BAB II TINJAUAN PUSTAKA Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis 2.1.1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. “Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran financial dan non financial”, Mardiasmo (2009 : 160). Pelaporan keuangan (financial reporting) dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitasnya, pengguna laporan keuangan pemerintah yakni : 1.

Masyarakat

2.

Para wakil rakyat, Lembaga pengawas, dan Lembaga Pemeriksaan

3.

Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman

4.

Pemerintah

12

Universitas Sumatera Utara

13

Secara umum tujuan dan fungsi pelaporam keuangan pemerintah adalah: 1. Kepatuhan dan pengelolaan 2. Akuntabilitas dan pelaporan 3. Perencanaan dan informasi 4. Kelangsungan organisasi 5. Hubungan masyarakat 6. Sumber fakta dan gambaran Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No 01 – Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah: Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 1. Relevan, 2. Andal, 3. Dapat dibandingkan, dan 4. Dapat dipahami. Relevan; laporan keuangan yang disusun harus menyediakan informasi yang relevan bagi para pengguna informasi. Karena dengan informasi yang relevan, pengguna informasi dapat membantu pengguna informasi untuk mengevaluasi, memprediksi, dan mengambil suatu keputusan. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, informasi yang relevan mencakup : 1.

Memiliki manfaat umpan balik: informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan akat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.


14

2.

Memiliki manfaat prediktif: informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3.

Tepat waktu: informasi dijadikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4.

Lengkap: informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin.

5.

Andal: keandalan suatu laporan keuangan dapat dinilai dari penyajian laporan keuangan yang tidak menyesatkan dan terbebas dari kesalahan material. Dalam menyajikan laporan keuangan yang andal, maka laporan keuangan tersebut harus menyajikan setiap fakta secara jujur yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa yang seharusnya disajikan secara wajar. Laporan keuangan yang andal juga harus dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Selain itu informasi dalam laporan keuangan harus diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Dapat dibandingkan: informasi yang termuat dalam laporan keuangan

akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Hal ini


15

dimaksudkan untuk dapat dijadikan acuan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakan akuntansi dalam periode selanjutnya. Dapat dipahami: informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No 01 – Penyajian Laporan Keuangan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan atas laporan keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Pasal 265(1) menerangkan bahwa: “SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi: 1. Laporan Realisasi Anggarano, 2. Neraca, dan 3. Catatan atas Laporan Keuangan”.


16

a.

Laporan Realisasi Anggaran Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No 01 – Unsur Laporan

Keuangan, “Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan”. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut : Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam


17

penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

b. Neraca Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No 01 – Unsur Laporan Keuangan menjelaskan neraca sebagai berikut, “Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana”. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut : Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.


18

c.

Catatan atas Laporan Keuangan Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No 01 – Unsur Laporan

Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan negatif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut : Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan Menyediakan informasi


19

tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan.

2.1.2. Aktivitas Pengendalian Istilah pengendalian berasal dari Bahasa Inggris control. Pengendalian adalah merupakan salah satu fungsi terpenting dari manajemen. Pengendalian secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya atau seperti apa yang telah direncanakan (Mardiasmo, 2009). Permasalahan lemahnya pengendalian akan membawa dampak kepada kerugian yang besar dan bahkan kemungkinan terjadinya kegagalan organisasi. Mengingat arti pentingnya, pengendalian hampir selalu disebutkan dalam setiap literatur manajemen. Mardiasmo (2009) menjelaskan, aktivitas

pengendalian merupakan

kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian seharusnya efesien dan efektif, menyajikan kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri. Aktivias pengendalian meliputi : -

Pemisahan fungsi/tugas/ wewenang yang cukup

-

Otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai

-

Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan

-

Evaluasi secara independen atas kinerja Pengendalian terhadap pemrosesan informasi, hal ini berkaitan dengan

proses otorisasi, kelengkapan dan keakuratan data keuangan. Pengendalian


20

pemrosesan informasi digolongkan menjadi dua, yaitu : (1) Pengendalian umum, (2) Pengendalian aplikasi. Didalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk lebih akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksana roda pemerintahan diharapkan lebih terbuka dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran atau kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas pengendalian yang nantinya dibuat menjadi laporan hasil evaluasi dari aktivitas pengendalian dan seterusnya mengkomunikasikan kejadian yang relevan, handal, dan tepat waktu.

2.1.3. Akuntabilitas Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara priodik. Secara umum Akuntabilitas dipahami sebagai : 1.

Kewajiban seseorang/lembaga untuk memberikan laporan yang memuaskan atas tindakan sebagai akibat wewenang yang dimiliki/diterima (satisfactory report);

2.

Pengukuran tanggungjawab yang

diekspresikan dalam nilai uang, unit

kekayaan atau dasar lain yang ditentukan sebelumnya (responsibility); 3.

Kewajiban membuktikan kinerja yang baik, sesuai dengan ketentuan (hukum, persetujuan atau kebiasaan).


21

Mengacu pada pemahaman di atas, maka jelas bahwa akuntabilitas memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari responsibilitas, karena dalam akuntabilitas, terkandung dimensi kepuasan dari para pihak (stakeholders) yang telah memberikan wewenang kepadanya, serta adanya kewajiban membuktikan bahwa kinerja yang dicapai atas penggunaan wewenang tersebut telah sesuai dengan standar yang telah disetujui sebelumnya. Selanjutnya sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo (2009 : 171) dari Kohler bahwa ada 2 jenis akuntabilitas yaitu : 1. 2.

Dollar accountability, berkenaan dengan pendapatan dan pengularan, sumber-sumber aktiva dan penggunaannya (akuntabilitas keuangan). Operation accountability, berkenaan dengan tanggungjawab (responsibility) seorang administrator untuk menggunakan semua harta dan sumber-sumber secara efisien dan efektif (akuntabilitas administrasi). Gejala umum yang terjadi dalam perkembangan keuangan daerah di Indonesia dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas pemerintah daerah. Pada dasarnya, akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap masyarakat (publik) adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclousure) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak daerah, yaitu hak untuk tahu (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be informed), dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to). Governmental Accounting Standars Board (GASB) sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. Pernyataan tersebut menunjukan bahwa akuntabilitas meliputi pemberian

informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja, tetapi juga kinerja yang telah disepakati bersama dalam hal ini antara eksekutif daerah dan legislatif daerah selaku wakil rakyat di daerah. Pernyataan tersebut juga


22

menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus dapat memberikan informasi untuk membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu Matrik hasil penelitian sebelumnya yang hampir berhubungan dengan penelitian ini dapat diketahui pada Tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu No. 1.

Nama Peneliti Santoso et.al (2008)

Variabel yang digunakan

Hasil Penelitian

Variabel independen Penerapan Akuntansi Sektor Publik Variabel Dependen Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja

Hasil penelitian Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik secara partial maupun secara bersama-sama. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Accountablity ditentukan oleh faktor 1) information 2) values 3) enforcement 4) relationships. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara positif dan signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 55,20%, (2) penerapan sistem akuntansi (3) penerapan aktivitas pengendalian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 35,15%. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas kesehatan di Provinsi Gorontalo.

2.

Kluver, Ron and John Tippett (2010)

Accountability, Local Government, Personal values, Compliance, Stewardship

3.

Soleha (2011)

Variabel independen Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Variabel dependen Aktivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Keuangan sebagai variabel dependen

4.

Bowta, Ariessa (2012)

Variabel independenPenerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Variebel dependen Akuntabilitas Kinerja Instansi


23

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu No. 5.

Nama Peneliti Babatunde Shakirat Adepeju (2013)

Variabel yang digunakan Accountability, Effectiveness, Compliance, Internal Control

Hasil Penelitian Significant correlation both in the perception of respondents that internal control system in the Nigerian public sector affects financial accountability and in the fact that application of penalty for breach of ethical conduct affects compliance with internal control.It is along the line of these findings that the study concluded that government should take a principled approach in recognition of the need for an effective internal control orientation backed up by stiff application of penalty in the Nigerian public sector. These findings provide important

2.3. Kerangka Konseptual Berdasarkan latar belakang dan landasan teori, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen, dependen, dan variabel moderasi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah SAKD (X) dan variabel dependen adalah AKIP (Y). Variabel independen dan variabel dependen tersebut dimoderasi oleh Aktivitas Pengendalian (Z). Hal tersebut dapat terlihat dalam Gambar 2.1 :


24

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) (X)

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (AKIP) (Y)

AKTIVITAS PENGENDALIAN (Z)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual pada Gambar 2.1 menunjukkan hubungan pengujjian pengaruh sebagai berikut: 1. Pengaruh SAKD terhadap AKIP Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan merupakan rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Laporan keuangan itu pada akhirnya dapat menjadi suatu informasi untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Bowta (2012) membuktikan bahwa sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas kesehatan di Provinsi Gorontalo.


25

2. Aktivitas Pengendalian dalam memoderasi hubungan antara SAKD terhadap AKIP Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk lebih akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksana roda pemerintahan diharapkan lebih terbuka dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran atau kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas pengendalian yang nantinya dibuat menjadi laporan hasil evaluasi dari aktivitas pengendalian dan seterusnya mengkomunikasikan kejadian yang relevan, handal, dan tepat waktu.

2.4. Hipotesis Penelitian Adapun hipotesis penelitian ini adalah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) dengan Aktivitas Pengendalian sebagai variabel moderating (Studi Kasus Pemerintah Kota Medan).


BAB II TINJAUAN PUSTAKA Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang

Recommend Documents