BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pendapatan merupakan pos yang penting dari laporan keuangan dan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A Pendapatan Asli Daerah 1. Pengertian Pendapatan Pendapatan merupakan pos yang penting dari laporan keuangan dan mempunyai penggunaan yang bermacam-macam untuk berbagai tujuan. Penggunaan informasi pendapatan yang paling utama adalah untuk tujuan pengambilan keputusan, dan biasanya sebagai tolok ukur berhasilnya suatu organisasi atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Gade (2000:100) menyatakan” Pendapatan merupakan penambahan kas pemerintah pusat yang berasal dari berbagai sumber antara lain mencakup penerimaan pajak, cukai, penerimaan minyak, pendapatan yang berasal dari investasi, penerimaaan bantuan luar negeri dan pinjaman dalam negeri serta hibah”. Pendapatan daerah yang berasal dari semua penerimaan kas daerah dalam periode anggaran menjadi hak daerah. Didalam hal ini kita dapat melihat bahwa pendapatan daerah diakui dan dicatat berdasarkan asas kas yaitu diakui dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima dan merupakan hak daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperolaeh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah.

Universitas Sumatera Utara

Tabel 1.1 : 5

Laporan Realisasi Anggaran

Uraian

Anggaran

Realisai

%

Pendapatan

XXX

XXX

XXX

Pendapatan Asli Daerah

XXX

XXX

XXX

Pendapatan Dana

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Perimbangan Bagi hasil pajak dari Pem. Propinsi Lain-lain pendapatan yang sah Total Pendapatan

2. Pengertian Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumbersumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintahan daerah. Pendapatan daerah juga merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolaholeh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah.


3. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2004 (RI, 2004) tentang perimbangan keuangan negara atara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membagi Pendapatan Asli Daerah 3 bagian yaitu : 1. Pajak Asli Daerah bersumber dari: a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan d. Lain-lain PAD yang sah 2. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

a. Pajak Daerah Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan yang memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Siahaan (2005:7) “pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Sedangkan menurut pendapat ahli yang lain yaitu mengenai pajak daerah menurut Sunarto (2005:15) beliau menyatakan bahwa


pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk di dalam APBD”. Didalam segi kewenangan pemungutan pajak atas objek di daerah, dibagi atas dua hal yaitu: 1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi 2. Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten atau kota.

1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi Pajak provinsi didalam kewenangan pungutannya terdapat pada pemerintah daerah provinsi. Didalam pajak provinsi jenis pajak tersebut ada beberapa jenis berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000, (RI, 2000) tentang Pajak Daerah adalah (a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di AtasAir. (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/kota Pajak Kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada pemerintah daerah kabupaten atau kota . Jenis pajak kabupaten atau kota berdasarkan Undang-


undang No. 34 tahun 34 (RI, 2000) tentang Pajak Daerah ditetapkan sebanyak tujuh, yaitu: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pajak Parkir

b. Retribusi Daerah Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasi pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lan, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan. Di dalam jenis pungutannya pajak dan retribusi tidaklah sama, perbedaannya ialah pada Take and Give. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan wajib pajak ke kas negara tanpa ada kontra prestasi langsung dan yang dapat dipaksakan serta memiliki sanksi yang tegas yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Sedangkan retribusi menurut Siahaan (2005:5) “retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan”. Namun tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Tetapi, hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.


Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 1997 (RI, 1997) menyebutkan bahwa “ retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan’. Jasa tertentu atau jasa jasa khusus tersebut dikelompokkan ke dalam empat bagian yakni: 1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orangpribadi atau badan. Jasa umum, antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pemakaman, penggantian biaya cetak KTP dan Akta pencatatan sipil. Yang tidak termasuk jasa umum yakni jasa urusan umum pemerintahan.

2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha, antara lain penyewaan aset yang dimiliki/ diakui oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, penjualan bibit, retribusi pasar grosir,retribusi penginapan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, penggunaan sumber daya alam,


barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengadilan, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi, antara lain izin mendirikan bangunan, izin penggunaan tanah, retribusiizin trayek, retribusi izin Tempat Penjualan Miniman Beralkohol.

4. Retribusi Lain-lain, sesuai dengan Undang-undang No.34 tahun 2000 telah ditetapkan retribusi jasa umum, jasa usaha, dan juga retribusi perizinan tertentu. Sesuai dengan undang-undang tersebut daerah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi daerah lainnya yang dipandang sesuai dengan daerahnya, apakah ada potensi yang lain yang dapat dijadikan oleh pemerintah daerah sebagai retribusi.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan pendapatan daerah selain pajak dan retribusi ialah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana didalam hal ini yang termasuk didalamnya ialah laba dari BUMD dan hasil kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga. d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah


Penerimaan pendapatan daerah yang terakhir ialah melalui pendapatan daerah yang sah, dimana pendapatan tersebut meliputi: 1.

hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

2.

Jasa giro

3.

Pendapatan bunga

4.

Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

5.

Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau jasa oleh Daerah.

Karena penulis tertarik meneliti tentang retribusi, maka penulis akan membahas secara khusus tentang penerimaan retribusi yang merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan, didalam memperoleh pendapatan daerah melalui retribusi. Dalam hal ini pneliti ingin melakukan penelitian bagiamana pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah daerah didalam penerimaan pendapatan retribusi. Apakah pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah daerah didalam penerimaan pendapatan retribusi telah dapat efektif didalam penerimaan retribusi. Dan bagaimana hasil dari pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah daerah didalam menghasilkan pendapatan retribusi sesuai dengan yang telah dianggarkan. Apakah melalui pengawasan internal yang dilaksanakan, peerimaan pendaptan retribusi telah sesuai dengan yang diharapkan sebagai salah satu pendapatan daerah yang memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah.


Istilah-istilah yang berkaitan dengan retribusi yaitu: a.

Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah

b.

Objek retribusi, menurut Kurniawan (2005:145) adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.

c.

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh jasa tertentu yang sediakan atau diberikan oleh pemerintah.

d.

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah/unit tingkat penggunaan jasa.

e.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

f.

Surat Setoran retribusi daerah yang disebut juga SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B. Retribusi Sebagai Pendapatan Asli Daerah 1. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah a. Undang – Undang Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara.


b. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku sejak tanggak diundangkan yaitu 23 Mei 1997. c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. d. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. e. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. UU ini berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000. f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku sejak tanggal 13 September 2001.

2. Fungsi Undang-undang dalam Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Didalam melakukan pemungutan retribusi undang-undang memiliki fungsi untuk menertibkan pungutan-pungutan di daerah baik melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun dasar hukum yang lain selain Perda. Oleh karena itu untuk mengefektifkan dan mengefefisienkan Penerimaan Asli Daerah maka diterbitkan undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Asli Daerah 1997. Selain untuk mengefisienkan dan mengefektifkan penerimaan tersebut, penertiban ini juga berfungsi untuk mencegah atau menghilangkan pungutan-pungutan di daerah yang diman hal ini tentu dapat meresahkan para investor, pungutan yang lebih besar pungutannya dari pada pemasukannya, serta menghilangkan pungutan yang dapat meresahkan masyarakat, mengganggu kenyamanan/menimbulkan rasa ketidak adilan, oleh karena itu undang-undang ini berfungsi “memberikan


jaminan”

bahwa

pemangkasan

pungutan-pungutan

tersebut

tidak

akan

menurunkan PAD tiap-tiap daerah.

3. Pajak dan Retribusi Sebagai Penerimaan Daerah Penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang, khususnya undang-undang tentang pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Penetapan tentang pajak dan retribusi daerah dari awal kemerdekaan hingga saat ini dapat dilihat pada berbagai undang-undang berikut ini: a.

Undang-undang No. 48 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan yang menjadi pendapatan daerah adalah: 1. Pajak daerah, termasuk juga retribusi; 2. Hasil perusahaan daerah; 3. Pajak negara yang diserahkan kepada daerah; 4. Pendapatan lain-lain, meliputi pinjaman, subsidi, macam-macampenjualan barang-barang milik daerah penyewaan barang milik daerah, dan lain-lain.

b.

Undang-undang No. 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri menetapkan menjadi pendapatan pokok dari daerah ada lima kelompok yaitu: 1. Pajak daerah


2. Retribusi daerah 3. Pendapatan yang diserahkan kepada daerah 4. Hasil perusahaan daerah 5. Dalam hal-hal tertentu kepada daerah dapat diberikan ganjaran, subsidi. c. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa sumber keuangan daerah adalah: 1. Hasil perusahaan daerah dan sebagian hasil perusahaan negara; 2. Pajak daerah; 3. Retribusi daerah; 4. Pajak negara yangdiserahkan kepada daerah; 5. Bagian dari hasil pajak pemerintah pusat; 6. Pinjaman; dan 7. Lain-lain hasil usaha sesuai dengan kepribadian nasional d. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentnag perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah menetapkan bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah, khususnya asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan dari empat kelompok yaitu: 1. Pendapatan asli daerah, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi: a. hasil pajak daerah;


b. hasil retribusi daerah; c. hasil perusahaan milikdaerah an hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro 2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 3. Pinjaman daerah, yaitu semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan. 4. lain-lain penerimaan yang sah, anatara lain hibah atau penerimaan dari daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota lainnya, dana darurat, dan penerimaan lainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusatdan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dan pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari tiga kelompok yaitu: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperolehdaerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:


a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum daerah c. hasil pengelolaan kekayaan pisahkan d. lain-lain PAD yang sah 2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepadadaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

C. Pengakuan dan Penghitungan Retribusi 1. Pengakuan Retribusi Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 02 Paragraf 22 tentang Realisasi Anggaran (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005) menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan,2005) tentang realisasi anggaran menyatakan pendapat bahwa pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Karena retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah maka Retribusi diakui pada sat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. 2. Penghitungan Retribusi Didalam menghitung retribusi maka besarnya retribusi yang dibayar oleh orang pribadi atau badan tergantung jenis retribusi apa yang yang ia gunakan atau


pakai. Dalam perhitungan retribusi, perhitungannya disesuaikan dengan jenis retribusi yang digunakan sesuai dengan tingkatan tarf yang berbeda, karena masing-masing retribusi memiliki tarif yang berbeda dan tingkatan yang berbeda. Cara perhitungan retribusi: Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini: Retribusi Terutang = Tarif Retribusi x Tingkat Penggunaan Jasa

3. Pelaporan Retribusi Pelaporan retribusi dilaporkan dalam Laporan Keuangan dan Peraturan yang mengatur secara umum tentang pelaporan terhadap retribusi terdapat dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 Paragraf 8 tentang pennyajian Laporan keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005) menyatakan bahwa: “Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan”. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintahan. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Retribusi merupakan bagian dari


Pendapatan Asli Daerah dan merupakan bagian dari pos Laporan keuangan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah.

a. Laporan Realisasi Anggaran Menyajikan Ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang

dikelola

oleh

pemerintah

pusat/daerah,

yang

menggambarkan

perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. b. Neraca Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. c. Laporan ArusKas Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu d. Catatan ats Laporan Keuangan Meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan laporan Arus kas menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

D. Pengertian Pengawasan Internal


Pengertian

Pengawasan

Intern

(internal

control)

telah

mengalami

perkembangan dari tahun ke tahun. Definisi pengendalian intern—Kerangka Kerja Terpadu menurut COSO “ Internal Control to Enhance Corporate Governance”. Oleh Steven J. Roat (1998:118) sebagai berikut : Internal Control is a process, effected by an entity’s boan of diretors, management and other personnel, design to provide reasonable assurance regarding to achievement of objectives in the following categories :  Effectiveness and efficiency of operation  Reliability of financial reporting  Complience with lows and regulatins Dari definisi di atas, laporan COSO menekankan secara khusus pada konsepkonsep dasar kemudian dikembangkan oleh Bambang Hartadi (1999:81) yaitu sebagai berikut: 

Pengawasan intern adalah suatu proses. Artinya menjadi alat mencapai tujuan yang terdiri dari rangkaian tindakan dan menyatu dalam infrastuktur lembaga/perusahaan.



Pengawasan intern dipengaruhi orang. Hal ini tak hanya menyangkut pedoman kebijakan dan formulir, tetapi orang-orang pada setiap level organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen dan lainya.



Pengawasan intern dapat diharapkan memberi jaminan yang beralasan (rationale), bukan jaminan mutlak (absolut), karena ada batasan-batasan yang melekat pada pengawasan intern.



Pengawasan menjadikan penggerak pencapaian tujuan dalam laporan keuangan kesesuaian dan operasi.


Definisi pengawasan intern pada umunya mempunyai tujuan yang sama. Pengertian pengawasan intern menurut IAI (2001 : SA Seksi 319 paragraf 06), yaitu: “Pengawasan intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”. Dari definisi pengawasan intern yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian pengawasan intern lainnya. Pengertian pengawasan intern tersebut di atas berlaku baik dalam organisasi bisnis, maupun non bisnis, yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan maupun komputer. Namun Pengawasan internal pada sektor pemerintahan menurut Baswir (2000:124) menyatakan pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah. Bila ditinjau lebih lanjut, pengawasan internal dapat dipilah menjadi pengawasan internal dalam arti sempit, dan pengawasan internal dalam arti luas. Pengawasan internal dalam arti sempit adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawas yang berasal dari lingkungan internal departemen atau Lembaga Negara yang diawasinya. Dengan demikian, dalam pengawasan internal dalam arti sempit ini, baik aparat pengawas maupun pihak yang diawasi, sama-sama bernaung dibawah pimpinan menteri atau Ketua Lembaga Negara


yang sama. Sedangkan pengawaan internal dalam arti yang luas adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lembaga khusus pengawasan, yang dibentuk secara internal oleh pemerintah atau negara atau lembaga eksekutif. Tujuan utama dari pengawasan internal dalam arti luas ini tidak hanya melakukan tindakan verifikasi, melainkan juga dimaksudkan untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara lebih baik. E. Ruang Lingkup dan Tujuan Pengawasan Internal Sektor Publik 1. Ruang Lingkup Pengawasan Intern Sektor Publik Pengawasan intern sektor publik difokuskan pada perilaku. Pemahaman pentingnya pengawasan intern sektor publik menyebabkan perlunya pendalaman tentang pengawasan intern itu sendiri. Pengawasan intern sektor publik dapat diinterpretasi sebagai proses pelaksanaan keputusan. “Manajemen pengawasan sektor publik dapat didefinisi sebagai proses yang mengarahkan organisasi sektor publik pada pola aktivitas dalam kerangka lingkungan yang berubah, atau proses untuk memotivasi dan memberi informasi sektor publik” (Indra Bastian,2001:56).

2. Tujuan Pengawasan Internal Sektor Publik Tujuan pengawasan intern yang ingin dicapai oleh organisasi sektor publik menurut Indara Bastian (2001:54), yaitu: a. Untuk melindungi harta/aktiva organisasi dan pencatatan pembukuannya. Aktiva organisasi sektor publik bisa dicuri, dirusak, atau disalah gunakan secara sengaja atau tidak sengaja. Demikian juga untuk aktiva tidak nyata, seperti dokumen penting, surat berharga, dan catatan keuangan. Pengendalian intern dibentuk untuk mencegah atau menemukan aktiva yang hilang dan catatan pembukuan pada saat yang tepat. b. Mencegah kecermatan dan keandalan data akuntansi. Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diakui kecermatanya untuk


melaksanakan operasi. Pengendalian intern dapat mencegah dan menemukan kesalahan pada saaat yang tepat. c. Pengendalian dalam organisasi ditujukan untuk menghindari pekerjaan berganda yang tidak perlu. Hal ini mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber dana yang tidak efisien. d. Mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Manajemen menyususn prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan organisasi Tujuan Pengawasan internal juga dapat kita simpulkan yaitu mengamati apa yang sebenarnya terjadi membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi dengan masalah untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pimpinan/ penanggung jawab fungsi/ kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan yang korektif yang perlu. Pengawasan bukan ditujukan untuk mencari-cari kesalahan atau cari siapa yang salah. Tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa datang, dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal. Pengawasa Internal selain melakukan tinadakan verifikasi juga dimaksudkan untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara lebih baik.


D. Kerangka Konseptual Pemerintah Kab.karo

Dinas

Dinas

Dinas

Dinas

Laporan Pendapatan retribusi

Dinas

Bawasda

Pengawasan internal

Bagian Keuangan

Laporan keuangan BAB III


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pendapatan merupakan pos yang penting dari laporan keuangan dan

Recommend Documents