1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan memegang peranan penting dalam menjalankan roda perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha perbankan bergerak dalam tiga kegiatan utama yakni penghimpunan dana masyarakat (funding), menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat yang bisa disebut kredit bank (lending) dan memberikan jasa perbankan lainnya.1 Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b Undang - Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 Juncto Undang-Undang No. 10 tahun 1998 menetapkan Kredit sebagai usaha bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dengan dicantumkan pemberian kredit sebagai usaha bank dalam ketentuan undang-undang, maka kegiatan pemberian pinjaman uang ke masyarakat yang dilakukan bank telah mempunyai dasar hukum yang kuat. Bank dengan demikian tidak dapat digolongkan sebagai rentenir atau lintah darat yang sering tidak disukai oleh masyarakat. Pemberian kredit adalah usaha yang sah bagi bank sebagai badan usahadan sesuai dengan salah satu fungsi utamanya sebagai penyalur pembiayaan kepada masyarakat.2
1
http://tandanyse.blogspot.co.id/2012/02/kegiatan-perbankan.html, diakses pada 14 Januari 2016 pukul 22:35 WIB.
2
http://academia.edu/9438816/Makalah_Hukum_Jaminan_dan_Pemberian_Kredit, diakses pada 14 Januari 2016 pukul 22:28 WIB.
2
Menurut Badrulzaman, Mariam Darus istilah “kredit” yang digunakan dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan bank memiliki hal-hal terselubung yang perlu diselami artinya. 3 Kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi “credere” artinya percaya, (Belanda: vertrouwen, Inggris: believe, trust or confidence). Secara umum kredit diartikan sebagai “the ability to borrow on the opinion conceived by the lender that he will be repaid”.4 Dalam kegiatan usahanya sektor pembiayaan berupa pinjaman (lending) atau kredit adalah sektor usaha yang paling banyak memberikan keuntungan bagi perbankan Indonesia. Sampai saat ini pendapatan bunga sebagai hasil dari pemberian kredit, masih merupakan kontribusi terbesar pada pendapatan bank secara keseluruhan, baik bank-bank di Indonesia maupun kebanyakan bank-bank di dunia.5 Namun, walaupun saat ini kredit merupakan sektor usaha yang memberikan keuntungan bagi Bank dalam menjalankan usahanya, namun penyaluran kredit yang dilakukan oleh Bank sebagian besar masih ditujukan kepada pelaku usaha atau Perusahaan yang telah bonavide serta berskala lokal ternama atau perusahaan multinasional.
3
Mariam Darus Badrulzaman, Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hypotheek Serta Hambatan-Hambatannya Dalam Praktek Di Medan, Penerbit Alumni, Bandung, 1978, hal. 20.
4
Ibid, hal. 21.
5
http://abg01.blogspot,co.id/2014/08/pengertian-kredit-macet-penyebab-dan.html, diakses pada 14 Januari 2016 pukul 22:52 WIB.
3
Padahal, perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia yang begitu pesat menyiratkan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) saat ini sudah dapat dikatakan memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan. Namun, karena belum memiliki pembiayaan tersendiri yang terpisah dengan keuangan pribadinya, hal ini mengakibatkan makin banyak persoalan yang timbul karena selain memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pelaku UMKM harus menyediakan dana untuk membiayai kegiatan usaha sehingga seringkali usaha UMKM cepat mengalami kegagalan dalam usahanya karena para pelaku usaha hanya memiliki keuangan yang terbatas dan menjadi satu dengan keuangan pribadi serta tidak dapat menjalankan manajemen keuangan yang baik. Disamping itu, usaha yang tergolong kecil dan menengah kadangkala memiliki usaha yang bagus, namun tidak memiliki Agunan yang oleh Bank merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk menjamin pembiayaan yang nantinya akan diberikan sehingga sedikit “kesulitan” untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank. Hal - hal tersebut di atas menjadikan rendahnya kemampuan untuk mengakses ke lembaga keuangan berupa Bank, sehingga banyak pelaku UMKM bergabung menjadi anggota Koperasi dengan harapan dapat meminjam uang/mendapatkan pembiayaan yang akan digunakan sebagai modal usaha ataupun untuk konsumsi pribadi. Hal ini dikarenakan Koperasi merupakan suatu badan usaha yang terdiri dari sekumpulan orang-orang maupun badan hukum yang berdasarkan kekeluargaan, yang salah satu
4
kegiatan usaha ataupun fungsinya adalah kegiatan simpan pinjam kepada masyarakat.6 Namun, sebagian besar dana yang dihimpun Koperasi tidak seimbang dengan dana yang akan disalurkan oleh Koperasi dimaksud kepada para anggota Koperasinya. Sehingga atas hal tersebut, Koperasi yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya yang salah satunya untuk memberikan kesejahteraan bagi anggotanya mulai berhubungan hukum dengan pihak Bank sebagai penyedia keuangan/modal bagi Koperasi dimaksud untuk disalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjamnya. Koperasi akan berhubungan hukum dengan Bank dalam posisinya selaku debitur ataupun sebagai Pihak yang bekerjasama dengan Bank untuk menyalurkan kredit. Oleh karena itu, untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM saat ini Koperasi juga berperan sebagai penghubung/akses antara Pelaku usaha UMKM dengan pihak Bank ataupun Koperasi dalam menjalankan usahanya untuk Kegiatan Simpan Pinjam, meminjam dana dari Bank yang selanjutnya disalurkan kembali kepada para anggotanya yang membutuhkan pembiayaan secara langsung. Jadi melalui Koperasi, pelaku UMKM yang menjadi anggota Koperasi dapat menerima pembiayaan tanpa harus melalui tahapan analisa yang ketat dari Bank selaku Kreditur/Penyedia dana. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut Bank BNI) adalah Bank yang berstatus sebagai Bank Milik Negara dan merupakan salah satu Bank 6
Pasal 44 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
5
BUMN yang saat ini gencar untuk melakukan ekspansi kredit ke sektor Mikro dan Kecil. Hal ini juga tidak terlepas dari instruksi dari Pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Program Perbankan untuk memajukan ekonomi yang berbasis kerakyatan dimana diharapkan dengan banyaknya pembiayaan yang dilakukan oleh Bank kepada sektor usaha mikro dan kecil dapat mengingkatkan taraf hidup masyarakat kecil, yang nantinya berpengaruh kepada percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adanya fenomena di atas merupakan peluang bisnis yang sangat menggiurkan dari sisi Lembaga Pembiayaan seperti Bank BNI. Bank BNI di dalam menyalurkan kredit, khususnya kredit mikro tidak lagi dipusingkan lagi dengan kegiatan mencari calon debitur, karena hal tersebut sudah diakomodir dan dikoordinir oleh Koperasi. Pihak Bank BNI hanya tinggal mempersiapkan metode penyaluran yang akan dilaksanakan terkait dengan penyaluran kredit mikro tersebut. Namun, tanpa disadari oleh para pelaku Perbankan bahwa menyalurkan kredit mikro adalah kegiatan yang berisiko tinggi karena kredit mikro dengan bentuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) atau kredit program perbankan lain dilaksanakan dengan agunan yang kurang mencukupi atau bahkan tanpa agunan, dengan hanya berpedoman kemampuan (Feasible) dan rasa percaya (Trust) namun pada kenyataannya belum Bankable (belum memenuhi syarat untuk mendapat pembiayaan dari Bank). Walaupun agunan merupakan second way out, namun hal ini menjadi sangat penting apabila pemberian kredit yang telah diberikan baik kepada Debitur
6
perorangan yang merupakan anggota Koperasi ataupun kepada Koperasi itu sendiri menjadi macet dan dibutuhkan langkah penyelesaian kredit. Selain hal tersebut, faktor pengurus Koperasi juga menjadi salah satu faktor yang besar dan berpengaruh terhadap keyakinan Bank dalam hal pengembalian kredit. Jika dibandingkan dengan Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) yang laimnya memiliki Key Person, yaitu orang/pihak di dalam Kepengurusan Perusahaan yang merupakan pengendali perusahaan dan dapat dijadikan jaminan terkait pengelolaan keuangan dan hutang perusahaan, sedangkan di dalam Koperasi sangat jarang memiliki Key Person dan Kepengurusannya cenderung berubah-berubah sehingga tidak ada orang/pihak yang dapat menjadi jaminan kepada Bank untuk diminta pertanggungjawabannya. Pola penyaluran kredit juga sangat berperan dalam membentuk risiko bagi Bank dalam menyalurkan kredit mikronya. Apabila Bank memberikan kredit kepada Koperasi secara langsung, namun secara faktual yang menikmati pembiayaan dimaksud adalah anggota Koperasi yang notabene tidak memiliki hubungan/perikatan hukum langsung dengan Bank sebagai pemilik dana, maka Bank hanya menganalisis kemampuan membayar dari Koperasi yang dalam hal ini adalah sebagai Lembaga Keuangan dan tanpa menguasai Agunan dari pihak yang menikmati pembiayaan. Hal ini menimbulkan Risiko baik secara bisnis maupun Risiko secara hukum apabila kredit tersebut macet.
7
Walaupun Bank BNI telah membuat standarisasi tersendiri dalam internal bank mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan dalam proses pemberian kredit. Pelaksanaan kegiatan penyaluran kredit harus menganut prinsip kehati-hatian dan realistis dalam menentukan keputusan pemberian kredit berdasarkan kebutuhan pembiayaan yang sebenarnya. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “Aspek Yuridis Terkait Pemberian Kredit Oleh Bank BNI Kepada Lembaga Keuangan Berbentuk Badan Hukum Koperasi Dan Risiko Hukumnya” (Studi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Bekasi).
B. Perumusan Masalah 1.
Bagaimana pola penyaluran Kredit Mikro yang dilakukan oleh Bank BNI kepada Lembaga Keuangan berbentuk Badan Hukum Koperasi?
2.
Apa risiko bagi Bank BNI apabila kredit tersebut macet ditinjau dari Subjek hukum penerimanya serta pola penyalurannya?
3.
Upaya yang dapat dilakukan Bank BNI untuk memitigasi risiko tersebut?
C. Tujuan Penelitian Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping itu juga merupakan sarana untuk
8
mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. 7 Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: a.
Untuk membahas aspek yuridis dalam pola penyaluran dalam pemberian kredit yang dilakukan Bank BNI kepada Koperasi dalam rangka penyaluran kredit mikro kepada pelaku usaha UMKM.
b.
Untuk mengetahui risiko apabila kredit yang disalurkan oleh Bank BNI kepada Koperasi macet dikaitkan dengan subjek hukum penerimanya dan metode penyalurannya.
c.
Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan Bank BNI guna memitigasi risiko tersebut.
D. Manfaat Penelitian Penelitan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan bagi pembangunan Bangsa dan Negara, khususnya berupa saran, manfaat, dan kontribusi di bidang ilmu hukum baik teoritis maupun praktis sebagai berikut: 1. Secara teoritis. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih pemikiran, pengetahuan, wawasana serta referensi tambahan bagi perkembangan hukum melalui program studi Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta khususnya mengenai Pemberian Kredit kepada Lembaga Keuangan berupa Koperasi dan Risiko hukumnya. 7
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1998, hal 3.
9
2. Secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi khususnya Pegawai Bank BNI sebagai Pihak yang melakukan kegiatan usaha penyaluran kredit mikro melalui Lembaga Keuangan berbentuk Koperasi, maupun bagi pihak yang terkait lainnya untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai penyaluran kredit oleh Perbankan di Indonesia.
E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Gadjah Mada, khususnya di lingkungan Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa penelitian dengan judul “Aspek Yuridis terkait Pemberian Kredit oleh Bank kepada Lembaga Keuangan Berbentuk Badan Hukum Koperasi dan Risiko Hukumnya” belum ada yang membahasnya dan penelitian dengan judul di atas belum pernah dipecahkan oleh Penulis yang lain, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah keasliannya. Adapun beberapa judul penelitian yang mendekati dengan judul penelitian tesis ini dan pernah dilakukan sebelumnya adalah : 1.
Penulisan
hukum
saudara
Wahyu
Arif
Widodo8
dengan
judul
“Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan gaji (Studi kasus Perjanjian Kredit antara Guru/Karyawan dengan Koperasi Utama SMP Negeri 4 Ngawi)”. 8
Widodo, Wahyu Arif, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan gaji (Studi kasus Perjanjian Kredit antara Guru/Karyawan dengan Koperasi Utama SMP Negeri 4 Ngawi)”, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2015.
10
Rumusan masalah yang ditetapkan adalah : “Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit uang antara Anggota KPRI Utama SMP Negeri 4 Ngawi yang terkait dengan jaminan gaji sesuai dengan penerapan Asas Kekeluargaan dan Bagaimana pertanggungjawaban anggota KPRI Utama SMP Negeri 4 Ngawi yang dipindahtugaskan ke intansi lain kepada KPRI Utama SMP Negeri 4 Ngawi terhadap jaminan atas kredit yang dimilikinya?”. 2.
Penulisan
hukum
saudari
Upik
Yuria
Damayanti9
dengan
judul
“Tinjauan aspek jaminan dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) mikro PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Gamping Cabang Katamso, Yogyakarta”. Rumusan masalah yang ditetapkan adalah : “Mengapa PT. BRI Persero (Tbk). Unit Gamping Cabang Katamso Yogyakarta mensyaratkan kepada debitur KUR Mikro dengan jaminan tambahan dan Apa tindakan yang dilakukan PT. BRI (Persero) Tbk, Unit Gamping Cabang Katamso Yogyakarta terhadap jaminan yang diserahkan oleh debitur KUR Mikro?”. 3.
Penulisan
hukum
saudara
Gatot
Irfan
Wibisono10
dengan
judul
“Pelaksanaan Perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Dadi Makmur Kota Yogyakarta”. Rumusan masalah yang ditetapkan adalah : “Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Dadi Makmur Kota
9
Damayanti, Upik Yuria, “Tinjauan aspek jaminan dalam pemberian kredit usaha rakyat (KUR) mikro PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Gamping Cabang Katamso, Yogyakarta”, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014.
10
Wibisono, Gatot Irfan, “Pelaksanaan Perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Dadi Makmur Kota Yogyakarta”. Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2013.
11
Yogyakarta,
Bagaimana
bentuk-bentuk
wanprestasi
dalam
pelaksanaan
perjanjian pinjam meminjam tersebut dan apakah faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Dadi Makmur dan bagaimanakah upaya para pihak dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut?”. Dari beberapa penelitian yang disebutkan diatas tidak ada menyebutkan objek yang diteliti dan yang menjadi fokus penelitian oleh Penulis sebagaimana yang dipaparkan dalam perumusan masalah yaitu bagaimana pola penyaluran kredit mikro yang dilakukan oleh Bank BNI melalui lembaga keuangan berbentuk Koperasi, risiko yang dapat terjadi kepada Bank BNI apabila kredit tersebut macet dan upaya yang dapat dilakukan oleh Bank BNI untuk memitigasi risiko tersebut. Selain itu tempat dimana penulis melakukan penelitian, yaitu di Bank BNI Sentra Kredit Kecil Bekasi belum pernah dilaksanakan penelitian dengan fokus penelitian yang sama oleh Pihak lain.
