BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL
PENELITIAN
2.1
Telaah Pustaka
2.1.1
Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah
2.1.1.1 Pengertian Sistem, Informasi dan Sistem Informasi a. Definisi Sistem
subsistem/bagian/komponen apapun baik fisik atau non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai
Sedangkan menurut McLeod (2001:11) dalam bukunya Management Information System yang dite sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan. Berdasarkan dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan elemen baik fisik maupun non fisik yang terintegrasi dengan baik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem.
10
11
b. Definisi Informasi
Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut
McLeod (2001:15)
Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat diambil
kesimpulan bahwa informasi adalah data yang telah diproses dan diolah sehingga
dapat memiliki arti yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata dan dapat berguna untuk digunakan sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Karakteritik informasi yang berkualitas menurut McLeod (2004:40) yaitu: -
Akurat, artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda dan apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka dianggap data tersebut akurat.
-
Tepat waktu, artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi.
-
Relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi di berbagai tingatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut.
12
-
Lengkap, artinya informasi harus diberikan secara lengkap, tidak ada informasi penting yang disembunyikan.
c. Definisi Sistem Informasi
-
sub sistem baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data
Sedangkan menurut Laudon dalam bukunya Management Information System: New approaches to Organization & Technology mengatakan dalam Azhar Susanto (2004:55):
-komponen yang saling berhubungan
dan
bekerja
sama
untuk
mengumpulkan,
memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian,
Menurut McKeown dalam bukunya Management Information Systems: Managing with computers yang dikutip dalam Azhar Susanto (2004:56) menyatakan bahwa sistem informasi merupakan gabungan dari komputer dan user yang mengelola perubahan data menjadi informasi serta menyimpan data dan
Jadi sistem informasi adalah komponen-komponen yang saling terintegrasi, bekerja sama secara harmonis untuk mengumpulkan data, memproses data menjadi informasi, menyimpan data dan informasi, dan mendistribusikan
13
informasi yang berguna bagi instansi utnuk mengambil keputusan, koordinasi, pengendalian, dan mengetahui gambaran aktivitas instansi.
Menurut Susanto (2004) sistem informasi berbasis komputer memiliki
komponen-komponen, diantaranya :
a) Perangkat keras (hardware)
Perangkat keras (hardware) adalah
digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan hasil pengolahan data pengolahan data dalam bentuk informasi. b) Perangkat lunak (software) Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk
c) Manusia (brainware) Manusia adalah sumber daya manusia yang telah mengoperasikan sistem informasi harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi akibat diterapkan sistem informas merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribuasian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. d) Prosedur (procedur) Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Sedangkan aktivitas pada dasarnya melakukan kegiatan berdasarkan informasi yang masuk dan
14
persepsi yang dimiliki tentang informasi. Komponen prosedur dalam
sistem informasi berkaitan dengan prosedur manual dan prosedur
berbasis komputer (CBSOP) serta standar untuk mengolah data menjadi
informasi yang berguna.
e) Basis data (database)
-data
yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan (arti
luas) atau di dalam komputer (arti sempit) f) Jaringan komunikasi (communication network) Jaringan komunikasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan media elektronik atau cahaya untuk memindahkan data atau informasi dari suatu lokasi ke satu atau beberapa lokasi lain yang berbeda. Komunikasi yang terjadi diantara beberapa pihak yang berkomunikasi harus difasilitasi dengan
infrastruktur
berupa
jaringan
telekomunikasi
yang
konfigurasinyabisa berbentuk bintang (star), cincin (ring), dan hirarki (BUS). Komponen-komponen tersebut saling berhubungan dan bekerja sama secara harmonis. Apabila salah satu komponen hilang atau rusak maka sisem informasi yang dibangun tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
15
2.1.1.2 Sistem Informasi Manajemen
Azhar Susanto (2004:68) menjelaskan Sistem
Informasi Manajemen
sebagai berikut:
kumpulan dari sub-sub
sistem yang sailing berhubungan satu sama lain dan bekerja sama
secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data
menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungs
Jadi sistem informasi manajemen (SIM) merupakan kumpulan dari subsub sistem yang terintegrasi, berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan sistem informasi yang berguna bagi semua tingkatan manajemen organisasi secara keseluruhan baik manajemen tingkat bawah (lower level management), manajemen tingkat menengah (middle level management), dan manajemen tingkat atas (top level management). 2.1.1.3 Gambaran Umum ATISISBADA ATISISBADA adalah kependekan dari Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah, merupakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang berfungsi dalam pengelolaan data dan informasi barang daerah secara on line. ATISISBADA merupakan software yang dibangun dengan Flatform software berbasis OpenSource, Operating System (OS) server menggunakan Linux dan
16
software dataBase MySQL. Bahasa pemograman untuk pengembangan sistem adalah bahasa php, JavaScript dan Ajax.
ATISISBADA merupakan suatu software yang berlandasan hukum
berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai acuan dalam
pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. ATISISBADA merupakan software yang berdasarkan 13 siklus yang diterapkan dalam pengadministrasi data, terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
pengadaan;
penerimaan,
penyimpanan
dan
penyaluran;
penggunaan; penatausahaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; pembiayaan; tuntutan ganti rugi; serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
2.1.1.4 Konsep Dasar Sistem Informasi ATISISBADA Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya ATISISBADA dibangun berdasarkan suatu siklus atau rangkaian kegiatan dalam Pengelolaan Barang Daerah yang saling berkaitan. Ada 13 modul dalam ATISISBADA diantaranya adalah: 1. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran
17
Modul ini dalam ATISISBADA diatur mengenai rencana kebutuhan
barang, rencana pemeliharaan barang, standardisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan Daerah dan standardisasi harga. 2. Pengadaan
Modul ini berkaitan dengan kegiatan untuk melakukan pemenuhan
kebutuhan barang daerah dan jasa.
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
Dalam ATISISBADA modul ini berkaitan dengan kegiatan untuk menerima, menyimpan, serta menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai. 4. Penggunaan Modul ini berfungsi sama halnya siklus penggunaan barang daerah yaitu terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menata usaha kan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan. 5. Penatausahaan Modul penatausahaan dalam ATISISBADA berfungsi sama halnya siklus pengelolaan barang daerah. Modul ini berfungsi dalam pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, pembukuan dan inventaris barang di dalam buku inventaris (BI) dan kartu inventaris barang (KIB) serta rekapitulasi barang inventaris. 6. Pemanfaatan
18
Modul pemanfaatan dalam ATISISBADA berfungsi sama halnya siklus
pengelolaan barang daerah terkait pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai,
kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna
dengan tidak mengubah status kepemilikan.
7. Pengamanan dan pemeliharaan
Modul pemeliharaan dalam ATISISBADA berfungsi sama halnya dalam siklus pengelolaan barang daerah. Modul ini berfungsi dalam mengelola data pemeliharaan barang inventaris. Biaya pemeliharaan barang ada yang menambah nilai asset tetap, ada juga yang tidak menambah aset tetap. 8. Penilaian Sama halnya dengan modul-modul lainnya yang berfungsi sesuai siklus pengelolaan barang daerah, modul penilaian merupakan suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. 9. Penghapusan Modul penghapusan dalam ATISISBADA merupakan proses atau sistem dan prosedur apabila barang daerah yang dikelola sudah dihapuskan dikarenakan kondisi barang yang sudah tidak layak(kurang baik) atau
19
barang inventaris tersebut akan dimutasikan pengelolaannya berdasarkan
SK Gubernur.
10. Pemindahtanganan
Fungsi modul pemindahtanganan dalam ATISISBADA sama halnya
dengan fungsi dari siklus pemindahtanganan yaitu merupakan proses
pengalihan kepemilikan BMD sebagai tindak lanjut dari penghapusan
dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau diserahkan sebagai modal pemerintah. 11. Pembiayaan Modul ini digunakan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah diperlukan pembiayaan untuk kegiatan seperti; penyediaan blanko/buku
inventaris,
tanda kodefikasi/kepemilikan,
pemeliharaan, penerapan aplikasi sistim informasi barang daerah (simbada) dengan komputerisasi, tunjangan/insentif penyimpan dan/atau pengurus barang dan lain sebagainya. 12. Tuntutan ganti rugi Sama halnya dengan siklus tuntutan ganti rugi, modul ini digunakan dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang milik daerah,
perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur
tentang sanksi terhadap pengelola, pembantu pengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan daerah 13. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
20
Modul ini berfungsi untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan
pengelolaan barang milik daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting
untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.
Namun saat ini modul yang sudah berjalan sepenuhnya hanya modul penatausahaan barang daerah dan modul pemeliharaan dan penghapusan masih dalam tahap pengembangan. Sedangkan modul lainnya masih belum dapat
dioperasikan. Berikut dapat dilihat siklus pengelolaan barang dalam ATISISBADA seperti gambar dibawah ini : Gambar 2.0 Siklus Pengelolaan Barang Daerah
21
ATISISBADA digunakan untuk penyelenggaran siklus pengelolaan
barang daerah. Alur atau proses penggunaan ATISISBADA ke dalam siklus
pengelolaan barang daerah dapat dilihat pada flowchart berikut ini.
Gambar 2.1
Flowchart Siklus Perencanaan Barang Sampai Dengan Penatausahaan Barang
Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Barat Bag. Perencanaan Kebutuhan
OPD
Vendor
DPRD
Dok. Std. Harga & Std. Biaya Barang / Jasa
1
Price List 2 Input
Magister Std.Harga & Std.Biaya Barang/Jasa
Membuat RTBU Membuat Buku Std. Harga & Std . Biaya Barang / Jasa
RTBU
Dok. Std. Harga & Std. Biaya Barang/ Jasa
A
Magister RTBU
Input
1 RKBMD& RKPBMD
Proses Pembahasan dan Penetapan APBD
APBD
RTBU
Menerima barang
Menyusun RKBMD & RKPBMD
Input
1 Note: Sbg. dasar RAPBD
RKBMD& RKPBMD
2
2
Membuat DBP& DBKP
Magister DBP & DBKP
Magister RKBMD & RKPBMD
Input
Keterangan:
1
DBP & DBKP
2 2 1 APBD
DKBMD& DKPBMD
B
C
RTBU : Rencana Tahunan Barang Unit RKBMD : Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah RKPBMD: Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah DKBMD : Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah DKPBMD: Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah DBP : Daftar Barang Pengguna DBKP : Daftar Barang Kuasa Pengguna
(sumber: Biro Pengelolaan Barang Darah Pemprov Jabar yang diolah,2012)
22
Gambar 2.2
Flowchart Siklus Penatausahaan Barang sampai dengan Pengawasan Barang Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Barat
Bag. Pengadaan dan Distribusi
B
Bag. Penatausahaan Barang Daerah Dok Pengeluaran . Barang
Bag. Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Daerah
C
2 DKBMD& DKPBMD
Proses Penetapan Status Barang
1
Magister penetapa n status barang
Dokumen Buku Inventaris
2 1 DBP & DBKP Dok. Penetapan Status Barang
Magister Hasil Pengadaan Barang
Proses Hasil Pengadaan Barang
Proses Permohonan dan Penetapan Pemanfaatan Barang serta Penilaian Barang
Input 2 1
Proses Pengiriman& Pengecekan Barang
Proses Penatausahaan Barang Daerah
A
Magister Penerimaan dan Penyimpanan Barang
Dokumen Buku Inventaris Proses Penerimaan dan Penyimpanan Barang
2 1 Dok. Kartu Inventaris Barang (A,B,C,D,E,F ) & KIR
2 . Dok. Stok Barang ( Gudang) 1 . Dok. Penerimaan Barang
Proses Pengeluaran Barang
Proses Data Hasil Pemanfaatan, Pengamanan& Pemeliharaan , Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan , Tuntutan Ganti Rugi
5
6
4 2 Dok . Pemanfaatan, Pengamanan & Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Tuntutan Ganti Rugi
3
1
Magister Pengeluaran Barang
Input
Dok. Surat Perjanjian / Kontrak serta Hasil Penilaian Barang
Magister
Magister Penatausa haan Barang Daerah
Dokumen Hasil Pengadaan Barang
Dok. Pengawasan dan Pengendalian Barang Dok. Pengeluaran Barang
(sumber: Biro Pengelolaan Barang Darah Pemprov Jabar yang diolah,2012)
24
server database. Untuk dapat mengakses ATISISBADA seluruh OPD harus menggunakan modem internet.
Kecepatan untuk dapat mengakses aplikasi ATISISBADA sangat
bergantung kepada besarnya bandwidth internet, semakin besar bandwidth maka
akan semakin cepat untuk dapat mengakses ATISISBADA. 2.1.1.6 Tahap Pengoperasian ATISISBADA
ATISISBADA merupakan aplikasi berbasis internet, sehingga untuk menjalankannya membutuhkan aplikasi tambahan yaitu aplikasi Browser Internet. Beberapa aplikasi browser yang dapat digunakan adalah Mozilla Firefox, Google Crome dan Internet Explorer. Cara Menjalankan ATISISBADA yaitu : 1. Jalankan Aplikasi Browser Internet (Mozilla Firefox) dengan mengklik shortcutnya atau klik start
All Program
aplikasi Browser (sebagai contoh
Mozilla Firefox) 2. Klik
alamat
web
atau
url
pada
aplikasi
browser
tersebut
:
http://www.atisisbada.net hingga muncul tampilan gambar seperti di bawah ini:
25
Gambar 2.4
Tampilan Login ATISISBADA
3. Isilah User Name dan Password pada kotak dialog login (user name harus didaftarkan terlebih dahulu ) kemudian klik tombol OK, seperti pada gambar di atas. 4. Klik teks download buku petunjuk apabila ingin memiliki buku petunjuk ATISISBADA dalam format digital (file) 5. Apabila pengisian User Name dan Password benar, maka anda berhasil untuk menjalankan aplikasi ATISISBADA, sehingga muncul tampilan menu utama dari atisisbada seperti pada gambar berikut:
26
Gambar 2.5
Halaman Utama ATISISBADA
Fungsi dari setiap tombol software ATISISBADA, dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.1 Tabel Fungsi Tombol ATISISBADA No
Tombol
Fungsi
1.
13 Siklus
Berfungsi untuk mengolah data dalam pengelolaan barang daerah yang terdiri dari 13 icon siklus
2.
Administrasi
Berfungsi untuk mengolah data dalam administrasi system, terdiri dari user login
3.
Master Data
Berfungsi untuk mengolah master data yang terdiri dari kode barang, kode SOPD, kode rekening dsb.
4.
Pencarian
Berfungsi untuk mencari data inventaris barang berdasarkan BI dan KIB
5.
Chart
Berfungsi untuk melihat data inventaris barang dengan
27 format data grafik
6.
Logout
Berfungsi untuk keluar dari aplikasi ATISISBADA
7.
Chatting
Berfungsi untuk melihat dan menulis pesan (chatting)
kepada semua user yang online 8
Ganti Password
Berfungsi untuk mengganti password yang lama dengan password yang baru
2.1.1.7 Modul dan Fitur Software ATISISBADA
Program ATISISBADA guna mendukung dan mencapai tujuan pemerintah provinsi jawa barat harus didukung dengan fitur atau fasilitas yang memadai. Fitur / fasilitas yang ada dalam program ATISISBADA diantaranya yaitu : Setiap barang dapat disisipkan data gambar (foto) yang berjumlah banyak. Setiap barang dapat disisipkan dokumen kepemilikan barang seperti sertifikat tanah, BPKB, STNK,dsb. Setiap barang dapat disisipkan dokumen SK Gubernur tentang Penghapusan barang, berita acara mutasi barang, dsb. Data aset tanah dan bangunan disisipkan data koordinat lokasi dan bidang tanah yang terkoneksi dengan peta Google Map/Earth yang mampu memberikan informasi lokasi dan bidang tanah dan bangunan baik secara 2 dimensi dan 3 dimensi (citra satelit) Fasilitas pelaporan mutasi barang yang bersifat otomatisasi dan perhitungan rekap yang lebih cepat dan tepat.
28
Fasilitas chatting, sebagai sarana komunikasi secara tertulis sesama
operator. Fasilitas migrasi data dalam format data MS Excell sebagai data backup
Penyusunan rekapitulasi pelaporan dapat disajikan secara data tabular
dan data grafik 2.1.1.8 Fitur Detail Modul Penatausahaan Barang ATISISBADA
Modul Penatausahaan barang daerah merupakan salah satu siklus ke 5 (lima) dalam pengelolaan barang milik daerah, yang berfungsi dalam pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, pembukuan dan inventarisasi barang di dalam buku inventaris dan kartu inventaris barang (KIB) serta rekapitulasi barang inventaris. Gambar 2.6 Tampilan Modul Penatausahaan
29
Fungsi Tombol : a. Tombol Tool, terdiri dari tombol chat, ganti pasword, pencarian data, log out,
dan main menu
Tabel 2.2
Tabel Fungsi Tombol Tool
Chat Di ergunkn unuk cing/kirim esn ke sesm Aisibd yng sedng nline
er r
Gat Pawo Di ergunkn unuk menggni user nme dn ss rd d Aisisbd P aa ata Di ergunkn unuk mencri dfr d se brng der dlm Aisisbd Lo Ot Di ergunkn unuk memikn/bereni ffline) u kelur dri liksi Aisibd Ma M Di ergunkn unuk kembli ke m iln um me ge) dlm Aisisbd
b. Tombol KIB, merupakan tombol/link yang berfungsi untuk melihat daftar barang berdasarkan kartu inventaris barang (KIB), yang terdiri dari KIB A untuk tanah, KIB B untuk peralatan dan mesin, KIB C untuk gedung dan bangunan, KIB D untuk jalan, irigasi dan jaringan, KIB E untuk aset tetap lainnya, KIB F untuk konstruksi dalam pengerjaan dan Rekap BI untuk hasil rekapitulasi barang inventaris secara otomatis. Seperti gambar berikut:
30
Gambar 2.7
Tampilan Tombol KIB
Keterangan :
Pilih Data KIB yang akan dilihat dengan menggerakkan mouse ke teks
sehingga berubah warna jadi biru, kemudian klik Link tersebut untuk memunculkan daftar KIB
c. Tombol Fungsi Data, merupakan tombol yang berfungsi untuk menginput, mengedit, menghapus dan mencetak data barang inventaris. Seperti Gambar di bawah ini. Gambar 2.8 Tampilan Tombol Fungsi Data
Keterangan Icon: -
Mutasi, untuk memutasikan data barang inventaris
-
Baru, untuk menginput data barang inventaris baru
-
Ubah, untuk merubah data barang yang sudah diinputkan
-
Delete, untuk menghapus data barang yang sudah diinputkan
-
Barang, untuk mencetak/print out data per barang
-
Halaman, untuk mencetak daftar barang berdasarkan data halaman yang ditampilkan
-
Semua, untuk mencetak daftar semua barang yang telah di inputkan
-
Excell, untuk mengekpor/backup data ke format data MS Excell
31
d. Tombol OPD, merupakan tombol yang berfungsi untuk melihat daftar barang pada setiap tombol OPD yang dipilih dengan mengklik tombol list data OPD
dimulai dari Pilih Bidang, Pilih Asisten/OPD dan Biro/UPTD/B seperti pada
gambar dibawah ini, sehingga akan muncul daftar barang. Gambar 2.9
Tampilan Tombol OPD
Keterangan: -
Data OPD yang dipilih akan digunakan sebagai kode lokasi barang
-
Untuk level operator disetiap OPD bahwa data OPD sudah disetting sesuai hak aksesnya
e. Tombol Cari Data, merupakan tombol yang berfungsi untuk mencari data inventaris barang yang sudah di inputkan. Seperti Gambar di bawah ini. Gambar 2.10 Tampilan Tombol Cari Data
32
f. Tombol Filter, merupakan tombol yang berfungsi untuk menampilkan daftar data inventaris barang yang berdasarkan tahun pembukuan, status sertifikat dan
berdasarkan kondisi barang. Dapat dilihat seperti pada gambar berikut ini: Gambar 2.11
Tampilan Tombol Filter
g. Daftar Data Iventaris Barang Daerah, merupakan data yang telah di input. Gambar 2.12 Tampilan Daftar Inventaris Barang
h. Tombol Halaman, merupakan tombol yang berfungsi untuk menampilkan daftar data inventaris barang berdasarkan halaman (sistem secara default menampilkan 25 item barang per halaman). Seperti Gambar di bawah ini. Gambar 2.13 Tampilan Tombol Halaman
33
2.1.2
Tata Kelola Barang Daerah
2.1.2.1 Barang Milik Daerah
Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD, menjelaskan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan menurut Perda Provinsi Jawa
Barat Nomor 6 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun berasal dari peroleh lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagianbagiannya, ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. barang milik daerah terdiri dari : a. Barang
yang
dimiliki
penggunaannya/pemakaiannya
oleh berada
Pemerintah pada
Daerah
yang
SKPD/Instansi/Lembaga
Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan. Barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah atau BUMD lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau BUMD lainnya. Barang milik daerah dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu:
34
1. Tanah Tanah yang dimaksud meliputi tanah perkampungan, tanah pertanian, tanah
perkebunan, kebun campuran, hutan, tanah kolam ikan, danau, rawa, sungai,
tanah tandus/rusak, tanah alang-alang, padang rumput, tanah penggunaan lain,
tanah bangunan, tanah pertambangan, tanah badan jalan, dll. 2. Peralatan dan Mesin Peralatan mesin yang dimaksud meliputi:
a.
Alat-alat besar
b.
Alat-alat angkutan
c.
Alat-alat bengkel dan alat ukur
d.
Alat-alat pertanian/peternakan
e.
Alat-alat kantor dan rumah tangga
f.
Alat studio dan alat komunikasi
g.
Alat-alat kedokteran
h.
Alat-alat laboratorium
i.
Alat-alat keamanan
3. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan terdiri dari: a.
Bangunan gedung
b.
Bangunan monumen
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan Jaringan meliputi: a.
Jalan dan jembatan
35
b.
Bangunan air/irigasi
c.
Instalasi
d.
Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya yang dimaksud meliputi: a.
Buku dan perpustakaan
b.
Barang bercorak kesenian/kebudayaan
c.
Hewan/ternak dan tumbuhan
6. Konstruksi dalam Pengerjaan 2.1.2.2 Pengelolaan Barang Daerah Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut: a. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing; b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan; c. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
36
d. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang
diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
pemerintahan secara optimal; e. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat; f. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung
oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah. 2.1.2.3 Dasar Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada dasarnya hukum yang melandasi pengelolaan barang milik daerah terdiri dari berbagai peraturan-peraturan. Berikut beberapa dasar hukum pengelolaan barang milik daerah yakni antara lain adalah: 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Per-Aturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
37
5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2008 jo. Nomor 44 Tahun
2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Secara Elektronik; 7) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2008 jo. Nomor 45 Tahun 2008 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa
Barat. 2.1.2.4 Siklus Tahap Pengelolaan Barang Daerah Menurut Permendagri 17 tahun 2007 siklus pengelolaan barang milik daerah sendiri merupakan rangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang meliputi: a)
Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; perencanaan kebutuhan dan penganggaran adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
b) Pengadaan; Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. c)
Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran merupakan kegiatan untuk menerima, menyimpan serta menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
38
d) Penggunaan;
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna
dalam mengelola dan menata usaha kan barang milik daerah sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
bersangkutan. e) Penatausahaan; Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi
dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan ini diatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pengelola dan
Kepala OPD sebagai Pengguna dalam pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, pembukuan, inventarisasi dengan cara sensus barang daerah, cara pembuatan buku inventaris dan buku induk inventaris dan pembuatan kartu inventaris ruangan dan kartu inventaris barang serta sistem pelaporan. f)
Pemanfaatan; Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
g) Pengamanan dan pemeliharaan; Pengamanan dan pemeliharaan adalah kegiatan
mengenai tindakan
pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi, fisik dan hukum serta tertib administrasi pemeliharaan barang. h) Penilaian;
39
Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan
pada
data/fakta
yang
obyektif
dan
relevan
dengan
menggunakan
metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
i)
Penghapusan; Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar
barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola
dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. j)
Pemindahtanganan; Pemindahtanganan ialah tindakan pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut penghapusan meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal Pemerintah daerah.
k) Pembiayaan; pembiayaan merupakan kegiatan yang di dalamnya diatur mengenai biaya pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dan tunjangan/insentif untuk penyimpan/pengurus barang. l)
Tuntutan ganti rugi. Penjelasan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pergub no. 14 tahun 2010 yakni diuraikan
mengenai
penyelesaian kerugian
Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi. m) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
Daerah
melalui
Majelis
41
b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan
bangunan;
c. Menetapkan kebijakan pengamanan BMD;
d. Mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan
DPRD (tanah/bangunan serta selain tanah/bangunan yang nilainya lebih
dari 5 milyar rupiah);
e. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan BMD sesuai batas
kewenangannya; dan f. Menyetujui usul pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau bangunan. 2.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Daerah dibantu oleh : a. SEKDA selaku Pengelola; b. Kepala Biro Pengelolaan Barang Daerah selaku Pembantu Pengelola; c. Kepala OPD selaku Pengguna; d. Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna; e. Penyimpan Barang; dan f. Pengurus Barang.
3.
SEKDA selaku Pengelola, berwenang dan bertanggungjawab : a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD; b. Meneliti dan penyetujui rencana kebutuhan BMD; c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
42
d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindah-tanganan
BMD yang telah disetujui oleh Kepala Daerah;
e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD; dan
f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.
4.
Kepala Biro Pengelolaan Barang Daerah bertanggung jawab mengkoordinir
penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada seluruh OPD.
5.
Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna BMD, berwenang dan bertanggung jawab : a. Mengajukan rencana kebutuhan BMD bagi OPD yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui Pengelola; b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui Pengelola; c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya; d. Menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan TUPOKSI OPD yang dipimpinnya; e. Mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya; f. Mengajukan usul pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah melalui Pengelola;
43
g. Menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk
kepentingan penyelenggaraan TUPOKSI OPD yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui Pengelola; h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang
ada dalam penguasaannya; dan
i. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT).
6.
Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna BMD, berwenang dan bertanggung jawab : a. Mengajukan rencana kebutuhan BMD bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala OPD yang bersangkutan; b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya; c. Menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan TUPOKSI dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya; d. Mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya; e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; dan f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT).
44
7.
Penyimpan Barang bertugas menerima, menyimpan dan penyalurkan barang
8.
yang berada pada Pengguna/Kuasa Pengguna. Pengurus Barang bertugas mengurus BMD dalam pemakaian pada masingmasing Pengguna/Kuasa Pengguna.
2.1.3
Penatausahaan Barang Daerah Definisi penatausahaan dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2007 adalah
rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan diterapkan otonomi daerah, maka setiap daerah wajib mengelola kegiatan pemerintahannya sendiri termasuk pengelolaan barang milik daerah. Tujuan dari melakukan penatausahaan ini agar pemerintah dapat mengetahui jumlah barang milik daerah (BMD) yang dimiliki sehingga dapat membuat laporan BMD yang akurat dan sesuai dengan keadaan. Hal ini sangat membantu pemerintah untuk menghasilkan neraca yang menyajikan perhitungan aset secara tepat. Dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. 1. Pembukuan Menurut penjelasan Permendagri No.17 tahun 2007 disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang
45
Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang daerah. Dalam pencatatan
dimaksud dipergunakan buku dan kartu sebagai berikut:
a)
Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, E dan F); Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah kartu untuk mencatat barang-barang
inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang
tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain, dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan. Kartu inventaris terdiri dari: i.
Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah,
ii.
Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin,
iii.
Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan,
iv.
Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
v.
Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya,
vi.
Kartu Inventaris Barang (KIB) F Kostruksi dalam Pengerjaan,
b) Kartu Inventaris Ruangan; Kartu Inventaris Ruangan adalah kartu untuk mencatat barang- barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja. Kartu inventaris ruangan harus dipasang di setiap ruangan kerja. Pemasangan maupun pencatatan inventaris ruangan menjadi tanggungjawab Pengurus Barang dan Kepala Ruangan di setiap OPD. c)
Buku Inventaris;
46
Buku Inventaris merupakan himpunan data teknis dan administrasif yang
diperoleh dari catatan kartu-kartu inventaris barang sebagai hasil sensus barang
daerah di tiap-tiap Unit/Satuan Kerja yang dilaksanakan secara serempak pada
waktu tertentu.
d) Buku Induk Inventaris.
Buku induk inventaris (BII) merupakan gabungan/kompilasi buku
inventaris. Untuk mendapatkan data barang dan pembuatan buku inventaris
yang benar, dapat dipertanggungjawabkan dan akurat (up to date), maka dilakukan Sensus Barang Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali. Disamping itu, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 menetapkan kuasa pengguna barang harus menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan bangunan yang berada dibawah penguasaannya dan pengelola barang melakukan hal yang sama untuk tanah dan bangunan yang dikelolanya. 2. Inventarisasi Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang daerah dalam unit pemakaian. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independent.
47
Dari kegiatan inventarisasi disusun buku inventaris yang menunjukkan
semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun
yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi,
jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan
barang, dan sebagainya.
Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan
mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:
a. Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang; b. Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing; c. Menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah. Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris. Agar buku inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dalam: a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. Pengadaan; c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; d. Penggunaan; e. Penatausahaan; f. Pemanfaatan;
48
g. Pengamanan dan pemeliharaan;
h. Penilaian;
i. Penghapusan;
j. Pemindahtanganan;
k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; l. Pembiayaan; dan m.tuntutan ganti rugi.
Dalam pelaksanaan inventarisasi dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu pelaksanaan pencatatan dan pelaksanaan pelaporan. Pelaksanaan pencatatan yang dimaksud adalah ketika mempergunakan KIB A, B , C, D, E, dan F, KIR, buku inventaris, dan buku induk inventaris. Sedangkan dalam pelaporan ketika mempergunakan buku inventaris dan rekap, serta daftar mutasi barang dan daftar rekapitulasi mutasi barang. 3. Pelaporan Pelaporan barang milik daerah merupakan suatu kesatuan dari penatausahaan barang milik daerah. Penatausahaan barang milik daerah menurut Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 mengenai pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Permendagri 17 tahun 2007 diatur tentang kewajiban kuasa pengguna untuk menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan lima tahunan kepada pengguna. Disamping itu, pengguna juga harus
49
menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan lima tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.
Untuk membuat neraca daerah maka pengelola pembantu bertugas untuk
menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan lima
tahunan dari setiap SKDP/OPD, termasuk didalamnya informasi mengenai jumlah dan nilai. Setelah dihimpun maka dibuat rekapitulasinya yang kemudian akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.
Selain Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) dan Laporan Barang Pengguna (LBP) semesteran, tahunan, dan lima tahunan setiap SKDP/SOPD wajib mencatat dan melaporkan perubahan jumlah yang terjadi tentang barang yang dikelolanya, baik bertambah maupun berkurang. Perubahan jumlah tersebut dicatat secara tertib kedalam laporan mutasi barang dan daftar mutasi barang. a.
Laporan Mutasi Barang Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah dan/atau
berkurang selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan kepada Gubernur melalui Pengelola. Laporan Mutasi Barang semester I dan semester II digabungkan menjadi Daftar Mutasi Barang selama 1 (satu) tahun, dan masing-masing dibuatkan daftar rekapitulasinya (Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang). b.
Daftar Mutasi Barang Daftar Mutasi Barang selama 1 (satu) tahun disimpan di Pembantu
Pengelola. Rekapitulasi seluruh barang milik Daerah (daftar mutasi) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Laporan inventarisasi barang
50
(mutasi bertambah dan/atau berkurang) selain mencantumkan jenis, merk, type, dan lain sebagainya, juga harus mencantumkan nilai barang.
Mutasi barang terjadi karena : a) Bertambah, disebabkan:
(1) pengadaan baru karena pembelian;
(2) sumbangan atau hibah;
(3) tukar-menukar;
(4) perubahan peningkatan kualitas (guna susun). b) Berkurang, disebabkan : (1) dijual/dihapuskan; (2) musnah/hilang/mati; (3) dihibahkan/disumbangkan; (4) tukar-menukar /dilepaskan dengan ganti rugi. Untuk menghasilkan daftar mutasi barang dimulai dari kegiatan sensus barang daerah dari masing-masing pengguna atau kuasa pengguna yang kemudian direkap dalam buku inventaris dan disampaikan pada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk Inventaris yang kemudian dijadikan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya. Berdasarkan uraian diatas maka dalam kegiatan pelaporan didapat beberapa format laporan pengurus barang yang harus dibuat atau disampaikan yaitu: 1) Buku Inventaris;
51
2) Rekap Buku Inventaris;
3) Laporan Mutasi Barang;
4) Daftar Mutasi Barang;
5) Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang;
6) Daftar Usulan Barang yang Akan Dihapus; 7) Daftar Barang Milik Daerah yang Digunausahakan.
2.2 Perumusan Model Penelitian dan Hipotesis 2.2.1 Kerangka Berfikir Penatausahaan barang milik daerah sendiri menurut Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penyelenggaraan
penatausahaan barang daerah yang baik, sesuai dengan azas pengelolaan barang daerah yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Penatausahaan barang daerah memiliki peranan penting dalam terciptanya pengelolaan barang daerah yang baik. Karena seperti telah kita ketahui permasalahan aset yang menjadi tembok penghalang bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan opini WTP dari BPK yaitu salah satunya berasal dari penatausahaan barang daerah. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, salah satunya dengan adanya program ATISISBADA maka pemerintah dapat terbantu dalam pengelolaan barang daerah. ATISISBADA merupakan Sistem Informasi Manajemen yang berfungsi dalam pengelolaan data dan informasi barang daerah
52
secara online dan telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Sistem informasi yang baik adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi
relevan, aurat, lengkap, dan tepat waktu. ATISISBADA telah berjalan pada
bagian penatausahaan barang daerah. Indikator ATISISBADA yang akan diukur
yaitu kinerja hardware,kualitas software aplikasi, prosedur yang terbagi menjadi prosedur manual dan prosedur sistem (CBSOP), jaringan dan kompetensi pemakai
(end user).
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat digambarkan sebagai berikut :
54
2.2.2 Perumusan Hipotesis
Berdasarkan
penjelasan
sebelumnya,
maka
metode
penelitian
ini
menggunakan analisis regresi linier sederhana (Simple Linear Regression).
Rumusan hipotesis secara simultan penelitian sebagai berikut:
Y = + X +
Dari rumus diatas dapat dibentuk kedalam sebuah kalimat yaitu terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara implementasi sistem informasi ATISISBADA
dengan
peningkatan kualitas penatausahaan
barang daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
