10
BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL
PENELITIAN
2.1 Telaah Pustaka
2.1.1 Definisi Sistem
Menurut John Mc Manama, sistem adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efesien. Dan menurut C.W. Churchman, sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan. Target dan sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem adalah tujuan dari sistem itu sendiri. Maka dari itu, target dan sasaran akhir tersebut harus diketahui kriterianya terlebih dulu agar dapat tercapai dan mencapai tujuan yang ditentukan. Disamping itu, penentuan kriteria pun dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu sistem lalu dibuat menjadi dasar untuk melakukan pengendalian.
11
2.1.2 Sistem Pengendalian Intern 2.1.2.1 Definisi Sistem Pengendalian Intern
Pengertian pengendalian intern menurut Committee Of Sponsoring Of
Treadway Commission (COSO) yang dikutip dalam buku Accounting Information Systems yang dibuat oleh Marshall B. Romney dan Paul John S. (2004:230) adalah:
“Suatu proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya, untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut: 1. Efektivitas dan efisiensi operasional organisasi. 2. Keandalan pelaporan keuangan. 3. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku.”
Dan menurut PP Nomor 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah: “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan” Pengertian SPIP tersebut mengarah pada empat tujuan yang ingin dicapai dengan dibangunnya SPIP, yaitu: 1) Kegiatan yang efektif dan efisien Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.Sedangkan, efisien biasanya dikaitkan dengan pemanfaatan aset untuk mendapatkan hasil. Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efisien bila
12
mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima), dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan standar.
2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan
Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi sangat penting untuk pengambilan keputusan.Agar keputusan yang diambil tepat sesuai
dengan kebutuhan, maka informasi yang disajikan harus handal/layak
dipercaya, dan menggambarkan keadaaan yang sebenarnya. Karena jika laporan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar, maka akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan keputusan yang salah serta merugikan organisasi. 3) Pengamanan Aset Aset diperoleh dengan membelanjakan uang yang berasal dari masyarakat, terutama dari penerimaan pajak dan bukan pajak, yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan Negara/daerah.Pengamanan aset merupakan isu penting yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berakibat mudahnya terjadi pencurian, penggelapan, dan bentuk manipulasi lainnya. 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan hukum.Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi atau kegiatan harus taat terhadap kebijakan, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.Pelanggaran
terhadap aspek hukum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata berupa kerugian.
13
2.1.2.2 Elemen Sistem Pengendalian Intern
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP
disebutkan Sistem Pengendalian Intern terdiri dari 5 (lima) elemen/unsur yang
berhubungan, yaitu:
1) Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan
mempengaruhi kesadaran pengendalian pihak yang terdapat dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian interen yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian meliputi penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. 2) Penilaian Risiko Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan.Selanjutnya instansi pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar instansi.Terhadap resiko yang telah diidentifikasi, dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap
14
pencapaian tujuan.Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen resiko dan kegiatan pengendalian resiko yang diperlukan untuk
memperkecil resiko.
3) Kegiatan Pengendalian
Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu
memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk
mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian resiko. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu Instansi Pemerintah dapat berbeda dengan yang diterapkan pada Instansi Pemerintah lain. Perbedaan penerapan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan visi, misi dan tujuan, lingkungan dan cara beroperasi, tingkat kerumitan organisasi, sejarah dan latar belakang serta budaya, serta resiko yang dihadapi. 4) Informasi dan Komunikasi Informasi
yang
berhubungan
perlu
diidentifikasi,
ditangkap
dan
dikomunikasikan dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan para pihak memahami tanggung jawab.Sistem informasi menghasilkan laporan, kegiatan usaha, keuangan dan informasi yang cukup untuk memungkinkan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Instansi Pemerintah.Informasi yang dibutuhkan tidak hanya internal namun juga eksternal.Komunikasi yang efektif harus meluas di seluruh jajaran organisasi dimana seluruh pihak harus menerima pesan yang jelas dari manajemen puncak yang bertanggung jawab pada pengawasan.Semua pegawai harus paham peran mereka dalam sistem
15
pengendalian interen seperti juga hubungan kerja antar individu.Mereka harus memiliki alat yang menyebarluaskan informasi penting.
5) Pemantauan
Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan
reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan
pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.
2.1.2.3 Prinsip Umum Penyelenggaraan SPIP Konsep dasar pengendalian memandang bahwa sistem pengendalian intern bukan suatu kejadian atau keadaan yang terjadi sesaat dan mandiri, akan tetapi merupakan suatu rangkaian tindakan yang mencakup seluruh kegiatan instansi yang dilakukan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar bahwa tujuan akan dicapai. Konsep ini memberikan prinsip umum yang harus diperhatikan dalam menerapkan SPIP yaitu:
16
1) Sistem Pengendalian Intern sebagai proses yang integral dan menyatu dengan instansi atau kegiatan secara terus menerus.
Sistem Pengendalian Intern akan efektif apabila dibangun ke dalam
infrastruktur suatu instansi dengan menjadi bagian dari organisasi yang dikenal dengan istilah ”built-in”. Pengertian built-in adalah suatu proses yang
terintegrasi dengan kegiatan, dan akan menyatu dengan pelaksanaan fungsi
manajemen, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. 2) Sistem Pengendalian Intern dipengaruhi oleh manusia. Efektivitas sistem pengendalian inten sangat bergantung pada manusia yang melaksanakannya.Manajemen
menetapkan
melaksanakan mekanisme pengendalian,
tujuan,
merancang
dan
memantau serta mengevaluasi
pengendalian.Selanjutnya, seluruh pegawai dalam instansi memegang peranan penting untuk melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif. 3) Sistem Pengendalian Intern memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak. Betapapun baiknya perancangan dan pengoperasian sistem pengendalian intern dalam suatu instansi, tidak dapat memberikan jaminan keyakinan yang mutlak bahwa tujuan instansi dapat tercapai.Hal ini disebabkan kemungkinan pencapaian tujuan tetap dipengaruhi oleh keterbatasan yang melekat dalam seluruh sistem pengendalian intern, seperti kesalahan manusia, pertimbangan yang keliru, dan adanya kolusi.
17
4) Sistem Pengendalian Intern diterapkan sesuai dengan kebutuhan ukuran, kompleksitas, sifat, tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Bentuk, luasan dan
kedalaman pengendalian akan tergantung pada tujuan dan ukuran instansi, serta
sesuai dengan kebutuhan dan ciri kegitan serta lingkungan yang melingkupinya, karakter operasi dan lingkungan dimana kegiatan instansi dilaksanakan. Dengan
konsep ini, tidak ada pengendalian yang dimiliki suatu instansi yang langsung
dapat ditiru dan diterapkan pada instansi lain.
2.1.2.4 Hambatan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Menurut Hiro Tugiman (2002:8), beberapa hambatan pelaksanaan sistem pengendalian intern sebagai berikut: 1) Banyak sistem pengendalian yang ditetapkan memiliki tujuan yang tidak jelas. 2) Sistem Pengendalian intern lebih diartikan sebagai tujuan akhir yang harus dicapai dan bukan sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan organisasi. 3) Sistem Pengendalian diterapkan terlalu berlebihan (overcontrolling) tanpa memperhatikan segi manfaat dan biayanya. 4) Penerapan yang tidak tepat dari sistem pengendalian juga mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya inisiatif dan kreatifitas setiap orang.
2.1.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan SPIP Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), antara lain (Wibisono, 2010):
18
1) Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia adalah merupakan modal utama dan penggerak dalam
suatu organisasi, dan merupakan soft control dalam penerapan SPIP ini.Sumber
daya manusia yang dimaksudkan adalah SDM yang memiliki integritas dan mentaati nilai etika.Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas dan
mentaati etika adalah merupakan komponen penting dalam mendorong agar
organisasi dapat berjalan pada relnya. 2) Komitmen Komitmen merupakan keterikatan untuk melaksanakan suatu kegiatan (Usman, 2010).Keberhasilan dan kunci sukses tercapainya tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh komitmen dari seluruh pimpinan dan pegawai dalam menjalankan organisasi. Dalam penerapan SPIP, komitmen pimpinan sangat diharapkan sehingga apapun keputusan maupun kebijakan yang akan diambil terkait dengan perbaikan terhadap pengendalian intern, prosedur dan aturan yang akan dilaksanakan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pimpinan. 3) Keteladanan dari Pimpinan Lingkungan pekerjaan sangat mempengaruhi pembentukan karakter dan budaya kerja dalam suatu organisasi. Dalam suatu kondisi lingkungan yang kondusif, dengan pimpinan yang selalu memberikan contoh prilaku yang positif, selalu mendorong bawahan untuk terbiasa bersikap terbuka, jujur dan disiplin akan memudahkan organisasi dalam pencapaian tujuannya. Keteladan pimpinan
19
dalam bersikap dan bertingkah laku akan dapat mendorong terciptanya budaya yang selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran, etika dan disiplin. kerja
4) Ketersediaan Infrastruktur
Keberadaan infrastruktur mencakup antara lain: pedoman, kebijakan, dan prosedur yang terintegrasi dengan unsur-unsur SPIP lainnya, sesuai dengan proses
bisnis dan karakteristik suatu instansi pemerintah terkait dengan penyelenggaraan
SPIP. Keberadaan infrastruktur harus didukung oleh implementasi dari infrastruktur SPIP tersebut.
2.1.3 Aset Tetap 2.1.3.1 Definisi Aset Tetap (Menurut PSAP-07) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki olehpemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
20
2.1.3.2 Klasifikasi Aset Tetap (Menurut PSAP-07)
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau
fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang
digunakan:
(a) Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. (b) Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. (c) Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
21
(e) Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan
ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
(f) Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yangsedang dalam
proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset.
2.1.3.3 Pengertian Barang Milik Daerah Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah antara lain: 1) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 2) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 3) barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau 4) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
22
Barang milik daerah sebagaimana tersebut di atas, terdiri dari: 1) barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/
pemakaiannya
berada
pada
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(SKPD)/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah
lainnya yang status barangnya dipisahkan. Barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaanya berada pada Perusahaan Daerah atau Badan Milik Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau Badan Usaha milik Daerah lainnya.
Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dann/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipeliara karena alasan sejarah dan budaya. Barang Milik Daerah termasuk dalam aset lancar dan aset tetap.Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan,
23
berupa persediaan. Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi Tanah; Peralatan
dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta konstruksi dalam Pengerjaan. Dari uraian diatas, yang dimaksud aset daerah
adalah aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan
barang daerah adalah Persediaan (bagian dari aset lancar) ditambah seluruh aset tetap yang ada di neraca daerah.
2.1.4 Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah 2.1.4.1 Definisi Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum. Pengamanan sebagaimana tersebut diatas, dititik beratkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambilalihan atau klaim dari pihak lain. Pengamanan dilakukan terhadap barang milik daerah berupa barang inventaris dalam proses pemakaian dan barang persediaan dalam gudang yang diupayakan secara fisik, administratif dan tindakan hukum.
24
2.1.4.2 Pelaksanaan Pengamanan
Pengamanan dilakukan terhadap barang milik daerah berupa barang
inventaris dalam proses pemakaian dan barang persediaan dalam gudang yang
dupayakan secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. -
Pengamanan fisik
1) Barang inventaris.
Pengamanan terhadap barang-barang bergerak dilakukan dengan cara:
pemanfaatan sesuai tujuan.
penggudangan/penyimpanan baik tertutup maupun terbuka.
pemasangan tanda kepemilikan.
Pengamanan terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara:
Pemagaran.
Pemasangan papan tanda kepemilikan.
Penjagaan.
2) Barang persediaan. Pengamanan terhadap barang persediaan dilakukan oleh penyimpan dan/atau pengurus barang dengan cara penempatan pada tempat penyimpanan yang baik sesuai dengan sifat barang tersebut agar barang milik daerah terhindar dari kerusakan fisik.
25
-
Pengamanan administratif. 1) Barang Inventaris.
Pengamanan administrasi terhadap barang bergerak dilakukan dengan cara :
pencatatan/inventarisasi.
kelengkapan bukti kepemilikan antara lain BPKB, faktur pembelian
dll.
pemasangan label kode lokasi dan kode barang berupa stiker.
Pengamanan administrasi terhadap barang tidak bergerak dilakukan dengan cara:
pencatatan/inventarisasi.
penyelesaian bukti kepemilikan seperti: IMB, Berita Acara serah terima, Surat Perjanjian, Akte Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya.
2) Barang Persediaan. Pengamanan administratif terhadap barang persediaan dilakukan dengan cara pencatatan dan penyimpanan secara tertib. -
Tindakan hukum. Pengamanan melalui upaya hukum terhadap barang inventaris yang bermasalah dengan pihak lain, dilakukan dengan cara:
Negosiasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian.
Penerapan hukum.
26
2.1.4.3 Aparat Pelaksana Pengamanan
Pengamanan pada prinsipnya dilaksanakan oleh aparat pelaksana
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Pengamanan administratif. a. Pencatatan oleh Pengguna dan dilaporkan kepada pengelola melalui
Pembantu Pengelola;
b. Pemasangan label dilakukan oleh Pengguna dengan koordinasi Pembantu Pengelola; c. Pembantu Pengelola dan/atau SKPD menyelesaikan bukti kepemilikan barang milik daerah. - Pengamanan fisik. a. Pengamanan fisik secara umum tehadap barang inventaris dan barang persediaan dilakukan oleh pengguna. b. Penyimpanan bukti kepemilikan dilakukan oleh pengelola. c. Pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan dilakukan oleh pengguna terhadap tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan oleh Pembantu Pengelola terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Kepala Daerah.
27
- Tindakan Hukum. a. Musyawarah untuk mencapai penyelesaian atas barang milik daerah yang
bermasalah dengan pihak lain pada tahap awal dilakukan oleh pengguna dan pada tahap selanjutnya oleh Pembantu Pengelola.
b. Upaya pengadilan Perdata maupun Pidana dengan dikoordinasikan oleh
Biro Hukum/Bagian Hukum.
c. Penerapan hukum melalui tindakan represif/pengambil alihan, penyegelan atau penyitaan secara paksa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama-sama Biro Hukum/ Pembantu Pengelola dan SKPD Terkait.
2.1.4.4 Pembiayaan Pembiayaan pengamanan barang milik daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
2.2 Perumusan Model Penelitian 2.2.1 Kerangka Berpikir Aset tetap daerah termasuk dalam sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengamankan aset tetapnya secara optimal. Dengan suatu sistem pengendalian intern yang berjalan secara efektif untuk
28
melakukan pengamanan terhadap aset tetap daerah, maka akan berdampak baik untuk keberhasilan pengamanan aset tetap daerah.
Penelitian ini menggunakan dua variabel penelitian, yaitu: sistem pengendalian
intern (variabel independen) dan pengamanan aset tetap (variabel dependen).
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Variabel X
Variabel Y
Sistem Pengendalian Intern
Pengamanan Aset Tetap
2.2.2 Hipotesis Penelitian Berdasarkan konsep dan kepercayaan tentang hubungan antara sistem pengendalian internal yang sangat erat dengan tingkat keberhasilan kegiatan operasional intansi, termasuk keberhasilan tingkat ketaatan pelaksanaan suatu kegiatan dalam pengamanan aset tetap, maka dapat ditarik hipotesis yang dapat dinyatakan sebagai berikut:
Ho:
SPI tidak mempunyai hubungan dengan pengamanan aset tetap.
Ha:
SPI mempunyai hubungan dengan pengamanan aset tetap.
