BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL
PENELITIAN
2.1
Telaah Pustaka
2.1.1 Definisi Laporan Keuangan
Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:2) Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dengan berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan no.1 tahun 2005 adalah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuannya adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan suatu laporan yang berisi informasi mengenai kinerja 9
10
keuangan dan posisi keuangan suatu entitas yang tergambar dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan
Keuangan.
2.1.2 Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (PP RI No.105 Tahun 2000).
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Permendagri No.13 Tahun 2006 pasal 1). Dari kedua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah berupa sumber-sumber penerimaan dan semua kewajibannya yang harus dikelola sedemikian rupa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahannya. 2.1.3 Konsep Value For Money Salah satu tuntutan terhadap organisasi sektor publik adalah adanya perhatian terhadap penerapan konsep value for money dalam aktivitas organisasi sektor publik.
11
Menurut Mardiasmo (2002: 4), Value for money merupakan konsep
pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama
yaitu ekonomi, efisiensi, dan aktivitas.
a. Ekonomi : Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu
pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input
dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi
terkait
dengan
meminimalisir
sejauh input
mana
resources
organisasi yang
sektor
digunakan
publik yaitu
dapat dengan
menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. b. Efisiensi : Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. c. Efektivitas : Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money, namun beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup. Perlu ditambah dua elemen lagi yaitu keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equality). keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (social opportunity) yang sama untuk keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata (equality). Artinya penggunaan uang publik tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.
12
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Value for money merupakan
konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen
utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan aktivitas
2.1.4 Pengertian Kinerja Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan suatu aparatur pemerintah melalui
fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan dalam waktu yang telah ditentukan secara tepat pada sasaran yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan mengguanakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang di harapkan. 2.1.5
Penggertian Pengukuran Kinerja Menurut Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang
13
sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.
Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan
untuk
meningkatkan
kualitas pengambilan
keputusan dan akuntabilitas.
Selanjutnya, dikatakan bahwa pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran dengan elemen kunci sebagai berikut:
1. Perencanaan dan penetapan tujuan. 2. Pengembangan ukuran yang relevan. 3. Pelaporan formal atas hasil. 4. Penggunaan informasi. Pengukuran kinerja dalam organisasi pemerintahan bukanlah suatu
aktivitas yang baru. Tiap departemen, satuan kerja, dan unit pelaksana tugas telah diprogram
untuk
mengumpulkan
informasi
berupa
laporan
berkala
(triwulan/semester/tahunan) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Namun sayangnya, pelaporan ini lebih memfokuskan pada (masukan) seperti jumlah tenaga, dana, dan lain-lain. Kadangkala ada juga instansi yang melaporkan (keluaran) dari program yang dilaksanakan, misalnya jumlah kilometer jalan maupun unit jembatan yang dibangun, jumlah transmigran yang berhasil dipindahkan, dan lain-lain. Informasi atas dan dari pelaporan tersebut bukannya tidak penting, namun melalui pengukuran kinerja fokus pelaporan bergeser dari besarnya jumlah sumber daya yang dialokasikan ke hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya tersebut.
14
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pengukuran
kinerja adalah suatu alat manejemen yang dapat digunkan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi
pemerintah. Penilaian Kinerja 2.1.6
Penilaian kinerja merupakan penerimaan secara periodik efektivitas
operasional suatu organisasi, bagian organisasi, bagaian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kreteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2001). Sedangkan Mejia, dkk (2004:222-223) mengungkapkan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu proses yang terdiri dari: 1. Identifikasi, yaitu menentukan faktor-faktor kinerja yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil analisa jabatan. 2. Pengukuran, merupakan inti dari proses sistem penilaian kinerja. Pada proses ini, pihak manajemen menentukan kinerja pegawai yang bagaimana yang termasuk baik dan buruk. Manajemen dalam suatu organisasi harus melakukan perbandingan dengan nilai-nilai standar atau memperbandingkan kinerja antar pegawai yang memiliki kesamaan tugas. 3. Manajemen, proses ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Pihak manajemen harus berorientasi ke masa depan untuk
15
meningkatkan potensi pegawai di organisasi yang bersangkutan. Hal ini
dapat dilakukan dengan pemberian umpan balik dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja pegawainya.
Berdasarkan pemaparan diatas mengenai pengertian penilaian kinerja,
dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa penilaian kinerja merupakan system penilaian secara berkala terhadap kinerja pegawai yang mendukung suatu kesuksesan organisasi atau yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2.1.7 Manfaat Penilaian Kinerja Salah satu sarana manajemen paling panting yang harus dibebankan agar tujuan organisasi dapat tercapai adalah faktor manusia. Tanpa manusia yang berkualitas, betapapun canggihnya sistem yang dirancang, tujuan organisasi mungkin hanya sekedar angan-angan saja. Disamping sarana, prinsip-prinsip organisasi harus pula dipenuhi seperti adanya pembagian tugas yang adil, pendelegasian tugas, rentang kekuasaan, tingkat pengawsan yang cukup, kesatuan perintah dan tanggung jawab serta koordinasi masing-masing unit merupakan suatu hal yang harus terus menerus disempurnakan. Untuk itu penilaian kinerja dimanfaatkan oleh manajemen untuk hal-hal sebagai berikut : 1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisian melalui pemitivasian. 2. karyawan secara maksimum. 3. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. 4. Promosi, transfer dan pemberhentian.
16
5. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan.
6. Menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 7. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka.
8. Menilai kinerja mereka.
9. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.
Penilaian kinerja menurut Werther dan Davis (1996:342) mempunyai
beberapa tujuan dan manfaat bagi organisasi dan pegawai yang dinilai, yaitu: 1. Performance Improvement. Yaitu memungkinkan pegawai dan manajer untuk
mengambil tindakan yang berhubungan dengan
peningkatan kinerja. 2.
Compensation adjustment. Membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya.
3. Placement decision. Menentukan promosi, transfer, dan demotion. 4. Training and development needs mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. 5. Carrer planning and development. Memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai. 6. Staffing process deficiencies. Mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. 7. Informational inaccuracies and job-design errors. Membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen
17
sumber daya manusia terutama di bidang informasi job-analysis, job-
8. Equal employment opportunity. Menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif.
9. External challenges. Kadang-kadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh
design, dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia.
faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-
lainnya. Biasanya faktor ini tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga
membantu
departemen
sumber
daya
manusia
untuk
memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai. 10. Feedback. Memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai itu sendiri. 2.1.8 Kinerja Keuangan Daerah Organisasi sektor publik (Pemerintah) merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaikbaiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu stakeholder organisasi sektor publik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja
18
sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Pemerintah Daerah mempunyai kinerja yang baik apabila Pemerintah Daerah mampu untuk mampu
untuk melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kinerja yang baik
bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.
Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk
memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2002:121) : a. Memperbaiki kinerja pemerintah; b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan; c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi Kelembagaan. Pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah tidaklah mudah karena menyangkut masalah kemampuan daerah itu sendiri untuk membiayai urusan pemerintahan beserta pelaksanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi daerah yang mampu menghasilkan pendapatan daerah baik melalui melalui pendapatan asli daerah maupun dana bagi hasil, hal itu tentunya tidak menjadikan suatu permasalahan. Namun, di sisi lain banyak daerah yang masih harus mengandalkan pemerintah pusat untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan menjalankan kegiatan pemerintahannya.
19
Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui
kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri
(Syamsi, 1986: 99):
a. Kemampuan struktural organisasinya Struktur organisasi Pemerintah
Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang
menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta
macamnya
cukup
mencerminkan
kebutuhan,
pembagian
tugas
wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas. b. Kemampuan arparatur Pemerintah Daerah Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah. c. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan. d. Kemampuan Keuangan Daerah. Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
20
2.1.9 Analisis Laporan Keuangan
Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur,
demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap
pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Mardiasmo, 2002: 169). Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses penguraian laporan keuangan kedalam komponen laporan keuangan dan penelaahan masing-masing komponen laporan keuangan tersebut serta hubungan antar komponen, dengan
menggunakan teknik-teknik analisis yang ada agar diperoleh pengertian yang tepat dan gambaran yang komprehensif tentang laporan keuangan tersebut. Dikarenakan laporan keuangan bersifat historis atau menyajikan informasi yang yang telah terjadi, maka akan menimbulkan kesenjangan kebutuhan informasi. Oleh karena itu, analisis terhadap laporan keuangan dapat membantu mengatasi kesenjangan tersebut dengan cara mengolah kembali laporan keuangan sehingga dapat membantu pengambil keputusan melakukan prediksi. Terdapat berbagai teknik dalam menganalisis laporan keuangan agar bermanfaat dalam pengambilan keputusan (Mahmudi, 2010) , antara lain: a. Analisis Varian b. Analisis Rasio Keuangan c. Analisis Pertumbuhan d. Analisis Regresi. e. Analisis Prediksi Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis Aset, pendapatan, dan belanja pada Pemerintah Kabupaten
21
Bandung. Berikut adalah uraian jenis-jenis rasio yang akan digunakan dalam penelitian ini:
a. Analisis Aset
1. Rasio Likuiditas, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk
memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas ini adalah (Mahmudi, 2010):
Rasio Lancar, yaitu membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan utang jangka pendek.
Rasio kas, yaitu membandingkan antara kas yang tersedia di pemerintah daerah ditambah efek yang dapat segera diuangkan (investasi jangka pendek) dengan utang lancar. Rasio Cepat, yaitu membandingkan antara aktiva lancar setelah dikurangi
persediaan
dengan
utang
lancar.
Rasio
ini
mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar utangnya dengan cepat. 2. Rasio Solvabilitas, digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. b.
Rasio Utang 1. Rasio Utang Terhadap Ekuitas. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh utang.semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian urang semakin besar.
22
2. Rasio Utang Terhadap Pendapatan Daerah. Rasio ini dihitung
dengan cara membandingkan total utang pemerintah daerah dengan
total pendapatan daerah. Rasio ini digunakan untuk menilai
kemampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan pinjaman.
c.
Analisis Pendapatan. Rasio yang akan digunakan dalam menganalisis
pendapatan dalam penelitian ini adalah:
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dihitung dengan cara
membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini, menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. 2. Rasio Efektivitas PAD, dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. 3.
Rasio Efektivitas Pajak Daerah Rasio efektivitas pajak daerah menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.
23
d.
Analisis Belanja 1. Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja, merupakan perbandingan antara total realisasi belanja operasi dengan total
belanja daerah. Belanja operasi bersifat jangka pendek dan rutin.
2.
Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja, merupakan
perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total
belanja daerah.
Untuk dapat melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah diperlukan bobot dari seluruh rasio yang digunakan sebagai bahan perbandingan untuk pengklasifikasian nilai kinerja yang didapat.
2.2
Perumusan Model Penelitian
2.2.1
Penelitian Terdahulu Pasrah (2007: 198) telah melakukan penelitian tentang analisis kinerja
dan kemandirian keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Sumatera Selatan cenderung berfluktuasi dengan rata-rata pertahun adalah 48,50 persen. Selanjutnya variabel kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Hendraryadi (2011:64) Pada penelitian ini akan dilakukan analisis perbandingan indikator kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa
24
Tengah antara tahun 2008 – 2009 yang terdiri dari indikator kemandirian daerah, efektifitas dan aktivitas keuangan daerah. Dari tiga indikator ini akan dilakukan
pemeringkatan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
antara tahun 2008 - 2009. Selanjutnya juga akan dilihat perubahan kinerja
keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah antara tahun 2008 - 2009, apakah semakin meningkat, menurun, stabil, atau berfluktuasi. Selanjutnya dalam penelitian ini juga akan dilihat apakah ada perbedaan kinerja keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah antara tahun 2008 – 2009. Dari penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisis rasio hanya berfokus pada indikator pengukuran rasio efektifitas, efesiensi, dan kemandirian. Sedangkan untuk menilai kinerja keuangan itu sendiri tidak hanya dinilai dari ketiga indikator terrsebut saja melainkan ada indikator – indikator yang lain untuk memperkuat penilaian terhadap kinerja keuangan di suatu instansi. Maka dari itu penulis akan coba melakukan penelitian dengan indikator – indikator yang lain untuk menilai kinerja keuangan instansi pemerintah daerah.
25
2.2.2
Kerangka Pemikiran Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran
Laporan Keuangan Kota Bandung
NERACA
Laporan Realisasi Anggaran
Analisis Rasio Keuangan
Kesimpulan
Keterangan : : Tidak Dibahas : Pembahasan Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan no.1 tahun 2005 adalah merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuannya adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan realisasi anggaran merupakan komponen dalam penyusunan laporan keuangan pada sektor pemerintahan.Menurut Peraturan Pemerintah
26
Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam
memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan
pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan
laporan secara komparatif, dan laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan
yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Pembangunan daerah tidak lepas dari pengelolaan pihak terkait. Masingmasing daerah memiliki cara kerja yang berbeda dalam melakukan pengelolaan sehingga prestasi atau kinerjanya
berbeda. Penilaian kinerja berasal dari
penentuan secara periodik tentang aktivitas operasional suatu organisasi, bagian pemerintahan dan organisasi yang bersangkutan berdasarkan sasaran, standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui kinerja keuangan, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintahan lebih baik. Penilaian kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan analisis keuangan. Analisis keuangan sangat tergantung pada informasi
27
yang diberikan oleh laporan keuangan. Salah satu kegunaan laporan keuangan adalah menyediakan informasi kinerja keuangan.
Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses penguraian laporan
keuangan kedalam komponen laporan keuangan dan penelaahan masing-masing
komponen laporan keuangan tersebut serta hubungan antar komponen, dengan menggunakan teknik-teknik analisis yang ada agar diperoleh pengertian yang dan gambaran yang komprehensif tentang laporan keuangan tersebut. tepat
Dikarenakan laporan keuangan bersifat historis atau menyajikan informasi yang yang telah terjadi, maka akan menimbulkan kesenjangan kebutuhan informasi. Oleh karena itu, analisis terhadap laporan keuangan dapat membantu mengatasi kesenjangan tersebut dengan cara mengolah kembali laporan keuangan sehingga dapat membantu pengambil keputusan melakukan prediksi (Mahmudi:2010). Setelah itu akan diambil sebuah kesimpulan.
