BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL
PENELITIAN
2.1
Telaah Pustaka
2.1.1
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2.1.1.1 Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan adalah kegiatan memenuhi kebutuhan barang/jasa berdasarkan peraturan yang berlaku. Menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa
adalah
kegiatan
untuk
memperoleh
Barang/Jasa
oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Para pihak dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 diantaranya : a. b. c. d.
PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ULP/Pejabat Pengadaan; dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010: Pasal 7)
Menurut LKPP (2011:11), pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang, atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Yang dimaksud barang disini meliputi peralatan dan 8
9
juga bangunan baik untuk kepentingan publik maupun privat. Barang/jasa publik adalah barang yang pengunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak
baik secara berkelompok maupun secara umum, sedangkan barang/jasa privat
merupakan barang yang
hanya digunakan secara individual atau kelompok
tertentu. Terdapat beragam pemahaman terkait dengan public procurement, tergantung pada cara pandangnya.
Menurut Sumardjo (2005) yang dikutip oleh Supardi (2010:12),
pengadaan adalah semua kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Kegiatan ini termasuk dalam usaha untuk tetap mempertahankan sesuatu yang telah ada dalam batasbatas efisiensi. Ditinjau dari sumber dana yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa, maka yang dimaksud dengan public procurement adalah kegiatan pengadaan yang sumber dananya berasal dari pemerintah atau institusi publik. Dalam hal ini Indonesia menggunakan pemahaman ini untuk membedakan antara
public
procurement dan private procurement. Semua pengadaan yang sumber dananya dari pemerintah baik melalui APBN, APBD, maupun perolehan dana masyarakat yang dikelola oleh institusi pemerintah dikategorikan sebagai public procurement, oleh sebab itu seluruh kegiatan dan proses pengadaannya harus mengacu dan mengikuti Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010.
10
2.1.1.2 Cakupan Aktivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Aktivitas pengadaan tidak terbatas pada proses pengadaan, namun
cakupan aktivitas pengadaan meliputi lima kegiatan utama, yaitu rencana
pengadaan, proses pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, serta pemakaian dan
manajemen aset, dan tiga transaksi, yaitu transaksi pembelian barang/jasa (kontrak), transaksi penerimaan barang/jasa, dan transaksi pengeluaran atau penggunaan barang/jasa sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1.
Gambar 2.1 Cakupan Aktivitas Pengadaan Barang/Jasa Sumber : LKPP (2011:15)
11
LKPP (2011:16) menyebutkan empat aktivitas pengadaan yaitu:
a.
Perencanaan Pengadaan
b.
Proses Pengadaan
c.
Penyimpanan Barang
d.
Penggunaan Barang dan Manajemen Aset
Selanjutnya interaksi antar kelima kegiatan ini akan tercermin pada aspek
operasional antara lain berupa sistem mekanisme dan prosedur pengadaan serta
pemenuhan barang, yang disebut dengan siklus pengadaan (procurement cycle) seperti direpresentasikan pada Gambar 2.2.
Gambar 2.2 Siklus Pengadaan Barang/Jasa Sumber : LKPP (2011:18)
Dalam praktiknya, aspek operasional sangat terkait dengan kelancaran dan keefisienan sistem pengadaan bahkan kinerja sistem pengadaan sangat bergantung pada kinerja aspek operasional ini. Kebijakan pengadaan yang optimal tidak
12
mungkin bisa dicapai tanpa didukung oleh berjalannya aspek operasional ini dengan baik. Oleh sebab itu, perlu kiranya untuk memahami dan mengelola
pengadaan sesuai dengan urutan siklus pengadaannya.
2.1.1.3 Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus sesuai dengan
prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah. LKPP (2011:22-23)
mengemukakan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa sebagai berikut:
1.
2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip dasar sebagai berikut: Transparan: semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administratif termasuk tata cara peninjauan, hasil peninjauan, dan penetapan Penyedia Barang/Jasa harus bersifat terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang berminat dan mampu tanpa diskriminasi. Adil: tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apa pun. Bertanggung jawab: mencapai sasaran baik fisik, kualitas, kegunaan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Efektif: sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pihak terkait. Efisien: menggunakan dana, daya, dan fasilitas secara optimum untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan biaya yang wajar dan tepat pada waktunya. Kehati-hatian: berarti senantiasa memperhatikan atau patut menduga terhadap informasi, tindakan, atau bentuk apapun sebagai langkah antisipasi untuk menghindari kerugian material dan imaterial selama proses pengadaan, proses pelaksanaan pekerjaan, dan paska pelaksanaan pekerjaan; Kemandirian: berarti suatu keadaan dimana pengadaan barang/jasa dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun; Integritas: berarti pelaksana pengadaan barang/jasa harus berkomitmen penuh untuk memenuhi etika pengadaan; Good Corporate Governance: Memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)
13
1. 2. 3.
4.
5. 6. 7. 8. 9.
Semua fungsi/pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa wajib mematuhi etika sebagai berikut: Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran, dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa. Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, dan menjaga informasi yang bersifat rahasia. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan, dan hasil pekerjaan. Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian. Tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung. Tidak menerima, menawarkan, dan atau berjanji akan memberi hadiah, imbalan, atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Pelaksana Pengadaan hal berikut akan membantu dalam mencapai tujuan pengadaan, diantaranya adalah: a. Memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan mengikuti prinsip dasar dan etika pengadaan barang/jasa; b. Memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa mengikuti pedoman kebijakan dan prosedur pengadaan barang/jasa dan tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya yang lebih tinggi; c. Memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang telah dipeninjauan secara administratif, teknikal dan finansial serta dapat dipertanggungjawabkan dalam hal biaya dan kualitas; d. Memastikan proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara kompetitif dengan tetap memperhatikan aspek keekonomian dan efisiensi pelaksanaannya; e. Menggunakan standar kontrak (term & condition) yang telah ditetapkan; f. Memastikan pengadaan barang/ jasa dilaksanakan sesuai dengan perjanjian (kontrak) yang disetujui antara pelaksana pengadaan dengan Penyedia Barang/Jasa; g. Dilarang melakukan pengadaan barang/jasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku. (LKPP, 2011:22-23)
14
2.1.1.4 Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan barang/jasa pemerintah telah melewati sejarah panjang dan
berbagai bentuk penyimpangan. LKPP (2009:29) mengidentifikasi berbagai
bentuk penyimpangan pengadaan pemerintah secara konvensional, diantaranya:
1.
Pengadaan secara arisan dan adanya kick-back selama proses pengadaan.
2. Melakukan suap untuk memenangkan pengadaan. 3. Proses pengadaan yang tidak transparan.
4.
Pengelola proyek tidak mengumumkan rencana pengadaan.
5.
Pemasok mematok harga yang lebih tinggi (mark-up).
6.
Memenangkan perusahaan saudara, kerabat, atau kelompok tertentu.
7.
Tidak membuka akses bagi peserta dari daerah sekitarnya.
8.
Mencantumkan spesifikasi teknis yang hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu.
9.
Adanya pemasok yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi namun tetap dapat ikut pengadaan dan bahkan menang.
10. Menggunakan metoda pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah yang tidak seharusnya untuk mencapai maksud tertentu seperti menggunakan metoda penunjukan langsung dengan tidak menghiraukan ketentuan yang telah ditetapkan. Ryan (2011:77-79) mengidentifikasi beberapa penyimpangan yang sering terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa diantaranya: 1. Menghalangi peserta tertentu untuk mendaftar sebagai peserta pengadaan barang dan jasa. Pada pengadaan barang dan jasa tertentu dengan nilai yang besar, seringkali pihak tertentu berusaha menghalangi pihak lain yang bukan
15
sekutunya untuk mendaftar sebagai peserta pengadaan barang dan jasa. Sebagai contoh, pengadaan jasa pelaksana pembangunan jalan tol senilai 10 miliar diadakan oleh Pemerintah Kabupaten A. Tiga kontraktor kemudian membentuk kongsi bisnis untuk memenangkan lelang tersebut. Mereka mengerahkan preman-preman bayaran untuk menghalangi dengan paksa kontraktor yang bukan kongsi bisnis untuk mendaftar. Karena dihalangi dengan kekerasan, maka beberapa kontraktor batal mendaftarkan berdasarkan pengadaan jasa tersebut. Fenomena ini banyak terjadi di beberapa daerah. Aparat kepolisian pun sulit mencegah karena preman sering mengatasnamakan diri sebagai masyarakat adat setempat. Hal inilah yang membuat Pemerintah terus menerus mendorong agar daerah-daerah segera menggunakan sistem eProcurement dalam proses penyelenggaraan barang dan jasa. 2. Mengatur agar peserta tertentu untuk memenangkan pengadaan barang dan jasa: a. Mengganti Dokumen Penawaran. Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa data-data penawar pengadaan barang dan jasa tidak boleh diganti oleh panitia. Dalam beberapa kasus panitia dapat melakukan pergantian beberapa dokumen terutama dokumen biaya. Padahal dokumen biaya sangat berpengaruh pada penilaian lelang. Untuk mengantisipasi hal tersebut diberlakukan sistem terbuka, sehingga semua peserta dapat melihat dokumen penawaran peserta lain pada saat masih disegel dan setelah dibuka. b. Panitia menghubungi beberapa peserta untuk mengarahkan harga penawaran. Pada kasus tertentu panitia menghubungi peserta untuk mengarahkan nilai penawaran. Jika peserta yang diarahkan kalah, panitia akan mendapatkan fee tertentu dari peserta yang menang. Kasus ini sangat sulit untuk dicegah dan diusut. Beberapa sanggahan yang berkaitan dengan kasus semacam ini seringkali mengalami kekalahan. 3. Menaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam proses pengadaan barang dan jasa. Untuk mendapatkan keuntungan tertentu, beberapa pihak sering menaikan harga perkiraan sendiri. Harga pagu pengadaan dana pun menjadi sangat besar, jauh dari harga yang wajar. Pada umumnya dalam pengadaan barang dan jasa yang bernilai besar, sebenarnya sangat sulit untuk menaikan harga perkiraan sendiri. Ada pengawasan yang ketat dari beberapa stakeholder, seperti Badan Pemerikasa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Pengadaan barang bernilai relatif kecil yang seringkali dapat dinaikan harga perkiraan sendiri. Dengan harga perkiraan sendiri yang sudah dinaikan, tentu saja peserta lelang dapat menawar dengan harga yang rendah. Hal ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan,
16
karena akan ada sisa dana yang lebih setelah peserta mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah. 4. Barang dan jasa yang diberikan tidak sesuai dengan rencana kerja syarat dan kerangka acuan kerja. Perbedaan spesifikasi barang akan mengakibatkan berkurangnya kualitas hasil kerja peserta. Hal ini tentu saja merugikan negara. Contoh: Dalam proyek pekerjaan jalan tol, kontraktor mengurangi ketebalan aspal sampai 0,5 cm. Pada saat pengawasan, kontraktor sengaja menunjukan titik-titik yang sesuai dengan spesifikasi kepada pengawas dan owner. Walaupun hanya 0,5 cm tetapi akan terakumulasi menjadi besar, jika panjang jalan tol mencapai 20 km dan lebar 15 m. Praktik tersebut telah mengakibatkan pengurangan aspal sebesar 1500 m3 . (Ryan, 2011:77-79) Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyimpangan-
penyimpangan yang sering terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa tanpa menggunakan e-procurement adalah masih adanya pihak-pihak yang menghalangi pihak lain untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pengadaan diantaranya dengan menggunakan preman-preman. Selain itu adalah adanya koalisi antara peserta dan panitia pengadaan misalnya dengan mengganti dokumen penawaran, kemudian menaikkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) agar menguntungkan kedua belah pihak, peserta dapat menawar dengan harga lebih rendah dan sisa dananya menjadi keuntungan pihak-pihak tertentu. Yang terakhir adalah berbedanya spesifikasi barang dari yang direncanakan sehingga menimbulkan rendahnya kualitas dari hasil pekerjaan. Hal-hal tersebut diharapkan dapat diminimalisir oleh e-procurement.
2.1.2
e-Procurement
2.1.2.1 Pengertian e-Procurement Definisi e-procurement yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah pengadaan
17
barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Sementara pengertian Transaksi Elektronik yang tertulis dalam dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transasksi
Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
LKPP (2009:32) menyatakan bahwa e-procurement dianggap sebagai
salah satu inisiatif e-government yang paling efektif memberikan hasil nyata dalam bentuk transparansi dan efisiensi proses pengadaan pemerintah. eProcurement sering dianggap sebagai penggerak utama (prime mover) dari egovernment. Bank Dunia menyebut e-procurement dari sisi pemerintahan sebagai electronic government procurement atau e-GP adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet oleh pemerintahan-pemerintahan dalam melaksanakan hubungan pengadaan dengan para pemasok untuk memperoleh barang, karya-karya, dan layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh sektor publik (Nightisabha dkk, 2009:131).
2.1.2.2 Fitur-fitur e-Procurement Dalam Peraturan Presiden No. 54 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan e-tendering atau e-purchasing, dimana :
18
1. e-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang
dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa
yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan
satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
2. e-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2011 Tentang Tata
Cara e-tendering, ruang lingkup e-tendering diantaranya : 1. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD. 2. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. 3. Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2011 Tentang Tata Cara e-Tendering definisi dari e-lelang adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya secara elektronik untuk semua pekerjaan
yang
dapat
diikuti
oleh
semua
Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
Penyedia
Barang/Pekerjaan
19
Jenis pemilihan penyedia barang/jasa secara e-Tendering berdasarkan
Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2011 Tentang Tata Cara e-Tendering terdiri
dari :
1. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang dilakukan dengan Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana.
2. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan dengan Pelelangan Umum dan Pemilihan Langsung.
3. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi yang dilakukan dengan Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana. Dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Pasal 1 dijelaskan bahwa: 1.
Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
2.
Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3.
Pemilihan
Langsung
adalah
metode
pemilihan
Penyedia
Pekerjaan
Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 4.
Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
20
5.
Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk
Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
2.1.2.3 Tujuan dan Manfaat e-Procurement
Pengadaan
secara
elektronik
atau e-procurement diperlukan
agar
Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan Pemerintah dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat meningkatkan dan menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pembelanjaan uang negara. Dengan demikian ketersediaan barang/jasa dapat diperoleh dengan harga dan kualitas terbaik, proses administrasi yang lebih mudah dan cepat, serta dengan biaya yang lebih rendah, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Dalam pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk: 1. 2. 3. 4. 5.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; Mendukung proses monitoring dan audit; dan Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. (Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010: Pasal 107)
Heryandi
dkk
(2010:43)
mengemukakan
bahwa
keuntungan
e-
procurement tidak hanya meliputi penghematan uang tetapi juga penyederhanaan keseluruhan proses. Rencana-rencana yang optimal dapat dikomunikasikan dengan cepat kepada pemasok-pemasok, oleh karena itu dapat mengurangi biaya dan pemborosan yang biasanya terdapat dalam supply chain. Keuntungan e-
21
procurement meliputi pengurangan biaya overhead seperti pembelian agen, juga peningkatan kendali inventori, dan keseluruhan peningkatan siklus manufaktur.
Sistem e-procurement membantu perusahaan-perusahaan mengkonsolidasikan
data tentang pengadaan bermacam-macam barang baik secara langsung maupun
tidak langsung.
LKPP (2009:38) menyatakan bahwa e-procurement dapat digunakan
sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi (money) atas indikator kinerja
pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat ditinjau dari beberapa kategori, yaitu diantaranya: 1.
Tata Kelola yang mencakup aspek Transparansi dan Akuntabilitas. a. Jumlah pengadaan yang diumumkan secara elektronik. b. Jumlah dokumen pengadaan yang diunggah secara elektronik. c. Jumlah pengadaan yang telah ditemtukan pemenangnya. d. Persaingan: seberapa luas e-procurement memberikan kesempatan kepada penyedia barang/jasa untuk ikut berkompetisi. e. Sanggah: seberapa banyak penurunan jumlah sanggah yang muncul dari masing-masing paket pengadaan. f. Kinerja pelaku usaha: e-procurement dapat digunakan untuk melakukan monitoring kinerja pelaku usaha termasuk mengkategorikan dalam daftar hitam bagi pelaku usaha yang tidak memiliki integritas.
22
2.
Efisiensi dan Efektivitas:
a. Efisiensi proses: seberapa besar e-procurement mengurangi biaya yang dikeluarkan dan waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pengadaan.
b. Efisiensi harga: seberapa dekat harga yang ditawarkan terhadap harga
pasar.
2.1.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan Implementasi eProcurement Implementasi e-procurement tidak selalu mulus dan tanpa kendala, ada beberapa faktor yang menentukan kesuksesan implementasi e-procurement. LKPP (2009:40)
mengemukan
beberapa
faktor
yang
menentukan
kesuksesan
implementasi e-procurement, diantaranya: 1.
2.
e-Leadership Implementasi e-procurement membutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan. Dukungan dari pimpinan perlu diwujudkan dalam wujud tindakan nyata dan bukan hanya sekedar wacana. Terlebih lagi karena, e-procurement adalah inisiatif yang melibatkan seluruh unit dalam organisasi. Kerjasama diantara instansi horisontal akan berlangsung dengan lebih efektif jika pimpinan mendukung. Dukungan nyata dari pimpinan biasanya diikuti dengan komitmen penyediaan anggaran dan dikeluarkannya berbagai regulasi untuk mempercepat penetrasi e-procurement. Transformasi pola pikir dan pola tindak Implementasi e-procurement memerlukan perubahan perilaku dan mental dari seluruh pihak yang terkait. Hadirnya teknologi telah mengurangi kemungkinan adanya perilaku pengadaan yang menyimpang dari ketentuan yang ada, dan ini seringkali menjadi salah satu faktor penyebab penolakan terhadap teknologi tersebut. Manajemen perubahan yang mencakup seluruh lini dalam organisasi perlu dilakukan. Di beberapa lokasi, seperti halnya di LPSE Pemerintah Kota Batam, transformasi yang terjadi sampai menyentuh
23
3.
4.
kepada artefak yang digunakan, seperti tatanan ruang LPSE yang tampil profesional sampai kepada seragam yang tampil ramah. Jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM) Teknologi tidak akan mungkin berjalan dengan sendirinya tanpa adanya pihak yang mengelola. Implementasi e-procurement membutuhkan jumlah SDM yang memadai. Tidak hanya dari sisi jumlah yang harus diperhatikan, namun juga dari sisi kompetensi yang mereka miliki. Implementasi e-procurement membutuhkan SDM yang memiliki keahlian dalam bidang infrastruktur TI dan juga SDM yang memahami ketentuan pengadaan. Rendahnya literasi TI di beberapa daerah di Indonesia memberikan tantangan tersendiri dalam penyiapan SDM. Ketersediaan infrastruktur Infrastruktur yang dimaksud disini mencakup banyak hal, dari mulai perangkat keras, piranti lunak, sampai kepada jaringan komunikasi dan sarana fisik lainnya. Dari sisi perangkat keras, implementasi teknologi ini membutuhkan server dan juga beberapa komputer personal baik untuk kegiatan administrasi seperti pendaftaran pelaku usaha, pencantuman paket pengadaan, maupun untuk keperluan bidding. Dari sisi piranti lunak, seluruh aplikasi yang diperlukan telah disediakan oleh LKPP. Kemudian dari sisi jaringan komunikasi, jika diharapkan bahwa setiap unit dapat mengelola kegiatan pengadaannya dari lokasinya masing-masing, maka tentunya diperlukan jaringan komunikasi yang menghubungkan masing-masing unit dengan lokasi dimana server berada. Tidak hanya „jalan penghubung‟ yang perlu disediakan, namun juga perlu dipikirkan „lebar jalan‟-nya agar lalulintas data tidak menjadi „macet‟ ketika jumlah transaksinya meningkat pesat. Selain dari infrastruktur yang terkait dengan TI, juga perlu dipikirkan sarana fisik LPSE yang menjadi tempat berinteraksi antara pelaku usaha dengan pemerintah. (LKPP, 2009:40)
Faktor-faktor tersebut merupakan gambaran sempurna atas suksesnya implementasi e-procurement. Tetapi, dari hasil observasi dan wawancara kepada staff Bagian Pengadaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan e-procurement di Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satunya adalah masalah jaringan internet. Jaringan internet merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam pelaksanaan e-procurement. Pada saat terjadi masalah dengan koneksi internet, panitia
24
pengadaan tidak dapat melaksanakan pekerjaan. Panitia pengadaan tidak dapat mengunggah paket pekerjaan untuk diumumkan atau dokumen-dokumen
penunjangnya. Sedangkan pelaku usaha tidak dapat mengakses informasi yang
seharusnya didapatkan. Selain jaringan, sarana fisik Unit Layanan Pengadaan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga belum cukup memadai sebagai tempat pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilihat dari sarana dan prasarana belum tampil secara profesional. yang
Dilihat dari sisi akuntabilitas dan transparansi yang menjadi tujuan utama dari e-procurement, penyebarluasan informasi harusnya terjadi satu arah dimana penyedia atau pelaku usaha dapat mengakses informasi secara lengkap dan mudah tanpa kontak langsung dengan panitia pengadaan. Panitia pengadaan sendiri tidak memiliki kepentingan untuk mencari informasi mengenai para pelaku usaha.
2.1.2.5 Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui e-Procurement Proses pengadaan barang/jasa melalui e-procurement adalah pengadaan barang/jasa secara elektronik berbasis internet. Beberapa instansi Pemerintah telah memiliki sistem pendaftaran secara elektronik dengan internet. Layanan eprocurement pun sudah tersedia di hampir seluruh provinsi di Indonesia termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Layanan e-procurement tersebut disebut Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Urutan pengadaan melalui LPSE secara garis besar mencakup:
1.
Pengumuman lelang oleh Panitia Pengadaan
2.
Upload dokumen lelang oleh Panitia
25
3. 4.
Download dokumen lelang oleh Panitia
Penjelasan lelang
5. Pemasukan dokumen penawaran oleh Penyedia
6.
Pembukaan dokumen penawaran oleh Panitia
7.
Pengumuman pemenang lelang
8. Sanggahan kepada PPK
Dengan adanya sistem e-Procurement masyarakat diharapkan dapat
memperoleh informasi pengadaan barang/jasa secara transparan. Masyarakat pun diharapkan dapat ikut mengawasi proses pengadaan barang/jasa. Pengumuman
pengadaan
barnag/jasa
dengan
sumber
Anggaran
Pendapatan Belanja Negara diumumkan di situs-situs resmi lembaga negara yang mengadakan pengadaan barang/jasa seperti terlihat pada Gambar 2.3.
Gambar 2.3. Pengumuman dengan e-procurement
26
Untuk dapat mengikuti proses pengadaan secara elektronik, Penyedia
barang/jasa harus melakukan registrasi LPSE. Berikut tatacara registrasi pada
LPSE Provinsi Jawa Barat.
1.
Melakukan
browsing
situs
LPSE
Provinsi
(http://lpse.jabarprov.go.id)
2. Klik “mendaftar sebagai penyedia barang/jasa”
Gambar 2.4. Pendaftaran LPSE Provinsi Jawa Barat 3.
Mengisi alamat e-mail Penyedia barang/jasa
Gambar 2.5. Form Isian e-mail
Jawa
Barat
27
4.
Download formulir pendaftaran dan formulir keikutsertaan
Gambar 2.6. Dokumen Data Penyedia Barang/Jasa
Gambar 2.7. Formulir Keikutsertaan Penyedia Barang/Jasa 5.
Klik “mendaftar”
28
6. 7.
Buka e-mail penyedia barang/jasa, cek apakah ada konfirmasi
Mengisi data awal secara online
8. Menyerahkan berkas dan menunjukkan data asli di LPSE
a. Formulir pendaftaran dan formulir keikutsertaan
b. Fotokopi KTP pimpinan perusahaan c. NPWP d. Surat Izin Perdagangan (SIUP)/Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
(SIUJK) e. Tanda daftar perusahaan (TDP) f. Fotokopi Akte Perusahaan beserta perubahannya 9.
Mendapat verifikasi oleh LPSE
10. Penyedia barang/jasa mendapatkan User ID dan Password melalui e-mail.
2.1.3
Akuntabilitas
2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Mahmudi (2010:9) mengemukakan bahwa dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder). Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sektor publik.
29
Menurut Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, “Akuntabel, berarti harus
sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa
sehingga dapat dipertanggungjawabkan.” Mahmudi (2010:9) juga mengemukakan bahwa akuntabilitas berbeda
dengan
responsibilitas,
dimana
akuntabilitas
adalah
kewajiban
untuk
mempertanggung-jawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan seseorang, sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan
dengan kewajiban untuk menjelaskan kepada orang/pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatannya yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal (vertical accountability), dan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability).” (Mardiasmo, 2002:20) Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Menurut Mardiasmo (2002:21) akuntabilitas di bidang pemerintahan membutuhkan empat komponen yang terdiri dari:
1.
Adanya sistem pelaporan keuangan.
2.
Adanya sistem pengukuran kinerja.
3.
Dilakukannya auditing sektor publik.
30
4.
Berfungsinya saluran akuntabilitas publik (chanel of accountability).
Miriam
Pembangunan
Budiardjo Nasional)
dalam (2003:9)
Bappenas
(Badan
mendefinisikan
Perencanaan
akuntabilitas
dan
sebagai
pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka
yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan
kondisi saling mengawasi (checks and balances sistem). Bappenas (2003:10) mengemukakan bahwa prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehingga, berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah : 1.
2.
Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah : a. pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan b. pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilainilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders c. adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku d. adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi e. konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah :
31
a.
b.
c.
d.
penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah. (Bappenas, 2003:10)
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah
pertanggungjawaban atas aktivitas yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini berhubungan dengan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berkaitan dengan pelayanan publik, maka ada indikator-indikator yang dapat menjamin akuntabilitas publik dilihat dari setiap tahapan yaitu tahap pembuatan kebijakan dan tahap sosialisasi kebijakan.
2.1.3.2 Dimensi Akuntabilitas Publik Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek. Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antara lain: 1.
Akuntabilitas hukum dan kejujuran Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembagalembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (law enforcement),
32
2.
3.
4.
5.
sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi. Akuntabilitas Manajerial Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability). Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektivan organisasi. Akuntabilitas Program Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu mendukung strategi dan pencapaian misi, visi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas Kebijakan Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholder) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut. Akuntabilitas Finansial Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (public money) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong terciptanya akuntabilitas finansial. Kekuatan utama akuntansi adalah pada pemberian inforamsi. Informasi keuangan merupakan produk akuntansi yang sangat powerful untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam konteks organisasi sektor publik, keputusan yang diambil harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik terutama terkait dengan akuntabilitas kebijakan. Oleh karena itu kualitas informasi berupa keakuratan, transparansi, ketepatan waktu, validitas, relevansi, dan keandalan informasi akan sangat mempengaruhi kualitas keputusan dan akuntabilitas publik. (Mahmudi, 2010:9)
Berdasarkan lima dimensi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas diantaranya menekankan pada lembaga-lembaga publik untuk
33
berperilaku jujur dan menaati ketentuan yang berlaku, pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien oleh lembaga publik, program-program yang bermutu
dan mendukung strategi pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, kemudian
berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil serta
pertanggungjawaban atas penggunaan uang publik.
2.2
Perumusan Model Penelitian Menurut LKPP (2011:11), pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan
barang, atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Semua pengadaan yang sumber dananya dari pemerintah baik melalui APBN, APBD, maupun perolehan dana masyarakat yang dikelola oleh institusi pemerintah dikategorikan sebagai public procurement, oleh sebab itu seluruh kegiatan dan proses pengadaannya harus mengacu dan mengikuti Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010. Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
rentan
akan
penyimpangan-
penyimpangan, seperti yang dikemukakan oleh LKPP (2011:29) diantaranya:
1.
Pengadaan secara arisan dan adanya kick-back selama proses pengadaan.
2.
Melakukan suap untuk memenangkan pengadaan.
3.
Proses pengadaan yang tidak transparan.
4.
Pengelola proyek tidak mengumumkan rencana pengadaan.
5.
Pemasok mematok harga yang lebih tinggi (mark-up).
6.
Memenangkan perusahaan saudara, kerabat, atau kelompok tertentu.
34
7. 8.
Tidak membuka akses bagi peserta dari daerah sekitarnya.
Mencantumkan spesifikasi teknis yang hanya dapat dipasok oleh satu pelaku
usaha tertentu.
9.
Adanya pemasok yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi namun tetap dapat ikut pengadaan dan bahkan menang.
10. Menggunakan metoda pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah yang tidak seharusnya untuk mencapai maksud tertentu seperti menggunakan metoda
penunjukan langsung dengan tidak menghiraukan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan tersebut serta dalam rangka pemberantasan korupsi Pemerintah kemudian menerapkan
pengadaan
secara
elektronik
(e-procurement).
Definisi
e-
procurement yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk: 1. 2. 3. 4. 5.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; Mendukung proses monitoring dan audit; dan Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010: Pasal 107)
Dapat terlihat jelas bahwa salah satu tujuan dari implementasi eprocurement adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
35
Mahmudi (2010:9) menyatakan bahwa Akuntabilitas publik adalah
pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak
yang berkepentingan.
Implementasi suatu kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah e-
procurement, merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dan mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebagai outcome kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Mengingat salah satu tujuan dari e-
procurement sendiri adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah, maka implementasi e-procurement yang baik dapat menunjang terwujudnya transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah. Beberapa
faktor
yang
menentukan
kesuksesan
implementasi
e-
procurement, diantaranya: 1. 2. 3. 4.
E-Leadership Transformasi pola pikir dan pola tindak Jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Ketersediaan infrastruktur
(LKPP, 2009:40)
E-Procurement merupakan salah satu kegiatan penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu, implementasi e-procurement diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah. Jika implementasi e-procurement baik maka akan meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:
36
VARIABEL Y AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (dependen) (Bappenas, 2003:10)
VARIABEL X IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT (Independen) (LKPP, 2009:40)
UNSUR –UNSUR IMPLEMENTASI ePROCUREMENT: e-Leadership Transformasi pola pikir dan pola tindak Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) Ketersediaan infrastruktur
• • • •
•
Pada tahap proses pembuatan sebuah keputusan : tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan memenuhi standar etika dan nilainilai yang berlaku sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi konsistensi maupun kelayakan
• • • •
Pada tahap sosialisasi kebijakan : penyebarluasan informasi akurasi dan kelengkapan informasi akses publik dan mekanisme pengaduan masyarakat sistem informasi manajemen dan monitoring
Hubungan Antara Implementasi e-Procurement dengan Akuntabilitas Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
Gambar 2.8 Kerangka Berfikir Dari kerangka pemikiran diatas dapat dibuat paradigma penelitian yang merupakan pola pikir yang menunjukan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Adapun paradigma penelitian ini dapat dilihat seperti gambar 2.9.
X
Y
Implementasi e-Procurement
Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Gambar 2.9 Paradigma Penelitian
37
2.2.1 Hipotesis
Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena
atau keadaan tertentu yang terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan
pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian,
serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Dengan kata lain, hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang kemudian akan
diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan (Kuncoro, 2003).
Hipotesis penelitian dibangun berdasarkan kerangka pemikiran. Pada hakekatnya kerangka pemikiran merupakan alur jalan pemikiran menurut kerangka logis yang disusun secara sistematis sebagai jawaban teoritik terhadap fenomena yang terjadi, yang bersumber pada teori dan atau hasil penelitian para pakar yang terdahulu. Walaupun pokoknya terfokus pada pakar tertentu saja, namun sesungguhnya tidak lepas dari jalinan fungsional fakta-fakta ilmiah yang terkait lainnya. Dari penelitian yang dilakukan oleh Udoyono (2012), Hapiah (2011), Nightisabha (2009) bahwa terdapat hubungan antara implementasi e-procurement dengan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu dapat disusun hipotesis dalam penelitian ini: H : Terdapat hubungan positif antara implementasi e-procurement dengan akuntabilitas pengadaan barang/jasa Pemerintah.
