BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Landasan Teori.
2.1.1
Konsep Keuangan Daerah
2.1.1.1 Pengertian Keuangan Daerah. Istilah keuangan daerah tidak terlepas dan selalu terkait dengan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) karena keuangan daerah tersebut telah ditetapkan dalam APBD. Pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah. Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. APBD menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah . Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang
meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks ini pengelolaan keuangan daerah difokuskan kepada pengelolaan APBD sebagai wujud Universitas Sumatera Utara
perencanaan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
yaitu entitas
penyusun/pengguna APBD untuk pelayanan publik.
2.1.1.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam arti luas, anggaran daerah atau anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai : (1) instrument politik, (2) instrument kebijakan fiscal, (3) instrument perencanaan dan (4) instrument pengendalian (Halim 2001). Sedangkan menurut Noordiawan, Putra, Rahmawati (2008) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu : (1) sebagai alat perencanaan, (2) alat pengendalian (3) alat kebijakan fiscal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi dan alat menciptakan ruang publik. Mardiasmo (2002) memberikan fungsi anggaran dengan hal yang sama dengan Noordiawan dengan kawan-kawan. Menurut Renyowijoyo (2008) fungsi anggaran adalah (1) sebagai pedoman pemerintah dalam mengelola Negara dalam periode mendatang, (2) alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan pemerintah, (3) alat pengawasan terhadap kemampuan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah. Dari berbagai pendapat para ahli tersebut diatas bahwa anggaran berfungsi sebagai perencanaan, pengendalian, kebijakan, alat politik dan penetapan tentang apa yang akan dilakukan pada periode tahun berikutnya yang berpengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan.
2.1.1.3 Norma Umum Anggaran Sektor Publik. Universitas Sumatera Utara
Agar strategi yang telah ditetapkan dapat dicapai, maka pemerintah daerah perlu untuk tetap memiliki komitmen bahwa anggaran daerah adalah perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif, dalam rangka mencapai peningkatan kesejahtraan masyarakat. Oleh karena itu anggaran sektor publik atau anggaran daerah harus mengacu pada prinsip prinsip berikut (Halim 2001): (1) keadilan anggaran, (2) efisiensi dan efektifitas anggaran (3) anggaran berimbang dan deficit, (4) displin anggaran, (5) transparansi dan akuntabiltas anggaran.
2.1.1.4 Siklus/Daur Anggaran Dalam Undang Undang No. 17/2003 ditetapkan bahwa APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan Negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang undang, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Pendapatan Negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah, sedangkan belanja Negara dipergunakan untuk keperluan tugas pemerintah pusat dan daerah, yang diperinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Pembiayaan diterima dari surplus tahun lalu dan cadangan, serta digunakan untuk membayar defisit anggaran tahun lalu, membayar hutang, dan pembentukan dana cadangan. Daur anggaran merupakan suatu proses anggaran yang terus menerus, dimulai penyusunan anggaran sampai pada pengesahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh DPR. Daur anggaran pemerintah RI dikelompokkan dalam 5 tahap (Renyowijoyo 2008 dalam bukunya Sugijanto,et al., 1995) : Universitas Sumatera Utara
1.
Penyusunan dan pengajuan RUU-APBN dan penetapan UU-APBN oleh DPR.
2.
Pembahasan dan pengesahan RUU- APBN dan penetapan UU- APBN oleh DPR.
3.
Pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan Negara oleh Pemerintah.
4.
Pemeriksaan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan laporan keuangan oleh BPK.
5.
Pembahasan dan persetujuan Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan penetapan UU-Laporan Pertanggungjawaban APBN oleh DPR. Mardiasmo (2002 : 70) Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui
dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Pada dasarnya prinsip-prinsip dan mekanisme penganggaran relatif tidak berbeda antara sektor swasta dengan sektor publik. Mardiasmo dalam bukunya (Henley 1990). Siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas : (1) Tahap persiapan anggaran (preparation), (2) Tahap ratifikasi (ratification), (3) Tahap implementasi (implementation) dan (4) Tahap pelaporan dan evaluasi (reporting and evaluation).
2.1.2
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Menurut Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bagian ke empat pasal 10, bagian ke lima pasal 11, bagian keenam pasal 12, bagian ketujuh pasal 13, dan bagian kedelapan pasal 14 bahwa Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang terdiri dari : (1) Kepala SKPD (2). Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang (3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (5) Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran. Masing – masing pejabat pengelola Universitas Sumatera Utara
anggaran/pengguna barang tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda.
2.1.3
Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Pengertian good governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-
urusan publik. Good governance dapat tercapai apabila beberapa hal dibawah ini dipedomani dalam pengelolaan APBD. Selanjutnya Mardiasmo (1999, 2006) mengemukakan elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi, akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi dan pengawasan. Konsep Good Governance, Good Financial Governance merupakan konsep baru yang di adopsi dari luar diperkenalkan di Indonesia oleh lembaga-lembaga donor World Bank, Asian Developmen Bank (ADB) dan United Nation Developmen Program (UNDP). Good Governance sebagai suatu kesuksesan pemerintah dalam mengelola keuangan untuk pelayanan umum yang baik. World Bank dalam Maryono, Warella, Kismartini (2007) mengusung tiga indikator yang perlu diperhatikan dalam good governance yaitu : (1) bentuk rejim politik, (2) proses dimana kekuasaan digunakan dalam manajemen-manajemen sumber daya social dan ekonomi bagi kepentingan pembangunan, (3) kemampuan pemerintah untuk mendesain, mempormulasikan, melaksanakan kebijakan, dan melaksanakan fungsi-fungsinya. ADB mengartikulasikan empat elemen penting dari good governance yaitu: (1) akuntabilitas, (2) partisipasi, (3) terprediksi, (4) transparansi.
UNDP
Universitas Sumatera Utara
menyebutkan enam indikator kesuksesan good governance yaitu: (1) mengikut sertakan semua, (2) transparan dan bertanggung jawab, (3) efektif dan adil (4) menjamin adanya supremasi hukum, (5) menjamim bahwa priortas-prioritas politik, sosial ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, (6) memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Saragih (2003) dalam Maryono, Warella, Kismartini (2007) mengatakan terdapat lima prinsip dasar dalam mengelola keuangan publik yaitu : (1) transparansi, (2) efisisen, (3) efektif, (4) akuntabilitas, (5) partisipasi. World Bank dalam Mardiasmo (2002) menetapkan prinsip-prinsip pokok dalam penganggaran dan manajemen keuangan daerah antara lain : (1) Komprehensip dan displin, (2) fleksibilitas, (3) terperediksi, (4) kejujuran (5) informasi, (6) Transparansi dan akuntabilitas. ADB memberikan indicator ataupun prinsip-prinsip good financial governance yaitu : (1) transparansi of financial reporting, (2) Reliability of financial reporting, (3) accounting and auditing standards, (4) strength of the accounting and auditing profesinal, (5) legal and regulatory framework. Karakteristik Good Governace menurut UNDP dalam Mardiasmo (2002) (1) participation, (2) rule of law, (3) transparency, (4) responsiveness, (5) consensus orientation, (6) equity, (7) efficiency and effectiveness, (8) Accountability, (9) strategic vision. Dari berbagai elemen manajemen keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, pengawasan dan akuntansi diperlukan untuk
Universitas Sumatera Utara
mengontrol kebjikan keuangan daerah tersebut. Pencapaian good governance, good financial governance juga tidak terlepas dari hal tersebut diatas.
2.1.3.1 Akuntabilitas Secara umum dalam setiap pengelolaan APBD selalu di kaitkan dengan akuntabilitas publik. Hal ini dapat dilihat dari defenisi akuntabilitas yang merupakan hal yang penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Keterkaitan atau pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan APBD dapat dilihat bahwa akuntabilitas dengan seberapa baik prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh para pegawai sipil dan otoritas publik. Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumbersumber publik dan kinerja prilakunya. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program. Mardiasmo (2002) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Mardiasmo (2002) dalam bukunya (Ellwood 1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu : (1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum (Accoutability for probity and legality), (2) Universitas Sumatera Utara
Akuntabilitas proses (process accountability), (3) Akuntabilitas program (program accountability) (4) Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) Menurut Sulistoni (2003) pemerintah yang accountabel memiliki ciri ciri sebagai berikut : (1) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat, (2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, (3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses
pembangunan
dan
pemerintahan,
(4)
Mampu
menjelaskan
dan
mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan (5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggung jawaban public, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Akuntabililtas pengelolaan APBD adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk
memberikan
pertanggungjawaban,
menyajikan,
melaporkan,
dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat). Aspek penting yang harus dipertimbangkan ialah : (1) Legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah. Setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya (2) Pengelolaan (stewardship) keuangan daerah secara baik, perlindungan asset fisik dan financial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Prinsip prinsip keuangan daerah meliputi : (1) Adanya suatu system akuntansi dan system anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (2) Pengeluaran daerah yang Universitas Sumatera Utara
dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan sasaran dan hasil (manfaat) yang akan dicapai. Mursyidi (2009) Akuntabilitas. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2.1.3.2 Transparansi Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance. Mardiasmo (2006). Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan dipantau. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan public, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional. Menurut Sopamah dan Mardiasmo (2003) anggaran yang disusun oleh pihak eksekutip dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria berikut : (1) Terdapat Universitas Sumatera Utara
pengumuman kebijakan anggaran, diakses,
(3)
Tersedia
laporan
(2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah pertanggungjwaban
Terakomodasinya suara/usulan rakyat
yang
tepat
waktu
(4)
(4) Terdapat system pemberian informasi
kepada publik. Menurut Hadi Sumarsono (2003) Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengeloalan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsip terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Menurut Mursyidi (2009) Transparansi. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan. Dengan demikian dapat dikatakan transparansi merupakan yang tidak terpisah dalam pencapaian pengelolaan keuangan pemerintah dan pemerintahan yang baik.
2.1.3.3 Pengawasan Pengawasan adalah pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan. Merupakan peran penting dan positif dalam proses Universitas Sumatera Utara
manajemen. Menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai waktunya. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dalam APBD dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan serta target-target operasi organisasi. Mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja tiap instansi yang akan dijadikan parameter penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari sisi akuntabilitas, system pengawasan akan memastikan bahwa dana pembangunan digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Pengawasan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Berdasarkan
ruang
lingkup
pengawasan
Fatchurrochman
(2002)
membedakannya menjadi dua yaitu : (1) Pengawasan internal yang terdiri dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, dan (2) Pengawasan Eksternal. Intruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 menyebutkan adanya dua jenis pengawasan yaitu pengawasan atasan langsung dan pengawasan fungsional. Pengawasan Melekat (WASKAT) adalah suatu pengawasan yang merupakan bagian integral dari suatu manajemen yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) Penggarisan struktur Universitas Sumatera Utara
organisasi dengan pembagian tugas beserta uraiannya yang jelas. (2) Rincian kebijakan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis dan dapat menjadi pedoman bagi yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan. (3) Rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut dan hubungan antara berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapai. (4) Prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan. (5) Pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan. (6) Pembinaan personel yang terus menerus agar pelaksanaan menjadi unsur yang mampu melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya. Pengawasan fungsional yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah, atau juga yang dikenal sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). APIP terdiri dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan) IRJEN
(Inspektorat Jendral Departemen) atau Unit Pengawas Lembaga Non Departemen, IRWIL (Inspektorat Wilayah), Badan Pengawas Daerah (Bawasda), SPI (Satuan Pengawas Intern). Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi terhadap kinerja bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah kerja yang telah ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang undangan yang berlaku. Sedangkan Universitas Sumatera Utara
pengawasan fungsional adalah pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat fungsional baik yang berasal dari lingkungan internal departeman, lembaga Negara atau BUMN termasuk pengawasan dari lembaga khusus pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventip dan reprentive. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ditempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengwasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventive dilakukan melalui pre audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi). Pengawasan legislatif dilakukan oleh DPRD terhadap penyelenggaaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas, wewenang dan haknya melalui dengar pendapat, kunjungan kerja dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dan atau Panitia Kerja (Panja) agar terdapat jaminan terciptanya pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), baik mulai proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Disamping DPRD mengawasi secara langsung tentang mekanisme anggaran, DPRD juga menggunakan aparat pengawasan eksternal pemerintah, yang independent terhadap lembaga eksekutif di daerah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2.1.3.4 Value for Money.
Universitas Sumatera Utara
Tuntutan baru (transparansi dan akuntabilitas) dalam organisasi sektor publik harus memperhatikan value for money (VfM) dalam menjalankan aktivitasnya. Renyowijoyo (2008), Mardiasmo (2006) menyatakan Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga jenis elemen utama yaitu, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi, merupakan perolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan antara masukan (yang terjadi) dengan nilai masukan (yang seharusnya). Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi, merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum dengan masukan tertentu dengan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan keluaran/masukan (output/input) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektifitas, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money, sedang tambahannya dua elemen lain yaitu keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equality). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan social (social opportunity) yang sama untuk mendapatkan pelayanan public yang berkualitas dan kesejahtraan ekonomi. Selain keadilan perlu dilakukan distribusi secara merata (equality). Penggunaan dana publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata. Universitas Sumatera Utara
Kinerja anggaran pada dasarnya adalah system penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut harus dapat memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep value for money yang berorientasi kepada kepentingan publik. Hal ini berarti dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut harus mencerminkan tiga pilar utama yaitu ekonomis, efisien, efektifitas. (1) Ekonomis, merupakan ukuran pengunaan dana masyarakat sesuai kebutuhan sesungguhnya (2) Efisien, merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat (public money) yang dapat menghasilkan output maksimal (berdaya guna). (3) Efektifitas, merupakan ukuran seberapa jauh tingkat out put, kebijakan dan prosedur dapat mencapai tujuan kepentingan publik. Peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat, melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Konsep value for money (VFM) ini penting bagi pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat, karena implementasinya akan memberikan manfaat seperti :
(1)
Efektifitas pelayan public, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran (2) Meningkatkan mutu pelayanan public (3) Biaya pelayanan yang murah, karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan resources (4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik (5) Meningkatkan public cost awareness sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik. Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi.Tuntutan baru muncul agar organisasi sector public memperhatikan Value for money dalam menjalankan
Universitas Sumatera Utara
aktivitasnya. Ulum (2009) Pembahasan value for money menyangkut apa yang dikenal dengan 3E. Ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (spending less). Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (prudency) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Efisiensi berhubungan dengan produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara autput yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang serendah -rendahnya (spending well) Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Dari uraian diatas, jelaslah bahwa ketiga pokok bahasan value for money sangat terkait satu dengan yang lain. Dalam konteks otonomi daerah value for money merupakan jembatan untuk mengantar pemerintah daerah mencapai good governance, yaitu pemerintah daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, responsip dan akuntabel. Vlaue for Money tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah atau APBD. Universitas Sumatera Utara
2.1.4
Pengaruh
Akuntabilitas,
Transparansi,
Pengawasan
Terhadap
Pengelolaan APBD Salah satu bagian dari literature akuntansi keprilakuan (behavioral accounting) adalah bagian yang membahas hubungan antara akuntabilitas, transparansi, pengawasan dengan pengelolaan keuangan. Akuntabilitas, transparansi, pengawasan merupakan pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan mutu pengelolaan APBD. Sulistoni (2003) menyatakan salah satu ciri akuntabilitas adalah mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Sopamah dan Mardiasmo (2003) APBD yang transparan jika memenuhi terakomodasinya suara/usulan rakyat. Sedangkan pengawasan APBD diperlukan agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan perundang undangan yang berlaku. Dengan demikian dapat disimpulkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolan APBD, akan menciptakan pengelolaan APBD yang baik. Pengelolaan APBD yang baik adalah (1) penggunaan anggaran yang hemat, (2) sesuai dengan kebutuhan publik, (3) adil dan merata (4) dapat dipertanggungjwabkan kepada publik.
2.1.4
Standar Akuntansi Pemerintahan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan Universitas Sumatera Utara
demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan
Negara/Daerah
adalah
penyampaian
laporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undag No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. 1.
Relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna, dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, memprediksi masa depan, mengoreksi hasil evaluasi mereka masa lalu. Informasi yang relevan : (a) memiliki manfaat umpan balik, (b) memiliki manfaat prediktif, (c) tepat waktu, (d) lengkap.
2.
Andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta
Universitas Sumatera Utara
dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik : (a) Penyajian jujur, (b) dapat diverifikasi, (c) netralitas. 3.
Dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4.
Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan
yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dan penyusunan standar akuntansi, oleh
penyelenggara
akuntansi
dan
pelaporan
keuangan
dalam melakukan
kegiatannya, serta oleh pengguna keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut : (a) basis akuntansi, (b) prisip nilai historis, (c) prinsip realisasi, (d) prinsip substansi mengungguli bentuk formal, (e) prinsip periodisitas, (f) prinsip konsistensi, (g) prinsip pengungkapan lengkap, (h) prinsip penyajian wajar. Laporan realisasi anggaran menyajikan ihktisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri
Universitas Sumatera Utara
dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur mempunyai defenisi yang ditentukan. Keberhasilan seorang pemimpin daerah selalu diukur dengan pendekatan makro. Wujud dari keberhasilan pemerintah yang menggunakan pendekatan makro adalah pembangunan secara fisik semakin meningkat. Ada satu pendekatan yang jarang diperhatikan oleh masyarakat adalah kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Budiarta (2008). LKPD dianggap baik jika mendapat wajar tanpa pengecualian. Sejak diperlakukannya otonomi daerah setiap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diwajibkan untuk menerbitkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban telah berakhirnya tahun anggaran.
2.1.5
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Menurut Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Bab I Tentang Ketentuan Umum pasal 1 poin 14 mengartikan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. Poin 17 mengartikan pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Point 18 mengartikan Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan instrumen manajemen pembangunan daerah. Aspek – aspek dalam manajemen pembangunan daerah Universitas Sumatera Utara
terwadahi dalam satu atau beberapa SKPD. Penyusunan kebijakan dan koordinasi di wadahi dalam satu wadah sekretariat, pengawasan di wadahi dalam bentuk inspektorat, perencanaan diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di wadahi dalam lembaga teknis daerah. Kinerja SKPD menentukan kinerja pada tiap aspek manajemen pembangunan daerah, yang pada gilirannya, menentukan kinerja daerah dalam mewujudkan kesejahtraan rakyat di daerah. (PP. Nomor : 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Peragkat Daerah). Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar No. 10 Tahun 2007 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
2.2
Review Peneliti Terdahulu (Theoritical Mapping) Sopanah dan Wahyudi (2004) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh
Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Kota Malang, diperoleh hasil dari berbagai hipotesis bahwa dari sample masyarakat , pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sampel Dewan, pengetahuan anggaran juga berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sementara sampel masyarakat intraksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Sampel Universitas Sumatera Utara
Dewan instraksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas public berpengaruh signifikan terhadap pengwasan APBD. Sampel masyarakat intraksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masayarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Sampel Dewan intraksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Sampel masyarakat intraksi antara pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan. Sampel dewan, intraksi antara pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara siginifikan. Basri (2008) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Pada Pengawasan Keuangan Daerah. Populasi penelitian ini adalah anggota DPRD Propinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Sampel penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD dengan pertimbangan seluruh anggota DPRD ikut mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah dan mengesahkan anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah serta mengawasi pelaksanaan APBD. Variabel yang digunakan adalah Pengetahuan Dewan tentang anggaran sebagai variabel bebas berpengaruh terhadap variabel Pengawasan sebagai variabel terikat. Sedangkan variaebl moderatingnya adalah transparansi. Sebaliknya transparansi kebijakan publik tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pengawasan. Berikut review penelitian terdahulu :
Universitas Sumatera Utara
No
1
2
Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu ( Theoretical Mapping) Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil Dari Penelitian dan Tahun Penelitian Pengetahuan Pengetahuan anggaran Anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) Pengaruh Akuntabiltas Pengetahuan anggraan Akuntabilitas Pubilik dengan akuntabilitas Pubilik, public berpengaruh Partisipasi signifikan terhadap Masyarakat dan Sopamah dan Transparansi pengawasan APBD Isa Wahyudi Partisipasi Pengetahuan anggraan Kebijakan (2004) Pubilik Terhadap Masyarakat dengan partisipasi masyarakat tidak Antara berpengaruh signifikan Pengetahuan terhadap pengawasan Anggaran APBD Dengan Pengawasan Transparai Pengetahuan anggraan Keuangan Kebijakan dengan transparansi Daerah (APBD) Publik kebijakan public tidak berpengaruh tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan APBD Pengetahuan Pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap Anggaran pengawasan keuangan daerah (APBD) Pengawasan Pengawasan Keuangan Keuangan Dearah dipengaruhi oleh Pengaruh Daerah pengetahuan Dewan, Pengetahuan dan partisipasi Dewan Tentang Yesi Mutia Anggaran Pada masyarakat. Partisipasi Partisipasi masyarakat Basri (2008) Pengawasan Keuangan Masyarakat berpengaruh signifikan Daerah (APBD) terhadap pengawasan APBD Transparai Transparansi kebijakan Kebijakan public tidak Publik berpengaruh terhadap pengawan keuangan Dearah.
Universitas Sumatera Utara
