BAB I PENDAHULUAN. Kebijakan publik merupakan hal paling penting dalam menjalankan roda

BAB I PENDAHULUAN A.Latar Balakang Masalah Kebijakan publik merupakan hal paling penting dalam menjalankan roda pemerintahan. 1 Pemerintah adalah institusi yang menyelenggarakan kewenangan politik, ekonomi dan adminitratif untuk mengatur urusan negara di setiap tingkatan. Pemerintahan merupakan mekanisme yang kompleks, yang melibatkan proses dan

institusi sebagai wahana warga dan kelompok masyarakat

mengartikulasikan kepentingan, menjalankan hak dan kewajiban, dan memediasi perbedaan-perbedaan. Dalam perspektif ini pemerintah mencakup seluruh metode membagikan kekuasaan dan mengatur sumber daya dan masalah publik. Pemerintah yang baik akan mengalokasikan sumber daya dan masalah publik secara efisien, memperbaiki kegagalan pasar (market failure), menyusun peraturan yang efektif dan menyediakan kebutuhan publik yang tidak disuplai oleh pasar. 2 Realitas seharian manusia selalu di isi sejumlah issu atau permasalahan yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian segera. Melalui kebijakan publik diharapkan semua kebutuhan, kepentingan-kepentingan, keinginan semua masyarakat dapat diwadahi. Di tengah tuntutan untuk memberikan peran lebih kepada

pemerintah

muncul

juga

gagasan

untuk

membatasi

peran

pemerintah.Kaum neo-liberal bahkan memimpikan sebuah tatanan dimana negara

1

Http://www.journal.unipdu.ac.id/indeks.php/religi/article/view/486. Diakses 05Mei Pukul 02.45WIB 2 Agustinus Subarsono, Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaborasi Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta: Gava Media, hlm 5

Universitas Sumatera Utara

hanya menjalankan peran residual dalampenyelenggaraan urusan publik dengan hanya menangani urusan-urusan yang dapat diselenggarakan oleh pusat paling minimal sekalipun. Dengan demikian, peran dan posisi pemerintahan serta kebijakan publik sebagai instrumennya tetap menempati posisi sentral dalam masyarakat modern di tengah berbagai agenda neo-liberal untuk memangkasnya. 3 Kebijakan poros maritim merupakan salah satu agenda dan misi dari Jokowi. Konsep pembentukan Indonesia poros maritim dunia terdiri dari lima pilar utama yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, Presiden Jokowi menegaskan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sehingga agenda pembangunan akan difokuskan pada 5 (lima) pilar utama, yaitu: 1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia. 2. Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama. 3. Memprioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. 4. Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahka

3

Ibid.


5. Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. 4

Pengembangan hukum maritim juga perlu dilakukan Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Penguatan kemaritiman merupakan salah satu visi Presiden jokowi yang tercantum dalam agenda Nawa Cita. Kebijakan ini semakin menguat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Sayangnya, masih terdapat beberapa permasalahan seperti pembagian kewenangan pusat dan daerah dalam pengelolaan laut, mekanisme penyelesaian konflik antar negara dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) kelautan, penghitungan dampak pelanggaran hukum dan pencemaran laut, pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan SDA di laut, pembatasan kepemilikan individu dan korporasi dalam pengelolaan SDA laut, serta keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan SDA di laut. Selain itu, pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu dan korporasi atas Sumber Daya Lingkungan Hidup (SDALH dalam Undang-Undang Kelautan hanya dimaknai sebagai "kewajiban memiliki izin". Soal penghitungan dampak, belum kelihatan aturan yang mengatur kewajiban menghitung dampak negatif yang akan muncul dalam pemanfaatan SDA-LH dan memasukkannya dalam biaya pengelolaan SDA-LH. Keterlibatan masyarakat hukum adat juga belum diatur secara optimal dan lebih diarahkan sebatas bidang wisata bahari, sehingga perlu diperkirakan untuk disempurnakan kembali melalui amandemen Undang-Undang kelautan. Dalam sejarah maritim Asia, jalur yang ditempuh pedagang China, Jalur Sutra, terdiri dari darat dan laut. Jalur darat mempunyai rute yang melalui China, Asia Tengah, India, dan Asia 4

http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-IndonesiaSebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx. Diakses 5 Mei pukul 16.00 WIB


Barat. Jalur laut merupakan kelanjutan dari jalur darat yang dimulai dari Teluk Persia sampai Laut Merah. Selain itu, jalur laut juga dapat ditempuh dari Teluk Benggala sampai ke Teluk Persia.

5

Jenis ideal sistem internasional yang dipahami secara tradisional hubungan internasional dan ilmu politik komparatif adalah dunia nasional "varietas" kapitalisme diwakili dalam politik internasional melalui perantaraan pemerintah nasional. 6 Geografis maritim suatu negara membuka peluang bagi negara tersebut menjadi negara maritim yang mengimplementasikan keberlangsungan politik luar negeri di dalam perwujudan kegiatan-kegiatan di dalam negara maritim tersebut. 7 Indonesia merupakan negara maritim dan sudah menjadi bagian dari jalur perdagangan laut yang penting sejak masa prasejarah, khususnya di Selat Malaka. Namun, hubungan perdagangan Nusantara dengan China dan India baru dimulai pada abad ke-3 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan tulisan dari Fa-Hsien, yang berlayar dari India ke China melalui Jawa.. Walaupun Indonesia merupakan negara maritim sejak masa prasejarah, pemanfaatan potensi ekonomi laut masih belum maksimal karena pemerintah tidak terlalu serius menggarap sektor kelautan dan perikanan. Pembangunan dan ekonomi Indonesia masih berbasis pada eksplorasi dan pengolahan wilayah daratan, padahal perairan Indonesia lebih luas dan potensial untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut yang mendasari pemikiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengembangkan visi poros maritim dunia.

5

Ibid Beni Pramula, Ironi Negeri Kepuluan, Jakarta : AlexMedia Komputindo. Hlm 7. 7 Nathan Lillie. 2006. A Global Union for Global Workers: Collective Bargaining Regulatory Politics in Maritime Shipping, New York: Florida International University Press. 6


Visi pembentukan poros maritim dunia tersebut tidak hanya menjadi kebijakan dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Hal tersebut berkaitan dengan kapal asing ataupun negara lain yang juga memerlukan wilayah perairan Indonesia, tidak hanya untuk sebagai jalur pelayaran, tetapi juga sebagai tempat melakukan bisnis. Apalagi kebijakan tersebut sudah dipaparkan Jokowi di dalam East Asian Summit (EAS), yang merupakan forum interaksi pemimpin-pemimpin dari pelbagai negara. Oleh karena itu, kebijakan pembentukan poros maritim dunia merupakan kebijakan luar negeri Indonesia saat ini. Rezim

internasional

merupakan

bagian

dari

kesempatan

politik

transnasional. Konsep internasionalrezim dikembangkan dalam teori hubungan internasional untuk menjelaskan mengapanegara-negara berdaulat, dalam dunia yang anarkis, sering mengatur hubungan antar negara merekamelalui sistem norma, harapan dan institusi, yang melakukantidak selalu melayani kepentingan langsung dari setiap negara bagian yang terlibat (Krasner1983). Dalam beberapa tahun terakhir, minat dalam hubungan transnasional pribaditelah melahirkan agenda riset baru di rezim internasional denganpenekanan pada aktor non-negara dalam politik dunia. Indonesia merupakan negara yang dua per tiga dari wilayah terdiri dari perairan dan kaya sumber daya kelautan.Indonesia terdiri dari 92 pulau-pulau terdepan dan 31 diantaranya berpenduduk. 8 dan sumber daya laut yang beradam dan sangat kaya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Soekarno, dalam salah satu pidatonya, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat jika mempunyai kemampuan perairan atau kelautan yang kuat, poros maritim juga mempunyai tujuan yang

8

Beni Pramula, Ironi NegeriKepulauan, Jakarta: Alex Media Komputindo, hlm 7


sama. Indonesia akan dibentuk menjadi sebuah negara maritim yang menjadi pusat aktivitas kelautan dunia. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago, menyatakan bahwa Jokowi ingin menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah teraman di dunia untuk semua aktivitas laut. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan poros maritim tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, tetapi juga peningkatan keamanan dan kenyamanan negara lain data berada di wilayah Indonesia. Kebijakan poros maritim tidak hanya berkaitan dengan permasalahan domestik, tetapi juga internasional. 9 Ruang laut untuk menjadi negara maritim. Indonesia harus mampu memanfaatkan semua unsur kelautan di sekelilingnya untuk kesejahteraan bangsa dan kemajuan bangsa, serta membentuk keamanan laut yang memadai untuk mencegah pelanggaran hukum. Sementara itu, di tataran diplomasi dan hubungan luar negeri, Indonesia harus mampu melakukan diplomasi ekonomi maritim. Diplomasi ekonomi maritim menempatkan pemanfaatan potensi kelautan sebagai bagian dari diplomasi dengan negara lain. Upaya diplomasi ini tidak hanya dapat meningkatkan investasi di Indonesia, tetapi juga memperkuat hubungan kerja sama dengan negara lain, terutama yang berada di wilayah Asia Tenggara. Jika suatu negara terdiri dari kelompok pulau, interkoneksi perairan dan lainnya fitur alam itu bisa dianggap sebagai sebuah negara kepulauan jika unsur-unsur memuaskan 9

http://nasional.kompas.com/read/2014/11/04/19385871/Ini.yang. Diinginkan.Jokowi.dalam.Wujudkan.Poros.Maritim.Dunia. Diakses 5 Mei 2006. Pukul 20,00 WIB


salah satu dari dua kondisi. Kondisi pertama adalah bahwa unsur-unsur 'dan’ harus membentuk suatu entitas geografis, ekonomi dan politik intrinsik ‘atau'. Penggunaan 'Dan' daripada 'atau' mensyaratkan bahwa memenuhi kepulauan semua kualifikasi hal. Ini akan menjadi mungkin untuk memeriksa kata-kata, 'intrinsik', 'geografis', 'Ekonomi', 'politik' dan 'entitas' dan menghasilkan serangkaian definisi kondisi ini. Namun, karena dua alasan itu hampir tampaknya layak dilakukan. Pertama adalah negara itu sendiri yang harus membuat penilaian. 10 Gagasan poros maritim yang dilontarkan oleh presiden Joko Widodo mendapat perhatian luas dan respons beragam dari berbagai kalangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di satu pihak, gagasan itu dilihat sebagai angin segar di tengah kegersangan ide mengenai arah masa depan yang ingin dituju oleh Indonesia. Di sisi lain, ada juga yang bersifat skeptis, terutama karena pengalaman masa lalu di mana gagasan kemaritiman Indonesia kerap berlalu sebagai wacana belaka. Namun, berbeda dengan berbagai wacana serupa sebelumnya, gagasan poros maritim yang dilontarkan Jokowi memberi harapan dan optimisme lebih kuat. Perbedaan itu dapat dilihat dari keutuhannya sebagai sebuah pemikiran yang mencakup tiga elemen dasar—sebagai sebuah cita-cita, sebagai doktrin, sebagai bagian

dari

agenda

pembangunan

nasional—dan

cara/strategi

untuk

mewujudkannya.

10

Victor Prescott. Schofied Clive. 2005. The Maritime Political Boundaries of the World. Leiden, Netherland: Martinus Nijhoff Publisher hlmn 149


Tiga elemen poros maritim: yaitu pertama, poros maritim dapat dilihat sebagai sebuah visi atau cita-cita mengenai Indonesia yang ingin dibangun. Dalam konteks ini, gagasan poros maritim merupakan sebuah seruan besar untuk kembali ke jati diri Indonesia atau identitas nasional sebagai sebuah negara kepulauan, yang diharapkan akan mewujud dalam bentuk Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bersatu (unity), sejahtera (prosperity), dan berwibawa (dignity). Kedua, poros maritim juga dapat dipahami sebagai sebuah doktrin, yang memberi arahan mengenai tujuan bersama (a sense of common purpose). Sebagai doktrin, Jokowi mengajak bangsa Indonesia melihat dirinya sebagai ”Poros Maritim Dunia, Kekuatan di Antara Dua Samudra”. Doktrin ini menekankan realitas geografis, geostrategis, dan geoekonomi Indonesia yang masa depannya tergantung, dan pada saat yang bersamaan ikut memengaruhi, dinamika di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ketiga, gagasan poros maritim Jokowi tidak berhenti pada level abstraksi dan konseptualisasi. Gagasan itu menjadi operasional ketika platform Jokowi juga memuat sejumlah agenda konkret yang ingin diwujudkan dalam pemerintahannya ke depan. Misalnya, rencana pembangunan ”tol laut” untuk menjamin konektivitas antarpulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, pembangunan pelabuhan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim, mencerminkan keseriusan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan kata lain, gagasan poros maritim juga bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Pertanyaannya, bagaimana strategi untuk mewujudkan gagasan poros maritim itu? Penting disadari, upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai ”Poros


Maritim Dunia” perlu proses dan waktu tidak singkat. Namun, kita tak boleh terpaku pada perbincangan mengenai cita-cita, tetapi sudah harus segera mulai bekerja membangun fondasi yang kuat bagi perwujudan cita-cita itu.

11

Kerja untuk mewujudkan gagasan poros maritim dunia itu perlu difokuskan setidaknya padtiga strategi dasar. Pertama, kesiapan sumber daya manusia. Hal ini perlu dimulai dengan melakukan pengarusutamaan wawasan bahari ke dalam proses pendidikan. Indonesia juga perlu menyiapkan keahlian di berbagai bidang kelautan, mulai dari yang bersifat teknis, teknologi, sampai ahliahli strategi dan hukum laut internasional. Pada level yang lebih strategis, bangsa Indonesia juga perlu memperkuat kesadaran lingkungan maritim (maritime domain awareness/MDA). Kedua, wawasan bahari dan MDA perlu ditopang oleh, dan dituangkan dalam, determinasi untuk melakukan penguatan infrastruktur maritim. Fokus pada pembangunan infrastruktur ini sudah tertuang dalam rencana kerja agenda pembangunan Jokowi-Jusuf Kalla. Ketiga, pembangunan maritim perlu biaya yang besar, ketersediaan teknologi yang cukup, dan waktu yang panjang. Sulit rasanya membayangkan semua itu dapat dilakukan oleh Indonesia secara mandiri. 12 Karena itu, Indonesia perlu menyusun kerangka kerja sama kemitraan maritim multilateral untuk mewujudka n cita-cita dan pelaksanaan agenda pembangunan poros maritim ini. Misalnya, Indonesia dapat membentuk Indonesia

11

Octaviani Pramono. Inspirasi Srikandi Jokowi: Susi Pudjiastuti: Si gila Yang Dipercaya Jokowi. Yogyakarta: Syura Media Utama, hlmn 132 12 Ibid


Maritime Partnership Initiative (Prakarsa Kemitraan Maritim Indonesia) bersama Jepang, Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Singapura. Tantangan dalam menjalankan ketiga strategi itu tentunya tak mudah untuk diatasi. Namun, Indonesia tidak memiliki pilihan lain, kecuali segera mengambil dan memulai upaya untuk mengembalikan jati dirinya sebagai negara kepulauan, yang berada di antara dua samudra strategis. Dalam mengimplementasikan poros maritim ada banyak kebijakan yang harus direvisi. Misalnya, UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Aturan ini membuka peluang korporasi asing menguasai SDA yang ada di laut Indonesia. Padahal, untuk

membangun poros maritim,

yang utama adalah

mensejahterakan nelayan dan penduduk di pesisir dan pulau kecil. Pada dasarnya, kebijakan poros maritim dunia tersebut mendukung pembentukan konektivitas nasional dan regional yang bertujuan untuk menyatukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2015, Association of South East Asian Nations (ASEAN)

telah

melaksanakan

Komunitas

ASEAN.

Dalam pelaksanaan

Komunitas ASEAN, konektivitas di tataran nasional dan regional menjadi hal yang sangat penting. Apalagi Indonesia merupakan negara kepmenyatukan antarpulau sangat diperlukan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkam di atas, peneliti memiliki ketertariakan untuk membahas kebijakan pembentukan poros maritim sebagai bagian kebijakan luar negeri Indonesia yang berdampak lokal dan regional. Penelitian ini menjelaskan mengenai kebijakan pembentukan poros maritim dunia dalam konteks peningkatan pembangunan politik Indonesia. Pembahasan


kebijakan pembentukan poros maritim tersebut dianalisis dengan menggunakan metode perspektif adaptif, sehingga tinjauannya didasarkan pada kondisi internal, eksternal dan idiosinkratik dari Jokowi, sebagai Presiden Indonesia saat ini. A. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana kebijakan pembangunan poros maritim pemerintahan Jokowi sejauh ini 2. Bagaimana implementasi salah satu pilar Nawa Cita yakni memprioritask infrastruktur dan konektivitas tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim sejauh ini?

B. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1. Menjelaskan kebijakan pembangunan poros maritim pemerintahan Jokowi. 2. Mengidentifikasi dan menganalisis implementasi kebijakan pembangunan poros maritim Jokowi sejauh ini.

C. Manfaat Penelitian 1. Secara teoritis penelitian ini menggunakan teori Kebijakan Publik ,dan teori Pembangunan.


2. Secara lembaga. penelitian ini akan menambah khazanah bliferas khususnya bagi departemen ilmu politik FISIP-USU. 3. Bagi masyarakat. penelitian ini berguna untuk menambah bacaan khususnya dalam kebijakan poros maritim Pemerintahan Jokowi.

D. Kerangka Teori f.1 Kebijakan Publik (Public Policy) Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorangpelakuatau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan;kebijakan itumempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Para sarjana menekankan aspek kebijakan publik (public policy, beleid) menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Citacita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama., dan untuk itu perlu fitentukan rencana-rencana yang mengikat yang tertuang dalam kebijakan (policy) olehpihak yang berwenang dalam hal ini. Berikut iniada beberapa defenisi: a.

Hoogerwerf: Objek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses ternemtuknya, serta akibat-akibatnya.

b.

David Easton: Ilmu politik adalah studi tentang terbentuknya kebijakan umum. (study of the makingofpublic policy). 13

Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang dilakukan olehpemerintah. Area studi meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan

13

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia PustakaUtama, hlmn 21


mempunyai pengaruh terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Ada 3 hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan yakni Pertama, fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenaianjuran kebijakan yang “panyas”. Kedua, sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah. Ketiga, analisa dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat

diandalkan

tentang

kebijakan-kebijakan

publik

dan

pembentukannya,sehingga dapat ditetapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan : Penyusunan Agenda > Formulasi Kebijakan > Adops iKebijakan > ImplementasiKebijakan > Evaluasi Kebijakan. 14 Tahap Penyusunan Agenda Para pejabat dipilih dan dinangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para ebijakan. Tahap Formulasi Kebijakan Masalah yang telah masukke agenda kebijakan kemudian dibahas olehpara pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefenisikan untuk kemudian dicarri pemecahan masalah terbaik


Tahap Adopsi Kebijakan Dari sekian banyakalternatif kebijakan yang ditawarkan olehpara [erumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas dan lembaga. Tahap Implementasi Kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi program catatn-catatan elitjika program tersebut tidakdiimplementasikan. Uleh karena itu,program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintahan. Beberapa implementasikebijakan mendapai dukungan dari para pelaksana namun ada juga yangmenentangnya. Tahap Penilaian Kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievalusi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu menyelesaikan masalah.Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untukmeraih dampak yang diinginkan, dalamhal ini memperbaiki masalah yang ada dalam masyarakat. 15 Menurut Starling,terdapat lima proses kebijakan publik, yaitu : 1. Identification of needs, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria antara lain : menganalisisi data, sampel, data statistik, model-model simulasi, analisis sebab-akibat dan teknik-teknik peramalan. 15

Budi Winarmo, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002, hlm 29


2. Formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategik, alternatifalternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan. 3. Adopsi yang mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik dan penggunaan teknik-teknik penganggaran. 4. Pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan,

penjabatan

keputusan-keputusan,

keputusan-keputusan

penetapan harga, dan sekenario pelaksanaannya. 5. Evaluasi yang mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing dan evaluasi mendadak. 16 Kebijakan

publik

membutuhkan

partisipasi

masyarakat

dalam

pelaksanaannya, adapun contoh-contoh kebijakan publik yaitu sebagai berikut : A. Kebijakan Publik Yang Berupa Peraturan Perundang-Undangan seperti Mengikuti wajib belajar 9 tahun, Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Menggunakan hak untuk memilih dalam pemilihan umum, Melaksanakan peraturan daerah yang telah ditetapkan dan berlaku di suatu daerah, Tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme agar terwujud penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN, Menggunakan lambang negara, bendera, dan lagu kebangsaan sesuai dengan peraturan , Menyampaikan aspirasi atau pendapat baik dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas, dan memberitahukan secara tertulis kepada Polri selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai, yang diterima oleh Polri setempat. 16

http://www.pengertianpakar.com/2015/10/pengertian-tujuan-dan-proses-kebijakanpublik.html. Diakses 10 Juli 2016 Pukul 20.00 WIB


B. Kebijakan

Publik

Yang

Berupa

Pidato-Pidato

Pejabat

Tinggi

sepertiMelaksanakan anjuran yang disampaikan oleh presiden pada setiap tanggal 17 Agustus, Melaksanakan anjuran yang disampaikan oleh menteri, gubernur, bupati, walikota melalui pidatonya pada peringatan hari besar nasional. C. Kebijakan Publik Yang Berupa Program-Program Pemerintah seperti Melaksanakan anggaran sesuai dengan yang termuat dalam APBN atau APBD, Melaksanakan arah kebijakan yang termuat dalam GBHN D. Kebijakan Publik Yang Berupa Tindakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah seperti

Mendukung kunjungan presiden dan menteri ke negara lain,

Mendukung kehadiran presiden atau menteri ke suatu daerah, kongres, muktamar, munas dan sebagainya, Melaksanakan sambutan presiden, menteri, kepala daerah, perangkat daerah pada kegiatan resmi atau protokoler 17 Secara alamiah, negara yang diwakili pemerintah telah terkait dalam sebuah kontraksosial alamiah dengan warga negara. Kontrak yang bersifat mengikat tersebut mewajibkan pemerintah untuk menyediakan berbagai kebutuhan-kebutuhan atau bahkan keinginan warga negara yang merentang dari hal-hal dasar hingga hal-hal yang lebih fundamental maupun spiritual. Dalam menjalankan kontrak tersebut,pemerintah pun dibekali dengan sejumlah instrumen seperti otoritas dan sumber daya yang penggunaannya tetap harus tunduk pada dan dipertanggungjawabkan kepada warga negara.

17

Margono, Bambang, dkk.2003. Kewarganegaraan Indonesia. Jakarta :Sinar Grafika.Hlm 22-23


Dengan otoritas dan sumber daya yang dimilikinya, pemerintah dihadapkan dengan salah satu tantangan terberat sejak dimulainyasejarah peradaban modern yang bernama negara-bangsa. Tantangan tersebut berpusat pada persoalan alokasi sumber daya yang terbatasuntukmemenuhi kebutuhan dan keinginan warga negara tidak hanya bervariasi, tetapi juga bertabrakan atau bertentangan. Tantangan tersebut coba dijawab melalui berbagai kebijakan publik yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah. Dengan demikian, kebijakan publik harus mampu mengelola sumber daya yang terbatasuntuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas itu, sebagaimana ditegaskan oleh Bromel (2012:1), kebijakan publikpada hakekatnya berurusan dengan bagaimana menutuskan “who gets what dan who pays given relative resourese scarcity”. Hal yang sama juga ditekankan oleh David Easton (1965)

yang memperlakukan kebijakan publik sebagai

instrumen politik untuk mengalokasi nilai-nilai. Persoalannya adalah bagaimana hal itu bisa dilakukan? Kebutuhan ataunilai-nilai siapa dan mana yang mendapatkan alokasi pemerintah. Pertanyaan

tersebut

penting

diajukan

mengingatkebijakan

publik

beroperasi dalamsebuah arena yang meniscayakan pluralitas dimensi seperti aktor,kepentingan,

nilai,

kekuasaan,

pengetahuan,

informasi,

dan

lain

sebagainya.dalamkonteks yang demikian, muncul paradoks yang nyaris jamak terjadi yang ditemukan kapan dan dimana saja. Di satu sisi, kebijakan publikmemainkan fungsi moderasi publik dengan mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan atau nilai tertentu.namun pada saat yang sama, kebijakan publik menjadi pemicukonflik itu sendiri karena ketidakmampuannya dalammengola proyek alokasi tersebut yang dapat memuaskan semuapihak


(O’Kelly dan Dubrick 2005;picer 2009). Paradoks seperti itulah yang menjadikan konfliksebagai “the order of the day”. Konflikmenjadi sahabat sebuah peradaban karena secara natural setiap aktor memiliki kepentingan dan nilai yang berbeda yang coba diperjuangkan secara maksimal. Oleh karena itu, konfkil tidak perlu dan tidak dapat dihindari tetapi harus dikelola agar tidakmelulu distrimental melainkan juga produktif. Sayangnya, dalam prakteknya tidak banyak kajian yang memberi perhatian pada sentralis konflik dalam kebijakan publik.konflikjustru cenderung dihindari atau dianggap tidak relevan dalam diskursi kebijakan. Inilah salahsatu pemicu banyaknya konflik di dalam dan akibat adanya kebiijakan publik. 18 Paradoks Kebijakan Publik Realitas seharian manusia selalu diisi oleh sejumlah isu atau permasalahan yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian segera. Sebagai institusi yang diberi mandatformal untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik,ppemerintah diberi otoritas untuk membuat dan melaksanakan kebijakan publik. Melalui berbagai

kebijakan

publik

inilah

diharapkan

semua

kebutuhan,

kepentingan,keinginan, dan nilai masyarakat dapat diwadahi dan diwujudkan. Ekspektasi yang begitu tinggi terhadap pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat melalui kebijakan publiksangatlah beralasan. Sandaran filosofis yang paling dasar adalah konflik sosialalamiah yang disebutkan sebelumnya. Merujuk pada kontrak tersebut, menyelesaikan berbagai persoalan publikbukanlah pilihan bagi pemerintah namun sebuah keharusan. Secara 18

Op.cit , hlm 2


normatif pula pemerintah tidak bisa memilih hanya menyelesaikan persoalan tertentu dan mengabaikan yang lainnya. Belakangan pemerintah “dibenarkan” untuk meilih persoalan yang mana yang harus diselesaikan dan mana yang bisa ditunda , atau bahkan diabaikan. Pilihan lainnya adalah bekerjasamana dengan pihaklain atau bahkan menfransfer upaya penyelesaian atas persoalan tersebut ke pihak lain. Di sinilah pentingnya membuat kejelasan batasan antara barang publik dan barang privat, walaupun batasan antara keduanya sringkali tidak melebihi garis imajiner. Selain landasan normatif tersebut, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah juga menunjukkan tren yang terus meningkat walaupun ekspektasi tersebut seringkali disertai dengan frustasi atau kekecewaan. Tingginya ekspektasi masyarakat tersebut terutama berkaitan dengan semakin kompleksnya masalahmasalah publik yang dihadapi secara kolektif oleh warga negara di tengah meningkatnya standar normatif yang ditentukan masyarakat untuk menilai dan menuntut pemerintahnya. Transportasi publik pada masyarakat tradisional belum menjadi sebuah kebutuhan nemun tidak demikian bagi masyarakat modern. 19 Namun

ditengah

tuntutan

memberikan

peran

lebih

kepada

pemrintah,muncul juga gagasan untuk membatasi peran pemerintah. Kaum nonliberal bahkan mengimpikan sebuah tatan dimana negaranya hanya menjalankan peran residual dalampenyelenggaraan urusan publikdengan hanya nmenangani urussan-urusan yang tidak dapat diselenggarakan oleh pasar atau masyarakat secara langsung.sayangnya untukmenjalankan peran yang minimal sekaliapun

19

Ibid, hlm 4


atau peran residualnegara harus tetap diperkuat. Dengan demikian,peran dan posisi pemerintah serta kebijakan publik sebagai instrumennya tetap menempel posisi sentral dalam masyarakat modern di tengah berbagai agenda neoliberl yang memangkasnya. Paradeks lain yang muncul adalah dengan sentralistas yang dimilikinya alih-alih menyelesaikan berbagai masalah publik, negara malah menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Dalam konteks ini ketika kebijakan publik diharapkan bisa memoderasi prose pertarungan kepentingan dan nilaiantar kelompok masyarakat demi mencegah terjadinya nkonflik,ia justru menjelma menjadi sumber konflik itu sendiri. Terdapat banyak contoh kontemporer yang memperlihatkan bahwaharmoni dan stabilitas dalam masyarakat justru terganggu ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan tertentu. Hal ini merentang mulai dari konstitusi itu sendiri hingga produk-produk turunannya. Observasi Steven Ney (2009:1) cukup akurat ketika penulis ini menyimpulkan bahwa semakin pemerintah berusaha untuk menyelesaikan masalah tertentu semakin jauh ia bergerak dari resolusi. Dalam konteks ini,pilihan “inaction” pemerintah seringkalilebih buruk dari pada “action” Dengan menyajikan paradoks semacam ini, tulisan ini nsamasekalin tidak berpotensi

untuk

menghilangkan

kebijakan

publik

secara

total.

Sebaliknyaparadoks tersebut menyediakan basis pembelajaran yang sangat baik untuk memperbaiki kebijakan publik dimsa-masa yang akan datang, agar ia mampu menjalankan fungsi klasiknya secara lebih optimal yakti menjadi instrumen otoritas yang mampu mengalokasi sumber daya dan nilai secara baik sehingga sekaligus berfungsi sebagain media pengelola konfkil. Upaya


pembenahan tersebut pertama dan terutama harus dimulai dengan memahami akar konflik dalam kebijaatau mekanisme institusionaliskan publik, semakin tinggi pula tuntutan untuk pemerintah untuk menerima kenytaan bahwa konflik adalah sebuah normalitas yang tidak mungkin bisa dihindari; ia hanya perlu disikapi dan dikelola. Dengan kata lain, kebijakan publik yang normal dalah kebijakan publikyang mampu meniadakan sekaligus negadakan konflik. Dalam banyak situasi (jika bukan semua) situasi, ia menjadi instrumen atau mekanisme institusioanalisasi konflik yang sesungguhnya. 20 f.2 Teori Pembangunan Politik Pada mulanya, teori pembangunan didominasi oleh pemikiran yang cenderung menggambarkan proses pembangunan proses pembangunan sebagai serangkaian tahapan ekonomi yang berurutan, yang pasti akan dialami setiap negara dalam menjalankan pembangunan. Teori ini berkembang pada dasawarsa 1950an sampai 1960an, dengan titik fokus perrtumbuhan pembangunan agrerat semakin cepat. Pada tahun 1970an pendekatan linear tergusur oleh dua aliran pemikiranyaitu aliran yang pertama menitikberatkan pada teori dan pola perubahan struktural sedangkan yang kedua adalah revolusi ketergantungan internasiona. Pada tahun 1980an muncul kontra revolusi teori neoklasik yang menekankan pasar bebas dan terbuka. Todaro (1998) mengelompokkan teori-teori utama pembangunan pada lima pendekatan yaitu: 1. Model-model pertumbuhan bertahap linear. (linear stages of growth models) 20

Ibid, hlm 6


2. Kelompok

teori

dan

pola-pola

perubahan

struktural

(the

structuralchangetheories and patterns) 21 Ilmu-ilmu sosial di negara-negara barat sebenarnyatidak mempersiapkan secara khusus untukmenyajikan pedoman-pedoman bagi para cemdikiawan untuk menelaah masalah-masalah pembangunan sosial dan politik. Pada perkembangan selanjutnya,

dengan

diletakkannnya

tekanan

demi

pada

penelitian

empiris,menyebabkan banyakpara ahli-ahli lmu sosial menjadi kehilangan pegangan. Apabila titik pandang diarahkanpada pembangunan dinegaranegarasedang berkembang, maka pemahaman mereka tentang semua aspek yang berhubungan dengan itu dangkal sekali. Tetapi padamasa-masayang lali,adalah suatu hal tang lumrah bagi para ahli untuk menganggap bahwa diri mereka kapabel dalam menganalisis masalah-masalah pembangunan di dunia ketiga. Adapun beberapa pengertian pembangunan politik: 1. Pembangunan Politik sebagai Prasyarat Politik bagi Pembangunan Ekonomi. Pembangunan politik dipandang sebagai keadaan masyarakat politik yang dapat membantu jalannya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan politik adalah syarat politik berlangsungnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang memiliki kaitan erat dengan pembangunan politik yang dijalankan oleh suatu negara. 2. Pembangunan Politik sebagai Ciri Khas Kehidupan Politik Masyarakat Industri

21

Sugihartono, Pembangunan dan Pengembangan Wilayah, Medan: USU Press


Menurut pandangan ini, masyarakat industri baik yang demokratis maupun tidak, menciptakan standart-standart tertentu mengenai tingkahlaku dan prestasi politik yang dapat menghasilkan keadaan pembangunan politik dan yang merupakan contoh dari tujuan-tujuan pembangunan bagi sistem politik lainnya. 3. Pembangunan Politik sebagai Modernisasi Politik Menurut pandangan ini, pembangunan politik merupakan kehidupan politik yang khas dan ideal masyarakat industri berhubungan erat dengan pandangan politik identik dengan modernisasi politik . dan pandangan ini masih berkaitan dengan prestasi ekonomi dalam hal m industrialisasi-isme dianggap sebagai kondisi puncak yang mentelesaikan semua masalah, dan harapan yang sama dibebankan kepada pembangunan politik. 4. Pembangunan Politik sebagai Operasi Pembangunan Bangsa Sudut pandang ini nasianalisme.dan ini merupakan prasyarat penting tetapi masih kurang memadai untuk dapat menjamin pelaksanaan pembangunan politik yang meliputi serangkaian usaha penerjemahan perasaan-perasaan nasioonalisme menjadi semangat kewarganegaraan dan usaha pembentukan lembaga-lembaga negara yang dapat menampung aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan dan program.


5. Pembangunan Politik sebagai Pembangunan Administrasi dan Hukum Dalam membina masyarakat politik yang harus didahulukan adalah tatanan hukum dan tatanan administrasi. 6. Pembangunan Politik sebagai Mobilitasi dan Partisipasi Masyarakat Proses partisi[asiini berarti penyebarluasan proses pembuatan kebijakan, karena pembangunan politik adalah menyangkut peran warga negara dalam bentuk kesetiaannya kepada negara. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan ,namun untuk mencegah agar tidak terjadi emosionalisme dan menyeimbangkan sentimen perlu dibuat tertib politik 7. Pembangunan Politik sebagai Pembinaan Demokrasi Pandangan ini menyatakan bahwa pembangunan politik seharusnya sama dengan pembentukan lembaga-lembaga dan praktik-praktik demokrasi. 8. Pembangunan Politik sebagai Stabilitas dan Perubahan Teratus Stabilitas dapat dihubungkan dengan konsep pembangunan politik dalam arti bahwa setiap bentuk kemajuan ekonomi dan sosial umumnya tergantung pada lingkungan yang lebih banyak memiliki kepastian yang memungkinkan adanya perencanaan berdasar pada prediksi yang cukup aman. 9. Pembangunan Politik sebagai Mobilisasi dan Kekuasaan Pandangan ini membawa kita pada konsep bahwa sistem-sistem politik dapat dinilai dari sudut tingkat atau kadar kekuasaan yang dapat dimobilisasi oleh sistem itu, , sistem politik dapat dievaluasi dari bagaimana kekuasaan absolute bekerja memobilisasi. Sistem yang tidak stabil akan beroperasi dengan margin


kekuasaan yang rendah, dan para pengambil keputusan adalah lembaga-Iembaga impotentuntuk mampu mencapai tujuan-tujuan politik 10. Pembangunan Politik sebagai Satu Segi Proses Perubahan Sosial yang Multidimensi Menurut pandangan ini, semua bentuk pembangunan saling berkaitan. Pembangunan banyak persamaannya dengan modernisasi, dan terjadi dalam konteks sejarah dimana pengaruh dari luar masyarakat mempengaruhi prosesproses perubahan sosial, persis sebagaimana perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi, sistem politik dan tertib sosial saling memengaruhi satu sama lain 22 Kelemahan mentalitas kita untuk pembangynan (1) konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan sikap mental terhadap lingkungan kita, yang sudah lama mengendap dalam alam pikiran kita,karena terpengaruh atau bersumber kepada nilai-budaya kita sejak beberapa generasi yang lalu, atau (2) konsepsikonsepsi,pandangan=pandangan dan sikapmental terhadap lingkungan kitayang baru timbul sejak jaman revolusi, dan yang sebenarnya tidak bersumber pada sistemnilai budaya kita.

23

22

Afan Gaffar, Beberapa Aspek Pembangunan Politik, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm 31-49 Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta: Gramedia, 1987, hlm 37-38

23


f.3 Konsep Maritim Pengertian Konsep Maritim Konsep negara maritimadalah sebuah konsep yang mengedepankan untuk memanfaatkan sumber daya alam di wilayah laut untuk kepentingan rakyat memakmurkan sebuah bangsa. 24 .

Pengertian kemaritiman yang selama ini diketahui oleh masyarakat umum

adalah menunjukkan kegiatan di laut yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan sehingga kegiatan di laut yang menyangkut eksploitasi atau penangkapan ikan bukan merupakan kemaritiman. Dalam arti lain kemaritiman berarti sempit ruang lingkupnya karena berkenaan dengan pelayaran dan perdagangan laut sedangkan pengertian kemaritiman yang berdasarkan pada terminologi adalah mencakup ruang atau wilayah permukaan laut, pelagik, dan nesopelagik yang merupakan daerah subur dimana pada daerah ini terdapat kegiatan sepertipariwisata, lalulintas, pelayaran dan jasa-jasa kelautan. 25 Sejarah Kemaritiman Indonesia Sejarah menunjukkan pada masa lalu Indonesia memiliki pengaruh yang sangat dominan di wilayah Asia Tenggara, terutamapadakekuatan maritim besar dibawah kerajaan Sriwijaya dan kemudian majapahit. Wilayah laut Indonesia yang merupakan dua per tiga wilayah nusantara mengakibatkan sejak masa lampau diwarnai dengan berbagai pergumulan dilaut. Sejak jaman dahulu

24

http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-negara-maritim-menurut-para-ahli/. Diakses 1 Juli 2016 Pukul 20.30 WIB 25 http://blogzulkiflirahman.blogspot.co.id/makalah-wsbm.html. Diakses 3 Juli 2016 Pukul !3.00 WIB


Indonesia telah menghayati dan memahami arti dan kegunaan laut sebagai sarana untuk menjamin beberapakepentingan antar bangsa,seperti perdagangan dan komunikasi

politik

politik

maritim

menjadi

asas

yang

seharusnya

diimplementasikan dalam sistem pemerintahan, karena potensi maritim Indonesia lebih beroriantasi untuk mewujudkan kesejahtraan masyarakat. Politik maritim menjadikan laut sebagai identitas bangsa untuk memperoleh kedaulatan , kekuasaan ekonomi dan militer, serta kesejahtraan masyarakat. 26 Aspek-Aspek Kemaritiman a. Aspek sosial budaya, Koenjhananingrat (2002) mendefenisikan kebudayaan adalah seluruh kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkannya dengan belajar dan semuanya tersusun dalamkehidupan masyarakat. Asalkan sesuatu yang dilakukan manusia memerlukan belajar maka halitu bisa dikategorikan sebai budaya. b. Aspek sosial ekonomi, Dilihat dari rencana pembangunan nasional, analisis manfaat proyek ditinjau dari sisi ini dimaksudkan agar proyek dapat memberi kesempatan kerja bagi masyarakat, menggunakan sumber daya lokal menghasilkan dan mnghemat devisa,menumbuhkan industri lain. Turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuan, menambahkan pendapatan nasional. c. Aspek sosial politik Berbicara politik akan mengandung makna kekuasaan (pemerintahan) atau juga kebijaksanaanpolitik di Indonesia harus dapat dilihat dalam konteks

26

ibid


ketahanan nasional yang meliputi dua bagian utama yaitu politik dalam negeri maupun luar negeri. 27 d. Aspek-Aspek Penguatan Kemaritiman a. Peneguhan pemahaman terhadap wawasan maritim, dapat dilakukan kembali dengan menumbuhkan kesadaran geografis. Kesadaran geografis dapat dipahami dengan memberikan pengertian bahwa Indonesia adalah bangsa yang menempati kepulauan yang tidak hanya mempunyai sumber daya alam di darat tetapi juga di laut b. Industri pelayaran menjadi pilihan utama angkutan eksport import dan faktanya setengah dari angkutan domestik dilayani oleh kapal-kapal berbendera asing bukan Indonesia. Melalui industri pelayaran yang mandiri, setidaknya Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, melalui penerapan asas cabotage dan pembangunan kembali armada niaga modern dan tradisioanl. c. Meletakkan pentingnya penataan ruang wilayah maritim.kondisi ini menginginkan terciptanya tata ruang yang terpadu antara daerah pesisir,laut dan pulau-pulau untuk menghasilkan sinergi dan keserasian antara kawasan /daerah,antarsektor, dan antar strata sosial yang berwawasan lingkungan.dimana kewenangan ada ada pada pemerintah kota dan daerah dengan mengikutsertakan masyarakat yang dikoordinasi oleh pemerintah pusat sebagai fasilitator. d. Penegakan sistem hukum maritim. Penegakan dapat di bangun dengan ocean policy .yang lengkap, mulai dari yang bersifat payung (undang-

27

http://auliapratiwy0914.blogspot/2014/12/kemaritiman.html. Diakses 10 Juli 2016 Pukul 21.00


undang pokok) sampai dengan yang bersifat operasional, baik hukum publik maupun hukum perdata yang mengakomodasi hukum adat. Di samping itu sebagai warga negara maritim terbesar, Indonesia perlu memiliki sistem peradilan (mahkamah) maritim. Ocean policy menjadi pilihan wajib dan keharusan yang dilakukan pemerintah dan semua komponen bangsa untuk mengedepankan sektor kelautan dalam kebijakan pembangunan nasional. Dalam menformulasikan kebijakan tersebut masih dilihat secara kesejarahan bahwa kemajuan peradapan bangsa Indonesia dibangun dari kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya dan lautan.

28

E. Metodologi Penelitian Metodologi analisis kebijakan diambil dan memadukan elemen-elemen dari berbagai disiplin ilmupolitik, sosiologi, psikologi, filsafat. Analisis kebijakan sebagian bersifatdeskriptif, diambil dari disiplin-disiplin tradisional (misalnya ilmupolitik)

yangmencari

pengetahuan

tentang

sebab

dan

akibat

dari

kebijakan=kebijakan publik. Memilih dan menentukan prioritas satu nilai bukanlah penentuan yang bersifat teknissemata, tetapi juga penalaran yang bersifat moral.

29

g.1 Jenis Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif Kualitatif. Penelitian ini ingin menggambarkan dan melukiskan objek yang

28

http://www.revolusimental.or.id/aspekk-penguat-kemaritiman.html. Diakses 10 Juli 2016 Pukul 21.30 WIB 29 William N Dunnn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogjakarta: Gadjah Mada University Press, hlm 2


diamati berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan setelah dilakukannya penelitian. Dalam penelitian kualitatif, fleksibel berkembang karena terus menerus berada dalam proses. 30 g.2 Teknik Pengumpulan Data Dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Data primer sekaligus data sekunder: mencari data dan informasi melalui buku-buku, interner, jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Cara ini sering dikenal dengan kata lain atau sering disebut dengan library research. Biasanya data atau sebutlah informasi yang diterima oleh penulis belum lengkap dan masihdalam bentuk kasar, acak. Perlu ditata, diedit, diperbaiki kemudian diketik ulang,

31

g.3 Teknik Analisa Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini ingin menggambarkan dan melukiskan objek yang diamati berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan setelah dilakukannya penelitian. Dalam menulis laporan hasil penelitian, peneliti kualitatif bermain kata untuk menyampaikan makna. Data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar

30 31

Ahmad Nizar Rangkuti, Metode Penelitian Pendidikan, Bandun,g: Citapustaka Media, hlm 97 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, Jakarta: Erlanggga,2007, hlmn147


BAB I PENDAHULUAN. Kebijakan publik merupakan hal paling penting dalam menjalankan roda

Recommend Documents