BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN
PERUMUSAN MODEL PENELITIAN
2.1
Telaah Pustaka
2.1.1
Sistem Sistem menurut McLeod (2001:11) dalam bukunya Management Information
System yang diterjemahkan oleh Hendra Teguh yaitu “Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan”. Menurut
Susanto
(2004:18)
“Sistem
adalah
kumpulan/grup
dari
subsistem/bagian/komponen apapun baik fisik atau non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu”. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan dari subsistem yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jika salah satu dari subsistem tersebut tidak ada maka sistem tidak akan berjalan secara normatif karena ada ketergantungan satu sama lain dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan dari sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin di capai oleh suatu sistem. Agar target tercapai, maka target atau sasaran harus diketahui
terlebih dahulu cirri-ciri atau kriterianya. Disamping itu, penentuan kriteria pun dapat
dijadikan sebagai tolak ukur atau alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu sistem lalu dibuat menjadi dasar untuk melakukan pengendalian.
2.1.2
Sistem Pengendalian Intern Pengendalian intern merupakan suatu sistem yang penting yang digunakan
sebagai alat pengawasan, baik pengawasan yang bersifat preventif, maupun yang bersifat represif. Fungsi dari pengendalian intern ini penting untuk penilaian dan perbaikan terhadap pelaksanaan kinerja yang telah dilakukan pada manajemen, mengenai apa yang dilakukan dan dilaporkan sudah benar dan dapat dipercaya. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Berikut ini akan diuraikan mengenai sistem pengendalian intern.
2.1.2.1 Definisi Sistem Pengendalian Intern The Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission (COSO) yang dikutip dalam Gelinas (2002:218-219) mendefinisikan pengendalian Intern adalah: “internal control is a process-effected by an entity’s board of director, management, and other personnel-designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: • Effectiveness and efficiency of operations
• •
Reability of financial reporting Compliance with applicable laws and regulation
Sistem pengendalian intern berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pasal 2 menjelaskan bahwa:
“Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”
Mulyadi (2001, 183) memberikan penjelasan menganai Sistem Pengendalian Intern, yaitu: “Sistem pengendalian internal meliputi organisasi metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinaksikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen”.
Dalam Warren, Reeve, & Fees (2006:235) dijelaskan bahwa Pengendalian internal (internal control) adalah kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Selanjutnya Bastian Indra dalam buku Akuntansi Sektor Publik edisi 2 (2006:450) menjelaskan sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya
kebijakan pimpinan. Menurutnya pengendalian internal berlaku baik untuk
perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer.
Oleh karena itu, setiap organisasi baik organisasi swasta maupun organisasi
sektor publik diharapkan memiliki sistem pengendalian intern dalam rangka
menjamin tercapainya tujuan organisasi. Instansi pemerintah wajib menjalankan sistem pengendalian intern pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya yang meliputi pengamanan aset negara, membuat suatu pelaporan keuangan yang andal, efektivitas dan efisiensi operasi dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
2.1.2.2 Tanggung Jawab Sistem Pengendalian Intern Dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa dalam instansi pemerintah yang memiliki wewenang dalam melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah adalah mentri/pimpinan lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Namun semua pihak baik pegawai dan pimpinan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan aktivitas pemerintah. 2.1.2.3 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Tujuan Pengendalian Intern menurut COSO (2006) adalah: 1. Efektivitas dan efisiensi operasi 2. Kehandalan laporan keuangan 3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Menurut COSO pengendalian intern diharapkan dapat memberikan keyakinan
dan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi yaitu efisiensi dan efektivitas operasi, kehandalan laporan keuangan, kepatuhan hukum dan peraturan yang harus dilaksanakan oleh orang dalam tingkatan organisasi.
Tujuan sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 60
Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 3 adalah sebagai berikut: “Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.” Sedangkan Mulyadi (2002) memaparkan tujuan dari pengendalian intern adalah keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasi, pengendalian dan pengawasan. Selanjutnya tujuan dari sistem pengendalian internal menurut Warren, et al (2006:236) adalah memberikan jaminan yang wajar bahwa: o Aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian usaha o Informasi bisnis akan akurat o Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan
Dan Bastian Indra (2006:450) memaparkan tujuan pengendalian internal
adalah untuk:
o Menjaga kekayaan organisasi
o Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi o Mendorong efisiensi, dan o Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen Bedasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari
pengendalian intern adalah efektivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, kehandalan laporan keuangan, dan pengamanan asset, mengurangi risiko terjadinya kesalahan dan penyimpangan. Dengan adanya sistem pengendalian intern diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi.
2.1.2.4 Unsur-Unsur Pengendalian Intern Menurut PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, terdapat lima unsur dalam sistem pengendalian internal pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut: 1.
Lingkungan Pengendalian Dalam unsur ini Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki kewajiban untuk
menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku
positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan
kerjanya, melalui a. Penegakan integritas dan nilai etika
b. Komitmen terhadap kompetensi
c. Kepemimpinan yang kondusif d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia g. Perwujudan aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
2.
Penilaian Risiko Pada unsur ini Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian
risiko yang terdiri atas: a. Identifikasi risiko Identifikasi risiko tersebut dilakukan sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan: 1) Menggunakan metodologi
yang sesuai untuk tujuan Instansi
Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif. 2) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk menggali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal 3) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko
b. Analisis risiko Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang
telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah, dalam
hal ini, Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:
1) Tujuan Instansi Pemerintah, menurut pernyataan dan arahan spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Selain itu tujuan tersebut wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. 2) Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hal ini sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah b) Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya c) Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah d) Mengandung unsur kriteria pengukuran e) Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup f) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.
3.
Kegiatan Pengendalian Untuk kegiatan pengendalian ini, Pimpinan Instansi pemerintah memiliki
kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas serta fungsi Instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian yang dimaksud terdiri dari:
a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan b. Pembinaan sumber daya manusia
c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
d. Pengendalian fisik atas asset
e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja f. Pemisahan fungsi g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian i. Pembatasan akses atas sumber daya pencatatannya j. Akuntabilitas terhadap sumber daya pencatatannya k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Internal serta transaksi dan kejadian penting.
4.
Komunikasi dan Informasi Dalam unsur ini Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi,
mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Kegiatan komunikasi dan informasi harus diselenggarakan secara efektif. Untuk menunjang hal tersebut maka Pimpinan Instansi Pemerintah setidaknya harus melakukan beberapa sebagai berikut: a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi b. Mengelola, mengembangkan, dan terus memperbaharui sistem informasi secara terus-menerus
5.
Pemantauan ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu pemantauan
Pemantauan Pengendalian Internal
berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviewlainnya.
2.1.2.5 Pengendalian Sistem Informasi Pengendalian sistem informasi terdiri dari seluruh metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang dapat memastikan keamanan asset organisasi, keakuratan dan dapat diandalkannya catatan dan dokumen akuntansi, dan aktivitas operasional mengikuti standar yang ditetapkan manajemen. Menurut American Institute Of Certified Public Accountant (AICPA) pengendalian sistem informasi terdiri dari: 1.
Pengendalian Umum (General Control) Pengendalian umum diterapkan pada keseluruhan aktivitas dan aplikasi sistem
informasi. Pengendalian umum ini melekat dalam suatu sistem informasi dengan tujuan untuk mengendalikan rancangan, pengamanan, dan penggunaan programprogram komputer, serta pengamanan atas file data di dalam infrastruktur teknologi informasi. Dengan kata lain, pengendalian melekat di keseluruhan aplikasi yang terkomputerisasi dan terdiri dari: perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur manual yang mampu untuk menciptakan lingkungan pengendalian secara menyeluruh. Pengendalian umum sistem informasi berhubungan dengan risiko-risiko yang berkaitan di berbagai area kegiatan, seperti:
(2) Sumber daya data
(3) Pemeliharaan sistem
(1) Sistem operasi
(4) Komunikasi data
(5) Pertukaran data elektronik (electronic data interchange-EDI) (6) Komputer mikro Pengendalian umum meliputi:
1) Pengendalian Sistem Operasi Sistem operasi mengendalikan sistem komputer lainnya dan memberikan ijin aplikasi-aplikasi untuk menggunakan secara bersama-sama sumberdaya dan peralatan komputer. Karena ketergantungannya, masalah yang timbul dalam sistem operasi ini dapat menimbulkan masalah-masalah lain pada seluruh pengguna dan aplikasinya. Fungsi-fungsi sistem operasi adalah menerjemahkan bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin dengan: a. Menggunakan pengkompilasi (compiler) dan penerjeman (interpreter) b. Mengalokasikan sumber daya komputer ke berbagai aplikasi melalui pembebanan memori dan pemberian akses ke peralatan dan arsip-arsip (file) data c. Mengelola tugas-tugas penjadwalan dan program yang dijalankan bersamaan.
Selanjutnya tujuan dari pengendalian sistem operasi adalah sebagai berikut:
a. Mencegah akses oleh pengguna atau aplikasi yang dapat mengakibatkan
penggunaan tak terkendali ataupun merugikan sistem operasi atau arsip
data. b. Mengendalikan pengguna yang satu dari pengguna lainnya agar seorang pengguna tidak dapat menghancurkan atau mengkorupsi program atau data lainnya. c. Mencegah arsip-arsip atau program seorang pengguna dirusak oleh program lainnya yang digunakan oleh pengguna yang sama. d. Mencegah sistem operasi dari bencana yang disebabkan oleh kejadian eksternal, seperti kerusakan pada pembangkit tenaga listrik. Juga agar sistem dapat memulihkannya kembali jika hal ini sampai terjadi.
2) Pengendalian Sumber Daya Data Pengendalian sumber daya data berkaitan dengan penggunaan sumberdaya data, risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi di antaranya adalah karena adanya bencana seperti kebakaran, banjir, dan sebagainya, kerugian yang terjadi dalam pemanfaatan sumberdaya data, kehilangan tidak sengaja, pencurian dan penyalahgunaan data, serta korupsi data. 3) Pengendalian Struktur Organisasi Pengendalian struktur organisasi diperlukan untuk meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi seperti: kecurangan, ketidakcukupan dokumentasi fungsi-
fungsi sistem dan program, dan kehilangan arsip-arsip. Untuk itu dibutuhkan
pengendalian struktur organisasi dalam
rangka mengurangi kecurangan yang
mungkin terjadi dalam organisasi. 4) Pengendalian Pengembangan Sistem
Pengendalian dalam pengembanan sistem dibutuhkan untuk mengurangi
risiko-risiko dalam pengembangan sistem seperti: pembuatan sistem yang tidak penting, tidak berguna, tidak ekonomi, atau tidak dapat diaudit. Pengendalian ini dapat dilakukan salah satunya dengan pengujian seluruh program secara kompeherensif, terutama mengenai keakuratan output yang dihasilkan dan keterhandalannya. 5) Pengendalian Pemeliharaan Sistem Hal buruk yang mungkin terjadi dalam pemeliharaan sistem seperti korupsi melalui pengkorupsian program dan aktivitas-aktivitas sistem secara sengaja atau tidak sengaja serta akses sistem dan aplikasi secara tidak sah. Oleh karena itu dibutuhkan pengendalian dalam pemeliharaan sistem. 6) Pengendalian Pusat Komputer Hal buruk yang mungkin terjadi dalam komputer pusat adalah kerusakan pada fungsi-fungsi komputer yang berasal dari gangguan alam dan kegagalan sumber tenaga listrik. Untuk itu diperlukan pengendalian pusat komputer untuk organisasi yang skala kegiatanya cukup besar.
7) Pengendalian Komunikasi
Pengendalian komunikasi berfokus pada sistem jaringan. Tipe utama risiko-
risiko ini biasanya berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:
a. Ancaman subversive
dari pengambilan pesan-pesan, penyerangan
(hacking) komputer, dan penolakan pelayanan (denial-of-service) b. Kegagalan peralatan yang mengganggu, merusak, atau mengkorupsi transmisi data. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian untuk mengatasi permasalahan
komunikasi salah satunya dengan menggunakan sistem backup untuk mengatasai kerusakan jaringan. 8) Pengendalian Pertukaran Data Elektronik Risiko-risiko dalam pertukaran data elektronik (electric data interchange) menyangkut transaksi dan akses yang tidak sah ke berbagai arsip data serta kurangnya informasi transaksi yang cukup. Oleh karena itu dibutuhkan pengendalian pertukaran data elektronik dalam organisasi dengan skala besar. 9) Pengendalian Komputer Mikro Masalah yang bisa timbul mencakup akses yang tidak sah ke data dan program, pemisahan tugas yang tidak memadai, backup, serta prosedur-prosedur pengembangan dan pemliharaan sistem. Penggunaan password bertingkat merupakan salah satu bentuk pengendalian dalam komputer mikro.
2.
Pengendalian Aplikasi (Application Control) Pengendalian aplikasi merupakan control internal yang berlaku untuk khsusus
aplikasi komputer tertentu digunakan oleh organisasi. Pengendalian aplikasi sering disebut dengan pengendalian perspektif. Pengendalian ini meliputi prosedur yang digunakan, baik yang telah diotomatisasi atau manual untuk menjamin bahwa data
yang akan diproses secara lengkap dan akurat merupakan data yang sah. Pengendalian ini terdiri dari tiga bagian yaitu: 1) Pengendalian masukan (input) Pengendalian masukkan berusaha untuk menjamin bahwa transaksi-transaksi yang dimasukkan kedalam suatu sistem adalah sah, akurat, dan lengkap. 2) Pengendalian proses Pengendalian
proses
adalah
pengendalian
yang
dilaksanakan
untuk
memberikan jaminan terhadap pemrosesan telah terjadi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Pengendalian proses dapat dilakukan dengan penggunaan register transaksi untuk mengidentifikasi setiap transaksi yang diproses oleh suatu sistem dan memisahkan transaksi yang berhasil dari yang tidak berhasil. Register menguraikan transaksi-transaksi yang dihasilkan secara eksternal dan internal. Nomor-nomor transaksi harus secara unik mengidentifikasikan masing-masing transaksi sehingga suatu transaksi dapat dilacak melalui suatu sistem guna menyajikan suatu jejak audit.
3) Pengendalian keluaran (output)
Pengendalian keluaran yaitu pengendalian yang dirancang untuk memeriksa
bahwa input dan pemrosesan memberikan hasil (output) yang sah, teliti, dan
lengkap, serta didistribusikan pada pihak yang tepat. Salah satu bentuk pengendalian keluaran yaitu dengan memeriksa laporan untuk meyakinkan bahwa
jumlah, format, dan rinciannya benar sesuai input.
Sementara itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001, SA 319, par. 06) dalam Gondodiyito (2007) mengklasifikasikan pengendalian umum sebagai berikut: 1.
Pengendalian Umum (General Control) Pengendalian ummum meliputi kebijakan dan prosedur mengenai semua
aktivitas yang bertujuan untuk membuat kerangka pengendalian yang menyeluruh, serta memberikan tingkat keyakinan yang memadai bahwa seluruh tujuan pengendalian intern dapat tercapai. Pengendalian ini berfungsi sebagaimana mestinya
karena
pengendalian
umum
memberikan
umpan
balik
apabila
pengendalian aplikasi tidak berjalan atau format data tidak sesuai dengan spesifikasi komputer. 1) Pengendalian Organisasi dan Manajemen Struktur organisasi adalah suatu cara manajemen membagi, mengorganisasi, dan mengkoordinasi kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan secara
efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen tidak hanya melakukan
fungsi pengorganisasian saja, tapi fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengarahan, pengkomunikasian, dan penggunaan sumberdaya. Pengendalian ini meiputi pemisahan fungsi serta kebijakan prosedur yang berkaitan dengan fungsi pengendalian. Pengendalian manajemen operasi diterapkan dengan mencakup
hal-hal sebagai berikut: (a) Pemisahan tugas dan fungsi Pemisahan fungsi didesain untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi yang tidak sejalan telah dipisahkan. Terdapat dua jenis fungsi pemisahan yaitu: pemisahan fungsi departemen TI dengan non TI, dan pemisahan fungsi di dalam Departemen TI. (b) Pengendalian personil Personil mempunyai peranan penting dalam pengendalian sistem. Efektivitas dan suksesnya operasi sistem banyak tergantung pada kualitas dan kejujuran personil yang mengoperasikannya, sehingga kualitas dan kejujuran
dari
personil
akan
menentukan
kualitas
dari
sistem.
Pengendalian personil yang efektif dapat diindikasikan oleh hal-hal berikut: -
Adanya prosedur penerimaan dan pemilihan pegawai
-
Adanya peningkatan keahlian melalui pelatihan yang berhubungan dengan bidang tugasnya
-
Adanya evaluasi atas pekerjaan
-
Administrasi atas gaji dan prosedur promosi yang jelas
-
Penggunaan uraian tugas
-
Pemilihan dan pelatihan pegawai
-
Penyeliaan (supervise) dan penilaian
-
Penggiliran pekerjaan dan keharusan mengambil cuti
(c) Pengendalian Perangkat Keras Pengendalian perangkat keras didesain untuk memastikan bahwa perangkat komputer aman dari kerusakan yang disebabkan oleh faktorfaktor manusia maupun lingkungan. Beberapa jenis pengendalian yang dapat diterapkan untuk menjaga keamanan perangkat komputer adalah: -
Pengawasan terhadap akses fisik, pengawasan ini merupakan proteksi berupa pembatasan terhadap orang-orang yang akan masuk ke bagian penting seperti ruangan komputer.
-
Pengaturan lokasi fisik, ruangan komputer perlu ditempatkan pada lokasi yang tidak mudah didatangi oleh orang-orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat mencegah perusakan fasilitas komputer oleh pihak yang tidak berwenang.
-
Penggunaan alat pengaman, alat pengaman dapat digunakan untuk menjaga keamanan komputer dari kemungkinan kerusakan, alat tersebut seperti detektor asap, alat pemadam kebakaran, air conditioner (AC), dan penangkal petir.
-
Pengendalian operasional
perangkat
keras, merupakan bentuk
pengendalian untuk menjaga perangkat keras dari kerusakan akibat
kesalah pengoperasian perangkat keras.
-
Pengendalian perangkat lunak, merupakan bentuk pengendalian untuk memastikan keamanan dan keandalan sistem. Dengan cara mengawasi
penggunaan program dan mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang. -
Pengendalian keamanan data, merupakan suatu tindakan pengendalian untuk menjaga keamanan data yang tersimpan didalam media penyimpanan agar tidak hilang, rusak, atau diakses oleh orang tidak berwenang.
(d) Pengendalian Jaringan Wide area network yang luas memerlukan invervensi manusia sebagai contoh adanya jaringan komunikasi yang gagal, program di hentikan secara tidak normal, antrian berita memenuhi seluruh kapasitas penyimpanan, operator harus mengidentifikasi kapan masalah itu dapat terjadi dan memastikan jaringan dapat mengakomodasi masalah tersebut. Network control terminal dapat digunakan untuk menjalankan fungsi sejenis ke peralatan individual yang terhubung dengan jaringan. Salah satu tindakan dalam pengendalian jaringan yaitu manajemen operasional harus secara berkala melakukan review aktivitas network operator untuk membandingkan dengan standard dan protocol yang telah ditetapkan.
Sampai awal tahun 1980-an secara tradisional, yaitu jika organisasi masih
menggunakan mesin induk yang tersentralisasi, semua sumber data input
(e) Manajemen operasi
untuk sistem aplikasi dikirim kebagian persiapan data untuk di entri ke
sistem komputer oleh operator data entry. Pada sistem yang terkini, pengelolaan tersebut dapat dikatakan sudah tidak ada lagi. Pada sistem yang sekarang digunakan adalah komputer mikro secara stand alone, multi-user, atau jaringan (network), atau dalam bentuk client-server.
2) Pengendalian terhadap Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Tujuan dari pengendalian pengembangan sistem adalah untuk: -
Menjamin bahwa seluruh kegiatan pengembangan sistem telah diotorisasikan, diuji, disetujui, dan diterapkan;
-
Menjamin bahwa standar dan prosedur yang dilaksanakan untuk membantu manajemen mengendalikan sistem; dan
-
Menjamin bahwa sistem tersebut dapat diaudit.
Tujuan dati pemeliharaan program adalah untuk:
-
Menjaga integritas sistem yang ada,
-
Menjaga dari kehilangan atau kerusakan program,
-
Mencegah terjadinya kesalahan dalam program, dan
-
Mencegah timbulnya perubahan tidak ada otorisasinya.
3) Pengendalian terhadap Operasi Sistem
Sistem operasi mengendalikan sistem komputer lainnya dan memberikan ijin aplikasi-aplikasi untuk menggunakan secara bersama-sama sumberdaya dan peralatan komputer. Tujuan sistem operasi adalah mencegah akses oleh pengguna atau aplikasi yang dapat mengakibatkan penggunaan tak terkendali ataupun
merugikan sistem operasi atau arsip data, mencegah arsip atau program dirusak oleh program lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan sistem pengendalian terhadap operasi sistem, diantaranya dengan: (1) Pemberian atau pengendalian password (2) Pengamanan pemberian akses kepegawai (3) Pembuatan pernyataan dari pengguna tentang tanggung jawab mereka untuk menggunakan sistem dengan tepat dan jaminan akan menjaga kerahasiaannya. (4) Pembentukan
suatu
kelompok
keamanan
untuk
memonitor
dan
melaporkan pelanggaran (5) Penetapan kebijakan formal untuk mengatasi para pelanggar. 4) Pengendalian terhadap Perangkat Lunak Sistem Pengendalian ini dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan bahwa perangkat lunak sistem dimiliki dan dikembangkan secara efisien dan diotorisasikan. Pengendalian piranti lunak berfungsi untuk memantau penggunaan piranti lunak dan mencegah akses oleh orang-orang yang tidak memiliki otorisasi
terhadap sistem komputer. Pengendalian ini biasanya ada dalam sistem komputer
adalah: -
kegiatan membaca dan menulis terganggu atau terhambat
A read or write check, menghentikan program secara otomatis apabila
-
A record length check, menyeleksi apakah panjang masukkan telah sesuai sehingga seluruh data diterima dengan baik
-
A label checking routins, menguji apakah label intern yang ada di dalam disk telah sesuai sehingga tidak ada data yang salah
-
A access control, membatasi akses kedalam data dengan menggunakan kata sandi dan sebagainya
-
A storage device check, memberikan sinyal tanda kesalahan apabila suatu program aplikasi mencoba menggunakan media penyimpanan yang tidak berfungsi
-
Sistem pengendalian lainnya tergantung pembuat aplikasi tersebut
5) Pengendalian terhadap entri data dan program Pengendalian yang dilakukan untuk memberikan kerangka kerja untuk mengendalikan operasi sehari-hari dan menjaga agar tidak terjadi kesalahan pengolahan data. Beberapa jenis pengendalian ini adalah, control group, pengendalian file dan database, pelaksanaan standar prosedur, pengamanan data, audit intern.
6) Pengendalian terhadap kemanan TI (pengolahan data elektronik)
Keamanan adalah hal yang sangat penting dalam suatu organisasi maupun
perusahaan. Dalam dunia pengolahan data elektronik sistem keamanan yang biasa
dipakai adalah kriptografi. Kriptografi dipakai untuk melindungi kerahasiaan data. Hal ini perlu dilakukan karena pengendalian akses dan pengendalian
komunikasi bisa mengalami kegagalan karena terjadi usaha pelemahan sistem, perusakan piranti, penyamaran oleh orang yang tidak berhak, ataupun penyadapan.
2.
Pengendalian Aplikasi (Application Control) Pengendalian aplikasi (application control) adalah sistem pengendalian intern
komputer yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan tertentu yang telah ditentukan (setiap aplikasi berbeda karakteristik dan kebutuhan pengendaliannya). Penanggung jawab atau yang menentukan tipe pengendalian aplikasi ialah penanggung jawab teknis tim aplikasi, yaitu disainer sistem atau sistem analisnya. Unsur-unsur sistem pengendalian intern aplikasi adalah: 1) Boundary Controls Pengendalian batas-batas sistem aplikasi (boundary controls) ialah bahwa tiap sistem aplikasi komputer harus jelas desainnya mengenai: o Ruang lingkup sistem o Subsistem dan keterkaitan
2) Pengendalian Input
Pengendalian input diperlukan karena merupakan salah satu tahap dalam
sistem komputerisasi yang paling krusial dan mengandung risiko. Risiko terserbut diantaranya:
o Data transaksi yang ditulis oleh pelaku transaksi salah (error) o Kesalahan pengisian dengan kesengajaan disalahkan o Penulisan tidak jelas sehingga dibaca salah oleh orang lain, khususnya bila diolah bukan dokumen aslinya, melainkan tembusan. Ada beberapa jenis pengendalian input yang dapat dilakukan yaitu diantarnya: o Batch System Cara pemrosesan data input antara lain dengan batch processing, data diolah dalam satuan kelompok (bundle) dokumen, dan delayed processing (pengolahan bersifat tertunda, yaitu updating data di komputer tidak sama dengan terjadinya transaksi). Pengendalian ini dilakukan pada tahan: Data Capturing, Batch Data Preparation, Batch Data Entry, dan Validation. o On-line Real time Entry Validation Pengendalian input ini dilakukan pada tahap: -
Entry data & Validation
-
Pada batch processing system lazimnya entri data dilakukan perugas data entru, sedangkan dalam sistem on-line real-time dilakukan oleh pemakai langsung.
Dalam sistem komputerisasi, khususnya yang menggunakan sistem on-line real-time paperless, maka masalah jejak pemeriksaan (audit
trail) menjadi makin penting.
-
Ditinjau dari sifatnya, pengendalian input dapat dibedakan dalam tipe:
o Prevention Objective Contoh pengendalian ini misalnya mempersiapkan buku manual (buku pedomen kerja/prosedur tertulis) untuk cara-cara memasukkan data ke file komputer. Cara lain adalah pelatihan bagi para pengguna. Lingkungan juga mempengaruhi kenyamanan pengguna, makin nyaman tempat kerja diharapkan tingkat kesalahan oleh kejenuhan dan kelelahan makin kecil. o Detection Objective Contoh pengendalian ini misalnya validasi kesesuaian kode antara yang dientri dengan yang ada di file komputer, seperti validasi tanggal atau kode lainnya. o Correction Objective Pengendalian intern yang bersifat correction objective perlu disusun prosedur pembetulan apabila ternyata terdapat datasalah yang berhasil lolos ke sistem.
3) Pengendalian Proses Pengendalian proses ialah pengendalian intern untuk mendeteksi jangan sampai data menjadi error karena adanya kesalahan proses. Kesalahan besara adalah sistem dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan pemakai. Selama proses
berlangsung dalam suatu program atau antar program selalu lakukan pemeriksaan
untuk control. Control yang dilakukan misalnya batch controls untuk memeriksa kesesuaian hitungan komputer terhadap record data dengan nilai yang tertulis pada batch record. Bentuk pengendalian lainnya misalnya: o Processing logic check
o Run-to-run check o Inter-sub-system check o File and program check o Audit trial linkage Ditinjau dari sudut pandang sistem informasi akuntansi, potensi risiko error adalah kurangnya akurasi/keandalan data karena data diolah tidak sesuai aturan sistem akuntansi. 4) Pengendalian Hasil Keluaran Pengendalian keluaran (output controls) ialah pengendalian intern untuk mendeteksi jangan sampai informasi yang disajikan tidak akurat, tidak lengkap, tidak mutakhir datanya, atau didistribusikan kepada orang-orang yang tidak berhak. Kemungkinan risiko yang dihadapi yang terkait dengan hasil keluaran bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam sistem yang sudah lebih terbuka (menggunakan jaringan komunikasi publik) potensi akses oleh hacker, cracker atau orang yang tidak berwenang lainnya menjadi tinggi.
Metode preventif objective misalnya perlu disediakan tabel pelaporan: jenis
pelaporan, periode pelaporan, dan siapa pengguna, serta check-list konfirmasi tanda terima oleh pengguna, prosedur permintaan laporan rutin, atau permintaan laporan baru. Pengendalian bersifat detection objective misalnya ialah cek antar program
pelaporan, perlu dibuat nilai subtotal dan total yang dapat
diperbandingkan untuk mengevaluasi keakurasian laporan, judul, dan kolomkolom laporan perlu di disain dengan benar. Pengendalian bersifat corrective objective seperti prosedur klaim ketidakpuasan pelayanan, tersedianya help-desk dan contact person, persetujuan dengan user mengenai service level yang disepakati.
5) Pengendalian Data/File/Database Dalam suatu instalasi sistem database yang sudah kompeherensif dan terpadu, mungkin kebijakan manajemen sumber data telah memenuhi hampir seluruh kebutuhan pengendalian, termasuk kebutuhan spesifik aplikasi. Tetapi bila kebutuhan khusus aplikasi masih diperlukan, maka on-top dari yang telah didisain secara umum pada pengendalian umum, tiap aplikasi bisa menambahkan kebutuhan spesifiknya, seperti: o Akses database (access controls) yang spesifik pada file aplikasi o Existence controls, dilihat dari sudut pandang atau lingkup aplikasi o Audit trail
6) Pengendalian Komunikasi Aplikasi
Masalah risiko yang berkaitan dengan jaringan menjadi makin penting karena
kini organisasi/perusahaan harus berani terjun ke jaringan terbuka. Dalam suatu instalasi sistem komputerisasi yang sudah canggih jaringan komunikasi datanya, kebijakan atau manajemen jaringan diharapkan telah memenuhi hampir seluruh
kebutuhan pengendalian, termasuk kebutuhan spesifik aplikasi. Tapi bila kebutuhan khusus aplikasi masih diperlukan, maka on-top dari yang telah didesain secara umum pada pengendalian umum, tiap aplikasi bisa menambah kebutuhan spesifiknya, seperti: o Audit-trail o Pengendalian atas kegagalan unjuk-kerja o Concurrency cryptographic controls o Pengaturan tentang digital signature maupun electronic signature.
2.1.3
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
2.1.3.1 Informasi McLeod (2001:15) berpendapat bahwa “Informasi adalah data yang telah diproses, atau data yang memiliki arti.”.
Sedangkan menurut Azhar Susanto
“Informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat.” (Susanto, 2004:40) Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa informasi adalah:
•
Data yang telah diproses
•
Menjadi bentuk yang berguna dan lebih berarti
•
Menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata
•
Digunakan untuk acuan dalam mengambil keputusan
Menurut Mc Leod dalam Azhar Susanto (2004:40) suatu informasi yang
berkualitas harus memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Akurat, informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya (2) Tepat waktu, informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok tidak beberapa jam lagi (3) Relevan, informasi harus diberikan sesuai dengan kebutuhan (4) Lengkap, informasi harus diberikan secara lengkap. Sedangkan Gelinas mengusulkan cirri-ciri informasi yang lain yang lebih detail dengan apa yang dikemukakan Mc Leod, dalam Azhar Susanto (2004:40): (1)
Efektifitas, informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk di dalamnya informasi disajikan dalam waktu yang tepat, format yang tepat sehingga dapat dipahami, konsisten dengan format sebelumnya, isinya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.
(2)
Efisiensi, informasi yang dihasilkan melalui penggunaan sumber daya yang optimal.
(3)
Confidensial, memperhatikan proteksi atau pelindungan terhadap informasi sensitive dari pihak yang tidak berwenang.
(4)
data yang terpadu berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.
Integritas, informasi yang dihasilkan harus merupakan hasil pengolahan
(5)
Ketersediaan, informasi yang di perlukan harus selalu tersedia kapanpun saat diperlukan.
(6)
Kepatuhan, informasi yang dihasilkan harus patuh terhadap undangundang atau peraturan pemerintah serta memiliki tanggung jawab baik terhadap pihak internal mupun eksternal organisasi perusahaan.
(7)
Kebenaran, informasi telah disajikan oleh sistem informasi dengan benar dan dapat dipercaya.
2.1.3.2 Sistem Informasi Menurut Azhar Susanto (2004: 55) “Sistem Informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik phisik maupun non phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna”. Sedangkan menurut Bodnar dan Hopwood (1993) “Sistem Informasi adalah kumpulan perangkat keras dan lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data kedalam bentuk informasi yang berguna”. Turban McLean (1999) berpendapat “Sistem Informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik.”
System: New approaches to Organization & Technology mengatakan dalam Azhar Susanto (2004:55):
Sedangkan menurut Laudon dalam bukunya Management Information
“Sistem Informasi merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi terbsebut untuk mendukung proses pengembalian keputusan, koordinasi, pengendalian.” McKeown dalam bukunya Management Information Systems: Managing with
computers yang dikutip dalam Azhar Susanto (2004:56) menyatakan bahwa sistem informasi merupakan gabungan dari komputer dan user yang mengelola perubahan data menjadi informasi serta menyimpan data dan informasi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan informasi terdiri dari komponen-komponen yang saling terintegrasi, bekerja sama secara harmonis untuk mengumpulkan data, memproses
data
menjadi
informasi,
menyipan
data
dan
informasi,
dan
mendistribusikan informasi yang berguna bagi instansi untuk mengambil keputusankeputusan, koordinasi, pengendalian, dan mengetahui gambaran aktivitas instansi.
2.1.3.3 Sistem Informasi berbasis Komputer Sistem informasi adalah sekumpulan sub sistem yang saling berhubungan dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna. Azhar Susanto (2004:61) mengemukakan sistem informasi berbasis komputer memiliki komponen-komponen diantaranya: •
Perangkat keras (hardware)
•
Perangkat lunak (software)
•
Manusia (brainware)
•
Prosedur (procedure)
•
Basis data (database)
•
Jaringan komunikasi (communication network)
Komponen-komponen diatas saling berhubungan dan bekerja sama secara harmonis. Bila salah satu komponen yang hilang atau rusak maka sistem informasi yang dibangun tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
2.1.3.4 Sistem Informasi Manajemen Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggungjawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen didalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Sedangkan Azhar Susanto (2004:68) menjelaskan Sistem
Informasi
Manajemen sebagai berikut: “Sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dari sub-sub sistem yang sailing berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya.” Sebenarnya, komputer tidak harus digunakan didalam SIM, tetapi kenyataannya tidaklah mungkin SIM yang komplek dapat berfungsi tanpa melibatkan
elemen komputer. Lebih lanjut, bahwa SIM selalu berhubungan dengan pengelolaan
informasi yang didasarkan pada komputer (computer-based information processing). Oleh karena itu diperlukan suatu aplikasi (software) untuk membantu pengolahan informasi tersebut. Dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan.
Seluruh informasi yang dihasilkan adalah untuk memberikan informasi kepada semua tingkatan manajemen, yaitu tingkat bawah (lower level management), manahemen tingkat menengah (middle level management), dan manajemen tingkat atas (top level management).
2.1.3.5 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan (reliable), yaitu sistem yang mampu mengolah data-data (input) dan menghasilkan informasi (output) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam mengambil keputusan. Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah. Permendagri tersebut menjelaskan siklus keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan,serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Selain itu juga disajikan sistem dan prosedur keuangan daerah
beserta contoh-contoh formulir yang bisa digunakan oleh pemda baik secara manual
maupun terkomputerisasi (computerized). Penyajian laporan keuangan dalam permendagri ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
SIMDA Keuangan adalah suatu program aplikasi keuangan yang telah
mengintegrasikan seluruh fungsi pengelolaan keuangan daerah di mulai dengan fungsi penganggaran, fungsi penatausahaan keuangan daerah, hingga fungsi akuntansi dan pelaporan. Berikut ini merupakan salah satu bentuk frame dalam pengoprasian program aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA): Gambar 2.1 Tampilan SIMDA Keuangan
(sumber: Software Aplikasi SIMDA, 2006)
Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan
aplikasi SIMDA Keuanga terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, diantaranya: •
daerah (Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban).
Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan
•
Menyusun Laporan Keuangan lebih efisien dan akurat.
•
Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya.
•
Menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan oleh pengguna laporan.
•
Database terpadu, tidak perlu diinput berulang-ulang untuk data yang sama.
•
Validasi data terjamin, data yang masuk akan ter-cek dan re-cek secara otomatis.
•
Dapat menghasilkan output sebagai berikut: a) Anggaran: RKA, DPA, RAPBD, APBD, dan perubahannya. b) Perbendaharaan: SPM, Register-register. c) Pembukuan: Jurnal, Buku Besar, Sub Buku Besar, d) Laporan Keuangan: Neraca, LRA, LAK. e) Laporan Inter: Harian, Mingguan, Triwulanan. f) Pengelolaan BM/KD: KIR KIB (A, B, C, D), buku inventaris, danLaporan Mutasi Barang.
•
Sistem secara keseluruhan terbangun, bukan bridging makuda ke sistem baru (SAKD).
•
Fleksible, dapat menghasilkan informasi sesuai kebutuhan: a) Output dapat disesuaikan menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku
b) Output dapat disajikan berdasarkan kebutuhan manajemen pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan/keputusan. Selain dari manfaat yang diperoleh dari penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah, adapun tujuan dari SIMDA yang diperoleh berdasarkan Prosiding Konferensi Nasional Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia yang diambil pada 3-4 Mei 2006 adalah sebagai berikut: •
Sebagai tempat tukar menukar informasi (sharing data dan informasi) bagi setiap unit kerja penerima koneksi jaringan SIMDA.
•
Sebagai alat komunikasi langsung dengan menggunakan webcamp bagi setiap unit kerja penerima koneksi jaringan SIMDA.
•
Sebagai salah satu media control bagi realisasi kegiatan, baik capaian fisik maupun penyerapan dananya.
•
Sebagai media awal bagi pelaksanaan e-government (khususnya paperless public services).
•
Sebagai sarana/ media untuk pelaksanaan Good Governance (khususnya untuk mewujudkan transparansi, efisiensi dan efektivitas
dalam pelaksanaan pemerintahan).
Selain manfaat dan tujuan yang telah dikemukakan di atas, terdapat unsur dari
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Kerangka arsitektur SIMDA ini
terdiri dari empat lapis struktur, diantaranya: (1)
Akses, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya dapat digunakan oleh masyarakat dalam rangka mengakses situs pelayanan publik.
(2)
Portal, pelayanan publik. Situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi.
(3)
Organisasi
pengelolaan
dan
pengolahan
informasi
organisasi
pendukung (back office) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik. (4)
Infrastruktur dan aplikasi dasar semua prasarana,baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi (antar back office, antar portal pelayanan publik dengan back office maupun antar portal).
Program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan
dimaksudkan untuk membantu pengelolaan keuangan daerah baik di tingkat SKPKD (sebagai entitas pelaporan) maupun tingkat SKPD (entitas akuntansi) dan memiliki 3 fungsi diantaranya: a)
Fungsi Penganggaran Salah satu fungsi utama Program aplikasi SIMDA digunakan untuk melakukan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja, penatausahaan perbendaharaan, penatausahaan Kas Daerah dan akuntansi pengelolaan keuangan secara otomatis dengan memanfaatkan pengolahan data elektronik. Penyusunan Anggaran pada Program Aplikasi SIMDA versi 2.1 adalah menu pilihan untuk melakukan data dan proses penyusunan anggaran, bentuk tampilan dalam melakukan fungsi anggaran sebagai berikut: Gambar 2.2 Tampilan Fungsi Penganggaran Program Aplikasi SIMDA
(sumber: Software Aplikasi SIMDA, 2007)
b)
Fungsi Penatusahaan Penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan program
aplikasi SIMDA dilakukan oleh bendahara umum daerah maupun bendahara
pada satuan kerja perangkat daerah. Berikut ini merupakan tampilan dalam melakukan fungsi penatausahaan menggunakan program aplikasi SIMDA: Gambar 2.3 Tampilan Fungsi Penatausahaan Program Aplikasi SIMDA
(sumber: Software Aplikasi SIMDA, 2008)
c)
Fungsi Pembukuan meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan,
pengikhtisaran,
Fungsi Pembukuan
sampai
dengan
pelaporan
keuangan
dalam
rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual
atau menggunakan aplikasi komputer. Fungsi pembukuan pada SKPKD meliputi: (a) Pencatatan transaksi Jurnal; (b) Pencatatan transaksi Penyesuaian Pendapatan; (c) Input Saldo Awal; (d) Posting Data; dan (e) Ekspor Impor Saldo Awal Tampilan dalam melakukan fungsi pembukuan dalam program aplikasi SIMDA ini adalah sebagai berikut:
Gambar 2.4 Tampilan Fungsi Pembukuan Program Aplikasi SIMDA
(sumber: Software Aplikasi SIMDA, 2008)
d)
Fungsi Pelaporan Menu pilihan Laporan adalah menu pilihan untuk melakukan preview output dan
proses
pencetakan
laporan
keuangan
daerah.
Tampilan
untuk
menghasilkan laporan dalam program aplikasi SIMDA adalah sebagai berikut:
Gambar 2.5 Tampilan Fungsi Pelaporan Program Aplikasi SIMDA
(sumber: Software Aplikasi SIMDA, 2007)
Sedangkan apabila digambarkan dalam flowchart, siklus keuangan daerah dapat digambarkan dengan flowchart dibawah ini:
Gambar 2.6 Doc. Flowchart Siklus Keuangan Daerah (Bagian 1)
Keterangan: APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RAPBD : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah OKA : Otorisasi Kredit Anggaran
(sumber:
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah:
Dep.Keu, BPKP, dan Depdagri (KMK/355/KMK 07/2001)
Tabel 2.1
Tabel Entitas dan Kegiatan Siklus Keuangan Daerah (Bagian 1)
Entitas
Unit Perhitungan
Kegiatan • Menerima draft mengenai Laporan Perhitungan anggaran, Neraca, Arus Kas. • Melakukan perhitungan anggaran yang akan
menghasilkan Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Aliran Kas, dan Nota Perhitungan sebagai wujud Laporan Pertanggungjawaban. • Menghasilkan Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Aliran Kas, dan Nota Perhitungan. • Menyerahkan
Laporan
hasil
Perhitungan
Anggaran kepada Unit Anggaran dan Unit Pendapatan Daerah. Unit Anggaran dan Unit Daerah
Pendapatan
• Menerima
Laporan
Perhitungan
Anggaran,
Neraca, Arus Kas, Aliran Kas, Nota Perhitungan dari Unit Perhitungan, dan • Menerima Usulan Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) dari Satker. • Melakukan penyusunan anggaran dengan data yang telah diterima.
• Menghasilkan Rancangan APBD dari data yang
telah diproses dan menyimpannya dalam Magister
RAPBD.
• Menerima APBD yang telah disahkan menjadi
Perda APBD, unit anggaran membuat OKA
(setelah dilakukan pembahasan dengan Satker) • OKA yang telah dibuat diserahkan ke Satuan Kerja yang terkait, dan juga menyerahkan OKA ke Kas Daerah, Unit Perbendaharaan, dan Unit Pembukuan Panitia Anggaran
• Menerima
Rancangan
Anggaran
dari
Unit
Anggaran dan Unit Pendapatan Daerah. • Melakukan penelaahan mengenai Rancangan APBD. • RAPBD yang telah di telaah diteruskan kepada DPRD. DPRD
• Menerima
Rancangan
APBD
dari
Panitia
Anggaran • Melakukan pembahasan mengenai RAPBD yang diterima • Menyetujui RAPBD menjadi APBD.
Pendapatan Daerah.
• Menyerahkan APBD yang telah disetujui ke Unit
Gambar 2.7 Doc. Flowchart Siklus Keuangan Daerah (Bagian 2)
Keterangan: OKA : Otorisasi Kredit Anggaran APBD : Anggarn Pendapatan dan Belanja Daerah STS : Surat Tanda Setoran SPM : Surat Perintah Membayar SPP : Surat Permintaan Pembayaran
(sumber: Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah: Dep.Keu, BPKP, dan Depdagri (KMK/355/KMK 07/2001)
Tabel 2.2
Tabel Entitas dan Kegiatan Siklus Keuangan Daerah (Bagian 2)
Entitas
SATKER
Kegiatan • Membuat Usulan OKA. • Meneruskan usulan OKA ke Unit Anggaran untuk
disetujui. • Setelah OKA diterima dari Unit Anggaran, maka satker mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk realisasi belanja, dan Surat Tanda Setoran (STS) untuk menyetoran pendapatan ke Unit Perbendaharaan. Unit Perbendaharaan
• Menerima Dokumen APBD dan OKA dari Unit Anggaran. • Menerima Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan melakukan penelitian SPP dengan OKA, Lembar Kerja maupun Petunjuk Operasional yang ada di Unit Perbendaharaan • Selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), dan meneruskan/diserahkan ke Unit Pembukuan • Menyetujui/Mensahkan dengan member cap pada
Surat Tanda Setoran (STS) dari SATKER.
Kas Daerah
• Menerima dokumen APBD dan OKA yang berasal dari Unit Anggaran dan Unit Pendapatan.
• Menerima dokumen STS dan SPP dari Unit
Perbendaharaan.
• Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, pendapatan, pengeluaran, dan belanja berdasarkan SPM dan STS yang disahkan oleh Unit Perbendaharaan. • Melakukan pencatatan jegiatan dalam Buku Kas Umum Daerah melalui proses terkomputerisasi. Unit Pembukuan
• Menerima dokumen APBD dan OKA dari Unit Anggaran dan Unit Pendapatan. • Menerima dokumen STS dan SPM dari Unit Perbendaharaan, • Melakukan proses pembukuan anggaran dan realisasi APBD secara keseluruhan dengan terkomputerisasi menggunakan sistem aplikasi akuntansi. • Menghasilkan Buku Besar Pengeluaran. • Pada akhir periode anggaran, sistem akuntansi
berbasis komputer menghasilkan Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, dan Aliran Kas.
Database yang terdapat dalam siklus pengelolaan keuangan daerah pada
flowchart diatas merupakan database terpadu dalam aplikasi SIMDA Keuangan
karena Pemerintah Kota Bandung menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan dalam sistem akuntansinya pada setiap entitasnya.
2.1.3.6 Kendala Umum SIMDA
Kendala permasalahan yang biasa terjadi dalam penerapan SIMDA menurut
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (Program Aplikasi Komputer SIMDA:2008) diantaranya sebagai berikut:
1. Permasalahan jaringan (networking) a. Pengaruh cuaca yang cukup signifikan terhadap teknologi wireless yang dipakai dalam WAN. b. Power supply switch yang terkadang diputus oleh satuan kerja tertentu sehingga menyebablan satuan kerja lain yang berhubungan melalui switch tersebut tidak terkoneksi. c. Stabilitas pasokan listrik. 2. Permaslahan Software a. Proteksi terhadap virus masih lemah, terutama pada satuan kerja yang kurang peduli untuk terus mengupdate antivirus. b. Fitur dalam aplikasi yang digunakan dalam jaringan SIMDA belum seluruhnya dapa dioptimalkan pemanfaatannya. 3. Dukungan komputer pada satuan kerja masih banyak yang kurang mendukung bagi aplikasi yang dimiliki oleh jaringan SIMDA, seperti teleconference yang membutuhlan spesifikasi penunjang grafis yang cukup.
a. Pemahaman dan penguasaan terhadap operating system linux yang
digunakan oleh server kurang dikuasai oleh pengelola SIMDA.
4. Permasalahan sumber daya manusia
b. Keterbatasan
kemampuan
administrator
untuk
selalu
dapat
memantau/memperbaiki koneksi jaringan SIMDA. c. Konsistensi dan komitmen para operator yang terkadang tidak bisa dimanifestasikan karena kesibukan diluar tugasnya sebagai operator. d. Inisiatif dan keaktifan para operator dirasa masih kurang untuk mensosialisasikan keuntungan dan kemudahan yang didapat oleh pemerintah melalui jaringan SIMDA. 5. Permasalahan dukungan kebijakan pemerintah a. Rasa memiliki terhadap jaringan SIMDA belum tertanam pada satuan kerja penerima konektivitas jaringan SIMDA. b. Banyak satuan kerja yang belum mengoptimalkan fungsi dan potensi jaringan SIMDA. c. Presepsi yang salah terhadap jaringan SIMDA. d. Dukungan financial untuk pelaksanaan dan pemeliharaan jaringan SIMDA dirasa masih kurang. Dari kendala-kendala di atas yang mengakibatkan implementasi SIMDA
Keuangan di Pemerintah Daerah belum berjalan secara optimal. Untuk dapat mengatasi kendala tersebut terdapat beberapa solusi diantaranya:
(1) Pemeliharaan rutin a. Pemeriksaan/ inspeksi terhadap koneksi LAN dilakukan setiap hari
b. Pemeriksaan koneksi WAN dilakukan tiap mimggu
c. Pemeriksaan tower/menara dilakukan tiap bulan. (2) Melakukan koordinasi dan evaluasi yang bersifat kontiniu melalui: a. Temu operator rutin dilakukan tiap tiga bulan b. Sosialisasi fungsi, keunggulan, dan potensi jaringan SIMDA c. Selalu mengingatkan operator agar setiap hari melakukan koneksi jaringan SIMDA. (3) Perlindungan terhada jaringan a. Melakukan inovasi-inovasi guna peningkatan kinerja SIMDA b. Membangun website kabupaten/kota yang bisa di akses melalui jaringan internet c. Membuat perubahan-perubahan yang dibutuhkan terhadap bentuk laporan keuangan yang dikirim melalui jaringan SIMDA.
2.1.4
Kualitas Laporan Keuangan Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting untuk
menciptakan akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Selain itu laporan keuangan pemerintah merupakan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam buku Sistem Akuntansi Sektor Publik menyatakan bahwa:
“Laporan keuangan sector public merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas sector public, dan tujuan dari pelaporan keuangan sector public adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas penggunaan sumber daya”.
Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 laporan keuangan
merupakan laporan yang terstukrur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 1 menjelaskan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Disini dipaparkan beberapa perbedaan antara laporan keuanganpada sektor public dan laporan keuangan pada sector swasata: Tabel 2.3 Perbedaan Laporan Keuangan Pemerintahan dan Sektor Swasta No
Laporan Keuangan Pemerintah
Laporan Keuangan Sektor Swasta
1.
Fokus finansial dan politik
Fokus finansial
2.
Kinerja diukur secara finansial Sebagian besar kinerja diukur secara dan non finansial
3.
Pertanggungjawaban
finansial kepada Pertanggungjawaban
parlemen dan masyarakat luas
pemegang saham dan kreditor
kepada
4.
Berfokus pada bagian organisasi
Berfokus
pada
organisasi
keseluruhan
5.
detail
Melihat ke masa depan secara Tidak dapat melihat masa depan
6.
secara detail
Aturan pelaporan ditentukan oleh Aturan pelaporan ditentukan oleh Kementrian Keuangan
Undang-Undang, Standar Akuntansi Pasar Modal, dan Praktek Akuntansi
7.
Laporan keuangan diperiksa oleh Laporan keuangan diperiksa oleh treasury
8.
Basis Cash
auditor independen akuntansi
menggunakan Basis
akuntansi
menggunakan
Accounting/Accrual Accrual Accounting
(Kepmen 337/2003) 9.
Akuntansi keuangan pusat/daerah Akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan Pemerintah (SAP/KSAP)
keuangan/laporan sector
swasta
sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Sumber: Renyowijoyo (2010:12)
2.1.4.1 Tujuan Laporan Keuangan Menurut Soemarso (2005:358) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan
suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pamakai dalam pengambilan
keputusan dalam pencapaian tujuan. Tujuan umum pelaporan keuangan menurut Bastian (2006:96) adalah menyediakan
informasi
untuk
pengambilan
keputusan,
dan
melaksanakan
akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan dengan:
a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya finansial. b. Menyediakan
informasi
mengenai
bagaimana
entitas
mendanai
aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya. c. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitan untuk mendanai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya. d. Menyediakan informasi tentang kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan didalamnya. e. Menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas. Tujuan pelaporan keuangan menurut PP No 71 Tahun 2010, meliputi: a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah
dicapai;
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Kerangka
Konseptual Akuntansi Pemerintah paragraph 21-23 menjelaskan tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, mupun politik. (Kerangka KSAP Paragraf 21-23) Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi
besar sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiata operasi dalam mengambil
keputusan dan terciptanya akuntabilitas pelaporan keuangan.
2.1.4.2 Komponen Laporan Keuangan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara, laporan keuangan pemerintah meliputi: (1) Neraca Neraca diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 1. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pada neraca tercantum sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut: 1. Kas dan setara kas 2. Investasi jangka pendek 3. Piutang pajak dan bukan pajak 4. Persediaan 5. Investasi jangka panjang 6. Asset tetap 7. Kewajiban jangka pendek 8. Kewajiban jangka panjang 9. Ekuitas dana
Laporan realisasi anggaran menggambarkan realisasi pendapatan,
belanja, dan pembiayaan selama periode. Laporan Realisasi Anggaran
(2) Laporan Realisasi Anggaran
(LRA)
mengungkapkan
kegiatan
keuangan
pemerintah
dengan
menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. (Modul Pelatihan SAP, 2007:5) Laporan Realisasi Anggaran diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2. Laporan realisasi anggaran (LRA) menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut: 1. Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak peril di bayar kembali oleh pemerintah 2. Belanja Semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana
3. Transfer
perimbangan dan dana bagi hasil. 4. Surplus/defisit Surplus/defisit adalah selisih lebihkurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. 5. Pembiayaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Sisa lenih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan. (3) Laporan Arus Kas Laporan arus kas diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 3. Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.
(KSAP:2007)
Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi,
(4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan Atas Laporan Keuangan diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan daftar rincian atau penjelas serta analisis atas suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan seperti Laporan Realisas Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas. Selain itu Catatan atas Laporan Keuangan berfungsi untuk menyajikan dan mengungkap informasi yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan serta menghindari kesalah pahaman atas laporan keuangan, oleh karena itu pelaporan keuangan harus disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.
2.1.4.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Menurut Mursyidi (2009:47) dalam buku Akuntansi Pemerintahan di Indonesia menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Beberapa karakteristik tersebut adalah relevan andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (KSAP) peragraf 35 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari:
(1) Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi informasi dimasa lalu. Informasi yang relevan yaitu: a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspetasi mereka dimasa lalu. Menurut Soemarso (2005:363) umpan balik dapat berupa prediksi, pembenaran atau penolakan terhadap harapan yang telah dibuat sebelumnya dan mengurangi ketidakpastian hasil yang diharapkan. b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c. Tepat waktu, informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
d. Lengkap, informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan secara lengkap, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat
mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan
kendala yang ada. Informasi melatarbelakangi setiap butir
informasi
utama
yang
termuat
dalam
laporan
keuangan
diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
(2) Andal Informasi dikatakan andal bila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Karakteristik informasi yang andal, antara lain: a. Penyajian jujur, informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. b. Dapat diverifikasi (verifiability), informasi disajikan dalam laporan keuangan yang dapat diuji, apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, maka hasilnya menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
c. Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
(3) Dapat Dibandingkan
Informasi dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dapat
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan
keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. (4) Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.
2.2
Perumusan Model Penelitian dan Hipotesis
2.2.1
Kerangka Berfikir Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah pusat melimpahkan kewenangan
kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai amanat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelimpahan tersebut berdampak pada tuntutan pemerintah melakukan pengelolaan keuangan daerah dan menyusun laporan keuangan daerah sebagai pertanggungjawabannya dan diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun oleh pemerintah daerah setidak-tidakya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan paragraph 52, laporan keuangan terebut disajikan secara jujur dan wajar, dapat diverifikasi, dan bersifat netral. Untuk itu dibutuhkan sistem pengendalian intern yang memadai, Sistem pengendalian intern pemerintah diatur dalam PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menjelaskan bahwa definisi sistem pengendalian intern sebagai berikut: “Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses integral yang tidakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.” Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa pengendalian intern dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan walikota dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif,
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk pengendalian internal yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yaitu dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis komputer dalam sistem akuntansi pemerintahan. Banyak aplikasi berbasis komputer
yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya, salah satunya adalah Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). SIMDA yaitu suatu aplikasi sistem akuntansi pemerintah daerah yang terpadu yang dibangun sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah dalam menjalankan sistem akuntansinya, mulai dari penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. SIMDA merupakan software akuntansi yang telah disesuaikan dengan UU No 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaann Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PP No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Permendagri No13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pemanfaatan sistem informasi, satu hal yang diperlukan adalah bagaimana instansi dapat memasatikan bahwa sistem informasi yang ada memiliki sistem pengamanan dan pengendalian yang memadai. Penggunaan sistem informasi di organisasi bukannya tanpa risiko, akses yang tidak sah, perangkat lunak yang tidak
berfungsi, kerusakan pada perangkat keras, gangguan dalam komunikasi, bencana
alam, dan kesalahan lainnya dapat saja terjadi. Kesalahan-kesalahan yang ada dalam pemanfaatan sistem informasi yang digunakan dalam suatu instansi dapat mempengaruhi output yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Dalam hal ini akibat dari lemahnya pengendalian dalam sistem informasi manajemen keuangan daerah
(SIMDA) yang digunakan oleh pemerintah daerah dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak relevan, tidak andal, tidak dapat dibandingkan, dan tidak dapat dipahami. Oleh karena itu dalam setiap aktivitas diperlukan sistem pengendalian internal, termasuk dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang menggunakan Batch System dimana data diproses secara menyeluruh oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dengan menggunakan sistem informasi manajemen keuangan daerah dibutuhkan pengendalian sistem informasi yang disebutkan pula dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern yang menjelaskan salah satu kegiatan pengendalian intern yaitu melakukan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, sehingga output yang dihasilkan dari sistem yang berupa laporan keuangan
dapat dihasilkan
dengan
kualitas yang baik berupa laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan secara sederhana pada gambar 2.8 dan tidak semua elemen dalam pengendalian umum di teliti karena dilihat dari jenis infrastruktur populasi yang kecil.
Gambar 2.8
Kerangka Pemikiran
Variabel X Pengendalian Internal Sistem Informasi(Independen)
Unsur pengendalian umum (General Control) menurut IAI: 1. Pengendalian Organisasi dan Manajemen 2. Pengendalian terhadap Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi 3. Pengendalian terhadap Operasi Sistem 4. Pengendalian terhadap perangkat Lunak 5. Pengendalian terhadap entri data 6. Pengendalian terhadap Keamanan TI Unsur Pengendalian Aplikasi (Application Control): 1. Boundary Control 2. Pengendalian Masukann (Input) 3. Pengendalian Keluaran (Output) 4. Pengendalian Database
Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan (Dependen)
Sistem Informasi manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan (SAP:2010) 1. 2. 3. 4.
Relevan Andal Dapat dibandingkan Dapat dipahami
Pengdalian Sistem Informasi (General Control & Application Control) SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) dapat berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung)
Keterangan: Variabel Pengendalian sistem informasi (x) merupakan variabel independen yang terdiri dari pengendalian umum (general control) dan pengendalian aplikasi (application control). Pengendalian dalam penelitian ini adalah pengendalian sistem informasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah), dan pengendalian tersebut berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (y).
2.2.2
Desain Penelitian Desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh
penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan cara memilih, mengumpulkan dan menganalisis data yang diteliti pada waktu tertentu. Desain penelitian meliputi:
•
Studi Pendahuluan Merupakan tahap awal dalam penelitian, peneliti mencari dan mentapkan judul penelitian, yaitu Pengaruh Pengendalian Sistem Informasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan membaca berbagai teori yang berhubungan serta membandingkan dengan penelitian yang telah ada.
•
Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian Merumuskan permasalahan dan tujuan dilakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengendalian Sistem Informasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
•
Pengumpulan Data Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi , wawancara, dan menyebarkan kuesioner dengan pihak-pihak yang terkait mengenai masalah sistem informasi manajemen keuangan
daerah
Dan
menggunakan
data
kualitatif
yang
di
kuantifikasikan.
•
(SIMDA).
Pengolahan Data
Data tersebut akan peneliti olah sehingga menghasilkan suatu hasil
penelitian. •
Kesimpulan dan Saran Tahap akhir dari penelitian adalah menarik kesimpulan dan memberikan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian dan diharapkan dapat memberikan masukkan bagi instansi yang diteliti.
Terdapat dua variable dalam penelitian ini, variable tersebut adalah: o Variabel Bebas ( Independent Variable) Variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Pengendalian Sistem Informasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) merupakan variabel bebas. o Variabel Terikat (Dependent Variable) Variabel yang keberadaanya dipengaruhi oleh variabel bebas. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan variabel terikat.
2.2.3
Berdasarkan
Perumusan Hipotesis penjelasan
sebelumnya,
maka
metode
penelitian
ini
menggunakan analisis regresi linier sederhana (Simple Linear Regression). Rumusan hipotesis secara simultan penelitian sebagai berikut:
Y = α+ βX + ε Dari rumus diatas dapat dibentuk hipotesis kedalam sebuah kalimat sebagai
berikut: pengendalian sistem informasi berupa pengendalian umum (general control) dan pengendalian aplikasi (application control) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
