BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Tinjauan Teoritis 2.1.1
Pengelolaan Keuangan Daerah Pengertian Keuangan
Daerah
berdasarkan
penjelasan
pasal 156 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sekarang direvisi menjadi UU No. 12 tahun 2008 “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan
barang
yang
dapat
dijadikan
milik daerah yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam ketentuan
umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.”
Sedangkan
pengertian
keuangan daerah menurut
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 (yang telah berubah menjadi Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan berubah menjadi Permendagri No. 59 tahun 2007 yang sekarang direvisi menjadi Permendagri No. 64 tahun 2013) tentang Pedoman
7 Universitas Sumatera Utara
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
Serta Tata Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD): “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerahyang dapat dinilai dengan uang termaksud didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.”
Sesuai
dengan
Peraturan
Mentri
Dalam
Negri
(Permendagri) No. 13 Tahun 2006 (yang berubah menjadi Permendagri
No. 59
Tahun
2007 yang
sekarang
menjadi Permendagri No 64 Tahun 2013) tentang pengelolaan
keuangan
mengandalkan
bagian
daerah, keuangan
tidak
lagi
sekretariat
direvisi pedoman
bertumpu daerah
atau (setda)
kabupaten / kota saja, Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya yang kemudian dikoordinasikan dengan bagian keuangan. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, pada prinsipnya keuangan daerah memiliki unsur pokok, yaitu : -
Hak Daerah;
-
Kewajiban Daerah;
-
Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Halim (2002 : 19) menjelaskan bahwa yang dimaksud
dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber 8 Universitas Sumatera Utara
penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan atau hak untuk menerima sumbersumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. akan
menaikkan
kekayaan
daerah.
Hak tersebut
Sedangkan yang
dimaksudkan kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan
fungsi-fungsi
pemerintahan,
infrastruktur,
pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah. Disamping memiliki unsur-unsur pokok diatas, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu “suatu rencana keuangan tahunan peraturan”.
daerah yang
ditetapkan
berdasarkan
Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk
meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Setelah selama bertahun-tahun Indonesia menggunakan UU di bidang perbendaharaan negara yang terbentuk semenjak zaman kolonial maka pada abad 21 ini telah ditetapkan tiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum reformasi di bidang keuangan negara, yaitu (Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 9 Universitas Sumatera Utara
Negara,
Undang–Undang
No.
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung
Jawab
Keuangan Negara). Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan
peraturan
perundang–undangan
yang
mengatur
keuangan daerah, antara lain : 1)
Undang-undang khususnya
bagian
Dasar yang
Republik mengatur
Indonesia 1945, keuangan
negara.
(khususnya pasal 23 ayat 1: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undangundang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar –besarnya kemakmuran rakyat); 2)
Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3)
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4)
Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5,
10 Universitas Sumatera Utara
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5)
Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan;
6)
Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7)
Undang-undang No. 12 tahun 2008 sebagai perubahan atas undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang;
8)
Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah direvisi ke dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010; 11 Universitas Sumatera Utara
12) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 13) Peraturan
Pemerintah
Nomor
56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah; 14) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara; 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013 atas perubahan
Peraturan Mentri Dalam Negri No. 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menurut
PP
No. 71
Tahun 2010, bahwa laporan
keuangan memiliki tujuan sebagai berikut : a.
b.
c.
Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
12 Universitas Sumatera Utara
d.
e.
f.
Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Laporan
keuangan
yang
telah
dibuat
harus
juga
memenuhi karakteristik sebagai berikut : a.
Relevan; Maksudnya, informasi yang disajikan haruslah lengkap, tepat waktu dan mampu untuk memprediksi masa
depan hingga dapat dijadikan acuan untuk
mengambil keputusan b.
Andal; Yang dikatakan andal disini maksudnya adalah laporan keuangan haruslah bebas dari pengertian yang menyesatkan serta harus bebas dari kesalahan material. Informasi yang disajikan juga harus diarahkan pada kebutuhan
umum
dan tidak berpihak pada kebutuhan
pihak tertentu c.
Dapat dibandingkan; dan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan
lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan 13 Universitas Sumatera Utara
laporan keuangan periode keuangan
entitas
Perbandingan eksternal.
sebelumnya atau laporan
pelaporan
lain
pada
umumnya.
dapat dilakukan secara internal dan
Perbandingan secara internal dapat dilakukan
bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat
dilakukan
menerapkan entitas
bila
entitas
kebijakan
pemerintah
yang
diperbandingkan
akuntansi yang sama. Apabila akan
kebijakan
menerapkan
akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang
sekarang
diterapkan,
perubahan
tersebut
diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. d.
Dapat dipahami. Informasi keuangan
dapat
yang
disajikan.
dipahami
oleh
Dalam laporan pengguna
dan
dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. pengguna
diasumsikan
memiliki
Untuk itu,
pengetahuan
yang
memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya
kemauan pengguna untuk
mempelajari informasi yang dimaksud.
2.1.2
Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD Dalam
penelitian ini akan dibahas tentang akuntansi 14 Universitas Sumatera Utara
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah darah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) No.13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3), sistem akuntansi keuangan daerah meliputi: serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, kepala
daerah
menetapkan
daerah
dengan
mengacu
pokok-pokok
pengelolaan
sistem akuntansi pemerintahan
pada
peraturan
daerah
tentang
keuangan daerah, disusun dengan
berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi
pemerintahan.
Penerapan sistem akuntansi
pemerintah
di
tergantung
suatu
Negara
pada
peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara tersebut. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 pasal (1) angka 11 disebutkan bahwa : Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, danelemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah. Di mengalami perubahan
Indonesia
sendiri,
sistem
akuntansinya
sudah
beberapa kali perkembangan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Halim
(2012 : 328) menyebutkan ada 3 tahap perubahan sistem 15 Universitas Sumatera Utara
akuntansi di Indonesia sebagai berikut : 1.
Tahap pertama (1974-1999 era reformasi) Pada tahap ini sistem akuntansi yang diterapkan masi tradisional yaitu masih berbasis kas dan single entry.
2.
Tahap kedua (pasca reformasi 2000-2004) Pada tahap ini sistem akuntansi yang berlaku sudah menerapkan tata buku berpasangan (double entry) dan berbasis kas modidikasian namun pada masa ini belum ada standar akuntansi untuk pemerintahan sehingga pemerintahan
masih
mengikuti
standar
akuntansi
keuangan. Sistem pencatatan double entry mengarah pada diberlakukannya sistem tata buku berpasangan dengan melibatkan sisi debit sebelah kiri dan sisi kredit sebelah kanan.
Pencatatan dengan sistem ini yang disebut
menjurnal. Secara normative, konsekuensi diterapkannya sistem pencatatan ini adalah munculnya persamaan dasar akuntansi dalam Halim (2012 :328) dimana dalam
konsteks akuntansi pemerintah, persamaan
dasarnya untuk SAP berbasis kas menuju akrual adalah sebagai berikut : Aset + Belanja = Kewajiban + Ekuitas Dana =Pendapatan Namun
setelah
diterapkannya
PP
nomor 71
tahun 2010 persamaan dasar akuntansi pemerintahan 16 Universitas Sumatera Utara
adalah sebagai berikut (Halim 2012:328) : Aset + Beban = Kewajiban + Ekuitas + Pendapatan - LO 3.
Tahap ketiga ( setelah tahun 2005 ) Pada
tahap
ini
basis
akuntansi
berubah
menggunakan basis cash basis toward accrual dan telah ada standar akuntansi pemerintah melalui PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun
pada tahun 2010 dikeluarkan PP nomor 71
tentang standar akuntansi pemerintahan yang menggantikan PP No. 24 Tahun 2005, perkembangan akuntansi memasuki tahap ke empat.
Sejak diterbitkannya PP No. 71 tahun 2010,
semua entitas dalam lingkup pemerintah pusat dan daerah harus melaksanakan sistem akuntansi pemerintah bebasis akrual, meskipun entitas pemerintah yang belum siap menerapkan akuntansi berbasis akrual masih diperkenankan menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual dan di harapkan pada tahun anggaran 2014 sudah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual secara penuh (KSAP, 2010). PP No. 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan
pembiayaan
dalam
pelaporan
pelaksanaan
anggaran 17
Universitas Sumatera Utara
berdasarkan
basis
yang
ditetapkan
dalam
APBN/APBD.
Akuntansi berbasis akrual dianggap memiliki sejumlah manfaat untuk organisasi sektor publik.
Para pendukung penerapan
basis akrual dalam organisasi sektor publik, meyakini bahwa akuntansi terjadi,
akrual dianggap
mengakui beban ketika transaksi tersebut menyediakan
gambaran
operasional
pemerintahan secara lebih transparan. Selain
itu, dalam modul gambaran umum akuntansi
berbasis akrual yang diterbitkan oleh kementrian keuangan tahun 2014, adapun kelebihan dan kelemahan dari akuntansi basis akrual adalah sebagai berikut : Kelebihan : -
-
-
-
Menghasilkan Laporan Keuangan yang lebih baik untuk tujuan pengambilan keputusan karena memenuhi azas “semakin baik informasi maka semakin baik keputusan” Pengalokasian sumber daya dapat diketahui lebih akurat Penilaian kinerja yang lebih akurat dalam satu tahun pelaporan karena penilaian kesehatan keuangan dikaitkan pada kinerja organisasi pemerintah Dapat menghasilkan nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang lebih baik Pengukuran penilaian biaya suatu program / kegiatan yang lebih baik Sesuai Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah yang diamanatkan oleh UU Sesuai dengan international best practices, termasuk untuk kebutuhan Government Finance Statistics (GFS) yang berbasis accrual Mengakumulasi kewajiban pembayaran pensiun Menyelaraskan / meratakan belanja modal dengan akuntansi penyusutan Mewaspadai resiko default hutang yang akan jatuh tempo bersanksi denda
18 Universitas Sumatera Utara
-
-
-
Memungkinkan perundingan dan penjadwalan hutang yang mungkin tak mampu dibayar di masa depan yang masih jauh tanpa tergesa – gesa Permintaan hair cut apabila posisi keuangan terlihat tidak tertolong lagi menjadi masuk akal di mata Negara / lembaga donor Memberi gambaran keuangan lebih menyeluruh tentang keuangan Negara dari sekadar gambaran kas Mengubah perilaku keuangan para penggunannya menjadi lebih transparan dan akuntabel
Kelemahan : -
Relatif lebih kompleks dibanding basis akuntansi kas maupun basis kas menuju akrual sehingga membutuhkan SDM dengan kompetensi akuntansi yang memadai. SAP berbasis akrual (modifikasian) menurut PP No. 71
Tahun
2010
lampiran
(I)
mewajibkan
entitas
pelaporan
menyusun tujuh laporan keuangan pokok yang terbagi dalam dua jenis pelaporan yaitu : Laporan pelaksanaan anggaran (Budgetary Reports) terdiri atas: 1.
Laporan realisasi anggaran berbasis kas
2.
Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Pelaporan financial (financial Reports) berbasis akrual, terdiri dari: 1.
Neraca
2.
Laporan Operasional (LO)
3.
Laporan Arus Kas
4.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 19 Universitas Sumatera Utara
Namun
Pada Paragraf 15 di PSAP 01 Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penyajian Laporan Keuangan
dijelaskan
keuangan
tersebut
bahwa disajikan
komponen–komponen
laporan
oleh setiap entitas pelaporan,
kecuali: a. b.
Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
Kemudian pada paragraf 16 pada PSAP yang sama dijelaskan bahwa unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum Negara / daerah dan / atau sebagai kuasa bendahara umum Negara / daerah. Sehingga terbentuklah laporan keuangan satuan kerja (satker) pada Dinas menjadi :
1.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan
dengan
anggarannya
dalam
satu
periode.
20 Universitas Sumatera Utara
2.
Laporan Operasional (LO) Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya untuk
kegiatan
penyelenggaraan
pemerintah
dalam
satu
kenaikan
atau
periode pelaporan.
3.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan
ini
menyajikan
informasi
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
4.
Neraca Laporan
ini
menyajikan informasi
posisi
keuangan
pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
5.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Laporan ini menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, neraca, LO dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Siklus akuntansi pada daerah tidak memiliki perbedaan dari siklus akuntansi keuangan komersil. Siklus akuntansi tersebut diawali eksternal
dengan dan
analisis bukti transaksi yang berupa bukti internal seperti faktur pembelian kuitansi dan 21 Universitas Sumatera Utara
sebagainya. atas
Kemudian penjurnalan yaitu mencatat pengaruh
transaksi
tadi ke masing-masing akun yang terkait.
Kemudian akan dilanjutkan dengan memposting akun-akun terkait dengan transaksi ke buku besar masing-masing, neraca lajur (jika diperlukan), dan tindakan akhirnya adalah menyajikan laporan keuangan. Untuk basis akrual, laporan utama yang bisa dibentuk adalah Neraca dan Laporan Operasional. Laporan berikutnya dari basis akrual yang melengkapi
informasi
Laporan
Keuangan
Primer adalah Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Realisasi Anggaran.
Terakhir untuk melengkapi pengungkapan keempat
laporan keuangan sebelumnya maka disusunlah Catatan atas Laporan Keuangan.
Siklus akuntansi dapat digambarkan seperti
bawah ini :
BUKTI TRANSAKSI
JURNAL
NERACA BUKU BESAR
Laba Operasi (LO) Laporan Perubahan Equitas (LPE)
NERACA LAJUR
Laporan Realisai Anggaran (LRA) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
LAPORAN KEUANGAN
Gambar 2.1 Siklus Akuntansi Keuangan Daerah Sumber: halim, 2012, hlm 328, dimodifikasi 22 Universitas Sumatera Utara
1.
Bukti-bukti Transaksi Dalam
tahapan
siklus
akuntansi
akan dimulai
dengan adanya bukti-bukti transaksi yang diperoleh oleh SKPD kemudian akan dinalisa untuk dijurnal dan diletakkan pada posisi debit atau kredit nantinya. Peletakan suatu akun di sisi debit bukan berarti saldo dari
akun
tersebut
akan
bertambah.
Begitupun
sebaliknya, peletakan posisi suatu akun di sebelah kredit bukan berarti saldo dari akun tersebut akan berkurang. Disinilah harus diperhatikan dengan sebenar-benarnya saldo perkiraan normal dari masing-masing kelompok akun. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup: 1. Surat tanda bukti pembayaran yang dilengkapi dengan: a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) b. SKR c. Bukti transaksi penerimaan kas lainnya. 2. STS. 3. Bukti Transfer. 4. Nota Kredit Bank. Sementara bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur pengeluaran kas mencakup :
23 Universitas Sumatera Utara
1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana yang
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 2. Nota debit bank. 3. Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi
aktiva berupa
bukti
memorial
dilampiri
dengan: 1. Berita Acara Penerimaan Barang. 2. Berita Acara Serah Terima Barang. 3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas Berupa: bukti memorial, dilampiri dengan: 1.
Pengesahan
Pertanggungjawaban
Pengeluaran
(pengesahan SP). 2.
Berita Acara Penerimaan Barang.
3.
Surat Keputusan Penghapusan Barang.
4.
Surat Pengiriman Barang.
5.
Surat Keputusan Mutasi Barang (antar SKPD).
6.
Berita Acara Pemusnahan Barang.
7.
Berita Acara Serah Terima Barang.
8.
Berita Acara Penilaian. 24 Universitas Sumatera Utara
2.
Jurnal Jurnal
adalah
catatan
yang
berfungsi
untuk
menyediakan informasi yang lengkap dan permanen dari semua transaksi yang disusun dalam urutan kronologis kejadiannya
sebagai
referensi di masa mendatang.
Tujuan dari penjurnalan adalah untuk menunjukkan pengaruh Jurnal
setiap transaksi ke dalam akun perusahaan.
digunakan
posting
sebagai
di buku besar.
dasar
untuk
melakukan
Kesalahan dalam meletakkan
posisi akun saat menjurnal akan berakibat pada kesalahan jumlah akhir di buku besar. perkiraan
akan
lebih
Pencatatan masing-masing
mudah
dengan
adanya jurnal
karena jurnal memisahkan perkiraan debet dan kredit. Penjurnalan dapat dilakukan harian ataupun bulanan. Format jurnal umum yang biasanya digunakan adalah sebagai berikut:
Tanggal
Nama perkiraan
Post ref
Debet
Kredet
Sumber : diolah penulis
25 Universitas Sumatera Utara
3.
Buku Besar Langkah
selanjutnya
dalam
siklus akuntansi
adalah melakukan posting ke buku besar.
Buku besar
merupakan lanjutan dari jurnal Posting adalah pemindahan akun-akun sejenis yang sudah di jurnal ke dalam satu kolom yang disebut buku besar.
Nantinya, saldo akhir
yang ditunjukkan oleh buku besar ini akan dilanjutkan dibawa untuk menyusun laporan keuangan. Berikut adalah contoh buku besar dari suatu perkiraan yang umumnya dipakai.
Nama akun: Kas No.akun: Tanggal
Uraian
Ref
Debet
Kredet
Saldo Debet
Kredet
Sumber : diolah penulis
4.
Neraca Lajur Bagian selanjutnya adalah neraca lajur.
Neraca
lajur digunakan sebagai pembantu pembuatan laporan keuangan.
Neraca lajur
bersifat
opsional, boleh
digunakan boleh juga tidak tergantung kebutuhan dari suatu
entitas dikarenakan sifatnya yang hanya sebagai
pembantu. Neraca lajur dapat langsung menggambarkan 26 Universitas Sumatera Utara
surplus atau deficit, posisi keuangan, dan saldo saldo akhir dari suatu perkiraan.
Neraca lajur biasanya
terdiri dari 10 kolom yang terdiri dari kolom neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi dan yang terakhir adalah neraca yang masing-masing terdiri dari 2 kolom. Kolom debit dan kolom kredit.
5.
Laporan keuangan Tujuan laporan
dari akuntansi
keuangan.
adalah
penyampaian
Laporan keuangan merupakan
gambaran umum untuk mengambil keputusan.
Laporan
keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode
Laporan keuangan terutama
pelaporan.
digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan adalah produk akhir
dari
Laporan
proses
keuangan
akuntansi yang
yang telah dilakukan.
disusun
harus memenuhi
prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No.71 tahun 2010.
Laporan keuangan dihasilkan dari masing27 Universitas Sumatera Utara
masing SKPD yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota.
Laporan keuangan SKPD adalah
suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang
dijadikan
sebagai
pertanggungjawaban akuntansi
dan
informasi
pengelolaan
dalam
rangka
keuangan
entitas
pengambilan keputusan ekonomi oleh
pihak-pihak yang memerlukannya. a. Neraca Neraca atau yang kini disebut laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menunjukkan saldo akhir dari akun-akun nominal atau akun yang akan dibawa ke periode yang akan datang.
Neraca
pada SKPD biasanya terdiri dari kelompok aset, kewajiban, dan ekuitas dana. b. Laporan Operasi Dalam PP No. 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa laporan ini menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional
keuangan
entitas
pelaporan
yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus / deficit
operasional
dari suatu entitas
28 Universitas Sumatera Utara
pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional menyediakan informasi: a. Mengenai besarnya beban yan harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan; b. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang
berguna
dalam
mengevaluasi
kinerja
pemeintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan
perolehan
dan penggunaan sumber
daya ekonomi; c. Yang berguna dalam memprediksi pendapatanLO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah
pusat
dan
daerah
dalamperiode
mendatang
dengan cara menyajikann laporan
secara komparatif; d. Mengenai
penurunan
ekuitas
(bila
deficit
operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus beroperasional). c. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan
ini
bertujuan
untuk
memberikan
informasi terkait dengan perubahan ekuitas yang diakibatkan oleh surplus operasional atau deficit operasional.
Laporan ini bersifat opsional yakni
dapat dilaksanakan atau boleh tidak dilaksanakan. 29 Universitas Sumatera Utara
d. Laporan Realisasi Anggaran Laporan ini menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Laporan ini menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, neraca, LO dan
LPE
dalam
rangka pengungkapan
yang
memadai.
Berikut digambarkan sistem dan prosedur akuntansi untuk tingkat SATKER (SATUAN KERJA) pada dinas :
30 Universitas Sumatera Utara
FORMULIR
CATATANLAPORAN
Dokumen transaksi
Buku Jurnal
Buku Besar
Laporan keuangan SATKER
Buku Pembantu
Bukti penerimaan kas Pengeluara n kas memorial
Register JKM Register JKK Register JM
Kumpulan rekening (ringkasan dan rincian)
Kertas kerja
LRA LO LPE NERACA CaLK
Kebijakan akuntansi
Gambar 2.2 Sistem dan Prosedur Akuntansi Sumber : Mahsun, dkk., 2011 dalam Halim 2012, hlm 331, dimodifikasi
2.2.
Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian sejenis pernah dilakukan sebelumnya oleh Endah Noviana
pada tahun 2010 dengan judul “analisis pencatatan dan
pelaporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (skpd) di pemerintah
kota
medan (studi
kasus pada dinas tata kota tata
bangunan)”. Penelitian ini menggunakan PP No. 24 sebagai objek dan pedoman dalam penelitiannya.
Penelitian ini menggunakan desain
penelitian deskriptif dalam bentuk studi kasus.
Penulis menggunakan 31 Universitas Sumatera Utara
teknik wawancara dan teknik studi dokumentasi untuk pegumpulan data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tata Kota dan Tata bangunan
telah
melakukan proses pencatatan
akuntansinya sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006 dan PP No 24 tahun 2005, sedangkan untuk penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya laporan
sesuai
dengan Permendagri No 13 tahun 2006, namun
keuangan
dipergunakan
bagi
telah disajikan tepat waktu sehingga bisa kelompok
pengguna
laporan
keuangan
guna
Pencatatan
dan
pengambilan keputusan. Fauziah
(2011)
dengan
judul
“Analisis
Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah)”.
Penelitian ini menggunakan data dokumenter.
Hasil
penelitian menunjukkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan untuk akuntansi belanja dan akuntansi aset sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor S.900/316/BAKD Penatausahaan
tentang
Pedoman
Sistem
dan
Prosedur
dan akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah. Anisaa
Syefira pada
tahun
2012 juga melakukan penelitian
sejenis dengan judul “Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Kota Manado Tahun 2011”. Dan 32 Universitas Sumatera Utara
dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksploratif,
yaitu
metode yang digunakan dengan cara mewawancarai beberapa orang ahli dibidang yang berhubungan dengan situasi yang akan diteliti dan mengumpulkan
data
dari
data yang
sudah
ada atau sudah
dipublikasikan (sesuai dengan prosedur penelitian eksploratif). Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Manado saat ini telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No.24 Tahun 2005 yaitu mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, namun belum menerapkan secara keseluruhan, hal ini terlihat pada laporan keuangan neraca
yaitu
tidak
disajikan akumulasi penyusutan dan beban
penyusutan untuk belanja modal.
Berdasarkan karakteriktik kualitatif
pelaporan keuangan di PP No. 24 Tahun 2005 maka komponen laporan keuangan di Dinas Perhubungan telah lengkap. Dan informasi yang disajikan tepat waktu, memiliki feedback value (mengoreksi ekspektasi dimasa lalu) dan memiliki manfaat prediktif (memprediksi masa yang akan datang). Karena sesuai dengan komponen laporan keuangan di PP No. 24 Tahun 2005 lampiran II dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Anastasia Patrisia Thilda Tampanatu tahun 2013 meneliti dengan judul ”analisis pencatatan dan pelaporan belanja langsung pada skpd di kota Bitung”. Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi deskriptif yang meliputi pengumpulan untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Hasil 33 Universitas Sumatera Utara
Penelitiannya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung telah melakukan pencatatan akuntansi belanja sesuaidengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Laporan Bulanan Bendahara Pengeluaran khususnya
tahun anggaran 2011 dimana format dan uraian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Table 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu
Nama Peneliti dan Tahun penelitian
Noviana (2010)
Judul penelitian
Objek penelitian
Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus Pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan)
Kesesuaian pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai PP Nomor 24 tahun 2005
Hasil penelitian
Dinas Tata Kota dan Tata bangunan telah melakukan proses penctatan akuntansinya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 13 tahun 2006 dan peraturan pemerintah no 24 tahun 2005, sedangkan untuk penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 13 tahun 2006, namun laporan keuangan telah disajikan tepat waktu sehingga bisa dipergunakan bagi kelompok pengguna laporan keuangan guna pengambilan keputusan
34 Universitas Sumatera Utara
Nama Peneliti dan Tahun penelitian
Judul penelitian
Objek penelitian
Hasil penelitian
Fauziah (2011)
Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah)
Kesesuaian Pencatatan dan pelapoan yang dilakukan SKPD dengan Permendagri nomor 13 Tahun 2006
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan untuk akuntansi belanja dan akuntansi aset sesuai dengan Peraturan menteri dalam negri Nomor 13 tahun 2006 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor S.900/316/BAKD
Syefira (2012)
Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Kota Manado Tahun 2011
Kesesuaian pencatatan dan pelaporan Belanja Modal dengan PP Nomor 24 Tahun 2005
Dinas Perhubungan Kota Manado saat ini telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No.24 Tahun 2005 yaitu mengenai . Standar Akuntansi Pemerintahan, namun belum menerapkan secara keseluruhan
Tampanatu (2013)
Analisis Pencatatan DanP elaporanBelanja Langsung PadaS kpd Di Kota Bitung
Kesesuaian pencatatan dan pelaporan dengan PP Nomor 24 Tah un 2005
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung telah melakukan pencatatan akuntansi belanja sesuaidengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentangStandar AkuntansiPemerintahan.
35 Universitas Sumatera Utara
2.3
Kerangka Konseptual Adapun
kerangka
konseptual
peneliti
yang
menjadi dasar
dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:
DISPENDA PEMKO MEDAN
Pencatatan Pendapatan Pencatatan Belanja Pencatatan Aset
Laporan Keuangan
Kendala penerapan pp 71 tahun 2010
Analisis
Kesimpulan
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual
Keterangan Gambar: Peneliti melakukan penelitian di Pemko Medan khususnya pada Dinas
Pendapatan
(SATKER). Daerah
Daerah
(DISPENDA)
sebagai
Satuan
Kerja
Adapun penelitian yang dilakukan di Dinas Pendapatan
Kota
Medan yang dijadikan acuan adalah
pencataan
pendapatan, pencatatan belanja, pencatatan aset. Dan yang meliputi dalam penelitian ini adalah Bukti transaksi, Jurnal, Buku Besar dan 36 Universitas Sumatera Utara
Laporan keuangan. Peneliti akan membandingkan penerapan sistem akuntansi yang digunakan oleh Pemko Medan khususnya Dinas Pendapatan Kota Medan dengan peraturan yang telah ditetapkan (Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
No 64 tahun 2013 revisi dari
Peraturan Menteri Dalam Negri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
Peneliti juga akan
menganalisa sudah sejauh mana persiapan pihak Dinas Pendapatan Daerah
(DISPENDA) Kota Medan menerapkan Peraturan Pemerintah
No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. menerapkan
Dalam
peraturan peraturan yang baru tentu menemui kendala,
dalam kasus ini peneliti juga akan menganalisa apa saja yang menjadi kendala bagi pihak Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Medan dalam menerapkan peraturan yang direvisi dari Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005. Kemudian peneliti akan menganalisa dan menyimpulkan semua penelitian tersebut kedalam skripsi ini.
37 Universitas Sumatera Utara
