BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teoritis 2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007:7) “Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan”. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan labarugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakaiannya. Disamping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan
khusus.
Mardiasmo
(2001:160)
mengatakan
bahwa
lembaga
pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial. Pelaporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitas.
12 Universitas Sumatera Utara
A. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yangperlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010, tentang SAP. Bagian kerangka konseptual akuntansi pemerintah pada paragraf 35 menyatakan bahwa terdapat empat karakteristik kualitatiflaporan keuangan, yaitu: Relevan, Andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatifyang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yangdikehendaki.
a. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuatdi dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantumereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevandapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan apabila: 1. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi
memungkinkan
pengguna
untuk
menegaskan
atau
mengoreksiekspektasi mereka di masa lalu. 2. Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
13 Universitas Sumatera Utara
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
3. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan bergunadalam pengambilan keputusan. 4. Lengkap Informasi
akuntansi
keuangan
pemerintah
disajikan
selengkap
mungkin,mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
b. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yangmenyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur,serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat ataupenyajiannya tidak dapat diandalkan
maka
penggunaan
informasi
tersebutsecara
potensial
dapat
menyesatkan.
14 Universitas Sumatera Utara
Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 1.
Penyajian
Jujur,
informasi
menggambarkan
dengan
jujur
transaksi
sertaperistiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapatdiharapkan untuk disajikan. 2.
Dapat
Diverifikasi
(verifiability),
informasi
yang
disajikan
dalam
laporankeuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekalioleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidakberbeda jauh. 3. Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
c. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jikadapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atauentitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secarainternal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bilasuatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yangdiperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitaspemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripadakebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebutdiungkapkan pada periode terjadinya perubahan. d. Dapat dipahami
15 Universitas Sumatera Utara
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami olehpengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan denganbatas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan
yang
entitaspelaporan,
memadai
serta
adanya
atas
kegiatan
kemauan
dan
lingkungan
pengguna
untuk
operasi
mempelajari
informasiyang dimaksud.
B. Peranan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antargenerasi (unternational equity). (SAP No 24 Tahun 2005). a. Akuntabilitas
16 Universitas Sumatera Utara
Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
b. Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. c. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. d. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
C. Tujuan Pelaporan Keuangan
17 Universitas Sumatera Utara
Berdasarakan SAP Nomor 24 Tahun 2005, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
D. Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Komponenkomponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan relisasi dalam suatu periode pelaporan. b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran
18 Universitas Sumatera Utara
Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan. c. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporanmengenai aset, kewajiban, danekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama laporan yang masih dapat dirinci lagi menjadi subrekening. d. Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan operasional terdiri dari pendapatan laporan operasional, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. e. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintahpusat/daerah selama periode tertentu. f. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
2.1.2Kompetensi Sumber Daya Manusia Menurut Fathoni (2006:8) Sumber Daya Manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. Waktu, 19 Universitas Sumatera Utara
tenaga dan kemampuanya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu. Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mecapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaanya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002: 146). Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes). Untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya manusia tersebut. Tanggungjawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan, deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas,
20 Universitas Sumatera Utara
sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Keterampilan adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman.
2.1.3Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan
Daerah
adalah
suatu
sistem
yang
mendokumentasikan,
mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
pertanggungjawaban
pemerintah
daerah.
Sedangkan
Informasi
Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dengan demikian sisteminformasi akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem informasi akuntansi tersebut
21 Universitas Sumatera Utara
oleh masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
2.1.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. SPIP terdiri atas unsur: A. Lingkungan Pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: a. penegakan integritas dan nilai etika; b. komitmen terhadap kompetensi;
22 Universitas Sumatera Utara
c. kepemimpinan yang kondusif; d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f.penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
B. Penilaian Risiko Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. identifikasi risiko; dan b. analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan: 1. tujuan Instansi Pemerintah; dan 2. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. c. Kegiatan Pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
23 Universitas Sumatera Utara
• kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah; • kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko; • kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah; • kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; • prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan • kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; b. pembinaan sumber daya manusia; c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d. pengendalian fisik atas aset; e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; f.pemisahan fungsi; g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i.pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
24 Universitas Sumatera Utara
D. Informasi dan komunikasi Pimpinan
Instansi
Pemerintah
wajib
mengidentifikasi,
mencatat,
dan
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib diselenggarakan secara efektif. (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya: •
menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
• mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
E. Pemantauan Pengendalian Intern Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melaluikegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
25 Universitas Sumatera Utara
(1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2.2 Review Penelitian Terdahulu Peneliti mengambil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini dari beberapa jurnal berbeda. Adhi (2013) meneliti tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual). Hasil penelitian ini menunjukkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadapKualitas Laporan Keuangan. Choirunisah (2008) melakukan penelitian tentang kemampuan SDM, dukungan pimpinan dan alat, fasilitas, organisasi tim, sistem pengendalian intern terhadap Kualitas informasi laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan Sumber daya manusia dan organisasi tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh.
26 Universitas Sumatera Utara
Diani (2009) melakukan penelitian tentang pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman akuntansi dan peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemenrintah daerah, sedangkan sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan. Herawati (2014) melakukan penelitian tentang Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). Hasil penelitian ini menunjukkan terdapatpengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Juwita (2013) melakukan penelitian tentang Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Mahaputra (2014) melakukan penelitian tentang Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan Kapasitas SDM, Sistem Informasi Keuangan Daerah,
Sistem
Pengendalian
Intern,
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
27 Universitas Sumatera Utara
Roviyantie (2011) melakukan penelitian tentang Kompetensi SDM, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Syarifudin (2014) melakukan penelitian tentang Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variabel intervening. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualiatas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi SDM dan peran audit intern tidak berpengaruh signifikan. Udiyanti (2014) melakukan penelitian tentang Penerapan SAP, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng). Hasil penelitian ini menunjukkan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng). Wati (2014) melakukan penelitian tentang Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
28 Universitas Sumatera Utara
Yuliani
(2014)
melakukan
penelitian
tentang
Pemahaman
Akuntansi,
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh). Hasil penelitian ini menunjukkan Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh. Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu NO 1.
2.
3.
Peneliti Adhi (2013)
Choirunisah (2008)
Diani (2009)
Variabel Independen : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dependen : Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual) Independen : kemampuan SDM, dukungan pimpinan dan alat, fasilitas, organisasi tim, sistem pengendalian intern Dependen : Kualitas informasi laporan keuangan Independen : pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi
Hasil Penelitian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Sumber daya manusia dan organisasi tim berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh
Pemahaman akuntansi dan peran audit internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemenrintah 29 Universitas Sumatera Utara
keuangan daerah dan peran internal audit
4.
5.
6.
7.
Herawati (2014)
Juwita (2013)
Mahaputra (2014)
Roviyantie (2011)
Dependen : kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Independen : Sistem Pengendalian Intern Dependen : Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur) Independen : Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Independen : Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintahan Dependen : Kualitas Informasi Laporan Keuangan Independen : Kompetensi SDM, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Daerah
daerah, sedangkan sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan
Terdapatpengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan secara parsial simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kapasitas SDM, Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan
Kompetensi sumber daya manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah
30 Universitas Sumatera Utara
8.
Syarifudin (2014)
Independen : Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
9.
Udiyanti (2014)
Intervening : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Independen : Penerapan SAP, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Staf Akuntansi Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng)
10.
11.
Wati (2014)
Yuliani (2010)
Independen : Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Daerah Independen : Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Internal Audit Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada
Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualiatas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi SDM dan peran audit intern tidak berpengaruh signifikan
Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng) Kompetensi sumber daya manusia. Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh
31 Universitas Sumatera Utara
Pemerintah Kota Banda Aceh)
2.3 Kerangka Konseptual Kerangka konseptual dibangun untuk memperlihatkan hubungan pengaruh setiap variabel dalam satu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teoritis dan review penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada Gambar 2.1
Kompetensi SDM (X1)
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)
(Y) Gambar 2.1
Kerangka Konseptual
Berikut ini uraian konsep variabel-variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian inipada gambar 2.1: a. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SDM yang berkompetensi dan memilikikecakapan sertapengetahuan dalam pengolahan informasi akan menghasilan laporan keuangan yang bernilai tinggi dan berkualitas. Sebaliknya, jika sumber daya manusia tidak memiliki
32 Universitas Sumatera Utara
keterampilan untuk mempertanggung jawabkan sistem dan kualitas laporan, maka laporan tidak dapat bernilai dan dipergunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Roviyantie (2011) yang memberikan temuan empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian/tata usaha keuangan yang ada di Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya sudah mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. b. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sistem informasi akuntansi dirancang untuk mempermudah setiap entitas dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan bantuan sistem informasi akuntansi akan memberikan manfaat kepada entitas yaitu meningkatkan kecepata waktu pelaporan,
meningkatkan
keamanan,
meningkatkan
efisiensi
biaya
dan
meningkatkan kualitas hasil. Penelitian Yuliana dkk (2010) menyimpulkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. c. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sistem Pengendalian internal yang bertanggung jawab akan menghasilkan laporankeuangan yang berkualitas karena terdapat control yang baik dari dalam sehingga laporan yang disajikan ke masyarakat benar sesuai kejadian yang sebenarnya. Hal ini didukung oleh penelitian Herawati (2014) yang membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
33 Universitas Sumatera Utara
2.4 Hipotesis Penelitian Berdasarkan kerangka konseptual yang telah digambarkan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: H1:Kompetensi SDMberpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat H2 : Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerahberpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat H3 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat H4 : Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat
34 Universitas Sumatera Utara
