10
BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN
A.
Telaah Pustaka
1.
Sistem Informasi Menurut konsep sistem disebutkan bahwa Sistem adalah seperangkat
kumpulan elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan yang
terpadu, bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Sebuah sistem memiliki karakteristik sistem yaitu sebagai berikut: -
Elemen Sistem terdiri dari kumpulan elemen atau komponen baik yang berwujud atau tidak. Bisa juga elemen sistem yang lebih kecil yang disebut sebagai sub-sistem.
-
Saling berhubungan Adanya saling ketergantungan dan saling berhubungan melalui suatu jaringan.
-
Terpadu Hubungan antar elemen sistem akan membentuk satu kesatuan yang terpadu.
-
Tujuan Keberadaan suatu sistem adalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan melaksanakan pekerjaan tertentu.
-
11
-
Batasan Suatu sistem mempunyai batasan yang membedakan system batasan yang satu dengan yang lainnya dan dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi elemen-elemen suatu sistem.
Sistem dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk yang lebih spesifik, yaitu:
1. Sistem Terbuka dan Sistem Tertutup
Sistem
dikatakan
terbuka
apabila
aktivitasnya
dipengaruhi
oleh
lingkungan sistem tersebut, dan menerima masukan-masukan dari lingkungannya. Sedangkan sistem tertutup apabila aktivitasnya tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. 2. Sistem Fisik dan Sistem Abstrak. Sistem fisik merupakan sistem yang dapat dilihat secara fisik, sedangkan sistem abstrak adalah kebalikannya. 3. Sistem Alam dan Sistem Buatan Manusia Sistem alam terjadi karena adanya proses alam, sedangkan sistem buatan manuasia ada karena dirancang dan dibuat oleh manusia.
Adapun pengertian informasi adalah sebagai hasil pengolahan data yang mempunyai kegunaan dan manfaat. Dari kedua pengertain tersebut diatas, yaitu pengertian sistem dan informasi dapat diartikan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan elemen yang berhubungan satu dengan yang lainnya yang bekerja bersama-sama secara harmonis demi mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu mengolah data menjadi sesuatu yang berguna yaitu informasi.
-
12
Sistem informasi juga memiliki elemen-elemen atau komponen-komponen
yaitu:
- Tujuan
Setiap sistem informasi dirancang untuk mencapai satu atau lebih tujuan
tertentu yang mengarahkan bagi suatu sistem secara keseluruhan. - Input
Input merupakan data yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem informasi disertai media yang digunakan untuk menangkap dan cara memasukkan data tersebut ke dalam sistem, sebagian besar dari input merupakan dat transaksi. - Pemrosesan Merupakan pengolahan data input dan data yang disimpan
dengan
berbagai cara untuk menproduksi hasil yaitu output. - Output Merupakan produk dari suatu system informasi berupa informasi yang berkualitas. - Database/Penyimpan Data Digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi - Teknologi Digunakan untuk menangkap input, menjalankan proses, menyimpan dan mengakses
data,
menghasilkan
dan
mengendalikan seluruh sistem informasi. - Pemakai Sistem Informasi
-
menyampaikan
output,
juga
13
Adalah orang yang berinteraksi dengan sistem dan menggunakan
informasi yang dihasilkan dari sistem.
- Pengendalian
Informasi yang dihasilkan dari sebuah sistem informasi harus akurat, bebas
dari kesalahan dan terlindung dari akses yang tidak sah. Untuk mencapai
kualitas informasi yang baik diperlukan sistem pengendalian dan
pengamanan yang dibuat melekat pada sistem.
Untuk dapat memahami dan membaca suatu sistem informasi diperlukan cara yang sederhana, efektif dan efisien agar dapat mengkomunikasikan suatu sistem informasi dengan mudah. Untuk itu diperlukan penggambaran
suatu
sistem informasi secara visual dengan menggunakan simbol-simbol tertentu yang telah distandarkan yaitu yang disebut system flowchart.
2.
Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daearah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini, meliputi:
-
14
asas umum pengelolaan keuangan daerah;
pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah;
struktur APBD;
penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
penyusunan dan penetapan APBD;
pelaksanaan dan perubahan APBD;
penatausahaan keuangan daerah;
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
pengelolaan kas umum daerah;
pengelolaan piutang daerah;
pengelolaan investasi daerah;
pengelolaan barang milik daerah;
pengelolaan dana cadangan;
pengelolaan utang daerah;
pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
penyelesaian kerugian daerah;
pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
pengaturan pengelolaan keuangan daerah.
Dalam melaksanakan proses pengelolaan keuangan daerah tersebut, Kepala Daerah beserta para pejabat pengelola keuangan daerah dituntut melaksanakannya sesuai dengan Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
-
15
(Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah) yaitu : 1.
Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2.
Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengertian dari beberapa hal tersebut pada point (1) di atas yaitu:
Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target
yang
telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Bertanggung jawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan -
16
pengendalian
daya
dan
pelaksanaan kebijakan
yang
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keadilan
sumber
adalah
keseimbangan
distribusi
kewenangan
dan
pendanaannya.
Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Sedangkan pengertian Keuangan Daerah (dalam pasal 1 ayat 5 PP tersebut) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Adapun Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan daerah; d. Pengeluaran daerah; e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
-
17
3.
Kinerja Keuangan
a).
Pengertian Kinerja
Kinerja merupakan pencerminan dari berhasil atau tidaknya tujuan
sebuah organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Walaupun kinerja
adalah hal yang sangat penting, tetapi sering diabaikan oleh para pimpinan suatu organisasi.
Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003 : 223), “Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya”. Maluyu S.P. Hasibuan (2001:34) mengemukakan “kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. Sedangkan menurut Veizal Rivai ( 2004 : 309)
mengemukakan
kinerja adalah “merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”. Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat ditarik pengertian bahwa kinerja merupakan cerminan prestasi kerja seseorang yang merupakan hasil kerja nyata yang ditampilkan melalui pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam sebuah organisasi.
-
18
Kinerja juga merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan
dikonfirmasikan
mengetahui
kepada
pihak
tertentu
yang
berkepentingan
tingkat pencapaian hasil kerja suatu organisasi
untuk yang
dihubungkan dengan visi dan misi yang diemban serta mengetahui akibat dari
sebuah kebijakan.
b).
Pengukuran Kinerja
Pengertian pengukuran kinerja menurut buku Pengukuran Kinerja Sektor Publik, yaitu: ”suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa: kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan): hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan: dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan” (Robertson dalam Mohamad Mahsun: 2009). Sedangkan menurut Lohman dalam Mohamad Mahsun: 2009 mengatakan bahwa ”Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi”. Pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (James B. Whittaker dalam Mohamad Mahsun: 2009). Sementara menurut Mohamad Mahsun: 2009, ”Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegaiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat
-
19
diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akutabilitas”.
”Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah” (Lembaga Administrasi Negara: 2003). Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna
memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dari beberapa pendapat yang disebutkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian kinerja merupakan alat/cara untuk melihat atau menilai efektifitas dan efesiensi dalam mencapai target-target tertentu yang telah ditetapkan dengan menggunakan proses yang sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi menurut kebijakan organisasi yang dapat dinilai dengan pencapaian setiap indikator kinerja. Dengan dilakukannya pengukuran kinerja, sebuah organisasi dapat mengetahui apakah pengambilan keputusan yang dilakukan secara tepat dan obyektif. Pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai alat pemantau dan pengevaluasian pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan perbaikan untuk kinerja berikutnya. Berikut ini merupakan elemen-elemen pokok dalam pengukuran kinerja menurut Mahsun (2006): 1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan organisasi -
20
Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum secara eksplisit) tentang
apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang
sudah dinyatakan secara eksplisit denga disertai batasan waktu yang jelas. Strategi
adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan
sasaran. Tujuan, sasaran, dan strategi tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi organisasi. Berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi tersebut selanjutnya dapat ditentukan indikator dan ukuran kinerja secara tepat.
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama (critical success factors) dan indikator kinerja kunci (key performance indikator). Faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini menggambarkan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci financial dan nonfinansial pada kondisi waktu tertentu. Faktor keberhasilan utama ini harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. 3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi Jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka
-
21
pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator
dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan.
4. Evaluasi kinerja Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi
mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi capaian
kinerja dapat dijadikan feedback dan reward-punishment, penilaian kemajuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Aspek-aspek yang diukur dalam penilaian kinerja yaitu: Aspek finansial Program kerja/ kegiatan. Kepuasan masyarakat. Kepuasan pegawai. Kepuasan stakeholder. Waktu. Hasil penting dalam pengukuran kinerja adalah
dengan dihasilkannya
penilaian dan perbaikan kinerja melalui penerapan mekanisme. Pengukuran kinerja juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan persaingan. Pengukuran kinerja memiliki siklus sebagai berikut: a. Perencanaan Strategi
-
22
Siklus pengukuran kinerja dimulai dengan perencanaan strategi yang
berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan serta sasaran, kebijakan, program kerja, dan kegiatan. b. Penciptaan Indikator Kinerja
Ada beberapa kegiatan yang dari berbagai jenis program yang
dilaksanakan untuk menghasilkan indikator kinerja yang mudah dan
sederhana, dimana indikator tersebut berupa input, process, output, outcome, dan impact. c. Pengembangan Sistem Pengukuran Data Terdapat tiga kegiatan dalam tahap ini yaitu: 1. Meyakinkan keberadaan data yang diperlukan dalam siklus pengukuran kinerja. 2. Mengukur kinerja dengan data yang tersedia dan data yang dikumpulkan. 3. Penggunaan data pengukuran kinerja yang dikumpulkan, harus dipresentasikan
dalam
cara-cara
yang
dapat
dimengerti
dan
bermanfaat. d. Penyempurnaan ukuran Dalam tahap ini, pemikiran kembali atas outcome dan dampak menjadi lebih penting dibandingkan dengan pemikiran kembali input dan output.
-
23
e. Pengintegrasian dengan proses manajemen
Penggunaan ukuran kinerja yang tersedia secara efektif dengan menggunakan data-data organisasi sebagai alat untuk memotivasi tindakan dalam organisasi.
Gambar 2.1 Siklus Pengukuran Kinerja
Perencanaan Strategis
Pengintegrasian dengan Proses Manajemen
Penyempurnaan Ukuran
Penciptaan Indikator Kinerja
Pengembangan Sistem Pengukuran Data
Sumber: Halimah, S. Neneng, dkk. 2009. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Bandung: Politeknik Negeri Bandung.
Dalam sektor publik penyedia sumber daya financial yang utama adalah para pembayar pajak sehingga organisasi harus berfokus pada sesuatu yang diharapkan oleh pembayar pajak. Pembayar pajak mengharapkan uang yang
-
24
telah dibayarkan digunakan secara ekonomi, efisien, dan efektif (value for
money) serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Pengukuran kinerja value for money adalah pengukuran kinerja untuk
mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan
organisasi. Pengukuran kinerja value for money merupakan bentuk pengukuran kinerja yang spesifik dan unik pada organisasi sektor publik. Value for money merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik.
Walaupun sama-sama menggunakan kata value dan money, konsep value for money sangat berbeda pengertiannya dengan konsep time value of money dalam akuntansi dan manajemen keuangan. Time value of money memiliki pengertian bahwa nilai uang bisa berubah dengan adanya perubahan waktu, sedangkan value for money memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini berarti bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya. Konsep value for money terdiri atas tiga elemen utama, yaitu: 1) Ekonomi Ekonomi terkait dengan pengkonversian input primer berupa sumber daya keuangan (uang/kas) menjadi input sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit input. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah (spending less), yaitu harga yang mendekati harga pasar. Secara
-
25
matematis, ekonomi merupakan perbandingan antara input dengan nilai
rupiah untuk memperoleh input tersebut.
2) Efisiensi
Jika ekonomi hanya berbicara mengenai input, yaitu bagaimana
memperoleh input dengan biaya atau harga lebih rendah, maka efisiensi
berbicara mengenai input dan output. Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan
sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (spending well). Gambar 2.2 Rantai Value for Money Value for Money (3 E) INPUT PRIMER (Rp)
INPUT (Masukan)
EKONOMI (Spending Less)
OUTPUT
OUTCOME
(Hasil)
(Keluaran) n)
EFISIENSI (Spendig Well)
EFEKTIVITAS (Spending
Wisely) Sumber: Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Pubik, Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
-
26
3) Efektivitas
Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan
antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap
pencapain tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau
kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau
proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending wisely. Sedangkan untuk mengetahui nilai kinerja akhir berdasarkan input,
output, dan outcome dilakukan pembobotan terhadap perhitungan nilai kinerja. Adapun pembobotan tersebut yaitu: paling penting 3, penting 2, cukup penting 1. Kemudian hasil akhir tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan Nilai Keberhasilan Kegiatan. Dengan kata lain, nilai akhir tersebut menunjukkan nilai keberhasilan kegiatan. Adapun Nilai Keberhasilan Kegiatan ditentukan sebagi berikut: Tabel 2.1 Nilai Akhir Kinerja Nilai Akhir ≥ 100 % 85-99 % 65-84 % 50-64 % < 50 %
Keterangan Sangat Berhasil Berhasil Cukup Berhasil Kurang Berhasil Tidak Berhasil (Gagal)
Sumber: Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
-
27
Meskipun organisasi sektor publik tidak mengejar laba namun
organisasi perlu memikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan dan
mengurangi
biaya
secara
berkelanjutan.
Dalam
konsep
Reinventing
Government, organisasi pemerintah diharapkan menghasilkan, tidak sekedar
membelanjakan (earning rather than spending). Perspektif keuangan dalam organisasi sektor publik terkait dengan upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan cara meningkatkan pendapatan dan sekaligus mengurangi
biaya. Upaya untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan. Beberapa ukuran kinerja yang digunakan perspektif keuangan menurut Mahmudi: 2010, antara lain: pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pajak, penghematan anggaran, dan indikator lain yang terkait dengan kinerja keuangan organisasi.
c).
Manfaat Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah
tentunya diharapkan agar berdampak positif terhadap organisasinya, menurut Wayne C. Parker dalam Neneng, dkk: 2009 sedikitnya ada 5 (lima) manfaat dari pengukuran kinerja bagi instansi pemerintah, yaitu : 1.
Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan. Seringkali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang
-
28
berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja ini akan
memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan
pencapaian hasil tertentu. Di samping itu dapat juga dipilih metode
pengukuran kinerja untuk melihat kesuksesan program yang ada. Di sisi
lain,
adanya
pengukuran
kinerja
membuat
pihak
legislatif
dapat
memfokuskan perhatian pada hasil yang didapat, memberikan evaluasi yang benar terhadap pelaksanaan anggaran serta melakukan diskusi mengenai
usulan-usulan program baru. 2.
Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal. Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan, dari lini terbawah sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggung jawab kepada pihak legislatif.
3.
Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik. Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan.
4.
Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan. Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Tanpa
-
29
ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai
dengan obyektif.
5. Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif.
Menurut BPKP dalam Mohamad Mahsun: 2009 menyatakan bahwa Manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi sektor publik,
antara lain: 1.
Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2.
Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
3.
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4.
Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5.
Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6.
Mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7.
Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintahan.
8.
Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif
9.
Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.
-
30
Dengan dilakukannya pengukuran terhadap data yang berkaitan dengan
kinerja, pemerintah dapat dengan segera memutuskan langkah apa yang akan
dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas
suatu kegiatan dan sekaligus memberikan informasi yang obyektif kepada
masyarakat mengenai pencapaian hasil yang diperolehnya.
d).
Indikator Kinerja
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan: 1.
Indikator masukan (input) Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, SDM, informasi, dan kebijaksanaan atau peraturan perundangundangan.
2.
Indikator keluaran (output) Sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non-fisik.
3.
Indikator hasil (outcome) Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4.
Indikator manfaat (benefit) Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
-
31
5.
Indikator dampak (impact) Pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap
setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.
Agar menjadi indikator yang baik, indikator kinerja harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
a. Spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan salah interpretasi.
b. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. c. Relevan. d. Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, outcome, benefit, dan impact. e. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan atau penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. f. Data atau informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis secara efektif.
Dalam menentukan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut: 1. Biaya pelayanan (cost of service) Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit (unit cost), misalnya biaya per unit pelayanan. Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya karena output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi
-
32
atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. Untuk kondisi tersebut dapat dibuat indikator kinerja produksi, misalnya belanja per kapita.
2. Penggunaan (utilization)
Indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan antara jumlah
pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik. Indikator ini harus mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan pengukurannya biasanya berupa persentase tertentu, misalnya persentase penggunaan kapasitas. Indikator kinerja
ini digunakan untuk mengetahui frekuensi operasi atau kapasitas kendaraan yang digunakan pada tiap-tiap jalur. 3. Kualitas dan standar pelayanan (quality and standards) Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang paling sulit diukur karena menyangkut pertimbangan yang sifatnya subyektif. Penggunaan indikator kualitas dan standar pelayanan harus dilakukan secara hatihati karena jika terlalu menekankan indikator ini justru dapat menyebabkan kontraproduktif. Contoh indikator kualitas dan standar pelayanan misalnya perubahan jumlah keluhan masyarakat atas pelayanan tertentu. 4. Cakupan pelayanan (coverage) Indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
-
33
5. Kepuasan (satisfaction)
Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jajak pendapat secara
langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjaringan aspirasi masyarakat dapat
juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan. Pembuatan indikator
kinerja tersebut memerlukan kerja sama antarunit kerja.
e).
Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Daerah merupakan entitas yang diberi kewenangan untuk
menjalankan
roda
pemerintahan,
pembangunan,
dan
layanan
sosial
kemasyarakatan di daerah, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk diberi penilaian apakah Pemerintah Daerah tersebut berhasil menjalankan kewenangannya atau tidak. Pengukuran kinerja instansi pemerintah berbeda dengan pengukuran kinerja perusahaan yang dapat diukur dengan rasio-rasio yang ada dalam laporan keuangan, contohnya Return Of Investment. Pengukuran kinerja Pemerintah dapat dilihat dari kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui penyampaian informasi yang relevan sesuai dengan hasil pelaksanaan program kepada paraa wakil rakyat dan kelompok masyarakat yang ingin menilai dan mengetahui kinerja dari pemerintah/pemerintah daerah.
4.
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D) Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D) adalah
sebuah aplikasi Sistem Informasi
-
yang dibangun oleh pemerintah melalui
34
kementerian Dalam Negeri, sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan efektivitas di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Sub Direktorat Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah,
Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Direktorat
Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D) adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas
implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D) juga merupakan fasilitas dari Kementerian Dalam Negeri untuk pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka menguatkan persamaan persepsi
sistem
dan
prosedur
pengelolaan
keuangan
daerah
dalam
penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundangundangan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D) dibangun seiring dengan adanya tuntutan yang sangat besar dari masyarakat agar organisasiorganisasi sektor publik melakukan kegiatannya dilakukan dengan cara yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial. Selain itu adanya tuntutan agar memperhitungkan dampak negatif akibat dari aktivitas yang dilakukan.
-
35
Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah (SIPKD), maka penggunaannya ditujukan kepada seluruh
Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Gambar berikut ini merupakan visualisasi dari Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) :
Gambar 2.3 Tampilan Menu SIPKD
Menurut gambar menu SIPKD diatas bahwa aplikasi SIPKD merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses pengelolaan keuangan daerah baik pada tingkat SKPD maupun SKPKD, yang mencakup : 1. Penyusunan Anggaran 2. Pelaksanaan Anggaran 3. Penyusunan Anggaran Perubahan 4. Penyusunan Pertanggungjawaban Anggaran
-
36
Gambar 2.4 Tampilan Menu Log On SIPKD
Gambar 2.5 Tampilan Menu SPJ SIPKD
B.
PERUMUSAN MODEL PENELITIAN Dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah,
maka timbul konsekuensi dari kebijakan tersebut yaitu semakin meningkatnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan di Indonesia.
-
37
Sehingga, Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan pengelolaan
keuangan daerahnya masing-masing.
Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang
dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka muncul hak dan kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan
uang sehingga memerlukan pengelolaan keuangan dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Sistem
pengelolaan
keuangan
daerah
yang
dimaksud
diatas
merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada prinsipnya, Sistem pengelolaan keuangan daerah adalah supaya pengelolaan keuangan daerah dikelola secara efektif dan efisien melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga pilar utamanya yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas di bidang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri membangun sebuah aplikasi yaitu aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D) merupakan fenomena yang sedang berkembang saat ini khususnya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.
-
38
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D) juga
merupakan alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas
implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang
berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan
auditable, serta dalam rangka menguatkan persamaan persepsi sistem dan prosedur
pengelolaan
keuangan
daerah
dalam
penginterpretasian
dan
pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.
Menurut Romney (2006:6) Sistem Informasi memiliki komponenkomponen sebagai berikut: -
Personil yang mengoperasikan sistem;
-
Prosedur-prosedur;
-
Data;
-
Software;
-
Infrastruktur Teknologi Informasi, dan
-
Pengawasan intern dan keamanan data.
Kinerja merupakan cerminan prestasi kerja seseorang yang merupakan hasil kerja nyata yang ditampilkan melalui pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam sebuah organisasi. ”Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
-
39
mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah” (Lembaga Administrasi
Negara: 2003).
Pengukuran kinerja value for money adalah pengukuran kinerja untuk
mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan
organisasi. Pengukuran kinerja value for money merupakan bentuk pengukuran kinerja yang spesifik dan unik pada organisasi sektor publik. Value for money merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik.
Konsep value for money terdiri atas tiga elemen utama, yaitu: 1) Ekonomi Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah (spending less), yaitu harga yang mendekati
harga
pasar.
Secara
matematis,
ekonomi
merupakan
perbandingan antara input dengan nilai rupiah untuk memperoleh input tersebut. 2) Efisiensi Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. 3) Efektivitas Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapain tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.
-
40
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (S.I.P.K.D), apakah ada pengaruhnya
terhadap kinerja keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Jawa Barat. Apabila ada pengaruhnya, penulis ingin mengetahui besarnya
pengaruh tersebut.
-
