13
BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN
2.1. Telaah Pustaka Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 2.1.1. 2.1.1.1. Definisi
Sistem merupakan arah yang harus dijalankan oleh setiap entias dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. Tanpa system maka entitas tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas walapun tujuan utamanya yaitu memaksimalkan pelayanan pada masyarakat, tetapi tidak 100%. Karena pada hakekatnya keberhasilan bukan hanya dilihat dari segi kuantitas pelayanan, tetapi semua unsur dalam entitas harus mampu menghasilkan kuantitas dan kualitas pelayanan yaitu berupa kinerja yang efektif, efisien, dan ekonomis. Oleh sebab itu, maka setiap entitas dituntut berusaha mencapai tujuaannya dengan membuat system sebaik mungkin. Semua bagian dituntut menyusun system agar kegiatan operasional entitas dapat berjalan baik secara efektif, efisien, dan ekonomis.
Sistem Sistem menurut West Churchman, “Merupakan serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan. (Krismiaji, 2010 : 10)
13
14
Menurut Jerry FithGerald, “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari
prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama - sama untuk
melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu”.
Menurut Ludwig Von Bartalanfy, “Sistem merupakan seperangkat unsur
yang saling terikat dalam suatu antar relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan”.
Menurut Anatol Raporot, “Sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan
perangkat hubungan satu sama lain”. Menurut L. Ackof, “Sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya”. Mulyadi mendefenisikan, “Sistem sebagai suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Pengertian sistem itu sendiri terdiri dari subsistem yang secara keseluruhan bertujuan untuk mencapai tujuan - tujuan tertentu dan lebih ditekankan lagi pada sistem yang melaksanakan aktivitasnya dalam suatu entitas. Sebuah sistem harus melayani setidaknya satu tujuan, tetapi dapat juga melayani beberapa tujuan. Sementara itu, sistem berkaitan erat dengan prosedur dalam sistem akuntansi”. Menurut McLeod, “Menjelaskan bahwa sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Suatu organisasi seperti perusahaan atau suatu bidang fungsional cocok dengan definisi ini. Organisasi terdiri dari sejumlah sumber daya, dan sumber daya tersebut bekerja menuju tercapainya suatu tujuan tertentu yang ditentukan oleh pemilik atau manajemen. (Raymond Mcleod, Jr, 2001 : 11-12) Lebih lanjut lagi dikemukakan oleh Azhar Susanto, bahwa sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen ataupun phisik ataupun non
15
phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.
Pengertian-pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan pengertian
dari sistem secara sederhana bahwa sistem merupakan suatu gabungan kegiatan-
kegiatan terpadu yang di dalamnya terdiri dari komponen, unsur atau bagian bagian, yang terorganisasi, saling berkaitan, berinteraksi dan berhubungan satu lain dan terpadu untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan definisi sama
tersebut maka system memiliki 3 karakteristik yang terdiri dari : 1.
Komponen, merupakan sesuatu yang dapat dilihat, didengar dan dirasakan.
2.
Proses, merupakan kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang terlibat dalam sebuah system.
3.
Tujuan, merupakan sasaran akhir yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi komponen tersebut. (Krismiaji, 2010:1-2) Sedangkan
ciri-ciri
system
menurut
Azhar
digambarkan sebagai berikut : Gambar 2.1 Ciri-ciri system
Susanto
(2004:19),
16
Tujuan sistem (1), merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai
oleh suatu sistem. Batas Sistem (2), merupakan garis abstraksi yang memisahkan
antara sistem dan lingkungannya. Subsistem (3), merupakan komponen atau
bagian dari suatu sistem, subsistem ini bisa phisik maupun abstrak. Hirarki sistem (4), adalah hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang
setingkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar. Input-Proses
Output (5), merupakan tiga komponen sistem fungsi/subsistem adalah input, proses, dan output. Lingkungan sistem (6), adalah faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Dua lingkungan tersebut adalah lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berada di dalam sistem, dan lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar sistem.
Informasi Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti yang menerimanya. Informasi mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, gambar - gambar, kata - kata, angka - angka, huruf – huruf atau simbol - simbol yang menunjukkan ide, objek, kondisi ataupun situasi yang digunakan sebagai dasar untuk peramalan intropeksi di masa yang akan datang. Pengertian lain menyebutkan informasi sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi dan alirannya. Informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks. Informasi adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat.
17
Menurut Davis, “Informasi adalah kata yang telah diubah menjadi suatu
bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai nyata yang dapat
dirasakan manfaatnya didalam pengambilan keputusan pada saat ini maupun pada
saat yang akan datang. Definisi tersebut berarti informasi merupakan sekumpulan
data yang diolah sehingga menghasilkan sebuah informasi, sampai pada manfaat informasi dalam mengambil keputusan. Agar informasi itu menjadi berguna harus disampaikan kepada seorang pada waktu yang tepat dalam bentuk yang tepat pula.
Pendapat lain yang senada adalah yang dikemukan oleh Azhar Susanto bahwa informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat. Lebih lanjut berkaitan dengan informasi, Azhar Susanto menyebutkan ada tiga hal penting yang harus diperhatikan di sini yaitu: 1. Informasi merupakan hasil pengolahan data. 2. Memberikan makna atau arti 3. Berguna dan bermanfaat. Menurut Krismiaji, informasi adalah data yang telah diorganisasi dan telah memiliki kegunaan dan manfaat. Agar bermanfaat maka informasi harus memiliki kualitas dan karakteristik : 1. Relevan, menambah pengetahuan atau nilai bagi para pembuat keputusan, dengan cara mengurangi ketidakpastian, menaikkan kemampuan untuk memprediksi, atau menegaskan/membenarkan ekspektasi semula. 2. Dapat Dipercaya, bebas dari kesalahan atau bias dan secara akurat menggambarkan kejadian atau aktivitas organisasi.
18
3. Lengkap, tidak menghilangkan data penting yang dibutuhkan oleh para pemakai.
waktu, disajikan pada saat yang tepat untuk mempengaruhi proses 4. Tepat
pembuatan keputusan. 5. Mudah dipahami, disajikan dalam format yang mudah dimengerti. 6. Dapat diuji kebenarannya, memungkinkan dua orang yang kompeten untuk menghasilkan informasi yang sama secara independen.
Informasi sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan, apabila sebuah hasil keputusan didasari oleh sebuah informasi yang tidak akurat maka akan terjadi hal - hal yang dapat merupakan tujuan yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan tingginya nilai sebuah informasi sehingga mampu mempengaruhi dan melakukan perubahan terhadap keputusan atau kesimpulan. Dalam penyajian informasi perlu dilihat kebutuhan apa saja yang diinginkan, sehingga informasi tersebut menjadi betul - betul berguna bagi pemakai ataupun penerima. lnformasi erat hubungannya dengan data, informasi berasal dari data. Informasi terdiri dari data yang terpilih, tergabung dan disusun sesuai dengan kebutuhan pemakai data, masalah, waktu, tempat dan fungsinya. Pentingnya keterangan - keterangan yang relevan dan tepat waktu bagi manajer perusahaan sebagai sarana untuk membuat keputusan dan pengawasan efektif. Dengan tersedianya informasi yang relevan dengan masalah yang dihadapi akan memberikan kemudahan bagi pengambil keputusan untuk membuat atau mengambil keputusan yang tepat.
19
Sistem Informasi
Definisi dari sistem informasi sendiri adalah suatu sistem terintegrasi yang
mampu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Atau, sebuah
sistem terintegrasi atau sistem manusia-mesin, untuk menyediakan informasi
untuk mendukung operasi, manajemen dalam suatu organisasi. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur manual, manajemen dan basis data. model
Menurut Robert A. Leitch, “Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan”. Menurut Romney, “Sistem Informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah dan menyimpan data, dan caracara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi
20
juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis.
Sistem informasi sering kali dinyatakan berdasarkan sumber daya adalah
sebagai berikut:
a. Sistem informasi yang didominasikan oleh sumber daya manusia dikenal sebagai sistem informasi manual.
b. Sistem informasi yang mengutamakan peralatan yang dikenal sebagai sistem
yang menggunakan komputer. Menurut Abdul Kadir komponen-komponen dari sistem informasi sumber daya manusia adalah sebagai berikut: a.
Perangkat keras (Hardware), mencakup peranti-peranti fisik seperti komputer dan printer.
b.
Perangkat lunak (Software), atau program sekumpulan instruksi yang memungkinkan piranti keras untuk memproses data.
c.
Prosedur, sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki.
d.
Orang, semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan dan penggunaan sistem informasi.
e.
Basis data (Database), sekumpulan tabel, hubungan dll yang berkaitan dengan penyimpangan data.
f.
Jaringan komputer dan lomunikasi data, sistem penghubung yang memungkinkan sesumber (Resourches) dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai.
21
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang
yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut (Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2003). Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”.
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Sedangkan kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, “Mendefinisikan system informasi keuangan daerah adalah suatu system yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan
22
keputusan dalam rangka perencanaan, pertanggungjawaban pemerintah daerah”.
pelaksanaan,
dan
pelaporan
Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan
keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan system
informasi keuangan daerah. 2.1.1.2. Tujuan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, tujuan adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah : a.
Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiscal nasional.
b.
Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional.
c.
Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pengendalian deficit anggaran.
d.
Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah, dan deficit anggaran daerah. Sedangkan tujuan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah bagi
pemerintah daerah sebagai penyelenggara Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah : a.
Membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah.
b.
Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah.
23
c.
Membantu kepala daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan
evaluasi kinerja keuangan daerah.
d. Membantu menyediakan kebutuhan statistic keuangan daerah.
e.
Menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat.
f.
Mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional.
2.1.1.3. Fungsi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, fungsi adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah : a.
Penyusunan Standar Informasi Keuangan Daerah.
b.
Penyajian Informasi Keuangan Daerah kepada masyarakat.
c.
Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi.
d.
Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
e.
Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
f.
Pembakuan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi.
g.
Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antara instansi pemerintah.
24
2.1.1.4. Komponen Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Menurut Krismiaji, komponen system informasi terdiri dari :
a. Tujuan, setiap system informasi dirancang untuk mencapai satu atau lebih
tujuan yang memberikan arah bagi system tersebut secara keseluruhan. b. Input, data harus dikumpulkan dan dimasukkan sebagai input ke dalam system. Sebagian besar input berupa data transaksi.
c. Output, informasi yang dihasilkan oleh sebuah system di sebut output.
d. Penyimpan data, data sering disimpan untuk dipakai lagi di masa mendatang. Data yang tersimpan ini harus diperbaharui (update) untuk menjaga keterkinian data. e. Pemroses, data harus diproses untuk menghasilkan informasi dengan menggunakan komponen pemroses. f. Instruksi dan prosedur, system informasi tidak dapat memproses data untuk menghasilkan informasi tanpa instruksi dan prosedur rinci. Instruksi dan prosedur untuk para pemakai computer biasanya dirangkum dalam sebuah buku yang disebut buku pedoman prosedur. g. Pemakai, orang yang berinteraksi dengan system dan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh system. h. Pengamanan dan pengawasan, informasi yang dihasilkan oleh sebuah system informasi harus akurat, bebas dari berbagai kesalahan, dan terlindung dari akses secara tidak sah. Untuk mencapai kualitas informasi semacam itu, maka system pengamanan dan pengawasan harus dibuat dan melekat pada system.
25
Sedangkan menurut definisi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
daerah pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 komponennya terdiri
dari :
a.
Pendokumentasian data, suatu image visual yang dapat menjelaskan sebuah informasi dengan lebih efektif dan efisien. Dokumentasi meliputi bentuk
naratif, bagan alir (flowchart), diagram dan meteri tertulis lainnya, yang menjelaskan bagaimana sebuah system bekerja. (Dr. Mardi, M.Si., 2011:17)
b.
Pengadministrasian data, melaksanakan pencatatan data terkait dengan aktivitas operasional organisasi, sumber daya yang terkait dengan aktivitas tersebut baik pimpinan maupun para pelaksana tugas serta pihak luar yang memiliki kepentingan terhadap pelaporan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. (Dr. Mardi, M.Si., 2011:6)
c.
Pemrosesan data, data yang dirubah menjadi informasi merupakan tugas pokok system informasi.
d.
Output/Informasi, data yang telah diolah ke dalam suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata atau berupa nilai yang dapat dipahami di dalam keputusan sekarang maupun masa depan. (Gordon B. Davis, 1985)
2.1.2. Kualitas Laporan Realisasi Anggaran 2.1.2.1. Definisi Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan suatu entitas. Dalam PSAP Nomor 01 paragraf 13 disebutkan tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas,
26
sedangkan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas
laporan keuangan keuangan (PSAP Nomor 01 paragraf 14). Komponen
kompunen tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Pasal 5 ayat 2, Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Laporan realisasi anggaran
menurut PSAP Nomor 01 paragraf 32
menyatakan bahwa LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Selanjutnya, dalam paragraph 35 dijelaskan bahwa LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Menurut Abdul Hafiz Tanjung, S.E.,M.Si.,Ak., “Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh penerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan”. 2.1.2.2. Peranan Pelaporan Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi
27
efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-
upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan
secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic. b.
Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
c.
Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
d.
Keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluran
28
yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan
ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
2.1.2.3. Asumsi Dasar Laporan Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah
anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, terdiri dari :
a.
Asumsi kemandirian entitas Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumber daya dimaksud, utangpiutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.
b.
Asumsi kesinambungan entitas Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermkasud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
29
Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)
c.
Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang
diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar
memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.
Tujuan Laporan 2.1.2.4.
Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, social, maupun politik dengan : a.
Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
b.
Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
c.
Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
2.1.2.5. Karakteristik Kualitatif Laporan Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Agar laporan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki maka laporan tersebut harus memiliki karakteristik :
30
a.
Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat
didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu
mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi
masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunanya, informasi yang relevan :
- Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) - Memiliki manfaat prediktif (predictive value) - Tepat waktu - Lengkap b.
Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik : - Penyajian Jujur - Dapat diverifikasi - Netralitas
c.
Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau
31
laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat
dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat
dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari
tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas
yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan perubahan tersebut
diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. d.
Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Menurut Krismiaji, karakteristik kualitas suatu informasi/laporan harus
memuat : a.
Relevan, menambah pengetahuan atau nilai bagi para pembuat keputusan, dengan cara mengurangi ketidakpastian, menaikkan kemampuan untuk memprediksi, atau menegaskan/membenarkan ekspektasi semula.
b.
Dapat Dipercaya, bebas dari kesalahan atau bias dan secara akurat menggambarkan kejadian atau aktivitas organisasi.
32
c.
Lengkap, tidak menghilangkan data penting yang dibutuhkan oleh para
pemakai.
d. Tepat waktu, disajikan pada saat yang tepat untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan.
e.
Mudah dipahami, disajikan dalam format yang mudah dimengerti.
f. Dapat diuji kebenarannya, memungkinkan dua orang yang kompeten untuk menghasilkan informasi yang sama secara independen dalam waktu yang
berbeda.
2.1.2.6. Komponen Laporan Dalam PSAP 02 paragraf 14 dijelaskan bahwa laporan realisasi anggaran mencakup komponen-komponen sebagai berikut : a. Pendapatan b. Belanja c. Transfer d. Surplus atau deficit e. Penerimaan pembiayaan f. Pengeluaran pembiayaan g. Pembiayaan neto h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
2.2. Perumusan Model Penelitian dan Hipotesis
33
Untuk mencapai suatu laporan berkualitas, maka suatu laporan harus
mengandung karakteristik kualitas laporan yang terdiri dari relevan, dapat
dipercaya, lengkap, tepat waktu, mudah dipahami, dan dapat diuji kebenarannya. Laporan yang berkualitas merupakan salah satu unsur dalam menerapkan
prinsip-prinsip good governance yang terdiri dari : a. Transparency, OECD guideline on corporate governance menyatakan transparansi dan tepat waktu pengungkapan informs entitas (termasuk kondisi
keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan tatakelola entitas) sebagai salah satu inti good governance. b.
Accountability, kejelasan fungsi, struktur, system, dan pertanggungjawaban organ entitas sehingga pengelolaan entitas terlaksana secara efektif.
c.
Responsibility, entitas harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good governance. (Zarkasyi 2008:40)
d.
Fairness, dalam melaksanakan kegiatannya, entitas harus senantiasa memperhatikan
kepentingan
pemegang
stakeholder
dan
pemangku
kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. (Zarkasyi, 2008:41) Menurut Krismiaji, system informasi merupakan sebuah aktivitas pendukung yang dapat digunakan untuk melaksanakan aktivitas utama secara lebih efisien dan lebih efektif.
34
Frans Judika Pasaribu, 2011, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan
SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD”. Menyatakan penelitiannya terhadap
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Tapanuli Utara,
Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Samosir sebagai salah satu pengguna sekaligus penyusunan laporan keuangan SKPD, bahwa penyajian laporan keuangan SKPD dan aksesibilitas laporan
keuangan SKPD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
SKPD,
sedangkan
secara
parsial
menunjukkan laporan keuangan berpengaruh negative dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, namun aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan SKPD di pemerintahan kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Saufi Iqbal Nasution, 2010, “Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara”. Menyatakan bahwa, pengaruh penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD yang terdiri dari variable penyajian neraca SKPD dan aksesibilitas laporan keuangan SKPD secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD.
35
Agus Muhardi Amin, 2011, “Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Akuntansi
Instansi Terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pada Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera
Utara”. Menyatakan bahwa kompetensi dan system akuntansi intansi secara
simultan berpengaruh terhadap kualitas pertanggungjawaban Laporan Keuangan, parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas pertanggungjawaban laporan secara keuangan.
Ami Oktaviana, 2010, “Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (SPKPD) Dalam Menunjang Kinerja Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat)”. Menyatakan bahwa system pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh signifikan (76,8%) terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada Dinas Kehutana Provinsi Jawa Barat. Sutaryo, 2011, “Nilai Laporan Keuangan Pemerintah dengan EGovernment System”. Menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan e-government memungkinkan PEMDA untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat karena pemanfaatan teknologi informasi akan menjadikan system informasi didalam organisasi (PEMDA) terhubung secara on-line sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang cepat, tepat, mudah dan lebih murah. Selanjutnya, penggunaan teknologi informasi diharapkan dapat menghasilkan data yang berkualitas yaitu relevan, akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan tersebut sesuai dengan Risa (2008), bahwa penggunaan software akuntansi oleh pemerintah daerah dapat berpengaruh terhadap relevansi dan realibilitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian
36
Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) memperoleh bukti penelitian bahwa pemanfaat teknologi informasi dapat berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan
pemerintah daerah yang dinyatakan dengan keterandalan dan ketepatwaktuan
penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan hipotesis yang dapat adalah ditarik
H1 : “Jika pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
dilaksanakan dengan baik, maka kualitas Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan akan lebih baik secara simultan”. H2 : “Jika pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dengan baik, maka Kualitas Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan akan lebih baik secara parsial”
