BAB II TINJAUAN PUSTAKA Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Halim

(2004:34)

mengatakan

Akuntansi

Keuangan

Daerah

proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi

adalah ekonomi

(keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak- pihak ekstern entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di peruntukkan tidak hanya kepada pihak intern pemerintah tetapi juga pihak eksternal pemerintah, ini sejalan dengan penjelasan dari (mardiasmo, 2002) bahwa fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di indonesia dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik oleh lembaga – lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Pada dasarnya, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktifitas dan kinerja financial pemerintah daerah kepada pihak – pihak yang berkepentingan kepada laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak–hak publik, yaitu hak untuk diberi informasi, di dengar aspirasinya, dan diberi penjelasan. Tuntutan dilaksankannya akuntabilitas

publik

mengharuskan pemerintah daerah untuk

tidak

sekedar

13 Universitas Sumatera Utara

melakukan vertical reporting, yaitu pelaporan kepada pemerintah pusat, akan tetapi juga dilakukannya horizontal reporting, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat sebagai bentuk horizontal acountability. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan

pemerintah

yang

bertindak

sebagai

prinsipal

dalam

menilai

akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (faristina, 2011). A. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dalam SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan ada 4, yaitu: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. a. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan,


serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan apabila: 1.

Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau

mengoreksi

ekspektasi mereka di masa lalu. 2.

Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3.

Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4.

Lengkap Informasi

akuntansi

keuangan

pemerintah

disajikan

selengkap

mungkin,mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan

keuangan

diungkapkan

dengan

jelas

agar

kekeliruan

dalam

penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. b. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat


diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 1.

Penyajian

Jujur,

informasi

menggambarkan

dengan

jujur

transaksi sertaperistiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 2.

Dapat Diverifikasi (verifiability), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3.

Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas

menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.


d. Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan

yang

memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas

pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. B. Tujuan Pelaporan Keuangan Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: a.

Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

b.

Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

c.

Menyediakan

informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. d.

Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

e.

Menyediakan

informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas

pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka 17 Universitas Sumatera Utara

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. f.

Menyediakan

informasi

mengenai

perubahan

posisi

keuangan

entitas

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. C. Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Komponenkomponen yang terdapat dalam laporan keuangan pokok terdiri dari : 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan

realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber,

alokasi,

dan

pemakaian sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh

pemerintah

pusat/daerah,

yang

menggambarkan

perbandingan

antara

anggaran dan relisasi dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. a. Pendapatan

(basis

kas)

adalah

penerimaan

oleh

Bendahara

Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah

ekuitas

dana

lancar

dalam

periode

tahun

anggaran

yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak

pemerintah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.


c. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode

tahun

anggaran

bersangkutan

yang

tidak

akan

diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah. d. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih e. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. f. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan

maupun

tahuntahun

anggaran

berikutnya,

yang

dalam

penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. g. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antar lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. 2. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama laporan yang masih dapat dirinci lagi menjadi subrekening. Neraca mencantumkan pos-pos berikut:


a.

Aset Aset yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber

daya

nonkeuangan

yang

diperlukan

untuk

penyediaan

jasa

bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipilih. Aset diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu : asset lancar dan asset tidak lancar. Pengakuan Aset Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya berpindah. Pengukuran Aset Pengukuran aset sebagai berikut: 1. Kas dan piutang dicatat sebesar nilai nominal 2. Investasi jangka pendek dicatat sebagai nilai perolehan 3. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan, biaya standar, dan nilai wajar b. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu: Kewajiban Jangka Pendek (utang pemerintah daerah yang jatuh temponya kurang dari satu tahun)


dan Kewajiban Jangka Panjang (utang pemerintah yang jatuh temponya lebih dari satu tahun/12 bulan setelah tanggal pelaporan). Pengakuan Kewajiban Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. c. Ekuitas Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antar aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan perubahan Ekuitas. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:  Ekuitas Dana Lancar, yaitu selisih antara asset lancar dengan kewajiban jangka pendek.  Ekuitas Dana Investasi, yaitu cerminan dari kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, asset tetap, dan asset lainnya yang dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.  Ekuitas Dana Cadangan, yaitu cerminan dari kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. 3. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal,


penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintahpusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara UmumNegara/Daerah. b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah. 4. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. D. Peranan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi


efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : a.

Akuntabilitas Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b.

Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu

entitas

pelaporan

dalam

periode

pelaporan

sehingga

memudahkan

fungsi

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. c.

Transparansi Memberikan

informasi

keuangan

yang

terbuka

dan

jujur

kepada

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. d.

Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) Membantu

para

pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan

pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang


dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam Standar Akuntansi Pemerintahan mengatakan bahwa : Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya standar ini maka laporan keuangan harus didasarkan pada standar ini sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat menyajikan informasi yang lengkap dan dapat diandalkan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan selengkapnya adalah sebagai berikut: • Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 • Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual • Lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual • Lampiran III Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBN/APBD

disusun

dan

disajikan

sesuai dengan

Standar

Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (due process).

Proses baku penyusunan SAP tersebut

merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III. Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi

Pemerintahan,

yang

merupakan

konsep

dasar

penyusunan

dan

pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam


Pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual ini dilaksanakan sesuai dengan

jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual. Walaupun

entitas

pelaporan

untuk

sementara

masih

diperkenankan

menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah,

dibandingkan dengan biaya yang


dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akrual menjadi akrual, Peraturan Pemerintah ini mendelegasikan perubahan terhadap PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK. SAP merupakan dasar pencatatan laporan keuangan permerintah. Laporan keuangan

yang

tidak

dibuat

berdasarkan

SAP

hasilnya

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan. Dengan adanya SAP, maka pencatatan laporan keuangan akan menjadi transparan dan akurat, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. 2.1.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kompetensi merupakan dasar bagi seseorang untuk mencapai kinerja tertinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan bisa melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien,

dan ekonomis.

Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk

mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes). Menurut

Tjiptoherijanto

(2001)

dalam

Andono,

Alimbudiono,

dan

Woelandari (2004), untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of


responsibility dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik, tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Keterampilan adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Menurut Fathoni (2006:8) Sumber Daya Manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, tenaga dan kemampuanya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu. 2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi Peraturan Pemerintah No

56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan menyatakan pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa, untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah dan


Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan

teknologi

keuangan

daerah,

pelayanan publik.

informasi dan

untuk

menyalurkan

meningkatkan

kemampuan

Informasi Keuangan

mengelola

Daerah

kepada

Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan

teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (Indriasari, Nahartyo,2008). Saat ini telah di kenal istilah E-Goverment (E-Gov), pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah

transformasi.

mempermudah

akses

Melalui

informasi

penerapan bagi

E-Gov

masyarakat,

unit

pemerintah bisnis,

dapat pegawai,

stakeholder, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Ada tiga model penyampaian E-Government, antara lain: 1. Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C) Adalah

penyampaian

layanan

publik

dan

informasi satu

arah

oleh

pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, contohnya G2C : Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi, Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana. a. Government-to-Business (G2B) Adalah

transaksi-transaksi elektronik

dimana pemerintah menyediakan

berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah


untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem e-procurement. Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis,

Pendaftaran

perusahaan,

peraturan

pemerintah

(Hukum

Bisnis),

Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dan lain-lain. 2. Government-to-Government (G2G) Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi,

Contoh:

Konsultasi secara online,blogging untuk kalangan legislatif, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu. 2.1.5 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang masalah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terdiri dari : a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern. (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya : a. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan


pemerintahan negara; b. keandalan Laporan Keuangan; c. pengamanan aset negara; dan d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. A. Lingkungan Pengendalian Pimpinan

Instansi

Pemerintah

wajib

menciptakan

dan

memelihara

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: a. penegakan integritas dan nilai etika; b. komitmen terhadap kompetensi; c. kepemimpinan yang kondusif; d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. B. Penilaian Risiko Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. identifikasi risiko; dan b. analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan: 1. tujuan Instansi Pemerintah; dan


2. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. c. Kegiatan Pengendalian Pimpinan

Instansi

Pemerintah

wajib

menyelenggarakan

kegiatan

pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut: 

kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;

 kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;  kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;  kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;  prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan  kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; b. pembinaan sumber daya manusia; c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d. pengendalian fisik atas aset; e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;


f. pemisahan fungsi; g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. D. Informasi dan komunikasi Pimpinan

Instansi

Pemerintah

wajib

mengidentifikasi,

mencatat,

dan

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib diselenggarakan secara efektif. (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:  menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan  mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. E. Pemantauan Pengendalian Intern Pimpinan

Instansi

Pemerintah

wajib

melakukan

pemantauan

Sistem

Pengendalian Intern. (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.


Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melaluikegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. (1)

Evaluasi terpisah

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 43

ayat

(2)

diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. (3)

Evaluasi

terpisah

dapat

dilakukan

dengan

menggunakan

daftar

uji

pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. 2.1.6 Komitmen Organisasi komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang reliable sesuai dengan SAP. komitmen organisasi mengandung pengertian sebagai suatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang pasif terhadap organisasi, dengan kata lain komitmen organisasi menyiratkan hubungan karyawan dengan organisasi secara aktif karena karyawan yang

menunjukkan

komitmen

tinggi memiliki keinginan

untuk

memberikan

tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempatnya bekerja (Ramadhan, 2015). Menurut Allen dan Meyer (1990) komitmen organisasi terdiri dari tiga komponen yaitu:


1. Komitmen afektif Mengarah pada the employee's emotional attachment to, identification with, and involvement in the organization. Komitmen afektif berkaitan dengan keterikatan emosional karyawan, identifikasi karyawan dan keterlibatan karyawan pada organisasi. Komitmen kontinuans. 2. Komitmen Kuntinuans Berkaitan dengan an awareness of the costs associated with leaving the organization. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan 24 untung rugi dalam diri karyawan berkaitan dengan keinginan untuk tetap bekerja atau justru meninggalkan

organisasi.

komitmen

kontinuans

adalah

kesadaran

akan

ketidakmungkinan memilih identitas sosial lain ataupun alternatif tingkah laku lain karena adanya ancaman akan kerugian besar. Karyawan yang terutama bekerja berdasarkan komitmen kontinuans ini bertahan dalam organisasi karena mereka butuh (need to) melakukan hal tersebut karena tidak adanya pilihan lain. Komitmen normatif merefleksikan a feeling of obligation to continue. 3. Employment. Dengan kata lain, komitmen normatif berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam organisasi. Ini berarti, karyawan yang memiliki komitmen normatif yang tinggi merasa bahwa mereka wajib (ought to) bertahan dalam organisasi. 2.2 Review Penelitian Terdahulu Penelitian ini menggunakan beberapa jurnal berbeda yang dapat mendukung peneliti dalam membuat penelitian ini seperti Roviyantie (2011) Pengaruh


kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan Siatem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil penelitian

menunjukkan

Kompetensi

Sumber

Daya

Manusia

dan

Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Adhi (2013) meneliti tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual). Hasil penelitian ini menunjukkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Osti (2015) Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Keuangan Pemerintahan Daerah.

Kualitas Laporan

Hasil penelitian ini menunjukkan Variabel

Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara bersamaan atau simultan mempengaruhi variabel Kualitas Laporan Keuangan pada tingkat signifikansi 5%. Putri (2014) Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Intern (SPIP) dan Motivasi Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini 1). Terdapat pengaruh signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, 2). Tidak terdapat pengaruh

signifikan

sistem

pengendalian

intern

terhadap

kualitas

laporan

keuangan, 3). Tidak terdapat pengaruh signifikan motivasi kerja terhadap kualitas laporan keuangan.


Choirunisah (2008) melakukan penelitian tentang kemampuan SDM, dukungan pimpinan dan alat, fasilitas, organisasi tim, sistem pengendalian intern terhadap Kualitas informasi laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan Sumber daya manusia dan organisasi tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi

laporan

keuangan,

sedangkan

sistem

pengendalian

intern

tidak

berpengaruh. Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu NO Peneliti 1.

Choirunisah (2008)

2.

Roviyantie (2011)

Judul penelitian Pengaruh kemampuan SDM, dukungan pimpinan dan alat, fasilitas, organisasi tim, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan

Variabel

Hasil Penelitian

Independen : kemampuan SDM, dukungan pimpinan dan alat, fasilitas, organisasi tim, sistem pengendalian intern

Sumber daya manusia dan organisasi tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan, sedangkan sistem Dependen : pengendalian Kualitas informasi intern tidak laporan keuangan berpengaruh

Independen : Kompetensi SDM, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Kompetensi sumber daya manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dependen : berpengaruh Kualitas Laporan positif dan Keuangan Daerah signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah


3.

Ratifah, Ridwan (2012)

4.

Adhi (2013)

5.

Nurillah (2014)

daerah Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan Dan kualitas aparatur pemerintah daerah Terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah kota tual) Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan

Independen: Hasil studi Sistem Akuntansi empiris Keuangan Daerah menunjukkan bahwa sistem Dependen: akuntansi Kualitas Laporan keuangan daerah Keuangan memiliki pengaruh yang Moderasi: signifikan Komitmen terhadap kualitas Organisasi laporan keuangan. Begitu pula dengan menambahkan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi, sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan. Independen : Penerapan Penerapan Standar Standar Akuntansi Akuntansi Pemerintahan, Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Dependen : berpengaruh Kualitas Laporan signifikan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, SAKD, Pemanfaatan

Hasil pengujian hipotesis adalah kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi


sistem akuntansi keuangan daerah (sakd), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Teknologi Informasi, SPIP

Keuangan dan Daerah, pemanfaatan teknologi Dependen: informasi dan Kualitas Laporan sistem Keuangan pengendalian Pemerintahan intern pemerintah Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3 Kerangka Konseptual Kerangka konseptual dibangun untuk memperlihatkan hubungan pengaruh setiap variabel dalam satu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teoritis dan review penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada Gambar 2.1


Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (X1 )

Kompetensi SDM (X2 )

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

H1

(Y)

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3 )

Sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) (X4 )

H2 Komitmen (Z)

Organisasi

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Berikut

adalah

uraian

konsep

variabel-variabel

independen

yang

mempengaruhi variabel dependen dan juga variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variable dependen dalam penelitian ini: a. Pengaruh

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

Terhadap

Kualitas

Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Pembuatan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang mengikuti prinsip prinsip yang tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan LKPD yang lebih berkualitas. b. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah


SDM yang berkompetensi dan memiliki kecakapan serta pengetahuan dalam pengolahan informasi akan menghasilan laporan keuangan yang bernilai tinggi dan

berkualitas.

Sebaliknya,

jika

sumber

daya

manusia

tidak

memiliki

keterampilan untuk mempertanggung jawabkan sistem dan kualitas laporan, maka laporan tidak dapat bernilai dan dipergunakan untuk pengambilan keputusan. c. Pengaruh

Pemanfaatan

teknologi

informasi

terhadap

Kualitas

Laporan

Keuangan Dengan di terapkannya pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah maupun pusat melalui E-Gov maka laporan keuangan pemerintahan daerah yang berkualitas dapat diwujudkan. d. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian internal yang bertanggung jawab akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena terdapat control yang baik dari dalam sehingga laporan yang disajikan ke masyarakat benar sesuai kejadian yang sebenarnya. e. Komitmen Organisasi memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen Komitmen Organisasi dapat memperkuat hubungan antara standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sdm, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.


2.4 Hipotesis Penelitian H1: Standar Akuntansi Pemerintahan,

Kompetensi SDM,

dan Sistem

Pengendalian Intern berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. H2: Komitmen

Organisasi

memoderisasi

hubungan

antara

variabel

independen dan variabel dependen


BAB II TINJAUAN PUSTAKA Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD)

Recommend Documents