan Lomba Cerdas Cermat yang rutin dilaksanakan anak-anak untuk ikut serta dalam berpartisipasi, kemudian Bidang Partisipasi Minat dan Bakat dengan adanya seni teater, seni tari, musik, dan fotografi,. Semua kebutuhan berdasarkan minat, kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak. Kemudian pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Bottom-up, yakni implementasi kebijakan yang dilakukan dan dimulai dari aktor tingkat bawah kemudian menuju aktor tingkat pusat. Pendekatan bottom-up yang cenderung mendekati permasalahan secara detail. Model-model implementasi kebijkan partisipasi anak dalam pembangunan di kelurahan jebres, penulis menggunakan model implementasi dari Van Meter dan Van Horn yang relevan dalam penelitian ini. Faktor-faktor yang terdapat dalam implementasi kebijakan partisipasi anak ini, yakni : a. Komunikasi Dalam pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan ini perlu adanya komunikasi di antara Pelaksana Kebijakan yakni Pemerintah Kota melalui Bapermas, Pemerintah commit to user



Daerah melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Lembagalembaga Masyarakat yakni Ketua Pokja KLA, Ketua Bidang Partisipasi Anak, Ketua Bidang Pendidikan, Anjangsana PKK, LSM Yayasan Kakak, Paguyuban RT/RW di lingkungan Kelurahan Jebres sampai pada kelompok sasaran yakni Forum Anak Jebres. Kemudian menginterpretasikan adanya kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan di Kelurahan Jebres ini melalui dasar hukumnya yakni Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, Keputusan Presiden No36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak, Peraturan Menteri PPA No 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, dan SK Kepala Kelurahan Jebres Kota Surakarta No 411.1/20/X/2011 tentang pembentukan pengurus Forum Anak Jebres. b. Sumber Daya Pada

Tahap

ini

Para

Pelaksana

Kebijakan

harus

memanfaatkan sumber daya yang ada baik sumber daya manusi yakni Pemerintah Kota melalui Bapermas, Pemerintah Daerah melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-lembaga Masyarakat yakni Ketua Pokja KLA, Ketua Bidang Partisipasi commit to user



Anak, Ketua Bidang Pendidikan, Anjangsana PKK, LSM Yayasan Kakak, Paguyuban RT/RW di lingkungan Kelurahan Jebres. Kemudian finansial baik dari DPA Kelurahan Jebres maupun dana hibah dari tokoh masyarakat dilingkungan Kelurahan Jebres. c. Standar dan sasaran kebijakan Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terstruktur agar tidak menimbulkan interpretasi yang menyebabkan konflik diantara Agen pelaksana yakni antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Kelurahan Jebres. d. Karakteristik Agen Pelaksana Sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan terhadap

Implementasi

Kebijakan

Partisipasi

Anak

dalam

Pembangunan di Kelurahan Jebres, kelompok kepentingan tersebut diantaranya Pokja KLA, PKK, LSM Yayasan Kakak, serta sasaran Kebijakan tersebut adalah Forum Anak Jebres. Kemudian sifat dukungan publik yang ada dilingkungan cenderung mendukung atau menolak Kebijakan tersebut yakni Masyarakat, Pemerintah Kelurahan Jebres. e. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik Keberhasilan sebuah Implementasi tidak terlepas dari peran serta lingkungan tempat dimana Implementasi Kebijakan itu diterapkan. Lingkungan disini adalah masyarakat yakni Lembagalembaga Masyarakat yakni Ketua Pokja KLA, Ketua Bidang commit to user



Partisipasi Anak, Ketua Bidang Pendidikan, Anjangsana PKK, LSM Yayasan Kakak, Paguyuban RT/RW di lingkungan Kelurahan Jebres dan kelompok sasaran yakni Forum Anak Jebres. Kemudian hasil dari Kebijakan Partisipasi Anak ini adalah memberikan pemahaman kepada pemerintah dan masyarakat untuk mendengar aspirasi anak,

mengembangkan kemampuan minat

serta bakat anak, dan anak-anak diberi ruang dan peluang dalam menyampaikan

asmpirasinya

dalam

bidang

pembangunan

dilingkungannya. Diharapkan pula dengan menggunakan model serta tahap implementasi dapat diketahui bagaimana implementasi kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan dikelurahan jebres kecamatan jebres kota surakarta.

commit to user



Gambar 2.4 Bagan Kerangka Berpikir Permen PPA No 3 Tahun 2011 tentang Kebijkan Partisipasi Anak dalam Pembangunan

SK Walikota Surakarta Nomor : 130.05/08/I/2008 tentang Pengembangan Kota/Kelurahan Layak Anak.

SK Kepala Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor : 411.1/20/X/2011 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kelurahan “FANBBRES” Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan : 1. 2. 3. 4.

Komunikasi Sumber Daya Standar dan Sasaran Kebijakan Karakteristik Agen Pelaksana

5. Lingkungan dan politik

Tahap Implementasi Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan : 1.Tahap Interpretasi 2. Tahap Pengorganisasian 3. Tahap Aplikasi

sosial,ekonomi,

Hasil Kebijakan Partisipasi Anak dalam pembangunan : 1. Untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah, masyarakat dadalam mendengar aspirasi anak. 2. Untuk mengembangkan kemampuan minat serta bakat anak. 3. Untuk memberikan ruang dan peluang dalam menyampaikan asmpirasinya dalam bidang commit to user pembangunan dilingkungannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK. kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam proses kebijakan

Recommend Documents