BAB II TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN
2.1. Telaah Pustaka
2.1.1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi
Dinas Pendapatan, Kas Daerah, dan OPD penghasil retribusi, merupakan entitas yang terlibat dalam pengelolaan sumber – sumber penerimaan retribusi (Perda Provinsi Jawa Barat nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah). Proses pengelolaannya mempunyai tata urutan pelaksanaan pekerjaan yang berkesinambungan, yang bertujuan untuk menghasilkan informasi penerimaan retribusi daerah. Hasil dari informasi tersebut kemudian digunakan oleh pihak pengambil keputusan (manajer) untuk menentukan kebijakan. Di dalam pengelolaan retribusi yang melibatkan beberapa entitas seperti tersebut diatas, maka tugas yang dihadapi oleh pihak manajemen menjadi lebih kompleks, sehingga membutuhkan suatu alat bantu berupa sistem informasi akuntansi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mencatat dan melaporkan setiap jenis penerimaan retribusi. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang bertujuan untuk (pasal 12): 1. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah;
12
13
2. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan
3. Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;
4. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah;
daerah;
5. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat; dan 6. Mendukung penyediaan Informasi Keuangan Daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara nasional. Penyelenggaraan SIKD tersebut meliputi (pasal 13): 1. Penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Penyajian Informasi Keuangan Daerah melalui situs resmi Pemerintah Daerah. 3. Penyediaan Informasi Keuangan Daerah dalam rangka mendukung SIKD secara nasional. Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah, yaitu mencakup (pasal 4): 1. APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota; 2. Neraca Daerah; 3. Laporan Arus Kas; 4. Catatan atas Laporan Keuangan Daerah;
14
5. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.
Untuk lebih mendalami pemahaman mengenai sistem informasi akuntansi,
6. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan
berikut ini penulis akan menguraikan pengertian mulai dari sistem,
informasi, akuntansi, dan kemudian pengertian sistem informasi akuntansi secara keseluruhan. A. Sistem O’Brien dalam Dewi Fitriasari (2005:29) mendefinisikan sistem sebagai sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur. Entitas yang terlibat dalam pengelolaan retribusi, merupakan suatu subsistem yang terikat dan berinteraksi dalam sistem pengelolaan retribusi. Subsistem–subsistem tersebut saling membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem dapat tercapai. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukan oleh Romney, et.al (2006:4) bahwa:
"A system is a set of two or more interrelated components that interact to achieve a goal. Systems are almost always composed of smaller subsystems, each performing a specific function important to and supportive of the larger system of which it is a part. For example, the college of business is a system composed of various departments, each of which is a subsystem."
15
Pendapat Romney tersebut mengandung arti bahwa sebuah sistem
terdiri dari beberapa komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Setiap sistem selalu terdiri dari beberapa subsistem dan setiap
subsistem mempunyai fungsi yang berbeda, serta mempunyai
ketergantungan dengan subsistem lainnya sehingga dari koordinasi
antar subsistem ini timbul suatu keterikatan hingga membentuk suatu kebulatan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Nasehatun (1999:63), bahwa:
Sistem adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi atau saling bergantung, yang dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kebulatan untuk mencapai tujuan tertentu.
Sedangkan menurut Krismiaji (2002:1), sebuah sistem memiliki tiga karakteristik, yaitu: 1. Komponen, atau sesuatu yang dapat dilihat dan didengar; 2. Proses, yaitu kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang terlibat dalam sebuah sistem; dan 3. Tujuan, yaitu sasaran akhir yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi komponen tersebut. Selain itu menurut Kusrini dan Andri Koniyo (2007:6), sebuah sistem juga dapat diidentifikasikan sebagai sistem karena mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1. Komponen Sistem (Component), yaitu suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang saling bekerja
16
sama membentuk suatu komponen sistem atau bagian – bagian dari
sistem. 2. Batas sistem (Boundary), merupakan daerah yang membatasi suatu
sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan kerjanya.
3. Subsistem (Subsystem), yaitu bagian – bagian dari sistem yang
beraktivitas dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan
dengan sasarannya masing – masing. 4. Lingkungan luar sistem (Environment), yaitu suatu sistem yang ada di luar dari batas sistem yang dipengaruhi oleh operasi sistem. 5. Penghubung Sistem (Interface), merupakan media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem lain. Adanya penghubung ini memungkinkan berbagai sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem lainnya. 6. Masukan Sistem (Input), Energi yang masuk ke dalam sistem, berupa perawatan dan sinyal. Masukan perawatan adalah energi yang dimasukan supaya sistem tersebut dapat berinteraksi. 7. Keluaran Sistem (Output), yaitu hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan
menjadi
keluaran
yang
berguna
dan
sisa
pembuangan. 8. Pengolah Sistem (Process), yaitu suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran.
17
9. Sasaran Sistem (Object), tujuan yang ingin dicapai oleh sistem, akan
dikatakan berhasil apabila mengenai sasaran atau tujuan. Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah sistem
terdiri dari rangkaian komponen yang bekerja sama dalam sebuah
lingkungan yang mempunyai batas, dan setiap komponen mempunyai
fungsi tertentu yang berkoordinasi atau berhubungan dengan komponen
lainnya melalui prosedur yang telah ditetapkan guna mengolah masukan menjadi keluaran. B. Informasi Pengertian informasi kadangkala mendapat pengertian yang sama dengan pengertian data, seperti yang dinyatakan oleh O’Brien dalam Dewi Fitriasari (2005:38) bahwa, “manusia seringkali menggunakan kedua istilah data dan informasi sebagai hal yang sama. Akan tetapi, lebih baik memandang data sebagai sumber daya bahan baku mentah yang diproses menjadi produk informasi jadi”. Lebih lanjut O’Brien dalam Dewi Fitriasari (2005:38) memberikan definisi tentang informasi yaitu, “data yang telah diubah menjadi konteks yang berarti dan berguna bagi para pemakai akhir tertentu”. Perbedaan yang dapat dipahami antara pengertian data dan informasi dari definisi diatas, yaitu bahwa sebuah data merupakan bahan baku mentah yang akan lebih memberikan nilai manfaat bagi pengguna setelah data tersebut diolah hingga lebih memberikan kejelasan makna (menjadi suatu informasi).
18
Bagi pihak manajemen, sebuah informasi yang disajikan akan berguna
apabila informasi tersebut dapat mengurangi ketidakpastian dan menambah pengetahuan akan dampak yang mungkin dihadapi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Gelinas and Sutton (2002:31):
”information is data presented in a form that is useful in a decision-making activity. The information has value to decision maker because it reduces uncertainty and increases knowledge about a particular area of concern. Data are facts or figure in raw form. Data represent the measurements or observations of objects and events. To become useful to a decision maker, data must be transformed into information.”
Sedangkan Mc Leod and Schell (2004:107), mengatakan bahwa suatu informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
“ 1). Relevancy. Information has relevancy when it pertains to the problem at hand. The user should be able to select the data that is needed without wading through a volume of unrelated facts. In fact, only when data is relevant to the decision to be made should it be called information. 2). Accuracy Ideally, all information should be accurate, but features that contribute to system accuracy add to the cost. For that reason, the user is often forced to settle for less than perfect accuracy. Applications involving money, such as payroll, billing, and accounts receivable, seek 100 percent accuracy. Other applications, such as longrange economic forecasts and statistical reports, often can be just as useful when the data is not 100 percent accurate. 3).Timeliness.Information should be available for problem solving before crisis situations develop or opportunities are lost. The user should be able to obtain information that describes what is happening now, in addition to what happened in the past. Information that arrives after the decision is made has no value. 4).Completeness. The user should be able to obtain information that presents a complete picture of a problem or a solution. However, systems that drown the user in a sea of information should not be designed. The term information overloadsuggests the harm that can come from too much information. The user should be able to deter-
19
mine the amount of detail that is needed. Information is complete when it has the correct amount of aggregation and supports all areas of the decision being made.”
Dari pengertian tentang ciri informasi yang baik diatas, maka informasi
yang baik haruslah mempunyai kesesuaian dengan kebutuhan yang
dihadapi oleh pengguna serta tersaji secara lengkap.
Informasi yang didapat oleh organisasi merupakan hasil dari sistem informasi. Sistem informasi sendiri adalah sekelompok hubungan kerja yang terpadu dari komponen-komponen sumber daya (manusia dan komputer) yang kemudian dikoordinasikan untuk mengubah komponen masukan (data) menjadi komponen keluaran (informasi) dan akan digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran dari organisasi tersebut. O'Brien dalam Dewi Fitriasari (2005:5), mengemukakan mengenai komponen sistem informasi sebagai berikut :
“Sistem informasi dapat merupakan kombinasi teratur apa pun dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Orang bergantung pada sistem informasi untuk berkomunikasi antara satu sama lain dengan menggunakan berbagai jenis alat fisik (hardware), perintah dan prosedur pemrosesan informasi (software), saluran komunikasi (jaringan),dan data yang disimpan (sumber daya data) sejak permulaan peradaban”.
Informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem secara berkelanjutan, dapat memberikan timbal balik (feedback) hingga informasi tersebut kembali menjadi sumber daya informasi (data) yang memiliki nilai ekonomis. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sutabri (2004:6) :
20
Informasi memiliki nilai ekonomik pada saat mendukung keputusan alokasi sumber daya sehingga dapat mendukung sistem untuk mencapai tujuan. Sesungguhnya, informasi dapat menjadi sumber daya informasi yang terpenting.
Menurut Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, dinyatakan bahwa :
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda – tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
Sehingga dari beberapa pengertian tentang informasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah suatu hasil dari proses manipulasi data, yang diolah agar lebih memberikan kejelasan makna dan lebih memberikan nilai pengetahuan, serta mempunyai kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. C. Akuntansi Dalam lingkup bisnis secara umum, akuntansi dibutuhkan oleh para pelaku bisnis karena dapat memberikan informasi keuangan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan yang bersifat ekonomis. American
Accounting
Association
dalam
Soemarso
(2004:3)
mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya
21
penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang
menggunakan informasi tersebut. Sementara itu dalam lingkup pemerintahan, pada Peraturan Pemerintah
nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi
didefinisikan sebagai proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Maka dari dua definisi diatas dapat diambil suatu kesamaan pengertian baik untuk akuntansi yang diterapkan di sektor privat, maupun akuntansi yang diterapkan di sektor publik, yaitu: (1) akuntansi adalah suatu proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi, serta; (2) informasi yang dihasilkan tersebut digunakan untuk membuat penilaian dan pengambilan keputusan yang bersifat ekonomis. Sedangkan hal yang membedakan pada akuntansi pemerintahan yaitu adanya
ciri
penting
di
lingkungan
pemerintahan
yang
perlu
dipertimbangkan dalam penetapan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya (Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan : PP 71/ 2010), yang meliputi ; 1) Struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan haruslah memperhatikan
bentuk
umum
pemerintahan
dan
pemisahan
kekuasaan. • Dengan adanya otonomi di dalam pemerintahan, maka setiap daerah mempunyai kewenangan untuk menggali potensi sumber
22
dayanya, sementara potensi sumber daya di setiap daerah adalah
berbeda, sehingga hal tersebut akan menimbulkan transfer pendapatan baik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah,
maupun antar pemerintah daerah dalam bentuk sistem bagi hasil,
alokasi dana umum, ataupun dalam bentuk subsidi.
• Pengelolaan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh proses
politik, karena penganggaran yang dilakukan oleh eksekutif, haruslah mendapat persetujuan legislatif yang pada akhirnya akan ditujukan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. • Penerimaan pemerintah saat ini sebagian besar berasal dari pajak, dan karena fungsi utama pemerintah adalah pelayan kepada masyarakat, maka di dalam penetapan pajak terkandung nilai – nilai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. 2) Keuangan pemerintahan didasarkan pada pengendalian anggaran, karena anggaran berperan sebagai pernyataan kebijakan publik dan kerangka dalam penetapan target fiskal. Menurut Kusnadi dkk. (2002:21), akuntansi pemerintahan mempunyai peranan sebagai berikut: 1) Membuat keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas termasuk identifikasi bidang keputusan yang rumit dan penetapan tujuan serta sasaran organisasi.
23
2) Mengarahkan dan mengendalikan secara efektif sumber daya
3) Menjaga dan melaporkan kepemilikan atas sumber daya yang dikuasai organisasi.
Dari uraian pengertian mengenai Sistem, Informasi, dan Akuntansi diatas
ekonomi dan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.
maka pengertian Sistem Informasi Akuntansi secara umum yaitu
serangkaian kegiatan yang tersusun dan terintegrasi guna mendukung kebutuhan pihak manajemen maupun pihak lain yang mempunyai kepentingan akan informasi keuangan, dengan cara mengubah data – data menjadi informasi melalui sebuah proses yang sistematis, atau dapat penulis gambarkan seperti berikut ini:
Gambar 2.1 Lingkungan Sistem Informasi dalam lingkup organisasi
Pengertian Sistem Informasi Akuntansi diatas, sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh Sutabri (2004 : 6) bahwa Sistem Informasi Akuntansi sebagai kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur
24
untuk mengubah data menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan
kepada beragam pengambilan keputusan. Sementara Widjajanto (2001:4), mendefinisikan bahwa Sistem Informasi
akuntansi adalah susunan berbagai formulir catatan, peralatan, termasuk
komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksana,
dan laporan yang terkoordinasikan secara erat yang didisain untuk
mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Mengenai informasi yang dibutuhkan oleh manajemen, Widjajanto (2001:4) menjelaskan sebagai berikut :
“...bahwa pihak manajemen pada dasarnya membutuhkan informasi tentang : 1) Jumlah pendapatan dan biaya yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu 2) Posisi keuangan perusahaan, yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas pada suatu saat tertentu. 3) Berbagai informasi manajerial lain yang terinci sebagai pendukung informasi mengenai pendapatan, biaya, aktiva, kewajiban, dan ekuitas, seperti misalnya informasi mengeni penjualan, piutang, pembelian, utang, dan lainnya. 4) Informasi lain yang harus disajikan kepada para stakeholder atau berbagai pihak yang berkepentingan denegan perusahaan, seperti misalnya instansi pajak, bank kreditur, pemegang saham, dan lainnya.”
Sedangkan pengertian sistem informasi akuntansi menurut beberapa pakar lainnya diuraikan berikut ini : 1. Gelinas (2002:14) “The accounting information system (AIS) is a specialized subsystem of the management information system (MIS). Its
25
purpose is to collect, process, and report information related to the financial aspect of business events.”
2. Mc Leod and Schell (2004:15) “The term transaction processing system is use to describe the information system that gathers data describing the firm's activities, transforms the data into information, and makes the information available to users both inside and outside the firm this was the first business application to be installed on computers when they ware introduce in the 1950s. The terms electronic data processing (EDP) system and accounting information system have also been used but not as populer today”.
Sehingga dari uraian mengenai Sistem, Informasi, dan Akuntansi diatas, dapat disimpulkan penulis bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah seperangkat komponen/ sub variabel yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, Perangkat Lunak (Software), Perangkat Keras (Hardware) dan Sumber Daya Data atau Database, yang dikoordinasikan melalui suatu Prosedur untuk mencapai tujuannya, yaitu mentransformasikan data keuangan menjadi Informasi Akuntansi. Dalam mencapai tujuannya tersebut sebuah sistem infomasi perlu mendapat Pengendalian Intern (Internal Control) agar tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Romney, et.al (2006:6) sebagai berikut :
"There are six components of an AIS: 1). The people who operate the system and perform various functions. 2). The procedures and instructions, both manual and automated, involved in collecting, processing, and storing data about the organization's activities. 3). The data about the organization and its business processes. 4).The software used to process the organization's data. 5). The information
26
technology infrastructure, including computers, peripheral devices, and network communications devices used to collect, store, process, and transmit data and information. 6). The internal controls and security measures that safeguard the data in the AIS."
2.1.2. Sumber Daya Manusia (X1) Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam sebuah organisasi karena merupakan penentu daya saing, sehingga nilai kompetensi dan kinerja dari sumber daya manusia akan menentukan tingkat kemajuan
organisasi dalam mencapai tujuannya. Manusia juga adalah pengguna sistem informasi akuntansi, baik sebagai manajemen maupun end users. End users adalah orang yang secara langsung berinteraksi dengan sistem informasi. End users menyediakan data pada sistem informasi dan menerima data dari sistem informasi. Dalam sudut pandang pengguna ini, end user berperan sebagai karyawan yang memasukkan data – data transaksi yang kemudian diolah oleh sistem informasi yang telah dirancang dan dikendalikan sesuai kebutuhan organisasi oleh pihak manajemen, dan hasil informasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan baik bagi pihak manajemen maupun bagi enduser itu sendiri. Sehingga tingkat kesuksesan sistem informasi sangat tergantung dari kemampuan enduser dan manajemen yang berinteraksi dengan sistem informasi. Komponen manusia juga termasuk orang-orang yang bekerja pada departemen sistem informasi (Sudjana, 2007: 19). Ives, Olson & Baroudi (1983), Pearson (1977), dan Treacy (1985) dalam Sudjana (2007:19) menyatakan bahwa : kepuasan pengguna informasi (User
27
Information Satisfaction/UIS) dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan
sistem.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengguna sistem (system user)
dan kepuasan pengguna informasi (User Information Satisfaction/UIS)
adalah tolok ukur keberhasilan sistem informasi. Kedua konstruk tersebut (Penggunaan Sistem dan Kepuasan Pengguna) telah digunakan dalam riset sistem informasi sebagai pengganti (surrogate) untuk mengukur kinerja
(performance) sistem informasi akuntansi. (Soegiharto, 2001:40). Pemakai informasi dapat berupa seorang manajer, non-manajer, atau suatu individu atau organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Seperti yang dikemukan oleh Mc Leod and Schell (2001:16-17) sebagai berikut :
”1). Systems analysts 2). Database administrator (DBAs) 3). Network specialists 4) . Programer 5). Operator ”
2.1.3. Perangkat Lunak (X2) Dalam arti sempit perangkat lunak (software) adalah program yang dijalankan di suatu pemroses. Perangkat lunak dalam arti lebih luas terdiri dari program – program yang dieksekusi komputer dalam beraneka ukuran dan arsitektur, dokumen – dokumen berupa hard-copy dan bentuk – bentuk maya, dan data berupa angka – angka dan teks juga representasi informasi gambar, video dan audio (Hariyanto, 2008:44).
28
Komponen perangkat lunak terdiri dari dua yaitu sistem operasi dan sistem
aplikasi. Sistem operasi meliputi program yang mengendalikan lingkungan
perangkat keras dan lunak. Program ini terdiri dari sistem operasi, perangkat
lunak komunikasi, sistem database management, dan program utility, yang
menangani fungsi secara umum seperti penyortiran dan pengcopian. Perusahaan hardware biasanya menyediakan sistem operasi, atau suatu perusahaan membeli sistem operasi dari suatu penjual perangkat lunak
(Sudjana, 2007 : 22). Dari dua pemahaman diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa perangkat lunak merupakan sekumpulan instruksi – instruksi yang digunakan dalam proses transformasi data dan sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras (hardware). Perangkat lunak yang terdiri dari dua macam, yaitu sistem operasi dan sistem aplikasi dapat dijelaskan sebagai berikut: A. Sistem Operasi Sistem operasi adalah sekumpulan rutin perangkat lunak yang berada di antara program aplikasi dan perangkat keras. Semua perangkat lunak berjalan di bawah kendali sistem operasi, mengakses perangkat keras lewat sistem operasi, dan mengikuti aturan – aturan yang dijalankan oleh sistem operasi (Hariyanto, 2008 : 145). Sehingga sistem operasi merupakan suatu fondasi untuk berjalannya sistem aplikasi, dan merupakan perantara bagi perangkat keras untuk mengeksekusi instruksi – instruksi yang telah diolah dalam sistem aplikasi.
29
B. Sistem Aplikasi
Sistem aplikasi merupakan suatu kumpulan rekayasa perintah yang disusun kedalam prosedur tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna
dalam suatu proses pengolahan informasi.
Apabila sistem operasi lebih bersifat umum dalam melayani pemrosesan
data, maka sistem aplikasi lebih bersifat khusus karena hanya jenis data
(file) tertentu saja yang dapat diolah dalam sebuah sistem aplikasi. Sehingga di dalam sebuah sistem operasi bisa terdapat beberapa macam sistem aplikasi yang bertugas untuk mengolah data tertentu. Hal ini sependapat dengan Jogiyanto (2003:149-150) bahwa perangkat lunak aplikasi tujuan khusus (special purpose application software) ditulis untuk keperluan khusus. Aplikasi khusus di organisasi bisnis yang banyak dibutuhkan misalnya adalah aplikasi buku besar (general ledger), pengendalian
persediaan
(inventory
control)
dibidang
akuntansi,
manajemen kas (cash management), anggaran modal (capital budgeting) di bidang keuangan, CAD (Computer Aided Design), pengendalian produksi (production control) di bidang produksi, analisis penjualan (sales analysis), analisis langganan (customers analysis) di bidang pemasaran dan lain sebagainya.
30
2.1.4. Perangkat Keras (X3)
Menurut Wahyu (2011) perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau
yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak
(software) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam
menyelesaikan tugasnya.
Pada sistem komputer, secara konseptual terbagi menjadi empat bagian (Wahana Komputer, 2006:2), yaitu : A. Media masukkan Media masukkan merupakan suatu perangkat yang bertujuan untuk memasukkan data, baik yang berupa data fisik ataupun digital ke dalam bentuk data digital. Contoh dari media input data yaitu; keyboard, mouse, scanner, kamera digital, mouse, port USB, CD/DVD ROM, dan lain sebagainya. B. Unit pemroses data (CPU/ Central Processing Unit) Unit pemroses data merupakan bagian paling penting dalam sistem komputer karena pada unit ini dilakukan fungsi - fungsi, seperti pengaturan jalannya program, penentuan jenis instruksi, menyimpan hasil proses data ke memori utama dan menampilkan hasil pengolahan ke media output.
31
C. Media penyimpanan data (Memory)
Memory merupakan bagian dari hardware komputer yang berguna untuk menyimpan data, baik sementara maupun permanen (Wahana Komputer, 2006:22), yang terdiri dari ;
•
Harddisk Hardisk adalah jenis memori yang permanen.
•
RAM (Random Access Memory) RAM adalah jenis memori yang bersifat sementara, data yang tersimpan di dalam RAM hanya ada ketika sistem komputer masih dialiri listrik, dan apabila listrik dimatikan maka data yang tersimpan akan terhapus.
•
ROM (Read Only Memory) ROM merupakan memori yang hanya dapat dibaca tanpa bisa tulis. Jenis ROM ada banyak berdasarkan cara operasinya. Kegunaan ROM antara lain untuk menyimpan BIOS yang berguna untuk mengenali semua hardware yang terpasang pada komputer.
D. Media keluaran Media
keluaran
menampilkan,
merupakan
suatu
memperdengarkan,
perangkat
ataupun
yang
bertujuan
memindahkan
data/
informasi kedalam media lain. Contoh dari media keluaran data yaitu; monitor, printer, speaker, dan lain sebagainya.
32
Hubungan antara Sumber Daya Manusia (Pemakai), Perangkat Keras,
Sistem Operasi, dan Sistem Aplikasi dapat penulis gambarkan pada gambar 2.2
berikut ini:
Gambar 2.2 Hubungan Sistem Aplikasi dengan Sistem Operasi, Perangkat Keras, dan Pemakai
2.1.5. Database (X4) Kadir (2006:2) menjelaskan bahwa secara sederhana database (basis data) dapat diungkapkan sebagai suatu pengorganisasian data dengan bantuan komputer yang memungkinkan data dapat diakses dengan mudah dan cepat. Dalam manajemen modern dewasa ini, informasi merupakan sumber daya penting yang keberadaannya setara dengan sumber daya lainnya dalam perusahaan, misalnya sumber daya manusia ataupun aset perusahaan, karena
33
informasi dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan.
Oleh karenanya, pengorganisasian data merupakan suatu keharusan dalam
menghasilkan informasi yang berkualitas bagi pihak manajemen.
Untuk dapat mengorganisasikan data dengan menggunakan komputer, maka
data yang akan diolah harus diorganisasi dalam bentuk suatu struktur data, file, record, fields, character, dan bits (Sudjana, 2008:255). Peringkat data dimulai dari bits sampai database digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2.3 Hierarkhi Data
Penjelasan dari gambar diatas adalah sebagai berikut (Sudjana, 2008:255): a. Bits merupakan singkatan dari Binary Digit. Bits dimaksudkan untuk menyajikan kondisi on/ off pulsa – pulsa elektronik mesin. Jadi Bits adalah unit terkecil dari suatu data b. Character (Bytes) disajikan oleh sekelompok Bits, satu character seperti satu angka, satu huruf ataupun satu simbol, misalnya A, B, 1, 2, #, *, dan lain sebagainya.
34
c. Fields adalah terdiri dari satu atau beberapa Character yang memiliki
misalnya nomor produk, harga produk atau nomor pokok. d. Record adalah terdiri dari satu atau beberapa fields yang berhubungan
membentuk satu kesatuan.
makna. Fields merupakan suatu item informasi dalam suatu file,
e. File adalah merupakan gabungan dari record – record yang sama sehingga membentuk suatu informasi yang utuh. f. Database adalah gabungan dari beberapa file yang berhubungan yang menunjang suatu manajemen. Database berbeda dengan sistem pemrosesan berbasis berkas. Sistem pemrosesan berbasis berkas adalah suatu model penyimpanan data yang mendasarkan pada penyimpanan data dalam bentuk file (berkas), yang memiliki banyak kelemahan dibanding database. Berikut beberapa kelemahan sistem pemrosesan berbasis berkas (Kadir, 2009: 11): a. Data terpisah – pisah dan terisolasi, data pada sistem pemrosesan berkas cenderung terpisah – pisah dalam arti tersebar pada sejumlah berkas, sehingga ada kemungkinan informasi yang melibatkan data dalam berkas – berkas tersebut menjadi sulit diperoleh karena terletak pada komputer yang berbeda dan pada bagian dalam perusahaan yang berbeda. b. Duplikasi data, pembuatan program pada sistem pemrosesan berbasis berkas menjadi lebih tersebar. Setiap bagian dalam perusahaan yang memerlukan
program
berusaha
menciptakannya
sendiri
tanpa
35
berkoordinasi dengan bagian lain. Akibatnya mungkin data yang sama
bisa terdapat di mana – mana atau terduplikasi. c. Ketergantungan program dan data, pada sistem pemrosesan berbasis
berkas, ketergantungan program terhadap data sangat tinggi. Bila
struktur data sedikit berubah, program juga harus dimodifikasi. Hal itu
terjadi karena struktur data ditulis dalam program. d. Ketidakkompatibelan berkas, mengingat program untuk mengakses data pada sistem pemrosesan berkas dibuat dengan berbagai bahasa pemrograman, seringkali terjadi perbedaan format data dalam berkas data. Perbedaan format ini acapkali menimbulkan kesulitan dalam mendapatkan informasi yang diperoleh dari beberapa berkas. Karena menyita
waktu
yang
banyak
untuk
mengimplementasikannya,
pengembangan program menjadi lebih lama dan mahal. e. Ketergantungan terhadap program, sistem pemrosesan berkas sangat tergantung pada program. Bahkan pembuatan laporan pun harus ditangani oleh pemrogram. Hal ini tentu saja jauh berbeda kalau menggunakan database. Dengan menggunakan peranti pembuat laporan, pemakai biasa pun setelah mendapatkan pelatihan singkat bisa membuat berbagai jenis laporan dengan mudah dan cepat. Sistem Pengelolaan Basis Data atau yang lebih dikenal dengan DBMS (Database Management System) adalah suatu perangkat lunak yang dibangun
untuk
mendefinisikan,
menciptakan,
mengelola
dan
mengendalikan pengaksesan basisdata. Fungsi sistem manajemen basisdata
36
saat ini yang paling penting adalah menyediakan basis untuk sistem
informasi manajemen, dan tujuan utama sistem manajemen basisdata adalah
menyediakan lingkungan yang nyaman dan efisien untuk penyimpanan dan
pengambilan data dari basisdata (Hariyanto, 2008:195).
Prosedur (X5) 2.1.6. Prosedur dalam sebuah sistem informasi merupakan kegiatan yang biasanya
bersifat formal dan berisi kebijakan yang dibuat oleh pihak manajemen untuk mengatur operasi sistem komputer, maupun hubungan interaksi antara pengguna dengan sistem informasi. Pengertian prosedur menurut Thompson (2003:204-205) adalah sebagai berikut :
"Procedures, or work practices, are the human activities required to interact with other components of the information system. Procedures (which may or may not be written in a formal manner) describe how the people involved with the information system should interact with the information technology. Note that when procedures are embodied in computer programs, we consider them to be part of the information technology component of the information system (i.e. computer software)."
2.1.7. Pengendalian Intern (X6) Menurut Widjajanto (2001:18), Pengendalian Intern adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk :
•
Mengamankan aktiva perusahaan,
•
Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi,
37
•
Meningkatkan efisiensi, dan
•
Mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi.
Dari pengertian diatas, dapat diambil pemahaman bahwa pengendalian
intern dilaksanakan agar organisasi dapat memastikan bahwa sasaran dan tujuannya tetap terjaga, serta memastikan bahwa setiap fungsi yang ada di dalam organisasi tetap berjalan secara efektif dan efisien.
Agar dapat berjalan baik, suatu sistem pengendalian intern harus memiliki unsur – unsur pokok sebagai berikut (Widjajanto: 2001:18): •
Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas
•
Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
•
Pelaksanaan kerja yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
•
Karyawan yang berkualitas sesuai dengan tanggungjawab yang dipikulnya.
Sedangkan menurut Bodnar (2003:11), unsur – unsur pada proses Pengendalian Intern adalah yang ditetapkan untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan: (a) keandalan laporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, (c) ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku. Proses pengendalian intern organisasi terdiri dari lima elemen: lingkungan
38
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan
komunikasi serta monitoring.
Tujuan dari sistem pengendalian intern menurut Salmonson et.al (1985:141)
adalah :
“A system of internal control includes all the procedures and actions taken by an organization to (1) protect its assets against theft and waste, (2) ensure compliance with company policies and federal law,(3) evaluate the performance of personnel in all parts of the company to promote efficiency of operations, and (4) ensure accurate and reliable operating data and Recounting reports. The system provides direction to all activity within the organization and ensures that all units are functioning as intended.”
Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan dari Sistem Pengendalian intern termasuk semua prosedur dan tindakan-tindakan yang diambil oleh satu organisasi untuk : 1) melindungi kekayaan terhadap pencurian dan pemborosan, 2) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan hukum pemerintah pusat, 3) evaluasi kinerja dari personil di dalam semua bagianbagian dari perusahaan itu untuk mengecek ketelitian dan keandalan efisiensi operasi, dan 4) memastikan data laporan operasi dapat dipercaya dan akurat. Menurut Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menjelaskan tujuan sistem pengendalian intern pemerintah adalah :
“Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan
39
negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian
intern adalah sebagai berikut :
A. Efektivitas dan Efisiensi Operasi
Bahwa pengendalian intern terkait dengan tujuan efektivitas dan efisiensi operasi dimaksud, agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga kualitas, kuantitas, dan ketepatan penyelesaian pekerjaan dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya jika efektivitas dan efisiensi tidak tercapai, maka akan mengakibatkan terjadinya pemborosan sumber daya yang akan mengakibatkan kerugian. B. Keandalan Laporan Keuangan Pengendalian intern terkait dengan keandalan laporan keuangan, bahwa kelengkapan, ketepatan, dan keakuratan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen akan berpengaruh terhadap keputusannya. Sementara informasi yang handal bagi pihak eksternal akan berpengaruh terhadap kredibilitas organisasi. C. Keamanan Aset Pengendalian intern terkait dengan keamanan aset, bahwa aset merupakan modal utama sebagai sarana untuk menggerakan roda organisasi baik publik maupun swasta, oleh karena itu perlu dilakukan rencana pengadaan, penggunaan, pengendalian/ pengawasan aset,
40
yang bertujuan untuk menghindari penyelewengan pemanfaatan dan
dengan cara yang tidak sah. D. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Pengendalian intern terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan dan
untuk menghindari perpindahan kepemilikan aset oleh pihak lain
perundang-undangan, bahwa segala peraturan dan perundang-
undangan telah dijalankan oleh seluruh pihak organisasi publik maupun swasta dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan organisasi.
2.1.8. Kualitas Informasi Penerimaan Retribusi Daerah (Y) A. Kualitas Informasi Informasi yang merupakan suatu output dari sebuah sistem informasi dipersiapkan
untuk
kebutuhan
manajerial
maupun
stakeholder.
Sehingga perbedaan pengguna informasi ini mengakibatkan sejumlah perbedaan antara informasi akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan. Garrison (2000) dalam Sudjana (2007:32) menjelaskan mengenai perbandingan antara informasi akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan yang dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini:
41
1)
2)
3)
4) 5)
6) 7)
Tabel 2.1. Perbandingan Informasi Akuntansi Manajerial dan Akuntansi Keuangan Akuntansi Keuangan Akuntansi Manajerial Laporan ditujukan pada Laporan ditujukan pada pihak internal pihak luar organisasi: untuk organisasi: Perencanaan, pemilik, kreditur, otoritas pengarahan dan motivasi, pajak, pembuat aturan pengendalian, penilaian kinerja Menekankan peringkasan Menekankan pada keputusan yang keuangan dari aktivitas di akan memiliki dampak di masa masa lalu datang Menekankan pada Menekankan pada relevansi dan objektivitas dan dapat fleksibilitas data diverifikasinya data-data keuangan Menuntut presisi Menekankan pada ketepatan waktu Disusun untuk data keuangan Disusun secara detail untuk perusahaan secara departemen, produk, konsumen, dan keseluruhan karyawan Taat pada prinsip akuntansi Tidak perlu mengikuti aturan pada yang berlaku umum prinsip akuntansi yang berlaku umum Bersifat mandatory (wajib) Tidak mandatory untuk laporan eksternal Sumber :Garrison and Noren (2000:7)
Adapun tujuan laporan keuangan/ informasi akuntansi keuangan menurut Harahap (2002:132) sebagai berikut:
“1). Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 2). Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 3). Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 4). Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai
42
perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. 5). Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahan”.
Pada Standar Akuntansi Keuangan dalam IAI pada PSAK No.1
paragraf (05) disebutkan bahwa:
”Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam Rangka mencapai tujuan tersebut, suatu Laporan Keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi: (a). Aktiva, (b). Kewajiban, (c). Ekuitas, (d). pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; dan (e). arus kas “
Agar laporan keuangan tidak menyesatkan bagi pengambil keputusan, maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan. Sebagaimana dikemukakan dalam Standar Akuntansi Keuangan dalam IAI (2004:85) disebutkan ada 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu : 1). Dapat dipahami. 2). Relevan, 3). Keandalan, 4). Dapat diperbandingkan. Sementara itu dalam pasal 1 (3) PP nomor 71 tahun 2010 disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah harus menerapkan prinsip – prinsip
akuntansi
yang
terkandung
dalam
Standar
Akuntansi
43
Pemerintahan: “Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya
disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”.
Adapun karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi oleh laporan
keuangan yaitu: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan
(4) Dapat dipahami (Kerangka Konseptual PP 71 tahun 2010)
• Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. • Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. • Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan
keuangan periode
44
sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada
umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu
entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke
tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas
yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. • Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Untuk
mencapai
kondisi
ideal
sebagaimana
dijelaskan
dalam
karakteristik kualitatif laporaan keuangan pemerintah diatas, seringkali dijumpai kendala informasi akuntansi yang diakibatkan keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Menurut Kerangka Konseptual PP 71 tahun 2010, terdapat tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu:
45
•
Materialitas; Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan
pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi
kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian
untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi
tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang
diambil atas dasar laporan keuangan. •
Pertimbangan biaya dan manfaat; Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping
mereka
yang
menjadi
tujuan
informasi,
misalnya
penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan. •
Keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai
46
kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan
merupakan masalah pertimbangan profesional. B. Retribusi Daerah
Di Indonesia pungutan retribusi daerah berlandaskan pada dasar
tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut
hukum yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 1 angka 64 disebutkan bahwa yang dimaksud retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi yang merupakan salah satu sumber pendapatan, mempunyai tata cara pemungutan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan. Orang atau badan yang di pungut retribusi disebut wajib retribusi. Sedangkan yang dimaksud dengan wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Untuk penetuan Jenis, Rincian Objek dan Kriteria Retribusi, setiap daerah diberikan kewenangan untuk menyesuaikan dengan potensi daerah masing – masing dan hal tersebut diatur dalam peraturan perundang – undangan.
47
Hal yang diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi, paling
sedikit mengatur ketentuan mengenai: •
nama, objek, dan Subjek Retribusi;
•
golongan Retribusi;
•
cara mengukur tingkat penggunaan jasa yangbersangkutan;
•
prinsip yang dianut dalam penetapan struktur danbesarnya tarif
Retribusi; •
struktur dan besarnya tarif Retribusi;
•
wilayah pemungutan;
•
penentuan
pembayaran,
tempat
pembayaran,angsuran,
dan
penundaan pembayaran; •
sanksi administratif;
•
penagihan;
•
penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa;dan
•
tanggal mulai berlakunya.
Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, telah disebutkan pada Bab I penelitian ini bahwa objek retribusi terdiri dari tiga jenis, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perijinan Tertentu. •
Retribusi Jasa Umum meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, dan Retribusi Pelayanan Pendidikan.
48
•
Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat
Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyebrangan di Air, dan
Retribusi Penjualan Produksi Daerah.
•
Retribusi Jasa Usaha meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan
Retribusi Perijinan Tertentu meliputi Retribusi Ijin Trayek dan Retribusi Ijin Usaha Perikanan.
Retribusi diklasifikasikan sebagai aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah melalui proses pemungutan, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah melalui proses pemungutan tersebut memerlukan pengaturan yang rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/ Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan (Kerangka Konseptual SAP 71 tahun 2010). Pada saat retribusi dapat diakui sebagai aset tetapi wajib retribusi belum melakukan kewajibannya untuk membayar retribusi, maka piutang retribusi diklasifikasikan sebagai aset lancar, karena menurut Pernyataan nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan PP 71 tahun 2010, suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika: a) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
49
b) berupa kas dan setara kas.
Dalam laporan keuangan pemerintah daerah, akun retribusi ditampilkan dalam bentuk (format laporan terlampir pada Lampiran
6):
a) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
b) Neraca
c) Laporan Arus Kas d) Laporan Operasional, dan e) Catatan atas Laporan Keuangan
2.2. Perumusan Model Penelitian dan Hipotesis 2.2.1. Perumusan Model Penelitian Di dalam Bab I penelitian ini penulis telah menjelaskan bahwa penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya, yaitu menurut Sudjana (2007) tentang Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi (Survey pada Kantor APJ PT. PLN (PERSERO) Distribusi di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten). Variabel penelitian ini meliputi variabel independen/ variabel bebas (Sistem Informasi yang terdiri dari personal, perangkat lunak, perangkat keras, prosedur, dan pengendalian intern) sebagai variable X dan variabel dependen/ variable terikat (Kualitas Informasi Akuntansi) sebagai variable Y. Metode penelitiannya adalah deskriptif – verifikatif, yaitu metode penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau klas peristiwa, dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga
50
deskriptif verifikatif bertujuan untuk memberikan kejelasan hubungan
antara variabel dan menguji hipotesis. Sumber data primer yang digunakan
berasal dari responden yang diperoleh dengan menggunakan teknik
pengumpulan data melalui penyebaran angket/ questioner dan wawancara.
Sedangkan
data
sekunder
diperoleh
dengan
menggunakan
teknik
dokumentasi atau pencatatan terhadap data yang diperlukan seperti data pustaka (buku, artikel, majalah dan jurnal ilmiah) yang menunjang
penyusunan penelitian tersebut. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa secara simultan Pengaruh Sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi sebesar 65,56% dan secara parsial sub variabel sistem informasi (variabel X) berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi (variabel Y) adalah sebagai berikut : a. Pengaruh Personil (X1)
= 13,49%
b. Pengaruh Perangkat Lunak (X2)
= 17,25%
c. Pengaruh Perangkat Keras (X3)
= 4,22%
d. Pengaruh Prosedur (X4)
= 7,62%
e. Pengaruh Pengendalian Intern (X5)
= 22,98%
Penelitian Nugraha (2011) tentang Pengaruh Perlakuan Akuntansi Persediaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bandung). Variabel penelitian ini meliputi variabel independen/ variabel bebas (Perlakuan Akuntansi Persediaan) sebagai variable
X dan variabel dependen/ variable terikat (Kualitas Laporan
Keuangan) sebagai variable Y. Metode penelitiannya adalah analisis
51
deskriptif – kuantitatif dengan pendekatan studi kasus, sumber data berupa
data hasil wawancara dan penyebaran keusioner kepada pihak-pihak di
bagian yang terkait dengan objek penelitian, yaitu Bidang Akuntansi dan
Bidang Pemberdayaan Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandung serta Inspektorat Kota Bandung serta laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun 2009 yang telah diaudit BPK serta data yang diambil melalui studi pustaka yang disajikan dengan cara mengutip
atau mengungkapkan kembali dari buku, karya ilmiah, aturan perundangundangan, artikel dan data lain yang telah dipublikasikan melalui berbagai media. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan besarnya perlakuan akuntansi persediaan terhadap kualitas laporan keuangan dengan korelasi sebesar 0,371 yang berarti 37,1% kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh perlakuan akuntansi persediaan, sedangkan 62,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar perlakuan akuntansi persediaan. Pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk memastikan agar Sistem Informasi Keuangan Daerah dapat memenuhi prinsip – prinsip tersebut diatas, maka perlu dilaksanakan pengendalian intern dan dalam hal ini pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
52
Berdasarkan hasil penelitian Sudjana (2007) tentang Pengaruh Sistem
Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi, dapat
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antar kedua variabel,
dimana sistem informasi akuntansi akan berpengaruh terhadap pencapaian
kualitas laporan keuangan. Hal tersebut sesuai tujuan PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Keterkaitan antara variabel Sistem Informasi Akuntansi dengan Kualitas Laporan Penerimaan Retribusi, dapat dilihat pada model kerangka berfikir penulis, sebagai berikut :
Variabel X (Sistem Informasi Akuntansi)
Variabel Y (Kualitas Informasi Akuntansi)
Sub Variabel (Romney, et al 2006:6): Sumber Daya Manusia Perangkat Lunak Perangkat Keras Sumber Daya Data Prosedur Pengendalian Intern
Kerangka Konseptual PP 71 2010 : Relevance (Relevan) Accuracy (Akurat) Timeliness (tepat waktu) Completeness (lengkap)
Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Informasi Penerimaan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Barat
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran
53
2.2.2. Hipotesis
Kerlinger (1996:18) dalam Nurbaeti (2010) memberi penjelasan bahwa arti hipotesis adalah sebagai dugaan terhadap hubungan antara dua variabel
atau lebih.
Berdasarkan kerangka pemikiran pada penelitian ini, maka akan diuji dan
dibuktikan tentang ada atau tidaknya pengaruh antara variabel sistem
sistem informasi akuntansi (independen), terhadap variabel kualitas informasi akuntansi (dependen). Rumusan hipotesis penelitian sebagai berikut: A. Hipotesis pertama di uji secara simultan (bersama-sama) Lingkungan sumber daya manusia (X1), perangkat lunak (X2), perangkat keras (X3), sumber daya data (X4), prosedur (X5), dan pengendalian internal (X6) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi penerimaan retribusi daerah (Y). B. Hipotesis kedua di uji secara parsial (sendiri-sendiri), yang meliputi : 1. Sumber daya manusia (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi penerimaan retribusi daerah(Y). 2. Perangkat lunak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi penerimaan retribusi daerah(Y). 3. Perangkat keras (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi penerimaan retribusi daerah (Y).
54
4. Sumber daya data (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
6. Pengendalian internal (X6) berpengaruh positif dan signifikan
5. Prosedur (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi akuntansi penerimaan retribusi daerah(Y).
kualitas informasi akuntansi penerimaan retribusi daerah (Y).
terhadap kualitas informasi akuntansi penerimaan retribusi daerah
(Y).
