Kesetaraan Jender dan Multikulturalisme

Jurnal Ultima Humaniora, Maret 2013, hal 11-27 ISSN 2302-5719

Volume 2, Nomor 1

Kesetaraan Jender dan Multikulturalisme Sebuah catatan dan refleksi untuk konteks Indonesia HENDAR PUTRANTO Universitas Multimedia Nusantara Jl. Boulevard Gading Serpong, Scientia Garden, Tangerang Telpon: 021-54220808 ext. 2510 Surel: [email protected] Diterima: 9 Januari 2013 Disetujui: 23 Januari 2013

ABSTRACT

Multiculturalism is not the thing of the past, nor it is patriarchal-tainted ideology. While some thinkers are maintaining a certain fixed position on identity (thus, essentialism), multiculturalism is better conceived as an open-end quest for identities (plural), especially for the sake of those less empowered, often victimized, side of society, namely, women. Under the banner of upholding tradition and preserving culture, some cultural practices, some beliefs and paradigms held, are seriously undermining the dignity and participation of women in public affairs (such as politics). Multiculturalism which is more gender sensitive should open the veil of injustice hidden behind the power relations and interplay of (mostly male) actors. In pedagogic setting, raising the multicultural awareness amongst students means plotting the right to autonomy as well as capacity for autonomy inside the curriculum. Keywords: Multiculturalism, identity, gender (in-) equality, difference (bhinneka), autonomy

(FPI, MUI) yang ditandingi oleh Aliansi Pasca Reformasi 1998, tidak sedikit orang Bhinneka Tunggal Ika dan Aliansi KebangIndonesia yang sedang mencari dan mem- saan untuk Kebebasan Beragama dan Berpertanyakan soal identitasnya, entah itu keyakinan (AKKBB) seiring sejalan kontroidentitas kesukuan atau etnisitas, ras, aga- versi seputar sosialisasi dan pemberlakuan ma, seksual, jender, profesi, atau kombi- Undang-Undang Pornografi (sebelumnya nasi di antara sejumlah identitas tersebut. dirumuskan sebagai RUU Anti Pornografi Ketunggalan dan keseragaman identitas dan Pornoaksi) periode 2006 - 2008, konnasional berbasis ideologi Pancasila yang troversi soal fatwa MUI mengenai sunat dikelola, dipromosikan dan dijaga secara perempuan (Fatwa MUI Nomor 9A Tahun represif oleh Orde Baru ternyata tidak cu- 2008 tertanggal 7 Mei 2008) dan kontroverkup kokoh untuk terus dilestarikan pasca si seputar budaya poligami dan kawin celengsernya Soeharto. Beberapa aksi ber- rai yang marak terjadi di kalangan pejabat skala massif dari ormas berbasis agama negeri ini (kasus pemakzulan Aceng Fikri Pendahuluan

02-Jender.indd 11

4/18/2013 8:29:58 PM

12

Kesetaraan Jender dan Multikulturalisme Sebuah catatan dan refleksi untuk konteks Indonesia

bupati Garut1 dan beberapa petinggi PKS yang menjadi anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah2) merupakan beberapa contoh kasus pencarian, kontestasi, penentuan dan pengakuan identitas sosial budaya politik yang baru pasca runtuhnya Orde Baru. Itu baru menyebut tiga rumpun kasus di antara sekian banyak problem identitas yang tidak senantiasa terdokumentasi pun tersosialisasi di media. Padahal, persoalan identitas di satu sisi menjadi wacana publik yang terbuka untuk diperdebatkan, namun, di sisi yang lain, diam-diam dan acapkali jauh dari publikasi media-massa, persoalan ini pun sering menjadi gerundelan di kamar tidur pribadi atau buku harian. Diperdebatkan, mungkin karena kondisi hidup kita begitu majemuk (plural), sehingga keanekaragaman suara yang berseru, “Ini identitasku! Ini identitas kami!” seolah-olah seperti orang yang berjualan di pasar tradisional menjelang Lebaran, yang berlomba-lomba menarik perhatian orang yang lewat untuk setidaknya menengok barang dagangan mereka, syukur-syukur membeli. Kemajemukan menjadi kondisi hidup bersama yang tidak bisa kita sangkal, dan persis di titik itulah, di antara simpang-siurnya aneka macam politik identitas, identitas perempuan menjadi salah satu perdebatan kunci yang paling

Volume 2, 2013

kuat disuarakan sekarang. Identitas perempuan menjadi agenda politik dari mereka yang menyebut dirinya kaum feminis, juga mereka yang berpikiran simpatik terhadap perjuangan kaum feminis. Meski demikian, identitas perempuan ini juga bukan identitas yang tunggal, melainkan majemuk. Atau, dengan kata lain, identitas-identitas para perempuan. Untuk memperjelas duduk persoalannya, artikel singkat ini akan memetakan dan mengulas tiga hal berikut, yaitu (1) Debat seputar wacana multikulturalisme dan sejumlah definisinya, (2) Gesekan antara Multikulturalisme dengan agenda kaum feminis, (3) Relevansi diskusi tentang multikulturalisme untuk agenda pemajuan keadilan dan kesetaraan jender di Indonesia. Artikel ditutup dengan kesimpulan singkat. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini berupa studi kepustakaan dan laporan atau artikel yang dimuat di surat kabar / jurnal, dengan segala keterbatasan representasinya. Debat seputar Wacana Multikulturalisme Menurut Bhikhu Parekh3, seorang pemikir yang mempunyai perhatian mendalam tentang paham multikulturalisme, ada 3 bentuk keragaman budaya yang paling umum dijumpai dalam masyarakat modern, yaitu

Lihat beritanya di http://news.detik.com/read/2013/01/24/084955/2151266/10/belajar-dari-kasus-aceng-pejabat-harus-ingat-

1

sumpah-jabatan dan http://news.detik.com/read/2013/01/28/172140/2154398/10/ma-ceraikan-fany-lewat-sms-aceng-langgar-uuperkawinan 2 Lih. Daftar nama Caleg Pelaku & Pendukung Poligami yang dirilis Solidaritas Perempuan Indonesia (SPI) yang bisadiakses di http://news.detik.com/read/2009/04/05/190525/1110629/700/21-nama-caleg-pelaku-pendukung-poligami-versi-spi 3 Professor Bhikhu Parekh (kelahiran 1935) adalah pengajar di Pusat Studi Pemerintahan Global di London School of Economics (LSE) dan profesor emeritus jurusan teori-teori politik di University of Hull (Inggris). Beliau sering diundang sebagai dosen terbang di sejumlah universitas kenamaan seperti British Columbia, Concordia, McGill, Harvard, Pompeau Febra, Pennsylvania dan Institut Studi Lanjut (the Institute of Advanced Studies) di Vienna- Austria. Beliau sering tampil di radio dan TV dan rajin menulis di surat kabar nasional mengenai tema-tema relasi antar ras dan peristiwa-peristiwa politik di Inggris. Beliau juga pernah mengepalai Komisi Masa Depan Multi-Etnis Inggris (the Commission on the Future of Multi-Ethnic Britain), di mana laporannya dipublikasikan pada tahun 2000. Buku-buku yang dikarang beliau meliputi Hannah Arendt and the Search for a New Political Philosophy (1981), Marx’s Theory of Ideology (1982), dan yang paling baru Rethinking Multiculturalism (2000) serta Gandhi (2001) (biografi dikutip dari http://www.counterpoint-online.org/cgi-bin/item. cgi?id=544)

02-Jender.indd 12

4/18/2013 8:29:58 PM


(1) Keaneka-ragaman sub-budaya (subcultural diversity). Meskipun warga masyarakat sama-sama menganut dan meyakini sebuah kultur yang kurang lebih sama, namun mereka tidak menjalankan keyakinan dan praktek-prakteknya secara sama dalam sejumlah aspek kehidupan yang penting. Yang termasuk golongan ini misalnya: kaum gay dan lesbian, budaya anak muda (youth culture), orang-orang yang mengikuti gaya hidup atau struktur kekeluargaan yang tidak konvensional. Meskipun mungkin terlihat kurang lumrah, namun mereka merasa bahagia dalam menjalankan pola-pola budaya seturut pandangan mereka yang khas ini di dalam sebuah kultur yang dominan. (2) Keanekaragaman perspektif (perspectival diversity). Sejumlah warga masyarakat ter amat kritis dalam menyikapi atau menanggapi prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari budaya yang dominan dan mereka ber upaya untuk menyusun kembali nilai-nilai dan prinsip-prinsip kehidupan tersebut agar menjadi lebih seimbang (tidak berat sebelah dan memberi ruang untuk ‘suara yang lain’). Contohnya, kaum feminis yang mengkritik bias-bias patriarkal yang sudah mengurat akar dalam struktur dan budaya masyarakat di mana mereka hidup. Kaum fundamentalis religius mengkritik orientasi sekuler dari masyarakatnya. Kaum pecinta lingkungan mengkritik pandangan yang terlalu berpusat pada manusia dan mengeksploitasi alam (pandangan antropomorfis dan teknosentris), sementara orang kulit hitam mengkritik bias rasisme. Kelompokkelompok masyarakat ini tidak bisa disebut subkultur karena mereka mempertanyakan dan menantang pondasi paling dasar dari kultur yang eksis sampai saat itu. Mereka pun bukan komunitas budaya yang khusus 4

02-Jender.indd 13

HENDAR PUTRANTO

13

yang hidup seturut nilai-nilai dan pandang an-pandangan tertentu tentang dunia yang hanya dianut oleh kelompok mereka dan tidak oleh kelompok lain. Sebaliknya, me reka mengembangkan perspektif yang khas tentang bagaimana kultur bersama itu harus ditata ulang dan ‘disusun kembali’ (reconstitution). (3) Keanekaragaman komunal (communal diversity). Di dalam masyarakat modern juga terdapat sejumlah komunitas yang sadar-diri, yang cukup rapi terorganisasi dan yang percaya sekaligus menghidupi kepercayaan itu lewat praktek-praktek tertentu secara berbeda-beda. Yang termasuk golongan ini adalah kaum imigran yang baru saja datang, sejumlah komunitas yang sudah cukup lama berdiri dan mapan, seperti kaum Yahudi, kaum Gipsi, komunitaskomunitas religius yang beraneka ragam, dan kelompok-kelompok budaya yang dibatasi secara teritorial seperti penduduk asli (adat) sebuah daerah, kelompok Basques di Spanyol, dan Québecois di Kanada. Golongan ketiga ini disebut keanekaragaman komunal. Jadi, ringkasnya, menurut Parekh, dalam masyarakat modern kontemporer ditengarai ada tiga kategori keaneka-ragaman golongan yang hidup dan mewarnai masyarakat, yaitu (1) keanekaragaman subkultur, (2) keanekaragaman perspektif dan (3) keanekaragaman komunal. Masyarakat yang mempunyai ketiga unsur golongan ini dalam komposisinya, dan terutama yang menunjukkan keanekaragaman tipe yang kedua dan ketiga, disebut Parekh sebagai “masyarakat multikultural.”4 Dengan demikian, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang mencakup dua atau lebih komunitas budaya seperti di-

Bandingkan dengan pernyataan yang dibuat oleh Paul Kelly (2002). Editor. Multiculturalism Reconsidered. Oxford: Polity Press, hlm. 1. Menurutnya, “all modern states face the problems of multiculturalism even if they are far from endorsing multiculturalism as a policy agenda or official ideology. They do so because they face the conflicting claims of groups of people who share identities and identity-conferring practices that differ from those of the majority in the states of which they are a part.” (cetak miring berasal dari Kelly sendiri.)

4/18/2013 8:29:59 PM

14


maksud di kategori ketiga (keanekaragaman komunal). Ada dua model kemungkinan untuk menanggapi kemajemukan budaya ini. Pertama, kemajemukan dipersilakan dan bahkan dirayakan.5 Kemajemukan dianggap sentral untuk mengembangkan pemahaman diri baik individu maupun warga masyarakat. Kemajemukan dihormati, tidak hanya lewat tutur kata melainkan juga lewat hukum dan kebijakan yang sengaja dibuat untuk menjamin kemajemukan tersebut. Kedua dengan mengembangkan kebijakan asimilasi, di mana kemajemukan budaya, dengan satu atau lain cara, diupayakan untuk dilebur (diasimilasi) ke dalam budaya yang dominan (mainstream), entah sebagian saja atau seluruhnya. Model tanggapan yang pertama, disebut multikulturalis, sementara model tanggapan yang kedua disebut monokulturalis. Multikulturalitas dengan demikian mengacu pada fakta kemajemukan budaya (cultural plurality) sementara multikulturalisme adalah tanggapan normatif terhadap fakta tersebut6. Multikulturalisme sebagai kebijakan publik yang resmi diberlakukan oleh negara diadopsi sejak tahun 1970 di beberapa negara Eropa dan Amerika (Utara). Kanada mengadopsi multikulturalisme pada tahun 1971, sementara Swedia pada 1975. Secara

Volume 2, 2013

khusus, secara historis, kita akan mencermati proses bagaimana sampai Kanada meng adopsi kebijakan multikulturalisme ini.7 Mengikuti rekomendasi dari the Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism, sebuah pemerintahan khusus yang dibentuk sebagai tanggapan atas permintaan minoritas orang Kanada yang berbicara dalam bahasa Perancis (yang terpusat di Provinsi Quebec), Kanada mulai mengakui fakta multikultural dalam masyarakatnya. Lapor an dari komisi tersebut menyarankan agar pemerintah Kanada seyogianya mengakui Kanada sebagai masyarakat dua bahasa dan dua kultur (yaitu Inggris dan Perancis) dan wajib menelurkan sejumlah kebijakan untuk melindungi karakter khas ini. Namun “bikulturalisme” (pandangan ‘dua kultur’) diserang dari berbagai penjuru karena dipandang tidak mengakomodasi kekhasan sejumlah kultur lain yang bukan turunan Perancis dan bukan juga turunan Inggris yang populer disebut ”Third Force” Canadians. Bikulturalisme tidak sejalan dengan realitas lokal di provinsi-provinsi bagian Barat Kanada, di mana populasi orang Perancis dianggap kecil bila dibandingkan dengan minoritas budaya yang lain. Maka, untuk mengakomodasi aspirasi ini, rumusan “dua bahasa dan dua kultur

Bdk. Watson, C. W. (2000). Multiculturalism. Buckingham: Open University Press, hlm. 3-4. Pandangan yang disampaikan Bhikhu Parekh yang dikutip dalam tulisan ini merupakan pengertian multikulturalisme secara moderat, dan bukan pengertian multikulturalisme yang ekstrem. Pengertian ekstrem dari multikulturalisme, misalnya, bisa dilihat di www.aynrand.org (Ayn Rand Institute) di mana multikulturalisme ‘dituduh’ sebagai serangan terhadap kebebasan dan martabat individu. Pengertian semacam ini berangkat dari asumsi bahwa dengan mengafirmasi ‘keanekaragaman’, multikulturalisme berhasrat untuk membasmi rasisme. namun pada kenyataannya, multikulturalisme adalah sebentuk rasisme dengan jubah baru. Mengapa demikian? Menurut pandangan yang dimuat dalam situs ini, multikulturalisme menganggap bahwa nilai seorang individu dan kepribadiannya terletak pada (bahkan ditentukan oleh) keanggotaan etnis/rasial tertentu – dan bukan berdasarkan kebebasannya memilih dan bertindak. Dengan demikian, multikulturalisme, dalam pandangan ekstrem semacam ini, mengancam dan mau memperkosa nilai individu (kebebasannya, otonominya, pencapaian-pencapaiannya) yang amat dijunjung tinggi dalam kerangka peradaban / pemikiran Barat. Ayn Rand Institute bermaksud untuk melawan multikulturalisme semacam ini dan mempertahankan superioritas Peradaban Barat di atas kultur-kultur lain (yang dianggap lebih rendah / inferior). 7 Untuk bagian ini, penulis menyarikan dari http://www.en.wikipedia.org/wiki/Multiculturalism. Sebagai pembanding untuk versi ini, bisa dilihat versi sejarah dan asal-usul multikulturalisme di Kanada di 2 situs berikut ini, yaitu http://www.mta. ca/faculty/arts/canadian_studies/english/about/multi/index.htm dan www.canadianheritage.gc.ca/progs/multi/what-multi_e.cfm 5 6

02-Jender.indd 14

4/18/2013 8:29:59 PM


(bilingualism and biculturalism) diganti menjadi “dua bahasa dan multikulturalisme” (bilingualism and multiculturalism). Pemerintahan Partai Liberal yang dipimpin oleh Pierre Trudeau kemudian mengusulkan ”Kebijakan Multikulturalisme dalam Kerangka Bilingual” ini kepada DPR – nya Kanada pada 8 Oktober 1971. Inilah cikal bakal dari Canadian Multiculturalism Act, yang disetujui dan diberlakukan sebagai hukum positif di Kanada pada 21 Juli 1988. Secara simbolis, legislasi ini mengafirmasi bahwa Kanada adalah sebuah negara-bangsa yang bersifat multikultural, dan negara pertama di dunia yang secara eksplisit meratifikasi kebijakan ini menjadi hukum positif. Di level yang lebih praktis, dana dari pemerintah federal lalu didistribusikan kepada kelompok-kelompok etnis untuk membantu mereka melestarikan kekhasan kultur mereka. Proyek-proyek yang biasa didanai oleh pemerintah federal meliputi, misalnya, kompetisi tari daerah dan pembentukan pusatpusat komunitas etnis, tempat orang bisa berkumpul dan mendiskusikan kekhasan kekayaan suku/ etnis mereka, serta rencanarencana pelestarian kekhasan itu. Kebijakan ini, meskipun pada awalnya banyak mendapat sorotan tajam dan kritik dari partai oposisi, ternyata dalam perjalanan waktu dilihat sebagai sesuatu yang positif. Kebijakan multikulturalisme dipandang mendorong ke arah persatuan bangsa lewat meruntuhkan sekat-sekat sosial – budaya antar etnis dan kelompok minoritas. Dengan kata lain, identitas nasional diperkuat dengan cara mengikat warganegara mereka di bawah satu payung komunitas moral yang tunggal. Kebijakan multikultural ditambahkan ke dalam konstitusi Kanada 1982, bagian ke-27 dari Piagam Hak-hak dan Kebebasan Kanada (the Canadian Charter of Rights and Freedoms). Diane Ravitch, seorang tokoh pendidikan USA dan profesor di New York University’s Steinhardt School of Education menggambar-

02-Jender.indd 15

HENDAR PUTRANTO

15

kan sifat kebijakan multikulturalisme yang diadopsi Kanada sebagai baik multikulturalisme pluralistik maupun multikulturalisme partikularis. Multikulturalisme pluralistik melihat setiap kultur atau subkultur dalam masyarakat sebagai penyumbang aspek-aspek kultural yang unik dan berharga untuk keseluruhan kultur negara-bangsa. Sementara multikulturalisme partikularis lebih berfokus pada pelestarian kekhasan (distinctions) yang ada di antara beranekaragam kultur. Pada level praktis, kebijakan multikultural yang diterapkan pemerintah bisa meliputi: *) pengakuan akan kewarganegaraan jamak (multiple citizenship) *) dukungan pemerintah atas surat kabar, acara televisi dan siaran radio dalam bahasa-bahasa yang dipakai oleh kaum minoritas. *) dukungan atas festival, hari libur dan perayaan-perayaan publik lainnya yang diselenggarakan oleh kelompok minoritas. *) penerimaan atas tidak seragamnya pakaian di sekolah, militer dan masyarakat secara lebih luas atas dasar keunikan tradisi dan agama. *) mendukung musik dan karya-karya seni yang dibuat dan dipertunjukkan oleh budaya minoritas. *) membuat program-program yang mem buka akses dan kemudahan untuk kaum minoritas merepresentasikan diri mereka dalam politik, pendidikan, dan dunia kerja. Akan tetapi, meskipun mengadopsi multikulturalisme sebagai kebijakan resmi negara, tidak berarti bahwa pemerintah Kanada tidak mendukung asimilasi struktural. Artinya, kelompok-kelompok minoritas seperti kaum pendatang (imigran) dihimbau untuk berpartisipasi di dalam aktivitas dan ke-

4/18/2013 8:29:59 PM

16


Volume 2, 2013

hidupan masyarakat yang lebih luas daripada sekedar tinggal aman dan membangun ghetto (perkampungan eksklusif) mereka sendiri. Kelompok-kelompok minoritas juga dianjurkan untuk mempelajari bahasa Inggris dan/atau Perancis agar bisa berkomunikasi lebih luas lagi dengan saudara-saudara mereka. Demikian sekilas sejarah perkembangan istilah, sekaligus paham dan kebijakan multikulturalisme dari negeri nun jauh di utara benua Amerika. Pertanyaannya, apakah semua penggambaran tentang sejarah dan esensi dari multikulturalisme di atas sudah cukup memadai untuk membuatnya layak diterapkan ke dalam konteks negara-bangsa dan lingkup budaya yang lain, di Indonesia misalnya? Apakah multikulturalisme tidak menyimpan potensi konflik atau problematika ‘gesekan’ antar kelompok? Bagaimana dengan tempat dan peran perempuan dalam model paham (ideology) dan kebijakan multikulturalisme yang non-liberal? Apakah multikulturalisme mendukung dan memajukan isu kesetaraan jender serta menghapuskan kekerasan dan penindasan terhadap perempuan sebagaimana diperjuangkan kaum feminis di berbagai belahan bumi, atau sebaliknya? Marilah kita melihat secara dekat aplikasi dari multikulturalisme dan problematika teoretis-praxis di lapangan yang muncul sebagai konsekuensi dari penerapan multikulturalisme sebagai sebuah cara menata masyarakat yang semakin majemuk.

Kymlicka, mengatakan bahwa persoalan keadilan dan tegangan antara hak-hak asasi manusia (yang menjamin hak-hak dasar seorang individu layak hidup sebagai individu yang bermartabat, dan ini dijamin lewat Deklarasi HAM Universal yang dirumuskan pada 10 Desember 1948) dengan hak-hak kaum minoritas (yang dirumuskan sebagai group rights/hak-hak kelompok dalam terminologi Kymlicka) adalah problematika terbesar utama yang dihadapi oleh perspektif multikulturalisme, baik sebagai kerangka teori yang memadai, maupun dalam hal aplikasi atau penerapannya. Mengutip Charles Taylor dalam Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition (1994), Budiman mengatakan bahwa suarasuara tuntutan dari kelompok-kelompok minoritas etnis, seperti kaum Afro-Amerika, Asia-Amerika, Indian, Feminis, dan kelompok-kelompok minoritas lainnya, menyerukan keinginan mereka untuk mendapatkan hak-hak ikut menentukan pengambilan ke putusan-keputusan publik, seperti kebijakan sosial dan kurikulum pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi. Hak-hak itu di sebut hak untuk ‘menentukan diri sendiri’ (self-determination) sebagai sebuah minoritas kultural, dan politik yang diajukan dan diperjuangkan adalah politik pengakuan (politics of recognition). Hak-hak penentuan diri dari minoritas kultural ini bila ditarik lebih jauh lagi merupakan tuntutan untuk pengakuan atas identitas kolektif, atas kepentingan kelompok, atas orientasi nilai atau pandangan hidup (Weltanschauung) kelomMultikulturalisme vs. agenda perjuangan pok. Tuntutan atas pengakuan publik ini tikaum feminis? dak bertentangan dengan prinsip kesamaan Fransisco Budi Hardiman8, dalam kata pe (equality principle)---salah satu prinsip dasar ngantar untuk terjemahan buku karya Will dalam teori politik liberal modern--- me-

8

02-Jender.indd 16

Lihat Hardiman (2003), “Pengantar: Belajar dari Politik Multikulturalisme” dalam Kewargaan Multikultural: Teori Liberal mengenai Hak-hak Minoritas, Jakarta: LP3ES, hlm. vii – xx, terjemahan dari Kymlicka (1995). Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Right, New York: Oxford University Press Inc.

4/18/2013 8:29:59 PM


lainkan justru terkait erat dengannya, yakni kesamaan dalam pengakuan akan identitas. Sejalan dengan itu, seperti ditegaskan oleh Bhikhu Parekh (Parekh, 2001:2), kaum perempuan, gay, minoritas budaya dan lainlain tidak bisa mengekspresikan dan mewujudkan identitas mereka tanpa adanya kebebasan penentuan-diri, iklim yang kondusif untuk keanekaragaman (diversity), peluang dan sumber daya material, pengelolaan dan penataan hukum yang sesuai. Hak penentuan diri dari masing-masing minoritas etnis atau kultural yang diperjuangkan lewat politik pengakuan inilah yang rupanya disoroti secara khusus dan dibahasakan kembali dalam konteks keIndonesia-an dalam sebuah buku yang di sunting Hikmat Budiman, Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia (Budiman, 2005). Dalam buku ini, para kontributor mencoba mengangkat kegamangan untuk membicarakan dan menerapkan kebijakan multikulturalisme dalam konteks Indonesia. Buku ini membicarakan multikulturalisme dengan pendekatan bottom-up (dari bawah ke atas) yaitu mengangkat realitas empiris dari lima masyarakat minoritas di lima daerah di Indonesia, yakni komunitas Sedulur Sikep (orang Samin) di Jawa, (ditulis M Uzair Fauzan), pemeluk Wetutelu, Wet Semokan, Nusa Tenggara Barat (ditulis Heru Prasetia), masyarakat Dayak Pitap, Kalimantan Selatan (ditulis Riza Bachtiar), masyarakat di Cagar Alam Wana, Morowali, Sulawesi Tengah (ditulis Ignatius Yuli Sudaryanto), dan masyarakat Tanah Toa, Bulu Kumba, Sulawesi Selatan (ditulis Samsurijal Adhan). Pendekatan dari bawah ke atas ini adalah ciri penting dari pendekatan kualitatif yang

HENDAR PUTRANTO

17

berupaya membangun suatu model di akhir kajian. Hal ini sekaligus membedakan perbincangan mengenai multikulturalisme dan minoritas yang dimulai dari konsep yang dibawa dari luar untuk menjelaskan realitas di lapangan.9 Akan tetapi, persis di bagian akhir buku ini kita lamat-lamat mendengar gema kegamangan yang sama. Ketika kita mau mencoba mengangkat model penerap an multikulturalisme dari bawah, seperti yang diterapkan di salah satu komunitas adat / budaya yang diangkat dalam buku ini, kita bertanya, apakah lalu model itu mungkin dan sah untuk diterapkan di komunitas adat, budaya dan etnis yang lain? Secara lebih konkret, bisa disebut soal penguatan identitas masyarakat adat Dayak Pitap, khususnya dalam problematika tanah dan kepemilikan atasnya, dengan berpaling kembali pada penguatan lembaga keadatan Lembaga Musyawarah Adat Dayak Pitap, dan “penguatan identitas adat kepitapan.”10 Garis kebijakan ini pun secara legal prosedural dijamin oleh UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperin ci lagi lewat peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan PERDA No.15 tahun 2000 tentang lembaga Adat. Betapapun solusi atas problem identitas yang erat terkait dengan pemilikan dan pengelolaan tanah (dan sumber daya-sumber daya alam yang berada di atasnya) dalam hal ini nampak pro-perspektif multikulturalis, namun setidaknya masih menggantung tersembunyi 1 problem besar yang paling tidak bisa dipandang sebagai hipotesis. Apakah pe nguatan Lembaga Musyawarah Adat Day-

Lihat tulisan Achmad Fedyani Saifuddin (Pengajar pada Departemen Antropologi FISIP UI) “Kegamangan Multikulturalisme di Indonesia” yang dimuat di PUSTAKALOKA KOMPAS (Sabtu, 21 Januari 2006) yang bisa diakses di http://www. kompas.com/kompas-cetak/0601/21/pustaka/2374717.htm. 10 Lihat tulisan Riza Bahtiar. (2005). “Problem Tanah dan Identitas Komunitas Adat Dayak Pitap” dalam Hikmat Budiman (editor), Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia, Jakarta: The Interseksi Foundation, hlm. 169 – 221. 9

02-Jender.indd 17

4/18/2013 8:30:00 PM

18


ak sudah cukup representatif bagi semua warga adat Dayak? Lebih tajam lagi, apakah Tata-Alir Pengambilan Keputusan Barumbuk Masyarakat Adat Dayak Pitap (Bahtiar, 2005:209) sudah dengan sendirinya menjamin keadilan jender bagi perempuan dalam masyarakat adat Dayak Pitap? Apakah suara perempuan (mungkin saja mereka minoritas dalam Masyarakat Adat Dayak Pitap) terwakili dalam Alur Pengambilan Keputusan Barumbuk Masyarakat Adat Dayak Pitap? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak terungkap dalam esai yang ditulis oleh Riza Bachtiar. Namun, sekurang-kurangnya, penguatan kebijakan yang pro-multikulturalisme, yang dalam hal ini nampak dalam melindungi hak masyarakat Adat, tidak serta-merta menjamin adanya kesetaraan dan keadilan jender bagi perempuan yang tinggal di dalam masyarakat adat tersebut. Bagaimana kita melihat ketegangan antara kebijakan pro-multikulturalisme dan perjuangan kaum feminis akan kesetaraan dan keadilan jender ini secara lebih komprehensif? Esai dari Susan Moller Okin11 berjudul “Is Multiculturalism Bad for Women?” (Okin, 1999) mencoba menempatkan perspektif multikulturalisme dalam kerangka kritik feminis. Bagi Okin, salah satu implikasi penerapan kebijakan multikulturalis dalam sebuah negara, dengan memberikan hak-hak istimewa kepada kelompok-kelom-

11

02-Jender.indd 18

Volume 2, 2013

pok budaya minoritas (group rights) bisa memunculkan bahaya baru yaitu pelanggengan struktur dan sistem budaya patriarkal yang menindas perempuan dalam kultur tersebut. Dengan mengambil contoh lintas-budaya, dari Amerika Latin, Asia Selatan dan bebe rapa wilayah Afrika Barat, Okin menengarai ada 5 praktek kultural yang tidak mengindahkan kesetaraan dan keadilan jender atau yang menempatkan perempuan di bawah kontrol laki-laki, yaitu (1) klitoridektomi (sunat perempuan) (2) perkawinan paksa (di antaranya korban perkosaan yang harus menikahi pemerkosanya) ; (3) pernikahan usia dini (child marriages) (4) sistem perceraian yang bias dan tidak menguntungkan posisi perempuan; (5) poligami. Secara garis besar, namun tetap menggunakan contoh-contoh yang konkret dan lintas-budaya, Okin mengkritik pendekatan “pemberian hak-hak istimewa bagi kelompok minoritas (etnis, budaya, bangsa) untuk menentukan dirinya sendiri” seperti yang diajukan Kymlicka. Ia mengajukan dua keberatan pokok atas konsepsi multikulturalisme Kymlicka. Pertama, para pendukung hak-hak kelompok untuk minoritas cenderung memandang kelompok-kelompok budaya secara tunggal (satu dimensi atau monolit) saja. Mereka cen derung memberikan perhatian lebih pada perbedaan di antara kelompokkelompok budaya yang satu dengan lain-

Susan Moller Okin (1946 – 2004) adalah seorang filsuf politik dan feminis yang kerap menulis buku, esai, dan artikel seputar isu perempuan dan kesetaraan jender. Pada 1990, Okin menjabat Profesor Etika dalam Masyarakat di Stanford University (USA). Karir akademisnya dimulai pada 1979, lewat publikasi buku pertamanya, Women in Western Political Thought. Dalam buku ini, Okin menggambarkan secara mendetil sejarah persepsi tentang perempuan dalam filsafat politik Barat. Pada 1989, Okin memublikasikan bukunya yang kedua, Justice, Gender, and the Family. Dalam buku Okin mengkritik teori keadilan modern yang dikembangkan para filsuf laki-laki seperti John Rawls, Robert Nozick, dan Michael Walzer. Menurut Okin, para filsuf laki-laki ini menuliskan teori-teori mereka dari perspektif laki-laki yang meng asumsikan secara keliru bahwa pelembagaan keluarga adalah sesuatu yang adil. Okin berargumen bahwa keluarga melanggengkan ketidaksetaraan jender ke seluruh lapisan masyarakat, terutama karena anak-anak dididik dan dibesarkan dalam setting keluarga sehingga ketika mereka sudah besar, ide-ide dan kerangka nilai yang mereka jadikan acuan dalam berperilaku dan berpikir menyimpan bias patriarkal. Jika teori keadilan yang utuh-komplet mau dicapai, teori itu harus memeriksa ketidaksetaraan jender yang sudah mengurat-akar di dalam keluarga-keluarga modern, demikian ditegaskan Okin..

4/18/2013 8:30:00 PM


nya daripada perbedaan-perbedaan di dalam sebuah kelompok minoritas budaya/etnis. Pengabaian aneka perbedaan di dalam kelompok budaya/etnis ini dengan sendirinya juga mengabaikan fakta bahwa kelompok budaya yang minoritas—seperti juga masyarakat luas tempat kelompok budaya itu hidup dan berinteraksi dengan kelompokkelompok budaya lainnya--juga menyimpan potensi, atau bahkan cenderung sudah mengaktualisasikan (!), bias atau kekerasan jender. Kedua, para pendukung kebijakan hakhak kelompok minoritas juga cenderung mengabaikan fakta yang terjadi di ranah privat (rumah tangga). Argumen pro kebijakan hak-hak kelompok yang mengatakan bahwa individu membutuhkan “kultur me reka sendiri” di mana di dalam kultur itu barulah orang per orang bisa mengembangkan rasa kepercayaan dan harga diri, serta hak penentuan diri akan hidup baik semacam apa yang mau mereka ikuti, dinilai Okin masih pincang. Argumen semacam ini belum menyertakan pembacaan atas perbedaan peran yang “dipaksakan” (peran yang diciptakan secara sosial-kultural dibuat menjadi seolah-olah alamiah) oleh kelompok terhadap anggota-anggotanya. Argumen ini juga belum menyentuh konteks persoalan “dalam ruang semacam apakah kesadaran orang akan harga diri dan hak penentuan dirinya terbangun dan di manakah kultur itu pertama kali dipelajari dan diwariskan.” Jawaban atas problematika terakhir ini mau menunjuk pada ranah domestik atau hidup keluarga.

12

02-Jender.indd 19

HENDAR PUTRANTO

19

Secara jitu Okin menunjukkan bahwa rumahlah yang menjadi tempat praktek, pelestarian dan pewarisan isi budaya kepada kaum muda. Distribusi tanggungjawab dan kekuasaan di rumah mempunyai dampak yang cukup besar terhadap siapa yang bisa berpartisipasi di dalam dan mempe ngaruhi segi publik dari kehidupan budaya. Semakin besar sebuah budaya menuntut atau berharap agar perempuan tetap tinggal dan ‘cukup’ berpartisipasi di dalam ruang domestik, semakin kecil kemungkinan me reka mencapai kesetaraan dengan laki-laki di bidang kehidupan yang lain (yang publik). Okin memberi beberapa contoh yang cukup meyakinkan untuk menjelaskan ‘pe nindasan laki-laki terhadap perempuan’ di dalam sebuah budaya minoritas. Dengan kata lain, sejumlah praktek budaya tertentu merupakan sarana yang dipakai lelaki untuk mengontrol perempuan. Misalnya, kasus klitoridektomi yang masih terjadi di negara Pantai Gading dan Togo. Dikatakan olehnya bahwa praktek penyunatan klitoris perempuan yang merupakan bagian dari “warisan budaya kami” berfungsi untuk “menjamin keperawanan seorang perempuan sebelum pernikahan dan kesetiaannya setelah menikah dengan membatasi seks hanya sebagai kewajiban pernikahan” dan bahwa “peran seorang perempuan dalam kehidupan adalah merawat anak-anaknya, menjaga kebersihan rumah dan memasak. Jika klitorisnya tidak dipotong, maka ia mungkin akan berpikir tentang mengejar kesenangan dan kepuasan seksualnya sen diri.” (Okin, 1999:14)12 Juga praktek poli

Bdk. tulisan Fran Hosken ‘Female genital mutilation and human rights’, Feminist Issue, 1, 3, 1981, hlm. 3-24, sebagaimana dikutip Chandra Talpade Mohanty, “Feminisme sebagai Wacana Kolonial” dalam Edi Hayat dan Miftahus Surur (editor), Perempuan Multikultural: Negosiasi dan Representasi, Depok: DESANTARA, 2005, hlm. 39. Menurut Hosken, tujuan penyunatan alat kelamin (perempuan) adalah untuk ‘menyunat kepuasaan dan kenikmatan seksual perempuan … yang pada gilirannya akan membuat seksualitas (perempuan) dikontrol sama seperti potensi reproduktifnya.’ Inilah yang disebut Hosken sebagai: “politik seksual laki-laki’ di Afrika dan Timur Tengah yang bertujuan untuk ‘memastikan ketergantungan dan ketundukan perempuan dengan cara apa pun.’

4/18/2013 8:30:00 PM

20


gami yang dilakukan oleh imigran dari Mali yang tinggal di Perancis, yang mengatakan bahwa praktek poligami dilakukannya karena “kalau satu istrinya sakit, masih ada yang lain yang merawat dirinya.” Selain itu, praktek pemaksaan (atau setidaknya ditawarkan kepada) perempuan untuk menikahi lelaki yang mem perkosanya---yang ditemukan Okin terjadi di sejumlah daerah di Asia Selatan dan Afrika Barat---juga merupakan praktek budaya yang dilegalkan, karena akan memulihkan kehormatan keluarga, sekaligus sebagai kompensasi atas “barang rusak” (si gadis dipandang sebagai cemar dan tak lagi layak untuk dinikahi siapapun). Lalu, solusi semacam apa yang ditawarkan oleh Okin agar konflik antara agenda perjuangan kaum feminis (di antaranya: memperjuangkan kesetaraan dan keadilan jender dan penghapusan kebijakan atau gugus tindakan atau praktek-praktek yang mendiskriminasikan dan mengorbankan perempuan) tidak bertentangan dengan agenda multikulturalisme? �� Ada 2 model solusi dari Okin yang bisa saya petakan di sini. Pertama: teoretis – wacana. Kedua: politis – praktis. Dalam hal wacana, Okin menganjurkan agar para pemikir liberal yang mendukung pemberian hak-hak kultural pada kelompok minoritas perlu lebih mencermati ketidakadilan yang terjadi di dalam kelompokkelompok minoritas yang mereka bela itu. Ketidakadilan itu, secara lebih spesifik lagi, harus dilihat dalam relasi ketidakadilan di antara jenis kelamin yang berbeda (inequalities between the sexes) karena sifatnya yang tidak publik, dan karenanya lebih sulit dikenali (lebih sering tersamar). Dalam hal politik dan kebijakan, Okin menganjurkan agar kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara (sebagai wadah hidup dari aneka macam kelompok minoritas) untuk menanggapi tuntutan dan kebutuhan kelompok minoritas budaya harus melihat apakah kebijakan itu sudah mencerminkan

02-Jender.indd 20

Volume 2, 2013

kepentingan dari anggota atau bagian dari kelompok itu yang kurang mempunyai kuasa dan suara (dalam hal ini tentunya Okin bermaksud ‘kaum perempuan’). Dalam hal ini, di dalam lingkup kelompok budaya itu sendiri pun harus bisa mengakomodasi kepentingan dan suara kaum perempuan muda (karena kaum perempuan yang sudah tua cenderung di-kooptasi oleh pemimpin atau tetua kelompok, yang biasanya lakilaki, untuk melanggengkan struktur penindasan dan ketidaksetaraan dalam kelompok itu) dalam menegosiasikan hak-hak kelompok yang diajukan dan diminta untuk diakui secara publik – legal. Itulah dua saran dan rekomendasi yang diajukan Okin untuk ‘mendamaikan’ konflik antara kebijakan multikulturalisme dengan perjuangan agenda kaum feminis. Sebagai catatan akhir dari bagian kedua ini, kita perlu membaca usulan solusi yang ditawarkan oleh Okin sebagai kerangka kerja teoretis – konseptual yang berguna untuk melihat, membaca dan memetakan sejumlah model dan pola ketidakadilan jender yang juga terjadi dalam masyarakat Indonesia kontemporer yang (tetap) multikultural dan multietnis. Penggambar an lebih lanjut tentang relevansi sekaligus aktualisasi wacana multikulturalisme dan tantangan feminis terhadapnya dalam konteks Indonesia akan kita bahas di bawah ini. Relevansi diskusi tentang multikulturalisme untuk agenda pemajuan keadilan dan kesetaraan jender di Indonesia Paparan tentang sejumlah ketegangan dalam hal penerapan kebijakan multikulturalisme sebagai ide normatif untuk menanggapi fakta kebhinnekaan pada bagian pertama artikel sekaligus tantangan yang diajukan kaum feminis pada bagian kedua artikel mengerucut menjadi sejumlah pertanyaan panduan untuk bagian ketiga artikel ini, yaitu: (1)

4/18/2013 8:30:01 PM


Secara teoretis, bagaimana agar konsepsi multikulturalisme tidak menjadi sarana pembenaran bagi anarkisme kelompok yang sarat dengan kepentingan-kepentingan khususnya masing-masing yang menuntut pri vilese dari negara untuk melindunginya?, (2) Secara praktis – kontekstual, apakah ketegangan multikulturalisme vs. agenda kaum feminis juga nampak dalam konstelasi politik dan kehidupan budaya masyarakat Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, penulis mengajak sidang pembaca untuk menengok pembahasaan B. Hari Juliawan13, tentang perlunya kita melihat kembali “ideologi politik yang memungkinkan multikulturalisme berfungsi.” Ideologi politik yang dimaksud adalah demokrasi liberal, sebagaimana diusulkan oleh John Rawls [1993], Charles Taylor [1994], Will Kymlicka [1995], dan Bhikhu Parekh [2000].14 Mengapa ideologi politik yang memungkinkan multikulturalisme terjamin kehidupannya dalam sebuah ruang bernama negara-bangsa modern tanpa men jadi anarkisme kelompok-kelompok yang menyuarakan dan menuntut perlakuan berbeda (termasuk privi-

HENDAR PUTRANTO

21

lese) atas dasar perbedaan/ke-minoritas-an mereka adalah demokrasi liberal? Jawab nya, demikian Juliawan, karena “Demokrasi liberal memungkinkan tiap orang untuk mengeks presikan diri secara bebas dan mengejar pemenuhan identitas tanpa khawatir menjadi sasaran penindasan.” Seorang ahli hukum dari Yale University, Amy Chua (2003)15 mengkhawatirkan “demokrasi dan pasar bebas secara niscaya akan memenang kan mayoritas sambil mengeksploitasi minoritas yang kuat secara ekonomi. Bila ini yang terjadi, yang digagalkan adalah prinsip kebebasan mengekspresikan diri karena minoritas di bawah dominasi mayoritas tidak lagi punya kebebasan untuk mewujudkan identitas khususnya. Dalam hal ini, demokrasi harus dijaga ketat sebagai mekanisme yang mempertahankan kebebasan berekspresi, sehingga tidak mengurangi hak tiap individu dan kelompok untuk mewujudkan kekhususannya.” Oleh karena itu, perspektif multikultural yang bergandengan dengan perjuangan feminis akan berarti sebagai berikut: gerakan kaum perempuan untuk melawan hegemoni negara dan agama dan budaya monolotik/

Lihat B Hari Juliawan (2004), “Kerangka Multikulturalisme” yang bisa diakses di http://www.unisosdem.org/article_detail. php?aid=4474&coid=3&caid=22&gid=1 14 Selain nama-nama besar tersebut, bisa juga ditambahkan pandangan dari Ten Chin Liew (C. L. Ten), seorang profesor filsafat dan kepala Departemen Filsafat dari National University of Singapore (NUS). Dalam bukunya Multiculturalism and The Value of Diversity (Singapore: Marshall Cavendish Academic, 2004), terutama hlm. 13-27) ia mengajukan konsepsi “A Liberal Multicultural Society” yang berbasis kepada (1) Konsep toleransi liberal atas fakta kemajemukan budaya, (2) kewajiban (duty) dari negara liberal untuk melindungi sejumlah budaya minoritas lewat pelembagaan hakhak minoritas yang khusus, dan (3) relativitas nilai-nilai liberal seperti individual choice dan freedom dalam struktur internal dari komunitas-komunitas budaya. Karenanya, baik keadilan (justice) maupun kebijaksanaan praktis (prudence) perlu menjadi pertimbangan mendasar untuk menjustifikasi keanekaragaman kultural. Untuk konsep “toleransi liberal atas fakta kemajemukan budaya” pada no (1) di atas, bandingkan dengan pengertian multikulturalisme menurut Yana Safrie YH dalam artikelnya, “Multikulturalisme dan Agenda Kemanusiaan” yang bisa diakses di http://www.waspada. co.id/seni_&_budaya/budaya/artikel.php?article_id=44807 Menurutnya, “Multikulturalisme merupakan paradigma baru dalam upaya merajut kembali hubungan antarmanusia yang belakangan selalu hidup dalam suasana penuh dengan konfliktual. Ada sebuah kesadaran masif yang muncul bahwa diperlukan kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan, pluralitas bangsa, baik dalam etnis, agama, budaya, hingga orientasi politik. Multikulturalisme mengajak masyarakat dalam arus perubahan sosial, sistem tata nilai kehidupan yang menjunjung tinggi toleransi, kerukunan dan perdamaian bukan konflik atau kekerasan meskipun terdapat perbedaan sistem sosial di dalamnya.” 15 Dalam World On Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability (New York: Double Day, 2003), sebagaimana dikutip oleh B. Hari Juliawan (2004). 13

02-Jender.indd 21

4/18/2013 8:30:01 PM

22


ideologi patriarkal sekaligus ideologi pasar bebas yang cenderung homogen dan tidak menghargai pluralitas kebebasan berekspresi (dalam hal budaya, politik, seni, dll.)16. Dalam ekspresi budaya seperti seni, tentu saja kita akan melihat lebih banyak lagi warna-warni representasi perempuan, seperti dalam siasat perempuan Tayub, gandrung, perempuan gerwani, perempuan Madura, transformasi tata nilai budhisme, dan aneka representasi perempuan dalam karya sastra Indonesia kontemporer (pasca Orde Baru)17. Jika sedari tadi kita bergerak di tataran politik – legal dan wacana intelektual tentang konsep multikulturalisme, minoritas, dan agenda perjuangan kaum feminis untuk menggolkan keadilan dan kesetaraan gender, maka mari kita lihat bahwa strategi perlawanan kaum perempuan (tidak harus selalu kaum aktivis feminis, tapi bisa juga perempuan yang sudah tercerahkan, teremansipasi dari struktur penindasan yang biasanya diciptakan dan dilanggengkan oleh kaum laki-laki) juga bisa bergerak di level seni, seperti seni tari, seni arsitektur (seni bangunan), dan susastra. Melani Budianta dalam esainya “Perempuan, Seni Tradisi, dan Subaltern: Pergulatan di Tengah-tengah Lalu Lintas Global-Lokal”18 mengatakan bahwa perempuan dalam pertunjukan seni tradisional Indonesia seperti tandak, ronggeng, tayub mengalami beraneka macam fase negosiasi dan resistensi terhadap kebijakan kebudayaan dan lapis identifikasi yang bertolak dari oposisi biner. Dengan berpijak dari model subaltern Gramsci yang lalu diteruskan oleh Spivak, Budianta mengatakan bahwa

Volume 2, 2013

tidak selamanya kaum subaltern (dalam hal ini perempuan dalam posisi yang dimarjinalkan dan dibungkam suaranya) berada dalam posisi sebagai korban (viktim) yang menunggu untuk diselamatkan atau diratapi. Lewat proses negosiasi atas oposisi biner antara modernitas >< tradisi, misalnya, “kelompok-kelompok pertunjukan seni tradisi yang menggunakan media dan teknologi modern, meminjam lagu serta mencampur gerak tari dengan apa yang ada di pasar populer, maka dikotomi yang simplistik antara modern dan tradisional tidak dapat lagi bertahan.” (Budianta, 2005:103) Terlebih, pengakuan akan profesionalitas para penari tayub dengan melibatkan para pejabat pemerintahan lokal dalam upacara kelulusan mereka (di mana mereka memperoleh gelar diploma profesional) menandai sebuah model kompromi dengan kebijakan negara dalam mengatur dan menata kebudayaan secara administratif. Kompromi semacam ini bisa juga dilihat sebagai sebuah strategi para penari tayub untuk bisa bertahan (survive) di tengah aneka macam subordinasi posisi subjek mereka (dari negara, dari kaum agamawan dan dari kaum modernis). Dengan kata lain, penegasan identitas dan bersuaranya kaum subaltern tidak selalu berlangsung secara konfrontatif, melainkan juga secara negosiatif. Strategi perlawanan tidak harus berupa konfrontasi langsung dan perombakan total (apalagi jika musuh yang dihadapi masih terlalu kuat), tapi bisa juga secara berlapis dan bertahap (progresif). Hal itu dimulai, misalnya, dengan langkah kompromi dan

Dalam pembahasaan Nugroho (2004), “Multikulturalisme menganggap bahwa etnosentrisme, xenosentrisme maupun xenofobia bukan tutur kata dan sikap yang relevan. Yang relevan ialah kewajiban untuk menghormati hak-hak atas keanekaan budaya atau hak-hak untuk berbeda secara budaya. Multikulturalisme dengan demikian memproklamasikan emansipasi budaya-budaya kecil yang masing-masing juga memiliki ‘hak hidup’ yang wajib dihormati.” 17 Lihat lengkapnya dalam Hayat dan Surur (2005). 18 Lih. Melani Budianta “Perempuan, Seni Tradisi, dan Subaltern: Pergulatan di Tengah-tengah Lalu Lintas Global-Lokal,” dalam Hayat dan Surur (2005), hlm. 89 – 105. 16

02-Jender.indd 22

4/18/2013 8:30:01 PM


HENDAR PUTRANTO

23

negosiasi. Meskipun demikian, di bagian ini ‘negara’ direpresentasikan oleh sekeakhir tulisannya, Budianta mewanti-wanti lompok kecil anggota partai yang berkita untuk tidak terjebak dalam esensialipandangan agama tertentu dalam lemsme subaltern, dengan mengatakan bahwa baga legislatif/DPR) untuk mengalihkan “Perempuan Indonesia adalah entitas yang perhatian kaum perempuan dari isu heterogen, termasuk perempuan dalam sayang lebih urgen untuk dijadikan Unyap kanan dan sayap kiri, perempuan dalam dang-undang, seperti Undang-undang kelompok yang religius dan sekuler, dengan Anti-Trafiking dan penerapan serta reperspektif tradisional dan liberal. Bangkit view atas UU PKDRT (Undang-undang nya fundamentalisme, popularitas poligami Penghapusan Kekerasan dalam Rumah dan norma-norma konservatif lainnya yang Tangga).20 mendapat dukungan dari kelompok-kelom- (2) Secara budaya, isu RUU APP dan pok sipil perempuan adalah fenomena yang po li gami adalah sebuah model hoharus dihadapi oleh kaum feminis liberal.” mogenisasi budaya dan imperialisme (Budianta, 2005:104) budaya dengan wajah baru, di mana ke Untuk menjawab pertanyaan kedua bhinnekaan ber ekspresi mau dipangkas yang diajukan di atas, kita akan melihat dan kebhinnekaan budaya yang ada di bahwa strategi perlawanan perempuan Indonesia mau dijadikan budaya monoterhadap hegemoni negara dan agama dalit patriarkal yang mengekang sekaligus lam penguasaan ruang publik dan ruang memasung (kembali) hak perempuan untuk berwacana mengenai perbedaan dan untuk mendefinisikan tubuhnya. keanekaragaman, yang konsekuensi praktis (3) Secara sosial, produk hukum RUU APP dari hegemoni ini adalah pembungkaman menempatkan tubuh perempuan kemdan penindasan model baru terhadap pebali pada dua wilayah yang sama sekali rempuan, pada tahun-tahun belakangan ini tidak menguntungkan, yaitu wilayah semakin mengemuka lewat dua kasus konsakral dan dan wilayah profan yang satroversial yaitu pengajuan Rancangan Unling bertentangan. Pemisahan wilayah dang-undang Anti Pornografi dan Anti Porpublik dan privat adalah istilah lain no Aksi (selanjutnya disingkat RUU APP) yang merupakan refren dari koor mountuk disahkan menjadi undang-undang, dernitas yang bergerak dalam kerangka serta kasus poligami. Kita tidak akan masuk oposisi biner. Peran sosial perempuan ke dalam perdebatan panjang lebar tentang (lagi-lagi) mau dibatasi pada wilayah kedua contoh kasus besar ini19, namun cukuprofan-domestik-privat dan ini meruplah kiranya mengajukan 3 refleksi singkat pakan strategi subordinasi dari kaum atas gejala ini. subaltern seperti sudah dibahas di atas. (1) Secara politis, baik isu RUU APP mauMeskipun bernada pesimis, namun pun isu poligami merupakan salah satu tiga refleksi tentang isu RUU AP dan polidari sejumlah strategi negara (dalam hal gami ini bisa juga dilihat sebagai momen

Debat panjang lebar tentang kasus RUU APP dari perspektif feminis bisa dilihat dalam Jurnal Perempuan No. 47, Edisi Mengapa Perempuan Menolak (RUU APP)?, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, Mei 2006. 20 Lihat wawancara jurnalis dari YJP (Henny Irawati dan Eko Bambang Subiyantoro) dengan Magdalena Sitorus dari Komisi Perlindungan Anak dalam Jurnal Perempuan No. 47, Edisi Mengapa Perempuan Menolak (RUU APP)?, hlm. 106 – 109. 19

02-Jender.indd 23

4/18/2013 8:30:01 PM

24


yang tepat untuk menggalang solidaritas bersama di antara kaum perempuan yang berbeda-beda yang memberi tekanan serta bobot pada ‘perbedaan’ dan ‘keanekaragaman pengalaman’ sebagai titik berangkat perjuangan. Pembentukan Aliansi Mawar Putih dan Aliansi Bhineka Tunggal Ika bisa dilihat sebagai starategi politis (betapapun sementara sifatnya) untuk menanggapi isu kontroversial yang potensial memecah-belah persatuan bangsa. Pembentukan Aliansi semacam ini perlu diapresiasi dan bisa dijadikan model “membangun gerakan solidaritas bersama” di atas kekayaan perbedaan dan keanekaragaman pengalaman. Ketertindasan dan ketidakadilan menjadi kunci utama yang mengikat aliansi-aliansi semacam ini, di hadapan musuh besar bersama, yaitu (1) negara dengan paradigma mengatur dan menyeragamkan perbedaan untuk menjamin (secara semu) stabilitas nasional dan (2) radikalisasi agama, yang mengatasnamakan suara mayoritas untuk membungkam suara-suara kecil subaltern yang jamak dalam hal penafsiran kitab, sekaligus politisasi agama (membawa simbol-simbol agama dan menyerukan klaim-klaim kemutlakan untuk melanggengkan status quo kekuasaan) dalam ruang publik modern. Selain dua persoalan ini, sama menariknya untuk mencermati gejala penguatan isu kesetaraan jender dalam sejumlah masyarakat adat. Dalam seminar sehari ten tang kedudukan dan peranan perempuan Batak yang berlangsung pada Selasa 26 September 2006 di Balai Data Kantor Bupati Taput, Bapak Saur Sitindaon, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tarutung yang menjadi salah satu pemrasaran dalam seminar itu, mengatakan, “Hukum adat Batak yang tidak menunjang, mendorong kesetaraan dan keadilan gender perlu ditinggalkan karena bertentangan dengan hak azasi ma-

Volume 2, 2013

nusia. Kedudukan perempuan sangat lemah dibanding laki-laki. Ini suatu indikasi (bahwa) adat Batak diskriminatif terhadap perempuan.” Hukum adat manakah yang dimaksud oleh Bapak Saur Sitindaon? Ia menyinggung soal pembagian harta warisan yang menurutnya belum mencerminkan ungkapan pepatah Batak ‘Dompak marmeme anak, dompak marmeme boru’ (Kedudukan anak dan perempuan adalah sama). Melihat fakta kasus di pengadilan, terbukti bahwa lebih sering pihak lelakilah yang dianggap lebih sah dan berhak menjadi pewaris harta nenek moyangnya. Selain Saur Sitindaon, Wakil Bupati Taput, Drs. Frans A. Sihombing, MM mengatakan bahwa harkat dan martabat perempuan Batak dalam adat Batak amatlah dihargai dan dijunjung tinggi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa perempuan adalah penentu suksesnya keluarga (Boru ni raja, Parsonduk Bolon, Sitiop Puro). Selain persoalan ketidaksamaan dalam hal penerimaan warisan yang terasa mengganjal ini, representasi perempuan dalam lembaga legislatif tingkat daerah (DPRD) pun masih jauh di bawah tingkat yang diharapkan dan diundang-undangkan, karena sudah tercetak stereotip diskriminatif terhadap perempuan di kepala para politisi. Sitindaon menyebut bahwa dari 30 anggota DPRD Taput, hanya terdapat dua orang perempuan. Padahal, menurut UU No. 12 tahun 2003, perempuan yang menduduki kursi DPRD seharusnya mencapai kuota sampai 30 persen (jadi seharusnya 9 orang). Mengapa kuota ini tidak tercapai? Menurutnya, hal ini terjadi karena para pimpinan Parpol tidak memberi kesempatan kepada perempuan. �� “Mereka hanya memberi nomor urut tidak jadi. Kalau kita konsisten, maka berikan nomor urut pertama. Jadi bukan hanya omongan saja soal gender tapi pelaksanaannya,” demikian tegasnya.21

Lihat laporan lengkapnya di http://www.waspada.co.id/serba_waspada/dunia_wanita/artikel.php?article_id=80105

21

02-Jender.indd 24

4/18/2013 8:30:02 PM


Kutipan singkat dari artikel berikut menunjukkan bahwa kaum perempuan tidak perlu berkecil hati merasa berjuang sendirian dalam memajukan isu-isu multikulturalis sekaligus feminis, karena ternyata ada juga (meskipun secara jumlah mungkin masih relatif kecil) pejabat-pejabat pemerintah yang berjenis kelamin laki-laki sekaligus berpandangan terbuka dan pro kesetaraan serta keadilan jender. Selain itu, ‘kita’ (yang dimaksud ‘kita’ di paragraf ini bisa dimulai dari kaum feminis yang memperjuangkan isu multikulturalisme dan pluralisme dalam agenda perjuangan mereka, dan orang-orang yang mempunyai perhatian dan kepedulian menyangkut hal pluralisme dan multikulturalisme, para tokoh pendidikan nasional, para guru dan pakar konseling bagi siswa, serta tak ketinggalan para guru di manapun mereka berada) juga bisa mulai belajar untuk memasukkan perspektif multikultural dalam agenda kurikulum pendidikan kita, entah kurikulum dimengerti secara formal, informal, non-formal, maupun kurikulum yang dipahami sebagai panduan atau garisgaris besar pengajaran nasional. Contoh yang diuraikan secara gamblang dan sistematis oleh Jeffery Scott Mio22 dan Gene I. Awakuni23 dalam Resistance to Multiculturalism: Issues and Interventions (2000)24 bisa menjadi inspirasi bagi kita, para pendidik dan pencerdas kehidupan bangsa,

HENDAR PUTRANTO

25

untuk memperkenalkan, menciptakan dan memfasilitasi tumbuh berkembangnya per s pektif multikulturalisme dalam sesi bimbingan dan terapi, juga dalam pembelajaran di ruang kelas. Dalam bukunya, Mio dan Awakuni mencoba menerapkan perspektif multikulturalisme dalam ruang kelas yang berkultur tradisi demokrasi Amerika, yang secara khusus didesain untuk membongkar selubung rasisme dan stereotip yang ternya ta masih saja bercokol dalam benak anakanak didik karena pengaruh lingkungan sosial-kultural, pengasuhan orang tua, teman-teman sebaya, dan juga dampak dari media-massa khususnya televisi dan surat kabar. Mio dan Awakuni dengan tekun dan cermat menganalisis alasan mengapa isu multikulturalisme kerap mendapat tentang an (resistensi) di level administratif yaitu dari para pembuat dan pendesain kebijakan kurikulum serta staf dosen dan para pengajar di universitas. Menurut mereka, salah satu solusi untuk mengatasi bentuk resistensi semacam ini adalah dengan menawarkan penghargaan (rewards) kepada staf dosen bila mereka berhasil memasukkan isu multikulturalisme ke dalam kerangka kurikulum dan pembelajaran nyata mereka di ruang kelas atau menyertakan kesadaran multikulturalis dalam skema pertumbuhan pribadi (bagi konse lor) dan lewat kebijakan-kebijakan sekolah/ kampus yang dirancang untuk mendorong

Jeffery Scott Mio, Ph. D, adalah seorang profesor psikologi dan direktur program psikologi di California State Polytechnic University, Pomona. Mio pernah bekerja sebagai Asisten Profesor di Departemen Psikologi Washington State University. Beliau meraih gelar Ph. D dalam bidang Psikologi Klinis dari the University of Illinois, Chicago. Karya yang pernah beliau sunting meliputi Mio, J. S., & Katz, A. N. (Eds.), Metaphor: Implications and applications, Mahwah, NJ: Erlbaum, 1996. Mio, J. S., Trimble, J. E., Arredondo, P., Cheatham, H. E., & Sue, D. (Eds.) �� Key words in multicultural interventions: A dictionary. Westport, CT: Greenwood, 1999. Beliau juga pernah menerima penghargaan Emmy award untuk perannya sebagai seorang konsultan di salah satu serial pendidikan untuk publik yang ditayangkan di TV. 23 Gene I. Awakuni adalah Vice President untuk Urusan Kesiswaan dan sekaligus Profesor Etika serta Kajian Perempuan di California State Polytechnic University, Pomona. �� Gelar Master dan Ph. D dalam bidang Psikologi Konseling dan Konsultasi diperoleh dari Harvard University. 24 Jeffery Scott Mio, dkk. (2000). Resistance to Multiculturalism: Issues and Interventions, Philadelphia, PA: Brunner/Mazel – Taylor & Francis Group. 22

02-Jender.indd 25

4/18/2013 8:30:02 PM

26


semua warga sekolah/kampus (karyawan, (maha)siswa, orangtua, dan guru/dosen) secara positif mengapresiasi dan menghendaki tujuan-tujuan dari multikulturalisme itu sendiri. Hanya saja, perlu diberi catatan khusus untuk upaya-upaya ini, terutama catatan dari kaum feminis, yaitu dengan menyertakan program penyadaran akan ketidak adilan jender dalam masyarakat sekaligus upaya-upaya untuk menggolkan kesetaraan jender dalam rancangan kurikulum yang dipersiapkan (Mio dan Awakuni, 2000:129162). Namun demikian, program penyadar an kesetaraan jender ini pun perlu didialogkan dengan program-program lain seperti menguak selubung stereotip dan prasangka etnis, prasangka agama, prasangka budaya dan sub-budaya, isu kesenjangan sosial dan isu keadilan ekonomi, isu otonomi dan kemampuan-kemampuan psikologis, keterbukaan akses terhadap sumber-sumber informasi, dan beraneka macam program lainnya yang berada di bawah payung multikulturalisme. Seperti ditunjukkan Saharso (2003) da lam penelitiannya tentang aborsi berdasarkan jenis-kelamin dan perbaikan selaput dara, yang terjadi pada perempuan di negeri Belanda yang sedang mempraktekkan otonominya untuk mengambil keputusan yang oleh umum dipandang sebagai “tunduk pada tradisi dan dicuci-otaknya sehingga menjadi korban tekanan budaya (patriarkal)”, ternyata ditafsirkan bahwa para perempuan ini “able to determine what they wanted; they were by no means merely cultural dupes” (Saharso, 2003:210). Saharso mengajak kita untuk menyadari adanya distingsi antara hak penentuan diri (the right to autonomy) dan kapasitas bagi otonomi ketika menilai isu-isu multikultural. Hak penentuan diri lebih merujuk pada hak untuk bertindak secara otonom di dunia luar, sementara kapasitas bagi otonomi merujuk pada seperangkat kemampuan psikologis

02-Jender.indd 26

Volume 2, 2013

yang dipersyaratkan otonomi itu sendiri. Kesimpulan yang ditarik Saharso ini pada gilirannya mau menunjukkan kompleksitas pengambilan keputusan moral seorang perempuan di bawah kondisi-kondisi yang menekan (seperti faktor keluarga, budaya dalam atau tradisi klan, sosialisasi medis dan kampanye media). Karena itu, menyambung analisis Mio dan Awakuni, kurikulum berbasis multikulturalisme yang berisikan program penyadaran akan kesetaraan dan keadilan jender tidak hanya sibuk “keluar” (the right to autonomy), melainkan juga perlu lebih peka “ke dalam” (menelaah aspek psikologis yang menjadi prasyarat yang memungkinkan otonomi tersebut tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar). KESIMPULAN Isu multikulturalisme, baik sebagai kerangka wacana maupun sebagai agenda praktis perjuangan politik, tidak perlu diperlawankan dengan agenda feminis yang berupaya untuk memajukan kesetaran dan keadilan jender. Meskipun di sana-sini masih nampak ada nya ketegangan konseptual dan praktis antara kedua isu besar ini, namun ada satu hal yang dilihat penulis bisa menjadi kerangka kerja bersama baik bagi kaum multikulturalis maupun bagi kaum feminis, yaitu: kesadaran akan keanekaragaman budaya, bangsa, kepentingan dan suara sekaligus pengakuan bahwa keanekaragaman itu bisa menyumbang pemahaman akan realitas dan gugus tindakan kita menjadi lebih kaya dan kreatif hendaknya bisa menjadi titik pijak untuk menolak model-model homogenisasi, penyeragaman dan penindasan wajah baru yang dilancarkan oleh siapapun aktornya, entah itu aparat negara, budaya patriarkal yang dominan dengan para se sepuh dan barisan penjaganya, agama dan agamawan, pasar dan korporasi. Hal ini bisa dicapai tidak hanya lewat mobilisasi dan kampanye

4/18/2013 8:30:02 PM


HENDAR PUTRANTO

27

sosial model gerakan feminis dan pro-fem- Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citiinis untuk membangun gerakan solidaritas zenship: A Liberal Theory of Minority Right, bersama, namun juga lewat rancangan kuriNew York: Oxford University Press Inc. kulum sekolah (formal, informal, non-for(diterjemahkan ke dalam bahasa Indomal) yang lebih peka dan memberi perhatian nesia menjadi Kewargaan Multikultural: terhadap isu kesetaraan dan keadilan jender. Teori Liberal mengenai Hak-hak Minoritas, Jakarta: LP3ES.) Liew, T. C. (2004). Multiculturalism and The DAFTAR PUSTAKA Value of Diversity. Singapore: Marshall Bahtiar, R. (2005). “Problem Tanah dan Cavendish Academic. Identitas Komunitas Adat Dayak Pitap” Mio, J. S. dan Awakuni, G. I. (2000). Resisdalam Hikmat Budiman. Editor. Hak Mitance to Multiculturalism: Issues and Internoritas: Dilema Multikulturalisme di Indoventions. Philadelphia, PA: Brunner/Manesia. Jakarta: The Interseksi Foundation, zel – Taylor & Francis Group. hlm. 169 – 221. Okin, S. M. (1999). “Is Multiculturalism Bad Budianta, M. (2005). “Perempuan, Seni Tradifor Women?”, dalam Joshua Cohen, Matsi, dan Subaltern: Pergulatan di Tengahthew Howard dan Martha C. Nussbaum. tengah Lalu Lintas Global-Lokal,” dalam Is Multiculturalism Bad for Women?. PrincEdi Hayat dan Miftahus Surur. Editor. eton, New Jersey (USA): Princeton UniPerempuan Multikultural dan: Negosiasi versity Press, hlm. 9 – 24. dan Representasi. Depok: DESANTARA. Parekh, B. (2001). Rethinking MulticulturalBudiman, H. (2005). Editor. Hak Minoritas: ism: Cultural Diversity and Political TheoDilema Multikulturalisme di Indonesia, Jary. Harvard: Harvard University Press. karta: The Interseksi Foundation. Saharso, Sawitri. (2003). “Feminist Ethics, Cornell, D. and Murphy, S. (2002). ”Anti-raAutonomy and the Politics of Multiculcism, multiculturalism and the ethics of turalism” dalam Feminist Theory, 4(2): identification” dalam PHILOSOPHY & 199–215. SOCIAL CRITICISM, 28(4): 419–449. Nugroho, A. A. (2004). Benturan Peradaban, Hardiman, F. B. (2003). “Kata Pengantar” Multikulturalisme, dan Fungsi Rasio dalam dalam Kewargaan Multikultural: Teori LiSt. Sularto. Editor. Esei-esei Bentara. Jaberal mengenai Hak-hak Minoritas. Jakarta: karta: Penerbit Kompas LP3ES. Hayat, E. dan Surur, M. (2005). Tim editor. Parekh, B. (1999). What is Multiculturalism? (diakses di http://www.india-seminar. Perempuan Multikultural: Negosiasi dan com/1999/484/484%20parekh.htm) Representasi. Depok: DESANTARA. Juliawan, B. H., (2004). Kerangka Multikul- Saifuddin, A. F. (2006). Kegamangan Multikulturalisme di Indonesia (dimuat di turalisme (diakses di www.unisosdem.org/ Kompas, 21 Januari 2006, artikel bisa article_detail.php?aid=4474&coid=3&caid= diakses di http://www.kompas.com/kom22&gid=1) pas-cetak/0601/21/pustaka/2374717.htm) Jurnal Perempuan No. 47, Edisi Mengapa Perempuan Menolak (RUU APP)? (Mei 2006). Suparlan, P. (2002). Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural (bisa diakses di Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. http://anthropology.fisip.ui.ac.id/httpdocs/ Kelly, P. (2000). Editor. Multiculturalism Rejurnal/2002/69/10brt3psu69.pdf) considered. Oxford: Polity Press.

02-Jender.indd 27

4/18/2013 8:30:02 PM

Kesetaraan Jender dan Multikulturalisme

Recommend Documents