BAB II TINJAUAN PUSTAKA Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1

Landasan Teori

2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2.1.1.1 Laporan Keuangan Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Bastian (2005) menyebutkan "Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah yang mempresentasikan secara terstruktur posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah". Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada prinsipnya merupakan hasil gabungan atau konsolidasi dari laporan keuangan SKPD.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Universitas Sumatera Utara

30

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual menyebutkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah memiliki tujuan, sebagai berikut: 1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaaan sumber daya keuangan. 2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode untuk membiayai seluruh pengeluaran. 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya. 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisis keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan menurut Mardiasmo (2002) adalah: 1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta berbagai bukti pertangungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship)


31

2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja material dan organisasional. 2.1.1.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual menyatakan “karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan dalam menyusun laporan keuangan, yaitu: 1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan

demikian,

informasi

laporan

keuangan

yang

relevan

dapat

dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan: a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.


32

c. Tepat waktu (Timeliness) Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. d. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup

semua

informasi

akuntansi

yang

dapat

mempengaruhi

pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: a. Penyajian jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b. Dapat diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.


33

c. Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal, Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. perbandingan

secara

eksternal

dapat

dilakukan

bila

entitas

yang

diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan

akuntansi

yang

sekarang

diterapkan,

perubahan

tersebut

diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.


34

2.1.1.4 Komponen Laporan Keuangan Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual menyatakan bahwa komponen laporan keuangan pemerintahan daerah meliputi: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (laporan perubahan SAL) 3. Neraca 4. Laporan Operasional. 5. Laporan Arus Kas 6. Laporan Perubahan Ekuitas 7. Catatan Atas Laporan Keuangan. 2.1.1.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan fase terakhir dari proses akuntansi pemerintah daerah. "Laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya" (Silviana : 2013). Kualitas Laporan Keuangan adalah laporan keuangan yang dapat menjelaskan empat karakteristik kualitatif laporan keuangan (andal relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan). Ukuran-ukuran normatif tersebut perlu diwujudkan dalam penyajian informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Atau laporan keuangan yang memenuhi persyaratan normatif dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang


35

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

menyatakan

bahwa

laporan

keuangan

merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksitransaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2002) secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah: "1) kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship); 2) akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (accountability and restrospective reporting); 3) perencanaan dan informasi otorisasi (planning and authorization information); 4) kelangsungan organisasi (viability); 5) hubungan masyarakat (public relation); dan 6) sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures)". Laporan keuangan memainkan peran penting untuk memenuhi kewajiban pemerintah kepada publiknya dalam masyarakat yang demokratis.


36

2.1.2 Pemahaman Akuntansi Paham menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman seseorang antara satu dengan yang lain tidak mungkin sama secara keseluruhan. Sebab, dalam memahami sesuatu seseorang akan dipengaruhi oleh pengalaman, ilmu dan kemampuannya. pengklasifikasian,

Akuntansi

adalah

pengikhtisaran

proses

transaksi

pencatatan, dan

pengukuran,

kejadian

keuangan,

pengintrepretasian atas hasilnya serta penyajian laporan (Riahi, 2011). Orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang mampu dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam mengukur pemahaman seseorang menurut Aniftahuddin (2016) dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu : 1. Pendidikan, pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia. 2. Pelatihan, pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Karyawan, baik yang baru ataupun


37

yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya 3. Tingkat pengalaman, pengalaman dapat diartikan juga sebagai memori episodik, yaitu memori yang menerima dan menyimpan peristiwa-peristiwa yang terjadi atau dialami individu pada waktu dan tempat tertentu, yang berfungsi sebagai referensi. Pengalaman merupakan kemampuan seseorang yang didapat pada masa lalu sehingga menjadi keterampilan dalam mengerjakan tugasnya tanpa merasa ragu dan canggung. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Dengan adanya fasilitas jaringan sistem informasi akuntansi yang dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan mulai dari pencatatan jurnal, buku besar sampai kepada laporan keuangan semua telah tersistem dengan menggunakan komputerisasi akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya. Dengan demikian diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang diharapkan dan mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu.


38

2.1.3 Teknologi Informasi 2.1.3.1 Pemanfaatan Teknologi Informasi Teknologi informasi selain berfungsi sebagai teknologi komputer untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga memiliki fungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyampaian dan penyebaran informasi. Menurut Trisaputa (2013) "Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif". Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dengan adanya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Safitri (2011 ) menjelaskan manfaat dari penerapan sistem teknologi informasi yaitu dapat memberikan pengolahan data yang konsisten dibandingkan dengan sistem manual karena terdapat keanekaragaman pengolahan transaksi


39

dengan sistem pengendalian yang sama dan pelaporan akuntansi yang menggunkan komputer dapat meningkatkan efektivitas manajemen perusahaan dalam

menganalisis,

mensupervisi,

dan

mereview

kegiatan

operasional

perusahaan. 2.1.3.2 Jenis Teknologi Informasi Yang Digunakan Teknologi informasi yang digunakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu sistem informasi manajemen daerah (SIMDA). Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), adalah salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat dan terpadu

untuk

menunjang

proses

administrasi

pemerintahan,

pelayanan

masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan kebijakan. Tujuan SIMDA sebagai berikut : 1. Tersedianya informasi pemerintahan yang faktual, akurat, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Terwujudnya SIMDA yang terintegrasi, komprehensif dan berkelanjutan. 3. Terwujudnya

integrasi

data

penyelenggaraan

pemerintah

daerah

dari seluruh SKPD/UKPD dalam rangka pemberian pelayanan data dan informasi pemerintah daerah. Fungsi utama pengimplementasian sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) adalah : 1. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah (penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban). 2. Menyusun laporan keuangan lebih efesien dan akurat


40

3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya. 4. Menyajikan informasi yang akurat secera efektif dan efesien yang digunakan oleh pengguna laporan. 5. Mempermudah proses audit bagi auditor dengan merubah tata cara audit manual menjadi electronic data processing (EDP) audit. Tujuan pengembangan program aplikasi sistem informasi manajemen daerah ini adalah: 1. Menyediakan database mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah. 2. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. 3. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik. 4. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Widarwanto dari BPKP dalam (www.medan tribunnews.com, 09 Februari 2016)

mengatakan "pengaplikasian SIMDA bagi pemerintah daerah untuk

mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya pelayanan publik, serta terwujudnya iklim yang mencegah KKN". Pemerintah mewajibkan pemerintah daerah menggunakan SIMDA keuangan. Output aplikasi SIMDA keuangan ini antara lain penganggaran, meliputi rencana kerja anggaran


41

(RKA), R-APBD dan rancangan penjabaran APBD, APBD dan penjabaran APBD beserta perubahannya dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Deputi pengawasan bidang penyelenggaraan keuangan daerah telah menetapkan pengembangan sistem informasi manajemen daerah sebagai kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja ”meningkatnya tingkat opini BPK terhadap LKPD”. 2.1.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2.1.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. sistem pengendalian intern pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari defenisi diatas, maka sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.


42

Organisasi yang semakin besar dan kompleks serta perkembangan pesat teknologi informasi yang pada satu sisi memberikan keuntungan tetapi pada sisi lain juga meningkatkan risiko pengendalian dan keamanan sehingga mutlak diperlukan sistem pengendalian yang andal. Pengendalian intern diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya

kesalahan

dalam

proses

akuntansi

serta

dapat

memberikan

perlindungan bagi data organisasi dari adanya ancaman penyelewengan atau sabotase sistem. Pengendalian intern disusun agar pelaporan keuangan dapat memenuhi asas ketertiban yang merupakan cerminan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Perwujudan dari asas ketertiban tersebut adalah dengan penyampaian pelaporan keuangan secara tepat waktu. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu: 1. Lingkungan pengendalian Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui: 1. Penegakan integritas dan nilai etika; 2. Komitmen terhadap kompetensi; 3. Kepemimpinan yang kondusif; 4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;


43

5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; 7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; 8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 2. Penilaian risiko Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Unsur ini memberikan penekanan bahwa pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis resiko. Identifikasi risiko sekurangkurangnya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Sedangkan analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah tersebut wajib dikomunikasikan kepada


44

seluruh pegawai, sehingga untuk mencapainya pimpinan Instansi Pemerintah perlu menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen yang terintegrasi dengan rencana penilaian risiko. Begitupula dengan tujuan pada tingkatan kegiatan, sekurangkurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah; 2. Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya; 3. Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah; 4. Mengandung unsur kriteria pengukuran; 5. Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan 6. Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya. 3. Kegiatan pengendalian Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah, seperti: 1. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; 2. Pembinaan sumber daya manusia/Pegawai Pemerintahan; 3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;


45

4. Pengendalian fisik atas aset; 5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; 6. Pemisahan fungsi; 7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; 8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; 9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; 10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan 11. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Selain itu, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko dan disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian harus ditetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan tersebut, sehingga untuk menjamin kegiatan pengendalian masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan maka harus dievaluasi secara teratur. 4. Informasi dan komunikasi Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Dalam hal ini pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.


46

Berkaitan dengan pengkomunikasian informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, dengan cara sebagai berikut: 1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan 2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus. 5. Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Unsur ini mencakup penilaian desain dan operasi pengendalian serta pelaksanaan tindakan perbaikan yang diperlukan. Pimpinan instansi harus menaruh perhatian serius terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian intern dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, agar kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif, seluruh pegawai perlu mengerti misi organisasi, tujuan, tingkat toleransi risiko dan tanggung jawab rnasing-masing. Dalam menerapkan unsur SPIP, setiap pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan Instansi Pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.


47

2.1.4.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern adalah untuk melindungi aset negara baik berupa fisik maupun data, memelihara catatan dan dokumen, mengahsilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan handal, menjamin bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan SAP dan meningkatkan efsien dan efektivitas organisasi. SPIP merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Nurillah (2014) menyebutkan sub komponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah " (1) perancangan yang memadai dan penggunaan dokumendokumen dan catatan-catatan bernomor; (2) pemisahan tugas; (3) otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi; (4) pemeriksaan independen atas kinerja; dan (5) penilaian yang sesuai/tepat atas jumlah yang dicatat. 2.1.5 Komitmen Organisasi 2.1.5.1 Pengertian Komitmen Organisasi Komitmen organisasi adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh individu dengan adanya identifikasi, keterlibatan serta loyalitas terhadap organisasi serta adanya keinginan untuk tetap berada dalam organisasi dan tidak bersedia untuk meninggalkan organisasinya dengan alasan apapun. Komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang reliable sesuai dengan SAP. Komitmen organisasi mengandung pengertian sebagai suatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang pasif terhadap organisasi, dengan kata lain komitmen organisasi


48

menyiratkan hubungan karyawan dengan organisasi secara aktif karena karyawan yang menunjukkan komitmen tinggi memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempatnya bekerja 2.1.5.2 Karakteristik Komitmen Organisasi Komitmen dalam organisasi menggambarkan relatif kuatnya identifikasi individu dan keterlibatan didalam organisasi. Komitmen organisasi terdiri dari tiga komponen utama yaitu : 1.

Kepercayaan seseorang yang kuat dan menerima tujuan organisasi

2.

Kesediaan seseorang mengupayakan sekuat tenaga untuk menjadi bagian dari organisasi

3.

Keinginan seseorang untuk memelihara anggotanya.

2.1.6 Kualitas Sumber Daya Manusia 2.1.6.1 Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia Husna (2013) menyebutkan bahwa “Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.”. Marwoto (2012) menyatakan bahwa konteks kualitas sumber daya aparatur di era otonomi adalah kemampuan profesional dan keterampilan teknis para pegawai yang termasuk kepada unsur staf dan pelaksana di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini sangat diperlukan agar manajemen pemerintah dalam otonomi daerah berlangsung secara efektif dan efisien. Yang diperlukan tidak hanya jumlahnya yang cukup, tetapi kualitas para pegawai yang harus di ukur


49

dengan melihat latar belakang pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, jenjang kepangkatan latar belakang dan status pegawai. Dari defenisi di atas maka sumber daya manusia merupakan faktor keberhasilan pada tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka tujuan-tujuan organisasi tersebut sulit untuk dicapai. Sumber daya dikatakan berkualitas apabila memiliki pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Hal ini membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. sumber daya manusia yang memiliki pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja yang kualitasnya rendah terhadap tugas dan fungsinya, akan menimbulkan hambatan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada penyajian laporan keuangan, Sehingga akan mengakibatkan keterlambatan atau ketidaktepatwaktuan penyajian laporan keuangan dan laporan keuangan tersebut tidak relevan. Maka sumber daya manusia yang berkualitas sangat berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. 2.1.6.2 Pendidikan dan Pelatihan Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan, karena dengan adanya pendidikan dan pelatihan memperoleh pengetahuan yang diharapkan dapat memenuhi syaratsyarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Pendidikan

(formal)

di

dalam

suatu

organisasi

adalah

proses

pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Menurut Hasbullah (2008) pendidikan adalah bimbingan atau


50

pimpinan secara sadar oleh si pendidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Pelatihan adalah bagian dari suatu proses pendidikan, yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang atau kelompok orang. Menurut Gomes (2003) pelatihan tidak menggantikan kriteria seleksi yang tidak memadai, ketidaktepatan rancangan pekerjaan, atau imbalan organisasi yang tidak memadai. Pelatihan sebagai sarana yang ditujukan pada upaya untuk lebih mengaktifkan kerja para anggota organisasi yang kurang efektif, mengurangi dampak-dampak negatif yang dikarenakan kurangnya pendidikan, pengalaman yang terbatas, atau kurangnya kepercayaan diri dari anggota atau kelompok anggota tertentu. Menurut

Notoadmojo

(2005)

menyebutkan

pentingnya

program

pendidikan dan pelatihan bagi suatu organisasi antara lain sebagai berikut: 1. Sumber daya manusia atau karyawan yang menduduki suatu jabatan tertentu dalam organisasi, belum tentu mempunyai kemampuan yang sesuai dengan persyaratan yang diperlukan dalam jabatan tertentu. Hal ini terjadi karean sering seseorang mendidik jabatan tertentu bukan karena kemampuannya, melainkan karena tersedianya formasi. Oleh sebab itu karyawan atau staf baru perlu penambahan kemampuan yang mereka perlukan. 2. Dengan adanya kemajuan teknologi, jelas akan mempengaruhi suatu organisasi/ instansi. Oleh sebab itu jabatan-jabatan yang dulu belum diperlukan, sekarang diperlukan kemampuan orang yang akan menempati jabatan kadang-kadang tidak ada. Dengan demikian, maka diperlukan


51

penambahan atau peningkatan kemampuan yang diperlukan oleh jabatan tersebut. 3. Promosi dalam suatu organisasi/ institusi adalah suatu keharusan apabila organisasi itu mau berkembang. Adanya ganjaran dan perangsang yang berupa promosi dapat meningkatkan produktivitas kerja bagi seseorang karyawan. Kadang-kadang kemampuan seseorang karyawan yang akan dipromosikan untuk menduduki jabatan tertentu ini masih belum cukup. Untuk itulah maka diperlukan pendidikan atau pelatihan tambahan. 4. Di dalam masa pembangunan ini organisasi-organisasi atau instansi-instansi, baik pemerintah maupun swasta merasa terpanggil untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi para karyawannnya agar diperoleh efektivitas dan efisiensi kerja sesuai dengan masa pembangunan. Pentingya pendidikan dan pelatihan seperti diuraikan di atas, bukan hanya bermanfaat bagi karyawannnya atau pegawai yang bersangkutan, tetapi juga keuntungan bagi organisasi. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan bagi para karyawan atau pegawainya maka meningkatkan kemampuan atau keterampilan para karyawan, sehingga menjadikan karyawan atau pegawai yang berkualitas. Karyawan atau pegawai yang berkualitas dapat memberikan keuntungan bagi organisasi yang bersangkutan. Salah satu keuntungan bagi organisasi adalah menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu. Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses perkembangan kemampuan yang dimilikinya untuk mewujudkan kepribadian yang berkualitas sesuai tujuan yang ingin dicapai suatu organisasi. Adanya pendidikan untuk sumber daya manusia terutama untuk bidang akuntansi,


52

memberikan pengalaman bagi sumber daya manusia tersebut. Sumber daya manusia

yang

memiliki

pendidikan,

diharapkan

dapat

menyelesaikan

permasalahan yang timbul dengan cepat, sehingga dalam laporan keuangan dapat disampaikan dengan tepat waktu. Selain itu, diadakannya pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Kemudian, dengan diadakannya pelatihan, sumber daya manusia lebih banyak mendapatkan pengalamannya. Sumber daya manusia dapat memperbaiki kinerja yang selama ini dilakukan. 2.1.6.3 Pengalaman Kerja Pengalaman adalah sesuatu atau kemampuan yang dimiliki oleh para karyawan

dalam

menjalankan

tugas-tugas

yang

dibebankan

kepadanya

(Rofi:2012). Menurut Trijoko (1980) dengan www.google.com (09 Februari 2016) bahwa pengalaman kerja adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan selama beberapa waktu tertentu. Dari uraian beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja adalah tingkat peguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang yang dapat diukur dari masa kerja seorang. Selain itu, karyawan tersebut akan lebih cepat dalam bekerja dan tidak harus beradaptasi dengan tugas yang dijalankan karena sudah memiliki pengalaman. Sehingga organisasi akan lebih mudah mencapai tujuan organisasi karena didukung oleh para karyawan yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing.


53

2.2

Review Peneliti Terdahulu Penelitian yang dilakukan Yuliani, dkk (2010) membahas tentang

pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada kota Banda Aceh. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani, dkk adalah Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh. Herawati (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah Pemerintah Daerah Cianjur. Hasil penelitian Herawati menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan. secara parsial, terdapat pengaruh signifikan antara lingkungan pengendalian, penilaian resiko, dan informasi dan komunikasi terhadap kualitas laporan keuangan. secara parsial, terdapat pengaruh tidak signifikan antara kegiatan pengendalian dan pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan. Silviana (2013) meneliti mengenai hubungan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada 9 kota di provinsi jawa barat. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Silviana adalah Penerapan SIA berhubungan terhadap kualitas LKPD. Berdasarkan jawaban responden dari entitas yang diteliti, variabel penerapan SIA memberikan kontribusi terhadap kualitas LKPD.


54

Selanjutnya Daniel dan Suharjo (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Daniel dan Suharjo memberikan hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan tidak ada hubungan moderasi antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Juwita (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian Juwita menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Mahaputra dan Putra (2014) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang variabel indpendennya terdiri dari Kualitas SDM, pemanfaat teknologi informasi, pengedalian intern dan standar akuntansi pemerintahan. Hasil dari penelitian ini adalah variabel kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi akuntansi


55

pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Ridwan dan Ratifah (2012) melakukan penelitian mengenai komitmen organisasi memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ridwan dan Ratifah menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang termasuk kategori efektif dan kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan termasuk kategori baik. Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah memenuhi karakteristik kualitastif dari sebuah informasi yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Penelitian ini menginformasikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Begitu pula dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah ini, memerlukan komitmen organisasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Basukianto dan Pradono (2015) melakukan penelitian mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: faktor yang mempengaruhi dan implikasi kebijakan, dengan variabel independen yang terdiri dari teknologi informasi, peran PPK SKPD, rekonsiliasi, sistem pengedalian intern. Hasil Penelitian Basukianto ini menyimpulkan bahwa teknologi informasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, pejabat pembuat komitmen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, rekonsiliasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas


56

laporan keuangan, dan satuan pengawas internal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Suwanda (2015) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Varibael independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintah, sumber daya manusia, pelaksanaan sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwanda adalah secara simultan standar akuntansi pemerintah, sumber daya manusia, pelaksanaan sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nuryanto dan Afiah (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi pegawai, pemanfaatan teknologi informasi dan intrernal kontrol terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuryanto dan Afiah menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi pegawai, pemanfaatan teknologi informasi dan intrernal kontrol dengan kualitas laporan keuangan, sedangkan secara parsial masing variabel kompetensi pegawai dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara internal kontrol dengan kualitas laporan keuangan.


57

Tabel 2.1 Review Peneliti Terdahulu No

1

2

3

Nama Peneliti Safrida Yuliani, Nadirsyah dan Usman Bakar (2010)

Tuti Herawati (2014)

Silviana (2013)

Judul Penelitian

Variabel Penelitian

Hasil Penelitian

Pengaruh Pemahaman Akuntansi,Pemanfaat an Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)

Independen Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit

Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)

Independen Sistem Pengendalian Intern

Hubungan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada 9 Kota Di Provinsi Jawa Barat)

Independen Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

Dependen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dependen Kualitas Laporan Keuangan

Dependen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.Terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara simultan; 2. Secara parsial, Terdapat pengaruh signifikan antara Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, dan Informasi dan Komunikasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 3. Secara parsial, Terdapat pengaruh tidak signifikan antara Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Penerapan SIA berhubungan terhadap kualitas LKPD. Berdasarkan jawaban responden dari entitas yang diteliti, variabel penerapan SIA memberikan kontribusi terhadap kualitas LKPD.


58

4

5

6

Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013)

Rukmi Juwita (2013)

I Putu Upabayu Rama Mahaputra dan I Wayan Putra (2014)

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual)

Independen Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Independen Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Informasi Akuntansi

Analisis FaktorFaktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Independen Kualitas SDM, Pemnafaat Teknologi Informasi, Pengedalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintahan



Dependen Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

7

Muhammad Ridwan dan Ifa Ratifah (2012)

Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Independen Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dependen Kualitas Laporan Keuangan Moderasi Komitmen Organisasi

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.; 2. Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.; dan 3. Tidak ada hubungan moderasi antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 1.implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 2. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. variabel kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi akuntansi pada kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Sistem akuntansi keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang termasuk kategori efektif dan Kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan termasuk kategori baik.


59

8

Febrian Cahyo Pradono dan Basukianto (2015)

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan

Independen Teknologi Informasi, Peran PPK SKPD, Rekonsiliasi, Sistem Pengedalian Intern Dependen Kualitas Laporan Keuangan SKPD

9

Danang Suwanda (2015)

Factors Affecting Quality of Local Government Financial Statements to Get Unqualified Opinion (WTP) of Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK)

10

Muhamad Nuryanto dan Nunuy Nur Afiah (2013)

The Impact of Apparatus Competence, Information Technology Utilization and Internal Control on Financial Statement Quality (Study on Local Government of Jakarta Province Indonesia)

Independen Governmental Accounting Standards, Human Resources, Implementation of Internal Control System, Organizational Commitment, and Utilization of Information Technology Dependen Quality of Local Government Finance Report Independen The Impact of Apparatus Competence, Information Technology Utilization and Internal Control Dependen Financial Statement Quality (Study on Local Government of Jakarta Province Indonesia)

1. TIF berpengaruh positif dan signifikan terhadap KLK. 2. PPK mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap KLK. 3. RKN berpengaruh positif dan signifikan terhadap KLK. 4. SPI mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap KLK The results simultaneously showed Application Government Accounting Standards (SAP) (X1), Quality of Human Resources (HR) (X2), Implementation of Internal Control System (SPI) (X3), Organizational Commitment (X4) and Utilization of Information Technology (X5) has a positive influence on the quality of local government financial reports

Simultaneously, there are positive and significant influences of competence apparatus, information technology utilization and internal controls on financial reporting quality Partially, there is a positive and significant influence of apparatus competence on the quality of financial statements Partially, there is a positive and significant influence of information technology utilization on quality of financial statements Partially, there is a positive but not significant effect of the internal control on the quality of financial reporting


BAB II TINJAUAN PUSTAKA Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Recommend Documents