ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PENYALURAN KREDIT KEPADA UMKM TERHADAP PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN UMKM OLEH PERBANKAN

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PENYALURAN KREDIT KEPADA UMKM TERHADAP PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN UMKM OLEH PERBANKAN Chaerani Nisa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila Jakarta Email: [email protected] ABSTRACT Bank Indonesia launched PBI No. 14/22 in 2012. It regulates about the mandatory for all commercial banks to give minimum 20% of its total credit to Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) in 2018 at the latest. By this regulation, government expects that there will be a significant raise in credit deployment to MSME sector. The aim of this research is to find out whether there’s a significant raise in credit deployment growth to MSME sector. The research methodology that is used in this research is a descriptive method. While for data analysis, this research use non parametric tool, Mann Whitney U Test, to compare between two means from two populations. Based on this research, it shows that until December 2015 there is no significant growth in credit deployment to MSME. As a contrary, average credit to MSME sector in January 2012 until December 2015 is lower than average credit deployment to MSME in January 2011 until Devember 2012. Keywords: MSME, Credit Deployment, Banking ABSTRAK Bank Indonesia menetapkan PBI No. 14 yang mengatur mengenai kewajiban penyaluran kredit oleh perbankan kepada UMKM. Peraturan tersebut kemudian diubah menjadi PBI No. 17 tahun 2015. Berdasarkan peraturan tersebut pada tahun 2018, bank umum wajib menyalurkan 20% dari total kreditnya kepada UMKM dengan kualitas kredit yang terjaga. Diharapkan dengan adanya peraturan ini pemberian kredit kepada UMKM meningkat selanjutnya kebutuhan kredit oleh UMKM dapat terpenuhi. Tujuan dari penelitian ini melihat apakah ada kenaikan pertumbuhan kredit kepada UMKM oleh perbankan setelah peraturan tersebut diterbitkan oleh pemerintah. Metodologi penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deskriptif. Sedangkan analisis data menggunakan metode non parametric, Mann Whitney U Test, untuk membandingkan rata-rata antara dua populasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, kebijakan tersebut belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kredit kepada UMKM. Kata Kunci: UMKM, Kredit, Perbankan

212

DeReMa Jurnal Manajemen Vol. 11 No. 2, September 2016

57.895.721 sementara unit usaha yang

1. Latar Belakang Keberadaan UMKM sebagai tulang

masuk dalam kategori unit usaha besar

punggung perekonomian Indonesia sudah

hanya

tidak diragukan lagi. Daya tahannya dalam

Demikian juga dengan kemampuan untuk

menghadapi krisis ekonomi yang beberapa

menampung jumlah tenaga kerja. Unit

kali melanda juga sudah teruji. Ketahanan

usaha besar mempekerjakan pegawai

tersebut diantaranya disebabkan oleh

sebesar 3.537.162 tenaga kerja, sementara

UMKM tidak memiliki ketergantungan

tenaga kerja yang bekerja untuk sektor

pada bahan baku impor maupun modal

UMKM mencapai 114.144.082. Data

dari

terjadi

tersebut menunjukkan dari total tenaga

pelemahan mata uang rupiah, mereka tidak

kerja yang ada di Indonesia, 97%

terdampak. Bahkan banyak di antara

diantaranya bekerja untuk sektor UMKM.

UMKM

penopang

Sedangkan jika melihat dari komposisi

ekspor. Baik melalui ekspor langsung

terhadap PDB harga berlaku, sektor

ataupun sebagai penyedia bahan baku

UMKM menyumbang sebesar 60,34%

yang selanjutnya hasil jadinya diekspor.

sisanya yaitu sebesar 39,66% merupakan

Di samping itu, mayoritas pelaku UMKM

sumbangsih dari sektor usaha besar. Jika

menyediakan produk maupun jasa dengan

melihat dari sisi ekspor non migas yang

harga

Dengan

dilakukan oleh UMKM, maka proporsi

demikian saat terjadi penurunan daya beli

mereka sebesar 15,68% dan sebanyak

masyarakat akibat adanya krisis, UMKM

85,94% ekspor non migas dilakukan oleh

justru memperoleh efek positif.

usaha besar.

asing

sehingga

tersebut

yang

ketiga

menjadi

relatif

murah.

sebanyak

5.066

unit

usaha.

Menurut data yang disampaikan oleh

Kristiyanti (2012) mengungkapkan

Kementrian Koperasi dan UMKM dalam

peranan strategis yang dimiliki UMKM

Perkembangan Data Usaha Mikro , Kecil ,

dalam pembangunan ekonomi nasional.

Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar

UMKM berperan dalam pendistribusian

(UB)

dalam

hasil-hasil pembangun. Pada saat terjadi

www.depkop.go.id, no. 1 (2012): 2011–12,

krisis, UMKM berperan dalam membantu

hingga tahun 2013, proporsi sektor usaha

pemulihan ekonomi. Hal ini disebabkan

yang masuk dalam kategori UMKM pada

karena sektor UMKM lebih mudah

total unit usaha yang terdaftar cukup besar.

dimasuki oleh pelaku-pelaku usaha baru.

Jumlah

Selain itu, UMKM berdampak sosial bagi

seperti

yang

UMKM

terdapat

tercatat

sebesar


213

masyarakat. Diantaranya dalam menyerap

sumber-sumber ke dalam cara yang baru

pengangguran dan mengatasi hilangnya

dan berbeda, menciptakan nilai tambah,

penghasilan

menciptakan

di

Demirguc-Kunt

masyarakat. and

Beck,

baru,

dan

(2005)

pencipta peluang-peluang baru (Suryana,

menyimpulkan adanya pengaruh yang

2013). Kesimpulan yang kurang lebih

signifikan

sama ditunjukkan oleh penelitian yang

dan

terhadap

Levine

usaha-usaha

positif

dari

pertumbuhan

Kesimpulan

ini

UMKM ekonomi.

diperoleh

setelah

dilakukan

oleh

Kreativitas

dan

Hadiyati inovasi

memegang

melakukan penelitian pada 45 negara di

peranan

dunia.

mengembangkan semangat kewirausahaan Peranan penting lainnya adalah

UMKM

mendorong

wirausaha-wirausaha

Wirausaha

penting

dalam

di kalangan pelaku UMKM.

munculnya

baru.

yang

(2011).

Adanya semangat kewirausahaan ini

berpengaruh

signifikan

terhadap

memiliki dua fungsi dalam perekonomian

pertumbuhan ekonomi. Terutama pada

suatu negara yaitu fungsi makro dan

kondisi saat ini dimana globalisasi sudah

mikro. Pada peranan makro, wirausaha

menjadi

berfungsi sebagai penggerak, pengendali

menghadapi

dan

suatu

tersebut, diperlukan kemampuan untuk

bangsa. Seluruh usaha, baik itu usaha

terbuka terhadap ide-ide baru, berani

besar maupun UMKM dimulai dari ide

mengadapi

awal

oleh

menyerah. Ketiga sifat tersebut, umumnya

wirausaha. Pada UMKM, fungsi ini dapat

ditemukan pada individu yang memiliki

bergerak lebih cepat karena kemudahan

semangat kewirausahaan (Wennekers &

dalam memasuki industri. Inovasi dan ide

Thurik, 1999). Carree & Thurik (2003)

kreatif lebih mudah untuk diterapkan

mempertegas

dibandingkan jika bergerak di usaha besar.

melakukan uji empiris pada negara-negara

Dimana pada umumnya memiliki jalur

di Eropa. Pengujian dilakukan dengan

birokrasi dan prosedur yang lebih rumit.

melakukan studi literature berdasarkan

Sementara

berbagai

pendorong

yang

diimplementasikan

pada

wirausahawan mencakup

sisi dalam

menanggung

ketidakpastian, 214

perekonomian

mikro,

fungsi

perusahaan risiko

hal

yang

jamak.

tantangan

risiko

dan

hal

pendekatan

Untuk

globalisasi

tidak

tersebut

penelitian

mudah

dengan

yang

berbeda. Walaupun memberikan hasil

dan

yang bervariasi, kesimpulan utama dari

mengkombinasikan

penelitian adalah wirausaha memberikan


dampak

positif

bagi

pertumbuhan

ekonomi.

ini harus dipenuhi oleh seluruh bank paling lambat pada tahun 2018.

Meskipun pemerintah menyadari

Untuk

pemenuhan

persyaratan

peranan dan fungsi dari UMKM, namun

tersebut, Bank Indonesia memberikan

sektor ini belum berkembang secara

kesempatan kepada perbankan untuk

maksimal. Permasalahan yang dihadapi

memenuhi secara bertahap. Dimulai pada

UMKM dapat dilihat dari dua sisi, yaitu

tahun 2013, hingga mencapai 20% dari

internal dan eksternal UMKM itu sendiri

total pembiayaan pada tahun 2018.

(Susilo, 2010). Dari sisi internal faktor penghambat

adalah

terbatasnya

Permasalahannya aturan

tersebut

adalah

apakah

secara

efektif

permodalan, sumber daya manusia yang

meningkatkan pemberian kredit kepada

terbatas, lemahnya jaringan usaha dan

UMKM? Jika dirasa tidak atau kurang

kemampuan penetrasi pasar. Sedangkan

efektif, perlu dirumuskan aturan lain yang

dari sisi eksternal, faktor penghambat

secara signifikan bisa meningkatkan kredit

adalah iklim usaha belum sepenuhnya

kepada UMKM.

kondusif,

terbatasnya

sarana

dan

prasarana, implikasi otonomi daerah, sifat produk

dengan

Rumusan Permasalahan

pendek,

Berdasarkan latar belakang yang

terbatasnya akses pasar dan implikasi

telah dikemukakan di atas, rumusan

perdagangan bebas.

permasalahan yang coba untuk dipecahkan

Melihat

lifetime

1.1

akan

hal

tersebut,

pemerintah mendukung penuh UMKM

pada penelitian ini adalah: 1. Apakah

kebijakan

PBI

No.

dengan berkomitmen mengembangkan

14/22/PBI/2012 tentang kewajiban

UMKM. Komitemen tersebut diantaranya

pemberikan kredit kepada UMKM

ditunjukkan melalui program pembiayaan

oleh

yang khusus ditujukan bagi UMKM. Salah

pertumbuhan

satu diantaranya dan merupakan yang

UMUM meningkat signifikan?

terbaru digulirkan oleh pemerintah adalah

2. Apakah peraturan tersebut efektif

perbankan

menyebabkan

kredit

kepada

PBI No. 14/22/PBI/2012 dimana regulator

jika

dilihat

penyaluran

kredit

mewajibkan bank untuk menyalurkan

berdasarkan

pembagian

sektor

kredit kepada UMKM, minimal 20% dari

ekonomi,

keseluruhan pembiayaan/kredit. Jumlah

jenis penggunaan dan jenis bank?


wilayah

penyaluran,

215

1.2

Tujuan Penulisan

meningkatkan labanya sebanyak 200%

Tujuan yang ingin dicapai pada

dalam waktu lima tahun.

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Namun

1. Mengetahui efektifitas dari PBI No.

14/22/PBI/2012

terhadap

demikian,

berbagai

hambatan seringkali ditemukan dalam penyaluran

kredit

kepada

UMKM.

pertumbuhan penyaluran kredit

Sudaryanto, Ragimun, Wijayanti (2013)

kepada UMKM.

menyebutkan kurangnya pemahaman dan

2. Memberikan masukan agar syarat

tingginya biaya operasional penyaluran

pembiayaan kepada UMKM dapat

pembiayaan

kepada

meningkat secara signifikan.

menyebabkan

perbankan

UMKM enggan

menyalurkan kredit kepada UMKM. Di 2.

sisi lain, tingginya bunga kredit dan

Kajian Literatur

kewajiban untuk memberikan jaminan

2.1. Karakteristik Kredit kepada UMKM

juga menyebabkan sektor UMKM sulit

Laporan McKinsey (2012) seperti

mengakses pembiayaan perbankan (Kara,

yang

dituliskan

menyebutkan

oleh

Huda(2012)

beberapa

karakteristik

utama dari pembiayaan kepada UMKM di

2013).

2.2

Kebijakan Penyaluran Kredit

Indonesia. Karaketristik tersebut adalah

kepada UMKM

pada umumnya UMKM di Indonesia

Sebelum

UU

mengenai

Bank

menginginkan produk dan jasa yang

Indonesia di tetapkan pada tahun 1999,

sederhana, bersedia membayar tingkat

Bank Indonesia dapat secara langsung

bunga yang lebih tinggi karena pada

membantu pengembangan UMKM melaui

umumnya mereka menyadari risiko bisnis

bantuan kredit. Bantuan ini dikenal dengan

mereka

serta

istilah Kredit Likuiditas Bank Indonesia.

menginginkan layanan yang bersifat fisik

Namun setelah UU tersebut ditetapkan,

dan temu muka antara penyedia jasa

peranan Bank Indonesia dalam membantu

keuangan dan pelaku UMKM itu sendiri.

usaha kecil menjadi tidak langsung dan

Laporan

lebih terfokus pada bantuan teknis serta

yang

tersebut

juga

juga

tinggi

menyebutkan

adanya potensi pendapatan bagi bank

pengembangan

dalam penyaluran pembiayaan ke UMKM

pengelolaan

hingga

dialihkan kepada tiga BUMN

216

memungkinkan

bank

untuk

kelembagaan. kredit

program

Tugas telah yang


ditunjuk pemerintah yaitu PT. Bank

Beberapa program tersebut akan dibahas

Rakyat Indonesia, PT. Bank Tabungan

berikut ini (Bank Indonesia, 2015).

Negara, dan PT. Permodalan Nasional Madani (Pusat Kebijakan Perdagangan

2.2.1 Kredit Ketahanan Pangan dan

Dalam Negeri Badan Pengkajian dan

Energi (KKPE)

Pengembangan Kebijakan Perdagangan

KKPE adalah kredit investasi

Kementrian Perdagangan, 2013).

dan/atau kredit modal kerja yang diberikan

Kebijakan penyaluran kredit kepada

dalam

rangka

mendukung

program

UMKM tercatat sudah beberapa kali

ketahanan pangan dan diberikan melalui

dilakukan oleh pemerintah. Mayoritas dari

kelompok tani dan/atau koperasi. Kredit

kebijakan tersebut menggunakan institusi

ini secara khusus membiayai usaha yang

perbankan sebagai pihak yang ditunjuk

bergerak dalam penyediaan kebutuhan

untuk aktif membiayai UMKM. Walaupun

pokok masyarakat. Diantaranya adalah

lembaga pembiayaan lain seperti koperasi,

padi,

modal ventura dan BPR juga seringkali

peternakan sapi potong, budidaya dan

dimanfaatkan

penangkapan ikan, serta termasuk juga

jasanya

untuk

jagung,

kedelai,

mengembangkan sektor UMKM, namun

pengadaan

proporsinya belum terlalu besar. Hampir

mendukung produksi dari produk-produk

80% pembiayaan UMKM dilakukan oleh

tersebut.

lembaga

(Pusat

Jangka waktu program tidak dibatasi

Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri

dengan dana yang digunakan berasal dari

Badan Pengkajian dan Pengembangan

bank penyalur. Suku bunga kredit kredit

Kebijakan

yang ditanggung oleh pemerintah sebesar

keuangan

perbankan

Perdagangan

Kementrian

Perdagangan, 2013)

mesin

hortikultura,

dan

alat

untuk

suku bunga yang ditanggung oleh lembaga

Pemerintah memberikan bantuan

penjaminan

Bank

(LPS)

+

5/6%

bagi UMKM untuk mendapatkan fasilitas

sedangkan suku bunga yang ditanggung

pinjaman dari perbankan. Bantuan tersebut

oleh petani atau peternak adalah maksimal

terdiri dari beberapa bentuk diantaranya

6% atau 7%. Tergantung pada jenis usaha

bunga

penjaminan

dimana petani tersebut bergerak. Dengan

lembaga non bank, pembiayaan dari

demikian pada program ini pemerintah

penyisihan laba BUMN, hibah dsb.

menanggung

kredit

perbankan,

subsidi

bunga

yang

besarannya kurang lebih bergantung pada DeReMa Jurnal Manajemen Vol. 11 No. 2, September 2016

217

tingkat bunga penjaminan oleh LPS. Tenor

2.2.2 Kredit Pengembangan Energi

untuk pinjaman maksimal lima tahun.

Nabati dan Revitalisasi

Peran pemerintah dilaksanakan

Perkebunan (KPEN-RP)

melalui kementrian keuangan sebagai

KPEN-RP adalah kredit yang

pembuat kebijakan terkait penyediaan

diberikan

dana dan menunjuk bank pelaksana KKPE

program pengembangan tanaman bahan

beserta plafon dari masing-masing bank

baku bahan bakar nabati dan program

tersebut. Kementrian pertanian bertindak

revitalisasi pertanian. Usaha yang dibiayai

sebagai pembina dan pengendali dengan

mencakup perluasan, rehabilitasi dan

dukungan

peremajaan tanaman kelapa sawit, karet

dari

bupati/walikota wilayah

gubernur dari

penyaluran.

dan

masing-masing Pada

tingkatan

dan

dalam

kakao.

berakhir

rangka

Jangka

pada

mendukung

waktu

tahun

2010

program dengan

lapangan dinas teknis terkait melakukan

penyediaan dana seluruhnya merupakan

pengumpulan data, memberikan usulan

tanggung jawab dari bank penyalur.

penerima pinjaman, menyalurkan serta

Plafon

kredit

memonitor dan mengevaluasi pinjaman

berdasarkan

yang diberikan.

Jendral Perkebunan. Suku bunga yang

Pada

pelaksanaannya

kebijakan

disesuaikan dari

Direktur

KKPE

diberikan bagi petani maksimal 7% bagi

mengalami beberapa kendala. Kendala

petani kelapa sawit dan 6% bagi petani

tersebut tarkait adanya kesulitan dari bank

karet. Jangka waktu bervariasi. Bagi usaha

penyalur untuk menemukan debitur yang

kelapa sawit maksimal 13 tahun sementara

memenuhi persyaratan bank (bankable)

untuk usaha karet maksimal 15 tahun.

dan sekaligus memiliki usaha yang

Sementara peran pemerintah melalui

potensial

kementrian

(feasible).

Adanya

batasan

keuangan

terkait

dengan

bahwa KKPE hanya dapat diberikan

penyediaan dana dan menunjuk bank

melalui kelompok tani ataupun koperasi

pelaksana. Sementara pemerintah daerah

juga

kredit.

melalui bupati/walikota yang diwakilkan

Kendala yang ketiga adalah KKPE tidak

oleh Kepala Dinas Perkebunan berperan

dapat digunakan untuk penyediaan mesin

dalam mengusulkan petani peserta dan

budidaya dan penangkapan ikan.

calon mitra usaha.

218

menghambat

penyaluran


Permasalahan yang dihadapi pada

Pertanian, Gubernur dan bupati/walikota

KPEN-RP adalah adanya isu-isu negatif

bertugas

tentang perkebunan kelapa sawit yang

pengendalian pelaksanaan KUPS. Dinas

dianggap

Kabupaten/Kota

dapat

sehingga

merusak

berkembang

lingkungan pemboikotan

melakukan

memberikan

pembinaan

berperan

rekomendasi

dan

dalam perusahaan

produk kelapa sawit dari Indonesia; lahan

mitra dan calon peserta pembiayaan.

perkebunan yang sebagian besar masih

Sementra Ditjen Peternakan berwenang

bermasalah;

dalam

terbatasnya

jumlah

perusahaan yang layak menjadi mitra. Di

melakukan

monitoring

dan

evaluasi.

sisi lain masalah ketidakmampuan petani

Pada

prakteknya,

KUPS

juga

dalam memenuhi persyaratan bank juga

mengalami beberapa kendala. Kendala

kerap menimbulkan hambatan. Serta dari

tersebut

sisi teknis, kurangnya tenang yang bisa

mendapatkan debitur yang masuk kategori

melakukan

bankable dan

pendampingan

juga

menghambat penyaluran kredit.

perbankan. kondisi

2.2.3 Kredit Usaha Pembibitan Sapi

memenuhi

Kesulitan

bahwa

dilakukan

sulitnya

setiap

untuk

persyaratan

kedua

adanya

pembayaran

subsidi

6

bulan

sehingga

memberatkan bagi bank pelaksana.

(KUPS) KUPS

adalah

adalah

kredit

yang

diberikan bank pelaksana kepada pelaku

2.2.4

usaha pembibitan sapi. Jangka waktu

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pemerintah tahun

meluncurkan

2007.

KUR

KUR

proyek berakhir pada tahun 2014 dengan

pada

bertujuan

jangka waktu kredit minimal 24 bulan dan

mendorong peningkatan akses UMKM

maksimal 72 bulan. Suku bunga kredit

dan koperasi kepada pembiayaan dari

bagi bank pelaksanan adalah suku bunga

perbankan melalui peningkatan kapasitas

penjaminan LPS + 6%, sementara suku

perusahaan penjamin. KUR adalah skema

bunga bagi petani atau peternak maksimal

pembiayaan yang diperuntukkan khusus

sebesar 5% pa.

bagi UMKM dan koperasi yang usahanya

Peran pemerintah terbagi atas

layak namun tidak mempunyai agunan

kementrian keuangan sebagai pembuat

yang cukup sesuai persyaratan yang

kebijakan terkait penyediaan dana dan

ditetapkan oleh perbankan. Melalui KUR

pemilihan bank pelaksan. Kementrian

ini diharapkan permasalahan agunan yang


219

menghambat

UMKM

mendapatkan

dan perubahan cakupan penerima KUR.

pinjaman dari bank dapat teratasi (Pusat

Dalam skema KUR tersebut, pemerintah

Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri

juga lebih selektif dalam menetapkan bank

Badan Pengkajian dan Pengembangan

pelaksana

Kebijakan

Makroprudensial, 2016).

Perdagangan

Kementrian

(Departemen

Kebijakan

Perdagangan, 2013). Dalam pelaksanaannya, program

2.2.5

Kewajiban Penyaluran Kredit

KUR tidak berjalan sesuai dengan yang

kepada UMKM

diharapkan. Hal ini diantaranya terlihat

Pada tahun 2012, Bank Indonesia

dari angka kredit bermasalah (NPL) yang

mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia

cukup tinggi. Berdasarkan evaluasi yang

No.

dilakukan pemerintah, tingginya NPL

kewajiban

diantaranya disebabkan oleh (i) side

perbankan kepada UMKM. Peraturan

streaming, (ii) kurangnya sosialisasi yang

tersebut kemudian diubah menjadi PBI

menyebabkan timbulnya persepsi bahwa

No. 17 tahun 2015. Poin penting dari

KUR

lemahnya

peraturan tersebut adalah bank umum

monitoring bank, serta (iv) kurangnya

diwajibkan untuk menyalurkan 20% dari

pemahaman SDM bank terhadap prosedur

total

penyaluran KUR (Departemen Kebijakan

UMKM,

Makroprudensial, 2016). Hingga akhirnya

dilakukan secara bertahap. Pada tahun

pada tahun 2014 pemerintah memutuskan

2015, minimal 5% dari total kredit yang

menghentikan KUR untuk sementara

diberikan, tahun 2016 minimal 10%, tahun

waktu.

2017 minimal 15%, tahun 2018 dan

adalah

Pada

hibah,

tahun

(iii)

2015,

pemerintah

14

yang

kredit

seterusnya

mengatur

penyaluran

yang dimana

minimal

mengenai

kredit

diberikan

oleh

kepada

pelaksanaannya

20%

dari

total

melalui Permenko No. 6 tahun 2015

pembiayaan. Dimana kualitas kredit yang

sebagaimana diubah oleh Permenko No. 8

diberikan harus tetap dalam kategori

tahun 2015 melanjutkan kembali KUR

terjaga.

dengan penguatan regulasi dan perbaikan

Pada peraturan ini, Bank Indonesia

skema. Ketentuan tersebut mengubah

mengatur sanksi yang diberikan jika bank

skema KUR yang semula merupakan

umum tidak dapat memenuhi kewajiban

skema penjaminan, menjadi skema subsidi

tersebut. Sanksi yang dikenakan adalah

dan penjaminan, penurunan suku bunga,

pengurangan jasa giro bagi bank umum.

220


Sedangkan insentif diberikan jika bank

terhadap kinerja kedua pihak, yaitu bank

umum memenuhi kewajiban tersebut.

dan

Insentif

penelitiannya

yang

diberikan

berupa

UMKM.

Anwar

(2010)

melihat

dalam

pengaruh

kelonggaran batas atas Loan to Funding

pembiayaan UMKM terhadap kinerja

Ratio (LFR). Pada akhir tahun 2015, dari

bank. Hasil penelitiannya menunjukkan

total 118 bank umum, 64 atau 54%

kredit

diantaranya mencapai penyaluran kredit

mempengaruhi

kepada UMKM sebesar 5% dari total

semakin banyak pemberian kredit UMKM

kredit dengan kualitas kredit terjaga.

maka tingkat NPL bank akan berkurang.

Sisanya tidak mencapai ketentuan tersebut

Sedangkan pada ROA, kredit kepada

dimana sebagian besar disebabkan oleh

UMKM berpengarih secara positif dengan

kualitas kredit yang belum terjaga.

nilai yang signifikan.

Gambar 1 Pencapaian Rasio Kredit UMKM Bank Umum Tahun 2015

Tidak Memenuhi NPL Kredit UMKM ≥ 5% dan/atau NPL total kredit ≥ 5%

118 Bank Umum

UMKM

secara

NPL.

Yang

negative artinya

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nurdianita, Afritasari;

Memenuhi NPL Kredit UMKM < 5%, dan/atau NPL Total Kredit < 5% (64 Bank)

Mencapai Rasio Kredit UMKM 5% (102 Bank)

ke

Hascaryani, (2015) melihat pengaruh implementasi PBI No. 14 tahun 2012 terhadap pengukuran efisiensi bank. Dari penelitian

tersebut

disimpulkan

implementasi PBI No. 14 tahun 2012 meningkatkan efisiensi bank. Dengan

4 Kantor Cabang Bank Asing Tidak Mencapai Rasio Kredit UMKM 5% (16 Bank)

demikian, fungsi intermediasi bank tidak akan terganggu dengan diterapkannya

6 Bank Umum Swasta Nasional 4 Bank Pembangunan Daerah

peraturan tersebut.

Nofianti penelitiannya

Sumber: Bank Indonesia, (2016)

(2013) menyimpulkan

dalam bahwa

pemberian kredit kepada UMKM dapat 2.3

Penelitian Sebelumnya

meningkatkan aset, omzet dan laba

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya dampak positif dari penyaluran

kredit

kepada

UMKM

sebelum pajak dari UMKM. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku UMKM di propinsi Bali.


221

Sementara itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Anggraini & Nasution

3.1

Variabel dan Pengukurannya

3.1.1

Variabel Penelitian

(2013) ditemukan hasil penyaluran kredit

Variabel yang digunakan dalam

UMKM melalui program KUR oleh BRI

penelitian ini adalah pertumbuhan kredit

di Kota Medan memberikan dampak

yang diberikan oleh perbankan kepada

signifikan. Hal ini terlihat dari pengujian

UMKM

yang menunjukkan penyaluran kredit

Sedangkan variabel bebas adalah periode

melalui

PBI No. 14 tahun 2012 ditetapkan oleh

program

KUR

berpengarih

signifikan terhadap laba UMKM.

sebagai

variabel

terikat.

pemerintah. Dengan demikian variabel bebas pada penelitian ini adalah tahun

3.1

2012.

Metode Penelitian Mengacu pada bentuk penelitian,

tujuan, sifat masalah dan pendekatannya,

3.1.2

Definisi Operasional Variabel

maka metode penelitian yang digunakan pada

penelitian

ini

adalah

Metode

Pertumbuhan kredit didefinisikan sebagai

selisih

antara

kredit

yang

Deskriptif. Dimana pada metode deskriptif

diberikan oleh bank umum pada periode

dilakukan pengumpulan, analisa kemudian

tertentu (t) dikurangi kredit pada periode

interpretasi dari data yang diperoleh.

sebelumnya (t-1) dibagi dengan nilai

Metode

untuk

nominal kredit periode sebelumnya (t).

mengetahui unsur-unsur, ciri-ciri, serta

Rumus pertumbuhan dijabarkan di bawah

sifat-sifat dari suatu fenomena (Suryana,

ini.

2010).

Persamaan 1

deskriptif

digunakan

Sedangkan berdasarkan data yang digunakan,

penelitian

merupakan

Pertumbuhan kredit =

penelitian kuantitatif. Bentuk analisa

(KYDt − KYDt−1 ) x 100% KYDtYD

kuantitatif karena data yang digunakan dapat diklasifikasi dalam bentuk angka. Sesuai

dengan

karakternya,

dimana:

maka

penelitian kuantitatif pada penelitian yang

𝐾𝑌𝐷𝑡 = Kredit yang diberikan pada bulan

bersifat deskriptif mutlak untuk dilakukan

observasi

analisa dalam bentuk statistik.

𝐾𝑌𝐷𝑡−1= Kredit yang diberikan pada bulan sebelumnya

222


Peristiwa yang digunakan sebagai

minimum pemberian kredit sebesar 5%

acuan adalah tanggal mulai berlakunya

ditetapkan harus mulai diberlakukan oleh

PBI No. 14 tahun 2012 yaitu mulai tanggal

seluruh bank pada bulan Desember 2015.

21 Desember 2012. Namun demikian,

Data yang digunakan adalah data bulanan.

perbankan melakukan penyesuaian mulai dari pemberian kredit tahun berikutnya.

3.3

Data

Maka perhitungan pertumbuhan kredit

Populasi pada penelitian ini adalah

yang diberikan kepada UMKM setelah

jumlah seluruh kredit yang disalurkan oleh

peristiwa dimulai pada bulan Januari 2013.

bank umum kepada UMKM di Indonesia. Data

3.2

yang

tersedia

pada

Statistik

Periode Waktu Penelitian

Perbankan Indonesia di laman Bank

Periode waktu penelitian ditentukan

Indonesia (www.bi.go.id) dan Otoritas

berdasarkan

ketersediaan

Pengelompokkan

penyaluran

data.

Jasa

Keuangan

(www.ojk.go.id)

kredit

mencakup seluruh kredit dari bank umum

khusus pada kepada UMKM pada Statistik

yang ada di Indonesia. Dengan demikian,

Perbankan

data yang digunakan merupakan populasi

Indonesia

seperti

yang

ditampilkan di laman www.bi.go.id dan

penelitian.

www.ojk.go.id dimulai pada bulan Januari 2011.

Sedangkan

pada

periode

sebelumnya, penyaluran kredit kepada UMKM penyaluran

masih kredit

4.

Data dan Analisis

4.1

Pemberian

digabung

dengan

UMKM

kepada

MKM.

Pada

bulan

Kredit

Desember

kepada

2015,

Berdasarkan hal tersebut periode waktu

besarnya kredit yang disalurkan kepada

penelitian dimulai pada bulan Februari

UMKM adalah sebesar Rp 740 Triliun

2011 hingga Desember 2012 untuk

atau 18% dari keseluruhan penyaluran

periode sebelum diterapkannya PBI No.

kredit oleh perbankan. Nilai tersebut

14/22/PBI/2012.

cenderung tidak berubah banyak dari sejak

Sedangkan periode setelah PBI No.

tahun 2011. Prosentase pemberian kredit

14/22/PBI/2012 dimulai dari bulan Januari

bagi UMKM berkisar pada nilai antara 17

2013 hingga Desember 2015. Penetapan

hingga 19%. Penyaluran tertinggi terjadi

akhir waktu periode penelitian pada bulan

pada tahun 2011 dimana bank umum

Desember 2015 adalah karena kewajiban

menyalurkan


kredit

kepada

UMKM 223

mencapai 19% dari seluruh kredit yang

13%. Nilai tersebut lebih kecil dari rata-

diberikan.

rata

Dari Rp 740 Triliun tersebut, sebesar

pertumbuhan

kredit

secara

keseluruhan yaitu sebesar 15%. Meskipun

54% diantaranya atau Rp395 Triliun

demikian nilai

pertumbuhan tersebut

disalurkan bagi UMKM yang bergerak di

relatif stabil. Hal ini dikarenakan, sejak

sektor perdagangan besar dan eceran.

tahun 2011 pertumbuhan kredit perbankan

Sedangkan jika dilihat dari penggunannya,

terus mengalami penurunan.

sebanyak 72% diantaranya digunakan untuk modal kerja. Sebanyak 28% atau

4.2

sisanya digunakan untuk kredit investasi.

Statistik Deskriptif Statistik

deksriptif

yang

Jika dilihat dari kategori bank penyalur,

menunjukkan pertumbuhan kredit pada

maka bank penyalur kredit UMKM

UMKM ditampilkan pada tabel berikut ini.

terbesar adalah bank persero, disusul oleh

Tabel 1 Statistik Pertumbuhan Kredit

bank swasta nasional, BPD dan bank

Pertumbuhan

Rata-

Standar

Minimum

Maximum

Kredit

rata

Deviasi

campuran. Khusus bagi bank campuran

Keseluruhan

1,8%

0,114

-32%

53%

dan kantor cabang bank asing, mengingat

Sebelum Sesudah

3,0%

0,184

-32%

53%

1%

0,017

-3,7%

4,5%

kelompok bank ini belum memiliki keahlian dalam menganalisa kredit bagi

Hasil

perhitungan

statistik

UMKM, maka regulator memberikan

deskriptif

keringanan berupa kredit ekspor non

pertumbuhan

migas kepada non UMKM dimasukkan

peraturan kewajiban penyaluran kredit

dalam perhitungan angka pemenuhan

kepada UMKM lebih tinggi dari setelah

kewajiban rasio kredit.

adanya peraturan penyaluran kredit. Pada

menunjukkan kredit

rata-rata

sebelum

adanya

Kredit bagi UMKM pada akhir

tabel juga menunjukkan standar deviasi

tahun 2015 tumbuh sebesar 10% dari

pada kondisi sebelum peraturan lebih

bulan

tinggi. Hal ini menunjukkan adanya

Desember

tahun

sebelumnya.

Pertumbuhan kredit UMKM lebih tinggi

deviasi

dari pertumbuhan kredit keseluruhan. Pada

penyimpangan yang cukup besar. Kondisi

tahun 2015, kredit yang diberikan oleh

ini juga diperlihatkan oleh nilai minimum

perbankan tumbuh sebesar 9.1%. Rata-rata

dan maximum dengan jarak yang cukup

pertumbuhan kredit UMKM dari tahun

lebar pada kondisi sebelum adanya

2011 hingga tahun 2015 adalah sebesar

peraturan.

224

yang

cukup

tinggi

atau


Untuk statistik deskriptif dengan

diberlakukan.

Sedangkan

berdasarkan

melihat berdasarkan pembagian jenis

pembagian kategori berdasarkan lokasi,

penggunaan, sektor ekonomi, kelompok

tiga provinsi yaitu Kalimantan Timur,

bank dan lokasi, disajikan pada tabel

Yogyakarta

berikut. Pada kategori sektor ekonomi dan

menempati peringkat sebagai tiga provinsi

lokasi, data yang ditampilkan hanya tiga

dengan pertumbuhan kredit teratas. Rata-

kelompok dengan rata-rata pertumbuhan

rata pertumbuhan kredit UMKM di tiga

kredit tertinggi.

provinsi tersebut lebih tinggi daripada

Tabel 2 Statistik Deskriptif Sebelum Peraturan

Modal Kerja

Sulawesi

Selatan

rata-rata pertumbuhan kredit UMKM di tiga provinsi sebelum peraturan.

Sesudah Peraturan

Rata-rata Std. Devaisi Investasi

dan

Rata-rata Std. Deviasi

2.0%

.021 Investasi

1.4%

.036

1.6%

.037 Modal Kerja

0.8%

.017

4.3

Pengujian Hipotesis Hipotesis yang diuji pada penelitian

Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya

ini adalah:

256.3%

Jasa Perorangan yang Melayani 10.500 Rumah Tangga

3.7%

.053

Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan

73.8%

Penyediaan Akomodasi dan 2.656 Penyediaan Makan Minum

1.8%

.021

kredit sebelum dan sesudah peraturan

Perantara Keuangan

41.0%

1.993 Perdagangan Besar dan Eceran

1.3%

.027

diberlakukan

H0: tidak ada perbedaan pertumbuhan

H1: terdapat Sulawesi Tenggara Sumatera Selatan Papua Barat

12.7%

.344

10.2%

.384

5.2%

.101

Kalimantan Timur Yogyakarta Sulawesi Selatan

36.8%

2.177

25.2%

1.418

21.0%

1.204

perbedaan

pertumbuhan

kredit sebelum dan sesudah peraturan diberlakukan Untuk menguji hipotesis tersebut, penulis menentukan terlebih dahulu alat

BPD Bank Swasta Nasional Bank Asing dan Campuran Bank Persero

15.8%

.748 Bank Asing dan Campuran

12.8%

.614

2.8%

.234

1.6%

.051 BPD

Bank Persero Bank Swasta Nasional

1.6%

.082

1.3%

.021

0.7%

.020

0.5%

.036

analisis

digunaka.

Dalam

menentukan alat analisis, faktor-faktor berikut

ini

digunakan

sebagai

pertimbangan. (1) Data tidak terdistribusi secara

Dari data pada tabel 2, dapat dilihat

yang

normal.

pengujian

Setelah

melakukan

Kolmogorov-Smirnov,

pada kategori jenis penggunaan, sektor

sebagian besar data yang digunakan tidak

ekonomi dan kelompok bank, rata-rata

terdistribusi

pertumbuhan kredit mengalami penurunan

demikian,

pada

menggunakan pengujian non parametrik;

periode

setelah

peraturan


secara

normal.

pengujian

yang

Dengan dilakukan

225

(2) Jumlah data yang digunakan tidak

sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah

besar; (3) pengujian dilakukan pada satu

(UMKM).

variabel kategori dan satu variabel rasio

UMKM kemudian dibagi lagi menjadi

(continous); (4) Data yang digunakan

empat kategori yaitu berdasarkan sektor

merupakan

ekonomi, jenis penggunaan, lokasi dan

data

independen.

Penulis

memperlakukan data yang digunakan

Penyaluran

kredit

kepada

kelompok bank.

sebagai data independen karena meskipun berasal dari variabel yang sama namun

4.4

Analisis Data Tabel 3 Pertumbuhan Kredit

antar data tidak terdapat keterkaitan. Berdasarkan

Pertimbangan

tersebut maka alat analisis yang digunakan

Rata-rata

Rata-rata

Pertumbuhan

Pertumbuhan

Asymp.

dalam penelitian ini adalah Uji Mann

Sebelum

Setelah

(2-tailed)

Whitney. Uji Mann Whitney adalah

Peraturan

Peraturan

.030

.010

Sig.

pengujian yang dilakukan pada data yang total

.238

independen dimana variabel dependen bersifat ordinal atau continous dan tidak terdistribusi

secara

normal.

Dasar

pengambilan keputusan dalam uji Mann Whitney adalah jika nilai Asymp. Sig. (2tailed) lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua data.

Total Pertumbuhan kredit kepada UMKM sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan disajikan pada tabel di atas. Dari

tabel

tersebut

UMKM diperoleh dari Statistik Perbankan

penurunan rata-rata pertumbuhan setelah peraturan diberlakukan. Hasil uji Mann Whitney

menunjukkan

Tabel 4 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

hingga bulan Desember 2013 setelah itu, Otoritas

Jasa

Keuangan (OJK). Data yang digunakan adalah data penyaluran kredit kepada 226

ada

peraturan.

(SPI) diterbitkan oleh Bank Indonesia

oleh

tidak

perbedaan signfikan pada pertumbuhan

Indonesia. Statistik Perbankan Indonesia

diterbitkan

terjadi

kredit kepada UMKM setelah adanya

Data pertumbuhan kredit kepada

SPI

terlihat

Rata-rata

Rata-rata

Pertumbuhan

Pertumbuhan

Asymp. Sig.

Sebelum

Setelah

(2-tailed)

Peraturan

Peraturan

.016

.008

.043

.020

.014

.039

Modal Kerja Investasi


Rata-rata

pertumbuhan

kredit

Rata-rata

berdasarkan jenis penggunaan terbagi atas

Pertumb uhan

dua kategori yaitu penggunaan kredit

Sebelum

untuk modal kerja dan penggunaan kredit

Peraturan

untuk investasi. Pada kedua kategori

Transportasi,

tersebut rata-rata pertumbuhan kredit

Pergudangan dan

Rata-rata

Asymp.

Pertumbuhan

Sig.

Setelah

(2-tailed)

Peraturan

.022

.007

.186

.410

.001

.079

.738

.011

.576

.027

.001

.913

.021

.012

.475

.015

.013

.393

.374

.010

.465

-.021

.037

.006

2.563

-.046

.001

Komunikasi

setelah peraturan ditetapkan mengalami penurunan.

Uji

Mann

Whitney

memperlihatkan terdapat perbedaan yang

Perantara Keuangan Real Estate, Usaha Persewaan,

dan

signifikan pada pertumbuhan sebelum dan

Jasa Perusahaan

sesudah peraturan.

Administrasi Pemerintahan,

Tabel 5 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi

Pertahanan, Jaminan

dan Sosial

Wajib Rata-rata Pertumb uhan Sebelum Peraturan

Rata-rata Pertumbuhan Setelah Peraturan

Jasa Pendidikan Asymp. Sig. (2-tailed)

Jasa

Kesehatan

dan

Kegiatan

Sosial Pertanian, Perburuan

Jasa dan

.043

.011

.039

Kemasyarakatan,

Kehutanan

Sosial

Perikanan

Hiburan .015

.012

.756

dan

Perorangan Lainnya

Pertambangan dan .026

Penggalian

Budaya,

-.002

.099

Industri

Jasa

Perorangan

yang

Melayani

Rumah Tangga .017

Pengolahan

.008

.103

Internasional dan

Listrik, Gas dan .016

Air

Badan

.012

.804

Badan

Ekstra

Internasional Lainnya Konstruksi

.021

.010

.120

.020

.013

.064

Perdagangan Besar dan Eceran

setelah peraturan menunjukkan adanya

Penyediaan Akomodasi

Sebagian besar pertumbuhan kredit

dan

Penyediaan Makan Minum

.409

.018

.284

penurunan

pertumbuhan.

Kenaikan

pertumbuhan penyaluran kredit hanya terjadi pada pemberian kredit


yang 227

termasuk pada sektor ekonomi jasa

Berdasarkan uji Mann Whitney yang

perorangan yang melayani rumah tangga.

dilakukan

Pada sektor tersebut, terdapat perbedaan

signifikan antara kondisi sebelum maupun

yang signifikan pada kondisi pertumbuhan

sesudah peraturan ditetapkan.

setelah

ditetapkannya

tidak

Tabel 7 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Lokasi Penyaluran

pada pertumbuhan kredit yang termasuk dalam kategori sektor ekonomi badan dan

internasional

perbedaan

peraturan.

Perbedaan yang signifikan juga terdapat

internasional

terdapat

badan

lainnya.

Rata-rata

ekstra

Pertumbuhan Sebelum

Namun

Peraturan

pertumbuhan kredit pada sektor tersebut mengalami penurunan setelah peraturan

Rata-rata Pertumbu han Setelah

Asymp.

Sig.

(2-tailed)

Peraturan

Jawa Barat

.026

.094

.109

Banten

.019

.106

.608

DKI Jakarta

.000

.014

.721

.031

.252

.181

.029

-.017

.012

ditetapkan.

Tabel 6 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Kelompok Bank

D.I

Bank Persero BPD Bank Swasta Nasional Bank

Rata-rata

Rata-rata

Pertumbuhan

Pertumbuhan

Sebelum

Setelah

Peraturan

Peraturan

.016

.013

.555

Jawa Timur

.015

-.022

.167

.158

.005

.446

Bengkulu

.029

.017

.001

.128

.007

.153

Jambi

.030

-.007

.001

Aceh

.022

-.025

.147

.028

.016

.428

.024

.014

.035

.029

-.002

.002

.023

.011

.020

.003

.050

.376

.102

-.012

.069

.035

-.021

.025

Asymp. Sig. (2-tailed)

Jawa Tengah

Asing

dan

Yogyakarta

Campuran

Sumatera Utara Sumatera

Rata-rata

pertumbuhan

kredit

kepada UMKM berdasarkan kelompok bank disajikan pada tabel 6. Pada tabel tersebut terlihat seluruh kelompok bank mengalami

penurunan

rata-rata

pertumbuhan setelah peraturan ditetapkan. 228

Barat Riau Kepulauan Riau Sumatera Selatan Bangka Belitung


dari 33 propinsi di Indonesia mengalami Rata-rata

Rata-rata Pertumbuhan Sebelum Peraturan

Pertumbu han

peningkatan rata-rata pertumbuhan kredit Asymp.

Sig.

(2-tailed)

Setelah

pada periode setelah peraturan ditetapkan. Provinsi

Peraturan

yang

meningkat

rata-rata

pertumbuhan kreditnya adalah Banten, Lampung Kalimantan Selatan Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Gorontalo

.021

-.020

.035

.031

-.010

.045

Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan

.035

-.017

.050

Tengah,

.012

.368

.162

.038

.102

.067

.025

.144

.064

.020

.210

.162

.022

.015

.446

.127

-.020

.003

DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kepulauan

menunjukkan adanya perbedaan signifikan setelah

adanya

penetapan

kebijakan

penyaluran kredit terjadi pada provinsi Jawa Tengah, Bengkulu, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, .043

-.016

.479

Bali dan Maluku Utara. Seluruh provinsi

.022

.052

.087

tersebut menunjukkan adanya penurunan

.040

-.023

.000

.028

.000

.010

pertumbuhan kredit setelah kebijakan diterapkan.

5.

Nusa Tenggara

Sulawesi

Sedangkan uji Mann Whitney yang

Barat Bali

Tengah,

Selatan, Gorontalo, Maluku, dan Papua.

Nusa Tenggara

Sulawesi

.026

-.023

.167

Maluku

.024

.165

.320

Papua

.034

.038

.270

Kesimpulan dan Saran Kesimpulan dari penelitian ini

Timur

menunjukkan: 1. Hingga bulan Desember 2015, penetapan kebijakan kewajiban

Maluku Utara Papua Barat

.035

.006

.004

penyaluran kredit kepada UMKM

.052

-.001

.153

bagi bank-bank umum di Indonesia

Berdasarkan

tabel

7,

yaitu

tidak memberikan dampak positif

pertumbuhan kredit dengan membagi

bagi

berdasarkan lokasi penyaluran maka 11

penyaluran kredit kepada UMKM.


peningkatan

pertumbuhan

229

Rata-rata kepada

pertumbuhan UMKM

pada

kredit periode

Januari 2013 hingga Desember 2015

mengalami

berikut: 1. Kebijakan kewajiban penyaluran

penurunan

kredit kepada sektor UMKM juga

dibandingkan pada periode Januari

diterapkan pada lembaga keuangan

2011 hingga Desember 2012.

terutama

Dimana

pertumbuhan

Keuangan Mikro lainnya yaitu

pada kedua periode tersebut tidak

koperasi, Bank Perkreditan Rakyat

berbeda secara signifikan. Kondisi

(BPR),

serupa ditemukan pada penelitian

lembaga

yang dilakukan oleh Limakrisna

Dengan

(2008) dimana pertumbuhan kredit

penyaluran kredit kepada UMKM

pada sektor UMKM cenderung

juga dilakukan pada lembaga-

lambat.

lembaga

rata-rata

2. Penurunan

pertumbuhan

kredit

Karena

kepada

Modal

Lembaga

Ventura

keuangan demikian

dan

lainnya. monitoring

keuangan

tersebut.

seringkali,

lembaga-

juga terjadi pada hampir seluruh

lembaga keuangan tersebut lebih

kategori penyaluran kredit. Baik

aktif dalam menyalurkan kredit

jika melihat kategori pembagian

kepada UMKM karena prosedur

berdasarkan

yang mudah dan persyaratan yang

jenis

penggunaan,

sektor ekonomi, kelompok bank maupun

230

Saran dari penelitian ini adalah sebagai

lokasi

penyaluran.

ringan. 2. Mengintesifkan

fasilitas

Peningkatan rata-rata pertumbuhan

pembiayaan

hanya

kategori

seperti subsidi bunga, kepada

berdasarkan sektor ekonomi dan

institusi keuangan lainnya selain

lokasi

bank umum seperti BPR, koperasi,

terjadi

pada

penyaluran.

Dari

dari

ventura

pemerintah,

peningkatan rata-rata pertumbuhan

modal

dan

pada periode setelah kebijakan

Keuangan Mikro yang terbukti

ditetapkan, perbedaan signifikan

mampu memberikan jumlah kredit

terdapat pada penyaluran kredit

kepada

kepada UMKM berdasarkan sektor

dengan kualitas yang tetap terjaga.

ekonomi jasa perorangan yang

Kondisi

melayani rumah tangga.

penelitian yang dilakukan oleh

UMKM

ini

Lembaga

cukup

sejalan

besar

dengan


Rupeika-apoga (2014). Penelitian

menyalurkan

tersebut

adanya

UMKM. Agar kontribusi mereka

selain

tetap ada dalam pengembangan

pinjaman dari bank mendukung

UMKM maka sebaiknya dilakukan

prtumbuhan UMKM di negara

peningkatan

Baltik.

melalui linkage program yaitu

menunjukkan

alternative

pembiayaan

kredit

penyaluran

kepada

kredit

3. Sistem Informasi Debitur (SID)

penyaluran kredit melalui lembaga

yang terintegrasi antara perbankan,

keuangan lainnya yang memiliki

lembaga

lembaga

keahlian di bidang penyaluran

koperasi.

kredit kepada UMKM. Pola yang

SID

dapat digunakan adalah chanelling

keuangan,

pembiayaan

dan

Pengintegrasian

memungkinkan semua data debitur

maupun excuting.

dari seluruh lembaga tersebut dapat terangkum dengan tepat.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

Saat ini SID hanya dapat dilihat

1. Penelitian dilakukan lagi setelah

dari perbankan, sementara ada

tahun 2018 karena kewajiban

potensi UMKM yang tidak masuk

penyaluran kredit sebesar 20% dari

dalam

karena

total kredit yang diberikan mulai

dari

wajib diberlakukan oleh bank

perhitungan

mendapatkan

pembiayan

lembaga keuangan non perbankan.

umum pada tahun 2018.

4. Sebagian bank umum, tertutama

2. Penggunaan alat analisis yang

bank asing dan bank campuran

berbeda dari yang digunakan pada

tidak memiliki pengalaman dalam

penelitian ini.


231

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, D., & Nasution, S. H. (2013). Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 1(3), 105– 116.

Anwar, M. (2010). Small Business Financing and Bank Performance: Empirical Study of Indonesian

Public

Banks.

SSRN

Electronic

Journal,

(August).

http://doi.org/10.2139/ssrn.1670595

Bank Indonesia. (2015). Skim Kredit Program yang Dikeluarkan Pemerintah. Retrieved from http://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/skim/Contents/Default.aspx#KKPE

Beck, Thorsten; Demirguc-Kunt, Asli;Levine, R. (2005). SMEs, Growth, and Poverty. Journal of Economic Growth, 10, 199–229.

Carree, M. A., & Thurik, A. R. (2003). The Impact of Entrepreneurship on Economic Growth.

International

Handbook

of

Entrepreneurship

Research,

437–71.

http://doi.org/10.1007/978-1-4419-1191-9_20

Departemen Kebijakan Makroprudensial. (2016). Kajian Stabilitas Keuangan. Bank Indonesia. Retrieved from www.bi.go.id

Depkop. (2012). Perkembangan Data Usaha Mikro , Kecil , Menengah ( Umkm ) Dan Usaha Besar ( Ub ) Perkembangan Data Usaha Mikro , Kecil , Menengah ( Umkm ) Dan Usaha Besar ( Ub ). www.depkop.go.id, (1), 2011–2012.

Ernani, Hadiyati. (2011). Kreativitas dan Inovasi Berpengaruh Terhadap Kewirausahaan Usaha

Kecil.

Jurnal

Manajemen

Dan

Kewirausahaan,

13(1),

8–16.

http://doi.org/10.9744/jmk.

232


Huda, A. N. (2012). The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country : The Indonesian Case. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 52, 179–186. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.454

Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jurnal Ilmu Syariah, XIII(2).

Kristiyanti, M. (2012). Peran Strategis Usaha Kecil Menengah ( UKM ) Dalam Pembangunan Nasional. Majalah Ilmiah INFORMATiKA, 3(1), 63–89.

Limakrisna, N. (2008). Pengaruh Komunikasi Pemasaran dan Kerelasian Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah. Jurnal Ekonomi Bisnis, 13(7), 68–79.

Nofianti, H. (2013). Dampak Pembiayaan UMKM oleh Bank Perkreditan Rakyat di Bali terhadap Kinerja Bank. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 2(2), 1– 16.

Nurdianita, Afritasari; Hascaryani, T. D. (2015). Komparasi Efisiensi Bank pada Pembiayaan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor14/22/PBI/2012. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 3(2).

Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementrian Perdagangan. (2013). Analisis Peran Lembaga Pembiayaan dalam Pengembangan UMKM. Rupeika-apoga, R. (2014). Financing in SMEs : Case of the Baltic States. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150, 116–125. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.013

Sudaryanto; Ragimun; Wijayanti, R. R. (2013). Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. Badan Kebijakan Fiskal. Kementerian Keuangan, Jakarta..


233

Suryana. (2010). Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Universitas Pendidikan Indonesia. http://doi.org/10.1007/s13398-0140173-7.2

Suryana. (2013). Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses. Jakarta: Salemba Empat.

Susilo, Y. S. (2010). Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Provinsi DIY. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 14(3), 467–478.

Wennekers, S., & Thurik, R. (1999). Linking Enterpreneurship and Economic Growth. Small Business Economics, 13, 27–55.

234


ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PENYALURAN KREDIT KEPADA UMKM TERHADAP PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN UMKM OLEH PERBANKAN

Recommend Documents