KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Disampaikan dalam Multilateral Meeting I Penyusunan RKP 2017 Jakarta, 29 Februari 2016
OUTLINE • Pendahuluan • Strategi, Sasaran dan Arah Kebijakan • Isu Pelaksanaan Pembangunan • Perencanaan Terintegrasi • Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi • Tindak Lanjut
2
PENDAHULUAN
3
MULTILATERAL MEETING I PERSIAPAN PENYUSUNAN RKP 2017 TUJUAN 1.
Mengintegrasikan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur.
2.
Menginformasikan mengenai Prioritas Nasional Tahun 2017, hasil identifikasi awal Sasaran Prioritas Nasional, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017.
3.
Menginformasikan mengenai Kerangka Regulasi yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.
4.
Memperoleh masukan dari K/L.
KELUARAN 1.
Kesepakatan sasaran prioritas nasional dan arah kebijakan prioritas nasional,
2.
Masukan untuk Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas.
4
TARGET PEMBANGUNAN Kondisi Terkini
TPT
2017
2015
RPJMN 2019 Kondisi Terkini
6,18 %
5,5-5,8
4,0-5,0 %
2015
0,41
Tk. Kemiskinan
11,13%
Gini Rasio
10,0-10,8
2017
0,38
RPJMN 2019
0,36
7-8 % Strategi Kebijakan RPJMN 2015-2019: Pemerataan Pendapatan antar kelompok masyarakat (satu dari 3 Dimensi Pembangunan Nasional)
Target Pembangunan akan tercapai bila pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi serta inflasi terkendali
5
PENDEKATAN PEMBANGUNAN: HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, DAN SPASIAL Holistik-Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Dimensi Pembangunan untuk Pemerataan Pendapatan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain BKPM, Kemendagri, Kemenaker, Kemensos, Kemen KUKM, Kemen PUPR, Kemendes PDTT, dan pemerintah daerah, dan Kementerian Teknis lainnya. Integratif: Pencapaian pemerataan pendapatan antarkelompok penduduk perlu dilakukan secara terintegrasi dengan cara memutus siklus ketimpangan antargenerasi melalui: menciptakan lapangan kerja yang baik dan peningkatan keterampilan tenaga kerja; memperbaiki akses pada pelayanan dasar; memastikan perlindungan bila terjadi goncangan;
Spasial: pembangunan sarana prasarana layanan dasar rumah tangga untuk mempercepat pengurangan ketimpangan harus mempertimbangkan penargetan wilayah prioritas lokasi yang tingkat kesejahteraannya rendah (geographic targeting).
6
STRATEGI, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
7
Strategi Pembangunan Nasional: DIMENSI PEMBANGUNAN UNTUK PEMERATAAN PERTUMBUHAN INKLUSIF (memaksimalkan potensi ekonomi, menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja, dan ramah keluarga miskin) 1
2 Memperbesar lapangan kerja berkualitas dan investasi padat karya
4
3
Memperluas akses usaha mikro dan kecil
Mendorong tumbuhkembangnya jumlah wirausaha baru
6
5 Memperkuat basis perekonomian perdesaan
Pemenuhan pelayanan dasar masyarakat terbawah
Mengurangi beban penduduk miskin/rentan
Pengangguran dan kemiskinan berkurang 8
PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN Sasaran (1) Sasaran
2014
2015
2016
2017
2019
1,73 juta
191,2 ribu
+ 2 juta
+ 2 juta
+ 2 juta
40,5
42,1
43,6
46,0
51,0
a. Pelatihan kerja (orang)
523.870
815.705
810.000
1.000.000
1.200.000
b. Sertifikasi (orang)
151.250
93.813
123.000
150.000
200.000
1. Penciptaan lapangan kerja a. Penyediaan lapangan kerja (orang) b. Tenaga kerja formal (%) 2. Peningkatan kualitas dan keterampilan pekerja
3. Peningkatan produktivitas usaha mikro dan kecil, penguatan koperasi, serta pengembangan kewirausahaan
a. Diklat dan pendampingan usaha (orang/unit usaha) b. Kewirausahaan (orang)
22.790 / 52.720
31.540/ 58.186
31.067/ 84.016
42.000/ 89.000
43.000/ 97.000
91.000
70.400
112.600
138.000
150.000
3,409
3,04
10,5
10,5
c. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) •
Subsidi KUR (Rp triliun)
•
Target Penyaluran (Rp Triliun)
37
30
105-120
105-120
d. Kontribusi modal anggota koperasi (persen)
52,7
53,0 (target)
53,5
54,0
55,0
9
PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN Sasaran (2) Sasaran
2014
2015
2016
2017
2019
64,6%
72,3%
74,0%
75,0%
77,4%
n.a
n.a
n.a
Ditentukan kemudian
100%
4. Akses terhadap pelayanan dasar a. Kepemilikan akte lahir b. Akses perumahan, air minum, sanitasi layak, dan penerangan
5. Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan a. Bantuan iuran jaminan kesehatan/KIS (individu)
86,4 juta
88,2 juta
92,4 juta
94,4 juta
107,2 juta
b. Bantuan tunai bersyarat/PKH (keluarga)
2,8 juta
3,5 juta
6 juta
7 juta
8 juta
c. Bantuan pendidikan/KIP (anak usia sekolah)
11,9 juta
20,3 juta
21,6 juta
21,6 juta
21,6 juta
d. Subsidi pangan (rumah tangga/kepala keluarga)
15,5 juta
15,5 juta
15,5 juta
15,5 juta
15,5 juta
10
ARAH KEBIJAKAN 1.
2.
3.
4.
Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas: • Memperluas industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja baru yang berkualitas; • Mendorong pengeluaran pemerintah dan penciptaan investasi yang padat karya; • Dukungan regulasi yang mendorong iklim investasi; • Hubungan industrial yang harmonis. Pengembangan ekonomi produktif: • Meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro; • Pendampingan dan pengembangan kelompok usaha; • Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha. Perluasan pelayanan dasar, melalui: • Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana; • Pengembangan dan penguatan sistem penyediaan layanan dasar; Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif: • Efektivitas program Bidik Misi; • Penataan asistensi sosial: KIS, KIP, dan KKS; • Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/PKH.
Kebijakan terkait Revolusi Mental: 1. Redesain program yang memungkinkan perubahan mindset masyarakat miskin menjadi produktif, mandiri, dan bermartabat; 2. Mengaitkan program sosial yang mendorong masyarakat miskin peduli dengan kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana; 3. Mempromosikan solidaritas sosial di masyarakat; 4. Penegakan aturan dan disiplin.
11
ISU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
12
PASAR KERJA DAN IKLIM KETENAGAKERJAAN 1
Pertumbuhan ekonomi tidak menyerap tenaga kerja seperti yang diharapkan Rata-rata kesempatan kerja 2010-2014 per 1% pertumbuhan adalah 300 ribu.
Pertumbuhan ekonomi
4,73%, Tahun 2015
Daya saing tenaga kerja Indonesia masih rendah, tenaga kerja masih didominasi lulusan SMP ke bawah
2
SD atau lebih rendah 50,8 Jt orang
Penambahan Kesempatan Kerja 2015 sebesar 191.173
SMA/SMK 30,6 Jt orang
SMP 20,7 Jt orang
TPT: 6,18%
Universitas 9,5 Jt orang
Diploma 3,1 Jt orang
4 3
Masih tingginya perselisihan hubungan industrial yang mengakibatkan inefisiensi produktivitas 2013
2014
130.999 jam hilang 239 kasus melibatkan 32.209 Tenaga Kerja
265,166 jam hilang 193 kasus melibatkan 48.212 Tenaga Kerja
2015
571.640 jam hilang 124 kasus melibatkan 85.406 Tenaga Kerja Sumber: World Competitiveness Report, 2013
13
MEMPERKUAT DAYA TAHAN (RESILIENCE) USAHA MIKRO DAN KECIL Peningkatan Kemampuan Usaha Mikro Kecil untuk Berkembang Secara Berkelanjutan Hambatan Melakukan Bisnis
UKM (%) Akses masyarakat terhadap sumber kredit
Kendala kredit
19,9
Bahan mentah
18,8
Tenaga kerja dan SDM
17,2
Lainnya Others Pinjaman Personal Loans Personal
Akses pasar
16,7
Cooperation Koperasi
Penjualan dan distribusi
9,7
Bank
Perijinan
7,5
KUR
Pelatihan manajerial
3,2
Produksi
3,2
Teknologi produksi
2,2
Keuntungan dan pertumbuhan
1,6
Sumber: studi TNP2K
Program Pemerintah Lainnya
Other Government… PNPM 0 Total
10
60% Teratas Top 60%
20
30
40
Bottom 40% Terbawah 40%
Sumber: Susenas, 2013, diolah staf Bap-penas
Optimalisasi Dukungan Bagi Usaha Mikro Kecil • Jenis dukungan: bantuan teknis, stimulan, insentif, inisiasi dukungan yang belum tersedia, misalnya seed/start-up capital bagi wirausaha baru • Jangkauan dan jangka waktu pemberian dukungan • Sinergi dan kemitraan dengan dunia usaha
Peningkatan Produktivitas • Endowment: aset, kualitas SDM, kapasitas kewirausahaan • Akses ke peluang usaha, akses ke sumber daya produktif, akses peningkatan keterampilan, akses pasar, akses jaringan usaha. 14
PENGUATAN KOPERASI 2014
Jumlah Koperasi
Jumlah koperasi aktif: 147.249 unit Jumlah anggota koperasi: 36,4 juta Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2014)
Koperasi tersebar di berbagai wilayah sehingga dapat mendukung pemerataan pembangunan dengan menggerakkan sektor-sektor strategis berbasis usaha-usaha masyarakat dan keunggulan lokal.
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2013)
FOKUS PENGUATAN
15
BUSINESS PROCESS KEWIRAUSAHAAN Tahapan Pengembangan Wirausaha Baru Penyediaan Informasi
Pengembangan Kapasitas
DukunganModal & Pendampingan
Sosialisasi & Perekrutan
Diklat & Magang
Seed/Start-up Capital & Mentoring
Calon Wirausahawan
Rencana Bisnis
Mulai Usaha Baru
Lingkup Kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha Informasi Peluang Usaha
Talent Scouting (Perekrutan Calon Wirausahawan)
Standardisasi kurikulum dan metode diklat
Training of Trainers Mentor dan Pendamping
Kerjasama Pelatihan, Pemagangan & Mentoring
Sinergi dalam Penyediaan Seed/Start-up capital
Sinergi dalam Dukungan Promosi dan Kemitraan 16
JANGKAUAN PELAYANAN DASAR ISU UTAMA
50%
14,6%
Usia 0-17 tahun tanpa akta lahir
Usia SMP tidak sekolah
40%
44%
imunisasi tidak lengkap
air minum tidak layak
31% persalinan tidak di faskes
80% sanitasi tidak layak
Sumber: Susenas, 2014
17
CONTOH: PETA JUMLAH RUMAH TANGGA TANPA JAMBAN SECARA NASIONAL, PROVINSI, KABUPATEN, DAN KECAMATAN Peta jumlah rumah tangga tanpa jamban, dengan sebaran menurut kabupaten secara nasional.
Sumber: TNP2K
Sebaran kabupaten dalam suatu provinsi, indikator jumlah rumah tangga tanpa jamban, contoh Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
Sebaran kecamatan dalam suatu kabupaten, indikator jumlah rumah tangga tanpa jamban, contoh Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa 18 Tengah.
MEMASTIKAN PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN LEBIH SEJAHTERA Dari 73,1% konsumsi makanan, konsumsi beras di perdesaan dan perkotaan berkontribusi masing-masing sebesar 28,74% dan 22,10% (Susenas, 2015)
MENINGKATKAN KESEMPATAN DAN KAPABILITAS YANG TERINTEGRATIF MENUJU KESEJAHTERAAN YANG BERKELANJUTAN
APK SMP kuintil 1 = 82,3%; kuintil 5 = 92,3%; APK SMA kuintil 1 = 58,8%; kuintil 5 = 83,8%; (Susenas, 2014)
Kunjungan Neonatal pertama (KN1) kuintil 1 = 49,9%; kuintil 5 = 80,9% (Riskesdas, 2013) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan kuintil 1= 29,7%; kuintil 5 = 88,1% (SDKI, 2012) Persentase balita yang diberi suplemen vitamin A dalam 6 bulan terakhir kuintil 1 = 53%; kuintil 5 = 65,1% (SDKI 2012) Akses layanan keuangan digital bagi penduduk miskin baru sebesar 4,12% (diolah dari PPLS, 2011) 19
MENDORONG KEMANDIRIAN PENDUDUK KURANG MAMPU LIMA KRITERIA AGAR PENDUDUK MISKIN MEMILIKI KEHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN (SDM, SDA, Sosial, Finansial, Infrastruktur)
1
Keterampilan, termasuk pengetahuan finansial
2
Jaminan akses ke sumber daya lokal yang terbarukan
3
Kemampuan berorganisasi dan jejaring (akses pasar dan informasi)
4
Akses ke layanan keuangan (modal, tabungan, dan asuransi)
5
Akses transportasi, air bersih, dan sanitasi sesuai kondisi lokal
1. Pendekatan pemberdayaan dengan memprioritaskan membangun manusianya; 2. Membangun perilaku masyarakat miskin menjadi mandiri dan pro-aktif (contoh: dengan membiasakan menabung dan berkelompok); 3. Menjaga kesinambungan melalui pendampingan intensif dan peningkatan kapasitas; 4. Peran pemda dan swasta untuk mengidentifikasi potensi ekonomi lokal dan membangun jaringan pasar. 20
PERENCANAAN TERINTEGRASI
21
ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017 (HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016) TEMA RKP 2017 “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah” Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya.
22
PROGRAM PEMBANGUNAN BAGI PENDUDUK 40 PERSEN TERBAWAH Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita 2008-2014 8 7 6 5
Rata-rata pertumbuhan nasional = 3,41%
4
Layanan Dasar Akses rumah tangga seperti sanitasi layak, air minum layak, dan penerangan sudah diberikan tetapi masih terbatas, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Perumahan layak huni masih terbatas. Kegiatan Produktif Program-program seperti pemberdayaan, pengembangan ekonomi peroduktif, usaha secara berkelompok, belum terkelola, masih tersebar dan terbatas.
3 2 1 0 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Bantuan Penduduk Miskin dan Rentan Seluruh penduduk miskin dan rentan hingga 36 persentil menerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Penduduk miskin dan rentan hingga 25 persentil diberikan bantuan pendidikan dan pangan (beras). Penduduk miskin juga mendapatkan bantuan tunai bersyarat untuk mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas keluarga. Sumber: Susenas 2008-2014, diolah
Penyaluran KUR KUR diterima oleh seluruh kelompok penduduk. 68% penerima adalah kelompok 40-90 persentil (Susenas 2015). Subsidi bunga KUR diharapkan untuk meningkatkan kinerja UMK. Peningkatan Kapasitas Angkatan Kerja Program kewirausahaan, pelatihan dan sertifikasi diprioritaskan bagi kelompok penduduk 20-40 persentil. Pelaksanaan program di dorong untuk melakukan kerjasama dengan dunia usaha. 23
PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 1 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah
6 Melindungi penduduk miskin dan rentan dari berbagai guncangan ekonomi dan sosial
Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (Bantuan Sosial)
1 Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Peningkatan Taraf Hidup Penduduk 40% Ekonomi Terbawah
5 Meningkatkan tata kelola dalam penyediaan, keterjangkauan dan kemudahan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin
Memaksimalkan potensi ekonomi, menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja, dan ramah keluarga miskin
Perluasan pelayanan dasar
Perkuatan basis
Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin dalam berusaha dan atau bekerja secara berkelanjutan
perekonomian
Menciptakan kesempatan kerja dengan meningkatkan iklim investasi, memperkuat kelembagaan informasi pasar kerja, dan meningkatkan keahlian pekerja
2
Perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil
Pengembangan kewirausahaan
Meningkatkan keterampilan usaha; akses pembiayaan; kualitas produk; akses pemasaran; koperasi dan kemitraan usaha; dan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha
Meningkatkan kesadaran, inovasi, keterampilan dan produktivitas wirausaha
perdesaan
4
3 24
PEMERATAAN ANTARKELOMPOK PENDAPATAN Sinergi Pemangku Kepentingan LEVEL 1 Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang rendah
6 Kemensos Kemenkes Kemendikbud Kemenag Kemen ESDM
Kemen PUPR Kemendikbud Kemenkes Kemendes PDTT Kemen ESDM BKKBN
Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (Bantuan Sosial)
Kemen PUPR BULOG Kementan Kemendagri
Kemenag Kemenkumham Kemendagri Kemensos Pemda
Kemendes PDTT Kemendagri Pemda Dunia usaha
Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
Peningkatan Taraf Hidup Penduduk 40% Ekonomi Terbawah
5 Perluasan pelayanan dasar
Kemen KUKM Kemenaker Kemensos KKP Kementan
1
Perkuatan basis perekonomian
Perhatian 2 khusus kepada usaha mikro dan kecil
Pengembangan kewirausahaan
perdesaan
4
Kemenaker Kemenperin BKPM Kemenhub Kementan Kemendag Kemen PDTT Kemenkumham
3
Kemendikbud Kemenristekdikti Kemen KUKM Kemenaker BNP2TKI Kemensos Bekraf
Kemenkes Kemendikbud KKP Kemen PUPR Kemenpar Kemenkominfo Pemda Dunia Usaha
Kemen KUKM Pemda Bank Penyalur KUR Kemendag Kemenperin
Alokasi diprioritaskan kepada programprogram yang sudah teruji manfaatnya.
Kementan KKP Bekraf Kemenaker Kemendes PDTT Kemenpar
Kemenperin Kementan Kemenpora BPPT LIPI Kemendes PDTT KKP
Kemenpora Kemenkominfo BPOM BKPM Kemen LHK Dunia Usaha
Pemda Perguruan tinggi Dunia usaha Lembaga keuangan
25
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DENGAN MEMPERBESAR INVESTASI PADAT KARYA Perencanaan Terintegrasi LEVEL 2 Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
Penyerapan tenaga kerja melalui program-program infrastruktur padat karya
Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil dan Menengah
1 Penciptaan Lapangan Kerja
• Penyempurnaan regulasi • Harmonisasi peraturan ketenagakerjaan
Keahlian Pekerja
• Penerapan standar pelatihan berbasis kompetensi • Perluasan sistem sertifikasi keahlian
----------------------2 juta lapangan kerja
• Memperbesar nilai investasi dalam dan luar negeri • Pengembangan sistem investasi nasional dan layanan terpadu perijinan
• Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Layanan Informasi Pasar Kerja
•
Perluasan bursa kerja daerah industri/kota besar Kelembagaan penyedia layanan informasi 26
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DENGAN MEMPERBESAR INVESTASI PADAT KARYA Sinergi Pemangku Kepentingan LEVEL 2 Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial
Kemen PUPR Kemenhub Kementan Kemendes PDTT Kemenaker Pemda
Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil dan Menengah
1 Penciptaan Lapangan Kerja
Kemenaker Kemenkumham Pemda
Keahlian Pekerja
Kemenaker Kemenperin Kemen PUPR Kemenhub KKP
Kemenpar Kemendikbud Kemenkes Kemenkominfo Dunia usaha
----------------------2 juta lapangan kerja
BKPM Kemendag Kemenperin Kemenaker Pemda
Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Layanan Informasi Pasar Kerja
Kemenaker Pemda
27
PERHATIAN KHUSUS KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI Perencanaan Terintegrasi LEVEL 2 • Upgrading keterampilan: manajemen, teknis, dan perkoperasian • Konsultasi dan pendampingan usaha
Keterampilan Usaha
• Harmonisasi regulasi • Ijin usaha mikro kecil • Persaingan usaha yang sehat • Antisipasi dampak bencana
• Penguatan kelompok usaha/sentra • Penguatan koperasi • Kemitraan usaha
Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha
Koperasi dan Kemitraan Usaha
2 Perhatian Khusus kepada Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi -----------------------Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro dan Kecil dan Koperasi
Akses Pembiayaan
Kualitas Produk dan Akses Pemasaran
• • • •
• KUR • Dana bergulir • Layanan keuangan mikro melalui KSP dan LKM • Sistem resi gudang
Manajemen produksi dan pemasaran Diversifikasi dan kualitas produk Eco tourism Akses pasar: pasar rakyat, penataan PKL, koperasi distribusi, fasilitasi promosi, trading house, e-commerce 28
PERHATIAN KHUSUS KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI Sinergi Pemangku Kepentingan LEVEL 2
Keterampilan Usaha
KemenKUKM Kemendes PDTT KKP Kemenpar Pemda
Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha
KemenKUKM Kemenperin Kemendag KemenLHK Kemendes PDTT BKPM Pemda Kemitraan dengan dunia usaha
Koperasi dan Kemitraan Usaha
KemenKUKM Kemenperin Kemenaker KKP Kemenpora
Kemendes PDTT Kemenpar Pemda Kemitraan dengan dunia usaha
2 Perhatian Khusus kepada Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi -----------------------Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro dan Kecil dan Koperasi
Akses Pembiayaan
Kualitas Produk dan Akses Pemasaran
Komite Pembiayaan (Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemendagri, KemenKUKM, Kemenperin, Kemendag, Kementan, KKP, Kemenaker, KemenBUMN, Setkab, BPKP, BNP2TKI, Kemenpora) Pemda Kemitraan dengan dunia usaha
Kemenperin Kementan KKP KemenKUKM Kemendag Kemenaker Kemendes PDTT
Kemenkominfo BPOM Pemda Kemitraan dengan dunia usaha
29
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 2 Pendidikan kewirausahaan Perluasan skala usaha, pemanfaatan teknologi, produksi, dan perluasan pemasaran (inovasi)
Inkubasi bisnis
3 Pengembangan Kewirausahaan
Membangun kesadaran berwirausaha mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi
Pengembangan bisnis rumahan
Pelatihan-pelatihan praktis kepada masyarakat kurang mampu
------------------------
Wirausaha Inovatif dan Berpotensi Tumbuh
Pelatihan pembiayaan wirausaha, organisasi, kepemimpinan, izin usaha, dan pemasaran
Peningkatan produktivitas
Inovasi
Akses ke teknologi tepat guna Kerjasama mentoring dengan sciencepark/technopark/ kawasan industri/dunia usaha/ perguruan tinggi/litbang
Pemagangan wirausaha
Pembekalan keterampilan kerja, pendampingan, konsultasi bisnis 30
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN Sinergi Pemangku Kepentingan LEVEL 2 Pendidikan kewirausahaan KemenKUKM Kemenristekdikti Kemenaker Kemenperin BPPT
Pemda Perguruan Tinggi Kemitraan dengan dunia usaha
Inkubasi bisnis
3 Pengembangan Kewirausahaan
Kemendikbud Kemenristekdikti Pemda
Pengembangan bisnis rumahan
Kemenaker BNP2TKI Kemendes PDTT Kemensos
Inovasi
Kemenperin Kemenristekdikti Kementan KKP Bekraf
Pemda Kemitraan dengan dunia usaha
------------------------
KemenKUKM Kemenaker Kemenpora Kemenperin KKP BNP2TKI
Bekraf Lembaga Keuangan Pemda Kemitraan dengan dunia usaha
Wirausaha Inovatif dan Berpotensi Tumbuh Peningkatan produktivitas
BPPT LIPI Kemitraan dengan dunia usaha Perguruan Tinggi
Pemagangan wirausaha
KemenKUKM, Kemitraan dengan dunia usaha 31
PERKUATAN BASIS PEREKONOMIAN PERDESAAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 2 •
Lembaga Keuangan berbasis komunitas
•
Perluasan akses keuangan mikro bagi masyarakat kurang mampu Pemanfaatan dana bergulir yang beredar di masyarakat melalui koperasi
4
• Pelibatan masyarakat dalam berorganisasi dan pengambilan keputusan • Pendampingan yang intensif sebelum dan selama masyarakat menjalankan usaha/ kerja
Pendampingan Masyarakat Desa
Perkuatan Basis Perekonomian Perdesaan ---------------------Peningkatan Ekonomi Produktif
Sarana Prasarana dan Sistem Pendukung Kegiatan Ekonomi
Keterampilan teknis
• • • • •
Pembekalan keterampilan kerja atau usaha bagi masyarakat kurang mampu
Pengadaan alat dan sarana pemasaran Identifikasi dan penggunaan sumber daya lokal sebagai bahan produksi Pemanfaatan SDA (sumber daya alam) secara berkesinambungan Kemitraan dengan pelaku pasar Dukungan kebijakan daerah dalam mengembangkan kegatan ekonomi masyarakat rentan 32
PERKUATAN BASIS PEREKONOMIAN PERDESAAN Sinergi Pemangku Kepentingan LEVEL 2
Lembaga Keuangan Mikro (Non-Bank) Kemen KUKM OJK Kemendes PDTT
Lembaga Keuangan berbasis komunitas
4
Kemendes PDTT Pemda
Pendampingan Masyarakat Desa
Kemendes PDTT KKP Kemen KUKM Kementan
Kemenaker Kemensos Kemendagri Pemda
Perkuatan Basis Perekonomian Perdesaan ---------------------Peningkatan Ekonomi Produktif
Keterampilan teknis
Kemenaker KKP Kementan Kemendes PDTT Kemensos Kemen KUKM Pemda
Sarana Prasarana dan Sistem Pendukung Kegiatan Ekonomi
33
PERLUASAN PELAYANAN DASAR Perencanaan Terintegrasi LEVEL 2
• Peningkatan Tata Kelola
Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan dasar
5
•
•
Pembinaan masyarakat dalam mengakses layanan dasar Pelibatan masyarakat dalam perbaikan layanan dasar
Akses Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin -----------------------Meningkatkannya persentase masyarakat miskin mendapat pelayanan dasar
• •
Pendampingan Masyarakat
Penyediaan Layanan Dasar
•
Penyediaan sarana dan prasarana Pelayanan dasar yang berkualitas dan inklusif Perluasan jangkauan pelayanan dasar untuk daerah khusus atau terpencil 34
PERLUASAN PELAYANAN DASAR Sinergi Pemangku Kepentingan LEVEL 2 Peningkatan Tata Kelola
Kemendagri Pemda
5
Akses Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin -----------------------Meningkatkannya persentase masyarakat miskin mendapat pelayanan dasar
Kemendesa PDTT Pemda
Pendampingan Masyarakat
Penyediaan Layanan Dasar
Kemen PUPR Kemendikbud Kemenkes Kemen ESDM BKKBN Kemenag Kemenkumham Kemendagri Kemensos Pemda
35
PENGURANGAN BEBAN PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN Perencanaan Terintegrasi LEVEL 2
• Verifikasi dan validasi data penerima • Pengaturan penyaluran subsidi bagi rumah tangga miskin dan rentan • Pengembangan sistem monitoring & evaluasi pelaksanaan subsidi
• Penyaluran bantuan tunai • Penjangkauan anak di luar sistem sekolah termasuk anak TKI apabila memenuhi syarat • Verifikasi dan validasi data penerima bantuan
Bantuan Tunai Bersyarat (PKH) Pelaksanaan Subsidi Energi, Bibit dan Pupuk
• Penyaluran bantuan tunai berdasar verifikasi pemenuhan kondisionalitas, termasuk keluarga TKI yang memenuhi syarat • Peningkatan kapasitas keluarga miskin & inklusi keuangan • Peningkatan jumlah dan kualitas pendamping • Pengurangan pekerja anak
Subsidi Pangan Masyarakat Berpenghasil an Rendah (RASKIN/ RASTRA)
6 Pengurangan Beban Penduduk Miskin dan Rentan
Bantuan Tunai Pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)
-----------------------Bantuan Sosial
Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS)
• • • •
• Perbaikan 6 Tepat (sasaran, kuantitas, kualitas, waktu, harga, administrasi) • Tata kelola pengadaan dan penyaluran beras • Pengembangan alternatif penyaluran bantuan pangan • Pengembangan Sistem Informasi Manajemen, monev, dan pengawasan.
• Pemberian bantuan premi kesehatan (termasuk keluarga TKI yang memenuhi syarat) • Verifikasi-validasi data penerima bantuan iuran secara berkala • Pemberian pelayanan kesehatan & pembayaran klaim
Penetapan sasaran dan verifikasi Penyaluran bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Pendampingan Koordinasi, supervisi, dan monev
36
PENGURANGAN BEBAN PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN Sinergi Pemangku Kepentingan LEVEL 2 Bantuan Tunai Bersyarat (PKH)
KemenESDM Kementan Kemensos
Pelaksanaan Subsidi Energi, Bibit dan Pupuk
6 Pengurangan Beban Penduduk Miskin dan Rentan
Kemendikbud Kemenag Kemensos
Bantuan Tunai Pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)
-----------------------Bantuan Sosial
Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Kemensos Kemkes Kemendikbud Kemenag Kemenaker
Subsidi Pangan Masyarakat Berpenghasil an Rendah (RASKIN/ RASTRA)
Kemensos Kementan Kemendagri Kemenkeu Bulog
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Kemensos Kemenkes BPJS Kesehatan
Kemensos KemenPUPR Pemda 37
KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI
38
KERANGKA PENDANAAN, KELEMBAGAAN, DAN REGULASI Kerangka Pendanaan • Optimalisasi sumber dana masyarakat melalui: • sumbangan masyarakat dan keagamaan; • dana tanggung jawab lingkungan perusahaan atau corporate social responsibility (CSR); • kontribusi/iuran masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); • Penyaluran dana KUR yang bersumber dari bank dan didukung subsidi bunga pemerintah.
Kerangka Kelembagaan • Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD); • Penguatan lembaga informasi pasar kerja; • Pengembangan lembaga khusus yang memfasilitasi akses usahausaha produktif;
Kerangka Regulasi • Penyusunan regulasi terkait praktik pekerjaan sosial; • Regulasi yang mendukung percepatan pembentukan kelembagaan pelatihan dan sertifikasi; • Penyusunan RPP tentang Perkoperasian.
• Pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu perlindungan sosial; • Trading house untuk produk UMKM dan koperasi.
39
KERANGKA REGULASI CONTOH USULAN REGULASI Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Judul Regulasi K/L Penanggungjawab
: Pemerataan Antarkelompok Pendapatan : Pengurangan Beban Penduduk Miskin dan Rentan : Bantuan Tunai Bersyarat : Peraturan Pemerintah Tentang Pengasuhan Anak : Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri KRITERIA
A. Memenuhi Aspek Legalitas Tidak menimbulkan konflik dengan regulasi yang lebih tinggi dan/atau regulasi yang sederajat Tidak multitafsir (tidak menimbulkan pemahaman berbeda) Dapat dilaksanakan B. Berdasarkan Kebutuhan Memenuhi hak-hak dasar masyarakat Mempercepat pemberantasan korupsi Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat umum Mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional C. Beban yang Ditimbulkan Tidak menimbulkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tidak memberatkan masyarakat dengan menetapkan pungutan, persyaratan, dan atau prosedur dan perizinan yang tidak perlu. Mudah diawasi pelaksanaanya.
YA
TIDAK
V V V V V V V V V V
URGENSI PENGUSULAN Untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau pengasuhan alternatif yang memadai. Memastikan lembaga kesejahteraan sosial anak menyelenggarakan pengasuhan anak yang memenuhi hak-hak anak, sesuai dengan standar yang ditentukan. Memperkuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhaan dalam keluarganya. Memfasilitasi instansi yang berwenang untuk mengembangkan sistem pengeloaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarganya, termasuk dalam hal pengambilan keputusan tentang pengasuhan, perijinan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Sesuai dengan amanat dari Pasal 38A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
40
KERANGKA REGULASI CONTOH REGULASI YANG BERMASALAH Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Judul Regulasi K/L Penanggungjawab
: Pemerataan Antarkelompok Pendapatan : Pengurangan Beban Penduduk Miskin dan Rentan : Bantuan Tunai Bersyarat : Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri KRITERIA
YA
A. Memenuhi Aspek Legalitas Menimbulkan konflik dengan regulasi yang lebih tinggi dan/atau regulasi yang sederajat. Multitafsir (menimbulkan pemahaman berbeda). Tidak dapat dilaksanakan B. Berdasarkan Kebutuhan Tidak memenuhi hak-hak dasar masyarakat Memhambat pemberantasan korupsi Tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat umum Tidak mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional C. Beban yang Ditimbulkan Menimbulkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan regulasi tersebut. Memberatkan masyarakat dengan menetapkan pungutan, persyaratan, dan atau prosedur dan perizinan yang tidak perlu / memberatkan. Sulit diawasi pelaksanaanya. REKOMENDASI AKHIR Revisi regulasi
TIDAK
V V V V V V V V V V
RINGKASAN ANALISIS Pembagian urusan pemerintahan bidang sosial dalam UU 23/2014 adalah bahwa rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam panti hanya akan menjadi wewenang pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), sedangkan pemerintah pusat hanya melakukan rehabilitasi sosial bagi korban NAPZA saja. Hal ini tidak sejalan dengan UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No.13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang mengamanatkan pemerintah pusat melaksanakan kegiatan pelayanan dan kesejahteraan sosial. Saat ini terdapat beberapa panti rehabilitasi sosial yang dikelola langsung Kemensos sebagai pusat penanganan antara lain khusus disabilitas ganda, netra, rungutuna wicara, dsb; sementara itu, rehabilitasi sosial NAPZA banyak juga yang diselenggarakan oleh Pemda dan masyarakat. Pengaturan UU 23/2014 di atas membutuhkan peningkatan kapasitas fiskal daerah, pendampingan dan pelayanan yang cukup besar agar tidak berdampak buruk pada klien yang di rehabilitasi.
41
TINDAK LANJUT
42
PENAJAMAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN PRIORITAS • Program Prioritas (Level 1) - Perlu dipilih fokus atau penekanan pada satu atau beberapa (2-3) program prioritas tertentu dari keseluruhan program prioritas • Kegiatan Prioritas (Level 2) - Nomenklatur Kegiatan Prioritas perlu dipertajam - Perlu dipilih fokus pada satu atau beberapa (2-3) kegiatan prioritas tertentu - Dijabarkan secara cermat dalam program dan kegiatan K/L melalui Form B • Penyusunan Sasaran Kegiatan (penyederhanaan nomenklatur) - Program dan Kegiatan K/L hanya “rumah” dari pelaksanaan program dan kegiatan prioritas - Dalam penyusunan sasaran kegiatan harus mencerminkan barang atau jasa yang konkret dari suatu kegiatan dan tidak menggunakan kalimat ‘bersayap’.
43
CONTOH: PRIORITAS PENGURANGAN BEBAN PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN Program Prioritas (Level 1)
Kegiatan Prioritas (Level 2)
Pengurangan Bantuan Tunai beban penduduk Bersyarat miskin dan rentan
Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan
Kementerian / Lembaga
Program
Kementerian Program Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kegiatan
Sasaran
Indikator
Lokasi
Jaminan Sosial Bantuan tunai bersyarat Jumlah Keluarga bagi keluarga miskin keluarga miskin yang memperoleh bantuan tunai Seluruh Provinsi bersyarat (KK)
Subsidi pangan Kementerian Program Dukungan masyarakat Sosial Pemberdayaan Manajemen dan berpenghasilan Sosial Pelaksanaan rendah Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Pemberdayaan Sosial
Pelaksanaan subsidi pangan dalam rangka memenuhi 6Tepat (sasaran, jumlah, harga, waktu, kualitas, administrasi)
Jumlah laporan pelaksanaan subsidi pangan (Rastra) selama 12 bulan (dokumen)
Target 2017
Alokasi (Juta Rp.)
Ket
7,000,000 21,268,73 1
1
34,213
Seluruh Provinsi
Usulan Penyederhanaan Nomenklatur 44
CONTOH: PRIORITAS PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA DENGAN MEMPERBESAR INVESTASI PADAT KARYA Program Prioritas (Level 1)
Penciptaan Lapangan Kerja Dengan Memperbesar Investasi Padat Karya
Kegiatan Prioritas (Level 2)
Kementerian / Lembaga
Program
Kegiatan
Sasaran
Indikator
Pengelolaan Meningkatnya hubungan Jumlah kasus Kementerian Program Iklim hubungan Ketenagakerjaan Ketenagakerja Pengembangan Kelembagaan industrial yang dan Kerjasama harmonis di perusahaan industrial di dan Hubungan an Hubungan perusahaan Industrial Industrial dan Hubungan Industrial Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kementerian Penciptaan Layanan Lapangan Kerja Informasi Pasar Ketenagakerja an Dengan Kerja Memperbesar Investasi Padat Karya
Program Peningkatan Penempatan Pengembangan dan Pasar Kerja Pemberdayaan Tenaga Kerja
Integrasi sistem informasi pasar kerja antar pusat-pusat layanan
Jumlah BKK dan BKS yang terhubung dengan sistem IPK
Lokasi
Target 2017
Alokasi (Juta Rp.)
Ket
84.360
Seluruh Provinsi
Seluruh Provinsi
Kota Tasikmalaya, Kab Ciamis, Jumlah pusat Kab pelayanan IPK Sukabumi, sesuai standar Kab Gunung Kidul, Kab ISO-9001 Bantul, Kota Binjai, Kab Batanghari, Usulan Penyederhanaan Kab Nomenklatur Semarang, dst.
100
33,690
20
5.000
45
HASIL MULTILATERAL MEETING I DAN PERSIAPAN BILATERAL MEETING • K/L memberi masukan atas sasaran dan arah kebijakan serta Program dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan memperhatikan lintas sektor. • Hasil dari Multilateral Meeting Tahap I berupa kesepakatan atas Sasaran, Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (Level 2): Kemen PPN/Bappenas menyempurnakan sasaran, level 1 dan 2, di dalam aplikasi SIMU sebagai bahan dasar Bilateral Meeting. K/L menentukan Program dan Kegiatan K/L beserta sasaran, indikator, target, lokasi dan indikasi alokasi pendanaan sebagai bahan pembahasan dalam Bilateral Meeting. Bilateral Meeting akan membahas penajaman penugasan Kegiatan Prioritas Nasional (target dan pendanaannya), verifikasi kegiatan di luar prioritas, dan hal-hal penting dan mendesak lainnya untuk didanai (contoh: 100 prioritas presiden) (Form B sampai dengan Form E).
46
4 – 11 Mar
AGENDA PELAKSANAAN
BILATERAL MEETING
23 – 29 Feb RANC. ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TA 2017
MULTILATERAL MEETING I
PEMBAHASAN : • Pembahasan dan penajaman program prioritas dan kegiatan Prioritas
OUTPUT : • Form B-E • Usulan Target dan Kebutuhan Pendanaan Prioritas (detail) • Catatan pembahasan termasuk kebutuhan lainnya (mendesak/prioritas Presiden)
OUTPUT : • Form A Kata Kunci : “Holistik, Tematik dan Terintegrasi” “Money Follow Program”
31 Mar – 30 Apr RANGKAIAN MUSRENBANG (Prov dan Nas) DAN TRILATERAL MEETING Penajaman dan peningkatan kesiapan program/kegiatan Prioritas termasuk DAK bersama dengan K/L & Daerah
Mei RANCANGAN RKP Rancangan RKP
4 – 8 Apr MULTILATERAL MEETING II
1. Penyampaian pemuktahiran Prioritas Nasional 2. Penajaman sasaran-target-lokus
Mei PEMBICARAAN PENDAHULUAN Pembicaraan Pendahuluan KEM PPKF dan Rancangan RKP dengan DPR
PEMBAHASAN : • Penajaman kegiatan prioritas, sasaran, target dan rincian pendanaan 2016 – 2017dan Forward Estimate • Verifikasi program/kegiatan di luar prioritas (umum) • Identifikasi kebutuhan mendesak lainnya (termasuk 100 prioritas Presiden)
31 Mar RAKORBANGPUS 1. Penyampaian RA RKP TA 2017 2. Penyampaian Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas – Menkeu)
30 Apr s/d akhir Juni TRILATERAL MEETING Lanjutan pembahasan dan penajaman program/kegiatan K/L
29 Mar SIDANG KABINET Penyampaian Draft Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif K/L 2017
Akhir Juni – Awal Juli RKP Pagu Anggaran dan Ranc Akhir RKP 47
TERIMA KASIH
48
