REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PARIWISATA SINGAPURA, REPUBLIK SINGAPURA TENT ANG KERJASAMA DI BIDANG PARIWISATA
KEMENTERIAN
PARIWISATA
REPUBLIK
INDONESIA
DAN
BADAN
PARIWISATA SINGAPURA, REPUBLIK SINGAPURA (selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"):
MENYADARI pentingnya prinsip kedaulatan , kemerdekaan nasional, kesetaraan , dan saling menguntungkan;
BERKEINGINAN untuk memperkuat ikatan persahabatan dan kerja sama yang telah terjalin antara kedua negara dan rakyatnya melalui pariwisata berdasar prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan;
MEMPERTIMBANGKAN kebutuhan untuk rnengembangkan dan merawat hubungan pariwisata, sebagaimana hal kerja sama antara organisasi pariwisata nasionalnya;
TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:
PASAL1 TUJUAN
Para Pihak telah menyetujui,berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara, untuk memperkuat, mempromosikan, dan mengembangkan kerja sama timbal balik antara kedua negara di bidang pariwisata.
PASAL 2 LINGKUP DAN KEGIAT AN KERJA SAMA
Untuk mencapai tujuan tersebut pada Pasal 1 Memorandum Saling Pengertian ini, para Pihak dapat berupaya mendorong dan memajukan kerja sama dalam lingkup sebagai berikut: a. Pemasaran dan Promosi Bersama b. Kapal Pesiar c. Pertemuan, lnsetif, Konvensi, dan Pameran d. Lingkup kerja sama lainnya di bidang pariwisata yang disepakati kedua belah pihak secara tertulis.
Kegiatan untuk lingkup kerja sama di atas dapat termasuk: a. Pengembangan Destinasi dan Pelabuhan b. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya c. Penelitian dan Pengembangan d. lnvestasi Pariwisata e. Kerja Sama Sektor Swasta f. Pertukaran lnformasi
PASAL 3 PELAKSANAAN
1. Para Pihak dapat memasukkan pengaturan spesifik pada lingkup kerja sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Pengaturan pelaksana ini dapat, antara lain, menyebutkan: i.
tujuan dan lingkup kerja sama;
ii.
prosedur untuk keikutsertaan program;
iii.
lembaga yang berpartisipasi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan pengaturan dimaksud;
iv. pengaturan keuangan; v.
prosedur untuk pemindahan dan penggunaan bahan, peralatan, dan dana;
vi.
prosedur dan tata cara penggunaan hasil penemuan proyek penelitian bersama, dan isu terkait kekayaan intelektual;
vii. prosedur untuk pertukaran informasi pemerintah; dan viii. prosedur terkait kebutuhan potensial untuk penghentian sementara kegiatan.
PASAL 4 KELOMPOK KERJA BERSAMA
1. Para Pihak dapat membentuk Kelompok Kerja Bersama yang terdiri dari perwakilan para Pihak dan diketuai oleh Pejabat Senior masing-masing Pihak.
2. Kelompok Kerja Bersama dapat menetapkan lingkup kolaborasi dan prosedur, dan merekomendasikan program kerja sama.
3. Kelompok Kerja Bersama dapat meninjau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian secara teratur dan menyediakan pembaruan kepada Para Pihak.
4. Kelompok Kerja Bersama dapat bertemu secara teratur, paling tidak setahun sekali, pada tanggal dan tempat yang saling disepakati oleh Para Pihak.
PASAL 5 PENGATURAN KEUANGAN
Biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh masing-masing Pihak, jika ada, yang timbul karena atau berhubungan dengan lingkup atau kegiatan kerja sama dimaksud dalam Memorandum Saling Pengertian ini akan disepakati secara tertulis oleh kedua belah Pihak.
PASAL 6 KEIKUTSERT AAN PIHAK KETIGA
Salah satu Pihak dapat mengundang keikutsertaan pihak ketiga dalam lingkup atau kegiatan kerja sama berdasar Memorandum Saling Pengertian ini dengan persetujuan Pihak yang lain. Dalam melaksanakan kegiatan dan/atau program bersama, Pihak yang mengundang pihak ketiga harus memastikan bahwa pihak yang diundang tersebut menghormati ketentuan dalam Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 7 PENGHORMATAN TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Masing-masing Pihak akan menghormati hak kekayaan intelektual Pihak lainnya sesuai dengan perjanjian internasional yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
2. Masing-masing Pihak tidak akan menggunakan nama, logo, dan/atau lambang resmi Pihak lainnya pada publikasi, dokumen, dan/atau surat apapun tanpa persetujuan sebelumnya secara tertulis dari Pihak lainnya.
3. Tanpa mengesampingkan hal dalam ayat 1 di atas, hak kekayaan intelektual yang dibuat sehubungan dengan pengembangan teknologi dan/atau produk dan/atau pekerjaan pengembangan jasa dilaksanakan: i.
Bersama oleh Para Pihak atau hasil penelitian yang diperoleh melalui kegiatan bersama Para Pihak akan dimiliki bersama oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang akan disepakati bersama; dan
ii. Sendiri dan secara terpisah oleh salah satu Pihak atau hasil penelitian yang diperoleh melalui upaya sendiri dan terpisah oleh salah satu Pihak, akan dimiliki sendiri oleh Pihak tersebut.
PASAL 8 PENGHORMATAN TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESIBUDAYA
Para Pihak akan menghormati nilai pengetahuan tradisional ekspresi budaya (selanjutnya disebut "PTEB"), dan menghindari penyalahgunaan, pemanfaatan, dan penyelewengan PTEB milik Pihak lainnya.
PASAL 9 KERAHASIAAN
Masing-masing Pihak akan melindungi kerahasiaan setiap dokumen, informasi, dan data lainnya yang diterima atau disediakan kepada Pihak lainnya selama jangka waktu Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL10 EFEK MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
Memorandum Saling Pengertian ini tidak membuat hak yang berlaku atau kewajiban yang mengikat secara hukum pada para Pihak , kecuali sebagaimana diatur pada Pasal 9 Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL11 REVISI , MODIFIKASI, DAN AMANDEMEN
Masing-masing Pihak dapat meminta secara tertulis, revisi , modifikasi, amandemen seluruh atau sebagian Memorandum Saling Pengertian ini. Revisi, modifikasi, atau amandemen yang disetujui oleh para Pihak akan dibuat secara tertulis dan harus menjadi bagian Memorandum Saling Pengertian ini. Revisi, modifikasi, atau amandemen tidak akan mengurangi hak dan kewajiban yang muncul dari atau berdasar Memornadum Saling Pengertian ini sebelum atau sampai tanggal revisi , modifikasi, atau amandemen tersebut.
PASAL12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Perselisihan yang timbul karena penafsiran, pelaksanaan, atau pun penerapan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai antara para Pihak tanpa mengacu pada pihak ketiga atau pengadilan, organisasi, atau forum internasional.
PASAL13 PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
akan
mulai
berlaku
pada
tanggal
penandatanganan dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun . Selanjutnya, Memorandum Saling Pengertian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu lima (5) tahun lagi, melalui persetujuan secara tertulis oleh para Pihak setidaknya enam (6) bulan sebelum habis masa berlakunya. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini dengan memberitahukan Pihak lainnya mengenai keinginan untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini melalui pemberitahuan secara tertulis melalui saluran diplomatik setidaknya tiga (3) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
4. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan program-program yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini , kecual i disepakati lain oleh Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI , yang bertanda tangan , telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
Oibuat di Semarang , Indonesia, pada ta ngg al empat belas (14) November 2016, tahu n Dua R1bu Enam Belas dalam empat (4) rnngkap naskah asli, du2 (2) dalam Bahasa Indonesia dan dua (2) dalam Bah asa lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Oalam hal terdapat perselisihan maka naskah Bahasa inggris yang berlaku.
UNTUK KE MENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
UNTUK BADA
I ARIWISATA I
K SINGAPURA
ArLef Yahya Menteri Pariwisata
Menteri Perdagangan Perindustrian (Perindustrian)
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SINGAPORE TOURISM BOARD OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM
THE MINISTRY OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SINGAPORE TOURISM BOARD OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE (hereinafter referred to singularly as "the Party" and collectively as the "Parties"):
RECOGNISING
the
importance of the
principles
of sovereignty, national
independence, equality and mutual benefit;
DESIRING to strengthen existing friendly ties and cooperation between the two states and their peoples as through tourism based on the principles of equality and mutual benefit;
CONSIDERING the need to develop and foster the tourism relations , as well as the cooperation between their national tourism organisations;
HAVE AGREED as follows:
ARTICLE 1 OBJECTIVE
Each Party has agreed, under prevailing laws and regulation of the respective states, to strengthen, promote, and develop mutual cooperation between the two states in the field of tourism.
ARTICLE 2 AREAS AND ACTIVITIES OF COOPERATION
To achieve the objective referred to in Article 1 of this Memorandum of Understanding, the Parties may endeavour to encourage and promote cooperation in the following areas:
a. Joint Marketing and Promotion b. Cruise c. Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions d. And any other areas of co-operation in the field of tourism to be mutually agreed upon by the Parties in writing.
Activities for the above areas of cooperation may include: a.
Destination and Port Development
b.
Human
Resources
Development
Workshops c.
Research and Development
d.
Tourism Investments
e.
Private Sector Co-operation
f.
Information exchange
through
Trainings, Seminars, and
ARTICLE 3 IMPLEMENTATION
1. The
Parties
may
conclude
specific
arrangements
on
the
areas
of
cooperation as set out in Article 2 of this Memorandum of Understanding.
2. These implementing arrangements may, inter alia, specify: i.
the purpose and scope of the cooperation;
ii. procedures for program participation; iii. the participating institutions responsible for the implementation of such arrangements; iv. the financial arrangements; v. procedures for the transfer and use of materials, equipment and funds; vi. the procedure and manner of use of the findings of joint research projects, and issues related to intellectual property; vii. procedures for the exchange of governmental information; and viii. procedures related to the potential need for the temporary cessation of activities.
ARTICLE 4 JOINT WORKING GROUP
1. The Parties may establish a Joint Working Group which comprises representatives of the Parties and to be co-chaired by Senior Officials of the Parties.
2. The Joint Working Group may set out the areas of collaboration and procedures, and recommend programmes of co-operation .
3. The Joint Working Group may review the implementation of this Memorandum of Understanding regularly and provide updates to theParties.
4. The Joint Working Group may meet regularly, at least once a year, on a date and venue to be mutually agreed upon by the Parties.
ARTICLE 5 FINANCIAL ARRANGEMENTS
Costs and expenses incurred by each Party, if any, arising out of or in connection with the areas or activities of cooperation referred to in this Memorandum of Understanding will be agreed upon in writing by both Parties.
ARTICLE 6 PARTICIPATION OF THIRD PARTY
Either Party may invite the participation of a third party in the areas or activities
of
cooperation under this Memorandum of Understanding upon the agreement of the other Party. In carrying out such joint activities and/or programs, the Party which invites the third party shall ensure that the invited parties respect the provisions of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 7 RESPECT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. Each Party will respect the intellectual property rights of the other Party in accordance with international agreements signed by both Parties.
2. Each Party will not use the name, logo and/or official emblem of the other Party on any publication, document and/or paper without the prior approval of the other Party in writing.
3. Notwithstanding anything in paragraph 1 above, the intellectual property rights created in respect of any technolog ical development and/or any products and/or services development work carried out: i. Jointly by the Parties or research result obtained through the joint activity effort of the Parties will be jointly owned by the Parties in accordance with the term to be mutually agreed upon; and ii. Solely and separately by the Party or research results obtained through the sole and separate effort of the Party, will be solely owned by the Party concerned.
ARTICLE 8 RESPECT OF TRADITIONAL KNOWLEDGES AND FOLKLORE
The Parties will respect the value of traditional knowledge, and folklore (hereinafter "TKF"}, and to avoid any misuse, exploitation, and misappropriation of TKF of the other Party.
ARTICLE 9 CONFIDENTIALITY
Each Party will protect the confidentiality and secrecy of any documents, information and other data received or supplied to the other Party during the period of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 10 EFFECT OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
This Memorandum of Understanding does not create any enforceable rights or impose any legally binding obligations on the Parties, except as provided for under Article 9 of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 11 REVISION , MODIFICATION, AND AMENDMENT
1. Either Party may request in writing , revision, modification or amendment of all or any part of this Memorandum of Understanding. 2. Any revision , modification or amendment agreed to by the Parties will be made in writing and shall form part of this Memorandum of Understanding. 3. Any revision, modification or amendments will not prejudice the rights and obligations arising from or based on this Memorandum of Understanding before or up to the date of such revision, modification or amendments.
ARTICLE 12 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute arising out of the interpretation, implementation or application of this Memorandum of Understanding will be settled amicably between the Parties without reference to any third party or international tribunal, organisation or forum.
ARTICLE 13 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding will be valid on the date of its signing and will remain in force for period of five (5 years). 2. Thereafter, this Memorandum of Understanding may be extended for another period of five (5) years , by mutual written consent by the Parties at least six (6) months prior to its expiration. 3. Either Party may terminate this Memorandum of Understanding by notifying the other Party of its intention to terminate this Memorandum of Understanding by a notice in writing through diplomatic channels at least three (3) month prior to its intention to do so.
4. The termination of this Memorandum of Understanding will not affect the
implementation of any on-going activities which have been agreed upon prior to the date of the termination of this Memorandum of Understanding, unless the Parties agree otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, tl1e undersigned, have signed this Memorandum of IJr'de rstRnding. DONE at Semarang , l11donesiaon this Fo•irteen(141h) day of November. in Year Two Thousand and Sixteen (2016) in four (4) original texts, two in Indonesian and two in English, all tP.>:ts being equally authentic. In the event 0f any dispute, the English text shc:ill prev;:iil.
FCR THE SINGAPORE TOURISM BOARD
O ;;?PORE F
FOR THE MINISTRY OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
-JrA~r· Arief Yahya Minister of Tourism
. ..
. '·
·,
