BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL
PENELITIAN
2.1
2.1.1
Telaah Pustaka Laporan Keuangan
2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstuktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas".
Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang berisi data-data keuangan. Datadata keuangan ini digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas organisasi tersebut.
2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan Tujuan laporan keuangan menurut PSAP No. 01 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:
8
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna
dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya.
Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk
menyajikan informasi yangberguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah; b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah; c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi; d) Menyediakan
informasi
mengenai
ketaatan
realisasi
terhadap
anggarannya; e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
9
2.1.1.3 Pengguna Laporan Keuangan
Governmental Accounting Standard Board (GASB) dalam Mulyana
(2006:30) membagi pengguna laporan keuangan pemerintahan dalam tiga
kelompok : 1. Masyarakat;
2. Legislatif dan badan pengawasan yang secara langsung mewakili rakyat; dan 3. Investor dan kreditur serta institusi keuangan yang memberikan pinjaman dan/atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman.
2.1.1.4 Komponen Laporan Keuangan 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukan ketaatan terhadap APBN/APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode Pelaporan. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
10
a) Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah,
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
b) Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun
anggaran
bersangkutan
yang
tidak
akan
diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah. c) Transfer Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. d) Surplus/defisit Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. e) Pembiayaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
11
f)
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
2. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Pengertian dari masing-masing unsur neraca, yaitu : a. Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. b. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Karakteristik
pemerintah
mempunyai
esensial kewajiban
kewajiban masa
kini
adalah
bahwa
yang
dalam
penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan dating. Kewajiban umumnya timbul karena
12
konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di
masa lalu.
c. Ekuitas Dana
Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
3.
Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. 4.
Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah bagian yang tak
terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang pospos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK ditujukan agar laporan keuangan dapat dipahami dan dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. CaLK sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut: a.
Informasi
tentang
kebijakan
fiskal/keuangan,
ekonomi
makro,
pencapaian target Undang-Undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. b.
Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
13
c.
kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
d.
Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-
Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
e.
Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja
dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. f.
Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai
suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Bagian kebijakan akuntansi pada CaLK setidak-tidaknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut: a) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. b) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi SAP diterapkan oleh suatu entitas pelaporan.
14
c) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami
laporan keuangan.
2.1.1.5 Periode Pelaporan Laporan
keuangan
disajikan
sekurang-kurangnya
sekali
dalam
setahun.Penyajian laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD diwajibkan untuk setiap periode tahun anggaran
APBN/APBD, dimana dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.Dengan demikian, periode pelaporan keuangan tahunan adalah per tanggal 31 Desember untuk Neraca, dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember untuk LRA dan LAK. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran.Contoh selanjutnya adalah dalam masa transisi dari akuntansi berbasis kas ke akrual, suatu entitas pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi yang berada dalam entitas pelaporan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian.Dalam kondisi seperti itu entitas pelaporan harus mengungkapkan informasi mengenai alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun, dan fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas waktu penyampaian laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban
15
pelaksanaan APBN/APBD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Dengan demikian, kegunaan laporan keuangan tersebut berkurang
bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu
setelah tanggal pelaporan.Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas
operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan yang tepat waktu.
Selain laporan keuangan tahunan, setiap entitas pelaporan juga diwajibkan
menyusun laporan keuangan intern, yaitu setidak-tidaknya setiap semester sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2.1.1.6 Karakteristik Laporan Keuangan Menurut Kerangka Konseptual SAP halaman 10 paragraf 5, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari empat karakteristik yaitu: 1.
Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan
16
dapat dihubungkan dengan maksud penggunanya. Suatu laporan keuangan
dikatakan relevan apabila memiliki: a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau
mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c. Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. d. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi
pengambilan
keputusan.Informasi
yang
melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas, agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 2.
Andal Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan
setiap
fakta
secara
jujur,
serta
dapat
diverifikasi
17
kebenarannya.Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai
berikut: a. Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa
lainnya, yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat
diharapkan untuk disajikan. b. Dapat Diverifikasi kebenarannya Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh. c. Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3.
Dapat diperbandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang
18
lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan,
4.
perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. Dapat dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan
dengan batasan pemahaman para pengguna, untuk itu pengguna
disumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan.
2.1.1.7 Pemeriksaan Laporan Keuangan Laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan oleh Pemerintah Daerah harus melewati proses pemeriksaan terlebih dahulu sebelum akhirnya dipublikasikan. Pemeriksaan laporan keuangan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa:
yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab
(UU Nomor 15 tahun 2004) Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.Pemeriksaan keuangan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 tahun 2004 yang dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan.Untuk itulah pemerintah mengeluarkan Standar
19
Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 01 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah patokan untuk
melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.Dalam
pernyataan standar pemeriksaan No. 02 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan, ditetapkan standar pelaksanaan yaitu merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-
undangan, kecurangan, serta ketidakpatuhan. Dengan berdasarkan
demikian standar
laporan
pemeriksaan
keuangan untuk
pemerintah menilai
harus
diperiksa
kualitas
laporan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah.
2.1.2
Akuntansi Persediaan
2.1.2.1 Pengertian Persediaan Pengertian Persediaan menurut PSAP Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan, Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pengertian Persediaan yang dikemukkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)No. 14 tahun 2007, menyatakan bahwa :
20
a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan normal; b. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan
Adapun pengertian persediaan menurut Kieso dan Weygant dalam
-
Ruswinarto dan Herman Wibowo menyatakan bahwa : (Inventory) digunakan untuk mengidentifikasikan :
1) 2)
Barang dagang yang disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan, dan Bahan yang digunakan dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan it (2005 : 440)
Pengertian persediaan menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor 40 tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang meliputi : 1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. 2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi. 3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. 4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
21
Setelah melihat beberapa pengertian persediaan maka dapat diambil
kesimpulan bahwa persediaan merupakan aset lancar yang berbentuk barang atau
perlengkapan guna mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang
dikategorikan untuk dijual.
2.1.2.2 Bagian dari Persediaan
Menurut PSAP No. 05 Tahun 2005 Persediaan dapat meliputi:
a) Barang Konsumsi. b) Amunisi. c) Bahan untuk pemeliharaan. d) Suku cadang. e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga. f)
Pita cukai dan leges.
g) Bahan baku. h) Barang dalam proses/setengah jadi. i)
Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
j)
Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
22
Didalam persediaan pemerintah juga mencakup barang atau perlengkapan
yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti
alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa,
barang bekas baik seperti komponen bekas.
2.1.2.3 Pengakuan Persediaan
Menurut Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 40 tahun 2006 tentang
Pedoman Akuntansi Persediaan, persedian diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Menurut PSAP No. 05 Tahun 2005 Persediaan diakui ketika: a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. b) Persediaan
diterima
atau
hak
kepemilikannya
dan/atau
kepenguasaannya berpindah. c)
Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukan sebagai persediaan.
23
Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan,
pengukuran atau penimbangan barang pada akhir masa pembukuan untuk
menghitung jumlah (kuantitas) suatu persediaan. Kemudian berdasarkan jumlah
(kuantitas) tersebut akan diperoleh nilai persediaan yang bersangkutan yang
kemudian dimasukan kedalam pembukuan. Pengukuran Persediaan 2.1.2.4
Menurut kerangka konseptual SAP halaman 22 paragraf 15, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos ini dalam Laporan Keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Dalam Peraturan Direktoran Jendral Perbendaharaan nomor 40 tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan, menyatakan :
a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
24
b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan
variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam
proses konversi bahan menjadi persediaan.
c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan serta persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Menurut PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan halaman 3
paragraf 33, persediaan dapat dinilai dengan menggunakan : 1. Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang 2. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak
material dan bermacam-macam jenis. Kuswadi (2006) menjelaskan metode FIFO (First in First Out) dan metode rata-rata sebagai berikut:
dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dulu sehingga yang tertinggal dalam
(Kuswadi 2006)
25
-rata mengasumsikan nilai setiap barang/persediaan ditentukan berdasarkan nilai rata-rata tertimbang dari barang/persediaan serupa pada awal periode dan nilai barang/persediaan serupa yang dibeli atau diproduksi
(Kuswadi 2006)
2.1.2.5 Pengungkapan Persediaan
Dalam kamus istilah akuntansi, Joe dan Jae menjelaskan pengertian
pengungkapan (disclosure), yaitu :
disclosure) merupakan informasi diberikan sebagai lampiran pada laporan keuangan dalam bentuk catatan kaki atau tambahan. Informasi ini menyediakan penjelasan posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.Informasi penjelasan mengenai kesehatan keuangan dapat juga diberikan dalam bentuk laporan pemeriksaan.Semua materi harus disingkapkan termasuk informasi kualitatif dan kuantitatif yang akan sangat membantu
(Kurdi 2005) Persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar pada neraca pemerintah berdasarkan harga perolehan terakhir jika persediaan diperoleh dengan pembelian, sebesar biaya standar yang dikeluarkan jika persediaan diproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. Sementara itu persediaan disajikan didalam neraca dengan akun lawan cadangan persediaan yang merupakan bagian dari ekuitas dana lancar. Akun-akun tersebut harus disajikan dengan jumlah yang sama(self balancing). PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan halaman 4 paragraf 23, Laporan keuangan mengungkapkan: 1) Kebijakan persediaan.
akuntansi
yang
digunakan
dalam
pengukuran
26
2) Penjelasan
lebih
lanjut
persediaan
seperti
barang
atau
perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi,
barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang
dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
3) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.
2.1.2.6 Penyajian Persediaan dalam Neraca Persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar pada neraca pemerintah berdasarkan harga perolehan terakhir jika persediaan diperoleh dengan pembelian, sebesar biaya standar yang dikeluarkan jika persediaan diproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. Persediaan disajikan didalam neraca dengan akun lawan cadangan persedian yang merupakan bagian dari ekuitas dana lancar. Kedua akun tersebut harus disajikan dengan jumlah yang sama(self balancing).
2.1.2.7 Pengungkapan Persediaan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Menurut PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan, persediaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), berupa: a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
27
b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses
produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat;
c. Kondisi persediaan.
2.1.3
Daerah Pemekaran
2.1.3.1 Definisi Pemekaran Daerah Menurut PPRINo. 78 tahun 2007tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah,Pemekaran Daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Jadi pemekaran daerah merupakan suatu langkah atau cara politik sebuah daerah dengan cara membagi atau memperluas sub bagian wilayah dari daerah tersebut baik bagian atau daerah yang berbentuk provinsi baru atau pun kabupaten baru. Tujuan dari dilakukannya upaya pemerintah dalam pemekaran daerah ini adalah tidak lain dengan
meningkatkan
berbagai
pelayanan
sosial
yang
diberikan
dan
meningkatkan keefektivan serta keefisiensian sebuah daerah dalam mengatur atau mengelola daerahnya baik dilihat dari sektor perekonomian, politik serta pelayanan publik untuk masyarakatnya.
28
2.1.3.2 Tujuan Pemekaran Daerah
BerdasarkanPPRI No. 129 tahun 2000 yang telah diganti menjadi PPRINo.
78 tahun 2007tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan
daerah disebutkan ada beberapa tujuan dibentuknya sebuah daerah baru atau
dilakukannya pemekaran daerah. Tujuan tersebut diantaranya: 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Meningkatkan pelayanan masyarakat
3. Mempercepat pertumbuhan demokrasi 4. Mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah 5. Mempercepat pengelolaan potensi daerah 6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban 7.
2.2
Meningkatkan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah
Hubungan Persediaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dalam PSAP Nomor 05 halaman 2 paragraf 37 persediaan meliputi :
barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dalam mengelola persediaan yang beragam, pemerintah harus melakukan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan persediaan secara baik, seperti yang dijelaskan dalam PSAP Nomor 05 tahun 2005 yang menjelaskan tentang pengakuan, pengukuran dan pengungkapan persediaan.
29
Pengakuan persediaan dilakukan pada saat potensi manfaat ekonomi masa
depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
dengan andal. Pengukuran dilakukan untuk memasukan setiap pos dalam laporan
keuangan berdasarkan proses penetapan nilai uang. Pengukuran pos-pos ini,
dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Sementara itu, melakukan pengungkapan persediaan harus dijelaskan kebijakan akuntansi dalam digunakan dalam pengukuran persediaan, menjelaskan penjelasan lebih yang
lanjut persediaan, jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Oleh karena itu, perlakuan persediaan (pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan) harus dilakukan dengan baik. Karena kesalahan dalam perlakuan persediaan akan mempengaruhi penyajian neraca (Nugraha, 2011), sementara kesalahan dalam perhitungan fisik persediaan akan mengakibatkan kekeliruan persediaan akhir, aktiva lancar dan total aktiva pada neraca yang nantinya akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Selanjunta Nugraha (2011), meyatakan bahwa Perlakuan akuntansi persediaan yang baik akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2.3
Perumusan Model Penelitian
2.3.1 Penelitian Sebelumnya Penelitian mengenai Perlakuan aset pemerintah sudah banyak dilakukan. Tapi bidang ini sangat menarik untuk diteliti terutama mengenai persediaan,
30
karena begitu banyak faktor-faktor kondisional yang mungkin dapat merubah bentuk, pengaruh antara variabel-variabel pada penelitian sebelumnya.
Pada masing-masing pemerintah daerah, persediaan yang dimiliki akan
berbeda-beda bergantung pada OPD yang ada di Pemda bersangkutan, misalnya:
persediaan perlengkapan, itu dimiliki oleh semua OPD, tetapi persediaan hewan ternak, benih ikan, bibit tanaman, itu hanya diperoleh oleh OPD-OPD tertentu.
Beberapa penelitian menyebutkan bahwa Perlakuan akuntansi persediaan
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2011) yang berjudul pengaruh perlakuan akuntansi persediaan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung, yang menyatakan bahwa perlakuan akuntansi persediaan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Adha (2011) yang berjudul pengaruh perlakuan akuntansi aset tetap terhadap kualitas laporan keuagan Pemprov Jabar, menyatakan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sihombing (2010) yang berjudul pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung, yang menyatakan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu penelitian yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan yang dilakukan oleh Prabowo (2010) yang berjudul pengaruh Simda terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
31
Bandung, yang menyimpulkan bahwa Simda berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
2.3.2 Perumusan Model Penelitian Pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian, dan penyajian pengungkapan persediaan menjadi fokus utama karena persediaan memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.Banyaknya persediaan
yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Bandung Barat,tidak didukung dengan pengelolaan yang optimal. Pengakuan yang dilakukan seperti pencatatan persediaan pada akhir periode belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik hal ini menyebabkan tidak semua jumlah persediaan diukur dengan nilai rupiah karena tidak tercatat. Oleh karena itu pengungkapan yang dilakukan pun belum disajikan secara menyeluruh.Hal ini diperkirakan menjadi salah satu faktor yang membuat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat gagal meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan keuangan tahun anggaran 2011. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat digambarkan pada model penelitian seperti gambar 2.1: VARIABEL X Perlakuan Persediaan
VARIABEL Y Akuntansi
Kualitas Keuangan
Gambar 2.1 Model Penelitian
Laporan
32
2.3.3 Hipotesis
Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena,
atau keadaan tertentu yang terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan
pernyataan peneliti tentang hubungan antar variabel-variabel dalam penelitian,
serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Dengan kata lain, hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui pennelitian yang dilakukan (Kuncoro, 2003).
Hipotesis penelitian dibangun berdasarkan kerangka pemikiran. Pada hakekatnya kerangka pemikiran merupakan alur jalan pemikiran menurut kerangka logis yang disusun secara sistematis sebagai jawaban teoritik terhadap fenomena yang terjadi, yang bersumber pada teori dan/atau hasil penelitian para pakar yang terdahulu. Walaupun pokoknya berfokus pada pakar tertentu saja, namun sesungguhnya tidak lepas dari jalanan fungsional fakta-fakta ilmiah yang terkait lainnya. Bertitik tolak dari identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Sihombing (2009), Prabowo (2010), Nugraha (2011) dan Adha (2011) memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh antara perlakuan akuntansi persediaan terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah : H:
Terdapat pengaruh positif perlakuan akuntansi persediaan terhada kualitas laporan keuangan.
