BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori 2.1.1. Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang baik sangat diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai media untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Suwardjono (2005) menyatakan bahwa informasi harus bermanfaat bagi para pemakai dan informasi harus mempunyai nilai. Informasi dikatakan mempunyai nilai (kebermanfaatan keputusan) apabila informasi tersebut dapat menambah pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang, atau masa datang. Dapat menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian. Dapat mengubah keputusan atau perilaku para pemakai laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Nilai informasi didasarkan kepada keterandalan dan ketepatwaktuan sehingga informasi dari laporan keuangan berguna dan tidak menyesatkan bagi stakeholder. Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Ketepatwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut
kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Laporan keuangan pada dasarnya
merupakan
asersi
dari
pihak
manajemen
pemerintah
yang
menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (stakeholder), tentang kondisi keuangan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh pemerintah pusat dan daerah yaitu : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Nilai informasi pelaporan keuangan mempunyai arti yang sama dengan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas baik memiliki ukuran kualitatif yang dapat menjadi prasyarat normatif sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki oleh pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam bagian kerangka konseptual, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki
yaitu relevan, andal, dapat
dibandingkan, dan dapat dipahami. a. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan
demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus memiliki manfaat umpan balik (feedback value) berarti informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. a) Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. b) Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan
dengan
memperhatikan
kendala
yang
ada.
Informasi
yang
melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. b. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :
a) Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b) Dapat Diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. c) Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. c. Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. d. Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas
pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 2.1.2. Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah tidak terlepas dari peran penting dari kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan keuangan. Berdasarkan laporan akhir studi GTZ & USAID/CLEAN Urban (2001), menyatakan kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menyusun laporan keuangan diperlukan juga kapasitas sumber daya manusia berupa kompetensi di bidang akuntansi. Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil pengertian kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi pegawai dalam bidang akuntansi yang dimiliki oleh bendahara maupun staf keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat mempermudah pekerjaan, mahir, dan memahami
sistem
pengelolaan
keuangan
dan
pertanggungjawaban
anggaran
yang
dikelolanya. Sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi dan keuangan dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan yang berkualitas dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 2.1.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. 2.1.4. Pengendalian Intern Akuntansi Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda, dan ukuranukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Menurut tujuannya pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (internal accounting control) dan pengendalian
internal
administratif
(internal
control
administrative).
Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari pengendalian intern yang berkaitan dengan tujuan pertama dan kedua sedangkan pengendalian administratif berkaitan dengan tujuan ketiga dan keempat. Dalam pemerintahan baik pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dikenal suatu sistem pengendalian yang disebut dengan SPIP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Mahmudi (2007) menyebutkan komponen penting yang terkait dengan pengendalian intern akuntansi antara lain sebagai berikut. a. Sistem dan prosedur akuntansi. Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi (pasal 98 PP Nomor 58 Tahun 2005) yaitu sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas, sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas, sistem dan prosedur akuntansi aset, serta prosedur dan akuntansi selain kas. b. Otorisasi Otorisasi dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan atau kalaupun
ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah atau ilegal. c. Formulir, dokumen, dan catatan. Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan. d. Pemisahan tugas. Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi. 2.1.5. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntasi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keungan pemerintah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dapat dihindari dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Keseragaman dari bentuk
dan format laporan keuangan yang dijadikan acuan sangat berpengaruh dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. 2.1.6. Pengelolaan Aset Daerah Pengelolaan Aset Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,
penerimaan,
penyimpanan
penatausahaan, pemanfaatan,
dan
penyaluran,
penggunaan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. 2.1.7. Audit Internal Menurut Sawyer et.al. (2005) Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebutkan bahwa pemeriksaan (audit) adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Audit
internal
berupa
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern yaitu Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah
Non
Departemen,
Inspektorat
Provinsi,
dan
Inspektorat
Kabupaten/Kota. 2.2. Review Penelitian Terdahulu Berdasarkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Indriasari (2008) dengan judul pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Pengumpulan data dengan kuesioner yang dibagikan kepada 73 orang kepala bagian akuntansi dan staf
akuntansi yang ada pada SKPD Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. Data yang sudah dikumpulkan diproses dengan SPSS versi 13 dengan metode hipotesis analisis regersi berganda. Hasil penelitian bahwa keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi. Sedangkan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Choirunisah (2008), meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi (Studi pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Malang tahun 2008). Pengumpulan data dengan kueioner yang dibagikan kepada pegawai bagian Satuan Akuntansi Instansi (SAI) setiap satker yang berjumlah 86 orang di wilayah KPPN Malang. Hasil penelitian diperoleh
bahwa kemampuan sumber daya manusia dan
organisasi tim secara simultan berpengaruh terhadap relevansi informasi sebagai karakteristik kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian Winidyaningrum (2010), meneliti tentang pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi (Studi empiris di Pemda Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Pengumpulan data dengan membagikan 403 kuesioner kepada kepala dan staf bagian akuntansi pada setiap SKPD. Data yang sudah dikumpulkan diolah dengan program AMOS dan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penelitian pertama dengan analisis jalur (path analysis) bahwa sumber daya
manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan
pemerintah daerah.
Kemudian model penelitian kedua menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian dari Widyaningsih dan Triantoro (2011) dengan judul penelitian Hubungan Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Melalui Kualitas Informasi Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening. Penelitian pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemda Kabupaten/Kota Wilayah Propinsi Jawa Barat. Populasi penelitian ini adalah 26 daerah di Jawa Barat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis) dengan menganalisis hubungan Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan, dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebagai variabel intervening, dan Kualitas Akuntabilitas Keuangan sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Pengendalian Intern dan Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian intern. Kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh kabupaten/kota di Jawa Barat termasuk kategori baik. Tingkat keeratan hubungan kausalitas efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem
pengendalian intern dengan kualitas informasi laporan keuangan memiliki tingkat hubungan yang cukup berarti. Begitu juga dengan kualitas akuntabilitas keuangan kabupaten/kota di Jawa Barat termasuk kategori baik. Temuan penelitian ini menginformasikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan meningkatkan sistem pengendalian intern yang lebih baik. Sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif ditunjang dengan sistem pengendalian intern yang baik dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Apabila sistem akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan sangat efektif dan sistem pengendalian intern yang berjalan dengan sangat baik sehingga menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas, tentunya hal tersebut akan mendorong meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Penelitian Sukmaningrum (2012) berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintah kabupaten kota Semarang). Pengumpulan Data dengan membagikan kuesioner kepada pegawai yang bekerja di DPKAD Kota Semarang sebanyak 150 orang. Metode analisis data dengan analisis regresi linear berganda dengan program SPSS. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah karena kurangnya pegawai yang berlatang belakang pendidikan akuntansi. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor eksternal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
Hendra Wansyah (2012), meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan kegiatan pengendalian terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD pada Provinsi Aceh. Populasi penelitian ini yaitu 42 SKPD pada Provinsi Aceh dan tiap SKPD diwakili oleh 3 orang yaitu Kepala SKPD Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) serta staf pelaporan keuangan sebagai responden. Pengumpulan data dengan kuesioner dengan alat análisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan program SPSS. Hasil penelitiannya menyatakan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Armando (2013) tentang pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada SKPD di Bukit Tinggi). Teknik analisis data menggunakan analisis jalur dengan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel eksogen dan pengawasan keuangan daerah sebagai variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah Bukit Tinggi. Yosefrinaldi (2013) meneliti tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian intern pemerintah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah SeSumatera Barat. Teknik pengumpulan data dengan membagikan kuesioner kepada
kepala dan staf bagian akuntansi pada setiap DPKAD. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis) dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Mahaputra
(2014)
meneliti
tentang
analisis
faktor-faktor
yang
mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada SKPD Kabupataen Gianyar). Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode proportional stratified random sampling dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, dan implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan SKPD Kabupaten Gianyar. Penelitian Darmayani, dkk (2014) tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), dan pengendalian intern terhadap nilai laporan keuangan Setda Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan responden yaitu pegawai bagian keuangan Setda Kabupaten Buleleng dengan membagikan kuesioner sebanyak 40 orang. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. Analisis data menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), dan pengendalian intern berpengaruh
positif dan signifikan terhadap nilai laporan keuangan Setda Kabupaten Buleleng. Ringkasan dari penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu No. Nama Peneliti/Tahun 1 Indriasari, (2008)
2
3
4
Topik Penelitian Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir).
Variabel yang digunakan Variabel dependen: Nilai informasi pelaporan keuangan. Variabel independen: Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi. Variabel dependen: Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Variabel independen: Kemampuan SDM, dukungan pimpinan dan alat, fasilitas, organisasi tim, sistem pengedalian.
Choirunisah, (2008)
Faktor faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi (Studi Pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang tahun 2008).
Winidyaningrum, (2010)
Pengaruh sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi. (Studi empiris di Pemda Subosukawonosraten).
Variabel dependen: Keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Variabel independen: Sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi informasi. Variabel intervening: Pengendalian intern akuntansi.
Widyaningsih, Triantoro (2011)
Hubungan Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Melalui Kualitas Informasi Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening. Penelitian pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemda Kabupaten/Kota Wilayah Propinsi Jawa Barat.
Variabel dependen: Kualitas akuntabilitas keuangan. Variabel independen: Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Pengendalian intern. Variabel intervening: Kualitas informasi laporan keuangan
Hasil Penelitian Keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi. Ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Kemampuan sumber daya manusia dan organisasi tim secara simultan berpengaruh terhadap relevansi informasi sebagai karakteristik kualitas informasi laporan keuangan. Kemampuan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap relevansi informasi sebagai indikator kualitas informasi laporan keuangan Satker. Organisasi tim berpengaruh positif dan signifikan terhadap relevansi informasi sebagai indikator kualitas informasi laporan keuangan Satker. Sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah yang efektif ditunjang dengan sistem pengendalian intern yang baik dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas dan mendorong meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.
5
Sukmaningrum, (2012)
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintah kabupaten kota Semarang)
Variabel dependen: Kualitas informasi laporan keuangan. Variabel independen: Sumber daya manusia. Sistem Pengendalian Intern Faktor Eksternal
6
Hendra Wansyah, (2012)
Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan kegiatan pengendalian terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD pada Provinsi Aceh.
Variabel dependen: Nilai informasi pelaporan keuangan. Variabel independen: Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan kegiatan pengendalian.
7
Armando, (2013)
Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. (Studi empiris pada SKPD di Kota Bukit Tinggi).
8
Yosefrinaldi, (2013)
Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening sistem pengendalian intern pemerintah. (Studi empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat).
9
Mahaputra, (2014)
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada SKPD kabupaten Gianyar)
10
Darmayani, (2014)
Variabel dependen: Nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Variabel independen: Sistem pengendalian intern pemerintah. Pengawasan keuangan daerah. Variabel dependen: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel independen: Kapasitas sumber daya manusia Pemanfaatan teknologi informasi. Variabel intervening: Sistem pengendalian intern pemerintah. Variabel dependen: Kualitas informasi laporan keuangan. Variabel independen: Kapasitas sumber daya manusia. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah. Sistem pengendalian intern Implementasi standar akuntansi pemerintahan. Variabel dependen: Nilai laporan keuangan Variabel independen: Pengaruh kualitas sumber daya manusia, Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, Pengendalian intern
dkk.
Pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), dan pengendalian intern terhadap nilai laporan keuangan Setda kabupaten Buleleng.
Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah karena kurangnya pegawai yang berlatang belakang pendidikan akuntansi. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor eksternal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD. Kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan SKPD. Sistem pengendalian intern pemerintah, pengawasan keuangan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah kota Bukit Tinggi. Kapasitas sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi informasi, Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan, sistem pengendalian intern, implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan SKPD kabupaten Gianyar.
Kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai laporan keuangan.
