BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pembangunan sektor industri saat ini merupakan salah satu andalan dalam
pembangunan nasional Indonesia yang berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan pemerataan pembangunan. Disisi lain kegiatan industri dalam proses produksinya selalu disertai faktor-faktor yang mengandung risiko bahaya dengan terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Garis-Garis Besar Haluan Negara (1993), menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja meliputi hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta jaminan sosial tenaga kerja yang mencangkup jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan terhadap kecelakaan, jaminan kematian, serta syarat-syarat kerja lainnya. Amanat GBHN ini menuntut dukungan dan komitmen untuk perwujudannya melalui penerapan K3 yang disebabkan sebagai landasannya, disamping Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Upaya K3 telah dimantapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan kewajiban pengusaha menyelenggarakan upaya K3 untuk melindungi tenaga kerja dari potensi bahaya yang dihadapinya. Setiap ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan kerja harus dicegah. Karena ancaman seperti itu akan membawa kerugian baik material, moril maupun
Universitas Sumatera Utara
waktu terutama terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Perlu disadari bahwa pencegahan terhadap bahaya tersebut jauh lebih baik daripada menunggu sampai kecelakaan terjadi yang biasanya memerlukan biaya yang lebih besar untuk penanganan dan pemberian kompensasinya. Mengingat kegiatan sektor industri tidak terlepas dengan penggunaan teknologi maju yang dapat berdampak terhadap keselamatan dan kesehatan kerja terutama masalah penyakit akibat kerja (Markanen, 2004). Angkatan kerja Indonesia diperkirakan berjumlah 95,7 juta orang, terdiri dari 58,8 juta tenaga kerja laki-laki dan 36,9 juta tenaga kerja perempuan. Sekitar 44 persen dari total angkatan kerja bekerja di sektor pertanian dan lebih dari 60 persen bekerja dalam perekonomian informal (Depkes, 2006). Data Jamsostek menunjukan bahwa rata-rata persentase kecelakaan yang terjadi akibat hubungan kerja sebesar 15,65% setiap tahunnya, sedangkan rata-rata peningkatan jumlah tenaga kerja setiap tahunnya hanya 6,12 %. Rata-rata peningkatan biaya jaminan kecelakaan yang dialokasikan setiap tahunnya sebesar 23,52 dan rata-rata peningkatan biaya jaminan per kecelakaan sebesar 9,41 % (Jamsostek, 2006). Data dari Jamsostek (2007), menunjukan 64.189 kasus kecelakaan terjadi akibat interaksi pekerja dengan mesin dan peralatan, 3.081 kasus kecelakaan terjadi akibat penggunaan bahan-bahan berbahaya, 20.770 kasus kecelakaan terjadi akibat faktor lingkungan kerja, 7.719 kasus kecelakaan terjadi akibat faktor lain.
Universitas Sumatera Utara
Di antara negara-negara Asia, Indonesia termasuk negara yang telah memberlakukan undang-undang yang paling komprehensif (lengkap) tentang sistem manajemen K3 khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang berisiko tinggi. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa “setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 karyawan atau lebih atau yang sifat proses atau bahan produksinya mengandung bahaya karena dapat menyebabkan kecelakaan kerja berupa ledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja diwajibkan menerapkan dan melaksanakan sistem manajemen K3”. (Peraturan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada dasarnya merupakan tanggung jawab para manajemen yang wajib memelihara kondisi kerja yang selamat sesuai dengan ketentuan pabrik (Silalahi, 1991). Penerapan Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja secara komprehensip merupakan cara pencegahan yang efektif. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Permenaker PER.05/MEN/1996).
Universitas Sumatera Utara
Menurut Budiono (2003), manajemen harus menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan menyediakan sumber daya yang memadai untuk mengelola K3 secara terstruktur dan sistematis. Komitmen ini dibuktikan dengan adanya kebijakan (pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha); (1) untuk menciptakan tempat kerja yang aman (safe), (2) mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, (3) meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, dan (4) memenuhi peraturan yang berlaku. Pelaksanaan manajemen K3 adalah salah satu bentuk upaya yang ditujukan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja (Depkes RI, 2002). Perilaku pekerja tentang K3 menentukan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan penerapan MK3. Hasil penelitian Salawati (2009) menunjukan adanya hubungan antara perilaku tenaga kesehatan terhadap penerapan Manajemen K3 di Rumah Sakit zainal Abidin Banda Aceh. Perilaku manusia pada hakikatnya adalah segala aktivitas manusia, baik dapat diamati secara langsung atau tidak langsung (Notoatmodjo, 1997). Benyamin Bloom (1908) dalam Soekidjo Notoatmodjo (2003), membagi perilaku manusia dalam 3 domain yaitu pengetahuan (domain kognitif), sikap (domain afektif) dan tindakan (domain psikomotorik).
Universitas Sumatera Utara
Notoatmojo (2003), mendefinisikan pengetahuan sebagai hasil penginderaan manusia, atau hasil tau seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Azwar (2000), menyatakan bahwa sikap merupakan suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Tindakan adalah mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata (Notoatmodjo, 2003). PT. Gold Coin Indonesia merupakan perusahaan swasta PMA (Penanaman Modal Asing) yang bergerak di industri pakan ternak. PT. Gold Coin Indonesia memiliki tenaga kerja sebanyak 225 orang sehingga berkewajiban untuk merapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Pasal 3 Permenaker No. 05/Men/1996). PT. Gold Coin Indonesia sudah menerapkan manajemen K3 di lingkungan perusahaan sejak tahun 2004 dan belum memperoleh sertifikasi SMK3. Pihak perusahaan belum pernah mengundang badan audit independen (auditor eksternal) untuk melakukan audit SMK3. Perusahaan hanya melakukan proses audit internal yang dilakukan oleh pengurus yang memiliki kualifikasi auditor, yaitu minimal tamatan D3, memiliki sertifikat Ahli K3 Umum, dan telah lulus diklat auditor internal SMK3. Menurut
Permenaker No. 05/Men/1996, perusahaan wajib membuktikan
keberhasilan penerapan SMK3 dengan melakukan audit eksternal setiap 3 tahun dan melakukan audit internal setiap tahunnya. Hasil audit internal 3 tahun terakhir (2007
Universitas Sumatera Utara
– 2010) menunjukkan grafik hasil penerapan Manajemen K3 yang cenderung tidak terjadi peningkatan (stagnan). Berdasarkan hasil survey pendahuluan, peneliti menemukan banyak perilaku pekerja yang tergolong unsafe action, seperti sering tidak menggunakan APD yang telah disediakan perusahaan pada saat sedang bekerja, tidak mematuhi rambu-rambu K3 yang dipasang di lingkungan kerja. Perilaku pekerja yang negatif menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Data perusahaan menunjukan pada tahun 2008 terdapat 83 kasus kecelakaan, tahun 2009 terdapat 87 kasus kecelakaan, dan sampai bulan April 2010 terdapat 25 kasus kecelakaan. Sebagian besar kecelakaan terjadi karena perilaku pekerja yang tidak mematuhi prosedur kerja. Banyaknya kasus-kasus diatas memberikan pengertian bahwa upaya penerapan manajemen K3 yang dilakukan belum optimal. Hal ini tentu tidak terlepas dari peranan manajemen, tenaga kerja, maupun kondisi peralatan dan mesin. Pekerja sebagai suatu unsur yang sangat penting dalam upaya melaksanakan K3 secara optimal. Pendayagunaan pekerja dapat dilakukan dengan cara memberikan berbagai bekal yang berkaitan dengan K3, sehingga dapat membentuk perilaku yang benar terhadap K3. Berdasarkan uraian diatas, tergambar bahwa meskipun perusahaan sudah menerapkan manajemen K3 namun hasilnya masih belum optimal. Apakah ini dipengaruhi oleh perilaku pekerja yang negatif terhadap upaya memelihara dan meningkatkan K3 dan mempengaruhi dukungannya terhadap penerapan manajemen
Universitas Sumatera Utara
K3. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti “Pengaruh Perilaku Pekerja terhadap Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (MK3) di PT. Gold Coin Indonesia”.
1.2
Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini
adalah bagaimana pengaruh perilaku pekerja (pengetahuan, sikap dan tindakan) terhadap penerapan MK3 di PT. Gold Coin Indonesia.
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis
pengaruh perilaku pekerja terhadap penerapan MK3 di PT. Gold Coin Indonesia.
1.4
Hipotesis Ada pengaruh perilaku pekerja terhadap penerapan MK3 di PT. Gold Coin
Indonesia.
1.5
Manfaat Penelitian
a.
Sebagai bahan masukan bagi pihak manajemen perusahaan akan pentingnya perilaku pekerja terhadap penerapan MK3 secara optimal.
Universitas Sumatera Utara
b.
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan pengembangan untuk penelitian sejenis secara berkelanjutan.
c.
Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan serta sebagai studi perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di perusahaan.
Universitas Sumatera Utara
