BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LOGIKA BERPIKIR. A. Laporan Keuangan

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LOGIKA BERPIKIR

A. Laporan Keuangan 1. Pengertian Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu sistem akuntansi keuangan, yaitu setelah transaksi dicatat dan diikhtisarkan (Warren et al 2009: 15). Hal tersebut juga dikemukakan oleh Kieso et al (2010: 4) yang mendefinisikan akuntansi keuangan sebagai suatu proses yang diakhiri dengan penyiapan laporan keuangan perusahaan yang ditujukan baik untuk pengguna internal maupun eksternal. Suwardjono (2011: 10) membagi definisi akuntasi menjadi dua yaitu sebagai seperangkat pengetahuan dan sebagai suatu proses, dimana kedua definisi tersebut menempatkan penyampaian atau pelaporan informasi sebagai hasil akhir dari akuntansi. Isi dari suatu laporan keuangan antara lain berupa informasi mengenai kegiatankegiatan ekonomi dan kondisi usaha suatu perusahaan. Warren et al (2009: 3) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang menyediakan laporan-laporan kepada para pengguna mengenai economic activities dan condition of a business. Tujuan dari disusunnya laporan keuangan sebagaimana yang tercantum dalam paragraf 12 Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) adalah untuk menyediakan informasi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, pada paragraf 14 dikemukakan bahwa laporan keuangan disusun sebagai laporan pertanggungjawaban commit to user manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian, pada dasarnya ada dua tujuan dari disusunnya laporan keuangan perusahaan, yaitu untuk 14


15

digilib.uns.ac.id

menyediakan informasi bagi kepeluan pengambilan keputusan dan untuk menyediakan informasi bagi keperluan penilaian kinerja manajemen. Laporan keuangan utama suatu perusahaan antara lain terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca (balance sheet), laporan laba rugi (income statement), laporan perubahan modal (statement of owners’ or stockholders’ equity), laporan arus kas (statement of cash flows) serta catatan atas masing-masing jenis laporan keuangan (note to the financial statements) (Warren et al 2009: 15, Kieso et al 2010: 4, Atrill dan McLaney 2011: 2). Secara garis besar, pengertian dari masing-masing jenis laporan keuangan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Warren et al (2009: 16) adalah sebagai berikut: balance sheet is a list of the assets, liabilities and owners’ equity as of specific date, income statement is a summary of the revenue and expenses for a specific period of time, statement of owners’ equity is a summary of the changes in the owners’ equity that have occurred during a specific period of time, and statement of cash flows is a summary of the cash receipts and cash payments for a specific period of time. 2. Laporan Keuangan Pemerintah Sebagaimana halnya pada sektor private, laporan keuangan pemerintah adalah hasil dari suatu sistem akuntansi, yaitu sistem akuntasi pemerintahan (SAP 2010: KKAP). Laporan keuangan wajib disampaikan oleh entitas pelaporan, dalam hal ini unit pemerintah, baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, ataupun satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah maupun organisasi lainnya, yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi. Entitas akuntansi adalah suatu unit pada suatu pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban, serta yang commit to user menyelenggarakan akuntansi dan yang menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.


16

digilib.uns.ac.id

Tujuan dari penyampaian laporan keuangan pemerintah, sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf 26 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (KKAP), adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan dalam membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan demikian, tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah pada dasarnya tidak berbeda dengan tujuan pelaporan keuangan perusahaan. Komponen laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan keuangan pokok dan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports). Laporan keuangan pokok terdiri dari elemen-elemen laporan sebagai berikut: a.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA yaitu meliputi pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

b.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c.

Neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu.

d.

Laporan Operasional (LO), yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakupcommit dalam to laporan user operasional yaitu pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa.


e.

17

digilib.uns.ac.id

Laporan Arus Kas (LAK), yaitu laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris serta menyajikan saldo awal dan saldo akhir kas dari pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu.

f.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yaitu laporan yang menyajikan penjelasan naratif dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. CaLK juga menyajikan penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh SAP serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

3. Kewajiban Pelaporan Keuangan Pemerintah Kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah di Indonesia bagi unit organisasi pada Pemerintah Pusat serta Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan yang dananya bersumber dari APBN serta pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat atau lebih dikenal dengan nama Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Kewajiban penyusunan dancommit penyampaian to user laporan keuangan pemerintah bagi entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada suatu pemerintah daerah diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah


18

digilib.uns.ac.id

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Permendari tersebut merupakan sistem akuntansi bagi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan daerah atau dikenal dengan nama Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD).. SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN), yang pelaksanaannya dilakukan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Umum Negara serta Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang pelaksanaannya dilakukan setiap kementerian negara/lembaga. Kerangka umum SAPP dapat dilihat pada Gambar 1 halaman 19. Dalam melaksanakan SAPP tersebut, BUN dan kementerian negara/lembaga akan membentuk unit-unit akuntansi yang skemanya dapat dilihat pada Gambar 2 halaman 20. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang dihasilkan dari SAPP ini meliputi LRA, Neraca, LO, LPSAL, LAK, LPE dan CaLK. Penyampaian LKPP ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum LKPP disampaikan ke DPR terlebih dahulu akan direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SAPD disusun oleh masing-masing pemerintah daerah dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. SAPD ini meliputi prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan. Pelaksana dari SAPD ini adalah entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporancommit keuangan, sedangkan entitas akuntansi adalah unit to user pemerintah pengguna anggaran atau barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.

19


digilib.uns.ac.id

SAPP SABUN SiAP SABUN

SAI SATD

P

SAUP

SABS

SIKUBAH

SABL

SAIP

SATK

SAPPP

SAPBL

Gambar 1 Kerangka Umum SAPP Keterangan gambar 1 SAPP : Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat SABUN : Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara SAI : Sistem Akuntansi Instansi SiAP : Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pusat SAUP : Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah SIKUBAH : Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Hibah SAIP : Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah SAPPP : Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Penerusan Pinjaman SATD : Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah SABS : Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi SABL : Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Belanja Lainnya SATK : Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus SAPBL : Sistem Akuntansi & Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya

commit to user

20


digilib.uns.ac.id

Pemerintah Pusat BUN

Kementerian Negara/Lembaga

UA BUN

UAK BUN-P

UAP BUN

UAKK BUN-W

UAPA

UAPB

UAPPA-E1 BUN

UAK BUN-D

UAPPA-E1

UAPPB-E1

UAPPA-W

UAPPB-W

UAKPA

UAKPB

UAKPA BUN

UAK

UABMN

BUN

Gambar 2 Skema Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Pusat Keterangan gambar 2: BUN : Bendahara Umum Negara UA BUN : Unit Akuntansi & Pelaporan Keuangan BUN UAP BUN : Unit Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pembantu BUN UAPPA-E1 BUN : Unit Akuntansi & Pelaporan Keuangan BUN UAKPA BUN : Unit Akuntansi & Pelaporan Keuangan BUN Kuasa Pengguna Anggaran BUN UAK BUN- P : Unit Akuntansi & Pelaporan Keuangan Kuasa BUN - Pusat UAKK BUN- W : Unit Akuntansi & Pelaporan Keuangan Koordintor BUN Wilayah UAK BUN-D : Unit Akuntansi & Pelaporan Keuangan Kuasa BUN - Daerah atau KPPN : Unit Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran UAPA UAPPA- E1 : Unit Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pembantu Penguna Anggatan Eselon I UAPPA- W : Unit Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pembantu pengguna Anggaran Wilayah : Unit Akuntansi & Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna UAKPA Anggaran UABMN : Unit Akuntansi & Pelaporan Barang Milik Negara UAPB : Unit Akuntansi & Pelaporan Pengguna Barang to user UAPPB- E1 : Unit Akuntansicommit & Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 UAPPB- W : Unit Akuntansi & Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Wilayah UAKPB : Unit Akuntansi & Pelaporan Kuasa Pengguna Barang


21

digilib.uns.ac.id

Entitas pelaporan dalam hal ini adalah suatu pemerintahan daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota, dimana penyelenggaraannya dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Entitas akuntansi adalah masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang ada di suatu pemerintahan daerah termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Skema SAPD sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 3 halaman 22 dan skema dari unit-unit akuntansi yang melaksanakan SAPD dapat dilihat pada Gambar 4 halaman 23. Kewajiban pelaporan keuangan pada entitas pelaporan meliputi penyusunan dan penyampaian LRA, Neraca, LAK dan CaLK, sedangkan kewajiban pelaporan keuangan pada SKPD sebagai entitas akuntansi, meliputi LRA, Neraca dan CaLK. Kemudian, berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, pelaporan keuangan pada SAPD oleh entitas pelaporan maupun entitas akuntansi bertambah hingga meliputi penyampaian LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK. Penyampaian LKPD ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum LKPD disampaikan ke DPRD terlebih dahulu akan direviu oleh Aparat Pengawasan Intern dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 4. Basis Akuntansi pada Laporan Keuangan Pemerintah Laporan keuangan disajikan dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya dalam periode satu tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendapatan dan biaya harus dilaporkan pada periode yang tepat. Basis akuntansi merupakan suatu konsep berkaitan dengan periode kapan suatu transaksi bisnis harus dilaporkan. commit to user

22


digilib.uns.ac.id

SAPD SA-PPKD

SA-SKPD

SA- LRA

SA- LRA

SA- LO

SA- LO

SA- Neraca

SA-Neraca

SA- Penyesuaian & Koreksi SA- Pelaporan Keuangan PPKD

SA- Penyesuaian & Koreksi SA-Pelaporan Keuangan SKPD

SA- Pelaporan Keuangan Konsolidasian

Gambar 3 Kerangka Umum SAPD Keterangan Gambar 3: SAPD : Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah SA-PPKD : Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah SA-SKPD : Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah SA-LO : Sistem Akuntansi Laporan Operasional SA-LRA : Sistem Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran SA-Neraca : Sistem Akuntansi Neraca SA- Penyesuaian & Koreksi

: Sistem Akutansi Penyesuaian dan Koreksi SA- Pelaporan Keuangan PPKD : Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah SA- Pelaporan Keuangan SKPD : Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah SA- Pelaporan Keuangan Konsolidasian : Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Konsolidasian commit to user

23


digilib.uns.ac.id

Pemerintahan Daerah

PPKD

SKPD & BLUD

Gambar 4 Skema Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Keterangan Gambar 4: PPKD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah BLUD : Badan Layanan Umum Daerah Pada dasarnya ada dua basis akuntansi yang dapat digunakan dalam suatu sistem akuntansi, yaitu basis kas (cash basis) dan basis akrual (accrual basis). Pada sistem akuntansi berbasis kas, pendapatan dan biaya dilaporkan pada periode dimana kas diterima atau dibayar, sedangkan pada sistem akuntansi berbasis akrual, pendapatan dilaporkan pada periode dimana transaksi tersebut terjadi dan biaya dilaporkan pada periode yang sama dengan pendapatan yang berhubungan dengan biaya tersebut (Warren et al 2009: 100). Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, keunggulan akuntansi berbasis akrual dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas adalah berupa keakuratannya dalam penyajian laporan keuangan bagi para pengguna. Akan tetapi, dikarenakan kemudahan penerapan akuntansi berbasis kas, maka untuk perusahaan-perusahaan berskala kecil yang hanya mempunyai sedikit piutang atau hutang, misalnya perusahaan yang bergerak dibidang jasa seperti pengacara, dokter atau agen perumahan, dapat menggunakan commit to user akuntansi berbasis kas. Bagi perusahaan seperti itu, akuntansi berbasis kas akan memberikan laporan keuangan yang kualitasnya sama dengan jika mereka menggunakan basis akrual (Warren et al 2009: 101).

24


digilib.uns.ac.id

Pada sistem akuntansi pemerintah di Indonesia, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatanLO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas (SAP 2010: KKAP). Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Akan tetapi, untuk perencanaan, pelaksanaan dan pencatatan anggaran di Indonesia masih berdasarkan basis kas. Sehubungan dengan hal tersebut maka khusus untuk LRA dan LPSAL masih disusun berdasarkan basis kas. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, apabila anggaran sudah disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA dan LPSAL akan disusun berdasarkan basis akrual.

B. Kebermanfaatan Laporan Keuangan Informasi akuntansi yang terdapat pada laporan keuangan dikatakan bermanfaat apabila informasi tersebut benar-benar atau seakan-akan digunakan dalam pengambilan commit to user keputusan oleh pemakai yang dituju (Suwardjono 2011: 33). Masalah kebermanfaatan (usefulness) adalah masalah mengenai apakah pihak yang dituju informasi


25

digilib.uns.ac.id

menggunakan informasi tersebut untuk dasar pengambilan keputusan (Suwardjono 2011: 32) Agar informasi akuntansi dapat bermanfaat maka terlebih dahulu harus secara jelas diketahui kepada pihak mana saja laporan keuangan tersebut disusun dan apa tujuan dari penggunaan informasi keuangan tersebut (Atrill dan McLaney 2011: 2). Untuk sektor private, pada dasarnya ada dua kelompok yang dituju sebagai pengguna utama dari laporan keuangan, yaitu investors, dalam rangka pengambilan keputusan untuk membeli, menjual atau mempertahankan saham dan instrument hutang yang dimilikinya, serta creditors, dalam rangka pengambilan keputusan untuk memberikan pinjaman atau bentuk kredit lainnya (IFRS 2010: CFFR, SFAC 2010: CFFR, SAK 1994: KDPPLK). Tujuan utama dari penyampaian informasi keuangan pada dasarnya adalah untuk membantu para pengguna informasi tersebut dalam pengambilan keputusan (SAK 1994: KDPPLK, Warren et al 2009: 15, IFRS 2010: CFFR, SFAC 2010: CFFR, Kieso et al 2010: 6, Atrill dan McLaney 2011: 2). Scott (2012: 153) menjelaskan secara khusus mengenai kebermanfaatan suatu infornasi bagi para investor selaku pengguna utama laporan keuangan perusahaan yang antara lain bahwa informasi merupakan informasi yang bermanfaat jika informasi tersebut membuat para investor merubah keyakinan serta tindakannya. Perubahan keyakinan serta tindakan investor tersebut dalam hal ini adalah berkaitan dengan keputusan untuk membeli, menahan atau menjual saham suatu perusahaan setelah mereka menggunakan laporan keuangan perusahaan tersebut pada saat menganalisis prospek profitabilitas investasi mereka. Dengan demikian, tingkat kebermanfaatan laporan keuangan bagi para investor dapattodiukur commit user dari besarnya perubahan volume maupun harga saham suatu perusahaan bersamaan atau tidak lama setelah diterbitkannya laporan keuangan perusaaan tersebut.

26


digilib.uns.ac.id

Konsep kebermanfaatan dapat juga dilihat dari karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan sebagaimana pendapat Suwardjono (2011: 165) yang menyatakan bahwa informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut berpaut dengan keputusan yang menjadi sasaran informasi, informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan informasi juga akan bermanfaat jika pemakai mempercayai informasi tersebut. Dengan demikian, kebermanfaatan informasi keuangan dapat dilihat dari terpenuhi atau tidaknya karakteristik kualitatif laporan keuangan (SAK 1994: KDPPLK, IFRS 2010: CFFR, SFAC 2010: CFFR). Penelitian mengenai kebermanfaatan laporan dikaitkan dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan antara lain telah dilakukan oleh Salehi dan Nassirzadeh (2012), yang meneliti persepsi terhadap karakteristik kualitatif pelaporan keuangan di negeri Iran. Mariana dan Liana (2012), dalam penelitiannya, telah menganalisis karakteristik kebermanfaatan dari suatu informasi akuntansi yang disajikan di dalam laporan keuangan dan kemudian membandingkannya dengan karakteristik kualitatif yang dikemukakan di dalam kerangka konseptual IASB dan FASB. Penelitian yang dilakukan oleh Tasios dan Bekiaris (2012), mengenai persepsi auditor terhadap kualitas laporan keuangan yang didasarkan pada karakteristik kualitatif informasi versi IASB, serta meneliti mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kualitas suatu laporan keuangan dan juga meneliti mengenai kualitas laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan di Yunani dikaitkan dengan setiap karakteristik kualitatif laporan keuangan. Pada sektor pemerintahan, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi

bagi

keperluan

para commit pengguna dalam to user

menilai

akuntabilitas

atau

pertanggungjawaban manajemen pemerintahan dan dalam membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan demikian, tujuan dari pelaporan


27

digilib.uns.ac.id

keuangan pemerintah pada dasarnya tidak berbeda dengan tujuan pelaporan keuangan perusahaan. Kelompok utama yang dituju oleh laporan keuangan pemerintah antara lain masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, maupun pinjaman dan pemerintah (SAP 2010: KKAP). Pemerintah, sebagai salah satu pemakai yang dituju oleh laporan keuangan pemeritah, menggunakan informasi akuntansi untuk keperluan proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategis, pembuatan program, penganggaran, dan evaluasi kinerja (Mardiasmo 2009: 14). Berbeda dengan sektor private, pengukuran tingkat kebermanfaatan laporan keuangan pemerintah tidak dapat dikaitkan dengan perubahan volume dan harga saham di pasar modal yang merupakan akibat dari keputusan yang diambil investor setelah mereka menganalisis laporan keuangan perusahaan. Akan tetapi, pengukuran kebermanfaatan laporan keuangan pemerintah dapat dilakukan dengan cara mengamati penggunaan secara nyata informasi yang ada pada laporan keuangan pemerintah oleh para penggunanya. Hal tersebut antara lain telah dilakukan oleh Jorge et al (2008) yang mengamati penggunaan informasi keuangan pemerintah dengan melakukan content analysis terhadap catatan-catatan kantor maupun laporan-laporan manajemen berkenaan dengan akun-akun laporan keuangan pemerintah. Selain itu, Lee dan Fisher (2007) juga telah meneliti kebermanfaatan informasi keuangan pemerintah dengan cara melakukan survei pada para pegawai dan manajer pemerintahan di Australia berkaitan dengan penggunaan secara nyata informasi keuangan pemerintah dalam commit to user pelaksanaan tugas-tugas mereka. Sebagaimana halnya pada sektor private, agar informasi akuntansi dapat memenuhi tujuannya maka laporan keuangan pemerintah juga harus memenuhi ukuran-


28

digilib.uns.ac.id

ukuran normatif/ katakteristik kualitatif tertentu. Paragraf 35 sampai dengan paragraf 40 KKAP menguraikan karakteristik kualitatif laporan keuangan, sebagai berikut: 1.

Relevan (relevance), laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, yaitu: a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), dalam hal ini informasi dapat memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), dalam hal ini informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c. Tepat waktu (timeliness), dalam hal ini informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. d. Lengkap (complete), dalam hal ini informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2.

Andal (reliable), informasi dalam laporan dikatakan andal jika memenuhi commit to keuangan user karakteristik sebagai berikut:

29


a. Penyajian

digilib.uns.ac.id

jujur

(faithful

representation),

dalam

hal

ini

informasi

menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b. Dapat diverifikasi (verifiability), dalam hal ini informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. c. Netralitas (neutrality), dalam hal ini informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 3.

Dapat dibandingkan (comparability), informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, dan perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4.

Dapat dipahami (understandibility), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, sertacommit adanya kemauan pengguna untuk mempelajari to user informasi yang dimaksud.

30


digilib.uns.ac.id

Dengan demikian, kebermanfaatan laporan keuangan pemerintah dapat ditinjau dari digunakan atau tidak laporan keuangan tersebut dalam membantu pengambilan keputusan dan juga dapat ditinjau dari terpenuhi atau tidak karakaterisik kualitatif dari laporan keuangan pemerintah tersebut. Penelitian ini difokuskan pada kebermanfaatan laporan keuangan pemerintah ditinjau dari digunakan atau tidak laporan keuangan pemerintah dalam membantu pengambilan keputusan para pemakainya.

C. Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010). Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada bagi peningkatan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah. Perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana yang dikemukakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, yaitu meliputi: a.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yaitu perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun. commit to user


c.

31

digilib.uns.ac.id

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yaitu perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun, disebut juga dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

d. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yaitu perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun. e.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), yaitu perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun. Perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, baik yang bersifat strategis

maupun operasional tahunan, sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab kepala daerah dengan dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam hal penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta dibantu oleh masing-masing kepala SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD. 2. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahapan perencanaan yang dilakukan untuk setiap jenis perencanaan tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 3 halaman 32. Terlihat pada tabel tersebut bahwa dalam proses perencanaan pembangunan daerah terdapat tahapan analisis keuangan daerah yang memerlukan informasi keuangan termasuk informasi keuangan yang tersedia pada LKPD. Tahapan yang memerlukan informasi keuangan antara lain tahapan analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, yaitu pada saat penyusunan RPJMD, tahapan analisis ekonomi dan keuangan daerah serta tahapan perumusan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, yaitu pada saat penyusunan RKPD, serta tahapan pengolahan data dancommit informasi mengenai perkembangan pengelolaan to user keuangan dan aset SKPD minimal 5 tahun terakhir, yaitu pada saat penyusunan Renstra SKPD.

32


digilib.uns.ac.id

Tabel 3 Tahapan Perencanaan Pembangunan pada Setiap Jenis Perencanaan

X

Renstra SKPD X

Renja SKPD X

X

X

-

-

X

X

-

-

-

X

X

X

-

-

X

X

X

-

-

X

X

-

-

-

- analisis isu-isu strategis

X

X

-

-

-

- perumusan visi dan misi

X

X

-

-

-

- perumusan strategi dan arah

X

X

-

-

-

X

X

X

-

-

X

-

-

-

-

X

X

-

-

-

X commit to user - perumusan kebijakan umum & X

-

-

-

-

-

-

Tahapan Perencanaan

RPJPD

RPJMD

RKPD

X

X

- pengolahan data dan informasi

X

- penelaahan Rencana Tata

1. Persiapan Penyusunan 2. Penyusunan Rancangan Awal :

Ruang dan Wilayah (RTRW) - analisis gambaran umum kondisi daerah - perumusan permasalahan pembangunan daerah - penelahaan rencana pembangunan nasional, provinsi dan daerah kabupaten/kota lainnya

kebijakan - pelaksanaan forum konsultasi publik - penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan - analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan - perumusan tujuan dan sasaran

program pembangunan daerah/kota

33


Tahapan Perencanaan

digilib.uns.ac.id

Tabel 3 (lanjutan) RPJPD RPJMD -

X

X

Renstra SKPD -

-

X

-

-

-

- pembahasan dengan SKPD

-

X

-

-

-

- pembahasan dengan DPRD

-

X

-

-

-

- penyelarasan program prioritas

-

X

X

-

-

-

-

X

-

-

- evaluasi kinerja tahun lalu

-

-

X

-

-

- penelaahan kebijakan

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

X

X

X

-

-

-

-

-

X

X

commit to user

-

X

X

-

-

X

- perumusan indikasi rencana

RKPD

Renja SKPD -

program prioritas & kebutuhan pendanaan - penetapan indikator kinerja daerah

& kebutuhan pendanaan - analisis ekonomi & keuangan daerah

pemerintah nasional dan provinsi - penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten/kota - perumusan kerangka ekonomi & kebijakan keuangan daerah - perumusan prioritas & sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif - penyajian rancangan awal 3. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan: - pengolahan data dan informasi - analisis gambaran pelaksanaan SKPD - reviu hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD

-

-

34


Tahapan Perencanaan

digilib.uns.ac.id

Tabel 3 (lanjutan) RPJPD RPJMD -

-

-

Renstra SKPD X

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

X

-

-

-

X

X

- perumusan visi & misi

-

-

-

X

-

- perumusan tujuan pelayanan

-

-

-

X

X

- perumusan sasaran pelayanan

-

-

-

X

X

- penyiapan surat edaran kepala

-

X

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

- perumusan strategi & kebijakan

-

-

-

X

-

- perumusan rencana program,

-

-

-

X

-

-

-

X

-

- reviu Renstra Kementerian/

RKPD

Renja SKPD -

Lembaga dan Renstra SKPD - penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah - analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis - perumusan isu-isu strategis/penting - telaah rancangan awal RPJMD/RKPD

daerah perihal rancangan Renstra SKPD - mempelajari surat edaran Kepala Daerah perihal Penyusunan Rancangan Renstra SKPD - penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran & pendanaan indikatif - perumusan indikator kinerja SKDP

commit to user -

35


Tahapan Perencanaan

digilib.uns.ac.id

Tabel 3 (lanjutan) RPJPD RPJMD

RKPD

- perumusan kegiatan prioritas

-

-

-

Renstra SKPD -

Renja SKPD X

- pembahasan forum SKPD

-

-

-

-

X

- verifikasi & integrasi Renstra

-

X

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

- penyajian rancangan

-

X

X

X

X

4. Pelaksanaan Musrenbang

X

X

X

-

-

5. Pelaksanaan Forum SKPD

-

-

-

X

X

6. Perumusan Rancangan Akhir

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

SKPD menjadi rancangan RPJMD - perumusan isi & substansi rancangan RKPD provinsi - perumusan isi & substansi rancangan RKPD kabupaten/kota

Rencana Pembangunan 7. Penetapan Rencana Pembangunan sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 catatan: tanda “X” menunjukan tahapan yang dilakukan dan tanda “-“ menunjukan tahapan yang tidak dilakukan

Penelitian ini tidak difokuskan pada suatu jenis perencanaan tertentu tetapi difokuskan pada penggunaan informasi keuangan yang tersedia pada LKPD oleh para pejabat atau pegawai pemerintahan daerah kabupaten/kota pada saat mereka menyusun rencana pembangunan daerah, baik rencana jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

commit to user 3. Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Salah satu prinsip dalam perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana yang dikemukakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, adalah

36


digilib.uns.ac.id

akuntabel. Berdasarkan prinsip ini maka setiap tahapan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Schedler (1999) menjelaskan bahwa

akuntabilitas pada sektor publik mempunyai dua arti yaitu answerability, dimana setiap rencana, keputusan maupun tindakan yang diambil dapat dijelaskan kepada publik serta enforcement, yaitu mekanisme pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman (punishment) agar setiap rencana, keputusan maupun tindakan yang diambil secara tepat dapat sepenuhnya ditujukan bagi kepentingan publik. Dengan demikian, akuntabilitas suatu perencanaan tidak terlepas dari kejelasan dan ketepatan pelaksanaan dari setiap tahapan perencanaan. Jika dikaitkan dengan ketepatan perencanaan, maka akuntanbilitas perencanaan pembangunan daerah di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini antara lain ditunjukan dari tidak tepatnya realisasi belanja pemerintah dibandingkan dengan belanja yang direncanakan. Siahaan (2013), memaparkan bahwa dari tahun anggaran 2006 hingga 2011, secara nasional laporan keuangan pemerintah daerah selalu menunjukan adanya kekurangan realisasi belanja sehinngga terdapat SiLPA yang besar. Rendahya akuntabilitas perencanaan antara lain dikarenakan tidak adanya prioritas rencana program atau kegiatan yang jelas dan terukur yang mengakibatkan sumber daya yang terbatas

dibagi-bagi

hanya

sekedar

untuk

memenuhi

unsur

pemerataan

(Tribunnews.com, 14 April 2013) serta tidak adanya koordinasi perencanaan pembangunan dari masing-masing unit pemerintahan daerah di wilayahnya dengan baik, dimana masing-masing unit hanya berkonsentrasi pada kepentingannya sendiri (Nurmandi dan Purnomo, 2011).

commit to user

Akuntabilitas perencanaan pembangunan dapat ditingkatkan antara lain dengan melakukan analisis informasi yang lebih lengkap dan tepat meliputi baik informasi


37

digilib.uns.ac.id

keuangan maupun non keuangan. Analisis informasi keuangan antara lain berupa analisis terhadap LKPD sedangkan analisis non keuangan antara lain berupa analisis terhadap laporan-laporan di luar laporan keuangan seperti laporan kepuasaan masyarakat terhadap pemberian suatu layanan publik, laporan kebutuhan fasilitas sosial dan sarana publik seperti kebutuhan jalan lingkungan, area hijau, taman rekreasi, taman pemakaman umun, pasar, serta tempat pembuangan sampah akhir, laporan pertumbuhan penduduk, tenaga kerja serta lapangan pekerjaan, maupun laporan produksi pertanian, perkebunan, peternakan serta perikanan. Anthony dan Govindarajan (2007: 57) menjelaskan bahwa penyusunanan suatu rencana terutama yang bersifat strategi merupakan suatu proses evaluasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik berupa informasi internal maupun eksternal dan informasi keuangan maupun non keuangan, sehubungan dengan adanya kesempatan-kesempatan yang dapat diperoleh serta adanya ancaman yang mungkin timbul untuk kemudian memutuskan tindakan yang akan diambil sesuai dengan kemampuan/kompetensi perusahaan dalam rangka merebut kesempatan yang ada. Perencanaan strategis mempunyai 4 karakteristik penting, yaitu perencanaan strategis berfokus pada apa yang hendak diwujudkan perusahaan di masa depan, perencanaan strategis meliputi penilaian atas kekuatan serta kelemahan perusahaan, perencanaan strategis meliputi analisis terhadap para pesaing, pelanggan serta kondisi pasar, dan perencanaan strategis berfokus pada isue-isue di luar perusahaan (Akers & Porter, 1995). Perencanaan strategis pada lembaga pemerintahan tidak jauh berbeda dengan proses yang dilakukan di sektor private. DiNapoli commit to user(2003: 21) merekomendasikan proses penyusunan rencana strategis dimulai dari melakukan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats (analisis SWOT) termasuk penilaian terhadap lingkungan


38

digilib.uns.ac.id

internal seperti kondisi dan kemampuan keuangan lembaga. Berdasarkan hasil analisis dan penilaian tersebut, kemudian ditentukan ke mana lembaga pemerintahan tersebut akan diarahkan di masa depan (visi lembaga pemerintah). Kemudian, dari visi yang telah diidentifikasi akan dirumuskan misi (maksud dibentuknya unit pemerintahan tersebut), goal (apa yang ingin dicapai di masa depan) dan objective (barang atau jasa apa yang akan diproduksi atau dihasilkan). Setelah semua ditentukan maka kemudian akan dirumuskan strategi (apa-apa saja yang ingin dilakukan dalam mencapai visi, misi, goal dan objective tersebut). Pemanfaatan informasi keuangan yang tersedia di dalam suatu LKPD merupakan salah satu tahapan dalam analisis SWOT. Analisis terhadap suatu LKPD ditujukan antara lain untuk mengetahui kekuatan atau kemampuan keuangan suatu pemerintahan daerah. Dengan demikian, perencanaan yang dihasilkan memang didukung dengan pendanaan yang tepat sehingga sasaran dan target perencanaan dapat dicapai. 4. Kebermanfaatan LKPD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan merupakan salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dari analisis ini antara lain untuk mengetahui kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan pembangunan daerah. Kebermanfaatan suatu laporan keuangan pemerintah daerah bagi proses perencanaan pembangunan dapat dilihat dari digunakan atau tidaknya informasi akuntansi yang ada dalam suatu laporan keuangan pemerintah daerah pada tahapan analisis ini. Chase dan Philip (2004) mengemukakan bahwa ada 4 macam jenis analisis yang dapat digunakan terhadap suatu laporan commitkeuangan to user pemerintah, yaitu trend analysis, yang dilakukan dengan cara mengikuti perubahan pada akun-akun laporan keuangan selama suatu periode waktu tertentu, dengan tujuan untuk mengidentifikasi adanya


39

digilib.uns.ac.id

perubahan yang signifikan. Per capita analysis, yang dilakukan dengan cara membagi akun-akun pada laporan keuangan dengan jumlah penduduk dengan tujuan agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pemerintah daerah/kota lainnya yang mempunyai ukuran penduduk yang berbeda-beda. Common size analysis yang dilakukan dengan cara membandingkan akun-akun pada laporan keuangan dengan total aset (untuk akun-akun pada neraca), dan dengan total pendapatan atau biaya (untuk akun-akun pada laporan akitivitas). Jenis analisis yang terakhir adalah ratio analysis yaitu membandingkan dua elemen, baik yang terdapat pada satu jenis laporan keuangan maupun pada beberapa jenis laporan keuangan yang berbeda dari suatu pemerintah daerah, dengan tujuan agar dapat memberikan informasi mengenai hubungan dari elemen-elemen tersebut dan juga untuk membandingkannya dengan pemerintah daerah lainnya terutama yang mempunyai kinerja terbaik yang dapat dijadikan patokan (benchmark). Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: a.

Analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya sebagai bahan untuk mengidentifikasikan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan pembangunan daerah. Analisis ini antara lain meliputi : 1) Analisis proporsi belanja daerah dibandingkan dengan anggaran, 2) Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan commit to userkebutuhan aparatur, 3) Analisis belanja periodik dan pengeluaran yang wajib, 4) Analisis proyeksi belanja daerah.


b.

40

digilib.uns.ac.id

Analisis pembiayaan daerah. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk mengidentifikasikan kebijakan pembiayaan di masa mendatang dalam rangka menghitung kemampuan pendanaan pembangunan daerah. Analisis ini antara lain meliputi : 1) Analisis sumber penutup defisit riil, 2) Analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, 3) Analisis sisa lebih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan, 4) Analisis proyeksi pembiayaan daerah,

c.

Analisis neraca daerah. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah melalui perhitungan perbandingan (rasio) antara akun-akun tertentu yang ada pada neraca daerah. Analisis ini antara lain meliputi : 1) Analisis rasio liquiditas, untuk mengukur kemampuan suatu pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, 2) Analisis rasio solvabilitas, untuk mengukur kemampuan suatu pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, 3) Analisis rasio aktivitas, untuk mengidentifikasikan tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah yang antara lain berupa penghitungan rata-rata umur piutang atau rata-rata umur persediaan.

d.

Analisis kerangka pendanaan. Analisis ini dilakukan untuk menghitung riil atau kemampuan sebenarnya commit tokapasitas user dari keuangan suatu pemerintah daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan.

41


digilib.uns.ac.id

Kapasitas riil dihitung dengan menjumlahkan semua penerimaan daerah yang ada kemudian dikurangkan dengan seluruh pos belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta pengeluaran pembiayaan yang menjadi prioritas utama.

D. Penelitian Terdahulu 1. Ikhtisar Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai kebermanfaatan laporan keuangan bagi para pejabat atau manajer pada lembaga pemerintahan antara lain telah dilakukan oleh Nogueira et al (2013), Sousa et al (2013), Andriani et al (2010), Jorge et al (2008), Lee dan Fisher (2007). Ikhtisar dari penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini: Tabel 4 Ikhtisar Penelitian-Penelitian Terdahulu Nama Judul Penelitian Peneliti Nogueira The Usefulness of et al (2013) Financial Reporting for Internal Decision-Making in Portuguese Municipalities

Metode Penelitian Metode penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data berupa analisis deskriptif.

Responden

Hasil Penelitian

Para pegawai administrasi pemerintah, para politisi anggota badan eksekutif, dan para pengambil keputusan teknis di Portugis

Berkaitan dengan persepsi para pengguna mengenai kebermanfaatan laporan keuangan pemerintah diperoleh kesimpulan bahwa laporan anggaran yang masih berbasis kas merupakan laporan yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan laporan keuangan lainnya yang sudah berbasis akrual

commit to user

42


digilib.uns.ac.id

Tabel 4 (lanjutan) Metode Responden Penelitian Metode penelitian Para pegawai kuantitatif dengan departemen pengumpulan data pemerintah, menggunakan para auditor kuesioner dan internal atau analisis data eksternal, para berupa analisis anggota deskriptif dengan legislatif, para teknik pengetesan pengawas sosial menggunakanserta para Wilcoxonmanajer Significance Test akuntansi serta dan Significance staf akuntansi Mann-Whitney U pemerintah. Test.

Nama Peneliti Sousa et al (2013)

Judul Penelitian Accrual Basis Accounting in the Brazilian Public Sector: Empirical Research on the Usefulness of Accounting Informtion

Andriani et al (2010)

Decision Usefulness of Cash and Accrual Information: Public Sector Managers’ Perception

Metode penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data berupa analisis deskriptif.

Jorge et al (2008)

From Cash to Accruals in Portuguese Local Government Accounting: What Has Truly Changed ?

Metode penelitian Para pegawai kuantitatif dengan pemerintahan pengumpulan data daerah di berupa studi Portugis. terhadap notulen rapat manajemen dan laporan management commitdan to user analisis data berupa analisis deskriptif.

Direktur umum serta para manajer senior dan para manajer tingkat menengah dari departemen pemerintah di Australia Barat.

Hasil Penelitian Para pegawai departemen pemerintah mempunyai persepsi bahwa akuntansi berbasis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan

Para manajer sektor publik di Australia Barat mempunyai persepsi bahwa informasi akuntansi akrual lebih bermanfaatdibandingkaninformasi akuntansi berbasis kas. Laporan anggaran yang berbasis kas lebih sering dibahas dalam rapat manajemen dan di dalam laporan manajemen dibandingkan dengan lapoarn keuangan pemerintah yang berbasis akrual.

43


Nama Peneliti Lee dan Fisher (2007)

Judul Penelitian The Perceived Usefulness and Use of Performance Information in the Australian Public Sector

digilib.uns.ac.id

Tabel 4 (lanjutan) Metode Responden Penelitian Metode penelitian Para pegawai kuantitatif dengan departemen dan pengumpulan data agen pemerintah menggunakan di Australia. kuesioner dan analisis data berupa analisis deskriptif.

Hasil Penelitian Para pegawai sektor publik di Australia berpendapat bahwa informasi kinerja keuangan bermanfaat dalam pengambilankeputusan berkenaan dengan alokasi sumber daya.

2. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu Sebagaimana penelitian yang dilakukan Jorge et al (2008), informasi akuntansi yang akan dijadikan objek penelitian ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu informasi akuntansi yang dihasilkan dari akuntansi anggaran yang berbasis kas dan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan yang berbasis akrual. Informasi akuntansi pada masing-masing kelompok yang menjadi objek penelitian kali ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini: Tabel 5 Informasi Akuntansi yang Dijadikan Objek Penelitian Informasi Akuntansi Berbasis Kas

Informasi AKuntansi Berbasis Akrual

Laporan Realisasi Anggaran

Neraca

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Operasional

Rasio Efektifitas Penerimaan

Laporan Arus Kas

Rasio Efisiensi Belanja

Laporan Perubahan Ekuitas

Rasio Kemandirian Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan Rasio Likuiditas Daerah commit to user Rasio Solvabilitas Daerah Rasio Hutang Terhadap Modal

44


digilib.uns.ac.id

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Jorge et al (2008) yang menggali data penggunaan informasi akuntansi dengan cara mempelajari catatan dan laporan manajemen (content analysis), penggalian data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei melalui pengiriman kuesioner. Selain itu, data pada penelitian ini hanya difokuskan pada informasi yang ada pada laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan pada penelitian Jorge et al (2008) data dikumpukan dari catatan-catatan manajemen yang berkaitan dengan akun-akun pada laporan keuangan pemerintah dan juga dari laporan manajemen. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adriani et al (2010), Souse et al (2013) dan Nogueira et al (2013) adalah pada perbedaan fokus penelitian dimana penelitian mereka difokuskan terhadap persepsi para pengguna berkaitan dengan kebermanfaat informasi yang dihasilkan oleh akuntansi berbasis akrual sedangkan penelitian ini difokuskan pada pengunaan secara nyata informasi akuntansi, baik yang dihasilkan oleh akuntansi berbasis kas maupun akuntansi berbasis akrual. Terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan Lee dan Fisher (2007) yang selain meneliti persepsi para pengguna juga meneliti penggunaan secara nyata informasi akuntansi. Perbedaan antara penelitian kali ini dengan penelitian yang dilakukan Lee dan Fisher (2007) adalah pada jenis informasi yang dijadikan objek penelitian. Pada penelitian Lee dan Fisher (2007), objek penelitian tidak hanya meliputi penggunaan informasi keuangan tetapi juga informasi non keuangan sedangkan pada penelitian ini hanya dikhususkan pada penggunaan informasi keuangan yang terdapat pada laporan keuangan pemerintah daerah.

commit to user

45


digilib.uns.ac.id

E. Logika Berpikir Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa disusunnya laporan keuangan suatu perusahaan adalah untuk menyediakan informasi bagi keperluan pengambilan keputusan dan menyediakan informasi bagi keperluan penilaian kinerja manajemen (SAK 1994: KDPPLK, Warren et al 2009, IFRS 2010: CFFR, SFAC 2010: CFFR, Kieso et al 2010, Atrill dan McLaney 2011, Scott 2012). Demikian pula bagi pelaporan keuangan pemerintah, tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi bagi keperluan para pengguna dalam menilai akuntabilitas atau pertanggungjawaban manajemen pemerintahan dan dalam membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik (Mardiasmo 2009, SAP 2010: KKAP). Dengan demikian, tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah pada dasarnya tidak berbeda dengan tujuan pelaporan keuangan perusahaan. Tujuan pelaporan keuangan tersebut akan tercapai jika laporan keuangan benarbenar dapat menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna baik untuk keperluan penilaian kinerja atau pertanggungjawaban manajemen maupun bagi keperluan pengambilan keputusan. Informasi yang terdapat pada laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat jika laporan keuangan memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana yang dikemukakan pada paragraf 24 sampai dengan paragraf 46 Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan, untuk laporan keuangan perusahaan, dan paragraf 35 sampai dengan paragraf 40 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, untuk laporan keuangan pemerintah. Kebermanfaatan laporan keuangan dapat pula dilihat dari pemanfaatan atau penggunaan secara nyata laporan keuangan para pemakai yang dituju dari laporan commit oleh to user keuangan tersebut. Suwardjono (2011: 33) antara lain menjelaskan bahwa informasi akuntansi yang terdapat pada laporan keuangan dikatakan bermanfaat apabila informasi

46


digilib.uns.ac.id

tersebut benar-benar digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai yang dituju. Masalah kebermanfaatan (usefulness) informasi pada dasarnya adalah mengenai apakah pihak yang dituju menggunakan informasi tersebut untuk dasar pengambilan keputusan (Suwardjono, 2011: 32). Hubungan antara penggunaan laporan keuangan dengan kebermanfatan laporan keuangan dikemukakan pula oleh Scott (2012: 153) yang menjelaskan bahwa kebermanfaatan suatu infornasi bagi para investor selaku pengguna utama laporan keuangan perusahaan dapat dihubungkan dengan perubahan volume transaksi dan harga saham suatu perusahaan di pasar modal. Perubahan volume dan harga saham tersebut diakibatkan oleh keputusan investasi yang diambil para investor setelah mereka menggunakan laporan keuangan perusahaan tersebut dalam menganalisis prospek profitabilitas investasi mereka. Pemerintah, sebagai salah satu pemakai yang dituju oleh laporan keuangan pemeritah, menggunakan informasi akuntansi untuk keperluan proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategis, pembuatan program, penganggaran, dan evaluasi kinerja (Mardiasmo 2009: 14). Dengan demikian, kebermanfaatan suatu laporan keuangan pemerintah dapat dihubungkan dengan penggunaan laporan keuangan pemerintah sebagai bahan analisis dalam proses perencanaan, pembuatan program, penganggaran maupun pengevaluasian kinerja. Penelitian mengenai kebermanfaatan laporan keuangan pemerintah yang dihubungkan dengan tingkat penggunaan laporan keuangan pemerintah dalam proses manajemen pemerintahan antara lain dilakukan oleh oleh Jorge et al (2008) yang mengamati penggunaan informasi commit keuangan pemerintah dengan melakukan content to user analysis

terhadap

catatan-catatan kantor maupun laporan-laporan

manajemen

pemerintahan di Portugis berkenaan dengan elemen-elemen laporan keuangan


47

digilib.uns.ac.id

pemerintah. Hasilnya menunjukan bahwa informasi anggaran yang masih berbasis kas lebih tinggi penggunaannya dibandingkan informasi keuangan lainnya yang sudah berbasis akrual. Selain itu, Lee dan Fisher (2007) juga telah meneliti kebermanfaatan informasi keuangan pemerintah dengan cara melakukan survei pada para pegawai dan manajer pemerintahan di Australia tentang persepsi mereka terhadap kebermanfaatan informasi kinerja, baik informasi kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan, serta berhubungan dengan penggunaan secara nyata atas informasi kinerja dalam proses pengambilan keputusan. Hasilnya menunjukan bahwa untuk keperluan penentuan alokasi sumber daya, para pegawai dan manajer pemerintahan di Australia mempunyai persepsi bahwa kebermanfaatan informasi kinerja keuangan lebih tinggi dibandingkan informasi non keuangan. Hasil ini sesuai dengan survei mengenai tingkat penggunaan secara nyata atas informasi kinerja yang juga dilakukan dalam penelitian Lee dan Fisher (2007) tersebut, yaitu dalam penentuan alokasi sumber daya ditemukan bahwa tingkat penggunaan informasi kinerja keuangan lebih tinggi dibandingkan kinerja non keuangan. Dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah diperlukan adanya analisis terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang antara lain untuk mengetahui kemampuan sebenarnya dari keuangan suatu pemerintah daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan. Dengan memperhatikan literatur dan penelitian-penelitian sebelumnya berkenaan dengan kebermanfaatan informasi akuntansi, maka konsep yang digunakan dalam kerangka berpikir pada penelitian ini adalah bahwa tingkat kebermanfaatan suatutoLKPD commit user dapat diasosiasikan dengan tingkat penggunaan LKPD tersebut. Dengan demikian kebermanfaatan LKPD bagi proses perencanaan pembangunan daerah dapat diukur melalui tingkat penggunaan LKPD

48


digilib.uns.ac.id

tersebut secara nyata oleh para pegawai atau pejabat pemerintah dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 5 berikut ini:

Tingkat Penggunaan LKPD

Tingkat Kebermanfaatan LKPD

Gambar 5 Logika Berpikir

commit to user

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LOGIKA BERPIKIR. A. Laporan Keuangan

Recommend Documents