BAB II
TELAAH PUSTAKA
DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN
2.1 Telaah Pustaka
2.1.1 Definisi Aset Tetap
Aset tetap merupakan salah satu pos aset di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 7 (2010 : 2) ”Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di atas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam Lampiran I.08 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset 7
8
Tetap dijelaskan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap tersebut
yaitu sebagai berikut :
a.
Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam
kondisi siap dipakai. b.
Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. c.
Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. d.
Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
9
e.
Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
f.
Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. 2.1.2 Gedung dan Bangunan Menurut PSAP 07 (2010 : 3) “Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.” Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMD yang berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol. 2.1.2.1 Pengakuan Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Menurut Arif (2009:255) “Selama bukti kepemilikan
10
tersebut dalam proses pengurusan, pengakuan aset tetap dapat dilakukan ketika terjadi pengalihan hak penguasaaan dengan cara pembayaran dan sebagainya”.
Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya
meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan yang disebabkan pengadaan baru,
diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada
harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas asset tersebut. 2.1.2.2 Pengukuran Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung
dan
Bangunan
dengan
menggunakan
biaya
perolehan
tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, serta jasa konsultan.
11
2.1.2.3 Penilaian Awal
Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu
aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur
berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya
aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
1.
Komponen Biaya Menurut PSAP Nomor 07 (2010 : 5) “Biaya perolehan suatu aset tetap
terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan”. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. 2.
Perolehan Secara Gabungan Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara
gabungan
ditentukan
dengan
mengalokasikan
harga
gabungan
tersebut
berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. 3.
Pertukaran Aset (Exchanges of Assets) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran
sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam
12
itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau
setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat
diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat
yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. (PSAP Nomor 07: Paaragraf 42-43) 4.
Aset Donasi Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar
nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. (PSAP Nomor 07: Paragraf 46) 2.1.2.4 Pengeluaran Setelah Perolehan Pengeluaran setelah perolehan terdiri dari pengeluaran pemeliharaan dan pengeluaran yang akan menambah nilai buku. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (PSAP Nomor 07: Paragraf 50)
13
2.1.2.5 Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan
penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada
masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
1.
Penyusutan Menurut PSAP Nomor 07 Paragraf (2010 : 8) “Penyusutan adalah alokasi
yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.” Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain: a.
Metode garis lurus (straight line method); atau
b.
Metode saldo menurun ganda (double declining balance method)
c.
Metode unit produksi (unit of production method)
2.
Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) Menurut PSAP Nomor 07 Paragraf 59 penilaian kembali atau revaluasi
aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.
14
2.1.2.6 Pengungkapan Gedung dan Bangunan disajikan sebesar nilai biaya perolehan atau nilai
wajar pada saat perolehan. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB)
diungkapkan pula : a.
Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
b.
Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode
c.
Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung
dan Bangunan
2.1.3
Laporan Keuangan Pemerintah pusat/daerah sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan
laporan pertanggungjawaan yang berupa laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi laporan keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas selama satu periode pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebihentitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri daripemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, juga menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan. (Tanjung:2007)
15
Menurut Wild, Larson, Chiappetta (2007 : 17) “Laporan keuangan
adalah suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun
buku bersangkutan, yang berguna bagi pemakai laporan keuangan dalam
pengambilan keputusan.” Maka pemerintah daerah harus menyampaikan laporan
keuangannya selama satu tahun untuk memenuhi tujuan laporan keuangan.
2.1.3.1 Tujuan Laporan Keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan menjelaskan laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Mulyana (2006) pelaporan keuangan dimaksudkan memberi informasi yang berguna untuk: 1. Membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel terhadap publik; 2. Membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sembar daya untuk memperoleh informasidan oleh sebab itu mereka menyadarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat.
16
2.1.3.2
Pengguna Laporan Keuangan Laporan keuangan yang disusun pemerintah akan digunakan oleh pihak-
pihak yang membutuhkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pengguna laporan keuangan terdiri dari: a. Masyarakat b. Para wakil rakyaat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa c. Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi
dan pinjaman d. Pemerintah Dalam laporan keuangan, pemerintah harus dapat menyajikan kebijakan akuntansi yang dipakai dan informasi lainnya yang dapat membantu pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan tersebut. 2.1.3.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Menurut PP no 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan untuk dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki harus memenuhi beberapa kriteria berikut: a.
Relevan Relevan
suatu
informasi
harus
dihubungkan
dengan
maksud
penggunaannya. Bila informasi tidak relevan untuk keperluan para pengambil keputusan, maka informasi demikian tidak ada gunanya, betapapun kualitas lainnya terpenuhi. Menurut PP no 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan informasi yang relevan memenuhi karakteristik berikut:
17
1. Memiliki manfaat umpan balik
Informasi memiliki manfaat dengan dapat digunakan untuk mengoreksi
ekspektasi di masa lalu.
2.
Memiliki manfaat prediktif Informasi dapat memprediksi masa yang akan datang berdasarkan
kejadian masa lalu dan masa kini. 3.
Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna
dalam pengambilan keputusan. 4.
Lengkap Informasi disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi
akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. b. Andal Informasi laporan keuangan dikatakan andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Menurut PP no 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut : 1.
Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya
yang harius disajikan.
18
2. Dapat diverifikasi
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan
apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya
tetap menunjukan simpulan yangtidak jauh berbeda. 3.
Netralitas Informasi tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu tetapi murni
kebutuhan umum. untuk
c.
Dapat dibandingkan Laporan keuangan dinyatakan dapat dibandingkan apabila dapat
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain. d. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna laporan keuangan. 2.1.3.4
Komponen Laporan Keuangan
2.1.3.4.1 Neraca Menurut
Arif
(2009:35)
“Neraca
merupakan
laporan
yang
menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada akhir periode laporan”. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
19
Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas;
(2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5)
investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8)
kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas.
Laporan Realisasi Anggaran 2.1.3.4.2
Menurut Arif (2009:35) “Laporan realisasi anggaran menggambarkan
realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan seta perbandingan antara realisasi tersebut dan anggaran dalam suatu periode pelaporan.” LRA menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. 2.1.3.4.3 Laporan Arus Kas Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Menurut PP no 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa laporan arus kas menyajikan informasi kas yang masuk dan kas yang keluar dari rekening bendahara umum negara/daerah selama periode laporan.
20
2.1.3.4.4 Catatan Atas Laporan Keuangan
Menurut PP no 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa catatan atas laporan
keuangan meliputi penjelasan naratif dari laporan keuangan dan hal-hal yang
perlu dijelaskan terkait dengan penyajian laporan keuangan tersebut. Agar
informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara. CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada
dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keunagan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis.
2.2 Perumusan Model Penelitian dan Hipotesis 2.2.1 Penelitian Sebelumnya Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh perlakuan akuntansi aset tetap gedung dan bangunan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebelumnya telah dilakukan oleh Muhammad Rizal Pagun (Politeknik Negeri Bandung) dengan judul “Pengaruh Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Gedung dan Bangunan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi”. Muhammad Rizal Pagun menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap gedung dan bangunan pada tahun anggaran berjalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Cimahi.
21
Berdasarkan penelitian sebelumnya dari Muhammad Rizal Pagun
memberikan saran bagi peneliti selanjutnya salah satunya adalah untuk
memperluas ruang lingkup penelitian. Hal ini menjadi salah satu dasar bagi
penulis untuk melakukan penelitian di pemerintah provinsi Jawa Barat yang ruang
lingkupnya lebih luas. Selain itu pengelolaan aset tetap gedung dan bangunan pemerintah provinsi Jawa Barat lebih kompleks dari Pemerintah Kota Cimahi. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jumlah aset dan tersebar di seluruh wilayah Jawa
Barat. Selain itu pemerintah provinsi Jawa Barat telah berdiri sejak 1950 sehingga banyak aset tetap gedung dan bangunan yang berumur puluhan tahun bahkan beberapa diantaranya telah berumur lebih dari provinsi Jawa Barat sendiri dan termasuk aset bersejarah. Apalagi aset yang dikategorikan aset bersejarah memiliki perlakuan yang sedikit berbeda dilihat dari adanya penjelasan mengenai perlakuan aset bersejarah pada PSAP no 7. Untuk memperluas ruang lingkup penelitian penulis juga menggunakan sampel SKPD lebih banyak dari yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis akan menyebar kuesioner bukan hanya ke satu dinas seperti yang dilakukan peneliti sebelumnya, tetapi juga ke beberapa dinas lainnya yang memiliki nilai aset tetap yang besar. 2.2.2
Kerangka Berpikir Menurut PSAP no 7 perlakuan akuntansi aset tetap terdiri dari
pengakuan, pengukuran, penilaian awal, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal, penghentian dan pelepasan, dan pengungkapan aset tetap pada laporan keuangan. Keenam tahap pencatatan
22
tersebut harus dilaksanakan pemerintah daerah dalam perlakuan akuntansi aset tetapnya sesuai dengan apa yang diatur dalam PSAP no 7. Kepatuhan pemerintah
daerah terhadap SAP menjadi tolak ukur bagi BPK untuk memberikan opini
terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnnya. Permasalahan
yang sering terjadi pada pemerintah adalah adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan SAP yang dijadikan dasar perlakuan akuntansi. Hal ini dapat disebabkan oleh interpretasi yang tidak tepat ataupun SDM yang kurang
kompeten di pemerintah daerah. Hal ini berdampaak pada pemberian opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, dalam kasus ini adalah pemerintah provinsi Jawa Barat, gagal mendapat predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP). Gedung dan Bangunan merupakan salah satu aset tetap di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Barat yang belakangan ini dilakukan pendataan ulang terkait terdapatnya umur gedung dan bangunan yang sudah tua agar relevan dengan kondisi saat ini. Laporan keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat dalam tiga tahun terakhir (tahun 2008, 2009 dan 2010) mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang salah satu sebabnya adalah dalam pengelolaan aset tetap. Dari keenam kategori aset tetap, dalam LHP BPK atas laporan keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat tahun 2010, yang menjadi permasalahan terdapat pada aset tetap tanah, gedung dan bangunan dan peralatan dan mesin. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Gedung dan Bangunan karena apabila dibandingkan dengan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan memiliki umur ekonomis yang jauh lebih lama. Umur ekonomis peralatan dan mesin biasanya berkisar antara 5 hingga 10 tahun, sedangkan umur
23
ekonomis gedung dan bangunan jauh lebih lama biasanya diatas 10 tahun. Sehingga dari segi pengakuan, pengukuran dan penilaian awal peralatan dan
mesin lebih mudah karena dokumen pendukung seperti transaksi pembelian lebih
mudah di telusuri karena jangka waktunya tidak terlalu lama dan pengaruhnya
terhadap neraca juga otomatis tidak terlalu lama. Sedangkan untuk gedung dan bangunan, pengakuan, pengukuran dan penilaian awal menjadi lebih rumit karena ekonomisnya yang lama sehingga dokumen pendukung seringkali tidak umur
lengkap atau bahkan tidak ada. Selain itu dari segi penilian awal terdapat gedung dan bangunan yang didapat bukan hanya dengan pembelian tetapi dengan cara swakelola dimana pemerintah melakukan sendiri dalam pembangunan gedung. Pada praktiknya swakelola menjadi lebih rumit karena pemerintah harus memasukan seluruh biaya yang dikategorikan dalam PSAP no 7 sebagai biaya yang masuk ke dalam biaya perolehan suatu aset tetap yang diperoleh melalui swakelola. Juga bila dibandingkan dengan aset tetap tanah, gedung dan bangunan memiliki perlakuan yang lebih kompleks karena adanya nilai penyusutan. Sedangkan tanah merupakan aset tetap yang perlakuan akuntansinya terdapat perbedaan dibanding aset tetap lain yaitu tidak adanya penyusutan karena harga tanah cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh perlakuan akuntansi aset tetap gedung dan bangunan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka paradigma penelitian sebagai berikut :
24
VARIABEL X
VARIABEL Y
Perlakuan
Kualitas Laporan
Akuntansi
Aset Tetap Gedung dan
Keuangan
Bangunan
2.2.3
Gambar 2.1 Paradigma Penelitian
Perumusan Hipotesis Hipotesis merupakan jawaban sementara sebuah penelitian yang perlu
diuji kebenarannya pada sebuah penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian adalah ; perlakuan akuntansi aset tetap gedung dan bangunan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat. 2.2.4
Disain Penelitian Berdasarkan variabel-variabel yang diteliti maka jenis penelitian ini
adalah penelitian deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Sedangkan verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data dilapangan. Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini adalah penelitian empiris yang merupakan penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman. Penelitian ini umumnya lebih menekankan pada penyelidikan aspek perilaku daripada opini.
25
Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, dimana variabel tersebut
adalah :
a.
Variabel bebas
Merupakan variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel-
variabel laninnya. Dalam penelitian ini diidentifikasi bahwa terdapat variabel (variabel X) yakni perlakuan akuntansi aset tetap gedung dan bangunan. bebas b.
Variabel terikat Merupakan variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel
bebas.kualitas laporan keuangan diidentifikasikan sebagai variabel terikat (variabel Y)
