BAB II
TELAAH PUSTAKA
DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN
2.1 Telaah Pustaka 2.1.1 Pengertian Penganggaran Dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan pengertian Keuangan Negara yaitu Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.(Undang-undang No.17 tahun 2003) Penganggaran disektor pemerintahan merupakan suatu proses yang kompleks dan panjang serta tidak dapat dilepaskan dari sektor politis. Kompleksitas
disebabkan
karena
belum adanya
kesempatan
yang
dapat diterima semua pihak tentang bagaimana pengalokasian sumber dana pemerintah secara tertib. Ketidak kesepakatan tersebut antara lain disebabkan masalah politis,adanya nilai-nilai kepemimpinan yang berbeda diantara pengambil keputusan, serta adanya perdebatan tentang bangaimana suatu sistem
12
13
penganggaran dapat memuaskan semua pihak yang terkait maka alokasi
anggaran sekarang didasarkan kepada target kinerja. Perubahan pendekatan
ini
tentunya
menuntut
adanya
perubahan paradigma dari aparat pemerintah baik yang pusat maupun
daerah, karena setiap dana yang dialokasikan dalam APBN maupun APBD harus dapat terukur kinerjanya, dengan kata lain tidak ada alokasi anggaran apabila tidak jelas kinerjanya.
Perubahan
paradigma
di
dalam
penyusunan APBN/APBD ini dilatar belakangi hal-hal berikut: a.
Meningkatnya tuntutan masyarakat di era reformasi terhadap pelayanan publik
yang
ekonomis,
efisien,
efektif,
transparan, akuntabel dan responsif. b.
Berlakunya 1999
Undang
Undang
tentang Pemerintahan
No.
22
Daerah
dan dan
25
tahun
Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. c.
Adanya
PP
No.
105
tahun
2000
tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. d.
Sistem prosedur, format dan struktur APBN/APBD yang berlaku selama ini kurang mampu mendukung tuntutan perubahan sehingga perlu perencanaan yang sistematis, terukur dan komprehensif.
Terdapat berbagai definisi tentang arti penganggaran, namun secara umum penganggaran (budgeting) dapat diartikan sebagai suatu cara
atau metode yang sistematis untuk mengalokasikan sumber-sumber
14
daya keuangan. Sedangkan
singkat
oleh Brimson
anggaran
dan
Antos
(budget) (1994)
dirumuskan
sebagai
secara
rencana
yang
dituangkan dalam angka- angka financial.
Berkaitan dengan organisasi pemerintahan, penganggaran berarti
proses pengalokasian sumber daya keuangan negara yang terbatas untuk digunakan membiayai pengeluaran oleh unit pemerintahan (kementrian dan lembaga sebagai pengguna anggaran).
2.1.2. Pengertian Anggaran Negara Pengertian anggaran negara ada pada berbagai literatur, namun para ahli di bidang anggarn sepakat memberikan pengertian umum sebagai berikut : anggaran negara merupakan rencana keuangan pemerintah dalam suatu waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun mendatang, yang satu pihak memuat jumlah pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai tugas-tugas negara di segala bidang, dan di lain pihak memuat jumlah penerimaan negara yang diperkirakan dapat
menutup
pengeluaran
tersebut dalam periode yang sama.(Dedi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra dan Maufidah Rahmawati tahun 2007) Dari definisi diatas dapat dijelaskan pengertian lebih lanjut sebagai berikut: (Mahmudi tahun 2007). a.
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja pemerintah yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finanasial (rupiah)
15
b.
Penyusunan anggaran negara adalah suatu proses politik, penganggaran
merupakan
proses
atau
metode
untuk
mempersiapkan suatu anggaran dengan tahap yang sangat rumit
dan mengandung nuansa politik yang sangat kental karena
memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil rakyat di
parlemen yang terdiri dari berbagai utusan partai politik. untuk
diberi masukan dan kritik. c.
Anggaran negara merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan progam-program yang dibiayai dengan uang publik. Proses penganggaran dimulai ketika perencanaan strategik dan perumusan strategi telah diselesaikan. Jadi anggaran negara merupakan artikulasi dari perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat.
d.
Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun.
Penganggaran memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait yaitu stabilitas fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertunbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Anggaran
16
Negara juga berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengawasan aktivitas
pemerintahan. Sebagai alat perencanaan kegiatan publik, anggaran dinyatakan
sebagai satuan mata uang sekaligus dapat digunakan sebagai alat
pengendalian. Agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik, maka sistem
pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan
cermat dan tepat. digunakan bernegara.
Hal
sebagai
alat
untuk
mencapai
tujuan
tersebut tercermin dari komposisi dan besarnya
anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggarn negara telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran negara berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Reformasi sektor publik salah satunya ditandai oleh munculnya era New Public Management (NPM) yang telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, misalnya adalah teknik anggaran kinerja (Performance Budgeting), Zero Based Budgeting (ZBB), dan Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS).
17
2.1.3 Prinsip-Prinsip Penganggaran
Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip anggaran menurut
Dedi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra dan Maufidah R tahun 2007 adalah
sebagai berikut :
a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran
Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas
mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat,
terutama
pemenuhan
kebutuhan-
kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. b.Disiplin Anggaran Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos atau
pasal
merupakan
belanja.Penganggaran
batas
pengeluaran
tertinggi harus
pengeluaran
didukung
dengan
adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau proyek yang belum atau tidak tersedia anggarannya. Dengan kata lain, bahwa
18
penggunaan setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan atau
proyek yang diusulkan c. Keadilan Anggaran
Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya
secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat
tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena pendapatan
pemerintah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan. d. Efisiensi dan efektivitas Anggaran Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat. e. Disusun dengan pendekatan kinerja Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output atau outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.
19
2.1.4 Tahapan Perencanaan Dan Penyusunan APBN
Secara singkat tahapan dalam proses perencanaan dan penyusunan
APB dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.
Tahap Pendahuluan. Tahap ini diawali dengan persiapan rancangan APBN oleh
pemerintah, antara lain meliputi penentuan asumsi dasar APBN,
perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas dan
penyusunan budget exercise. Pada tahapan ini juga diadakan rapat komisi antara masing-masing komisi dengan mitra kerjanya (departemen/lembaga teknis). Tahapan ini diakhiri dengan proses finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah. b.
Tahap tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN. Tahapan dimulai dengan pidato presiden sebagai pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan baik antara Menteri Keuangan dan Panitia Anggaran
DPR,maupun
antara
komisi-komisi
dengan
departemen/lembaga teknis terkait.Hasil dari pembahasan ini adalah UU APBN, yang di dalamnya memuat anggaran
(dulu
satuan
3,
sekarang
analog
satuan dengan
anggaran satuan kerja di departemen dan lembaga) sebagai bagian tak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Satuan anggaran adalah dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana
untuk
membiayai
tugas
umum
pemerintah
dan
20
pembangunan, departemen atau lembaga mengajukan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKAKL)
kepada Departemen Keuangan dan Bappenas untuk kemudian
dibahas
menjadi
Daftar
Isian
Pelaksanaan
Anggaran
(DIPA).Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa
keputusan presiden (kepres) sebagai Pedoman Pelaksanaan
APBN.
Dalam
melaksanakan
pembayaran,
kepala
kantor/pemimpin proyek di masing- masing kementerian dan lembaga mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara (KPPN). c.
Tahap pengawasan APBN. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas
fungsional
baik
eksternal
maupun
internal
pemerintah. Sebelum tahun anggaran berakhir sekitar bulan November, pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya
dalam
bentuk
Rancangan
Perhitungan
Anggaran Negara (RUU PAN), yang paling lambat lima belas bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran bersangkutan. Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang
telah
(BPK).Apabila
diaudit hasil
oleh
Badan
pemeriksaan
Pemeriksa
Keuangan
perhitungan
dan
pertanggungjawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU
21
PAN disetujui oleh BPK.
Pengelolaan APBN sejak dari disahkannya UU No 17/2003 tentang
Keuangan Negara dan UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
mengalami
perubahan
dalam
proses
penganggaran,
perencanaan hingga ke pelaksanaan anggaran.
dari
sejak
2.1.5 Prosedur Penyusunan Anggaran Dalam menyusun Anggaran perlu diperhatikan prinsip-prinsip penganggaran,
aktivitas
utama
dalam
penyusunan
ABK,
peranan
legislatif, siklus perencanaan anggaran daerah, struktur APBN dan APBD, dan penggunaan Standar Analisis Belanja (SAB). Aktivitas utama dalam penyusunan anggaran adalah mendapatkan data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarannya. Proses mendapatkan data kuantitatif bertujuan untuk memperoleh informasi dan pengertian tentang berbagai program yang menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. Perolehan
dan
penyajian
data
kuantitatif
juga
akan
menjelaskan bagaimana manfaat setiap program bagi rencana strategis. Sedangkan proses pengambilan keputusannya melibatkan setiap level dari manajemen pemerintahan. Pemilihan dan prioritas program yang akan dianggarkan tersebut akan sangat tergantung pada data tentang target kinerja.
22
2.1.6 Peranan Legislatif Dalam Penyusunan Anggaran
Alokasi anggaran setiap program di masing masing unit kerja pada
akhirnya sangat dipengaruhi oleh kesepakatan antara legislatif dan
eksekutif. Prioritas dan pilihan pengalokasian anggaran pada tiap unit kerja
dihasilkan setelah melalui koordinasi diantara bagian dalam lembaga eksekutif dan legislatif.
Dalam usaha mencapai kesepakatan, seringkali keterkaitan antara kinerja dan alokasi anggaran menjadi fleksibel dan longgar namun dengan
adanya ASB,
alokasi
anggaran
menjadi
lebih
rasional.
Berdasarkan kesepakatan tersebut pada akhirnya akan ditetapkanlah Perda APBD.
2.1.7 Perencanaan Kinerja Perencanaan Kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan ke diinginkan
depan di
untuk
menetapkan
tingkat
kinerja
yang
masa mendatang. Pada prinsipnya perencanaan kinerja
merupakan penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Perencanaan mengefektifkan tujuan membantu
merupakan pemerintah.
komponen Sedangkan
kunci
untuk
perencanaan
lebih kinerja
pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah didefenisikan
dalam rencana stratejik (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), termasuk di
23
dalamnya pembuatan target kinerja dengan menggunakan ukuran kinerja
2.1.8 Evaluasi Dan Pengambilan Keputusan
a.
Pengukuran Kinerja Organisasi Setelah
anggaran
dilaksanakan,
tahap
selanjutnya
adalah
pengukuran kinerja untuk menilai prestasi unit organisasi. Pengukuran
kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan hanya menilai kemampuan bagaimana anggaran dibelanjakan namun meliputi kemampuan bagaimana anggaran publik tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu pimpinan organisasi menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.(Mardiasmo tahun 2005) Sistem
pengukuran
kinerja
dapat
dijadikan
sebagai
alat
pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan penetapan reward and funishment system. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi beberapa tujuan anatara lain: Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran Kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja,sehingga akan
24
meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam memberikan
pelayanan publik. Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian
sumber daya dan pembuatan keputusan. Pengukuran Kinerja sektor publik
dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan
memperbaiki komunikasi kelembagaan. b.
Laporan Keuangan
Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting publik.
untuk
menciptakan
akuntabilitas
sektor
Gencarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas
publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satu informasi yang diberikan adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. (Mardiasmo tahun 2005) Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial. Laporan Realisasi Keuangan terdiri dari: 1. Pendapatan negara 2. Belanja Negara
25
Neraca terdiri dari:
1. Aset
2. Kewajiban
3. Ekuitas Dana
Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) terdiri dari:
1. Penjelasan umum
2. Penjelasan atas pos-pos laporan realisasi anggaran
3. Penjelasan atas pos-pos neraca Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relavan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara
untuk
mewujudkan
good
governance.
Alasannya
adalah
terpenuhinya tiga elemen good governance yaitu akuntabilitas,tranparansi dan partisipasi. Pertama, akuntabilitas
karena
pengungkapan efektivitas dan efisiensi
dengan
adanya
standar,
APBN atau APBD menjadi
26
bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ke dua, transparansi karena dengan adanya standar, BPK menjadi
mudah menyingkat tempat-tempat sembunyi korupsi karena mempunyai
basis baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan
dan audit atas laporan keuangan.
Ke tiga, partisipasi karena dengan adanya standar, rakyat pada tiap
daerah melalui DPRD makin mampu mengendalikan keuangan daerahnya karena pemerintah tidak bisa mencatat pemakaian sumber daya sesuai keinginannya. Sebelum tiga paket UU Keuangan Negara terbit, laporan keuangan yang disyaratkan untuk disampaikan oleh pemerintah kepada DPR atau DPRD adalah Perhitungan Anggaran Negara (PAN) dan Nota PAN atau Perhitungan APBD dan Nota Perhitungan APBD.( Simanjuntak tahun 2005) Pada level instansi, selain memberikan sumbangan untuk penyusunan PAN atau Nota PAN, setiap instansi menyusun laporan tahunan
(annual report). Dalam laporan tahunan, umumnya yang
dilaporkan adalah rencana dan realisasi. Daftar Isian Kegiatan (DIK) maupun Daftar Isian Proyek (DIP)
baik dalam pengertian kegiatannya maupun dalam jumlah
uangnya. Kemudian laporan juga mencakup sumber daya yang dimiliki pada awal tahun, perubahan- perubahan, dan saldo akhir tahun. Sumber daya yang dilapokan umumnya meliputi sumber daya manusia, sarana,
27
prasarana maupun perkembangan dalam lingkungan eksternal.
Setelah adanya reformasi keuangan negara, UU 17/2003
tentang
Keuangan
Negara
pertanggungjawaban
mengikuti standar akuntansi pemerintahan.
Penyampaian
keuangan
mensyaratkan
laporan
pemerintah
keuangan
penyampaian
laporan
yang
disusun
dengan
tersebut
dalam
rangka
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam Pasal 30 disebutkan bahwa laporan keuangan tersebut setidaktidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 (PP 24/2005) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, selain empat jenis laporan keuangan tersebut (yang disebut dengan laporan keuangan pokok), entitas pelaporan dapat menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas.
2.1.9 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan
28
informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan
sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan yang paling
diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintah. Penyusunan
laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah
sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan
keuangan,
sehingga
meningkatkan
laporan
kredibilitasnya
keuangan dan
pada
yang
dimaksud
gilirannya
akan
dapat dapat
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, good governance dapat tercapai. Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar bagi semua entitas pelaporan
dalam
menyajikan
laporan
keuangan
sebagai
pertanggungjawaban kepada berbagai pihak khususnya pihak-pihak di luar eksekutif. Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak diluar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria atau persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Bagi auditor, khususnya eksternal auditor, standar akuntansi digunakan sebagai kriteria dalam menilai informasi yang disajikan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi diterima umum. Dengan demikian SAP
29
menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna,
dan auditor.
2.1.10 Pengertian Realisasi Anggaran Departemen Atau Instansi
Bertitik tolak dari pengertian anggaran tersebut di atas, maka
tindaklanjut dari anggaran adalah merealisasikan anggaran yang telah
dialokasikan per departemen atau instansi sesuai dengan apa yang ada di APBN. Dalam hal ini, yang ditindaklanjuti adalah realisasi terhadap kegiatan yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan realisasi anggaran departemen atau instansi adalah menindaklanjuti dari rencana anggaran sesuai dengan alokasi dana yang telah tertuang di dalam APBN. ( Simanjuntak tahun 2005)
2.1.11 Pengertian Daya Serap Anggaran Departemen Pada saat anggaran direalisasikan ke dalam satker per departemen atau instansi ternyata apa yang direncanakan dengan apa yang menjadi realitas keseharian sering kali tidak sesuai dengan target. Dengan demikian daya serap anggaran bisa dikatakan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Sehingga daya serap anggaran lebih rendah dari apa yang telah direalisasikan sesuai dengan perencanaan.
30
2.2. Kerangka Pemikiran 2.2.1 Perumusan Model Penelitian
Selama
ini
proses
perencanaan
anggaran
di
Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tasikmalaya masih berpegang pada perencanaan
tradisional belum menerapkan perencanaan berbasis kinerja sepenuhnya.
Implikasinya adalah besaran anggaran hampir bisa dipastikan tidak sesuai dengan
realitas kebutuhan anggaran per unit kerja sehingga menimbulkan terjadinya
disparitas anggaran yaitu antara yang dianggarkan dengan realisasinya tidak tidak sesuai dalam bentuk rendahnya daya serap realisasi anggaran. Bertitik tolak dari bagian terdahulu maka dapat tergambarkan bahwa ada beberapa yang dapat diklasifikasikan sebagai faktor penyebab rendahnya penyerapan realisasi anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tasikmalaya. Dalam hal ini, faktor-faktor penyebab terdiri dari Besar Pagu, Revisi, Tanda Bintang, Dekon dan Non Dekon. Untuk lebih jelasnya, penulis tuangkan ke dalam gambar model analisis di bawah ini : DEPENDENT VARIABEL
INDEPENDENT VARIABEL
FAKTOR PENYEBAB (X)
PENYERAPAN ANGGARAN (Y) RENDAHNYA PENYERAPAN REALISASI ANGGARAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA
BESAR PAGU (X1) REVISI (X2) TANDA BINTANG (X3) DEKON/NON DEKON (X4)
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
