LANGKAH TAKTIS PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

VOLUME XI / NO. 106 / JULI 2016

LANGKAH TAKTIS PAKET KEBIJAKAN EKONOMI Dua belas paket kebijakan yang mendorong deregulasi ekonomi telah diluncurkan. Dengan memangkas perizinan, birokrasi, dan aturan yang tidak perlu, roda perekonomian diharapkan berjalan. Implementasi di lapangan menjadi resep keberhasilan.

VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

ISSN 1907-6320

1

Daftar Isi FIGUR 32 Kerja Keras Kerja Tuntas EKONOMI TERKINI 36 Selangkah Lagi Dua Regulasi Disepakati KOLOM EKONOM 40 Peluang ALKI II

Menjadi Jalur Global Trade GENERASI EMAS 44 Jatuh Cinta pada

Fisika Sejak Remaja

5 DARI LAPANGAN BANTENG Foto Cover Arfindo Briyan

6 EKSPOSUR 10 LINTAS PERISTIWA

M E D I A K E U A N G A N adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel dibidangnya. M E D I A K E U A N G A N saat ini dapat diunduh di Google play dan App store.

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro. Pengarah: Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Penanggung Jawab: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. Pemimpin Umum: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Neneng Euis Fatimah. Pemimpin Redaksi: Moh. Firdaus Rumbia. Redaktur Pelaksana: Dianita Suliastuti. Dewan Redaksi: Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Hadi Siswanto,Titi Susanti, Budi Sulistyo, Yeti Wulandari, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Dendi Amrin, Sri Moeji S., Arief Rahman Hakim, Diah Sarkorini, Adya Asmara Muda, Noer Anggraini, Ali Ridho, Agung Sudaryono, Etti Dyah Widiati. Tim Redaksi: Irma Kesuma Dewi, Iin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Eva Lisbeth, Danik Setyowati, Novita Asri, Amelia Safitri, Faisal Ismail, Krisna Pandu Pradana, Joko Triharyanto, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Akbar Saputra, Arif Nur Rokhman, Panji Pradana Putra, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Muparrih, Shera Betania, Sulis Gigih Prayogo, Pandu Putra Wiratama, Nur Muhlisim, Fita Rahmat, Syahrul Ramadhan, Muhammad Fabhi Riendi, Hesti Sulistiowati. Redaktur Foto: Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Prihariyanto, Andi Al Hakim, Hadi Surono, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Muchamad Ardani. Desain Grafis dan Layout: Dewi Rusmayanti, Wardah Adina, Arfindo Briyan Santoso, Victorianus M.I. Bimo. Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. E-mail: [email protected].

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

2

M e d i aKe uan g an

LAPORAN UTAMA 13 Deret Regulasi Geret Ekonomi 16 Infografis 18 Prospektif sejak Aktif 21 Gugus Tugas Pengawal Paket Ekonomi 23 Paket Kebijakan Gairahkan Industri dan Investasi REPORTASE 25 Menkeu Saksikan Penandatanganan Kerja Sama PT PII dan Kopelindo 26 Kemenkeu Sosialisasikan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

OPINI 46 Menggali Potensi Pajak di Era Digital REGULASI 48 Deklarasi

Inisiatif Percepat Implementasi Paket Kebijakan INSPIRASI 50 Membumikan APBN RENUNGAN 52 Pandai Beropini

BUKU 53 5W1H: Kisah Dian Sastro dan Onlinepreneur Lainnya KULINER 54 Mengejar Lumba-

WAWANCARA 27 Investasi Syariah: Menenangkan dan Menguntungkan POTRET KANTOR 30 Analisis Akurat Demi APBN Sehat

Lumba di Teluk Kiluan SELEBRITI 56 Memaknai Hari Lahir Pancasila 57 BUNG PISKAL

VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

3

Dari Lapangan Banteng

Menilik Implementasi Pelaksanaan Paket

P

ada akhir April lalu, pemerintah

Untuk mengawal paket kebijakan ekonomi ini, Pemerintah lalu membentuk

ekonomi XII, yang berfokus pada

empat kelompok kerja (pokja) untuk

kebijakan ekonomi, yaitu dibentuknya

kemudahan bagi pelaku usaha

mengawal paket kebijakan ekonomi.

Pusat Logistik Berikat (PLB). Tujuan

mikro, kecil, dan menengah

Pertama, Pokja Kampanye. Kedua, Pokja

pembentukannya untuk mendukung

(UMKM). Dengan paket ini, kemudahan

Penuntasan Peraturan. Ketiga, Pokja

industri domestik agar lebih efisien dengan

melakukan bisnis di Indonesia (ease

Evaluasi (regulatory impact). Keempat,

menurunkan biaya logistik nasional

of doing business) ditargetkan naik

Pokja Penanganan dan Penyelesaian Kasus.

sehingga membuatnya lebih kompetitif.

peringkat, dari peringkat 109 menjadi

Kementerian Keuangan, bersama Bank

peringkat 40.

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan,

perusahaan yang telah mendapatkan

masuk pada kategori Pokja Evaluasi..

izin PLB. Sebanyak tujuh perusahaan

kebijakan ekonomi. Tujuannya untuk

Setiap minggunya, kinerja pokja-pokja ini

telah melakukan kegiatan operasional

menggeliatkan investasi pada berbagai

harus dilaporkan ke Presiden.

pemasukan dan pengeluaran barang.

Hingga kini, terdapat 12 paket

sektor, sehingga kondisi ekonomi kembali

phot o: adit y a/ B iro KLI/ K e m e n te rian K e u an g an

Saat ini, terdapat sebelas

Pemberian izin PLB kepada sebelas

implementasi paket kebijakan yang

perusahaan ini merupakan tahap pertama.

peraturan dan pemberian kemudahan izin

dikeluarkan dari tahun 2015 tersebut?

Ke depan izin PLB akan diberikan kepada

usaha dan investasi, ekonomi kita akan

Saat ini, 197 dari 203 peraturan sudah

perusahaan-perusahaan logistik lain yang

tumbuh.

keluar. Artinya sudah terselesaikan

memenuhi syarat.

tweet tweet M e d i aKe uan g an

Lalu, bagaimana perkembangan

Salah satu contoh implementasi paket

pulih. Dengan melakukan pemangkasan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia @KemenkeuRI Tahukah kamu, salah satu realisasi Paket Kebijakan Ekonomi adalah pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB). Dalam pelaksanaannya, PLB berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Apa harapan kamu terhadap ekspor-impor Indonesia?

4

sebesar 96 persen.

menerbitkan paket kebijakan

Lavinafansindo @Aprilia_caniago harapan sya adlh mnyamakn tarif tuk ekspor impor smua negara shingga kgiatan prdagangn mnjd smakn cepat, persaingan juga sehat Ade Purba @Adepurba30 indonesia semakin

www.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan RI

menguasai perdagangan internasional dan berpengaruh kepada perekonomian dunia Ade Purba @Adepurba30 industri indonesia tidak kalah saing sehingga ekspor meningkat dan

@KemenkeuRI

impor berkurang, penyelundupan berkurang Gandjar Radzanov @Baharaqis Semoga Indonesia dpt memanfaatkan kekayaan laut sebagai ekspor andalannya sesuai visi & misi ekonomi kemaritiman

Kemenkeu RI

Ralat:

Dalam infografis Media Keuangan Volume XI/ NO.105/JUNI 2016, tidak tertulis sumber data. Seharusnya, sumber data pada bagian Strategi Pembiayaan Infrastruktur adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, sedangkan sumber pada bagian Skema Pembiayaan Beberapa Proyek Prioritas adalah Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas per 26 April 2016.

kemenkeuri

VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

5

Eksposur

Bergerak Kampanyekan Pajak

D

irektorat Jenderal Pajak menyelenggarakan Spectaxcular, sebuah kampanye

pajak yang dikemas dalam lomba lari kekinian di Parkir Barat Sarinah, Jakarta, Minggu (29/5). Kampanye bertema ”Bayarnya e-Billing, Lapornya e-Filling” itu diikuti ribuan orang dan dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeasteadi. Grup musik Nidji menjadi salah satu bintang tamu yang memeriahkan acara.

Foto Arief Kuswanadji

6


VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

7

Eksposur Foto Taufik Rahman

Kisah Legenda dari Nusa Tenggara

D

ari perbukitan Desa Mantar di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, kita bisa melihat sejumlah keindahan lukisan Tuhan. Mata dimanjakan dengan keelokan selat alas yang memisahkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, keagungan Gunung Rinjani,

hingga keindahan Pulau Kenawa. Yang istimewa, Desa Mantar juga menyimpan kisah legenda yang dipercaya hingga kini. Sejak ratusan tahun lalu, konon jumlah orang albino di sana selalu berjumlah tujuh. Masyarakat percaya ketika ada albino baru dilahirkan, maka akan ada albino lain yang meninggal.

8


VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

9

27/05

Lintas Peristiwa

Teks Biro KLI

06/06

Foto Biro KLI

Teks Biro KLI

Dashboard MPN G2 Masuk Top 35 Inovasi Pelayanan Publik 2016

Foto Biro KLI

LKPP 2015 Dapat Opini WDP dari BPK

Dashboard Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN

25/05 Teks Biro KLI

Laporan Keuangan Pemerintah

Teks DJP

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Minggu

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa

Foto DJP

pagi mengadakan kampanye layanan pajak online seperti e-Filing dan e-Billing di Parkir Barat Sarinah Thamrin, Jakarta

Keuangan (BPK). Hal ini

Pusat, Minggu (29/05). Kampanye terkait pajak ini dimulai

terungkap saat penyampaian

Foto DJPB

Top 35 ini secara simbolis

dengan lari dengan jarak tempuh 5 kilometer (km) atau 5K

Laporan Hasil Pemeriksaan

disampaikan oleh Wakil

di sepanjang kawasan Car Free Day Jalan MH Thamrin pada

(LHP) atas LKPP Tahun 2015

Presiden (Wapres) Jusuf Kalla

pukul 06.30 WIB. Kampanye pajak kali ini mengusung tema

kepada Presiden Jokowi

kepada para inovator dari

“Bayarnya e-Billing Lapornya e-Filling.”

di Istana Negara, Jakarta

salah satu pemenang Top

Promosikan Inovasi, DJPB Gelar Corner Day Expo 2016

35 Inovasi Pelayanan Publik

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan

Negara Reformasi Birokrasi

(Kemenkeu) melaksanakan kegiatan Corner Day Expo Transformasi Kelembagaan 2016 selama lima hari mulai tanggal 23 s.d. 25 Mei 2016 di Gedung Yusuf Anwar Kemenkeu, Jakarta. “Expo ini dibuat untuk menginformasikan inovasi-inovasi yang telah dikembangkan di bidang pengelolaan keuangan negara, khususnya pengelolaan perbendaharaan kepada pegawai, pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat umum,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowirjono dalam sambutannya.

29/05

DJP Kampanyekan E-Filling dan E-Billing

G2) ditetapkan sebagai

Tahun 2016 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur (PAN-RB). Penghargaan

pemeriksaaan atas 86 entitas,

pemerintah daerah dan Badan

secara keseluruhan, BPK

Usaha Milik Negara dalam

Dukung Kemajuan UMKM, Kemenkeu Gelar Dhawafest 2016

Rapat Koordinasi Nasional

26/05 10


Teks Biro KLI Foto Biro KLI

Jumat (27/05).

Dalam rangka menyambut Bulan Suci

yang telah berupaya menjaga kualitas laporan keuangan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diselenggarakan di Aula Dhanapala

peringkat kedua kategori

Kemenkeu, Jakarta pada 1-3 Juni 2016

Pengelola Kepegawaian Terbaik

ini mengangkat tema ‘Ragam Karya

pada tingkat Kementerian/

Nusantara dan Kreasi Busana Muslim’.

Lembaga dalam Rapat Koordinasi

Salah satu rangkaian acara Dhawafest

Nasional Kepegawaian 2016 (BKN

yaitu kegiatan bazar yang diikuti oleh 210

Hadiyanto pada Kamis (26/5).

Keuangan dan jajarannya

(UMKM), Dharma Wanita Persatuan menyelenggarakan Dhawafest 2016. Acara

Sekretaris Jenderal Kemenkeu

khususnya Kementerian

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(Kemenkeu) memperoleh

Kemenkeu ini diterima oleh

mengapresiasi pemerintah,

Ramadhan 1437 H serta memajukan

Kementerian Keuangan

Award). Penghargaan kepada

kembali memperoleh opini

pada Senin (6/6). Dari

kementerian/lembaga (K/L),

Kepegawaian di Jakarta pada

Kemenkeu Terima Penghargaan Pengelola Kepegawaian Terbaik

Pusat (LKPP) Tahun 2015

01/06

Teks Biro KLI Foto Biro KLI

stan UMKM binaan. Bazar ini bertujuan untuk mempromosikan potensi unggulan nusantara dan mendukung kesuksesan UMKM skala kecil.

VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

11

Laporan Utama

06/06 Teks Biro KLI Foto DJBC

Dampak paket kebijakan terhadap ekonomi sudah dapat dirasakan, salah satunya adalah penguatan sektor industri dalam negeri.

Gerebek Gudang Narkoba, Bea Cukai dan BNN Sita 45 Kg Sabu-Sabu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bekerja sama dengan Badan

Foto Githa Adhi Pramana

Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggerebek gudang narkoba berkedok pabrik mi di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara pada Selasa (14/06). Dari

Agenda

penggerebekan yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Pambudi dan Kepala BNN Budi Waseso tersebut, petugas berhasil menyita sembilan batang pipa baja berisi Methamphetamine (sabusabu) seberat 45 kilo gram. Selain itu, petugas juga berhasil menangkap tiga orang bandar narkoba.

15/07 Meeting Request Prof Andrew Teltenstein of Georgia State University (RR Kepala BKF) dengan

20/06 Teks DJBC Foto DJBC

topic Food and Fuel Sudsidy Reform and Mitigation Measures for the Poor; 19/07 Keynote Speech Seminar mengenai Raskin di

Deret Regulasi Geret Ekonomi

Hotel Borobudur;

Bea Cukai Musnahkan Barang Hasil Tindakan Senilai Milyaran Rupiah

29/07 Meeting Request - Brett Jenks, CEO RARE, discuss

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melaksanakan pemusnahan

fisheries industry

barang hasil penindakan di Kantor Pusat Bea Cukai pada Senin (20/06).

(development

Barang hasil penindakan yang dimusnahkan, baik yang telah berstatus

planning, national

Barang Milik Negara dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan untuk

“S

aya akan selalu cek lagi, cek lagi, cek

prioritas, termasuk paket kebijakan,

Presiden, Jakarta, Senin (20/6),

lagi, apakah paket ini betul-betul sudah

terus dilakukan. “Baik dengan turun

Kepala Kantor Staf Presiden Teten

berjalan secara efektif,” ujar Presiden

ke lapangan, cek langsung, dan juga

Masduki mengungkapkan deret

Jokowi saat memberikan pengantar

untuk melihat dari sisi perjalanan

regulasi yang sejauh ini sudah 12 kali

pada rapat kabinet terbatas tentang

prosedurnya,” kata dia. Sebagaimana

diluncurkan utamanya bertujuan

evaluasi paket kebijakan I-XII di Jakarta, Selasa (24/5).

dilansir dari laman www.setneg.

mempermudah perizinan usaha

Budgeting,

Presiden ingin memastikan semua paket ekonomi yang

go.id, Presiden berharap langkah

dan investasi untuk mendorong

dimusnahkan, maupun barang hasil penindakan yang ditindaklanjuti

development

dikeluarkan sudah diimplementasikan. Belum lama ini,

deregulasi benar-benar memberikan

pertumbuhan ekonomi. Dalam

dengan penyidikan dan mendapat putusan pengadilan berkekuatan hukum

financing) di RR

kelompok kerja (pokja) secara khusus dibentuk untuk

dampak psikologis yang positif,

kebijakan deregulasi, berbagai

tetap 37.071 botol MMEA impor berbagai merek, 510.600 keping Pita Cukai

Kepala BKF;

mempercepat sekaligus mengawasi pelaksanaan paket-

sehingga menguatkan kepercayaan

peraturan yang menghambat,

paket tersebut di lapangan.

para pelaku ekonomi.

bertentangan satu sama lain,

MMEA Impor Palsu, 1.370 paket Berbagai macam barang larangan dan pembatasan kiriman pos, 5.015 unit handphone dan 15.800.000 batang

23-25/07 Raker

hasil tembakau dengan total nilai barang sebesar lebih dari Rp46 miliar.

DJPK.

12


Presiden Jokowi menginstruksikan proses monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program

Dalam wawancara dengan Media Keuangan di Kantor Staf

hingga yang memperpanjang rantai birokrasi dievaluasi. Deregulasi

VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

13

Kamis (16/6). Untuk mengukur

pada kemampuannya memahami

otonomi daerah dan desentralisasi

kebijakan telah membuat perbedaan cara pandang dunia

implementasi paket kebijakan,

persoalan secara menyeluruh.

fiskal yang memberikan sebagian

internasional terhadap Indonesia. Pemerintah dilihat

pemerintah menggunakan empat

“Pokja harus mampu melihat

besar kewenangan pada pemerintah

telah menjalankan banyak perubahan yang signifikan,

indikator, yaitu kepatuhan dari

hubungan antara satu paket dengan

daerah,” ujar Eddy Suratman.

terutama sejak krisis keuangan Asia periode 1997-1998.

segi jadwal, kesesuaian substansi,

paket lainnya, menyadari skenario

Hambatan investasi, izin

“Menurut saya tingkat kepercayaan dunia internasional

dampak terhadap ekonomi, dan

hubungan di antaranya, dan

usaha, dan birokrasi sebagian besar

pada komitmen reformasi Indonesia jauh lebih tinggi,”

banyak atau sedikit persoalan

memiliki kemampuan mendeteksi

juga ada di daerah. Deregulasi

kata Kiki. Pemerintah, Kiki menambahkan, harus mampu

yang terjadi setelahnya. “Semakin

resiko dari setiap hubungan yang

peraturan-peraturan daerah tak

membuktikan setiap kebijakan yang dibuat bermanfaat

menurun kasusnya, itu artinya

ada,” ujar dia. Di samping itu, yang

bisa dihindari. Menurut Eddy

bagi dunia usaha, mendorong daya saing nasional,

sukses. Berarti (paket kebijakan

juga penting bagi pokja adalah

Suratman, masalah utama terkait

dan sejalan dengan keterbukaan yang adil dan tidak

yang dikeluarkan) membumi,” ujar

mengetahui siapa yang akan terkena

implementasi paket kebijakan salah

diskriminatif.

dia lagi.

dampak, baik manfaat maupun

satunya karena pemerintah pusat

biaya dan mampu mengadvokasi

tidak berada dalam frekuensi yang

mengatakan bahwa berbagai

dampak resiko yang terjadi. Untuk

sama dengan pemerintah daerah.

paket kebijakan telah mulai dapat

memastikan bahwa setiap kebijakan

“Pemerintah pusat kelihatannya

Kemenkeu mendorong keberhasilan implementasi

dirasakan pengaruhnya terhadap

berjalan baik di lapangan, Kiki

cepat dan sungguh-sungguh, tapi

keseluruhan paket kebijakan. Dalam pokja, menteri

perekonomian. Selain dampak

melanjutkan, dibutuhkan rangkaian

sebagian besar daerah tampak

keuangan terlibat sebagai anggota pokja II. Menurut

psikologis, indeks kepercayaan

aktivitas pengawasan dan evaluasi.

santai saja seolah tidak ada

Juru Bicara Kemenkeu Luky Alfirman, pelaku pasar dan

konsumen juga mulai meningkat

“Setiap kebijakan yang baik

masalah,” katanya.

investor menyambut baik keberadaan paket kebijakan.

dan daya beli membaik. Yang tak

membawa net benefit hingga jangka

kalah penting, diversifikasi ekspor

waktu panjang,” tuturnya lagi.

Lebih jauh Edy Putra

dan sektor industri juga menggeliat.

Apresiasi terhadap

Akan berlanjut Sebagai kumpulan kebijakan lintas sektor,

Dalam beberapa kesempatan diskusi dengan analis Persepsi dunia internasional Di samping sambutan positif

dan pelaku usaha, Luky melanjutkan, mereka sempat bertanya mengapa pemerintah seolah mencicil paket kebijakan dan mengeluarkannya secara berkala.

bukan hanya mencakup peraturan di pusat, melainkan

adalah kepala Badan Koordinasi

Ditinjau dari angka pertumbuhan

pembentukan pokja juga datang

dari dalam negeri, paket-paket

juga peraturan daerah.

Penanaman Modal. Selanjutnya,

ekonomi, keberadaan paket-paket

dari Guru Besar Fakultas Ekonomi

kebijakan juga memperbaiki

pokja III diketuai oleh deputi senior

kebijakan mampu menjadi bantalan

dan Bisnis Universitas Tanjungpura,

persepsi dunia internasional

membuat paket kebijakan yang mencakup banyak

belum bergairah, pemerintah berupaya mendatangkan

Bank Indonesia, sedangkan Ekonom

penyokong pertumbuhan.

Eddy Suratman. Menurutnya, pokja

terhadap pengelolaan ekonomi

hal justru membuatnya menjadi kurang fokus. “Jadi

aliran modal masuk ke tanah air. Di samping

Raden Pardede terpilih sebagai

perlu menunjukkan secara terbuka

tanah air. Hal ini antara lain tampak

lebih baik yang sudah dilakukan sekarang. Itulah

mempermudah perizinan, pemerintah juga berupaya

wakil ketua. Terakhir, pokja IV,

hambatan yang masih ada terkait

dari makin derasnya investasi

strategi dari Presiden yang diterjemahkan oleh Menko

terus menyediakan sarana infrastruktur. “Infrastruktur

dengan ketua menteri hukum dan

dengan penerapan paket kebijakan.

masuk ke Indonesia. “Upaya

Perekonomian,” kata Luky. Dengan mengeluarkan paket

harus lebih dulu kita bangun karena bisa menarik

HAM dan Ekonom Purbaya Yudhi

pengamat, Kiki Verico, Wakil

“Baik hambatan kelembagaan dan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

secara bertahap dan tematik, pemerintah dinilai bisa

investasi di dalam negeri,” ujar Teten.

Sadewa menjadi wakil ketuanya.

Kepala Bidang Penelitian Lembaga

regulasi terkait, maupun hambatan

untuk menarik modal asing melalui

lebih fokus.

“Di pokja II, kami sudah dua kali

Penyelidikan Ekonomi dan

pejabat tertentu. Kemudian ambil

penjualan surat utang di Jepang

paket kebijakan langsung bekerja setelah dibentuk.

rapat. Pada rapat ketiga, kami sudah

Masyarakat, Fakultas Ekonomi

langkah cepat untuk mengatasi

dan Eropa menunjukkan hasil yang

pemerintah masih akan melanjutkan kebijakan

Menteri koordinator bidang perekonomian mengetuai

menyelesaikan beberapa peraturan,”

dan Bisnis Universitas Indonesia,

hambatan itu,” kata Eddy Suratman.

bagus. Ini menggambarkan tingginya

deregulasi ke depan. Berbagai paket kebijakan pun

pokja tersebut. Tiga wakil ketua pokja terdiri atas

ujar Teten.

menilai positif cara pemerintah

kepercayaan asing terhadap

masih akan diterbitkan. Menurut Edy Putra, pemerintah

Dalam kondisi perekonomian global yang masih

Menurut Teten, pokja pemantau implementasi

menteri koordinator bidang politik, hukum, dan

Ditemui di tempat terpisah,

Sambutan positif Dalam sudut pandang

Di samping itu, pokja juga

Berdasarkan pengalaman pemerintah sebelumnya,

Baik Edy Putra maupun Teten menegaskan

mengelola ekonomi dengan

harus mampu berkomunikasi

pengelolaan ekonomi nasional,”

ingin memperbaiki iklim persaingan usaha, standar

keamanan, sekretaris kabinet, dan Staf Ahli Wakil

Deputi Menko Perekonomian

menerbitkan paket-paket kebijakan

sekaligus mendorong pemerintah

kata Eddy Suratman. Namun

usaha, dan penemuan baru. Di samping itu, paket-paket

Presiden Sofyan Wanandi. Di samping itu, terdapat

Bidang Perniagaan dan Industri

dan membentuk pokja. “Paket-

daerah untuk menduplikasi paket-

demikian, jika pemerintah daerah

kebijakan yang akan datang juga akan difokuskan untuk

unit pendukung pokja di mana sekretaris kementerian

Kemenko Perekonomian, Edy

paket tersebut adalah respons dari

paket kebijakan sesuai dengan

tidak melakukan langkah yang sama

mempermudah urusan logistik dan konektivitas.

koodinator (kemenko) bidang perekonomian menjadi

Putra Irawady menjelaskan bahwa

permasalahan di lapangan,” kata

kewenangan. Paket-paket kebijakan

dengan pusat, dia khawatir manfaat

ketuanya dan deputi bidang perniagaan dan industri

saat ini tak kurang dari 96 persen

Kiki kepada Media Keuangan, Rabu

itu dipandang tidak akan optimal

dari kepercayaan asing ini hanya

untuk memperbaiki sektor industri dan mendukung

menjadi wakil ketua.

peraturan dalam paket kebijakan

(15/6).

jika daerah tidak menindaklanjutinya

berlangsung dalam jangka pendek,

pembiayaan alternatif. “Saya ingin mengatakan

dengan penyederhanaan kebijakan

sekitar satu hingga dua tahun.

deregulasi ini tidak akan tuntas. Namun, hal yang paling

Dalam pokja tersebut, Teten ditunjuk menjadi

sudah ditindaklanjuti. ”Sebanyak

Salah satu filosofi dasar yang

Hal lain yang menjadi pokok perhatian adalah upaya

kami kejar adalah membuat fundamental yang sustain,”

Ketua Pokja II dan wakil ketua pokja II dipercayakan

197 regulasi sudah keluar dari total

paling penting dari kebijakan

untuk mengatasi hambatan investasi

kepada menteri sekretaris negara. Sementara pokja I

203,” kata Edy Putra yang ditemui

adalah implementasi. Menurut Kiki,

dan ekonomi. “Apalagi sejak 2001,

oleh Kiki. Kebijakan Presiden

kata Edy Putra. Fundamental yang dimaksud mencakup

diketuai oleh menteri perdagangan dan wakil ketuanya

Media Keuangan di kantornya,

kinerja pokja harus dapat diukur

kita sudah menjalankan kebijakan

Jokowi menerbitkan paket-paket

penataan perizinan dan pelayanan publik.

Hal senada juga disampaikan

Teks Dwinanda Ardhi

14


VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

15

Mengintip Tindak Lanjut Paket Kebijakan

Pemangkasan Waktu Perizinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Sebelum Sesudah

Jumlah Perizinan 20

Pertanian

Sejak Oktober 2015, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan tidak kurang dari 12 paket kebijakan. Upaya ini dilakukan demi memberikan stimulus positif bagi perekonomian Indonesia. Menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama bersama memantau perkembangan ke-12 paket kebijakan agar berjalan sesuai harapan.

Lama Pengurusan Perizinan (hari) 751 182

12

Perindustrian

672

19 11

152

Kelistrikan 25

Penyelesaian Rencana Peraturan

923

49

Pariwisata

256

17

661

11

188

Jumlah peraturan yang selesai dibuat 121 3

Jumlah peraturan yang belum selesai dibuat

Perkembangan Lain

8 3

15

10

100%

2

Paket Kebijakan III

Paket Kebijakan II

Paket Kebijakan I

5 4

Paket Kebijakan IV

100%

1

100%

100%

Paket Kebijakan VIII

16


Perbankan

Jangka waktu pemberian fasilitas tax holiday dari 5-10 tahun menjadi 5-15 tahun dan dapat diberikan hingga 20 tahun dengan diskresi Menkeu

Terget KUR semula 30 triliun menjadi 120 triliun dengan besaran bunga semula 19% menjadi 12%

17 4

1

71%

Paket Kebijakan IX

Paket Kebijakan VII

Mengintergrasikan Semua Pelayanan Perizinan ekspor/impor secara elektronik pada 15 K/L yg meliputi 18 unit perizinan

Fiskal

Paket Kebijakan VI

Paket Kebijakan X 3

Perdagangan

2

1

80%

5

80%

100%

97%

100%

Paket Kebijakan V

80%

Paket Kebijakan XI

100%

Paket Kebijakan XII

Task Force Percepatan Penyelesaian Peraturan (dipimpin KSP) Task Force Identifikasi Hambatan, Masalah, dan Kasus (Kemenko Polhukam) Task Force Evaluasi Pelaksanaan dan Analisis Dampak Paket Kebijakan (independen/nonpemerintahan) Task Force Sosialisasi, Publikasi, dan Diseminasi Paket Kebijakan (BKPM dan Mendagri). sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

17

Laporan Utama

Prospektif sejak Aktif

Keputusan membentuk Pusat Logistik Berikat di tanah air dinilai menjanjikan. Sejak diresmikan, turunnya biaya logistik nasional sudah terasa dekat di depan.

T

erdengar suara tombol berbunyi nyaring

penelusuran teknis di luar negeri terhadap barang-

dan panjang di kawasan Industri Krida

barang tertentu yang akan diimpor ke Indonesia.

Bahari, Cakung, Jakarta, Kamis (10/3) lalu. Ini pertanda sebelas Pusat Logistik Berikat (PLB)

barang keperluan manufaktur domestik di luar negeri

di tanah air mulai resmi beroperasi. Presiden

yang membuat harga melonjak. Dengan pendirian PLB

Jokowi didampingi Menteri Keuangan Bambang P. S.

maka perusahaan tidak perlu lagi melakukan impor

Brodjonegoro dan Menteri Komunikasi dan Informatika

bahan baku, barang modal maupun bahan penolong

Rudiantara menjadi saksi sejarah peresmian PLB

dari negara lain karena barang itu sudah tersedia di

tersebut.

dalam negeri. Pada akhirnya PLB mampu mendekatkan

“Setiap detik, setiap menit, setiap jam, kompetisi

di dalam negeri (termasuk juga Industri Kecil dan

Semuanya harus dihadapi dengan kerja keras. Dihadapi

Menengah).

dengan membangun sistem yang lebih efisien,” tegas

fasilitas perpajakan. Kemudahan itu berupa

dari laman www.setkab.go.id. Di tengah perubahan

penangguhan pembayaran bea masuk bagi perusahaan

dunia yang semakin ekstrim dan cepat, kompetisi dan

yang menyimpan barang ke dalam PLB dari tempat lain

persaingan menjadi hal yang mendasari Jokowi untuk

di luar daerah pabean dalam jangka waktu tertentu.

melakukan perubahan di tanah air.

Perusahaan tersebut juga dibebaskan dari pungutan bagi perusahaan yang ingin masuk kawasan PLB,

yang fokus untuk meningkatkan investasi. Terdapat

pemerintah juga membebaskan pembayaran cukai. Pemerintah juga tidak memungut Pajak

PLB. Tujuannya untuk mendukung industri domestik

Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan

agar lebih efisien dengan menurunkan biaya logistik

atas Barang Mewah (PPnBM) atas barang yang

nasional sehingga membuatnya lebih kompetitif.

dipindahkan dari kawasan PLB satu ke PLB lainnya.

Berdasarkan data World Bank, biaya logistik di

Kebijakan pembebasan PPN dan/atau PPnBM berlaku

Indonesia mencapai angka 26,4 persen dari Produk

pula untuk barang yang dimasukkan dari tempat lain

Domestik Bruto (PDB). Angka ini dinilai lebih tinggi

dalam daerah pabean maupun dari Kawasan Ekonomi

dibanding negara-negara lain, seperti Malaysia (15%),

Khusus (KEK), Kawasan Bebas, atau Kawasan ekonomi

Jepang (10,6%), dan Amerika Serikat (9,9%). Bahkan

lainnya ke kawasan PLB yang ditujukan untuk ekspor. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang

8 hingga 11 persen dari PDB. Disamping itu, Logistic

Brodjonegoro menekankan agar fasilitas PLB ini dapat

Performance Index (LPI) Indonesia tahun 2014 berada

dioptimalkan bagi perusahaan untuk mengembangkan

di peringkat 53, posisi ini ternyata masih di bawah

usahanya dan memperluas jaringan pasokannya.

Malaysia pada peringkat 25 dan Singapura pada

Ke depan, Bambang berharap cita-cita besar Pusat

peringkat 5.

Logistik Berikat sebagai hub logistik nasional dan

Sejumlah hal yang menyebabkan belum efisiennya biaya logistik di Indonesia diantaranya, yaitu dwelling


Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Kemudian,

tertuang dalam paket kebijakan ekonomi tahap kedua

rata-rata biaya logistik negara di Eropa hanya berkisar

18

Dengan PLB pemerintah juga memberi kemudahan

Presiden Jokowi dalam sambutannya seperti dikutip

satu poin didalamnya mengenai pembentukan kawasan

Foto M. Ardani

ketersediaan barang-barang untuk keperluan industri

itu harus kita hadapi. Sudah tidak ada waktu lagi.

Salah satu upaya melakukan perubahan tersebut

Jokowi menjawab pertanyaan wartawan pada peresmian PLB.

Selama ini terjadi penumpukan atau inventory

regional di Asia Pasifik dapat terwujud. “Pemberian izin PLB kepada sebelas perusahaan

time (waktu bongkar muat barang impor di pelabuhan

saat ini baru tahap pertama, ke depan tentunya izin

sampai dikeluarkan dari pelabuhan). Sebagai contoh,

PLB akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan

waktu dwelling time di Peabuhan Tanjung Priok

logistik lain yang memenuhi syarat,” ujar Menkeu

mencapai 4,7 hari (sekarang sudah 3,9 hari) sementara

seperti dikutip dari laman kemenkeu.go.id. Selain

dwelling time di Singapura hanya 1 hari.

memenuhi persyaratan administratif sesuai peraturan,

Kedua, adanya tambahan biaya penimbunan di

setiap perusahaan yang ingin mendapatkan izin PLB

luar negeri yang dikenakan pada barang keperluan

harus memenuhi prinsip modern, luas, dan otomasi.

industri sebelum diimpor ke Indonesia untuk langsung digunakan. Ketiga, adanya tambahan biaya

Modern berarti perusahaan menerapkan prinsip manajemen modern dalam mengelola barang serta

VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

19

Laporan Utama memiliki Sistem Pengendalian

infrastruktur yang memadai,

bahwa kini proses cleareance barang keluar dari

Internal. Luas berarti perusahaan

terutama infrastruktur pelabuhan

pelabuhan maksimum dua hari. “Proses (administrasi)

yang mengajukan izin PLB harus

maupun akses dari pelabuhan ke

kepabeanan bisa (selesai) dalam hari yang sama,

memiliki lahan minimal 1 hektar.

PLB.

sesuai yang dicanangkan. Asistensi tim bea cukai juga

Sementara otomasi berarti

“DJBC menginisiasi Indonesia

responnya cukup cepat. Kendalanya sistem belum

perusahaan wajib mendayagunakan

Single Risk Management, agar

stabil, tapi lumrah proses transisi. During the process

information technology inventory

seluruh jajaran pemerintah

makin membaik,” ungkapnya.

dan cctv yang dapat diakses secara

satu suara untuk melihat risiko

online dan realtime dari kantor bea

terhadap satu perusahaan yang

Hanafi mengusulkan agar pemerintah lebih fokus.

cukai maupun kantor pajak.

sama. Terkait sinergi dengan

“Sebelum menjadi PLB di ASEAN atau bahkan Asia-

Menurut Direktur Fasilitas

Disisi lain, Ketua Umum ALFI, Yukki Nugrahawan

pihak swasta, DJBC melakukan

Pasifik, ini aja dulu (inventory barang) yang selama

Kepabeanan, Direktorat Jenderal

asistensi kepada pengguna jasa.

ini dikelola di luar bisa dipindahin ke sini (Indonesia).

Bea Cukai (DJBC), Robi Toni, dari

Tidak boleh ada pikiran dari pihak

Kalau saya mendorong bagaimana kita menjadi tuan

sebelas perusahaan yang telah

swasta memanfaatkan PLB justru

rumah dulu di negara sendiri. (Selain itu) Harus

mendapatkan izin PLB tahap

untuk pelarian keuangan negara

dipertimbangkan komponen transportasi serta

pertama, tujuh perusahaan

(melarikan diri dari kewajiban

infrastruktur menuju PLB dan keluar PLB menuju

telah melakukan kegiatan

perpajakan),” jelasnya.

pabriknya,” usulnya.

operasional pemasukan dan pengeluaran barang. Sementara empat perusahaan lainnya belum

Ketiga ketua asosiasi tersebut senada berpendapat Apresiasi Dari sisi eksternal, tiga

bahwa PLB dinilai lebih efektif bukan ditentukan dari berapa banyak perusahaan yang diberikan

melakukan kegiatan operasional

asosiasi seperti Asosiasi Pusat

izin melainkan ditentukan dari titik sebaran PLB.

karena masih menunggu realisasi

Logistik Berikat Indonesia (APLBI),

Ketiganya sepakat bahwa sebaiknya lokasi PLB tidak

kontrak dengan customer.

Asosiasi Logistik Indonesia

hanya terkonsentrasi di pulau Jawa tetapi juga harus

(ALI), dan Asosiasi Logistik dan

tersebar hingga ke wilayah timur Indonesia. Terkait

muat atas barang yang dimasukkan

Forwarder Indonesia (ALFI) sama-

produk komoditas, mereka berharap pemerintah tak

ke PLB dinilai menurun dibanding

sama mendukung pembentukan

hanya memfasilitasi komoditas bahan baku tetapi juga

sebelumnya, “terjadi penurunan

PLB. Ketiga asosiasi tersebut

dapat memfasilitasi komoditas barang jadi untuk dapat

dwelling time yaitu same day.

mengapresiasi kinerja pemerintah,

masuk PLB, seperti di negara tetangga.

Artinya barang dikeluarkan dari

khususnya Kementerian Keuangan

pelabuhan setelah turun dari kapal

melalui DJBC sebagai salah satu

investasi di Indonesia sangat tinggi karena sejumlah

dan keluar pelabuhan di hari yang

pengelola PLB.

pemain logistik luar mulai melirik Indonesia.

Selain itu, kini waktu bongkar

sama. Harapan kami juga terjadi

Ketua ALI, Zaldy Ilham Masita

Ke depan, ketiganya optimis melihat prospek

“Singapura mulai menurunkan biaya sewa, berarti

penurunan biaya penelusuran

menuturkan bahwa Kementerian

mereka melihat kita dari segi ancaman. So, we are

teknis di luar negeri karena dapat

Keuangan membuat sejarah baru

in the right track,” kata Ety, ketua APLBI. Meskipun

dilakukan di PLB,” ujar Robi.

dengan PLB. “Perubahan ini sangat

demikian, ketua umum ALI, Zaldy menambahkan agar

mendasar dan perlu dikawal sampai

pemerintah tetap harus menjalin kerja sama dengan

tantangan terbesar dari

jangka panjang. Jangan sampai ‘layu

mereka untuk sharing knowledge dan pengalaman

implementasi PLB ialah sinergi

sebelum berkembang’. Dengan PLB

mengelola PLB.

dan infrastruktur. Terkait

ini, mengubah struktur ekonomi

sinergi, Robi berharap seluruh

- logistik Indonesia dan ASEAN.

pemerintah melakukan empat logistic reform yaitu

lapisan masyarakat, baik instansi

Bila sebelumnya Indonesia hanya

harmonisasi regulasi, optimalisasi infrastruktur,

pemerintah maupun pihak swasta

menjadi satelit dari pusat logistik

reformasi kebijakan fiskal dan moneter, serta

dapat bekerja sama menyukseskan

ASEAN di Singapura tapi sekarang

meningkatkan kualitas pendidikan untuk sumber

pelaksanaan PLB. Selanjutnya

(bisa) menjadi Center,” tuturnya.

daya manusia. “Saya juga mendorong pemerintah

Robi menjelaskan bahwa

terkait infrastruktur, Robi

Sementara itu, setelah tiga

Terakhir, ketua ALFI, Yukki mendorong agar

untuk memutuskan siapa kementerian teknis yang

yakin bahwa tujuan PLB akan

bulan diresmikan, Ketua Umum

bertanggung jawab terhadap logistik dan supply chain,”

mudah terwujud jika didukung

APLBI, Ety Puspitasari merasakan

terangnya.

Riuh rendah pasar tradisional, urat nadi ekonomi. Foto Arief Kuswanadji

Gugus Tugas Pengawal Paket Ekonomi

Teks Iin Kurniati

20


VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

21

A

Laporan Utama gar rangkaian paket kebijakan ekonomi yang

mempercepat harmonisasi regulasi yang saat ini masih

telah diluncurkan pemerintah berjalan dengan

banyak tumpang tindih. “Kami juga perlu mengkaji

lancar, pada akhir Mei lalu Presiden Jokowi

kembali substansi dari sebagian regulasi sehingga lebih

membentuk task force atau gugus tugas yang

sesuai dengan kebutuhan. Akhir Juni ini kami harus

akan memantau pelaksanaan paket kebijakan.

menyelesaikan 26 aturan lagi dari total 203,” jelas Teten.

Dalam arahannya, presiden menegaskan bahwa

Selanjutnya, Pokja III Evaluasi dan Analisa Dampak

pemantauan akan dilakukan terus menerus, mulai dari

hadir untuk secara kritis menilai dampak positif dan

sisi prosedur hingga kondisi nyata di lapangan.

negatif dari kebijakan yang telah diluncurkan. Analisis

Darmin Nasution, Menteri Koordinator

pengaruh paket kebijakan akan diserahkan kepada

Perekonomian menjelaskan, perangkat gugus tugas

tim yang berasal dari luar pemerintahan, khususnya

tersebut akan mengambil peran untuk memastikan

pelaku usaha dari beragam sektor. Dikatakan Edy,

implementasi Paket kebijakan ekonomi berjalan dengan

anggota Pokja ini akan melihat fakta di lapangan yang

semestinya hingga ke daerah. Selain itu, mereka harus

menunjukkan sejauh mana paket kebijakan memberikan

mengambil langkah penyelesaian apabila menemui

dampak langsung pada perekonomian.

kendala. Sebagai tambahan, tim gugus tugas juga

Daya saing industri naik enggak? Investasi meluas

terkait paket kebijakan ekonomi.

dan berkualitas enggak? Ekspor kita mulai menggeliat

Foto Bagus Wijaya

enggak? Pariwisata kita semakin ramai enggak?

tersebut. Pokja I yang dipimpin Menteri Perdagangan,

Penggunaan devisa kita berkurang enggak? Itu kan

Thomas Lembong, bertugas melakukan kampanye

yang kita lihat” tegas Edy. Pokja ini juga bertugas

dan diseminasi kebijakan. Pokja II bertugas melakukan

menampung, menyeleksi, serta menelaah usulan-usulan

percepatan dan penuntasan regulasi dan diketuai oleh

baru terkait regulasi dan hambatan-hambatan yang

Kepala Staf Khusus Presiden, Teten Masduki.

ditemui oleh dunia usaha.

Pokja III akan melakukan evaluasi dan analisa

Edy Putra Irawady.

“Sekarang daya beli masyarakat naik enggak?

bertugas menyebarluaskan serta mengelola informasi Ada 4 kelompok kerja (Pokja) di dalam gugus tugas

Paket Kebijakan Gairahkan Industri dan Investasi

Penegakan hukum menjadi aspek lain yang sama

D

emi menggerakkan aktivitas perekonomian, Pemerintah telah meluncurkan Paket kebijakan ekonomi. Hingga saat ini telah ada 12 Paket kebijakan ekonomi yang saat ini terus digaungkan di masyarakat. Berbicara

mengenai pertumbuhan ekonomi, tentu tak lepas

dampak dibawah pimpinan Deputi Senior Bank

pentingnya dalam pembenahan ekonomi. Dijelaskan

Indonesia, Raden Pardede. Terakhir, Pokja IV

Edy, kepastian hukum adalah keharusan untuk dunia

dari perkembangan dunia industri, perdagangan, dan

yang diketuai Menteri Hukum dan HAM, Luhut

usaha sehingga diperlukan adanya damage control.

investasi. Untuk mendalami pembahasan tersebut,

panjaitan mendapat mandat untuk menangani dan

“Ada saja perusahaan dan aparat yang melanggar

simak wawancara Media Keuangan dengan Deputi

menyelesaikan kasus. Seluruh Pokja akan melaporkan

peraturan. Selain itu, banyak juga rongrongan dari

Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri (Deputi V),

setiap perkembangan paket ekonomi langsung kepada

oknum organisasi masyarakat yang tidak bertanggung

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy

presiden setiap minggu.

jawab. Hal-hal seperti ini kan sangat mengganggu”, ujar

Putra Irawady.

Deputi V Menko Perekonomian Edy Putra

Edy. Untuk mengentaskan hal tersebut, Pokja IV yang

Irawady menuturkan, kegiatan Pokja I adalah untuk

akan menjadi saluran pengaduan pelaksanaan kebijakan

Bagaimana implementasi Paket kebijakan ekonomi Jilid I-XII

mengkomunikasikan kebijakan pemerintah kepada

deregulasi. Tim ini juga bertugas menyelesaikan kasus-

saat ini?

dunia usaha serta investor dalam dan luar negeri.

kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan

Pokja ini akan menggunakan bahasa ekonomi yang

deregulasi.

lebih sederhana dan membumi sehingga lebih mudah

Ekonom Universitas Udayana, I Komang Gde

Untuk mengukur suatu kebijakan itu harus ada ukuran yang jelas. Implementasi kebijakan ini terbagi menjadi empat bagian. Pertama, kesesuaian

dipahami. “Tim ini nantinya akan melakukan roadshow

Bendesa mengatakan, pemantauan yang dilakukan oleh

peraturan dengan jadwal. Saat ini, 96 persen dari total

untuk bertemu para pemimpin perusahaan, merayu

gugus tugas hendaknya sampai pada lembaga yang akan

203 regulasi paket kebijakan ekonomi sudah keluar.

para investor, serta meyakinkan mereka bahwa investasi

mengeksekusi kebijakan. Dengan begitu, hasil evaluasi

Artinya, 197 regulasi sudah terselesaikan. Kedua,

di Indonesia mudah dan menguntungkan,”jelas Edy

akan ditindaklanjuti. Di sisi lain, hasil kerja gugus tugas

keselarasan substansi. Ketiga, dampak kebijakan terhadap perekonomian.

Pokja II yang menangani penuntasan peraturan

akan sangat bergantung pada kualitas evaluasi serta

dibentuk untuk mempermudah perijinan usaha dan

serta justifikasi yang digunakan. “Mungkin beberapa

Kita lihat sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu jauh

investasi. Teten Masduki mengatakan, Pokja yang

kementerian terkait tahu adanya kebijakan tertentu,

dari target karena konsumsi masyarakat menurun.

dipimpinnya akan menyederhanakan perijinan dengan

namun hanya sebatas mengenal saja. Sebab itu, harus

Supaya tidak menjadi lebih parah, kita melakukan

memotong aturan yang tidak perlu, termasuk di tingkat

ada koordinasi yang baik dalam mengimplementasikan

countercyclical (pembalikan siklus ekonomi yang

Pemerintah Daerah. Selain itu, Pokja II juga akan

kebijakan”, kata Bendesa.

sedang menurun ke arah lebih positif). Sektor fiskalnya kita jaga, kebugaran fiskalnya jangan diganggu. Keempat, timbulnya permasalahan dari kebijakan. Semakin menurun kasus permasalahan, berarti

Teks Irma Kesuma

22


kebijakan itu bisa dikategorikan sukses.

VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

23

Reportase

Sebenarnya apa yang diharapkan dengan pemberlakuan

Dengan diluncurkannya berbagai paket kebijakan, apakah

Paket kebijakan ekonomi?

telah didukung pula dengan pembangunan infrastruktur yang

Sejak September 2015, kita memulai apa yang ingin

memadai?

dikejar. Pertama, meningkatkan daya saing industri.

Kita ingin paket kebijakan bisa menggerakkan

Kedua, meningkatkan daya beli masyarakat. Ketiga,

perindustrian di Indonesia. Dalam hal ini, infrastruktur

memperluas investasi, khususnya di luar pulau Jawa.

memegang peranan penting. Kita tidak mungkin

Keempat, meningkatkan ekspor.

membuat listrik di seluruh Indonesia langsung jalan karena tidak ada biaya. APBN kita terbatas. Untuk itu,

Sebagai Deputi Bidang Perniagaan dan Industri, bagaimana

saat ini kita memberikan obat dan suplemen dulu. Obat

Anda memandang kondisi daya beli masyarakat saat ini dan

berupa deregulasi kita kasih dulu biar (perindustrian

produktivitas ekspor yang menurun?

kita) ‘sembuh’.

Penyebab kuat merosotnya pertumbuhan adalah

Menkeu Saksikan Penandatanganan Kerja Sama PT PII dan Kopelindo

Setelah itu baru kita kasih suplemen berupa Pusat

menurunnya konsumsi masyarakat. Indeks Harga

Logistik Berikat (PLB) dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Konsumen (IHK) yang menurun menandakan kondisi

Kita ingin membuat kawasan industri sebagai supply

rawan, karena 55 persen pertumbuhan itu berasal

chain. Untuk itu, harus ada intervensi pemerintah.

dari konsumsi masyarakat. Pada saat itu kita mencoba

Pemerintah wajib membuat jalan akses. Pemerintah

mempercepat konsumsi pemerintah menggunakan

juga bisa memberikan langsung pembuatan transmisi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tapi

listrik di dalam kawasan industri, tidak perlu pakai izin

hanya bisa menyumbang 11 persen saja.

PLN (Perusahaan Listrik Negara).

Foto Indratmo

Ekspor kita ini seperti demam, kadang panas kadang dingin. Kadang memberikan surplus, kadang

Beberapa waktu lalu, Presiden RI telah membentuk

memberikan defisit. Kita tidak pernah melampaui 1

Kelompok Kerja (Pokja) Pemantauan Pelaksanaan Paket

persen dari share impor dunia. Hal ini karena barang

kebijakan ekonomi. Bagaimana kinerja Pokja tersebut sejauh

impor kita kebanyakan barang mentah, barang yang

ini?

dikasih Tuhan dan tidak diolah. Maka ekspor kita tidak mempunyai daya saing.

Pokja ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Peningkatan Daya Saing Industri, Kemandirian Industri, dan Kepastian Usaha. Intinya,

Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mendorong

Presiden menugas Menko Perekonomian untuk

pertumbuhan industri?

membentuk satuan tugas kebijakan ekonomi. Fungsi

Kementerian Keuangan sudah menggunakan

satuan tugas ini yaitu melakukan deregulasi yang

Brodjonegoro menyaksikan

atau Rp13 triliun. Dalam sambutannya, Menteri

pemerintah, KPBU, BUMN/BUMD, maupun swasta. Adapun sektor yang

penandatanganan perjanjian

Keuangan mengatakan bahwa kerja sama

akan dibiayai secara bersama-sama

pembiayaan bersama

ini memberi return yang baik untuk

difokuskan pada sarana dan prasarana

(co-financing) antara PT

infrastruktur. “Kita ingin pembiayaan

yang dapat memperlancar mobilitas arus

Pembiayaan Infrastruktur Indonesia (PII)

non-APBN yang orientasi jangka panjang.

barang dan jasa.

APBN untuk memberikan insentif, memberikan

diperlukan dalam meningkatkan daya saing industri,

dan PT Kopelindo Infrastruktur Indonesia

Sumber dana tersebut salah satunya

proteksi tarif, dan memberikan proteksi tata niaga.

kemandirian industri, dan kepastian usaha secara

(Kopel Infrastruktur). Penandatanganan

Kopelindo dan dana pensiun. Match

PT PII, Arisudono Soerono menyebutkan

Namun kondisinya saat ini sudah parah, daya saing

bertahap.

ini dilakukan oleh Presiden Direktur PT

dengan proyek infrastruktur yang

bahwa pihaknya tidak menganggarkan

PII Arisudono Soerono dengan Direktur

bersifat jangka panjang. Match sumber

budget khusus. “Karena memang kami

Penuntasan Peraturan. Ketiga, Pokja Evaluasi

Utama Kopel infrastruktur Herianto

dana dengan karakteristik proyek,”

perusahaan pembiayaan. Berapa yang

(regulatory impact). Keempat, Pokja Penanganan dan

Pribadi di Hotel Santika Premiere, Jakarta,

jelas Menkeu. Keterlibatan Kopelindo di

dibutuhkan klien akan kami siapkan.

yang mubazir (terbuang sia-sia). Berapa banyak kita

Penyelesaian Kasus. Kementerian Keuangan, bersama

Jumat (3/6).

bidang infrastruktur membuktikan bahwa

Makin besar, makin baik,” katanya.

memberikan bea masuk ditanggung pemerintah.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, masuk

Berapa banyak kita melakukan perlindungan dumping

pada kategori Pokja Evaluasi. Pokja ini semacam

memenuhi pembiayaan terkait proyek-

dan melakukan kenaikan tarif. Berapa sering kita

gerakan ekonomi nasional karena mengakumulasi

proyek infrastruktur di Indonesia.

melakukan tata niaga perlindungan. Semuanya tidak

semua energi kementerian maupun pengusaha. Setiap

Dengan modal sebesar USD250 juta atau

menyepakati kerja sama pembiayaan

sedangkan PT Kopelindo merupakan

mampu mendorong daya saing. Itu kekhawatiran kita

minggunya, kinerja pokja-pokja ini harus dilaporkan ke

setara dengan Rp3,2 triliun, diharapkan

bersama dan jasa advisory atau konsultasi

anak perusahaan Koperasi Pegawai

saat ini.

Presiden.

dalam lima tahun ke depan investasi

untuk proyek-proyek infrastruktur

dan Pensiunan Badan Urusan Logistik

infrastruktur dapat mencapai USD1 miliar

di Indonesia, baik yang dibangun

(Bulog).

ekspor kita sudah parah. Ibaratnya, sudah tidak bisa bersaing lagi di liga. Menurut saya, banyak sekali tindakan kita ini

Pertama, Pokja Kampanye. Kedua, Pokja

Teks Pradany Hayyu

24

M

enteri Keuangan Bambang P.S.


Kerja sama ini dilakukan untuk

Kopelindo turut mendukung prioritas pembangunan nasional. PT PII dan Kopelindo Infrastruktur

Pada kesempatan tersebut, Direktur

Sebagai informasi, PT PII merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan

Teks Amelia Safitri

VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

25

Reportase

Wawancara

Kemenkeu Sosialisasikan UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Foto Dok. BKF

K

ementerian Keuangan bekerja

permasalahan bank sistemik, hal tersebut

perdata maupun pidana atas pelaksanaan

sama dengan Bank Indonesia,

harus diselesaikan dengan konsep bail-

fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan

Otoritas Jasa Keuangan dan

in, yaitu penanganan permasalahan

undang-undang tersebut.

Lembaga Penjamin Simpanan

dengan menggunakan sumber daya bank

menyelenggarakan sosialisasi

itu sendiri dan kontribusi perbankan.

dan Pemerintah di dalam undang-undang

Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun

Oleh karena itu, Pemerintah mengimbau

ini sepakat bahwa yang dimandatkan

2016 tentang Pencegahan dan Penanganan

pemilik dan pengelola bank agar memiliki

oleh Undang-Undang PPKSK itu adalah

Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

komitmen yang lebih kuat untuk turut

perlindungan selama si pengambil

Sosialisasi digelar di Aula Djuanda

menjaga stabilitas sistem keuangan.

keputusan mengambil keputusan sesuai

Kementerian Keuangan, Jakarta pada16-17 Juni 2016.

Di sisi lain, UU ini juga memberikan

“DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

dengan mandatnya,” jelas Plt. Kepala Badan

perlindungan hukum yang jelas kepada

Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara saat

pemangku jabatan yang terlibat dalam

memberikan sambutan pada pembukaan

Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro

proses pengambilan keputusan.

hari kedua sosialisasi, Jumat (17/06).

mengungkapkan, UU PPKSK pada intinya

Perlindungan tersebut berarti bahwa

menitikberatkan pada upaya pencegahan

kecuali terdapat unsur penyalahgunaan

melaksanakan tugas berdasarkan UU

krisis. “Terutama melalui pengaturan dan

wewenang, anggota Komite Stabilitas

tersebut menghadapi tuntutan hukum

pengawasan yang lebih ketat terhadap

Sistem Keuangan (KSSK); sekretaris

terkait pelaksanaan tugas dan wewenang

bank sistemik,” ungkap Menkeu dalam

KSSK; anggota sekretariat KSSK; serta

KSSK, maka pihak tersebut akan mendapat

sambutan pada Kamis (16/06).

pejabat atau pegawai Kemenkeu, BI, OJK,

bantuan hukum dari lembaga yang

dan LPS tidak dapat dituntut, baik secara

diwakilinya atau yang menugaskan.

Dalam sosialisasi tersebut, Menteri

Ia menambahkan, jika terjadi

Namun demikian, apabila pihak yang

Foto Bagus Wijaya

Investasi Syariah: Menenangkan dan Menguntungkan

Teks Novita Asri H.

26


VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

27

I

ndustri keuangan syariah, termasuk

seorang investor tidak boleh terlalu

bursa sendiri memiliki Jakarta Islamic

lembaga bernama The Indonesia Capital

investasi semakin memikat

terganggu dengan pergerakan harga

Index yang berisi 30 saham yang paling

Market Institute (TICMI). Mereka

masyarakat beberapa tahun terakhir.

karena kita bicara mengenai investasi

besar dan liquid. Jadi biasanya kalau ada

menyelenggarakan pendidikan dan ujian

Investasi ini dapat memberikan

jangka panjang. Kalau memang invest

masyarakat yang mau mulai berinvestasi

untuk masyarakat bisa memperoleh izin

alternatif strategis untuk menjaga

untuk 5-10 tahun lagi kenapa setiap hari

di saham, kita arahkan ke-30 saham

sebagai broker. Ujian itu dilakukan bukan

kesiapan finansial di masa depan.

harus selalu dicek? Malah bikin stress.

tersebut. Hampir semuanya perusahaan

hanya di Jakarta namun juga di kota-kota

Seperti apa laju pertumbuhan pasar

Catatan di bursa kita menunjukkan bahwa

besar yang sudah go public dan produk-

dan sudah bisa dilakukan secara online.

modal yang menjalankan prinsip-prinsip

dalam jangka waktu 5-10 tahun saham-

produknya sudah familiar. Panduan itu

islami ini? Hosea Nicky Hogan, Direktur

saham itu dapat memberikan imbal hasil

yang kita berikan kepada masyarakat.

Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI)

lebih dari 15 persen per tahun, lebih tinggi

menuturkan kepada Media Keuangan,

dari tabungan dan deposito.

bagaimana investasi syariah bisa menjadi Hal apa yang paling penting untuk dipahami

primadona.

masyarakat? Bagaimana perkembangan pasar modal

Perubahan pola pikir bahwa

syariah Indonesia?

Di samping itu, OJK dalam waktu dekat akan mengeluarkan aturan mengenai pemeringkatan izin broker.

Apa saja yang dilakukan untuk

Kalau dulu atau sekarang ini seorang

memperkenalkan investasi syariah kepada

penjual dan seorang direktur izinnya

masyarakat?

sama, yaitu izin broker. Pada peraturan

Awal tahun kemarin kami membuat festival pasar modal syariah.

baru nanti, sertifikasi untuk setiap tingkat mulai dari pemasar hingga

menabung sama dengan investasi.

Antusiamenya tinggi, ada yang membuka

manajemen akan berbeda. Dari situ kita

Menabung itu hanya menyimpan uang dan

rekening saham maupun reksadana

dapat menyiapkan SDM yang handal dan

publik yang terdaftar di bursa efek.

jelas akan tergerus oleh inflasi. Di masa

syariah. Kami juga menyelenggarakan

kompeten di bidang pasar modal.

Sekitar 318 atau 60 persen diantaranya

kini dan akan datang, investasi sudah

sekolah pasar modal syariah setiap

menjalankan prinsip syariah. Awal 2011,

menjadi kebutuhan bukan pilihan. Kita

minggu. Kemudian, tahun ini kami

Kebijakan apa yang diperlukan untuk

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

perlu sedini mungkin menyiapkan diri

menambah lebih banyak galeri investasi

mendorong pertumbuhan investasi syariah?

Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa

untuk memenuhi kebutuhan keuangan di

syariah bekerjasama dengan perusahaan

masa depan.

sekuritas dan perguruan tinggi. Saat ini

utamanya adalah proses pembukaan

Saat ini kita punya 525 perusahaan

syariah untuk perdagangan di bursa efek.

teknologi juga sudah mendukung. Dulu,

saham atau reksa dana, termasuk yang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga setiap 6

kalau orang ingin buka rekening efek,

syariah. Nah, hal ini yang perlu terus kita

bulan mengeluarkan daftar saham-saham

setoran awalnya harus Rp10 sampai Rp25

sosialisasikan.

syariah. Kini perusahaan efek juga sudah

juta. Sekarang cukup dengan Rp100 ribu

memiliki sistem transaksi syariah melalui

masyarakat sudah bisa buka rekening

Artinya, mahasiswa pun sudah bisa

online trading. Jadi, investor hanya bisa

untuk membeli saham maupun reksa

berinvestasi bukan?

membeli saham yang syariah karena di

dana. Jadi sebenarnya potensinya sudah

luar itu transaksi otomatis akan ditolak.

ada dan kesempatannya pun terbuka.

Dari sisi investor salah satu concern

kami punya 180 galeri investasi dan 5

rekening saham yang cenderung lebih

Bagaimana dengan persepsi bahwa investasi

diantaranya adalah khusus syariah. Untuk

lama dibandingkan dengan membuka

pasar modal menyerupai judi?

meningkatkan literasi masyarakat, kami

rekening di perbankan. Di pasar modal,

banyak bekerjasama Masyarakat Ekonomi

investor harus membuka sub rekening

saham menjadi alat spekulasi. Tapi kalau

Syariah (MES), Forum Studi Ekonomi

terlebih dahulu baru kemudian membuka

saya beli saham memang untuk jangka

Islam (FOSEI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam

rekening dana nasabah juga. Jadi dengan

Kami juga melakukan sosialisasi untuk

panjang, itu jelas jauh dari konteks

(IAEI) dan beberapa lembaga lain untuk

sendirinya membukan waktu lebih

Semua memang butuh proses, baik untuk

mereka. Tahun lalu kami bekerjasama

spekulasi. Begitu pula dengan metodologi

program-kegiatan di berbagai kota di

panjang, bisa memakan waktu beberapa

mengenal utang. Jika investor tidak punya

aturan main investasi, meningkatkan

dengan salah satu manajer investasi

dan akad perdagangannya. Saya rasa

Indonesia.

hari. Kadang-kadang, hal itu juga yang

uang, ya tidak bisa beli saham walaupun

literasi, maupun pengembangan produk.

yakni Manulife Asset Management dan

orang yang bertransaksi saham secara

dia punya jaminan saham lain. Hal ini

Namun sejauh ini dunia investasi syariah

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

jangka pendek, tentunya lebih spekulatif.

Siapkah Sumber Daya Manusia (SDM) yang

Sebab itu, kita juga butuh dukungan dari

berbeda dengan transaksi konvensional

menunjukkan kemajuan yang cukup

Kami membuka tidak kurang dari empat

Tapi kalau kita bicara jangka panjang,

akan mengelola pasar modal syariah?

perbankan agar proses administrasinya

dimana jika investor punya jaminan Rp10

menggembirakan.

ribu rekening reksadana untuk mahasiswa

sekali lagi data bursa menunjukkan imbal

barunya dengan setoran awal Rp100 ribu.

hasil seperti itu.

Selain itu, prinsip syariah tidak

juta, dia masih bisa beli saham. Sampai

Betul, bahkan mahasiswa juga.

akhir tahun lalu kita punya sekitar 430

Apakah investasi di pasar modal hanya untuk

Harapannya, mereka akan melakukan

ribu investor, hanya sekitar 4.900 yang

mereka yang berkantong dalam?

pembelian secara rutin untuk investasi jangka panjang.

tercatat sebagai investor syariah. Memang

Persepsi yang selama ini berkembang

masih sedikit jika dibandingkan dengan

adalah investasi itu sulit dan butuh

Malaysia yang sudah lebih berkembang.

kantong tebal. Kalau kita kembali

Seperti apa umumnya perilaku investor

bicara bahwa dengan Rp100 ribu bisa

pemula?

Seperti apa potensi pengembangannya? Mestinya sangat besar, apalagi

langsung jadi investor, siapa sih yang

Biasanya, mereka akan lebih sering

bisa menyisihkan uang Rp100 ribu

memantau pergerakan harga. Disinilah

penduduk kita mayoritas muslim.

setiap bulan? Menurut saya mungkin

kami perlu memberi pemahaman bahwa

Selain itu, 40 persen dari penduduk kita

lebih dari 50 persen penduduk kita

sebenarnya investasi adalah setidaknya

sebenarnya usia produktif. Perkembangan

bisa menyisihkan Rp100 ribu untuk beli

untuk 5 tahun ke depan. Mestinya,

28


Judi itu kalau kita memperlakukan

membuat masyarakat menjadi malas.

Saat ini sebenarnya kita masih kekurangan SDM. Di pasar modal, para

bisa lebih cepat. Ke depannya kami kita juga

pemasar harus punya izin. Saat ini ada

akan butuh dukungan program

Bagaimana cara meyakinkan masyarakat

delapan ribu lebih jumlah pemegang izin

untuk menambah jumlah emiten dari

bahwa produk yang dipasarkan ini benar-

broker, tetapi yang aktif di perusahaan

perusahaan yang sudah go public. Kami

benar mengikuti prinsip-prinsip islami?

efek kurang dari tiga ribu. Nah, tiga ribu

berharap pemerintah bisa menyertakan

MUI dan OJK selaku pengawas sudah

pemegang izin ini harus menangani

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan

mengeluarkan Indeks Saham Syariah

480 ribu investor, kan sebenarnya

Usaha Kecil Menengah (UKM) yang

Indonesia (ISSI). Kemudian diluar itu,

rasionya terlalu sedikit. BEI memiliki

potensial untuk go public.

Teks Irma Kesuma

VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

29

Potret Kantor

Memantau pergerakan harga minyak internasional pada aplikasi Bloomberg.

Analisis Akurat Demi APBN Sehat

Kepala Pusat Kebijakan APBN Rofyanto Kurnianto. Foto Bagus Wijaya

Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal

A

nggaran Pendapatan dan

bertransformasi menjadi Pusat Kebijakan

Pemerintah juga mengubah skema subsidi

serta Kerangka Ekonomi Makro dan

RAPBN/RAPBNP akan disampaikan

APBN juga memberikan berbagai

Belanja Negara (APBN)

APBN. Pusat Kebijakan APBN memiliki

BBM jenis solar dari subsidi selisih harga

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan

kepada Menteri Keuangan untuk

pelatihan atau workshop kepada para

merupakan instrumen

tugas melaksanakan analisis, pemantauan,

menjadi subsidi tetap. Implementasi

PPKF) tahun 2016. Tema PPKF tahun 2016

mendapat persetujuan dalam forum Rapat

pegawai. Di samping itu, Pusat Kebijakan

utama dalam menjalankan

perumusan rekomendasi, proyeksi, dan

kebijakan ini berdampak signifikan bagi

adalah “Penguatan Pengelolaan Fiskal

Pimpinan Kemenkeu.

APBN juga telah mendapatkan bantuan

roda pemerintahan. Untuk

evaluasi kebijakan APBN.

penurunan angaran subsidi BBM, yaitu

dalam rangka Memperkokoh Fundamental

sebesari Rp211,3 triliun menjadi Rp64,7

Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

triliun dalam APBN-P tahun 2015.

yang Berkualitas”.

menjadikan negara ini stabil dan kuat,

Ditemui di ruang kerjanya, Kepala

membutuhkan sebuah perencanaan

Pusat Kebijakan APBN Rofyanto Kurnianto

anggaran dan pembiayaan yang disusun

menjelaskan tugas dan fungsi unit yang

setiap tahunnya. Unit yang khusus

dipimpinnya. Rofyanto mengungkapkan,

membawa nilai positif bagi pemerintah.

merumuskan APBN di lingkungan

keunggulan Pusat Kebijakan APBN

Pemerintah memiliki ruang fiskal yang

Kementerian Keuangan dijalankan oleh

terletak pada analisis mengenai APBN dan

Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Anggaran.

bentuk technical assistant. Technical assistant berupa penempatan beberapa foreign expert di Pusat Kebijakan

berperan penting dalam perumusan

pegawai unit Eselon II ini hanya berkisar

APBN sebagai partner diskusi untuk

kebijakan pendapatan dan belanja negara.

30 orang. Saat ini jumlah pegawai Pusat

memperbaiki teknik analisis atau

lebih besar untuk belanja yang lebih

Dari segi pendapatan, Pusat Kebijakan

Kebijakan APBN mencapai 76 pegawai

metodologi forecasting-nya.

rekomendasi kebijakan fiskal. Saat ini,

produktif, misalnya pembangunan

APBN berkoordinasi dengan Direktorat

yang terbagi menjadi lima unit Eselon

Pusat Kebijakan APBN merekomendasikan

infrastruktur, peningkatan kesejahteraan

Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat

III, yaitu Bidang Kebijakan Penerimaan

terbilang cukup tinggi. Hal ini ditandai

reformasi kebijakan fiskal untuk mencapai

sosial, dan transfer ke daerah. “Di sisi lain,

Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam

Perpajakan, Bidang Kebijakan Penerimaan

dengan adanya beberapa publikasi hasil

mengulas seluk beluk Pusat Kebijakan

sasaran dan target pembangunan.

kami menyadari, dalam jangka pendek

menghitung proyeksi target penerimaan

Negara Bukan Pajak dan Hibah, Bidang

penelitian, baik yang dirilis di jurnal

APBN yang berada di bawah Badan

Salah satu implementasinya adalah

penyesuaian harga yang terjadi setelah

perpajakan (tidak termasuk PPh migas).

Kebijakan Belanja Pusat dan Pembiayaan,

dalam negeri maupun internasional.

Kebijakan Fiskal. Pusat Kebijakan

meningkatkan kualitas belanja (quality of

realokasi subsidi akan mempengaruhi

DJP dan DJBC memberikan masukan

Bidang Kebijakan Subsidi, dan Bidang

Jurnal internasional meliputi Economic

APBN pada tahun 2006 bernama Pusat

spending) sehingga belanja negara benar-

inflasi. Namun kebijakan ini akan

proyeksi target yang akan dihitung oleh

Kebijakan Keuangan Daerah. Rofyanto

Modelling, International Journal of Public

Kebijakan Belanja Negara yang berada

benar memenuhi aspek efisiensi alokasi,

mendukung pengendalian inflasi ke depan

BKF melalui Pusat Kebijakan APBN.

mengungkapkan, komposisi pegawainya

Economic Policy Studies, Journal of Travel

di bawah Badan Pengkajian Ekonomi,

efisiensi teknis, dan efisiensi ekonomi.

seiring pembangunan infrastruktur

Nantinya, usulan tersebut akan

saat ini terbilang cukup. Ia berharap,

Research, dan Tourism Economics. Selain

yang dapat meningkatkan daya beli

disampaikan kepada Direktorat Jenderal

para pegawai memiliki semangat untuk

itu, Pusat Kebijakan APBN juga berperan

masyarakat,” jelas Rofyanto.

Anggaran (DJA) untuk dimasukkan ke

meningkatkan kapasitas diri dalam

aktif sebagai presenter atas penelitan

dalam postur Rancangan APBN (RAPBN)/

melakukan analisis.

yang dipublikasikan pada forum-forum

Keuangan, dan Kerjasama Internasional (Bapekki). Pusat Kebijakan Belanja Negara saat itu bertugas melakukan analisis dan rekomendasi di bidang belanja negara. Dalam perkembangannya, tugas dan

Reformasi subsidi Salah satu kebijakan yang direkomendasikan oleh Pusat Kebijakan APBN yaitu reformasi subsidi dalam

Peran utama menyusun APBN

rangka efisiensi belanja subsidi. Pada

berperan strategis dalam proses

semakin dominan dalam merumuskan

tahun 2015, Pemerintah telah melakukan

penyusunan APBN 2016. Pedoman yang

Nota Keuangan. Maka, pada tahun

reformasi subsidi BBM dengan menghapus

digunakan dalam menyusun APBN 2016

2010 Pusat Kebijakan Belanja Negara

subsidi BBM jenis premium. Selain itu,

yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP)


Rancangan APBNP (RAPBNP). Postur

Dari sisi institusi, Pusat Kebijakan

Produktivitas Pusat Kebijakan APBN

konferensi internasional.

Pusat Kebijakan APBN tentu

peran Pusat Kebijakan Belanja Negara

30

Secara teknis, Pusat Kebijakan APBN

Pada awal dibentuknya Pusat Kebijakan APBN pada tahun 2006, jumlah

Kali ini Media Keuangan akan

Kebijakan reformasi subsidi tersebut

dari beberapa lembaga donor dalam Sumber daya manusia

Teks Pradany Hayyu

VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

31

Figur

Foto Wardah Adina

Kerja Keras Kerja Tuntas "Hal yang selalu saya tanamkan ke diri saya, jangan berpikir apa yang dikerjakan. Jangan berpikir orang mau memberikan justifikasi tentang apa yang kita kerjakan, tapi satu, kerjakan.”

32


VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

33

T

erdengar suara melenguh seekor

motor dengan dua tangki (susu). Kalau

Suryo melamar untuk bekerja di Garuda,

DJP Jakarta Khusus. Dua tahun kemudian, Suryo ditempatkan

mencoba untuk fully dedicate waktu yang

sapi saat seorang anak laki-

ada pos-pos susu saya samperin, kita

BPIS/BPPT dan Kementerian Keuangan.

sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu

saya punya untuk bekerja,” ujarnya.

laki sedang memerah susu di

kumpulin. Sebelum jam 9 pagi (susu)

Mujur, Suryo diterima pada ketiga tempat

di wilayah kerja Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

pekarangan rumahnya. Bila bagi

dimasak lalu dikirim,” ceritanya.

tersebut dan memilih untuk mengabdi

sebagian anak, memerah susu

terasa menakutkan dan menjijikan maka lain halnya dengan Suryo Utomo. Bukan

Menemukan jalan

Menghargai

pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

menangani suatu permasalahan maka ia harus mengerti

Kementerian Keuangan.

kantornya sendiri. Ibarat memiliki sebuah rumah, lanjut Suryo,

bahwa kondisi saat ini berbeda dengan

Alih-alih langsung bekerja,

Suami dari Sri Widiyastuti ini sadar

kepala rumah tangga harus mengerti rumahnya sendiri. Kedua,

kondisi dulu ketika ia masih muda.

hal asing bagi pria kelahiran Semarang,

menengah atas negeri 4 Semarang, Suryo

Suryo malah diwajibkan mendalami

kepala rumah tangga juga harus memahami secara detail

Karena itulah, ayah dari Arinda Arum

26 Maret 1969 ini untuk memelihara

pun mendaftar di Universitas Diponegoro

pengetahuan pajak di Pusat pendidikan

kondisi anak-anaknya pada saat itu.

Hapsari dan Adhitama Aria Buana ini

sapi, memerah susu, mengurus

dengan pilihan jurusan Kimia dan

dan pelatihan (pusdiklat) pajak, Slipi

kandang bahkan sampai membantu sapi

Akuntansi. Saat pengumuman kelulusan

Jakarta Barat selama sekitar 1,5 tahun.

apa, tidak ada masalah. Key point-nya, asal kita memahami

melahirkan.

ternyata takdir berkehendak lain, pria

Setelah itu, Suryo baru bekerja di Kantor

kantor kita seperti apa, everything we do fine,” kata pria yang sempat menjadi Eselon III termuda kala itu.

Kedekatan masa kecil anak

Pasca menamatkan sekolah

Menurut Suryo, sebagai kepala kantor untuk dapat

yang sebenarnya ingin menjadi sarjana

Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak

pasangan Sumardi dan Suparmi ini

Kimia itu justru diterima di jurusan

Jakarta Satu hingga tahun 1995.

dengan mengangon (memelihara) sapi

akuntansi.

membentuk pribadi yang tak gampang

Suryo mengakui, awal masa kuliah

“Sama seperti di kantor, kalau kita tau persis kantor seperti

Dalam menghadapi para wajib pajak besar, Suryo

Baru sekejap merasakan ritme kerja,

aturan, dilindungin oleh Undang-Undang dan dilindungi

lihat sekarang Bapakmu banyak duit nih

Tuhan. “Risiko pasti muncul, tapi kalau kita bekerja dengan

misalkan, lihat lah pada waktu bagaimana

Semarang / 26 Maret 1969

konteks yang benar, tidak usah takut.”

(upaya) mendapatkannya,” jelasnya.

PENDIDIKAN:

DJP Jawa Tengah I di Semarang. Satu tahun kemudian, ia

memindahkan anaknya ke sekolah

kembali ke Jakarta lalu dipercaya sebagai Direktur Peraturan

yang berbeda dengan tujuan untuk

Perpajakan I. Kemudian pada Maret 2015, Suryo menjadi

melatih kemampuan menyesuaikan diri.

Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian lalu pada Juli 2015

Meskipun mulanya mereka menolak

diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak.

keras keputusan tersebut tetapi sekarang

pada jurusan akuntansi membuatnya

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

agak kecewa. Akibat rasa penasaran,

“Alhamdulillah keterima.” Suryo lalu

TEMPAT/TANGGAL LAHIR:

hidupnya dari situ (pelihara sapi). Bapak

tepat satu tahun kemudian, anak

kembali mengikuti diklat selama sekitar 9

saya dulu kontraktor, Ibu saya pedagang

terakhir dari tiga bersaudara ini kembali

bulan di Jurang Mangu sebagai persiapan

bahan bangunan. Ibu saya bantuin Bapak

mengikuti ujian masuk universitas

melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

saya, (sementara) di rumah ngopeni sapi,

negeri dengan pilihan jurusan Kimia dan

Suryo dipercaya melanjutkan S2 di

jadi betul-betul tradisional,” ujar Suryo.

akhirnya diterima. Namun demikian,

Southern California University hingga

Meskipun bukan tentara, lanjut

impian hanyalah angan. Keterbatasan

meraih gelar Master of Business Taxation

Suryo, kedua orangtuanya mendidiknya

biaya membuat Suryo kembali

pada tahun 1998.

dengan begitu keras. “Untuk mencapai

mengurungkan impiannya menjadi

sesuatu harus survive.” Mereka

sarjana Kimia.

Pertama, Suryo dipekerjakan pada Seksi

hidup yakni dengan bekerja keras, salah

seperti niat tidak kuliah. Sampai tengah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak

satunya dengan memelihara sekitar

tahun kedua saya ingin pindah tapi

Tidak Langsung Lainnya, Subdirektorat

15-20 ekor sapi di rumah. Tak selesai

bapak saya bilang tidak usah, (karena)

PPN Industri, Direktorat PPN dan Pajak

sampai disitu, Suryo kerap kali harus

mesti bayar lagi. Yaudah kita putuskan

Tidak Langsung Lainnya. Kedua, Suryo

mengirimkan susu hasil produksi sapinya

terusin (kuliah akuntansi). Saya kuliah

juga pernah dipekerjakan di Seksi Pajak

pada tiga pabrik di daerahnya.

enam tahun, Alhamdulillah lulus dan di

Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan

situ saya menemukan jalan. Saya cuma

Pajak Badan Usaha Milik Negara, Kantor

padahal pesanan meningkat, maka

Apabila stok susu tidak mencukupi

mengikuti flow perkembangan hidup

Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Khusus.

sebelum jam 4 pagi, Suryo langsung

saya,” tuturnya.

membawa motornya keluar rumah dan

Setelah lulus pada bulan Agustus

Lalu di tahun 2006, Suryo diangkat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak

mencari susu. “Orang-orang masih pada

1992, Suryo bekerja sebagai dosen di

Penanaman Modal Asing Tiga yang

tidur, sebelum subuh saya sudah bawa

almamaternya. Tak lama berselang,

masih berada di wilayah kerja Kanwil

dilihat bukan berapa yang kita punya tapi itu. Itu yang saya tanamkan. Jadi jangan

(tumbuh besar) dari sapi. Memang

“Tahun pertama (akuntansi) itu

mereka menghargai hasil kerja. Jadi yang apa yang kita lakukan untuk mendapatkan

menyerah pada keadaan. “Saya gede

mengajarkan bagaimana cara bertahan

“Saya terapkan ke anak itu bagaimana

Ini karena setiap pekerjaan yang dilakukan memiliki landasan Suryo Utomo

sempat dipekerjakan pada dua tempat.

menghargai hasil kerja keras.

mengatakan bahwa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan.

Suryo mengikuti test untuk melanjutkan

Sekembalinya dari Amerika, Suryo

selalu mengajarkan anak-anaknya untuk

Sarjana Akuntansi Universitas Diponegoro (1992), Master of Business Taxation University of Southern California, Amerika (1998) RIWAYAT JABATAN:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga (20062008), Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu (2008-2009), Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I (2009-2010), Direktur Perpajakan I (2010–2011), Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian (Maret 2015 – Juli 2015), Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak (Juli 2015sekarang)

Pada tahun 2009, Suryo dipercaya menjadi Kepala Kanwil

Dimutasi ke sejumlah tempat, lagi-lagi tak membuat

Tanpa segan, Suryo seringkali

mereka merasakan bahwa usaha tersebut

pria yang senang berolahraga dan naik gunung ini memiliki

ternyata memudahkan langkah mereka.

rasa khawatir yang berlebihan. Suryo mengungkapkan

Bagi Suryo. kehidupan seseorang tidak

bahwa dirinya hanya butuh waktu kurang dari sebulan untuk

selamanya berjalan linier atau datar, suatu

beradaptasi di tempat baru dimana ia berada.

saat ada jalan berkelok atau naik maupun

Suryo menganalogikan tantangan di tempat ia bekerja seperti seseorang yang naik gunung, dia akan bertemu jalan yang terjal maupun jalan yang penuh pepohonan di hutan.

turun sehingga membutuhkan proses adaptasi yang cepat. Terakhir, Suryo hanya ingin menjadi

Intinya, apapun tantangan yang ada dalam pekerjaan maka

seorang yang lebih baik. “Keinginan

harus diselesaikan.

normatif tapi susah. Saya bukan orang

Akhirnya, saat Suryo diamanahkan menjadi Staf Ahli,

baik tapi satu hal saya selalu berusaha

“rasanya ini achievement terbaik saya, part (bagian) dari

untuk tidak berbuat yang tidak baik. Kalau

anugerah. Tuhan kasih kesempatan, saya curahkan kemampuan

sebagai bagian institusi kepemerintahan,

untuk mengisi kesempatan itu. Saya tak pernah berpikir saya

saya ingin bagaimana tugas dan fungsi ini

mengerjakan benar dan baik. Makanya disetiap titik tadi saya

dapat dijalankan dengan benar,” paparnya.

Teks Iin Kurniati

34


VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

35

Ekonomi Terkini Kebijakan “pengencangan ikat pinggang” menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi belanja pemerintah dalam

Selangkah Lagi Dua Regulasi Disepakati

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menghadiri rapat pembahasan APBNP 2016 bersama Komisi XI di Gedung DPR, Senin (6/6).

mengantisipasi melesetnya penerimaan negara. Di samping itu, kebijakan ini juga diambil untuk memitigasi pelebaran defisit. Meskipun ada efisiensi anggaran, Luky menjamin bahwa prioritas utama belanja yang harus dihemat adalah belanja

J

Foto Anas Nur Huda

operasional dan belanja non-operasional yang tidak prioritas. Jenis belanja tersebut

uni menjadi bulan yang sibuk bagi

mempunyai strategi komunikasi yang

publik,” kata Eric. Senada dengan Luky,

meliputi ongkos perjalanan dinas,

pemerintah dan DPR. Setidaknya

komprehensif dan mencapai seluruh

komunikasi kepada publik menjadi syarat

konsinyering, rapat kerja, seminar, belanja

tiga agenda penting di bidang

lapisan masyarakat,” ujar Luky.

penting keberhasilan implementasi

ekonomi sedang berlangsung di Gedung Parlemen. Ketiganya

Dalam kesempatan itu, Luky juga mengungkapkan pemberlakukan UU

iklan, dan belanja jasa lainnya yang tidak

kebijakan ini. “Agar tidak terjadi resistensi

menyimak realisasi pendapatan negara

pelaku pasar masih menunggu kepastian

prioritas. Kemenkeu sendiri diminta

yang kuat dari masyarakat,” ujarnya lagi.

hingga akhir Mei. Menurut Luky, realisasi

implementasi program pengampunan

menghemat Rp1,47 triliun anggarannya.

pendapatan negara dan hibah mencapai

pajak. Dia memastikan bahwa program

Meski melakukan penghematan, kinerja

adalah pembahasan Rancangan Undang-

Tax Amnesty memiliki tiga tujuan

Undang (RUU) Tax Amnesty, Rancangan

utama. Pertama, pengampunan pajak

membuat acara sosialisasi, baik dalam

Rp496,6 triliun atau 27,2 persen dari

penegakan hukum sebagai salah satu

kementerian diharapkan tidak akan

APBN Perubahan (RAPBNP) 2016, dan

diharapkan dapat turut menggerakkan

bentuk seminar dan talkshow maupun

target APBN 2016 sebesar Rp1.822,5

upaya mencapai penerimaan pajak tetap

terganggu. Secara keseluruhan, efisiensi

Rancangan APBN 2017. Pembahasan

perekonomian. Caranya dengan

publikasi iklan dan infrografik di media

triliun. Total pendapatan itu bersumber

dijalankan. “Namun, bagaimanapun juga

anggaran yang diajukan pemerintah

RAPBNP 2016 diharapkan rampung

mengembalikan uang milik orang-orang

massa serta elektronik. Dengan demikian,

dari penerimaan perpajakan Rp406,9

tidak terlalu efektif karena orang masih

dalam APBNP sekitar Rp50 triliun.

sebelum 30 Juni, sedangkan RUU Tax

Indonesia melalui skema repatriasi.

informasi tentang UU Tax Amnesty

triliun dan Pendapatan Negara Bukan

menunggu implementasi tax amnesty,”

Amnesty diharapkan bisa disepakati

“Kalau dibawa kembali uang dan aset

sampai kepada wajib pajak dengan benar.

Pajak Rp89,1 triliun.

kata Luky.

sebelumnya.

itu ke Indonesia, kami berikan potongan

Hal ini disampaikan oleh Wahyu Ario

Sementara itu, realisasi total

pajak yang disebut uang tebusan,” kata

Pratomo, Ketua Departemen Ekonomi

belanja negara yang digunakan untuk

persen dinilai tidak terlalu buruk dan

subsidi yang tidak produktif dan tidak

Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman,

dia. Di samping itu, kebijakan ini juga

Pembangunan Fakultas Ekonomi dan

belanja pemerintah pusat sampai akhir

lebih baik dibandingkan tahun lalu. “Ini

tepat sasaran juga perlu diambil untuk

pembahasan intensif soal draft akhir RUU

dipandang sebagai momentum tepat

Bisnis Universitas Sumatera Utara, Sabtu

Mei mencapai Rp685,8 triliun atau 32,7

merupakan indikator penerimaan pajak

mempertahankan belanja K/L yang

Tax Amnesty terus dilakukan dengan

untuk membangun data base perpajakan

(18/6). “Hal yang paling penting untuk

persen. Realisasi belanja terbagi menjadi

kita sudah lebih membaik. Kami optimis,”

produktif. Kebijakan lainnya yang dapat

Panitia Kerja DPR. “Ada beberapa isu

yang lebih baik dan valid. Dalam sistem

disosialisasikan adalah mekanisme atau

belanja pemerintah pusat sebesar

ujar Luky. Dalam proses pembahasan

ditempuh adalah mendorong kerja sama

yang masih perlu disepakati, tapi kami

pelaporan pajak self assessment, akses

tata cara pelaporan untuk mendapatkan

Rp357,4 triliun serta transfer ke daerah

APBNP dengan Komisi XI dan Badan

dengan swasta. “K/L dapat menyusun

optimis bisa diselesaikan bulan ini,”

terhadap data basis pajak menjadi kunci.

fasilitas tax amnesty,” tutur Wahyu.

dan dana desa sebesar Rp328,4 triliun.

Anggaran DPR, asumsi pertumbuhan

kebijakan yang memberikan dorongan

kata Luky kepada Media Keuangan di

Ketiga, pemberlakuan tax amnesty bisa

Jika dibandingkan dengan data pada Mei

koreksi disepakati di angka 5,1 persen,

bagi swasta untuk tertarik di dalam

kantornya, Jakarta, Rabu (15/6). Sejak

menambah penerimaan negara. “Tahun

menggarisbawahi perlunya memberikan

2015 sebesar Rp604,9 triliun, realisasi

lebih besar dari realisasi pertumbuhan

program-program yang telah disusun,”

beberapa waktu lalu, pemerintah sudah

ini kami berharap mendapatkan windfall

informasi dampak positif repatriasi

belanja APBN 2016 secara keseluruhan

tahun lalu sebesar 4,9 persen. Menurut

kata dia.

mulai melakukan berbagai persiapan jika

yang sudah dimasukkan juga dalam

dana pengusaha Indonesia dari luar

mengalami peningkatan. Kenaikan ini

Luky, asumsi ini juga menunjukkan

rancangan final UU Pengampunan Pajak

postur RAPBNP. Mudah-mudahan ada

negeri terhadap peningkatan daya

antara lain bertujuan untuk mendorong

semangat optimisme pemerintah dan

Besar Fakultas Ekonomika dan

disepakati bersama anggota dewan.

tambahan penerimaan negara, kurang

saing ekonomi melalui penurunan suku

pembangunan infrastruktur di daerah.

parlemen.

Bisnis Universitas Gadjah Mada

Menurut Juru Bicara Kementerian

Persiapan tersebut antara lain

DJP diharapkan bersiap untuk

Di samping itu, Wahyu juga

lebih sebesar Rp165 triliun, dari program

bunga dan nilai tukar rupiah. Yang sama

meliputi administrasi dan strategi

tax amnesty,” ujar Luky menambahkan.

pentingnya, pemerintah juga harus

defisit APBN mencapai sebesar Rp189,1

komunikasi. Yang termasuk dalam

Dalam wawancara terpisah dengan

menyiapkan produk-produk keuangan

triliun atau 1,49 persen terhadap Produk

Realisasi pendapatan sebesar 27,2

Hingga bulan kelima, realisasi

Dalam sudut pandang pengamat, di samping belanja non-produktif K/L, menurut Wahyu, pengurangan

Dari Yogyakarta, Abdul Halim, Guru

mengingatkan perlunya langkah Kencangkan ikat pinggang Pembahasan APBNP 2016 juga

tegas saat RUU Tax Amnesty dan RUU APBNP disahkan dalam waktu dekat.

urusan administrasi adalah sistem

Media Keuangan di hari yang sama,

yang dapat menyerap aliran dana masuk

Domestik Bruto (PDB). Untuk membiayai

mengangkat isu efisiensi anggaran.

“Dari pengalaman di negara kita,

teknologi informasi, kesiapan petugas di

Ekonom Kenta Institute Eric Sugandhi

dan terus mendorong pendalaman pasar

defisit, pemerintah telah melakukan

Beberapa waktu lalu, Presiden

penegakan hukum, dalam hal ini terkait

lapangan, ketersediaan formulir, hingga

berpendapat bahwa DJP nantinya perlu

keuangan. “Otoritas Jasa Keuangan harus

pengadaan pembiayaan yang berasal dari

mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor

pengampunan pajak, masih relatif lemah.

pelatihan terhadap para pegawai yang

mengejar komitmen dari wajib pajak

menyediakan infrastruktur pendukung

utang. Pembiayaan ini dilakukan melalui

4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah

Di samping itu, penghematan anggaran

menjadi frontliner di kantor-kantor

yang berencana memanfaatkan kebijakan

dalam berbagai bentuk pengaturan dan

penerbitan Surat Berharga Negara dan

Penghematan dan Pemotongan Belanja

menjadi kesempatan untuk mendidik

vertikal Direktorat Jenderal Pajak

tax amnesty. “Saya pikir perlu juga ada

pengawasan,” kata dia.

penarikan pinjaman sebesar Rp211,2

Kementerian/Lembaga (K/L) dalam

masyarakat tentang anggaran dinamis,”

(DJP). Sementara strategi komunikasi

punishment bagi mereka yang tidak jadi

triliun serta pembiayaan non-utang yang

Rangka Pelaksanaan APBN Tahun

kata Abdul. Dia berharap pemerintah

dilakukan dengan menggandeng

memenuhi komitmen (untuk membayar

bersumber dari perbankan dalam negeri

Anggaran 2016. Pada intinya, setiap K/L

juga memberikan perhatian khusus untuk

stakeholders seperti pengamat, pelaku

uang tebusan). Dalam kasus terburuk

sebesar Rp2,1 triliun.

diminta untuk melakukan penghematan

mendalami anggaran yang tumpang

usaha, akademisi, dan media. “Kami ingin

misalnya diungkap identitasnya ke

dan pemotongan belanja pada APBNP.

tindih antara pusat dan daerah.

36


Realisasi APBN dan pembahasan APBNP Urgensi pengesahan RUU Tax Amnesty menjadi semakin jelas jika

Luky mengungkapkan investor dan

VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

37

Komentar Pakar

Luky Alfirman

Wahyu Ario Pratomo

Eric Sugandi

Juru Bicara Kementerian Keuangan

Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan FEB USU

Ekonom Kenta Institute

"Kami memasukkan angka proyeksi

"Apabila terjadi shortfall dari

"Pemotongan belanja pasti akan

dari tambahan penerimaan tax amnesty

penerimaan pajak, maka kebijakan

berpengaruh terhadap kinerja K/L. Yang

sebesar Rp165 triliun. Jujur saja, angka

yang dapat ditempuh pemerintah

penting adalah bagaimana meminimalisir

ini sebenarnya sangat realistis dan

adalah melakukan efisiensi terhadap

dampaknya. Pembangunan infrastruktur

konservatif. Dengan catatan tax amnesty

belanjanya. Pemotongan anggaran belanja

penting, tapi jangan lupa alokasikan dana

bisa berlaku, kami optimis pasti bisa

khususnya belanja yang tidak produktif

untuk melindungi kelompok miskin.

mencapai angka tersebut.

di kementerian dan lembaga dapat

BLT (bantuan langsung tunai) tahun ini

dilakukan. Di samping itu pemerintah

sudah tidak mungkin, apalagi karena ada

salah persepsi, seolah-olah pengampunan

juga dapat melanjutkan kebijakan konversi

shortfall di penerimaan. Apa yang bisa

pajak untuk orang kaya. Ini untuk Wajib

Dana Alokasi Umum dengan Surat

dilakukan adalah jangan terlalu banyak

Pajak Perusahaan dan Orang Pribadi.

Berharga Negara bagi pemerintah daerah

melakukan pemotongan di pos-pos yang

Selama surat pemberitahuan (SPT)-nya

yang tidak baik pengelolaan keuangan

berkaitan dengan jaring pengaman sosial

tidak benar, khususnya dalam pelaporan

daerahnya.

masyarakat miskin.

Mungkin selama ini masih terjadi

aset, itu bisa memanfaatkan kebijakan tax

Lebih jauh, pemerintah dapat

Masukan saya kepada Presiden

mengajukan kepada DPR untuk

Jokowi adalah agar pada tahun-tahun

menambah utang agar belanja produktif

mendatang lebih realistis dalam

menyiapkan instrumen-instrumen

pemerintah tidak berkurang. Selanjutnya,

menetapkan asumsi-asumsi anggaran

investasi apa saja yang bisa dipakai

pemerintah dapat juga meningkatkan

(terutama pertumbuhan ekonomi) dan

sebagai sarana dana repatriasi masuk ke

kerja sama dengan swasta untuk

lebih berimbang dalam alokasi belanja

dalam negeri, termasuk skemanya. Tim

percepatan pembangunan infrastruktur.

pemerintah. Prinsip money follow

ini melibatkan kalangan lintas sektoral.

Pemerintah pusat sebaiknya melakukan

functions sebagai sebuah konsep terlihat

Pada intinya, konsep yang kami pakai

intervensi terhadap hambatan-

bagus, tapi definisi fungsinya juga harus

saat ini adalah nanti akan ada semacam

hambatan investasi di daerah agar

jelas dan realistis."

gate away. Dana repatriasi akan masuk

proses pembangunan infrastruktur

ke dalam gateway tadi, bisa dalam bentuk

berjalan dengan lancar. Hal tersebut akan

manajer investasi, perusahaan sekuritas,

meningkatkan keyakinan bagi pelaku

atau lewat bank yang ditunjuk. Dari sana

bisnis."

amnesty. Saat ini sudah ada tim untuk

akan disalurkan ke berbagai instrumen yang tersedia, misalnya membeli SUN, obligasi korporasi, reksadana, dan lainlain."

Teks Dwinanda Ardhi

38


VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

39

Kolom Ekonom

Grafik 1. Perkembangan Dana Pembangunan Pelabuhan Dalam DIPA Kemenhub Sumber: Kemenhub dan Ditjen Anggaran Kemenkeu, 2015, diolah.

35

Peluang ALKI II Menjadi Jalur Global Trade

27.3

26

25.3

16 11.3

9.9 Teks Praptono Djunedi, Badan Kebijakan Fiskal

5.5

7.4 2.9

2011

K

5.3

5

2012

1.8 2013

4.4

1.1 2014

Kemhub DJ Hubla Dit PP

2015

onsep negara kepulauan

merupakan potensi untuk pengembangan

beberapa tantangan yang dihadapi di

Forum, daya saing infrastruktur Indonesia

diusulkan menjadi KPBPB. Kebijakan

2014, jumlah perusahaan yang masuk

merupakan salah satu poin

ekonomi kawasan dengan mengambil

sektor transportasi laut.

secara umum (seperti pelabuhan laut,

KPBPB terhadap empat wilayah tersebut

di Karimun mencapai 133 perusahaan

yang menjadi keputusan dalam

manfaat dari pesatnya perekonomian

bandar udara, jalan, rel kereta api, dan

diharapkan dapat mengambil manfaat

dengan total investasi sebesar Rp20,6

Konvensi Hukum Laut III yang

kawasan Asia Pasifik dan ASEAN.

energi listrik) berada di posisi ke-82 pada

ekonomi dari maraknya perdagangan

triliun. Walaupun demikian, status

tahun 2013 dan posisi ke-72 pada tahun

internasional di sekitar ALKI I.

KPBPB atas Karimun tampaknya belum

diselenggarakan Persatuan

Untuk mengembangkan dan

Daya saing dan hierarki pelabuhan laut Negara Indonesia tercatat sebagai

memanfaatkan potensi sebagai

negara kepulauan terbesar di dunia,

2014. Posisi daya saing ini relatif lebih

1982. Sebagai negara kepulauan,

negara kepulauan dan memenangkan

yang memiliki 17.508 pulau dengan luas

baik daripada daya saing infrastruktur

Karimun (2014), jumlah kapal kontainer

ekonomi semaksimal mungkin dari

Indonesia mengajukan usulan tiga ALKI

persaingan internasional, Indonesia

wilayah sekitar 1,9 juta km2. Batas wilayah

pelabuhan laut Indonesia yang secara

yang melintasi Selat Malaka pada tahun

maraknya perdagangan internasional

(Alur Laut Kepulauan Indonesia) dengan

memerlukan Sistem Logistik Nasional

negara Indonesia terdiri atas wilayah

individual di posisi ke-89 (tahun 2013)

2009 sekitar 71.360 kapal dengan tujuan

melalui Selat Malaka di ALKI I. Contohnya,

mempertimbangkan aspek pertahanan

(Sislognas) yang efisien dan efektif. Untuk

paling utara adalah Pulau Weh (6 LU),

dan 77 (tahun 2014). Jika daya saing

Asia Tenggara, Asia Timur, dan Uni

pembangunan pelabuhan baru Malarko

keamanan negara dan faktor hidro

mengembangkan Sislognas, pemerintah

wilayah paling selatan adalah Pulau

Indonesia dikomparasi dengan daya saing

Eropa. Pada tahun 2015 ini, diperkirakan

di kabupaten Tanjung Balai Karimun,

oseanografi agar alur pelayaran tersebut

perlu memajukan transportasi laut yang

Roti (110 LS), wilayah paling barat adalah

beberapa negara ASEAN, posisi daya saing

kapal kontainer yang melintasi Selat

yang letaknya berdekatan dengan Selat

aman untuk dilayari setiap kapal.

akan menjadi tulang punggung Sislognas.

Kota Sabang (950 BT), dan wilayah paling

pelabuhan laut Indonesia pada tahun

Malaka sekitar 120 ribu kapal. Data ini

Malaka, hingga sekarang belum selesai.

0

Menurut data Badan Pengusahaan

dioptimalkan guna memperoleh manfaat

Bangsa Bangsa (PBB) di Chicago tahun

Terkait hal itu, diperlukan regulasi dan

timur adalah Kota Merauke (141 BT).

2014 relatif lebih baik daripada Philippina

mengindikasikan bahwa letak Karimun

Padahal, pembangunan fisiknya sudah

69 IMO (International Maritime

berbagai kebijakan transportasi laut

Dengan batas wilayah seperti itu, tampak

(101) atau Vietnam (88), tetapi lebih buruk

menjadi sangat strategis karena

dilaksanakan sejak sekitar lima tahun

Organization) memutuskan untuk

yang prinsipnya dapat memantapkan

Indonesia berada di antara dua benua

daripada Thailand (54) atau Malaysia (19).

berbatasan dengan selat Malaka yang

yang lalu.

menerima usulan negara Indonesia terkait

daya saing, efisiensi usaha ekonomi,

dan dua samudera. Lanskap seperti ini

tiga ALKI tersebut. ALKI I yaitu suatu alur

optimalisasi ALKI, pemantapan hierarki,

menempatkan Indonesia berada di jalur

investasi, barang, dan jasa dari luar

yang melintasi Laut Cina Selatan-Selat

peran dan fungsi pelabuhan laut, menjalin

lalu lintas internasional dan berpotensi

negeri yang berdampak pada peningkatan

Karimata-Laut DKI-Selat Sunda. ALKI II

konektivitas dengan pelabuhan negara

menjadi tempat transit jalur perdagangan

kesejahteraan rakyat, pemerintah

ketika Karimun menyandang status

dana pemeliharaannya dalam DIPA

yaitu alur yang melintasi Laut Sulawesi-

lain (port to port), serta sinergis dengan

dunia dan menjadi pusat logistik dunia.

telah menetapkan beberapa wilayah

wilayah KPBPB. Sebelum ditetapkan

Kementerian Perhubungan, sebagaimana

Selat Makassar-Lautan Flores-Selat

penataan Ruang Wilayah Nasional dan

Salah satu infrastruktur dasar yang

menjadi kawasan perdagangan bebas

sebagai KPBPB (periode 2006-2008),

Grafik 1 berikut ini. Alokasi dana untuk

Lombok. Sementara itu, ALKI III yaitu

Sistem Transportasi Laut Nasional. Dalam

mendukung sistem logistik nasional

dan pelabuhan bebas (KPBPB) seperti

di Karimun hanya terdapat sembilan

pembangunan pelabuhan laut yang

alur yang melintasi Samudra Pasifik-

tulisan ini, penulis hanya membahas

adalah pembangunan dan pengembangan

Sabang, Batam, Bintan dan Karimun.

perusahaan dengan nilai investasi sebesar

dikelola oleh Direktorat Pelabuhan dan

Selat Maluku-Laut Seram-Laut Banda.

terkait dengan daya saing dan hierarki

pelabuhan laut.

Letak kawasan atau wilayah menjadi salah

Rp1,1 triliun. Sebagian besar investor

Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut

Kedua ALKI di kawasan timur Indonesia

pelabuhan laut, kemudian ditutup dengan

satu kriteria agar wilayah tersebut dapat

bergerak di bidang usaha granit. Pada

(Hubla) Kementerian Perhubungan itu

Tahun 1998, Sidang Pleno MSC-

40


0

Menurut data World Economic

Guna terus mendorong arus masuk

terkenal sebagai jalur perdagangan internasional paling ramai di dunia. Peningkatan investasi terjadi

Pemerintah melalui APBN telah mengalokasikan sejumlah dana untuk pembangunan pelabuhan laut termasuk

VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

41

memiliki tren menurun pada periode

kegiatan angkutan laut dalam negeri,

Lautan Flores-Selat Lombok. Pemerintah

2011-2014. Apabila pada 2011 dana yang

alih muat angkutan laut dalam negeri

melalui Kementerian Koordinator

tersedia hampir mencapai Rp5,5 triliun,

dalam jumlah menengah, dan memiliki

Bidang Kemaritiman mengharapkan

maka jumlah ini terus menurun hingga

fungsi yang sama dengan dua fungsi

agar ALKI II ini bisa menjadi jalur utama

Rp1,1 triliun pada 2014. Namun, pada

terakhir pelabuhan utama. Sementara itu,

perdagangan global. Hal ini didasari

2015, alokasi dana untuk pelabuhan

pelabuhan pengumpan memiliki fungsi

atas pertimbangan bahwa ALKI I sudah

meningkat kembali menjadi Rp4,4 triliun.

pokok melayani kegiatan angkutan laut

semakin padat, padahal jalurnya dangkal

Penurunan alokasi itu juga terjadi jika

dalam negeri, alih muat angkutan laut

dan sempit sehingga risiko tabrakannya

dilihat dari sisi proporsional. Pada 2011,

dalam negeri dengan jumlah terbatas,

tinggi. Sedangkan Selat Lombok (ALKI II)

dana yang dialokasikan untuk pelabuhan

sebagai tempat asal tujuan penumpang

merupakan laut dalam, lebih lebar, dan

mencapai sekitar 30 persen dari total

dan/atau barang, serta angkutan

relatif aman (Republika.co.id, 13/6/2016).

dana Kementerian Perhubungan, akan

penyeberangan dengan jangkauan layanan

tetapi pada tahun 2015 hanya sekitar 12,6

dalam provinsi.

persen. Dalam Rencana Strategis

Pelabuhan laut di Indonesia

Apabila harapan di atas jadi terlaksana, pembangunan di kawasan Indonesia timur diprediksi akan

berjumlah sekitar 1.240 pelabuhan

semakin marak. Banyak fasilitas seperti

Kementerian Perhubungan 2015-

(Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

pemeliharaan, pelayanan dan suplai di

2019, pemerintah merencanakan

KP-414 Tahun 2013). Jumlah tersebut

berbagai sektor termasuk makanan dan

untuk membangun, melanjutkan, atau

meliputi 33 pelabuhan utama, 217

air minum akan berkembang di kawasan

menyelesaikan 100 pelabuhan laut

pelabuhan pengumpul, 249 pelabuhan

ini. Pemerintah juga perlu meningkatkan

non-komersial di seluruh Indonesia.

pengumpan regional, dan 741 pelabuhan

fungsi pelabuhan laut Balikpapan,

Salah satunya adalah melanjutkan

pengumpan lokal. Berdasarkan data

Makasar, Banjarmasin, atau Bitung

pembangunan fisik pelabuhan laut

Bappenas (2014), pada 2020 diharapkan

sebagai pelabuhan/terminal petikemas

Malarko. Pendanaan terhadap 100

jumlah pelabuhan bertambah menjadi

pada masa mendatang sesuai dengan

pelabuhan tersebut secara total

1.400 pelabuhan (terdiri atas 49 pelabuhan

perkembangan kawasan yang ada.

diperkirakan mencapai Rp47,5 triliun.

utama, 262 pelabuhan pengumpul, 225

Selanjutnya, tentang hierarki

pelabuhan pengumpan regional, dan 704

Selain infrastruktur dasar, tantangan yang perlu memperoleh perhatian ke

pelabuhan laut. Pelabuhan laut

pelabuhan pengumpan lokal). Sementara

depan adalah masalah dwelling time,

dikategorikan dalam tiga jenis yaitu

itu, data dari Indonesia Infrastructure

reformasi birokrasi, dan masalah

pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul,

Inisiative (2014) menyebutkan bahwa

koordinasi antara instansi pemerintah.

dan pelabuhan pengumpan. Pelabuhan

jumlah pelabuhan di Indonesia mencapai

Proses penghapusan berbagai lembaga

utama memiliki fungsi pokok melayani

2.392 pelabuhan, terdiri atas 111

pemerintah yang tidak efektif dan

kegiatan angkutan laut dalam dan

pelabuhan komersial, 1.481 pelabuhan non

transformasi dari eselonisasi menjadi

luar negeri, alih muat angkutan laut

komersial, dan 800 pelabuhan khusus

fungsionalisasi peran SDM pemerintah

dalam negeri dan luar negeri dengan

(Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/

perlu terus didorong. Sebab, langkah

jumlah besar, sebagai tempat asal

TUKS).

pengembangan keunggulan komparatif

tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. Pelabuhan pengumpul hanya melayani

dan kompetitif wilayah sekitar ALKI II ALKI II dan tantangannya Di atas sudah dijelaskan bahwa ALKI II melintasi Laut Sulawesi-Selat Makassar-

perlu memperoleh dukungan dan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah secara terpadu dan komprehensif.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.

42


VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

43

Generasi Emas

Jatuh Cinta pada Fisika Sejak Remaja Firman di Oxford.

untuk menghasilkan sumber X-Ray dengan

dia sempat ditolak saat masuk melalui

dan kedua temannya magang, hanya ada

intensitas tinggi dalam media berukuran

jalur bebas tes untuk pemenang olimpiade

satu orang Indonesia yang sedang bekerja

lebih kecil.

tingkat nasional. “Sertifikat yang saya

di lembaga prestisius itu. Dia adalah

punya berasal dari olimpiade tingkat

Suharyo Sumowidagdo, Peneliti LIPI yang

dengan anggota yang multikultur diakui

internasional, sedangkan yang tersedia

sekaligus menjadi supervisor Firman

Firman tak selamanya mudah. Tantangan

di ITB jalur untuk pemenang olimpiade

selama magang.

komunikasi menjadi salah satu yang

tingkat nasional,” ujar Firman. Namun,

utama. Oleh karena itu, Firman banyak

dia tak menyerah. Ujian saringan masuk

dengan wisuda di ITB. Oleh karena itu,

melalukan penyesuaian diri. Walaupun

reguler di kampus yang sama dijajalnya.

pengagum komedian John Oliver itu mesti

sedang berpuasa, tak jarang Firman ikut

Lewat jalur tersebut, Firman akhirnya

merelakan diri tak ikut wisuda. Meskipun

ke kafetaria saat jam makan siang. “Sebisa

diterima di Jurusan Teknik Elektro ITB.

sempat bersedih, Firman tak menyesali

Menjadi pemimpin eksperimen

mungkin saya ingin lebih dekat dengan

terbiasa tinggal berjauhan dengan orang

dalam wisuda, Firman mendapatkan

teman-temannya mengerti ibadah yang

tua. Banyaknya latihan di pusat pelatihan

informasi penerimaan mahasiswa S3 di

sedang dijalani salah satu pengurus Oxford

tim olimpiade mengalihkan kesedihannya

University of Oxford.

Indonesian Society tersebut. Menurut

berpisah dengan ayah dan ibu. Karena

Firman, Ramadan kali ini tak seberat tahun

berpengalaman hidup mandiri, ketika

lalu. Pada 2015, sejumlah negara di Eropa

harus menempuh studi di Bandung, Firman

Pengalaman di CERN membuka

terkena gelombang panas heatwave. Hal

sudah tak perlu banyak menyesuaikan diri.

jalan Firman untuk berkuliah University

ini menyebabkan iklim yang sangat kering yang berpuasa.

Beasiswa LPDP

of Oxford. Dari Jenewa, dia kemudian Magang di CERN Setelah lulus dari ITB, Firman

berkoordinasi dengan kakak-kakaknya mengurus syarat-syarat pendaftaran

berkesempatan magang di Conseil

beasiswa LPDP. Kebetulan, kakak ketiganya

Europene pour la Recherche Nucleaire

telah mendapatkan beasiswa yang sama

(CERN) di Jenewa, Swiss. Selain Firman,

terlebih dahulu. “Kakak-kakak di Makassar

sudah menekuni bidang Fisika. Beberapa

terdapat dua mahasiswa ITB lainnya yang

banyak membantu, terutama untuk syarat

prestasi internasional pun pernah

juga terpilih berangkat ke laboratorium

dokumen. Saya mengurus apa yang bisa

diraihnya, antara lain medali emas di 38th

penelitian fisika partikel dan nuklir

dilakukan dari Jenewa,” kata Firman.

International Physics Olympiad, Juli 2007

terbesar di dunia itu. Program magang di

Jatuh cinta pada fisika Sejak duduk di bangku SMP, Firman

J

keputusannya. Seolah menjadi ganti absen

anggota tim,” ungkapnya. Beruntung,

dan menjadi cobaan tersendiri bagi muslim Foto Dok. Pribadi

Sejak SMP dan SMA, Firman sudah

Periode magang di CERN bersamaan

Di dalam essai, Firman tak lupa

am telah menunjukkan pukul enam

ditembakkan ke gas. Setelah ditembakkan,

dalam kategori basic science. Dalam

di Isfahan, Iran dan medali emas di Asian

CERN diikuti sekitar 250 mahasiswa dari

menuliskan keinginannya melakukan

sore, tiga jam sebelum waktu

elektron dan inti atom dari gas tersebut

basic science, aplikasi yang menjadi hasil

Physics Olimpiad (APhO) di Shanghai,

seluruh dunia yang telah melalui seleksi.

eksperimen laser, apa yang dikerjakannya

berbuka puasa, ketika Muhammad

akan lepas. “Kumpulan elektron dan inti

eksperimen bukan hal utama. Pemuda

Tiongkok, April 2007. Di samping itu,

Firmansyah Kasim dan teman-

atom yang terlepas disebut plasma. Unsur

kelahiran Makassar, 26 Januari 1991 itu

Firman tergabung dalam tim olimpiade

menetap di Jenewa. CERN pada saat

dunia Fisika sejak lama. Di Subdepartemen

temannya kembali tiba di Kota

plasma itu yang menjadi obyek eksperimen

mencontohkan eksperimen gelombang

sains di bawah bimbingan Yohannes Surya

itu memiliki empat eksperimen utama.

Fisika Partikel, terdapat sebelas mahasiswa

Oxford, Jumat (10/6). Firman—biasa dia

kami,” kata Firman dalam wawancara

elektromagnetik yang dilakukan oleh para

sejak masih bersekolah di bangku SMP.

Firman dan kedua temannya ditempatkan

S3 seangkatan Firman. Firman adalah

siapa—tengah sibuk bolak-balik Oxford-

melalui Skype dengan Media Keuangan,

ilmuwan pada periode 1800-an.

Karena prestasinya yang bagus, dia kembali

pada eksperimen yang berbeda. Selama

satu-satunya mahasiswa Indonesia di sana.

Didcot di Inggris untuk melakukan

Sabtu (11/6).

Pada saat itu, para ilmuwan tak

masuk dalam tim olimpiade tingkat SMA.

magang, Firman antara lain bertugas

Di samping itu, dia juga menjadi orang

dapat memperkirakan dengan pasti

“Di situ saya jatuh cinta pada Fisika,” kata

membuat website untuk memuat data-

Indonesia pertama yang aktif di Lembaga

Firman.

data eksperimen. “Saya jadi belajar fisika

Penelitian Fisika Partikel di University

sekaligus programming di sana,” kata dia.

of Oxford. Pada jangka panjang, Firman

eksperimen yang menjadi bagian program

Yang hebat, Firman dipilih oleh

S3 di Departemen Fisika University of

supervisornya di kampus untuk memimpin

ujung penelitian tentang gelombang

Oxford. Bagi penerima beasiswa Lembaga

eksperimen plasma wakefield itu. Di

elektromagnetik. Namun, mereka terus

Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

dalam tim, anak bungsu dari empat

melakukan penelitian. Dua ratus tahun

cita melanjutkan kuliahnya di Institut

tersebut, tahun ini adalah Ramadan ketiga

bersaudara tersebut merupakan satu-

kemudian, Firman bercerita, gelombang

Teknologi Bandung (ITB). Yang menarik,

di negeri seberang.

satunya mahasiswa Indonesia. Lima orang

elektromagnetik menjadi bagian yang tak

anggota peneliti lain terdiri atas tiga

dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-

dini hari, sedangkan adzan Maghrib

orang mahasiswa Inggris dan satu orang

hari manusia. “Aplikasi dari eksperimen

berkumandang sekitar pukul sembilan

mahasiswa Amerika Serikat yang sama-

plasma wakefield bukan hal yang terlalu

malam. Bagi Firman, berpuasa selama

sama tengah menempuh S3 serta satu

kami pikirkan. Ekspektasi kami adalah

18 jam tak terlalu terasa di sela-sela

orang peneliti berkebangsaan Perancis

dapat melihat struktur plasma dan

Jl. Lap. Banteng Timur No. 1Jakarta 10710

kesibukannya melakukan eksperimen. Lima

yang sedang menyelesaikan post-doctoral.

menjalankan eksperimen ini tepat waktu,”

E-mail. [email protected]

Subuh di Inggris dimulai pukul tiga

hari dalam seminggu, Firman melakukan percobaan laser berdaya tinggi yang

44


Firman mengungkapkan eksperimen yang dilakukannya dapat digolongkan

kata dia. Namun, Firman menambahkan penelitiannya berpotensi dikembangkan

Selepas SMA, Firman bercita-

Pada bulan Juni-Agustus 2013, Firman

Firman termasuk orang Indonesia yang paling awal bekerja di CERN. Saat dia

di CERN, dan pengalamannya bergelut di

berharap dapat pulang ke tanah air dan mengabdikan diri menjadi peneliti.

Gedung A.A. Maramis II Lt. 2 Telp/Faks. (021) 3846474 Twitter/Instagram. @LPDP_RI Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Teks Dwinanda Ardhi

VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

45

Opini

Menggali Potensi Pajak di Era Digital Teks Ragimun, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal

pengembangan National Payment

harus proaktif bekerja sama dengan

Gateway (NPG) untuk mengawasi

pajak. Potensi pajak dari para penyedia

OECD untuk membahas BEPS dan cara-

transaksi apapun termasuk perdagangan

layanan dunia maya ini sangat besar.

cara penanggulangannya. Untuk itu,

ecommerce. Kemudian, disusul dengan

Dengan begitu, semua instrumen mesti

pemerintah perlu terus menyampaikan

penyempurnakan ketentuan perencanaan

dikerahkan. Bandingkan saja dengan

usulan agar regulasi perpajakan yang

perpajakan yang akurat dan anti

kebijakan pemerintah Inggris yang

disusun bersifat fleksibel. Tentunya

penghindaran pajak secara spesifik dan

menjadikan Google sebagai Bentuk Usaha

dengan mempertimbangkan kondisi

rinci.

Tetap sehingga pajaknya meningkat dari

dan kesiapan infrastruktur teknologi

hanya GBP1,3 juta menjadi GBP130 juta.

informasi di setiap negara.

sulit dideteksi. Kekhawatiran ini

pajak dari perusahaan internet besar

saat ini begitu pesat. Sebagian

didukung lemahnya infrastruktur

seperti Google. Perusahaan ini telah

kalangan bahkan menyebut era

teknologi informasi untuk menangkap

meraup omzet lebih dari 30 miliar dollar

digital ini mampu mengubah

aktivitas yang merupakan potensi

per tahun dari penjualan iklan. Sebagian

tatanan dunia. Orientasi

penerimaan pajak. Ditambah lagi, sistem

dari omzet tersebut berasal dari Perancis

kebijakan pembangunan pun terus

penganggaran APBN saat ini membuat

sendiri. Namun, karena Google bukan

berkejaran dengan berbagai perubahan

mekanisme pengadaan barang untuk

perusahaan Perancis, maka Google tidak

tersebut. Perilaku masyarakat bergeser

software yang up to date tersedia paling

membayar pajak pendapatan ke Perancis.

menjadi ingin serba cepat. Kebiasaan

cepat satu tahun mendatang. Hal ini

Tentu ini tidak adil.

berbelanja online dan melakukan beragam

tentu semakin mempersulit fiskus untuk

transaksi online lainnya saat ini begitu

mengimbangi kecanggihan subyek dan

Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus

mudah. Bukan saja transaksi dalam

obyek target pajak yang disasar.

bekerja sama dengan negara-negara

negeri, namun transaksi luar negeri pun demikian. Kita juga tidak asing lagi dengan

Kedua, pemerintah juga perlu

kepada aparat pajak untuk mendalami

menyusun peraturan yang membatasi

sumber-sumber obyek pajak potensial

pajak. Namun, hanya sebatas penerimaan

akses perusahaan luar negeri untuk

serta menindak para pengemplang

Pajak Penghasilan (PPh) dari karyawan

memperoleh keuntungan sepihak

pajak. Langkah kongkrit DJP yang perlu

Google. Sementara pajak atas PPh badan

dari Indonesia. Misalnya saja dengan

dilakukan adalah meningkatkan kerja

Google tidak terdeteksi. Demikian pula

melakukan seleksi dan pembatasan

sama dan komunikasi yang intens dengan

dengan banyak perusahaan daring

beberapa situs luar negeri seperti yang

beberapa pihak, seperti Bank Indonesia,

lainnya. Sebut saja Yahoo, WhatsApp,

telah dilakukan pemerintah Tiongkok

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Pusat

Instagram, Line, Facebook dan lain-lain.

terhadap Google.

Pelaporan Analisis Transaksi Keungan

Kerja sama bilateral dengan

lain dalam menyelesaikan masalah ini.

beberapa negara terkait masalah ini

Pemerintah perlu mengambil langkah

menjadi penting. Sudah lama pemerintah

untuk mengatasi Base Erosion and

memprioritaskan agar e-commerce

Profit Shifting (BEPS) yaitu strategi

Play, Appstore, atau iTunes. Kini, bila

dapat menjadi delik pajak. Namun,

memanfaatkan kelemahan-kelemahan

seseorang ingin berbelanja, tak perlu

perkembangan digital saat ini tidak lagi

peraturan perpajakan domestik untuk

lagi bersusah payah pergi ke toko atau

sesederhana e-commerce. Perusahaan

“menghilangkan” keuntungan atau

pasar, cukup melalui media internet pada

daring asing makin mudah masuk ke

mengalihkan keuntungan tersebut ke

telepon pintar. Konsumen pengguna

negara ini.

negara lain yang memiliki tarif pajak

Sudah menjadi rahasia umum bahwa bertahun-tahun korporasi seperti Google,

Persoalan ini tidak mudah. Bukan hanya

bahkan dapat menikmati berbagai pilihan

WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter,

dapat menimbulkan salah tafsir peraturan

produk. Di sisi lain, dunia perpajakan

Yahoo beroperasi di Indonesia. Namun,

di negara-negara yang berbeda, namun

dibuat pusing dalam menjaring berbagai

keuntungan yang mereka raup malah

juga ada perebutan kepentingan antara

transaksi elektronik dunia maya tersebut.

lari ke perusahaan induk di negara lain.

pemerintah dengan bisnisnya sendiri.

Era ekonomi digital menimbulkan

Modus seperti ini akhirnya disadari oleh

Perlunya Strategi Pemerintah

beberapa negara seperti Inggris, Perancis,

bagi aparatur pajak (fiskus). Transaksi

Italia, termasuk Indonesia.

arus barang makin banyak tetapi


Perancis akhirnya mulai menyasar

(PPATK), terkait keterbukaan data.

lebih rendah atau bahkan bebas pajak.

menghemat tenaga, biaya, waktu, dan

harapan sekaligus tantangan besar

Selain itu, diperlukan juga

Kejadian serupa juga terjadi di

penggunaan aplikasi digital dari Google

internet sangat dimanjakan karena

Ketiga, perlu payung hukum yang memberikan ruang dan kewenangan

sudah berkontribusi sebagai pembayar

Pemerintah Indonesia bersama erkembangan teknologi informasi

46

negara-negara anggota G20 lainnya juga

perusahaan daring sebagai basis

Di Indonesia, saat ini pihak Google

Ilustrasi Arfindo Briyan

P

DJP fokus menyasar perusahaan-

Ada beberapa pertimbangan yang dapat direkomendasikan guna mengatasi masalah ini. Pertama, sudah seharusnya

VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

47

Regulasi Apabila nilai pabean untuk

langsung kepada penjual atas penjualan,

sebelum tanggal berlakunya PMK ini dan

penghitungan bea masuk tidak dapat

pemanfaatan, atau pemakaian barang

belum dilakukan penetapan kembali oleh

ditentukan berdasarkan nilai transaksi,

impor.

Pejabat Bea dan Cukai.

diberikan beberapa alternatif perhitungan,

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2016 tentang Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk

Penutup

yaitu berdasarkan nilai transaksi dari

fasilitas deklarasi inisiatif, maka sesuai

barang identik, nilai transaksi dari barang

aturan dalam PMK ini, terdapat dua

serupa, penggunaan metode deduksi, atau

persyaratan yang harus dipenuhi importir.

dan Cukai (DJBC) telah melaksanakan

penggunaan metode komputasi. Apabila

Pertama, pada saat penyampaian PIB,

fungsinya dalam mendukung terciptanya

melalui beberapa alternatif tersebut nilai

importir wajib mencantumkan data

iklim usaha yang kondusif melalui

pabean masih tidak dapat ditentukan,

barang yang diimpor dengan harga futures

pemberian beragam fasilitas di bidang

digunakan alternatif tata cara yang

atau yang mengandung royalti/proceeds,

kepabeanan dan cukai. Fasilitas dimaksud

wajar dan konsisten berdasarkan data

perkiraan harga futures atau nilai royalti/

berupa dukungan bagi industri, serta

yang tersedia di daerah pabean dengan

proceeds, serta tanggal penyelesaian

pencegahan dan pengawasan atas

pembatasan tertentu.

(settlement date) harga future atau nilai

masuknya barang-barang yang dilarang

Selama ini Direktorat Jenderal Bea

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun

royalti/proceeds. Terkait hal ini, tanggal

atau dibatasi karena dapat menimbulkan

1995, ditegaskan pengaturan perhitungan

penyelesaian harga futures paling lambat

efek negatif bagi keamanan masyarakat

yang tidak menggunakan nilai transaksi

45 hari, sedangkan royalti/proceeds

dan negara. Pengaturan deklarasi inisiatif

dan metode yang ditetapkan dalam UU

paling lambat satu tahun sejak tanggal

atas nilai pabean untuk penghitungan bea

Kepabeanan, maka diatur lebih lanjut

pendaftaran PIB.

masuk juga menjadi fungsi DJBC sebagai

oleh Menteri Keuangan. Terkait hal ini,

Deklarasi Inisiatif Percepat Implementasi Paket Kebijakan

Apabila importir menggunakan

Kedua, importir harus memenuhi

pendukung kelancaran arus barang

PMK Nomor 67/PMK.04/2016 mengatur

tiga kewajiban pada saat post clearance.

ekspor dan impor dalam hal fasilitasi

penghitungan nilai pabean dengan

Kewajiban pertama, melakukan

perdagangan.

menggunakan deklarasi inisiatif dalam

pembayaran inisiatif atas kekurangan bea

menentukan nilai pabean pada saat

masuk, cukai, dan pajak dalam rangka

diharapkan dapat mendukung paket

pengajuan PIB, khusus untuk transaksi

impor atas harga atau biaya-biaya yang

kebijakan ekonomi yang dikeluarkan

harga futures, royalti, dan atau proceeds.

harus ditambahkan pada nilai transaksi,

Pemerintah terkait kepabeanan.

paling lambat tujuh hari sejak tanggal

Hal ini juga sejalan dengan praktik

penyelesaian dengan menggunakan

bisnis internasional yang memiliki

dokumen dasar. Kewajiban kedua,

sejumlah komponen pembentuk

dalam deklarasi inisiatif merupakan

menyampaikan dokumen pembayaran

harga barang dengan besaran nilai

serta mempercepat implementasi paket kebijakan ekonomi yang

transaksi berjangka pada bursa komoditas

inisiatif dan bukti bayar kepada

yang belum diketahui secara pasti

telah diluncurkan pemerintah khususnya yang terkait dengan

yang menggunakan harga futures, royalti,

Kantor Bea Cukai tempat pemasukan

pada saat penyampaian dokumen

kepabeanan. Deklarasi inisiatif merupakan pemberitahuan

dan/atau proceeds. Futures merupakan

paling lambat tujuh hari sejak tanggal

pabeanan. Padahal, nilai tersebut

oleh importir dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) guna

harga yang seharusnya dibayar pada

pembayaran inisiatif. Kewajiban ketiga,

menjadi dasar dalam penghitungan

memperkirakan harga yang seharusnya dibayar, dan/atau

transaksi jual beli berdasarkan harga

menatausahakan semua dokumen yang

bea masuk, sehingga kebijakan khusus

biaya-biaya, dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada

komoditas. Sementara royalti merupakan

berhubungan dengan deklarasi inisiatif

terkait hal ini diperlukan. Selain dapat

nilai transaksi yang belum dapat ditentukan nilainya pada saat

biaya yang harus dibayar oleh pembeli

untuk keperluan audit kepabeanan.

mengakomodasi hal tersebut, peraturan

pengajuan PIB.

secara langsung atau tidak langsung

D

alam rangka memberikan aspek keadilan bagi importir, Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan deklarasi inisiatif (voluntary declaration) atas nilai pabean untuk penghitungan bea masuk. Kebijakan ini bertujuan untuk memfasilitasi sektor perdagangan

Futures, Royalti, dan Proceeds Bisnis internasional yang diatur

Audit kepabeanan menjadi sarana

Kebijakan deklarasi inisiatif

ini juga bermanfaat untuk meningkatkan

sebagai persyaratan jual beli barang

pengujian kepatuhan importir atas

kepatuhan para pengguna jasa

impor yang mengandung hak kekayaan

ketentuan deklarasi inisiatif dan

kepabeanan, serta memberikan kepastian

intelektual. Selanjutnya, proceeds

pembayaran inisiatif. Pembayaran

hukum bagi importir yang melakukan

mencantumkan nilai pabean yang tepat. Berdasarkan ketentuan

adalah nilai setiap bagian dari hasil atau

inisiatif tidak berlaku jika importir tidak

deklarasi inisiatif sebagai bentuk kejujuran

Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1995 tentang

pendapatan yang diperoleh pembeli untuk

melakukan deklarasi inisiatif. Kecuali,

dalam penyampaian pemberitahuan

Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17

disampaikan secara langsung atau tidak

bagi importir yang telah mengajukan PIB

pabeanan.

Nilai Pabean Esensi dari kebijakan deklarasi inisiatif adalah agar importir

Tahun 2006, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Nilai transaksi merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam daerah pabean, termasuk biaya dan/atau nilai yang harus ditambah pada nilai transaksi sepanjang belum dimasukkan dalam harga yang sebenarnya dibayar.

48


Ilustrasi Arfindo Briyan Teks Budi Sulistyo

VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

49

Inspirasi

Foto Iin Kurniati

tim DJA Menyapa. Mereka berbangga

juga bisa meningkatkan kapasitas dengan

hati dengan programnya yang implikatif.

mempelajari lagi ilmu tentang APBN,

untuk memperkenalkan APBN dinilai

Wawan, sapaan akrabnya, mengungkapkan

RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran

sangat efektif. Antusiasme juga dirasakan

bahwa tujuan DJA Menyapa ini yaitu untuk

Kementerian/Lembaga), dana desa,

di lingkungan DJA. Permintaan sebagai

membumikan APBN. Membumikan APBN

pembiayaan, dan sebagainya,” jelas

sukarelawan tim DJA Menyapa juga tak

berarti memperkenalkan APBN secara luas

Wawan.

sedikit yang berasal dari luar Direktorat

dengan cara-cara yang mudah diterima

Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Penyusun Belanja Prioritas dan

kesuksesan program ini memberikan

Menyapa adalah siswa sekolah menengah

Konsolidasi Belanja Pemerintah Pusat,

tantangan tersendiri. “Ke depan, kami

atas (SMA) beserta para guru.

Agung Lestanto, mengungkapkan bahwa

ingin segala kegiatan DJA di luar kota,

perwakilan tim DJA Menyapa di lapangan

seperti sosialisasi, bimbingan teknis

sangat dituntut rasa kreativitasnya.

RKAKL, atau workshop bisa ditambahkan

“Mereka hanya dibekali substansi materi.

satu hari. Satu hari itu digunakan untuk

Depok, Tangerang, dan Bekasi

Penyampaiannya bebas melalui metode

menyelenggarakan acara DJA Menyapa

(Jabodetabek) menjadi pilot project

apa saja, yang penting pesan APBN

dalam rangka sosialisasi APBN di kalangan

progam ini. SMA 1 Bojonggede di Bogor

tersampaikan,” tuturnya. Ternyata tim

siswa SMA,” ujar Wawan penuh semangat.

terpilih menjadi sekolah pertama

DJA Menyapa benar-benar menyampaikan

diselenggarakannya program DJA

materi dengan metode yang sangat

Menyapa mengunjungi kota Kediri. Dalam

Menyapa pada November 2015 lalu. Di

variatif. Tidak melulu bermodalkan

kesempatan yang sama, Kepala Seksi Data

luar perkiraan, antusiasme para siswa

tayangan materi saja, tapi juga dengan

dan Informasi APBN, IGA Krisna Murti

dan guru ternyata sangat luar biasa.

kuis, permainan bertema APBN, hingga

Rs, menegaskan bahwa pihak sekolah

Banyaknya pertanyaan kritis dan respon

simulasi.

meminta tambahan kuota peserta. DJA

SMA di kawasan Jakarta, Bogor,

aktif para siswa membuat suasana pembelajaran APBN menjadi jauh dari kesan membosankan. Pertanyaan yang

tidak bisa menyanggupi karena dana yang Semangat tinggi para siswa Minimnya pengetahuan para siswa

terbatas. Akhirnya sekolah berinisiatif memberi tambahan konsumsi untuk

mengenai APBN membuat mereka

acara tersebut. “Rencananya hanya

namun juga terkait utang negara,

antusias menerima informasi dari tim

menggunakan satu kelas untuk acara,

anggaran pendidikan, dan dana desa.

DJA Menyapa. Para siswa yang sebagian

akhirnya satu aula besar yang digunakan

besar adalah murid kelas XI ini diberikan

untuk menampung para siswa. Kami

siswa mengenai APBN dengan bahasa dan

pengetahuan tentang seluk-beluk APBN,

sangat mengapresiasi semangat pihak

metode yang mudah dipahami menjadi

mulai dari sejarah anggaran, postur,

sekolah,” jelas Krisna Murti.

tantangan tersendiri bagi perwakilan DJA.

hingga siklus APBN. Tak hanya itu, para

iswa berseragam abu-abu itu berbicara dengan penuh

Untuk kelancaran acara, jauh-jauh hari

siswa juga terinspirasi oleh beberapa

manfaat yang luar biasa bagi kedua belah

semangat di depan kelas. Ia menjawab tantangan untuk

tim DJA Menyapa telah mempersiapkan

pegawai DJA yang telah mendapatkan

pihak, yakni DJA sebagai penggagas acara

menyampaikan pendapatnya dengan tema “Andai aku

diri dengan matang. Bukan hanya

beasiswa kuliah di luar negeri.

dan para siswa sekolah beserta guru

menjadi Menteri Keuangan”. Seluruh kelas menyambut

persiapan pendalaman materi, namun

orasi singkatnya dengan tepuk tangan riuh. Pada

juga pematangan kemampuan berbicara di

mengikuti acara saat melakukan simulasi

ditugaskan merupakan para alumnus

depan umum.

“Jika kalian menjadi pegawai Kementerian

sekolah tersebut. Ibaratnya, program

kesempatan itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi topik hangat dan ringan yang diperbincangkan oleh para

APBN bukanlah hal sulit untuk dimengerti. Dengan metode yang menyenangkan, kini, siswa sekolah menengah atas mulai diberikan pemahaman dasar mengenai seluk beluk perencanaan keuangan negara.

Ada satu cerita unik saat tim DJA

diajukan tidak hanya mengenai APBN,

Tak bisa dipungkiri, mengajari para

S

Penyusunan APBN. Diakui Wawan,

oleh masyarakat. Sasaran utama DJA

Serunya mengenal APBN

Membumikan APBN

Misi yang diusung tim DJA Menyapa

sebagai peserta. Tim DJA Menyapa yang

Keuangan yang ditugaskan untuk

sosialisasi ini merupakan ajang kembalinya

setelah menjalankan rutinitas menyusun

menyusun APBN, program apa yang akan

alumni untuk membagikan ilmu kepada

Nota Keuangan di bulan Agustus. Program

menjadi prioritas?” Para siswa berlomba-

almamaternya. Saat ini sudah beberapa

Jenderal Anggaran) Menyapa yang digagas oleh Direktorat

DJA Menyapa sangat bermanfaat untuk

lomba memberikan pendapatnya. Beragam

kota yang menjadi tuan rumah DJA

Penyusunan APBN, DJA. Ditemui di ruang kerjanya beberapa

menyegarkan pikiran dalam mendukung

jawaban pun muncul. Sebagian menjawab

Menyapa, seperti Jabodetabek, Bandung,

waktu lalu, Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis

pekerjaan. Selain bisa refreshing di luar

infrastruktur, ada pula yang menjawab

Cimahi, Semarang, Yogyakarta, Pemalang,

Penyusunan APBN, Wawan Sunarjo, menjelaskan awal mula

(tidak bekerja di ruang kantor), pegawai

pendidikan, dan sebagainya.

Mojokerto, Bone, Medan.

siswa dan guru. Itulah sekelumit kisah dari rangkaian acara DJA (Direktorat

“Para pegawai kebanyakan jenuh

Para siswa juga semakin semangat

Program ini sungguh memberikan

tercetusnya ide program ini. DJA Menyapa merupakan salah satu program unggulan yang diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi DJA Tahun 2015. Dalam ajang yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2015 tersebut, DJA Menyapa menyabet Juara VI. Tak menjadi pemenang utama bukan berarti menyurutkan semangat segenap

50


Teks Pradany Hayyu

VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

51

Renungan

Film

Judul: 5W1H: Kisah Dian Sastro dan Onlinepreneur Lainnya Pengarang: Yoris Sebastian Penerbit: Gramedia Pustaka Utama Kota Terbit: Jakarta Tahun Terbit: 2016 Deskripsi Fisik: 131 halaman ISBN: 9786020324838

Pandai Beropini

Saat membuka layar ponsel, seorang ibu membaca serang opini yang terjadi di dunia maya: fenomena ibu bekerja dan ibu rumah tangga. Lelah dengan adu argumen yang ada, dia meletakkan ponselnya. Teringat janjinya dengan sang balita pagi tadi untuk bisa segera pulang ke rumah selesai bekerja. Hari ini adalah hari pertamanya masuk bekerja. Kepergian sang suami memaksanya untuk melepas statusnya sebagai ibu rumah tangga. Kini, dia harus bangun lebih pagi dan tidur lebih sedekit demi mempersiapkan segala keperluan anaknya sebelum bekerja. Saat membaca beragam pendapat di media, dia tersenyum. Ada getir di sana. Terlebih saat matanya tertuju pada satu komentar pedas tentang ibu bekerja. Bukan tentang isinya, tetapi karena namanya jelas tertulis di sana, sebagai si pemberi komentar.

52


P

seolah sedang berada di dalam kelas dan mengikuti workshop yang diadakan penulis. Mengambil cerita kesuksesan 5 onlinepreneur (3 Skinny Minnies, Cotton Ink, KDRI, Kulkith, dan Wi-Ka

mereka dari sudut pandang 5W1H. Nuansa kekinian penggunaan teknologi berbisnis online hadir dalam virtual shot, fitur video collage, fitur scroll

beragam informasi. Tidak hanya

miliki. Ada banyak ukuran yang tidak bisa

itu, ada beragam ide dan opini

kita paksakan. Ada prinsip dan nilai yang

yang mengisi ruang publik kita.

juga berbeda pada masing-masing orang.

lain sama halnya dengan memaksakan

Banjirnya informasi tidak jarang hanya

ukuran sepatu kita kepada orang lain.

berdampak pada mudahnya kita men-

Oleh karena itu, tahanlah diri kita untuk

judge sesuatu, berdasarkan kacamata kita.

capture, webstore, sosial media, grup

B

Buku Fiksi Terpopuler

Buku Non-Fiksi Terpopuler

membeberkan jurus sukses bisnis online

kaki orang lain dengan sepatu yang kita

selalu membuat kita menjadi lebih pintar.

www.perpustakaan. kemenkeu.go.id

menentukan metode yang tepat untuk

setiap orang disuguhi dengan

judgement atas pilihan yang diambil orang

@kemenkeulib

untuk menciptakan ide-ide baru dalam

metode yang disajikan; seperti fitur

akses terhadap informasi, nyatanya tidak

Perpustakaan Kementerian Keuangan

mengandalkan perjalanan hidupnya

Tidak tepat kiranya, bila kita mengukur

Dengan demikian, memberikan

Perpustakaan Kemenkeu

Souvenir) di bisnis masing-masing, Yoris

ada era keterbukaan kini,

Semakin mudahnya kita memperoleh

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat

messaging application, dan masih banyak ekerja dengan semangat

fitur menarik dari hasil kecanggihan

kreativitas dan inovasi menjadi

smartphone yang ada dalam genggaman

modal utama bagi siapapun

kita untuk memperlihatkan sample produk

yang ingin bertahan menjadi

yang dijual. Penulis sangat rinci hingga

pengusaha sukses. Berbagai

mudah sekali kita langsung mencoba

Supernova: Inteligensi Embun Pagi Dee Lestari Lost: Pencarian di Bulan Agustus Rizal Affif

O Eka Kurniawan

Hujan di Bulan Juni Sapardi Djoko Darmono

TAN Hendri Teja

Reinventing: Semua Berawal Dari Energi, Ia Menghidupkan, Mengancam, dan Mengubah Hidup Kita Rhenald Kasali 5W1H: Kisah Dian Sastrowardoyo dan Onlinepreneur Lainnya Yoris Sebastian Bagaimana Perekonomian Tumbuh dan Mengapa Runtuh Peter D. Schiff

pola bisnis telah banyak diceritakan

fitur-fitur tersebut sambil meneruskan

tidak dengan mudah berkomentar. Sebab

orang lain dalam seminar ataupun

untuk membaca bab selanjutnya.

ada hal-hal yang memang layak untuk

buku kiat-kiat meraup untung lebih

adalah ramainya setiap diri menilai

dikomentari, tapi ada yang lebih layak

dari usaha yang dijalankan. Seorang

penyajian secara visual, bukan berarti

orang lain. Ruang-ruang publik disesaki

untuk kita jadikan bahan introspeksi.

creative junkies Yoris Sebastian dengan

mengurangi esensi dan alur penyusunan

Structural Equation Modeling (SEM) Haryadi Sarjono

Fenomena yang terjadi belakangan

Walaupun ringkas dan dominan

beragam penilaian mengenai banyak hal.

Menyibukkan diri dengan lebih banyak

ciri khasnya hadir membant u para

dalam buku ini. Kemasan buku sangat

Setiap orang bebas memberikan opini dan

menilai diri sendiri adalah lebih utama

pembaca untuk mengenal dirinya

kreatif dengan illustrasi gambar mewakili

pendapat. Tidak sedikit yang tiba-tiba

dibandingkan sibuk mengomentari pilihan

sendiri lewat pertanyaan 5W1H, sebelum

metode-metode yang diberikan. Cover

menjadi pakar, menentukan tentang mana

yang diambil oleh orang lain, apalagi tanpa

mereka menentukan bisnisnya. Rumus

buku dominan oleh warna putih,

yang benar dan mana yang salah tanpa

memberikan solusi.

yang digunakan ini berbeda dari 5W1H

sepertinya penulis ingin sekali pembaca

pegangan wartawan dalam penulisan

dapat ikut serta ambil bagian dalam

melihat cerita yang ada di sebaliknya.

Kini, pada setiap kondisi yang terjadi

Alih-alih memberikan solusi, justru

di luar kita, mari lebih bijak beropini.

berita yaitu Who Am I, What Am I

proses kreatif di buku ini. Buku ini wajib

menimbulkan perselisihan bahkan kepada

Sebab kita tidak pernah tahu, apa rencana

Offering, Why Does It Matter, Whom Are

dibaca bagi siapa saja yang mencari

mereka yang secara fisik tidak sekalipun

Tuhan pada diri kita suatu saat nanti.

We Talking To, When Is The Right Time,

passion dalam berbisnis dari sudut

pernah kita temui.

Hingga kita baru tersadar saat takdir

dan How To Attract Customer.

pandang berbeda. Karena sesuatu yang

Padahal dalam hidup, ada begitu

mencandai kita dengan kenyataan yang

Buku ini lahir dari testimoni yang

Fusion Leadership: Harmoni Dua Dunia Nenny S.

berasal dari passion akan melahirkan ide-

banyak hal-hal yang tidak kita ketahui

memaksa kita untuk mengambil pilihan

disampaikan oleh para pembaca dan

ide baru yang akan bermanfaat bagi orang

secara kasat mata. Ada kondisi yang

yang berbeda dari apa yang kita yakini

modul yang telah disempurnakan dari

lain. Hampir semua orang yang sukses

berbeda antara satu dengan yang lainnya.

sebelumnya.

berbagai workshop di berbagai kota

berbisnis pribadi biasanya dimulai dari

besar di Indonesia. Penulis membuat

sesuatu yang memang sudah ada dalam

format buku ini sangat menarik untuk

dirinya atau sekitarnya. Kita hanya perlu

dipraktikkan langsung oleh pembaca

sedikit sesnsitif mengenali bakat yang

dengan metode 5W1H. Para pembaca

dimiliki.

Foto www.wcdvs. org.au Teks Farida Rosadi

Peresensi Krishna Pandu Pradana

VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

53

Jalan-jalan

Mengejar Lumba-Lumba di Teluk Kiluan

J

ika suatu saat Anda melijhat peta

sarapan, makan siang, makan malam, dan

provinsi Lampung, di tanjung-

makanan kudapan disediakan oleh pemilik

tanjung sepanjang Selat Sunda Anda

cottage, sudah sepaket dengan biaya sewa.

membelah teluk menuju laut baru

akan menemukan sebuah tempat

Tentu saja, ikan jadi santapan utama kami

mendapati lumba-lumba yang

bernama Teluk Kiluan. Tempat ini

siang dan malam.

sesungguhnya malu-malu tapi giat

dianggap terlambat. Lebih-kurang 45 menit kami

biasanya ditandai dengan gambar lumba-

Tempat pertama yang kami

lumba. Sejak awal 2013, Teluk Kiluan telah

kunjungi adalah laguna. Sekitar pukul

kami. Sulit untuk memotret atau merekam

menjadi objek wisata pantai yang popular

15.30, bersama seorang pemandu, kami

mereka saat timbul di permukaan.

di kalangan anak muda, bahkan yang

menanjaki dan menuruni bukit selama

Jangan bayangkan mereka berlompatan

berasal dari daratan Jawa. Meski fasilitas

hampir 30 menit untuk mendatangi

layaknya di film Free Willy. Mereka hanya

yang ada masih sangat minim, namun

hamparan pantai yang masih asri dan

menyembulkan sedikit sirip punggung ke

tak menyurutkan minat pelancong untuk

bersih. Saya yang sehari-hari hanya

permukaan air.

berlibur ke sana.

berkutat dengan berkas-berkas kantor

berlarian dan berpacu dengan perahu

Hal yang paling menyenangkan

Teluk Kiluan terletak di Kabupaten

sampai kalap dibuatnya. Kami berlari-lari

sebenarnya adalah perjalanan kami di

Tanggamus, Lampung Selatan dan bisa

menyongsong ombak, berbasah-basahan,

perahu untuk menuju titik-titik yang ada

ditempuh dalam waktu kurang dari tiga

dan tentu saja heboh minta difoto saat

lumba-lumbanya. Di sana, banyak perahu

jam dari kota Bandar Lampung. Jaraknya

melompat terjun ke air. Laguna yang

yang wisatawan lain yang ikut berlayar

hanya 90km dari pusat kota, namun sayang

datangi kami letaknya beberapa meter dari

ke laut sehingga jika terdengar teriakan

jalan menuju ke sana masih jelek dan

pantai. Untuk menuju ke sana jangan lupa

histeris di perahu lain yang melihat lumba-

berbatu-batu. Kami bersembilan berangkat

mengenakan alas kaki karena Anda harus

lumba. Kami pun membelokkan arah

pukul 10.00 dari ibukota provinsi dan tiba

memanjat bebatuan karang yang licin dan

perahu ke sana. Seru sekali.

di penginapan pukul 14.00 setelah hampir

terjal.

setengah jam menempuh jalur yang salah

Daya tarik utama Teluk Kiluan adalah

Saat matahari mulai terik, kami menyeberang ke pulau untuk snorkeling

pasca persimpangan antara Kiluan dan

lumba-lumbanya. Untuk melihat lumba-

melihat terumbu karang, berenang,

Way Suka. Petunjuk arahnya kecil sekali,

lumba berloncatan dilaut, kami harus

dan main pasir di pantai. Seperti biasa,

hampir tak terlihat.

datang subuh-subuh. Itu sebabnya kami

anak kota yang jarang melihat pantai

memilih menginap daripada pergi pagi

akan membuat apa saja yang ditemui di

penduduk setempat. Bentuknya seperti

pulang sore. Lumba-lumba muncul di pagi

pantai menjadi mainan yang seru. Kami

rumah panggung dari bambu dan terletak

hari. Sebab itu, sebaiknya segera berangkat

menimbun diri dalam pasir, menulis-nulis

persis di tepi pantai. Agak sulit mencari

pagi sekali. Bahkan jika berangkat jam

di pasir, bermain dengan cangkang kerang,

warung makanan di Teluk Kiluan. Namun.

5 subuh ke laut bersama nelayan sudah

dan juga berjemur.

Cottage yang kami huni dikelola oleh

Foto @hafiztravoll Teks Akbar Saputra

54


VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

55

Selebriti

Memaknai Hari Lahir Pancasila

D

imata Alfito Deannova Gintings, keputusan Presiden atas penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila tidak menjadi lebih berarti jika semata-mata berupa selebrasi kosong. Hari Lahir Pancasila harus dimaknai dan dirayakan dengan nuansa positif yang sama seperti saat

merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. “Harus ada prakarsa positif yang kita lakukan untuk Pancasila sehingga benar-benar mendarah daging bukan sekedar menjadi slogan saja. Jangan sampai seperti perayaan 1 Mei sebagai May day - Hari Buruh, publik hanya mengingat aksi

Foto Iin Kurniati

demonstrasi besar-besaran,” katanya. Pria kelahiran Jakarta, 17 September 1976 ini mengenal Pancasila sejak zaman pemerintahan Orde Baru. Kala itu, masyarakat diberi pemahaman mengenai Pancasila dalam penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sejak duduk dibangku sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Sayangnya, Fito – panggilan akrabnya, melihat apa yang diajarkan saat penataran tidak terjadi pada kehidupan yang sebenarnya. “Demokrasi tidak ada. Kesenjangan terlihat. (bahkan) Ada represi kekuasaan terhadap publik. Lalu (era selanjutnya), Pancasila menjadi sekedar simbol yang kita lupakan. Sampai akhirnya setelah era reforfasi 98 kita baru sadar (bahwa) Pancasila harus kita maknai lagi.” Lelaki yang menjadi presenter CNN Indonesia News Report ini menilai bahwa Pancasila masih dianggap sebagai sesuatu yang formal hingga kini. Karena itulah, lulusan pasca sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia ini berinisiatif agar pemerintah menggaungkan slogan ‘Indonesia berPancasila’. Caranya, tutur Fito, dengan mulai menerapkan prinsip Ketuhanan, prinsip pluralisme, serta prinsip lain yang terkandung dalam butir-butir Pancasila. Selain itu, mantan news anchor Metro TV ini juga mengajak agar seluruh lapisan masyarakat untuk bangkit dan tidak lagi bergantung kepada siapapun. “Harus mulai percaya bahwa tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri sendiri. Jangan berharap pada orang lain. Setiap individu harus mengoptimalkan potensi yang ada, jangan menunggu pemerintah ngasih program apa,” tegasnya. Terakhir, suami dari Rencany Indra Martani berharap agar sumber daya alam tanah air yang melimpah ini dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri. Fito sadar bahwa jumlah pengusaha di negeri ini baru sekitar 2 persen, padahal jumlah WNI mencapai sekitar 250 juta jiwa. Untuk itu, menurut Fito, harus ada kesadaran bahwa anak-anak harus mulai dibentuk menjadi pengusaha bukan sekedar lulus sekolah kemudian bekerja pada orang lain.

Teks Iin Kurniati

56


VOL. XI / NO. 106 / JULI 2016

57

HARI BERGANTI.. HATI BERGANTI.. SELAMAT IDUL FITRI 1437 H MOHON MAAF LAHIR & BATIN

photo: Agus Tri / Biro KLI 58


LANGKAH TAKTIS PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Recommend Documents