BAB II TINJAUAN PUSTAKA. pelaksanaan (Badudu : 1996). Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tentang Implementasi Program A. 1. Pengertian Implementasi Implementasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sama dengan pelaksanaan (Badudu : 1996). Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dalam kaitan ini, seperti yang dikemukakan oleh Ujodi dalam Wahab (1990 : 51) yang menyatakan bahwa : Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang terpenting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan (wahab 1990 : 51). Lebih jauh Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (Wahab 1990 : 49) merumuskan proses Implementasi adalah : Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapaainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijaksanaan. Sedangkan dalam Cheema dan Rondinelli (Wibawa, 1994 : 19), Implementasi adalah sebagai berikut : ” Dalam pengertian luas, implementasi maksudnya adalah pelaksanaan dan melakukan suatu program kebijaksanaan. Dan dijelaskan bahwa suatu proses interaksi diantara merancang dan menentukan sasaran yang diinginkan. Sementara itu Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) mengatakan bahwa definisi implementasi adalah : Memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yaitu kejadiankejadian dan kegiatan-legiatan yang timbul setelah disyahkannya pedomam-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat (Wahab 1990 : 51).

Universitas Sumatera Utara

Jadi implementasi atau pelaksanaan dapat dikatakan merupakan kemampuan yang tersusun untuk membentuk hubungan-hubungan yang lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan yang hendak tercapai. A. 2. Pengertian Program Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain : a. Adanya tujuan yang ingin dicapai. b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu. c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui. d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan. e. Adanya strategi dalam pelaksanaan (Manila, 1996 : 43). Selanjutunya Jones (1991 : 35), menyebutkan : Apakah program efektif atau tidak, maka stándar penilaian yang dapat dipakai adalah organisasi, interpretasi, peneraapan. Ketiga standar penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : A. Organisasi Maksudnya disini ialah organisasi pelaksanaan program. Selanjutnya organisasi tersebut harus memiliki strukutur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung

dengan

perangkat

hukum

yang

jelas.

Stuktur

organisasi

yang


kompleks,stuiktur ditetapkan sejak semula dengan desain dari berbagai komponen atau subsistem yang ada tersebut Sumber daya manusia yang berkualitas berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur dalam hal ini petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program. Tugas aparat pelaksana program yang utama adlah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan negara. Agar tugas-tugas pelaksana program dapat dilaksanakan secara efektif maka setiap aparatur dituntut memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya. B. Interpretasi Maksudnya disini agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuaia dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwewenang. a. ) Sesuai Dengan Peraturan Sesuai dengan peraturan berarti setiap pelaksanaan kebijaksanaan harus sesuai dengan

peraturan yang berlaku baik Peraturan Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten.

b. ) Sesuai Dengan Petunjuk Pelaksana Sesuai dengan petunjuk pelaksana berarti pelaksanaan kebijaksanaan dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang bersifat administratif,

sehingga

memudahkan

pelaksana

dalam

melakukan

aktifitas

pelaksanaan program. c. ) Sesuai Petunjuk Teknis Sesuai dengan petunjuk teknis berarti kebijaksanaan yang sudah dirumuskan dalam bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan


dalam operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efisien dan efektif, rasional dan realistis. C. Penerapan Maksudnya disini peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan yang disiplin. a. ) Prosedur kerja yang jelas Prosedur kerja yang sudah ada harus memiliki prosedur kerja agar dalam paelaksanaannya tidak tejadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat di dalamnya. b. ) Program kerja Program kerja harus sudah terprogram dan terencana dengan baik, sehingga tujuan program dapat irealisasikan dengan efektif. c. ) Jadwal kegiatan Program yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri suatu program agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini yang diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program sudah ditentukan sebelumnya.

A. 3. Implementasi Program Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus di penuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya


perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksnakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif ). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggunujawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program ádalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan. Gunakan mencapai tujuan impementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses implementasi

kebijakan

(Wibawa,

1994

:

4).

Untuk

mengoperasionalkan

implementasi program agar tercapainya suatu tujuan serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi pada organisasi pelaksanaannya. Model efektifitas implementasi program yang ditawarkan oleh Edward III (1980 : 17), menyebutnya : Empat (4 ) faktor dalam melaksanakan suatu kebijakan, yakni : komunikasi, sumbersumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku dan struktur birokrasi.


B. Konsep Tentang Program Bina Lingkungan (BL) B. 1. Pengertian Program Bina Lingkungan Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-236/BMU/2003 Tanggal 17 Juni 2003 Tentang Program Kemitraan Badan Milik Negara Dengan Usaha Kecil, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 4 disebutkan bahwa Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN diwilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaataan dana dari bagian laba BUMN. B. 1. 1 . Bentuk Program Bina Lingkungan PT. Telkom, Tbk Program

Bina

Lingkungan

dilakukan

merupakan

wujud

kepedulian

perusahaan terhadap permasalahan masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah usaha yang berbentuk bantuan hibah (bukan pinjaman), baik berupa uang maupun barang atau jasa yang diperlukan. Adapun bentuk atau sasaran bantuan pada Program bina lingkungan dikelompokkan dalam 5 asnaf, yaitu : 1. Bantuan Bencana Alam 2. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan 3. Bantuan Kesehatan Masyarakat 4. Bantuan Sarana Umum 5. Bantuan Sarana Ibadah (PKBL Oleh CDC Divre I Sumatra, 2004. 1) Didalam proses penyaluran dana bantuan diatas, untuk setiap bantuan yang bersifat nasional dilakukan langsung oleh PT. Telkom Unit CDC, yaitu Divre – I Sumatra, sedangkan untuk bantuan yang bersifat lokal atau regional, maka dilakukan oleh masing masing Divisi Regional atau Kantor Daerah Telkom (Kandatel) yang ada di masing-masing provinsi di seluruh kawasan Sumatera.


B. 1. 2. Tata Cara Pengelolaan Dana Bantuan Program Bina Lingkungan PT. Telkom, Tbk Dana bantuan Program Bina Lingkungan PT. Telkom diutamakan kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasioanl perusahaan. Penyaluran dana pada program ini dilakukan baik berdasarkan proposal (calon) masyarakat binaan yang telah disetujui, maupun inisiatif dari Divisi Regional Unit Community Development PT. Telkom yang disetujui bersama. Adapun tata cara penyaluran dana bantuan yang bersifat permohonan pada program bina lingkungan PT. Telkom adalah : a. Calon/masyarakat binaan datang dengan mengajukan proposal permohonan, b. Apabila masyarakat yang memohon bantuan berada di luar kawasan Divre – I Sumatra/Area Medan, maka proposal terlebih dahulu masuk ke Kandatel/Kantor Area dimana sipemohon tinggal, lalu dahulu akan diadakan pelaksanaan dan supervisi kegiatan. c. Setelah diadakannya supervisi, maka PT. Telkom memberikan bantuan dana sesuai dengan hasil pertimbangan oleh pihak PT. Telkom yang berwenang, d. Tahap yang terakhir yaitu adanya laporan dari pelakasanaan kegiatan oleh pihak pemohon kepada PT. Telkom sebagai bukti bahwa telah tersalurkannya dana bantuan sesuai dengan tujuan permohonan yang tertulis dalam kegiatan proposal. Sedangkan bantuan yang bersifat Nasional seperti bantuan bencana alam, maka pihak PT. Telkom memberikan bantuan tersebut secara langsung kepada mereka yang membutuhkan.


B. 2. UNIT COMMUNITY DEVELOPMENT PT. TELKOM, Tbk Adalah unit organisasi atau organisasi pusat Telkom yang mengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yang biasa disingkat dengan Telkom TCD. TCD adalah sebagai pengganti Organisasi Proyek Pengelolaan Dana Pembinaan Usaha Kecil PT. Telkom. PT.Telkom sebagaimana ditetapkan oleh

Keputusan Direksi Nomor

KD.26/PS150/SDM-10/2001, tanggal 23 Juli 2001 tentang Proyek Pengelolaan Dana Pembinaan Usaha Kecil (Pasal 2 ayat 1 Maksud dan Tujuan). Telkom CD mempunyai Visi Misi serta Maksud dan Tujuan yang antara lain :

Visi : Ingin tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan terdepan di Sumatra bersama masyarakat melalui program pemberdayaan berbagai komunitas. Misi : a) Memberikan dampak positif bagi Telkom b) Meningkatkan kompetensi pengelola Usaha Kecil c) Memberikan benefit bagi komunitas di sekitar lingkungan usaah Telkom Maksud : a) Memberdayakan potensi usaha kecil b) Memafaatkan kemampuan Telkom untuk membantu pengembangan usaha kecil c) Meningkatkan hubungan sosial Telkom dengan komunitas masyarakat dan lingkungan perusahaan


Tujuan : a) Menumbuhkan dan meningkatkan Usaha Kecil menjadi tangguh dan mandiri b) Meningkatkan peran Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan lapangan kerja dan meningkatkan ekspor c) Peningkatan dan pemerataan pendapatan serta memperkokoh struktur perekonomian nasional d) Menciptakan keseimbangan sosial dan menggalang kebersamaan dengan masyarakat sekitar lingkungan perusahaan sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi pelaksanaan operasional. Sesuai

dengan

hasil

keputusan

Direksi

PT.Telkom

Nomor

Tel.228/PR110/UH/2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang Pembentukan Organisasi Pusat Pengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, tepatnya dalam Pasal 4 ayat 1 sampai 3 tentang kelengkapan organisasi, bahwa Organisasi Telkom CD terdiri atas : a. Kepala Pusat; b. Urusan Kesekretariatan; c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian; d. Bidang Shared Services; e. Sub-Center Program Kemitraan; dan f. Sub-Center Program BL (ayat 1) Telkom CD adalah unit bisnis Perusahaan yang secara struktural berada di bawah Direktur SDM dan Bisnis pendukung (ayat 2). Wilayah layanan CD Divre – I mencakup seluruh wilayah Pulau Sumatra dan pulau sekitarnya yang terdiri dari 10 Provinsi yang didalamnya terdapat 21 kotamadya dan 52 kabupaten. Dalam jajaran organisasi Telkom wilayah layanan CD Divre – I


meliputi 8 Kandatel, antara lain Kandatel NAD, Sumut, Medan, Riau Daratan (Ridar), Riau Kepulauan (Rikep), Sumbar, Sumbagsel, dan Lampung. Untuk pengelolaannya disamping berada pada 8 kantor Datel tersebut, juga ditambah dengan 3 kantor Area Pelayanan provinsi yaitu Jambi, Bengkulu & Bangka Belitung, yang ketiganya masuk kedalam jajaran Kandatel Sumbagsel (Laporan Tahun 2005, CDC Divisi Regional I Sumatra).

C. Konsep Tentang Kemiskinan Banyak pendapat di kalangan pakar ekonomi mengenai definisi dan klasifikasi kemiskinan ini. Dalam bukunya The Affluent Society, John Kenneth Galbraith melihat kemiskinan di Amerika Serikat terdiri dari tiga macam, yakni kemiskinan umum, kemiskinan kepulauan, dan kemiskinan kasus. Pakar ekonomi lainnya melihat secara global, yakni kemiskinan massal/kolektif, kemiskinan musiman (cyclical), dan kemiskinan individu. Kemiskinan kolektif dapat terjadi pada suatu daerah atau negara yang mengalami kekurangan pangan. Kebodohan dan eksploitasi manusia dinilai sebagai penyebab keadaan itu. Kemiskinan musiman atau periodik dapat terjadi manakala daya beli masyarakat menurun atau rendah. Misalnya sebagaimana, sekarang terjadi di Indonesia. Sedangkan, kemiskinan individu dapat terjadi pada setiap orang, terutama kaum cacat fisik atau mental, anak-anak yatim, kelompok lanjut usia. (http://www.pu.go.id/publikP2KP/Des/Memahami99.htm) Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak, ditinjau dari berbagai aspek, yaitu sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi


terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan, dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambil keputusan. Ada 2 teori kemiskinan, yaitu teori struktural dan kultural, atau yang sering disebut dengan kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Yang pertama, teori struktural (buatan) mengatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh struktur sosiopolitik yang membuat masyarakat miskin. Dengan kata lain, struktur sosial masyarakat (yang disebabkan kebijakan politik tertentu, atau struktur hukum tertentu) membuat masyarakat kehilangan "kesempatan" dan sulit membangun kesempatan untuk memberdayakan dirinya dalam hal ekonomi. Dan yang kedua, teori kultural (alamiah) terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Karena penyebab kemiskinan yang terjadi di Indonesia sangat kompleks, maka perspektif dalam melihat kemiskinan tersebut (cara untuk mengatasinya) pun harus dilihat berdasarkan persoalan real dalam masyarakat. Masyarakat mana yang harus secara langsung mendapat bantuan dana, dan masyarakat mana yang harus disiapkan baik dari segi pendidikan, pelatihan maupun lapangan kerja.

D. Uraian Tentang Pengertian BUMN Sesuai dengan isi dari Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.


Sedangkan Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Bagi direksi perusahaan yang berbentuk persero terdapat ketentuan perusahaan yang lebih khusus, sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 2001. Keberadaan direksi persero, disamping diatur dalam UUPT juga diatur dalam PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero). Dan Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Disamping

itu, terdapat ketentuan lain yang khusus berlaku dalam

perusahaan berstatus BUMN, yaitu Keputusan Menteri BUMN No. 117/MMBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan praktek Good Corporate Gouvernance dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam ketentuan ini antara lain menyatakan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 PP No. 12/1998. Oleh karena itu, perusahaan perseroan (Persero) harus tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri BUMN (Widiyono, 2004 : 119) Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai perintah dari Menteri BUMN kepada BUMN yang berada di bawah pengawasannya agar menjalankan prinsip Good Corporate Gouvernance, disamping sebagai upaya untuk memberikan landasan


hukum dan pedoman bagi BUMN dalam melaksanakan Good Corporate Gouvernance. Prinsip-prinsip Good CorporateGouvernance meliputi : 1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevean mengenai perusahaan. 2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa bantuan kepentingan dan pengaruh /tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 3. Akuntabilitas,

yaitu

kejelasan

fungsi,

pelaksanaan,

dan

pertanggungjawaban organ sehingga perusahaan terlasana secara efektif. 4. Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yag timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widiyono.2004:121) 6. UU RI No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, BAB I Ketentuan Umum Pasal 2 ayat 1 tentang maksud dan tujuan pendirian BUMN.

E. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam memahami konsep tanggungjawab sosial perusahaan, terdapat dua pandangan yang saling bertolak belakang. Pertama adalah pandangan positif yang melihat bahwa tanggungjawab perusahaan adalah bentuk dari partisipasi perusahaan dalam menciptakan masyarakat yang maju dan ideal sesuai dengan apa yang dicita-


citakan. Kemudian pandangan negative dimana tanggungjawab social perusahaan dianggap sebagai pelayanan kepada masyarakat yang selalu diarahkan untuk mencapai keuntungan (tangible maupun intangible) bagi pemilik perusahaan. Hal demikian tidak dapat disalahkan, karena hanya perusahaan itulah yang mengetahui tujuan dan motivasi dari pelaksannaan tangungjawab sosialnya. Pelaksanaan tangungjawab sosial berbeda-beda di setiap perusahaan, tergantung dari besarnya usaha, bidang usaha,budaya perusahaan, dan komitmen dari kepemimpinan perusahaan itu. Beberapa perusahaan memfokuskan tanggungjawab sosialnya hanya pada satu bidang saja yang berhubungan dengan usahanya, misalnya: sebuah perusahaan pertambangan minyak dan gas yang mengkonsentrasikan tanggungjawab sosialnya pada bidang lingkungan. Sementara terdapat perusahaan lain yang bahkan mengintegrasikan tanggungjawab sosial itu kedalam semua aspaek usahanya. Pengertian tanggungjawab sosial perusahaan pun berbeda-beda tergantung pada kondisi dan ruang lingkup kegiatan usaha. Definisi tanggungjawab sosial perusahaan menurut The International Chamber of Commerce (1999) “ The voluntary Commitment of Business to Manage Its Activities In a Responsible Way.” (http: // www.cauxroundtable.org/ Corporate Governance and Social Responsibility HTM, 2 september 2002 ) yaitu Komitmen yang dilakukan secara sadar oleh dunia bisnis untuk mengatur kegiatan-kegiatan secara bertanggungjawab. Selain itu tanggung jawab sosial perusahaan juga merupakan tanggung jawab sosial korporate atau perusahaan terhadap masyarakat, sebagai usaha dalam meningkatkan image perusahaan, yang bukan hanya dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan semata, melainkan juga dengan memberikan bantuan yang bersifat pinjaman, sehingga masyarakat diharapkan lebih mandiri dalam mengelola modal bantuan tersebut dalam


usaha pekerjaannya, demi meningkatkan kesejahteraan hidup atau taraf hidup masyarakat. Dari seluruh definisi tanggungjawab sosial perusahaan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tanggungjawab sosial adalah komitmen, kesadaran, nilai dan etika dari perushaan didalam menjalankan kegiatan usahanya untuk memberikan tanggungjawab secara sosial dan moral dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dilingkungan perusahaan tersebut yang diwujudkan melalui kebijakan, praktek, dan program uasha kesejahteraan. Sasaran dari tanggungjawab sosial perusahaan meliputi lingkungan dalam (internal), seperti lingkungan disekitar perusahaan dan masyarakat luas.


Selanjutnya untuk memahami tentang dimensi internal dan eksternal tersebut, juga perlu dilihat indikator-indikator dari tanggungjawab sosial sebuah perusahaan pada table berikut ini.

Tabel 1 Indikator-indikator tanggungjawab sosial perusahaan No.

Lingkungan

Karyawan

1.

Pengendalian produk

Pelatihan

2.

Limbah produksi

Pendidikan

3.

Proteksi pada lingkungan

Kesehatan dan keamanan

4.

Konservasi energi

Pensiun

5.

Konservasi bahan alam

Liburan

6.

Dukungan

pada

kegiatan Pekerja minoritas

perlindungan lingkungan 7.

-

Pekerja wanita

8.

-

Serikat buruh

9.

-

Kecelakaan industri

10.

-

Komunikasi karyawan

11.

-

Bonus karyawan

Sumber: Harianto dan Sudomo, Proposal Corporate Social Responsibility, 1998 Dari indikator-indikator tanggungjawab sosial perusahaan menurut Harianto dan Sudomo(1998), dapat diketahui apa saja yang menjadi lingkup dari tanggungjawab sosial perusahaan termasuk tanggungjawab sosial yang berdimemsi internal.


F. Peranan dan Fungsi Perusahaan Dalam Masyarakat Perusahaan diwajibkan menjalankan sejumlah fungsi atau tugas dalam masyarakat, antara lain : 1. Tugas ekonomi dan produksi : tugas ini termasuk pemeliharaan tanah dan produksi makanan, pembuatan dan distribusi barang dan jasa, serta semua tugas yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kemakmuran : pertanian, pertambangan, pabrik, distributor, pengecer, dan perusahaan lainnya yang menciptakan keberhasilan dunia bisnis dan perdagangan termasuk peranan ekonomi yang berhubungan lainnya. 2. Tugas pemeliharaan : tugas ini mempersatukan masyarakat, serta memelihara stabilitas dan kelangsungan hidup. Hampir semua aktivitas yang melibatkan pengalihan dan pembentukan pengetahuan dan kebudayaan berada dalam kategori ini. Pendidikan, agama, kesehatan, pelayanan kesejahteraan, dan beberapa aspek media memberikan contoh yang jelas mengenai lembaga yang menjalankan peran ini. 3. Fungsi adaptif : tugas ini memberikan sarana sehingga masyarakat dapat memberikan umpan-balik. Penelitian, aktivitas yang kreatif, dan sarana yang membentuk perdebatan atau konflik dilaksanakan di sini. 4. Tugas manajerial atau politis : setiap masyarakat, dalam suatu kelompok manusia,

memerlukan

institusi

dan

sistem

yang

menentukan

dan

melaksanakan kebijaksanaan kelompok dan agen yang berhubungan dengan arbitrasi dan penyelesaian konflik atau harapan yang bertentangan. (Cannon.1995:37)


G. Kerangka Pemikiran Sejak awal para pendiri bangsa telah menyadari bahwa Indonesia sebagai kolektifitas politik tidak memiliki modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, sehingga ditampung dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1-3, khususnya ayat 2 yang menyatakan ” Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Secara eksplisit ayat ini menyatakan bahwa Negara akan mengambil peran dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu selama UUD 1945 pasal 33 masih tercantum dalam kontitusi maka selama itu pula keterlibatan pemerintah (termasuk BUMN) dalam perekonomian Indonesia sangat berperan penting. Khusus untuk BUMN pembinaan usaha diarahkan guna mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Paling tidak terdapat 3 visi yang saling terkait yakni visi dari founding father yang terdapat dalam UUD, visi dari lembaga/badan pengelola BUMN dan visi masing-masing perusahaan BUMN. Kesemuanya ini harus dapat diterjemahkan dalam ukuran yang jelas untuk dijadikan pedoman dalam pembinaan. PT. Telkom Tbk, khususnya Divisi Regional I Sumatra, sebagai salah satu perusahaan dibawah naungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang unggul di Indonesia, menerapakan sistem Good Corporate Citizenship dalam pembangunan serta kemakuan dari PT. Telkom itu sendiri. Usaha ini di wujudkan dengan adanya Keputusan Direksi PT. Telkom Nomor : KED-236/MBU/2003 Tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh Unit Community Development. Khusus pada Program Bina Lingkungan PT. Telkom terdapat beberapa bentuk atau sasaran bantuan yang di kelompokkan kedalam 5 asnaf, antaralain: Bantuan Bencana Alam, Bantuan Pendidikan dan Pelatihan, Bantuan Kesehatan Masyarakat, Bantuan


Sarana Umum, Bantuan Sarana Ibadah yang semuanya itu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan perusahaan itu sendiri. Adapun Program tersebut di atas bertujuan untuk lebih mensejahterakan masyarakat dan kemajuan perusahaan BUMN. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagan kerangka pemikiran di bawah ini : UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1-3

UU RI No. 19 Thn 2003 Tentang BADAN USAHA MILIK NEGARA

Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-236/MBU/2003 Tanggal 17 Juni 2003 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Surat Edaran Kementerian BUMN No SE33/MBU/2003

Keputusan Direksi Telkom Nomor : KD51/KU200/PUK-00/2003 Prihal Program Bina Lingkungan PT. Telkom Unit Community Development

Program Bina Lingkungan : 1. Bantuan Bencana Alam 2. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan 3. Bantuan Kesehatan Masyarakat 4. Bantuan Sarana Umum 5. Bantuan Sarana Ibadah

Kesejahteraan Masyarakat


H. Definisi Konsep Dan Definisi Operasional H. 1. Definisi Konsep Konsep merupakan istilah yang digunakan untuk menggunakan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu

yang menjadi pusat perhatian

(Singarimbun. 1989 : 33). Konsep sangat diperlukan dalam penelitian agar dapat menjaga fokus masalah dan timbulnya kekacauan ataupun kesalahpahaman yang dapat mengaburkan penelitian. Oleh karena itu dalam menjelaskan penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa defenisi konsep antara lain : 1. Implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk melaksanakan atau mengoperasikan sebuah program baik itu yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, masyarakat maupun pemerintah sendiri. 2. Program Bina Lingkungan adalah suatu program TELKOM sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Good Corporate Citizenship untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di wilayah usaha Perusahaan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan 3. Unit Community Development adalah Unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina serta bertanggungjawab langsung kepada Direksi BUMN Pembina. 4. PT. Telekomunikasi Indonesia Divre – I Sumatera adalah salah suatu perusahaan Pemerintah BUMN yang terbesar di Indonesia yang bergerak dibidang pelayanan jasa komunikasi. 5.

Implementasi Program Bina Lingkungan PT. Telkom Indonesia Tbk, adalah merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap permasalahan masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah usaha yang berbentuk bantuan hibah (bukan pinjaman), baik berupa uang maupun barang atau jasa yang diperlukan.


H. 2. Definisi Operasional Defenisi operasional adalah unsur penelitian yang menentukan proses pengukuran variabel (Singarimbun. 1989 : 46). Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka variabel yang berhubungan dengan penelitian ini diukur dengan: 1. Proposal permohonan bantuan yang disampaikan oleh calon atau masyarakat binaan. 2. Tata cara atau prosedur awal pemberian proposal permohonan bantuan kepada PT. Telkom diukur dengan: a. Tingkat kemudahan dan kesulitan dalam hal permohonan bantuan b.Tentang frekuensi waktu (berapa lama menunggu jawaban permohonan bantuan) 3. Diterima atau tidaknya proposal permohonan, dengan adanya pemberitahuan oleh PT. Telkom (hasil akhir atau jawaban dari proposal permohonan bantuan). 4. Tata cara atau prosedur penerimaan proposal permohonan bantuan kepada PT. Telkom, diukur dari: a. Tingkat kemudahan atau kesulitan penerimaan bantuan b. Frekuensi waktu untuk menerima dana bantuan 5. Jumlah atau banyaknya dana bantuan yang diberikan oleh PT. Telkom. 6. Apakah dalam pemberian bantuan ada perjanjian atau kesepakatan dari PT. Telkom kepada masyarakat atau lembaga atau yayasan yang menerima bantuan 7. Bentuk bantuan yang diberikan diukur dengan: a. Pemberian bantuan yang bersifat dana b. Pemberian bantuan yang bersifat barang c. Pemberian bantuan yang bersifat jasa


8. Kesesuaian dana bantuan yang diberikan dengan diterima 9. Manfaat dari pemberian bantuan, diukur dengan: a. Manfaat dan pemberian bantuan kepada masyarakat b. Manfaat dan pemberian bantuan kepada PT. Telkom 10. Pemanfaatan dana bantuan digunakan untuk pembangunan atau perbaikan sarana 11. Hasil akhir dari pemberian bantuan kepada masyarakat binaan Telkom.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. pelaksanaan (Badudu : 1996). Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting

Recommend Documents