Laporan Kinerja KKP 2015 [ i ]

KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan anugerah sehingga dapat diselesaikannya buku Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Presiden dalam arahannya telah menyampaikan bahwa “Laut adalah Masa Depan Bangsa”. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai institusi pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan telah menetapkan 3 pilar misi pembangunan dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019, yakni Kedaulatan (Sovereignty), Keberlanjutan (Sustainability), dan Kesejahteraan (Prosperity). Seluruh kebijakan yang ditempuh selama tahun 2015 merupakan penjabaran dari 3 misi tersebut, yang dalam sistem pengelolaan kinerjanya ditetapkan dalam 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama dengan pendekatan 4 perspektif dalam metode Balanced Scorecard. Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 menggambarkan capaian kinerja tahun 2015 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun, beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2015, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya. Perbaikan budaya kerja dengan mengusung nilai-nilai integritas dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menjadi modal utama peningkatan kinerja. Disamping itu, kerja keras jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dukungan lintas sektor, instansi terkait lainnya, seluruh pemangku kepentingan akan menjadikan sinergi pencapaian target pada tahun berikutnya. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Laut sebagai Masa Depan Bangsa.

Jakarta, Februari 2016 Menteri Kelautan dan Perikanan,

Susi Pudjiastuti

Laporan Kinerja KKP 2015

[i]

LAPORAN KINERJA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015

DAFTAR

ISI Halaman

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR RINGKASAN EKSEKUTIF

i iii v vi vii

I.

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Tugas dan Fungsi KKP 1.4 Keragaan SDM KKP 1.5 Potensi dan Permasalahan Pembangunan KP 1.6 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

1 2 2 5 4 7 9

II.

PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis KKP 2015-2019 2.2 Penetapan Kinerja KKP Tahun 2015

11 11 14

III.

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Pengukuran Kinerja KKP Tahun 2015 3.2. Analisis dan Evaluasi Kinerja 3.2.1 Learning and Growth Perspective A. Sasaran Strategis. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian.  Indeks Kompetensi dan Integritas B. Sasaran Strategis. Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal dan Mudah Diakses.  Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar. C. Sasaran Strategis: Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima  Nilai kinerja RB KKP diperoleh dari Indeks RB hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). D. Sasaran Strategis: Terkelolanya Anggaran Pembangunan Secara Efisien dan Akuntabel. 1) Nilai Kinerja Anggaran KKP. 2) Opini BPK atas LK KKP Tahun 2014.

19 19 23 23 23


[ iii ]

23 24 24 24 24

26 26 26

IV.

3.2.2 Internal Process Perspective E. Sasaran Strategis: Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.  Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan. F. Sasaran Strategis: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Partisipatif. 1) Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu 2) Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan. 3.2.3 Customer Perspective G. Sasaran Strategis: Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP. 1) Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Jumlah Pulau-pulau Kecil (PPK) yang Mandiri. H. Sasaran Strategis: Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. 1) Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan 2) Nilai Peningkatan Ekonomi KP. 3) Produksi Perikanan (juta ton). 4) Produksi garam rakyat (juta ton). 5) Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar). 6) Konsumsi ikan (kg/kap/thn). 7) Persentase peningkatan PNBP dari sektor KP. I. Sasaran Strategis: Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif. 3.2.4 Stakeholder Perspective J. Sasaran Strategis: Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP. 1) Indeks Kesejahteraan Masyarakat (IKM) KP. 2) Pertumbuhan PDB Perikanan (%).

27 27

3.3. Kinerja Anggaran

54

PENUTUP

57

[ iv ] Laporan Kinerja KKP 2015

27 29

29 29 30 30 30

31 31 31 35 36 37 38 41 42 44 44 44 44 52

DAFTAR

TABEL Halaman

1.1. 2.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17. 3.18. 3.19. 3.20. 3.21. 3.22. 3.23. 3.24. 3.25. 3.26. 3.27. 3.28. 3.29. 3.30. 3.31. 3.32. 3.33. 3.34. 3.35. 3.36. 3.37. 3.38

Perbandingan Pegawai dan Pejabat Fungsional Penetapan Kinerja KKP Tahun 2015 Capaian Sasaran Strategis KKP Tahun 2015 Capaian IKU KKP Tahun 2015 Indeks Kompetensi dan Integritas Capaian Indikator Kinerja Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Nilai Kinerja RB KKP Nilai Kinerja Anggaran KKP di tahun 2015 Opini BPK atas LK KKP Tahun 2014 Kinerja Efektifitas Tatakelola SDKP Indikator pembentuk kinerja Efektifitas Tatakelola SDKP Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan Indikator pembentuk Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%). Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%) Jumlah PPK yang Mandiri Daftar PPK Yang Menjadi Nilai Pengelolaan Wilayah KP yang Berkelanjutan Komponen pembentuk Nilai Pengelolaan Wilayah KP yang Berkelanjutan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan PPK yang Meningkat Efektivitas Pengelolaannya Luas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan PPK di Indonesia Tahun 2015 Nilai peningkatan KP Indikator pembentuk Nilai ekonomi KP Tahun 2015 Produksi Perikanan Tahun 2015 Produksi Perikanan 2013-2015 Komposisi Produksi Perikanan Tangkap 2013-2015 Nilai Ekspor Produk Perikanan Tahun 2015 Volume dan Nilai Ekspor per Jenis Komoditas Tahun 2015 Pencapaian IKU Nilai Ekspor Tahun 2011-2015 Tingkat Konsumsi ikan/kapita/tahun Realisasi PNBP dari non SDA Peningkatan PNBP sektor KP Indeks efektifitas kebijakan pemerintah Realisasi IKMKP Tahun 2015 Capaian IKM KP ditandai dengan capaian out come kinerja Target dan Realisasi IKU Pertumbuhan PDB Perikanan Tahun 2015 Realisasi Anggaran KKP Tahun 2015 Sebelum Penundaan Realisasi Anggaran KKP Tahun 2015 Pasca Penundaan


[v]

6 14 20 21 23 24 24 25 26 27 27 29 29 29 30 31 31 31 31 32 34 35 35 36 36 36 38 39 40 41 42 43 44 44 45 53 54 55

DAFTAR

GAMBAR

v Halaman

1.1 1.2 1.3 1.4 2.5 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17. 3.18. 3.19. 3.20. 3.21. 3.22. 3.23. 3.24. 3.25. 3.26. 3.27. 3.28.

Struktur Organisasi KKP Keragaan SDM KKP Menurut Jenis Kelamin Keragaan SDM KKP Tingkat Pendidikan Keragaan pegawai Menurut Golongan dan Unit Kerja Peta Strategi KKP 2015-2019 Capaian Peta Strategis KKP Tahun 2015 Dashboard capaian IKU pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) KKP WPP 718 WPP 716 WPP 573 Pertumbuhan Impor TTC di USA (Januari-September 2014-2015) Perkembangan Volume Ekspor Ikan Indonesia ke Thailand Sebelum dan Pasca Moratorium Neraca Perdagangan Produk Perikanan Tahun 2015 Tingkat Konsumsi Ikan/Kapita Realisasi PNBP sektor KP tahun 2015 dalam grafik Realisasi PNBP Tahun 2011-2015 NTN dan NTPi Tahun 2015 NTN selama Tahun 2015 NTN tahun 2014 dengan tahun 2015 NTN per Provinsi Tahun 2015 Nilai Tukar Nelayan Januari 2015 dan Januari 2016 NTPi per Provinsi Tahun 2015. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Tahun 2015 Perbandingan PDB Pertanian, Perikanan dan Nasional di TW IV Tahun 2014 terhadap Tahun 2015 Pertumbuhan PDB Perikanan, Pertanian dan Nasional selama Periode 2011 – 2015 Pertumbuhan PDB Perikanan, Pertanian dan Nasional selama Periode 2014-2015 Laju Pertumbuhan PDB Perikanan Tahun 2014-2015 Perbandingan Sumbangan PDB Perikanan Tahun 2015

[ vi ] Laporan Kinerja KKP 2015

4 5 5 6 12 19 20 32 33 33 38 39 40 41 43 43 45 46 46 47 47 49 49 52 52 53 53 53

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh selama tahun 2015 merupakan penjabaran dari 3 pilar misi pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, yakni Kedaulatan (Sovereignty), Keberlanjutan (Sustainability), dan Kesejahteraan (Prosperity), yang dalam sistem pengelolaan kinerjanya ditetapkan dalam 10 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pendekatan 4 perspektif dalam metode Balanced Scorecard, yakni: (1) stakeholders perspective; (2) customer perspective; (3) internal process perspective; (4) learning and growth perspective. Pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan menunjukkan hasil sebagai berikut: 1. Dari 20 IKU yang targetnya telah ditetapkan pada awal tahun 2015, terdapat 12 IKU (60%) yang pencapaiannya melebihi target, 4 IKU (20%) pencapaiannya sesuai dengan target, dan 4 IKU (20%) yang belum dapat mencapai target. 2. Uraian 12 IKU yang capaiannya di atas target yang telah ditetapkan, yakni : a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP, tercapai 124,70% b. Pertumbuhan PDB Perikanan (%), tercapai 119,57% c. Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%), tercapai 118,44 d. Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan, tercapai 165% e. Nilai peningkatan ekonomi KP, tercapai 122,03% f. Konsumsi ikan (kg/kap/thn), tercapai 100,51% g. Indeks efektivitas kebijakan Pemerintah, tercapai 135% h. Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan, tercapai 124,28% i. Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu, tercapai 164,82% j. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan, tercapai 136,79% k. Indeks kompetensi dan integritas, tercapai 141,15% l. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 117,19% 3. Uraian 4 IKU yang capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yakni: a. Jumlah pulau-pulau kecil yang Mandiri, tercapai 100% b. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP, tercapai 100% c. Nilai kinerja anggaran KKP, tercapai 100% d. Opini atas Laporan Keuangan KKP, tercapai 100% 4. Uraian 4 IKU yang capaiannya belum sesuai target yang telah ditetapkan, yakni : a. Produksi perikanan, tercapai 99,13% b. Produksi garam rakyat, tercapai 88,18% c. Nilai ekspor hasil perikanan, tercapai 67,41% d. Prosentasi peningkatan PNBP dari sektor kelautan dan perikanan, tercapai 46,51%. Kinerja keuangan tahun 2015 dilaksanakan melalui 10 program dalam APBN KKP Tahun 2015, dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 10,665 triliun. Pada November 2015, KKP melakukan usulan penundaan anggaran sebesar Rp. 1,0816 triliun, sehingga pagu anggaran yang dikelola menjadi Rp. 9,579 triliun. Dari pagu setelah penundaan tersebut, sampai dengan Desember 2015 terealisasi sebesar 96,82%. Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target IKU KKP selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya, yang disusun dalam rencana aksi perbaikan kinerja KKP


[ vii ]

BAB I

PENDAHULUAN Tahun 2015 adalah tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Amanat RPJMN 20152019 di bidang Kelautan dan Perikanan melaksanakan 4 (empat) butir nawacita yakni nomor 1, 4, 6 dan 7 dan arahan Presiden untuk menjadikan laut adalah masa depan bangsa. Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pengemban pembangunan di bidang kelautan dan perikanan menjabarkan 4 (empat) butir nawacita tersebut dalam Renstra KKP 20152019 menjadi tiga pilar atau misi pembangunan kelautan dan perikanan, yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Pilar kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi, yang dilakukan melalui pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan. Pilar keberlanjutan dimaksudkan untuk mengadopsi konsep blue economy dalam mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas, yang dilakukan melalui pengelolaan ruang laut; pengelolaan keanekaragaman hayati laut; keberlanjutan sumber daya dan usaha perikanan tangkap dan budidaya; dan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan. Pilar kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan

perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat; dan inovasi iptek kelautan dan perikanan. Ketiga pilar/misi tersebut dijabarkan dalam Renstra KKP melalui pendekatan balanced scorecard (BSC) yang terdiri dari 4 perspektif, yakni (1) stakeholders prespective menjabarkan misi kesejahteraan; (2) customer perspective menjabarkan misi keberlanjutan dan misi kesejahteraan; (3) internal process perspective menjabarkan misi kesejahteraan, keberlanjutan dan kedaulatan; dan (4) learning and growth perspective merupakan input yang dapat mendukung terlaksanakanya proses untuk menghasilkan output dan outcome KKP. Setiap perspektif memiliki target dan indikator yang harus dicapai dan pada tahun 2015 terdapat 20 indikator yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, KKP melaksanakan 10 (sepuluh) program pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh 10 Unit Eselon I di lingkup KKP. Agar keseluruhan program dan kegiatan pembangunan KP tersebut tercapai sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan tepat sasarannya, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri dengan Eselon I dan diturunkan secara berjenjang sampai tingkat individu pegawai, dan telah diinisiasi sampai tingkat daerah (provinsi). Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB nomor 53 tahun


[1]

2014, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) pada setiap akhir tahun kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKj KKP tahun 2015 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Presiden atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan LKj adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran KKP selama tahun 2015. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

1.2. Tugas dan Fungsi KKP Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 23/KEP.MEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, tugas KKP adalah membantu Presiden RI dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut KKP menyelenggarakan fungsinya: i) perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan; ii) pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya; iii) pengelolaan barang

milik/kekayaan negara yang menjadi Laporan Kinerja KKP 2 tanggung jawabnya; iv) pengawasan atas pelaksanaan tugasnya serta; v) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat 10 unit Eselon I sebagai berikut: 1) Sekretariat Jenderal (Setjen) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP. Susunan organisasi Setjen terdiri dari: Biro Perencanaan; Biro Kepegawaian; Biro Keuangan; Biro Hukum dan Organisasi; Biro Umum; Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat; Pusat Data, Statistik dan Informasi, serta Kelompok Jabatan Fungsional. 2) Inspektorat Jenderal (Itjen), yaitu unsur pengawasan fungsional di lingkungan kementerian. Itjen dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal. Susunan organisasi Itjen terdiri dari: Sekretariat Inspektorat Jenderal; Inspektorat I; Inspektorat II; Inspektorat III; Inspektorat IV; Inspektorat V; dan Kelompok Jabatan Fungsional. 3) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Ditjen PT dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Susunan organisasi Ditjen PT terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan; Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; Direktorat Pelabuhan Perikanan; Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan; Direktorat Kenelayanan; dan Kelompok Jabatan Fungsional serta

[ 2 ] Laporan Kinerja KKP 2015

didukung oleh 22 Unit Pelaksana Teknis (UPT). 4) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Ditjen PB) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya. Ditjen PB dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Susunan organisasi Ditjen PB terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Kawasan Budidaya; Direktorat Perbenihan; Direktorat Pakan; Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya; Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan; Kelompok Jabatan Fungsional, serta didukung oleh 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT). 5) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Ditjen PDSPKP dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Susunan organisasi Ditjen PDSPKP terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Akses Pasar dan Promosi; Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan; Direktorat Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan; Direktorat Sistem Logistik; Direktorat Pengembangan Investasi; dan Kelompok Jabatan Fungsional serta didukung oleh 1 UPT. 6) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) yaitu unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ditjen PRL dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Susunan organisasi Ditjen PRL terdiri dari:

Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Perencanaan Ruang Laut; Direktorat Pendayagunaan Pesisir; Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil; Direktorat Jasa Kelautan; Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; dan Kelompok Jabatan Fungsional serta didukung oleh 8 UPT. 7) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Ditjen PSDKP dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Susunan organisasi Ditjen PSDKP terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Pemantauan dan Peningkatan Infrastruktur; Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas; Direktorat Penanganan Pelanggaran; Kelompok Jabatan Fungsional dan didukung oleh 5 UPT. 8) Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan. Susunan organisasi Balitbang KP terdiri dari: Sekretariat Badan; Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan; Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir; Pusat Penelitian dan Pengembangan Daya Saing Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan; Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan; dan Kelompok Jabatan Fungsional serta didukung oleh 14 UPT. 9) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMPKP),


[3]

mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan. BPSDMPKP dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Susunan organisasi BPSDMPKP terdiri dari: Sekretariat Badan; Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan; Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan; Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan; dan Kelompok Jabatan Fungsional serta didukung oleh 19 UPT. 10) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), yaitu unsur pelaksana dibidang menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. BKIPM dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Susunan organisasi BKIPM terdiri dari: Sekretariat Badan; Pusat Karantina

dan Keamanan Hayati Ikan; Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; Pusat Standardisasi, Kepatuhan, dan Kerja Sama; dan Kelompok Jabatan Fungsional serta didukung dengan 47 UPT. 11) Staf Ahli Menteri adalah unsur pembantu dalam memberikan telaahan, pertimbangan, dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai halhal tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Susunan organisasi Staf Ahli Menteri terdiri dari: a) b) c) d)

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik; Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar lembaga; Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

Struktur organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti pada gambar berikut :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi KKP


1.3. Keragaan SDM KKP Jumlah pegawai di KKP (Pusat dan UPT) sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai 10.841 orang yang terdiri dari lakilaki sebanyak 7.663 orang atau 70,69% dan perempuan sebanyak 3.178 orang atau 29,31%. Pegawai KKP tersebut tersebar pada 10 unit kerja Eselon I dengan komposisi pegawai sebagai berikut: Setjen 595 orang,

Itjen 210 orang, Ditjen PT 1.492 orang, Ditjen PB 1.524, Ditjen PRL 583 orang, Ditjen PDSPKP 416 orang, Ditjen PSDKP 1.085 orang, BPSDMPKP 1.824 orang, Balitbang KP 1.377 orang dan BKIPM 1.735 orang. Keragaan SDM KKP tahun 2015 berdasarkan jenis kelamin dan unit kerja seperti pada tabel berikut:

KERAGAAN SDM KP TAHUN 2015 MENURUT JENIS KELAMIN DAN UNIT KERJA 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 -

Perempuan Laki-Laki 509 381

631

419 461

146 1,107

185 415

67 137

SETJEN

ITJEN

DJPT

1,311

1,100

DJPB

202 375

172 244

DJPRL

DJPDS

941

DJPSDKP

914

BPSDMPKP BALITBANG KP

1,103

BKIPM

Gambar 1.2. Keragaan SDM KKP

Disamping itu, komposisi jumlah pegawai KKP menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: S-3 sebanyak 175 orang atau 1,61%; S2 sebanyak 1.773 orang atau 16,35%; S1/D4

sebanyak 4.443 orang atau 40,98%; SLTA/D1/D2 sebanyak 2.833 orang atau 26,13% dan di bawah SLTA sebanyak 353 atau 3,26%.

KERAGAAN SDM KP TAHUN 2015 MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN SLTP 2%

SD 2%

S3 2%

S2 17%

SLTA 26%

D1 D2 0% S1 32%

D3 11% SM 0%

D4 8%

Gambar 1.3. Keragaan SDM KKP


[5]

Sedangkan keragaan Pegawai KKP tahun 2015 menurut golongan dan kepangkatan adalah sebagai berikut: Golongan IV sebanyak 1.210 orang; Golongan III sebanyak 6.600 orang;

Golongan II sebanyak 2.849 orang dan Golongan I sebanyak 180 orang. Keragaan SDM KPP menurut golongan kepangk atan dan unit kerja Eselon I seperti pada tabel berikut

KERAGAAN SDM KP TAHUN 2015 MENURUT GOLONGAN DAN UNIT KERJA Setjen

Itjen

DJPT

DJPB

DJPRL

DJPDS

DJPSDKP

BPSDMPKP

Balitbang KP

BKIPM

1,0121,030 941 911 830 683 588 491 442 383 380

339

71

39

268

261 211

186 136 58

106

81 66

337

308

179

149

76 63

42 11 1 28 1 4 1

15

IV

III

II

56

26 10

I

Gambar 1.4. Keragaan Pegawai Menurut Golongan dan Unit Kerja

Pegawai KKP yang menduduki jabatan fungsional sampai tahun 2015 berjumlah 3.893 orang atau sekitar 35,91% dari seluruh

pegawai KKP, dengan komposisi per unit Eselon I sebagai berikut.

Tabel 1.1. Perbandingan Pegawai dan Pejabat Fungsional Unit Kerja Eselon I Setjen Itjen DJPT DJPB DJPRL DJPSDKP DJPDSPKP Balitbang KP BPSDMPKP BKIPM Total

Jum. Pegawai 595 210 1.492 1.524 583 1.085 416 1.377 1.824 1.735 10.841


Jum. Jabfung 38 99 184 740 3 167 88 719 760 1.095 3.893

% (Jabfung) 6,39 47,14 12,33 48,56 0,51 15,39 21,15 52,21 41,67 63,11 35,91

1.4. Potensi dan Permasalahan Pembangunan KP A. Potensi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km2 (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km2, luas perairan kepulauan 2,95 juta km2, dan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,55 juta km2). Secara geo-politik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena berada diantara benua Asia dan Australia, serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam konteks perdagangan global (the global supply chain system) yang menghubungkan kawasan AsiaPasifik dengan Australia. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 7,3 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan (ZEEI) (Komnas Kajiskan, 2013). Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,8 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 5,4 juta ton pada tahun 2013 atau baru 93% dari JTB, sementara total produksi perikanan tangkap (di laut dan danau) adalah 5,863 juta ton. Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan. Luas terumbu karang yang dimiliki Indonesia saat ini yang sudah terpetakan mencapai 25.000 km2 (BIG, 2013). Namun, terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,30%, kondisi baik 27,18%, cukup baik 37,25%, dan kurang baik sebesar 30,45% (LIPI, 2012). Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies

biota terumbu karang. Sumber daya ikan di laut meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Selain itu, potensi energi terbaharukan dari laut, seperti air laut dalam (deep sea water) masih menjadi tantangan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dimasa yang akan datang. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan subsektor kelautan yang belum tergarap secara optimal. Sementara itu potensi luas areal budidaya air tawar saat ini tercatat 2.830.540 ha, termasuk potensi di perairan umum daratan (sungai dan danau), dengan tingkat pemanfaatan 302.130 ha (10,7%). Potensi luas areal budidaya air payau 2.964.331 ha dengan tingkat pemanfaatan 650.509 ha (21,9%). Potensi luas areal budidaya laut saat ini tercatat 12.123.383 ha, dengan tingkat pemanfaatan 325.825 ha (2,7%). Potensi luas areal budidaya rumput laut saat ini tercatat 1,1 juta ha atau 9% dari seluruh luas kawasan potensial budidaya laut yang sebesar 12.123.383 ha. Adapun tingkat pemanfaatannya diperkirakan baru mencapai 25%. Adapun jenis rumput laut yang dimiliki Indonesia tercatat 555 jenis rumput laut. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat mendukung untuk pengembangan pakan ikan mandiri guna mengurangi ketergantungan akan pakan pabrikan yang sangat bergantung pada bahan baku impor,


[7]

dalam hal ini tepung ikan. Data produksi pakan pelet mandiri saat ini tercatat 35.000 ton dari 1,3 juta ton (2,7%) keseluruhan pakan ikan yang digunakan untuk produksi 2,6 juta ton ikan air tawar. Diprediksi pada tahun 2019, dengan target produksi ikan air tawar 6,5 juta ton, dapat dihasilkan 592 ribu ton pakan pelet mandiri dari 5,92 juta ton (10%) dari keseluruhan kebutuhan pakan. B. Permasalahan Bidang kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan. Data BPS menunjukan terjadi penurunan rumah tangga perikanan dari 1,6 juta (Hasil Sensus Pertanian 2003) menjadi 800 ribu (Hasil Sensus Pertanian 2013) yang menunjukkan profesi nelayan kurang menarik dan kurang menguntungkan. Terdapat 115 eksportir seafood yang collapse karena tidak ada bahan baku dan adanya missmanagement yang nilainya mencapai USD4-5 miliar. Sementara itu ekspor hasil perikanan Indonesia tercatat nomor 3 di Asia Tenggara padahal Indonesia memiliki luas laut dan potensi sumber daya ikan yang jauh lebih tinggi dibanding negara lain. Beberapa wilayah perairan laut Indonesia telah mengalami gejala overfishing. Selain itu, praktik-praktik Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik oleh kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal

perikanan asing (KIA) menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Ancaman IUU Fishing dipicu kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin penangkapan sedangkan permintaan produk perikanan makin meningkat. Di sisi lain, kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia belum memadai. IUU Fishing juga merupakan global crime, tidak saja tindak pidana perikanan tetapi menyangkut perbudakan, perdagangan manusia, penyelundupan hewan, narkoba dan lain-lain. Masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan di wilayah perairan Indonesia. Beberapa perbatasan wilayah dengan negara tetangga belum diselesaikan. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan belum bisa tuntas, sehingga peran KKP untuk menangani permasalahan tersebut pun perlu ditingkatkan. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan. Rendahnya produktivitas perikanan budidaya juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil/tradisional (± 80%), dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar. Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.


Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antarnegara maupun antararea di dalam wilayah NKRI. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu diiringi dengan peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk konsumsi manusia. Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional garam dalam negeri dipenuhi dari impor. Sebagai negara yang memiliki panjang pantai nomor dua di dunia, sudah seharusnya kebutuhan nasional garam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Saat ini produksi garam nasional belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas. Importasi garam tidak terkendali mengakibatkan produksi garam rakyat tidak terserap, dan harga jual turun mencapai Rp275-300/kg. Selain itu dikarenakan usaha pengaraman masih tradisional, minimnya infrastruktur, dan tata niaga garam yang belum mendukung.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj KKP Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1) Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi. 2) Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi perencanaan strategis KKP 2015-2019 dan penetapan kinerja tahun 2015. 3) Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan KKP tahun 2015. 4) Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja KKP dan rekomendasi perbaikan kedepan untuk meningkatkan kinerja.

Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan antara lain oleh belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana.


[9]

10

BAB II

PERENCANAAN KINERJA RPJMN 2015-2019 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Presiden telah menyatakan bahwa laut adalah masa depan bangsa. Menterjemahkan arahan presiden tersebut, KKP telah menetapkan Renstra KKP tahun 2015-2019 melalui Permen KP nomor 45 tahun 2015 tentang Perubahan Permen KP nomor 25 tahun 2015 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2015-2019.

2.1.

Rencana 2015 -2019

Strategis

KKP

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Untuk itu Visi KKP yaitu: “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”

B. MISI Terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:





perikanan

yang

Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

C. TUJUAN

A. VISI



kelautan dan berkelanjutan.

Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah: Kedaulatan (Sovereignty), yakni : 1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. 2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan. Keberlanjutan (Sustainability), yakni : 3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut. 4. Meningkatkan keberlanjutan sumberdaya dan usaha perikanan tangkap dan budidaya. 5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan. Kesejahteraan (Prosperity), yakni : 6. Mengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat. 7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan.


[ 11 ]

D. SASARAN STRATEGIS Dalam penyusunan sasaran strategis, KKP menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni

stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, sebagai berikut:

Gambar 2.5. Peta Strategi KKP 2015-2019

1. Stakeholders Prespective

Terdiri dari 1 (satu) Sasaran strategis (SS-1), yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP sebagai indikator kinerjanya: a) Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, dengan target 40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019. b) Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan, dengan target 7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019. 2. Customer Perspective

Terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis, yaitu Sasaran strategis kedua (SS-2) terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dengan indikator kinerja: a) Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

terhadap Ketentuan Peraturan Perundangundangan yang Berlaku, dengan target 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019. b) Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri, dengan target 5 pulau pada tahun 2015 menjadi 31 pulau pada tahun 2019. Sasaran strategis ketiga (SS-3) terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan Indikator Kinerja: a) Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dengan target 0,20 pada tahun 2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019. b) Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan target 0,59 pada tahun 2015 menjadi 1,0 pada tahun 2019.


c) Produksi perikanan, dengan target 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019. d) Produksi garam rakyat, dengan target 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019. e) Nilai ekspor hasil perikanan, dengan target USD 5,86 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 9,54 miliar pada tahun 2019. f) Konsumsi ikan, dengan target 40,9 kg/kapita/tahun pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita/tahun pada tahun 2019. g) Persentase peningkatan PNBP dari sektor KP dengan target 5% pada tahun 2015 menjadi 15% pada tahun 2019. 3. Internal Process Perspective

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh KKP. Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, yakni: a) Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah tersedianya kebijakan pembangunan KP yang efektif, dengan indikator kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019. b) Sasaran strategis kelima (SS-5) terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja efektivitas tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019. c) Sasaran strategis keenam (SS-6) terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, dengan indikator kinerja: 1) Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat

waktu dari 56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,3% pada tahun 2019. 2) Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019. 4. Learning and Growth Perspective

Sebagai input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome KKP, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yakni: a) Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni

terwujudnya aparatur sipil negara (ASN) KKP yang kompeten, profesional, dan berkepribadian, dengan indikator kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019. b) Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni tersedianya manajemen pengetahuan yang handal, dan mudah diakses, dengan indikator kinerja persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, dari 40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019. c) Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2019. d) Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntable, dengan indikator kinerja: 1) Nilai Kinerja Anggaran KKP dengan target “Baik” pada tahun 2015 menjadi “Sangat Baik” pada tahun 2019; 2) Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP, dengan target Wajar Tanpa Pengecualian


[ 13 ]

2.2.

Penetapan Kinerja KKP Tahun 2015

Penetapan Kinerja KKP tahun 2015, secara rinci sebagai berikut: Tabel 2.2. Penetapan Kinerja KKP Tahun 2015 No

SASARAN STRATEGIS

Stakeholder Perspective 1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP Customer Perspective 2 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP

3

Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan

Internal Perspective 4 Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif 5 Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan 6 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif

INDIKATOR KINERJA

1 2

Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

3

6 7 8 9 10 11

Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%) Jumlah pulau-pulau kecil yang Mandiri Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan (%) Nilai peningkatan ekonomi KP (%) Produksi perikanan (juta ton) Produksi garam rakyat (juta ton) Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar) Konsumsi ikan (kg/kap/thn) Persentase peningkatan PNBP dari sektor KP (%)

12

Indeks efektivitas kebijakan pemerintah

13

Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan

70,00

14

Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu (%)/Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (%) Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)

82,00

16

Indeks kompetensi dan integritas

65,00

17

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

40,00

18

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP

19

Nilai kinerja anggaran KKP

20

Opini atas Laporan Keuangan KKP

4 5

15 Learning and Growth 7 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian 8 Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses 9

10

Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel

Target


40,50 7,00

70,00 5,00 20 59 24,12 3,30 5,86 40,90 5,00 6,00

70,00

BB

Baik (80-90) WTP

Penetapan kinerja KKP tahun 2015 diimplementasikan melalui 10 program pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut: 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. Tujuan program adalah meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: a) Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan; b) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; c) Pengendalian Penangkapan Ikan; d) Pengelolaan Kenelayanan; e) Pengelolaan Sumber Daya Ikan; f) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap. 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Sumber

Daya

Tujuan program adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya, dengan sasaran program peningkatan produksi perikanan budidaya (volume dan nilai). Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: a) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan; b) Pengelolaan Perbenihan Ikan c) Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya; d) Pengelolaan Pakan Ikan; e) Pengelolaan Produksi Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan; f) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya.

3) Program Penguatan Daya Saing Produk Perikanan. Tujuan program adalah meningkatnya produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah, nilai produk hasil perikanan nonkonsumsi, rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional, nilai ekspor hasil perikanan, dan nilai investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan sasaran peningkatan produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: a) Penguatan Logistik Hasil Kelautan b) Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan; c) Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Perikanan; d) Bina Mutu dan Diversifikasi Produk kelautan; e) Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan; f) Pengujian Penerapan Hasil Perikanan; g) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PDSPKP. 4) Program Pengelolaan Ruang Laut. Tujuan program adalah mewujudkan tertatanya dan dimanfaatkannya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari, dengan sasaran peningkatan persentase pendayagunaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: a) Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; b) Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan; c) Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil; d) Pendayagunaan Pesisir; e) Perencanaan Ruang Laut; f) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PRL.


[ 15 ]

5) Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tujuan program adalah meningkatnya ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan sasaran perairan Indonesia bebas IUU Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: a) Pengoperasian Kapal Pengawas; b) Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan; c) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; d) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; e) Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Insfrastruktur Pengawasan; f) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP. 6) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan. Tujuan program ini adalah menyiapkan ilmu, pengetahuan dan teknologi sebagai basis kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran termanfaatkannya Iptek hasil penelitian dan pengembangan oleh para pemangku kepentingan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: a) Penelitian dan Pengembangan Iptek Daya Saing Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan; b) Penelitian Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan; c) Penelitian dan Pengembangan Iptek Perikanan; d) Penelitian dan Pengembangan Iptek Instrumentasi Kelautan dan Perikanan; e) Penelitian dan Pengembangan Iptek Sumber Daya laut dan Pesisir;

f) Pengelolaan Inovasi dan Alih Teknologi KP; g) Penelitian Kewilayahan dan Klimat Kelautan dan Perikanan h) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. 7) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan. Tujuan program adalah meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: a) Pelatihan Kelautan dan Perikanan; b) Pendidikan Kelautan dan Perikanan; c) Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan; d) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPSDMPKP. 8) Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Tujuan program adalah lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan sasaran yaitu meningkatnya lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: a) Pembinaan dan Penerapan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan; b) Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; c) Pengendalian Sistem Perkarantinaan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; d) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM.


9) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP.

10) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP.

Tujuan program adalah meningkatkan pengendalian akuntabiltas kinerja pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran program meningkatnya prosentase capaian kinerja pembangunan KP.

Tujuan program adalah meningkatkan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a) Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP; b) Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP; c) Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP; d) Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP; e) Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat V dan Pelaksana Pembangunan KP; f) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen KKP.

a) Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP; b) Pengelolaan Kepegawaian KKP; c) Pengelolaan Keuangan KKP; d) Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP; e) Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP; f) Perumusan Kebijakan Kelautan; g) Pengelolaan Kerja Sama KP dan Hubungan Masyarakat; h) Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP; i) Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.


[ 17 ]

18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1

Pengukuran Kinerja KKP Tahun 2015

Capaian kinerja KKP tahun 2015 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis) dalam sistem BSC dengan nilai 110,84%. Selanjutnya KKP telah menjalankan Knowledge management

yang dapat meningkatkan efektifitas organisasi KKP, yakni antara lain sudah ada sistem yang berlanjut, timbulnya inovasiinovasi baru, penggunaan teknologi informasi (IT) dengan tujuan penyebaran pengetahuan ke pegawai/staf unit organisasi. Dalam mengelola kinerjanya KKP telah menggunakan BSC sebagai tools dan didukung sistem pelaporan melalui www.kinerjaku.kkp.go.id.

Gambar 3.6. Capaian Peta Strategis KKP Tahun 2015


[ 19 ]

Tabel 3.3. Capaian Sasaran Strategis KKP Tahun 2015 No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Sasaran Strategis Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang profesional dan partisipatif Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntable Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel

Tidak tercapainya SS Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, disebabkan tidak tercapainya empat indikator

Capaian (%) 119,79 109,22 86,76 120,00 120 120 104,26 117,20 100,73 100,19

yakni: Produksi perikanan, Produksi garam rakyat, peningkatan Nilai Ekspor dan Peningkatan PNBP sektor KP.

Gambar 3.7. Dashboard capaian IKU pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) KKP


Tabel 3.4. Capaian IKU KKP Tahun 2015 NO

Sasaran Strategis

Stakeholder Perspective 1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP Customer Perspective 2 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP

Indikator Kinerja 1 2

3

4 3

Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan

5

6 7

8 9 10 11

Internal Perspective 4 Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif 5 Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan 6 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif

Target

Realisasi

Capaian (%)

Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

40.50

49,88

124,70

7.00

8,37

119,57

Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%) Jumlah pulau-pulau kecil yang Mandiri Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Nilai peningkatan ekonomi KP Produksi perikanan (juta ton) Produksi Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Budidaya Produksi garam rakyat (juta ton) Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar) Konsumsi ikan (kg/kap/thn) Persentase peningkatan PNBP dari sektor KP (%)

70.00

82,91

118,44

5

5

100

20%

33%

165

59%

72%

122,03

24,20

23,99

99,13

6,30 17,90

6,52 17,47

103,51 97,60

3,30

2,91

88,18

5,86

3,95*)

67,41

40.90 105 (kenaika n 5%)

41,11*) 48,83

100,51 46,51

6.00

8,1

135,00

12

Indeks efektivitas kebijakan pemerintah

13

Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan

70,00

87,00

124,28

14

Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu (%) Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)

56,6

93,29

164,82

70

95,75

136,79

15


[ 21 ]

Lanjutan Tabel 3.4. Capaian IKU KKP Tahun 2015 NO

Sasaran Strategis

Learn and Growth Perspective 7 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian 8 Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses 9

10

Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntable

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

16

Indeks kompetensi dan integritas

65

91,75

141,15

17

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) (KM) (rata2 dari Eselon I) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP

40%

46,88%

117,19

BB (70-80)

BB (70,51)

100

Baik (80-90) WTP

Baik (80,30) WTP

100

18

19 20

Nilai kinerja anggaran KKP Opini atas Laporan Keuangan KKP (Tahun 2014)

100

*) Ket. Data sementara


3.2

Analisis dan Evaluasi Kinerja

Analisis dan evaluasi kinerja KKP dilakukan dengan mengukur kinerja mulai dari Learning and Growth Perspective sebagai input atau modal organisasi yang harus dimiliki KKP, hasil capaian Learning and Growth Perspective akan memberikan capaian pada Internal Proces Perspective yang merupakan bisnis proses di lingkup organisasi KKP. Selanjutnya akan memberikan hasil kinerja output yang ditunjukan dalan indikator kinerja di Costumer Perspective, yang pada akhirnya akan memberikan outcome atau dampak pada capaian kinerja di Stakeholder Perspective.

Kekayaan Aparatur Sipil Negara/Pejabat Negara (LHKASN/LHKPN). Untuk lingkup KKP indeks kompetensi dan integritas pegawai di tahun 2015 capaiannya seperti pada tabel berikut.

Pengukuran capaian kinerja KKP berurutan dimulai dari Learning and Growth Perspective, Internal Proces Perspective, Costumer Perspective, dan Stakeholder Perspective.

Dari target 88%, dapat terealisasi 92,33, nilai tersebut diperoleh dari 392 pegawai yang diasesmen, dengan nilai variabel penilaian asesmen sebesar 94% yang mencerminkan tingkat kesenjangan pegawai yang diasesmen terhadap jabatan yang diduduki sangat rendah. Variabel capaian kinerja individu (SKP) sebesar 80,30% ini menggambarkan bahwa kinerja individu masih dalam kriteria baik. Variabel kehadiran pegawai sebesar 95% ini menggambarkan tingkat kehadiran pegawai sangat baik. Variabel LHKASN/LHKPN sebesar 100% ini terlihat dari jumlah 392 pegawai yang telah melaporkan harta kekayaannya dari total pegawai yang telah mengikuti asesmen. Penghitungan Indeks dapat dilihat pada lampiran 2.

3.2.1

Learning and Growth Perspective

Perspektif ini merupakan input atau modal organisasi yang harus dimiliki KKP untuk dapat menghasilkan output pada capaian Internal Proces Perspective. Untuk mengukur tingkat keberhasilannya digunakan indikator Indeks Kompetensi dan Integritas. A. Sasaran Strategis: Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian.  Indeks Kompetensi dan Integritas Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan, sedangkan integritas adalah kecenderungan untuk sikap yang patuh pada aturan dan norma. Variabel yang digunakan untuk mengukur indeks kompetensi adalah hasil assesement sedangkan variable integritas pegawai di KKP yaitu nilai SKP, tingkat kehadiran dan kepatuhan penyampaian Laporan Hasil

Tabel 3.5. Indeks kompetensi dan integritas Nama IKU

Target (%)

Realisasi (%)

%

Indeks Kompetensi dan Integritas

65,00

91,75

141,15

Dibandingkan dengan tahun lalu yang diukur tingkat kesenjangan kompetensi pegawai saja dengan nilai kesenjangan sebesar 6,59%, tahun ini sudah mengagregasi dari 4 variabel seperti diatas, sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan. Jika dibandingkan antara realisasi sebesar 92,33% dengan target jangka menengah sebesar 94%, hanya perlu sediit peningkatan untuk mencapai nilai tersebut seperti meningkatkan kompetensi pegawai dan capaian kinerja individu, kondisi ini artinya


[ 23 ]

kompetensi dan integritas ASN lingkup KKP sudah berorientasi pada aturan yang mengikat. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh KKP pada tahun 2015, yaitu: Pelaksanaan assesment dan penilaian kompetensi untuk Jabatan Administrator setara Eselon III dan Jabatan Pengawas setara Eselon IV serta beberapa Jabatan fungsional tertentu/umum (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara). b) Pengukuran kinerja individu pegawai secara berkala mulai dari tingkat Eselon I sampai tingkat staf/pelaksana dengan sistem aplikasi e-SKP. c) Tingkat kehadiran sebagai salah satu komponen penghitungan tunjangan kinerja. a)

B. Sasaran Strategis: Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal dan Mudah Diakses. Pada sasaran ini terdapat satu indikator sebagai ukuran keberhasilannya, yakni: 

Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar.

Dalam mengukur indikator ini menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Di tahun 2015 dari target 40% dapat terealisasi 40% sehingga capaian 100%, nilai tersebut diperoleh dari jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data. Indikator Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar ini merupakan indikator baru.

Tabel 3.6. Capaian Indikator unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar Nama IKU Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Target (%)

Realisasi (%)

%

40

40

100

Jika dibandingkan antara realisasi target akhir RPJMN 2015-2019 sebesar 100% posisi saat ini sudah mencapai 40%. C. Sasaran Strategis: Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima. Untuk mencapai sasaran ini dicapai melalui satu indikator yaitu Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP.  Nilai kinerja RB KKP diperoleh dari Indeks RB hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Di tahun 2015 dari target nilai BB (70-80) dapat terealisasi BB (70,51) atau capaiannya 100,73%, nilai tersebut diperoleh dari penilaian atas RB KKP oleh Kemen PAN-RB sesuai surat nomor B.3193.1/M.PANRB/09/2015, tanggal 30 September 2015, perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, nilai tersebut masuk dalam kategori BB atau kategori tercapai 100%. Tabel 3.7. Nilai Kinerja RB KKP Nama Indikator

Nilai Kinerja RB KKP


2015 Target

BB (70-80)

Realisasi

Capaian

BB (70,51)

100,73%

KKP telah melakukan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan nilai kinerja RB sebagai berikut: a. Penataan Organisasi dan SDM Aparatur KKP:  Telah ditetapkan Permen KP 23/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP  Pelaksanaan pengisian JPT Madya dan Pratama serta Administrator dan Pengawas dengan sistem seleksi tertulis, yang telah memperoleh surat penghargaan dari Kementerian PAN dan RB.  Pelaksanaan assesment dan penilaian kompetensi untuk Jabatan Administrator setara Eselon III dan Jabatan Pengawas setara Eselon IV serta beberapa Jabatan fungsional tertentu/umum (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).  KKP mendapatkan BKN Award tahun 2015 atas keaktifan, ketepatan, kecepatan input dan validasi data usulan kenaikan pangkat melalui aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). b. Penataan Kinerja dan Keuangan:  Telah diterbitkan Permen KP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KP nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KKP 2015 – 2019.  Nilai akuntabilitas kinerja KKP mendapat kategori A dengan nilai 80,76.  Opini BPK atas Laporan Keuangan (LK) KKP tahun 2014 dengan predikat WTP. c. Penyelesaian Peraturan Perundangan telah menghasilkan sebanyak 3 Peraturan Pemerintah, 3 Peraturan Presiden, 43 Peraturan Menteri KP dan 127 Keputusan Menteri KP.

d. Pelayanan Publik telah dihasilkan:  Penetapan Unit Kerja dengan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) untuk PPN Pemangkat.  Percepatan pelayanan perizinan.  Peringkat ke-1 K/L Hemat Energi dan Air  Predikat Green Building Gedung Kantor KKP GMB 4. e. Pengelolaan Data Statistik dan Kehumasan telah menghasilkan:  KKP termasuk dalam 10 Besar K/L penerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik  KKP menerima BPS Award untuk pemanfaat data terbanyak. f. Penanganan gugatan hukum telah menghasilkan:  Yudicial Review sebanyak 3 gugatan (2 menang, 1 proses)  Kasus Perdata sebanyak 2 gugatan (1 menang, 1 proses)  Kasus Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 5 kasus (2 menang, 3 proses)  Pra Peradilan sebanyak 1 kasus menang. Upaya untuk meningkatkan nilai kinerja RB KKP dapat dilakukan antara lain melalui: a. Keterlibatan seluruh pimpinan secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan RB b. Melakukan assesment dan pengembangan kompetensi pegawai secara menyeluruh c. Menjadikan penilaian kinerja individu dan capaian kinerja individu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai; d. KKP perlu lebih memperhatikan proses bisnis kegiatan utama agar dapat dipetakan seluruhnya sesuai dengan tugas dan fungsi, kemudian dijabarkan ke dalam SOP yang disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektifitas birokrasi. e. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan whistle blowing


[ 25 ]

system, penanganan benturan kepentingan secara berkala; f. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan secara optimal, sehingga penyalahgunaan wewenang, perangkapan jabatan, hubungan afiliasi, gratifikasi, ataupun kelemahan sistem organisasi dapat terpantau. g. Menyajikan secara transparan tindak lanjut pengelolaan pengaduan pelayanan dari masyarakat, serta menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan secara menyeluruh. D. Sasaran Strategis: Terkelolanya Anggaran Pembangunan Secara Efisien dan Akuntabel.

Tabel 3.8. Nilai Kinerja Anggaran KKP di tahun 2015 Indikator Nilai kinerja anggaran KKP

Target

80-90%

Realisasi

%

81,40%

101,75%

Kedepan untuk peningkatan kinerja anggaran agar dilakukan: Penyampaian capaian out put secara berkala (bulanan) oleh seluruh Satker pengelola APBN KKP di tahun berjalan.  Penyusunan target penyerapan anggaran dilakukan secara detail sehingga gap antara penyerapan dengan rencana penarikan semakin kecil. 

1) Nilai Kinerja Anggaran KKP. 2) Opini BPK atas LK KKP Tahun 2014 Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari perhitungan aspek implementasi yang terdiri dari penyerapan anggaran, konsistensi, capaian keluaran dan tingkat efisiensi. Penilaian ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L. Dari target 80% dapat terealisasi 81,40%, nilai tersebut diperoleh dari nilai aspek implementasi dan aspek manfaat. Aspek implementasi bobot 33,3% nilainya 83,05 diperoleh dari: Penyerapan Anggaran (WP) =8,44%; Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi(WK)=10,70%); Pencapaian Keluaran (WPK) =36,75% dan Efisiensi (WE) =27,60%. Aspek manfaat bobotnya 66,70%, Pengukuran Capaian Hasil, dilakukan dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU. Nilai kinerja aspek manfaat diperoleh dari hasil perkalian antara nilai hasil pengukuran Capaian Hasil dengan bobot kinerja aspek manfaat.

Pada tahun 2015 KKP mendapat Opini WTP dengan paragraf penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan TA.2014. belum tercapainya target LK KKP tahun 2015 mendapat opini WTP murni, dikarenakan:  Piutang bukan pajak senilai Rp.27.072.772.925,00 pada neraca KKP Per 31 Desember 2014 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.  Aset Tak Berwujud (ATB) senilai Rp.52.047.993.596,00 pada neraca KKP per 31 Desember 2014 belum sepenuhnya memperhitungkan biaya atas ATB tersebut. Tabel 3.9. Opini BPK atas LK KKP Tahun 2014 Indikator

Opini BPK atas LK KKP


Target

Realisasi

%

WTP

WTP DPP

90

3.2.2

Internal Process Perspective

Internal Process Perspective merupakan bisnis proses dilingkup Unit Kerja KKP untuk menghasilkan output guna mendukung capaian kinerja di level Customer Perspective. E. Sasaran Strategis: Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Hanya terdapat satu indikator dalam sasaran ini yaitu: Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan. Nilai indikator tersebut merupakan indikator baru yang penilaiannya terdiri dari tiga aspek, yaitu: (i). Tata kelola, (ii). Biofisik dan (iii) Sosial Ekonomi. Tabel 3.10. Kinerja Efektifitas Tatakelola SDKP Nama IKU

Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP

Target (%)

Realisasi (%)

70

82

%

117,14

Realisasi indikator pembentuk kinerja efektifitas tatakelola SDKP di tahun 2015 diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 3.11. Indikator pembentuk kinerja Efektifitas Tatakelola SDKP No

Indikator Pembentuk

1. Jumlah hasil litbang KP yang terekomendasi untuk masyarakat dan/atau industri 2. Utilitas UPI 3. Jumlah rekomendasi dan inovasi Litbang yang diusulkan untuk menjadi bahan kebijakan 4. Sertifikat Pembudidaya CBIB, 5. Sertifikat HACCP, 6. Sertifikat SKP, 7. Sertifikat CKIB 8. Sertifikat CPIB 9. Jumlah resolusi dan CMM RFMO yang di implementasikan 10. Jumlah Lokasi kawasan laut, wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau masterplan, bussiness plan, yang ditetapkan menjadi peraturan perundangan 11. Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan sertifikasi dari inovasi alat penangkap standar dan sertifikasi dari inovasi kapal perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang dihasilkan.

Realisasi 12

70 21

10672 1451 1084 104 625 3 46

23

Nilai indikator kinerja efektifitas tatakelola SDKP diperoleh dengan cara membandingkan realisasi komponen pembentuk dengan nilai rujukan sesuai dengan indikator.


[ 27 ]

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan KKP untuk mencapai kinerja tersebut antara lain: a. Menjaga keberlanjutan sumber daya

lobster, kepiting dan rajungan:  Ditetapkannya Permen KP No. 1 Tahun 2015 yakni pembatasan penangkapan tiga spesies perikanan penting yakni Lobster Panulirus spp.), Kepiting (Scyla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.).  KKP telah melakukan pelepasliaran ke alam terhadap lobster, kepiting dan rajungan bertelur dan ukuran tertentu yang ditangkap oleh nelayan di beberapa lokasi (utamanya di Bali dan NTB). b. Perlindungan terhadap penyu: 

KKP telah mengeluarkan Surat Edaran Kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas KP Provinsi dan Kab/Kota, UPT lingkup KKP nomor 526/MEN-KP/VIII/2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh, dan atau Produk Turunannya. 6 species yang dilindungi yaitu Penyu Hijau (Chelonia mydas), Penyu Sisik (Eretmocheyls imbricata), Penyu Tempayan (Caretta caretta), Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea), Penyu Ridel/Abu-abu (Lepidochelys olivacea), Penyu Pipih (Natator depressa).

c. Menjaga ekosistem sumber daya ikan

untuk penghidupan nelayan:  Telah dikeluarkannya Permen KP nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di WPP Negara Republik Indonesia.  Melakukan penindakan upaya markdown ukuran kapal melalui pengukuran ulang kapal dan KKP membuka gerai perizinan di 4 lokasi.

d. Menjaga keberlangsungan stok ikan tuna

untuk nelayan Indonesia dan pasokan dunia:  Menerbitkan Permen KP nomor 4 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di WPP-NRI 714 (Laut Banda) pada bulan Oktober s.d. Desember. e. Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) untuk

menjamin ketersediaan dan stabilitasi harga:  Implementasi SLIN koridor SulawesiJawa untuk komoditas ikan pelagis kecil yang umumnya digunakan sebagai bahan baku industri pindang dan konsumsi ikan masyarakat.  Pembangunan cold storage 300 ton di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, 400 ton di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Lamongan dan 1.500 ton di PPS Nizam Zachman Jakarta. f. Konservasi

spesies ikan hiu telah dikeluarkan Permen KP nomor 59/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Ikan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia.

g. Pengendalian daya dukung ekosistem

terhadap usaha budidaya di perairan umum dengan diantaranya melakukan kajian jumlah budidaya keramba yang ideal agar tidak mencemari waduk. h. Rehabilitasi ekosistem dan pengelolaan

kawasan konservasi. Melakukan Rehabilitasi Kawasan Pesisir Pantura Jawa, pada tahun 2015 dibangun 2,64 km sabuk pantai, 14,16 km rekayasa hybrid dan penanaman 3,6 juta batang mangrove.


F. Sasaran Strategis: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif.

Untuk mengukur indikator ini dilakukan melalui jumlah rata-rata capaian dua indikator pembentuk yaitu:

Pada sasaran ini untuk mengukur keberhasilan digunakan 2 (dua) indikator.

Tabel 3.14. Indikator pembentuk Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%).

1) Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu . Pada Tahun 2015 terdapat 198 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan. Dari kasus tersebut, sebanyak 9 kasus dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, 39 kasus direkomendasikan untuk diberikan pembinaan/sanksi administrasi, 149 kasus ditindaklanjuti pemberkasan penyidikan dengan tahapan: 10 kasus masih dalam proses penyidikan P19, 2 kasus P21, 15 kasus masuk tahap II, 12 kasus masih dalam proses persidangan, 5 kasus banding, 9 kasus kasasi, dan 96 kasus sudah memiliki keputusan berkekuatan hukum tetap (inkrach).

Indikator pembentuk 1. Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI 2. Tingkat keberhasilan pemberantasan dan penanggulangan pelanggaran karantina ikan

Target

Realisasi

%

100

100

100

576

572

91,5

Rata-rata

95,75

Tabel 3.12. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik. Indikator Kinerja Utama Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang akuntabel dan tepat waktu

Target

Realisasi

82

93,29

%

113

2) Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%). Tabel 3.13. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan. Indikator Kinerja Utama Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)

Target

Realisasi

%

70

95,75

136,79

Kegiatan KKP yang telah dilakukan untuk mendukung tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan, antara lain yaitu: a. Dilakukan pelepasliaran ke alam sebanyak 73.845 ekor kepiting 418.049 ekor lobster, 6.510 ekor kura-kura moncong babi (masuk dalam CITES). b. KKP telah melakukan penolakanpenolakan terhadap:  Pengiriman komoditas lobster beku sebanyak 763 kg; kepiting soka sebanyak 110.686 ekor dan rajungan beku sebanyak 2.970 ekor.  Ekspor sirip hiu koboi sebanyak 2.336 kg dan frozen shrimp, salted jellyfish, dll sebanyak 26 shipment/36 kontainer  Pemasukan teri dari Malaysia sebanyak 3.306 kg.  Ekspor ilegal mutiara sebanyak 114 kg.


[ 29 ]

3.2.3

Customer Perspective

Pada level customer perspective ini memuat 4 (empat) sasaran KKP yang diurai menjadi 9 indikator. G. Sasaran Strategis: Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP. Terdapat 2 (dua) indikator sebagai ukuran keberhasilan dengan uraian prestasi kinerja sebagai berikut. 1) Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%). Capaian IKU ini sebesar 82,35% dari target sebesar 70% (persentase capaian 117%). IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru didalam Renstra KKP 2015-2019. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 87%, capaian tahun 2015 sebesar 82,35% menunjukkan bahwa target kepatuhan sampai dengan periode Renstra sangat dimungkinkan akan tercapai. Tabel

3. 15. Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%).

Nama IKU Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP (%)

Operasi Kapal Pengawas di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Pada tahun 2015, operasi kapal pengawas dalam rangka Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah dilakukan di seluruh WPP-NRI dengan rata-rata hari operasi sebanyak 277 hari layar di wilayah barat dan 257 hari layar di wilayah timur. c. Penindakan hukum yang telah dilakukan oleh KKP berupa:  Penenggelaman kapal ilegal sebanyak 113 kapal.  Pemeriksaan 23.041 kapal.  Penyelesaian 198 kasus pelanggaran.  Pemulangan sebanyak 1.020 ABK Asing atas kasus perbudakan di Benjina ke negara asal.  Pemulangan sebanyak 64 nelayan RI karena melakukan pelanggaran di negara lain.  157 unit Kapal Ilegal telah ditangkap. d. Pembangunan sarana pengawasan berupa 4 unit Kapal pengawas 60 meter, 4 unit Kapal Pengawas 32 meter, 20 unit Speedboat, 20 unit Rubber Boat, 1 Pusat Pengendalian (Puskodal) pengawasan terintegrasi. Juga dilakukan pembinaan kepada 1.488 Pokmaswas dan diangkat sebanyak 60 PPNS Perikanan dan 100 Polsus PWP3K. b.

Target

Realisasi

% Capaian

70

82,35

117%

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh KKP untuk mendukung capaian IKU tersebut adalah: a. Pemantauan kapal perikanan melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)/Vessel Monitoring System (VMS).


2) Jumlah Pulau-Pulau Kecil (PPK) yang Mandiri. Pulau-pulau kecil yang mandiri adalah pulaupulau kecil yang diupayakan untuk mampu memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan yang ada melalui pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu berbasis pulau-pulau kecil sehingga diharapkan dapat menciptakan peluang investasi, meningkatkan produksi perikanan tangkap, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah khususnya di pulau-pulau kecil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil. Target jumlah PPK yang mandiri di Tahun 2015 adalah sebanyak 5 pulau, dan telah terealisasi 5 pulau (100%). Tabel 3.16. Jumlah PPK yang Mandiri Nama IKU Jumlah PPK yang Mandiri

Target

Realisasi

%

5

5

100%

H. Sasaran Strategis: Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan Terdapat 7 (tujuh) indikator yang mendukungnya seperti diuraikan sebagai berikut. 1) Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan: Tabel 3.18. Nilai Pengelolaan Wilayah KP yang Berkelanjutan Nama IKU Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan

1 2

Nama Pulau Simeulue Bunguran

3

Sangihe

4

Yamdena

5

Kolepon

No.

Kabupaten/Kota

Provinsi

Simeulue Natuna

Aceh Kepulauan Riau Sulawesi Utara Maluku

Kepulauan Sangihe Maluku Tenggara Barat Merauke

Papua

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh KKP untuk pengembangan PPK yang mandiri yaitu Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di PPK dan/atau kawasan perbatasan yang melibatkan seluruh Eselon I KKP, K/L lain, Pemerintah Daerah, BUMN dan masyarakat.

Realisasi

20%

33%

%

165

Tabel 3.19. Komponen pembentuk Nilai Pengelolaan Wilayah KP yang Berkelanjutan No. 1.

Tabel 3.17. Daftar PPK yang Mandiri

Target

2.

3.

4.

5.

Indikator Target Realisasi % Pembentuk Jumlah WPP yang 2 2 100 dikelola sesuai RPP Jumlah kawasan 17 17 100 konservasi perairan, pesisir dan PPK yang meningkat efektifitas pengelolaannya Jumlah kawasan 50 50 100 pesisir rusak yang pulih kembali Jumlah WPP yang 3 3 100 terpetakan potensi SDKP untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan Luas kawasan 16,5 17,3 104,84 konservasi (juta ha)


[ 31 ]

Dengan kegiatan pendukung yang sudah dilakukan oleh KKP yaitu: a. Pemetaan potensi sumberdaya KP di 3 WPP untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan.

b. Peningkatan efektifitas pengelolaan 17 kawasan konservasi perairan pesisir, dan pulau-pulau kecil di kawasan konservasi.

Tabel 3.20. Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan PPK yang Meningkat Efektivitas Pengelolaannya No 1. 2.

Level Status Emas Perak

3

Perunggu

Lokasi Kawasan 1. TWP Kepulauan Anambas, Kepri 2. TWP Pulau Pieh, Sumbar 3. TWP Gili Matra (Meno, Aer, Trawangan), NTB, 4. TWP Kep Kapoposang, Sulawesi Selatan, 5. TWP Pulau Padaido, Papua, 6. TNP Laut Sawu, NTT, 7. TNP Laut Banda, Maluku, 8. SAP Kepulauan Aru Bagian Tenggara, Maluku, 9. SAP Raja Ampat, Papua Barat 10. SAP Waigeo Sebelah Barat, Papua 11. KKPD Sabang, NAD 12. KKPD Sukabumi, Jabar 13. zKKPD Batang, Jawa Tengah 14. KKPD Nusa Penida, Klungkung Bali 15. KKPD Alor, NTT 16. KKPD Raja Ampat, Papua Barat 17. KKPD Selayar, Sulawesi Selatan

c. Pemulihan kembali kawasan pesisir rusak melalui upaya rehabilitasi, peningkatan ketangguhan, dan pengendalian pencemaran. d. Pengelolaan WPP sesuai Rencana Pengelolaan Perikanan sebanyak 3 (tiga), yakni:



WPP 718 mencakup wilayah Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Tomini bagian Timur yang telah pengelolaannya telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan WPPNRI 718

Gambar 3.8. WPP 718


 WPP 716 mencakup wilayah Laut Sulawesi sebelah utara Pulau Halmahera yang persentase

implementasi rencana mencapai 80 persen

aksinya

Gambar 3.9. WPP 716



WPP 573 mencakup perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut

Sawu dan Laut Timor bagian barat yang persentase implementasi rencana aksinya mencapai 81,25 persen

Gambar 3.10. WPP 573


[ 33 ]

Pengelolaan kawasan konservasi pada tahun 2015 seluas 17.3 juta ha atau 173.027 km2, dimana capaiannya melebihi target (108,44%) dari target seluas 16,5 juta Ha atau 165.000 km2. Kawasan konservasi ini merupakan luasan kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian target ini dicapai oleh penambahan luas kawasan konservasi perairan sebesar 851.670 ha atau 8.516,7 km2. Rincian penambahan luas kawasan konservasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.21. Luas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan PPK di Indonesia Tahun 2015 No

Kawasan Konservasi 1

Dikelola Kemenhut

(Ha) 32

4.694.947,55

7

4.043.541,30

Taman Wisata Alam Laut

14

491.248,00

Suaka Margasatwa Laut

5

5.678,25

Cagar Alam Laut

6

154.480,00

Dikelola KKP dan Pemda

122

12.607.800,23

Taman Nasional Perairan

1

3.355.352,82

Suaka Alam Perairan

3

445.630,00

Taman Wisata Perairan

6

1.541.040,20

112

7.265.777,21

154

17.302.747,78

Taman Nasional Laut

2

Luas

Jumlah Kawasan

Kawasan Konservasi Perairan Daerah Jumlah Total

ZONA INTI

ZONA PERIKANAN BERKELANJUTAN


2) Nilai Peningkatan Ekonomi KP.

(contohnya penyaluran kredit). Pada tahun 2015 capain kinerjanya sebagai berikut.

Sumberdaya KP sama dengan asset yang memiliki nilai ekonomi, karena akan menghasilkan arus barang dan jasa berbagai bentuk yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi baik subsisten maupun yang komersial.

Tabel 3.22. Nilai peningkatan KP

Nilai indikator Kinerja Peningkatan Ekonomi KP diperoleh dengan cara membandingkan realisasi komponen pembentuk (tabel 3.23) dengan nilai rujukan sesuai dengan indikator, yaitu nilai investasi, dan intervensi modal

Nama IKU Peningkatan Nilai Ekonomi KP

Target

Realisasi

59%

72%

%

122,03

Peningkatan nilai ekonomi KP dari investasi dan intervensi modal melalui penyaluran kredit di tahun 2015 sebagai berikut

Tabel 3.23. Indikator pembentuk Nilai ekonomi KP Tahun 2015 No

Realisasi Nilai

Indikator pembentuk

(Rp. Triliun)

Capaian (%)

1.

Nilai investasi PDS

4,43

138.44

2.

Nilai investasi PB (kumulatif)

23,5

100.01

3.

Nilai investasi bidang PRL

0,53

27.00

4.

Nilai investasi bidang PT

27,99

139.95

5.

Jumlah penyaluran kredit bidang PT

1.28

151.00

6.

Jumlah penyaluran kredit bidang PB

0,21

154.52

7.

Jumlah penyaluran kredit bidang PDS

0,32

100.06

8.

Nilai ekspor 3,95*)

67,41%

(USD miliar)

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung peningkatan nilai ekonomi KP adalah: a. Investasi bidang perikanan antara lain adalah: (i) penyiapan sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan sejumlah 8.020 bidang dan Sertifikat Hak Atas Tanah (Sehat) Nelayan sebanyak 11.697 bidang (ii) Temu Nasional yang bertujuan sebagai sarana untuk mempertemukan investor dengan stakeholder; dan (iii) penyediaan bahan informasi dan promosi dalam

rangka mendukung penyebarluasan informasi dan promosi usaha perikanan. b. Penyaluran kredit yang disalurkan melalui lembaga keuangan dan sumber pembiayaan lainnya, seperti lembaga keuangan non bank, program CSR/PKBL dan koperasi, melalui kerja sama dengan OJK Program JARING). c. Skema Kredit Program yang dapat dimanfaatkan untuk perikanan adalah Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP–E) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).


[ 35 ]

3) Produksi Perikanan (juta ton). Produksi perikanan dihitung dari penjumlahan hasil produksi perikanan tangkap dan hasil produksi perikanan budidaya. Pada tahun 2015 tercapai produksi perikanan sebanyak 23,99 juta ton atau 99,23% dari target sebanyak 24,12 juta ton. Tabel 3.24. Produksi Perikanan Tahun 2015 Nama IKU Produksi Perikanan (juta ton):  Produksi Perikanan Tangkap  Produksi perikanan budidaya

%

Target

Realisasi

24,12

23,99

99,23

6.30

6,52

103,51

17,90

17.47

97,87

Produksi perikanan selama lima tahun terakhir secara tabulasi sebagai berikut. Tabel 3.25. Produksi Perikanan 2013-2015 Tahun Produksi

2013

2014

2015

Pengelolaan perikanan tangkap lebih ditekankan pada pengendalian dan keberlanjutan, sehingga peran perikanan budidaya dijadikan tumpuan dalam melipatgandakan produksi perikanan secara nasional. a. Produksi Perikanan Tangkap

Realisasi produksi perikanan tangkap di tahun 2015 sebanyak 6,52 juta ton atau 103,51% dari target sebesar 6,30 juta ton. Dengan komposisi produksi dari perairan laut sebesar 6.07 juta ton atau 93,02% dan sebesar 0,46 juta ton atau 6,98% dari perairan umum. Jenis ikan hasil tangkapan di perairan laut sebagian besar adalah jenis ikan cakalang (skipjack tuna), layang (scad), kembung (short-bodied mackerel), madidihang (yellowfin tuna) dan tongkol krai (frigate tuna), sedangkan di perairan umum didominasi oleh ikan jenis gabus (snakehead murrel), baung (asian redtail catfish), nila (nile tilapia), lele (walking catfish) dan patin jambal (cat fishes). Tabel 3.26. Komposisi Produksi Perikanan Tangkap 2013-2015 Realisasi Tahun

Nama IKU

Perikanan Tangkap

5,86

6,70

6,52

Perikanan Budidaya

13,70

14,52

17,47

Nilai

Jumlah

19,56

21,22

23,99

Perikanan Tangkap

Produksi

 Perairan Laut

Produksi perikanan di tahun 2015 jika dibandingkan dengan produksi perikanan tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar 13%, apabila dibandingkan dengan target produksi sampai akhir RPJMN tahun 2019 sebesar 39,97 juta ton, capaian saat ini sudah mencapai 60,02%. Produksi perikanan tahun 2015 sebesar 23,99 juta ton terdiri dari produksi perikanan budidaya sebesar 17,47 juta ton (72,82%), dan produksi perikanan tangkap sebesar 6,52 juta ton (27,18%).

 Perairan Umum

2013

2014**

2015***

85,12

108,53

116,315

77,35

99,90

106,914

7,77

8.63

9.401

* sesuai target pada Renstra DJPT, ** Angka sementara, *** Angka sangat sementara

b. Produksi perikanan budidaya.

Produksi perikanan budidaya tahun 2015 mencapai 17, 47 juta ton (angka sementara) atau 97,58% dari target 17, 9 juta ton. Selama kurun waktu 2011-2015 produksi perikanan budidaya memperlihatkan tren yang positif dengan kenaikan rata-rata sebesar 22,17%. Sementara kenaikan produksi dari tahun 2014 ke 2015 sebesar 21,64% bila dibandingkan


dengan produksi tahun 2015 maka baru mencapai 55,77% dari target 2019.

Tidak tercapainya target produksi garam diantaranya karena:

Produksi sementara perikanan budidaya tahun 2015 masih didominasi oleh rumput laut sebesar 11,68 juta ton atau mencapai 66,87% dari total produksi perikanan budidaya, sedangkan ikan mencapai 28,95% dan udang sebesar 4,18% dari total produksi.

 Keterlambatan pencairan bantuan sarana dan permodalan yang disebabkan karena keterlambatan penyediaan bantuan geoisolator sebagai alat peningkat mutu dan produksi garam.  Rencana korporatisasi garam yang menghendaki penyatuan hamparan produksi garam, hal ini menyebabkan lebih lamanya proses persiapan produksi garam.  Perkembangan harga garam yang salah satunya ditengarai karena rembesan garam impor, banyak petambak atau calon petambak garam yang tidak terlalu berani berspekulasi untuk menginvestasikan modalnya untuk produksi garam.

Tidak tercapainya target produksi budidaya antara lain karena: 1. Kondisi alam el nino kemarau panjang berpengaruh pada ketersediaan air, mengganggu pertumbuhan ikan dan produksi. 2. Penyakit white fisces pada udang menyebabkan terjadinya panen dini atau gagal panen. 3. Makin sedikitnya pakan alami 4) Produksi garam rakyat (juta ton) Dari target produksi garam rakyat yang dihasilkan sebesar 3,3 juta ton, hingga akhir masa tanam 2015 mampu berproduksi sebesar 2.92 juta ton (tercapai 88,35% dari target). Meskipun produksi garam rakyat tahun ini tidak tercapai, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 jumlahnya meningkat yaitu dari 2,5 juta ton di tahun 2014, pada tahun 2015 meningkat menjadi 2,9 juta ton atau naik 16%. Kegiatan yang telah dilakukan oleh KKP untuk meningkatkan produksi garam rakyat yaitu:  Memberikan bantuan geoisolator 2 sebanyak 8.56 juta m di 29 Kab/Kota  Membangun prasarana berupa 100 unit gudang/collecting point, jaringan irigasi sepanjang 5,3 km, jalan produksi 2,9 km.  Memberi bantuan kepada usaha garam rakyat sebanyak 44 paket di 44 Kab/Kota  Mengadakan sebanyak 104 unit kendaraan roda tiga pengangkut garam di 20 kab/kota untuk masyarakat.


[ 37 ]

5) Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar) Pada tahun 2015 nilai ekspor hasil perikanan ditargetkan sebesar USD 5,86 miliar. Secara kumulatif nilai ekspor hasil perikanan Indonesia periode Januari-Desember 2015 mencapai USD 3,95 Milyar (data sementara s/d Desember 2015), atau tercapai 67,41%. Komoditas utama ekspor hasil perikanan tahun 2015 adalah udang (41%), TTC (15%), kepiting/rajungan (8%), rumput laut (5%), dan cumi-cumi/gurita/sotong (5%). Tabel 3.27. Nilai Ekspor Produk Perikanan Tahun 2015 Nama IKU

Target

Realisasi

5,86

3,95

Nilai Ekspor Produk Perikanan (USD miliar)

%

Pencapaian nilai ekspor hasil perikanan tahun 2015 menurun 14,87% apabila dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2014, yang mencapai USD 4,64 miliar. Namun demikian beberapa komoditas perikanan unggulan ke negara-negara tujuan utama, seperti komoditas Tuna, kinerja ekspornya menunjukan kinerja yang positif di negara tujuan Amerika Serikat. Membaiknya kinerja perdagangan komoditas tuna terlihat dari terus tumbuhnya kontribusi Indonesia dalam memasok kebutuhan komoditas Tuna USA. Pada periode Januari - September 2014-2015, pertumbuhan impor TTC di USA dari Indonesia mencapai 26,71% (dalam volume) dan 31,49% (dalam nilai). Dalam hal ini Thailand dan Filipina bahkan menunjukan pertumbuhan yang negatif (UN Comtrade 2015).

67,41

Pertumbuhan Impor TTC di USA (Jan-Sep 2014-2015) 40 30

26.71

31.49

20

11.89

15.99

10 0 -10 -20

Indonesia

Thailand -13.35

Philippina

Vietnam

-13.57 -21.21

-30 Volume

-21.72

Nilai

Gambar 3.11. Pertumbuhan Impor TTC di USA Menurunnya kinerja ekspor komoditas tuna Thailand di pasar USA diduga kuat sebagai dampak dari menurunnya pasokan bahan baku komoditas tuna Thailand dari Indonesia. Pasca kebijakan Moratorium Izin Kapal Eks Asing, pasokan ikan Indonesia ke Thailand menurun tajam. Data UN-Comtrade (2015)

menunjukan bahwa impor ikan Thailand dari Indonesia Pasca Moratorium Kapal Eks Asing berada dibawah 10 ribu ton per bulan, sementara sebelum kebijakan tersebut impor ikan Thailand dari Indonesia rata-rata lebih dari 17 ribu ton.


Pasca kebijakan Moratorium Izin Kapal Eks Asing

Sebelum kebijakan Moratorium Izin Kapal Eks Asing 30,000 24,457

25,000

21,461 18,831

20,000

17,723

18,822 16,451

15,756

15,000

13,989

13,888

15,186

12,251 10,055 9,689

10,000

9,110 6,976

6,152 4,292

5,000

3,162

4,407 4,925

6,278

Sep-15

Aug-15

Jul-15

Jun-15

May-15

Apr-15

Mar-15

Feb-15

Jan-15

Dec-14

Nov-14

Oct-14

Sep-14

Aug-14

Jul-14

Jun-14

May-14

Apr-14

Mar-14

Feb-14

Jan-14

-

Sumber BPS diolah Ditjen PDS, 2015

Gambar 3.12. Perkembangan Volume Ekspor Ikan Indonesia ke Thailand Sebelum dan Pasca Moratorium Beberapa faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target nilai ekspor produk perikanan tahun 2015 antara lain: a. Penurunan total nilai impor hasil perikanan di beberapa negara tujuan utama. Berdasarkan data UN Comtrade 2015 periode Januari-Oktober 2015 terdapat penurunan impor perikanan di negara USA menurun 7,5% dibanding 2014 dari USD 18,3 miliar menjadi USD 16,9 miliar, Jepang menurun 10% dibanding 2014 dari USD 12,9 miliar menjadi USD 11,6 miliar, UE (28 Negara) menurun 13,4% dibanding 2014 dari USD 35,8 miliar menjadi USD 31,0 miliar. b. Berdasarkan data BPS, beberapa komoditas ekspor mengalami penurunan harga, diantaranya adalah harga ekspor udang menurun 22% dibanding 2014 (walaupun volume naik 0,7% atau setara USD 436 Juta), harga ekspor rumput laut menurun 27% dibanding 2014 (walaupun volume naik 3% atau setara dengan USD 72 Juta) dan harga ekspor kepiting menurun

10% dibanding 2014 (setara dengan USD 33 Juta). Secara rinci volume dan nilai ekpor perkomoditas utama sebagaimana tabel berikut. Tabel 3.28. Volume dan Nilai Ekspor per Jenis Komoditas Tahun 2015 Volume (ton)

N0

Komoditas

1

Udang

2 3

Tuna-TongkolCakalang Kepiting-Rajungan

4

Rumput Laut

5 6

Cumi-cumi-sotonggurita Tilapia

7

Lobster

8

Nilai (USD 000)

193,133

1,627,052

173,140

587,699

23,926

314,180

216,356

210,790

98,993

212,649

14,735

89,817

2,578

30,873

Kerapu

7,035

33,396

1,465

19,658

9

Ikan Hias

10

Mutiara

11

Kekerangan

12

29

31,239

7,812

20,759

Lainnya

345,557

778,280

Jumlah

1,084,757

3,956,392


Sumber: BPS diolah Ditjen PDSPKP

[ 39 ]

Apabila pencapaian nilai ekspor hasil perikanan tahun 2015 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2019, posisi tahun 2015 telah mencapai 41,4%, dari target

tahun 2019 sebesar USD 9,54 miliar.Ekspor hasil perikanan dalam periode lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,52% per tahun.

Tabel 3.29. Pencapaian IKU Nilai Ekspor Tahun 2011-2015 Indikator Kinerja Utama Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)

2011

2012

Tahun 2013

2014

2015

3,52

3,85

4,18

4,64

3,95

Selanjutnya apabila dilihat dari neraca perdagangan ekspor impor hasil perikanan, selama tahun 2015 mengalami surplus

Pertumbuhan (%) 2011-2015 2014-2015 3,52

dengan prosentase nilai impor dibawah 12% dari total nilai ekspor, seperti grafik berikut. 3,956

4,000

Cumulative Value (USD million)

EXPORT

IMPORT

3,618

BALANCE

3,500

3,578

3,277

3,261

2,920

3,000

2,946

2,600

2,500

2,615

2,279

2,329

2,022

2,000

2,047

1,688

1,823

1,361

1,500

1,525 1,232

1,006

1,000 500

-14,87

913

654

592

343

311

0

32

JAN

62

FEB

94

MAR

129

APR

MAY

271

232

199

163

JUN

JUL

AUG

305

SEP

357

331

OCT

NOV

379

DEC

Sumber: BPS diolah Ditjen PDSPKP

Gambar 3.13. Neraca Perdagangan Produk Perikanan Tahun 2015 Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja ekspor produk perikanan, antara lain dilakukan melalui:  pembangunan sistem rantai dingin (11 unit ice flake machine, 44 unit cold storage), 23 Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan dan 15 Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan, 27 sentra pengolahan hasil perikanan dan 15 lokasi pengembangan produk non pangan di sentra perikanan terpadu, 22 unit mobil ATI (alih teknologi dan informasi) dan 113 unit sarana distribusi berupa 47 truk berpendingin dan 66 bak terbuka. Beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja ekspor produk perikanan, antara lain:

b. c. d. e.

f.

akibat beberapa negara kompetitor kekurangan bahan baku. Memanfaatkan peluang di pasar di Timur Tengah, Afrika dan Rusia. Memperbaiki distribusi pasokan bahan baku. Membuka peluang investasi dibidang pengolahan dan cold storage. Meningkatkan produksi komoditas dengan harga premium dan membuka gateway services dari lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan. Melaksanakan Marine and Fisheries Business and Investment Forum dengan stakeholders dan negara sahabat.

a. Memanfaatkan peluang di pasar tradisional (USA, Jepang, UE) sebagai


6) Konsumsi ikan (kg/kap/thn) Pada tahun 2015, target konsumsi ikan nasional ditetapkan sebesar 40,9 kg/kapita, capaian sementara angka konsumsi ikan nasional adalah sebesar 41,11 kg/kapita atau mencapai 100,51%. Pencapaian tahun 2015 ini meningkat sebesar 7,79% apabila dibandingkan dengan konsumsi ikan nasional pada tahun 2014, yakni sebesar 38,14 kg/kapita. Konsumsi ikan tahun 2015 ini mencapai 75,45% apabila dibandingkan dengan target RPJMN sebagaimana tercantum pada Renstra

2015-2019, yakni sebesar 54,49 kg/kapita pada tahun 2019. Pada tahun 2015 angka konsumsi ikan di seluruh provinsi di Indonesia telah mencapai di atas 20 kg/kapita. Peta tingkat konsumsi seperti pada tabel dan gambar berikut Tabel

3.30. Tingkat ikan/kapita/tahun

Konsumsi

Nama IKU

Target Realisasi %

Konsumsi Ikan/Kapita/Thn (kg)

40,90

41,11

100,51

Gambar 3.14. Tingkat Konsumsi Ikan/Kapita Kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan konsumsi ikan yang dilaksanakan oleh KKP antara lain: a. Menggalakan Gemarikan yang didukung oleh Forum Peningkatan konsumsi ikan (FORIKAN) b. Membangun Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yang diharapkan dapat menjamin ketersediaan ikan sepanjang tahun. c. Terbitnya Perpres Nomor 71 tahun 2015 tentang Penentuan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dimana ikan tuna, tongkol,

cakalang (TTC), kembung dan bandeng termasuk dalam barang kebutuhan pokok. d. Membangun lima sentra kuliner dan penyelenggaraan bazar. Permasalahan yang masih dihadapi dalam pencapaian IKU peningkatan konsumsi ikan/kapita adalah: a. Konsumsi ikan antar wilayah masih belum merata. b. Pola konsumsi ikan masyarakat di Provinsi Bengkulu, DIY, Jawa Tengah, DKI Jakarta,


[ 41 ]

Banten, dan Jawa Barat masih lebih rendah dibandingkan pangan asal ternak. c. Ketersediaan produk masih terkendala dalam penyimpanan dan distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumen. Tindak lanjut dalam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain: a. Kampanye Gemarikan secara terusmenerus khususnya di wilayah yang masih memiliki konsumsi ikan yang rendah. b. Pengembangan SLIN. c. Penyediaan sarana dan prasarana penyimpanan dan distribusi d. Pemantauan ketersediaan/stok dan harga sehingga diantisipasi kekurangan suplai dan gejolak harga.

7) Persentase peningkatan PNBP dari sektor KP (%) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada KKP bersumber dari penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) dan penerimaan Non Sumber Daya Alam (Non SDA). Penerimaan SDA diperoleh dari Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP), Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dan Pungutan Perusahaan Perikanan Asing (PPA). Selanjutnya, penerimaan Non SDA diperoleh dari Jasa Pelabuhan Perikanan

dan Jasa Pengembangan Penangkapan Ikan, Jasa Pengembangan Budidaya Perikanan, Jasa Pengembangan & Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Jasa Riset Kelautan dan Perikanan, Jasa Penerimaan Pendidikan dan Pelatihan, Jasa/Sensor Karantina Ikan dan Jasa Penyewaan Fasilitas di lingkup KKP. Sejak tiga tahun terakhir yaitu 2013 s.d 2015 adanya peningkatan target SDA mempengaruhi realisasi target PNBP KKP dimana nilai SDA memiliki proporsi yang sangat besar dari total PNBP KKP secara keseluruhan. Pada tahun 2015, target SDA mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp 578.791.501.086 dari target SDA tahun 2014 sebesar Rp 250.000.001.226 atau meningkat sebesar 131,52%. Penerimaan SDA tahun 2015 dari target sebesar Rp. 578.791.501.086, realisasi sampai dengan akhir tahun hanya mencapai Rp. 77.476.601.001 atau sebesar 13,39%. Untuk penerimaan SDA tahun 2015 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya selalu melebihi target atau sebesar Rp. 59.624.880.004 atau 135,34%. Realisasi PNBP untuk kelompok non SDA bersumber sebagai berikut.

Tabel 3.31. Realisasi PNBP dari non SDA dan SDA No I

II 1 2 3 4 5 6

Unit Kerja SDA Ditjen P.Tangkap Total SDA Non SDA Ditjen P.Tangkap Ditjen P.Budidaya Ditjen P2HP Balitbang KP BPSDMKP BKIPM Total Non SDA TOTAL

Target 578.791.501.086

TAHUN 2015 Realisasi 77.476.601.001

% 13,39

578.791.501.086

77.476.601.001

13,39

13.884.519.547 11.642.190.050 8.551.712 1.526.576.000 1.298.180.000 15.696.189.280 44.056.206.589 622.847.707.675

16.344.461.621 18.420.543.087 43.706.948 3.015.665.576 1.776.942.164 20.023.560.608 59.624.880.004 137.101.481.005

117,72 158,22 511,09 197,54 136,88 127,57 135,34 22,01


Jika dibandingkan antara realisasi PNBP tahun  Untuk kelompok non SDA: realisasi 2014 2015 dengan realisasi PNBP tahun 2014 sebesar Rp 214.445.203.505 realisasi ditargekan kenaikan 5% yaitu: 2015 sebesar Rp 77.476.601.001.  Untuk kelompok non SDA: realisasi tahun  Untuk SDA + non SDA: realisasi 2014 2014 sebesar Rp 52.955.974.186 realisasi sebesa Rp 267.401.177.691 realisasi 2015 2015 sebesar Rp 59.624.880.004. sebesar Rp 137.101.481.005. Sehingga capaian kinerja kenaikan PNP sektor KP adalah seperti pada Tabel di bawah ini Tabel 3.32. Peningkatan PNBP sektor KP Nama IKU

Realisasi PNBP (Rp. Juta)

Peningkatan PNBP sektor KP (SDA + non SDA) Dalam Persen (%)

22,520 20,020 17,520 15,020 12,520 10,020 7,520 5,020 2,520 20

Realisasi

Rp 280.771.236.576

Rp 137.101.481.005

105 (kenaikan 5%)

48,83

46,51

Perikanan Tangkap

20,024

18,421

16,344

%

Target

Perikanan Budidaya Pengolahan dan Pemasaran HP Litbang KP

3,016 44

Pengembangan SDM

1,777

Karantina Ikan dan Pengamanan Mutu

1

Gambar 3.15. Realisasi PNBP sektor KP tahun 2015 dalam grafik. Realisasi PNBP per kelompok SDA dan non SDA selama lima tahun terakhir. 300,000

227,561

PNBP (Rp.Juta)

215,489 200,000

100,000

SDA

214,445

NON SDA

183,423

39,919

60,902

60,940

52,956

77,477

59,625

-

2011

2012

2013

2014

2015

Gambar 3.16. Realisasi PNBP Tahun 2011-2015 Untuk menaikan penerimaan negara dari PNBP di sektor kelautan dan perikanan dan peningkatan pelayanan di tahun mendatang, akan dilakukan sebagai berikut: 1)

Penyusunan kebijakan baru tentang usaha perikanan tangkap yang kondusif dengan merevisi peraturan yang sekarang berlaku. Sebagai contoh dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2015 tentang “Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan” pada 7 Oktober 2015. PP baru

ini menggantikan PP Nomor 58 tahun 2002 tentang PNBP di sektor jasa riset kelautan dan perikanan, serta PP Nomor 19 tahun 2006 tentang perubahan kedua PP Nomor 60 tahun 2002 tentang PNPB Sektor Kelautan dan Perikanan. Secara garis besar, tarif dan jenis PNBP baru dalam PP ini menyesuaikan nilai pungutan dengan perkembangan harga pada saat ini. 2) Membuka gerai perizinan di daerah untuk kapal – kapal mark down; 3) Akan melaksanakan percepatan mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP).


[ 43 ]

I. Sasaran Strategis: Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif. Dalam sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator dengan prestasi masingmasingnya sebagai berikut.  Indeks efektifitas kebijakan pemerintah. Untuk mengukur indikator ini dengan menggunakan salah satu variabel pembentuknya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik KKP yang sudah menggunakan sistem elektronik pelayanan publik (ePP-KKP), yang diukur secara berkala triwulanan. Tabel 3.33. Indeks efektifitas kebijakan pemerintah Indikator Indeks efektifitas kebijakan pemerintah

Target

6

Realisasi

8,1

%

135

Pada penilaian ePP-KKP menggunakan skala 1-100 dengan nilai A-D, kemudian dikonversikan ke skala 1-10 dengan nilai yang sama. Indeks Kepuasan Konsumen KKP dengan indikator yang dinilai adalah: Prosedur Pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Kejelasan Petugas Pelayanan, Kedisplinan Petugas Pelayanan, Integritas Pelayanan, Kemampuan Petugas, Kecepatan Pelayanan, Keadilan Mendapatkan Pelayanan, Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kewajaran Biaya Pelayanan, Kepastian Biaya Pelayanan, Transparansi Pelayanan, Kenyamanan Lingkungan dan Pengelolaan Pengaduan Masyakarat. Selama tahun 2015 prestasi yang sudah diraih oleh KKP yaitu:  Indeks Integritas Pelayanan Publik KKP nilai 2 dari target 2 tercapai 100%;

 Jumlah unit kerja berstatus Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebanyak 3 unit dari target 4 unit (75%);  Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 70,51 dari target 70 (100%), mencakup dua penilaian yaitu pengungkit dan hasil;  Kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 80,76 dari target 80 (100).

3.2.4

Stakeholder Perspective

J. Sasaran Strategis: Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP. Terdapat 2 (dua) indikator dengan prestasi kinerjanya sebagaimana uraian berikut. 1) Indeks Kesejahteraan Masyarakat (IKM) KP. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Untuk mengukur IKM KP melalui 2 (dua) dimensi, yakni dimensi sosial kelembagaan dan dimensi ekonomi. Tabel 3.34. Realisasi IKMKP Tahun 2015 Indikator

Target

Realisasi

%

IKMKP

40,45

49,88

135


Tabel 3.35. Capaian IKM KP ditandai dengan capaian out come kinerja dari: Target

realisasi

%

4500

4690

104,22

2. NTN

104,50

106,14

101,57%

3. NTPi

102

99,66

97,71

4. NTPHP

101

100

99,01

5. Nilai Tukar Petambak Garam

101

100

99

3.152.000

3.309.490

104,99

Indikator 1. Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya dari jumlah kelompok pelaku utama yang disuluh

6. Pendapatan Petambak Garam (Rp)

Nilai NTN dan NTPi Pergerakan Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Pembudidaya Ikan sepanjang tahun 2013 sampai tahun 2015 memiliki

pertumbuhan rata-rata masing-masing sebesar 0,13 % dan -0,08 % per bulan

Gambar 3.17. NTN dan NTPi tahun 2015.


[ 45 ]

NTN Nilai tukar nelayan merupakan salah satu indikator kesejahetraan nelayan di Indonesia. NTN tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1,45% dari 104,63 menjadi 106,15. Indeks Harga DiTerima (IT) nelayan mengalami kenaikan sebesar

8,78%, lebih besar dari kenaikan IB yang mencapai 7,22% sehingga pertumbuhan NTN tetap positif. Perkembangan NTN selama tahun 2015 seperti gambar berikut.

108 107.00 106.72

107

106.89 106.60

106.56

106.20

106.12 105.89

106

105.48 105.18

105.28

Apr-15

May-15

105.80

105

104 102.97 103

102 Dec-14

Jan-15

Feb-15

Mar-15

Jun-15

Jul-15

Aug-15

Sep-15

Oct-15

Nov-15

Dec-15

Gambar 3.18. NTN selama Tahun 2015 Perbandingan NTN tahun 2014 dengan NTN tahun 2015 seperti pada gambar berikut. 140 127.17 116.90

120

127.17

126.20 117.06

111.73 104.63

121.60

119.80

116.92

113.53

106.15

117.02 108.96

100

80

60

40

20

0

NTN

IT

P.Umum

P.Laut

2014

IB

2015

Gambar 3.19. NTN tahun 2014 dengan tahun 2015


KRT

BPPBM

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2016) terlihat pada tahun 2015 tercatat ada 5 Provinsi yang memiliki Nilai Tukar Nelayan dibawah 100, yaitu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu dan DKI Jakarta. Artinya nelayan di kelima wilayah tersebut mengalami defisit. Sementara itu jika dibandingkan dengan tahun 2014 terlihat ada pergeseran wilayah provinsi yang nilai NTN nya dibawah 100. Pada tahun 2014 Provinsi yang nilai

NTnya dibawah 100 adalah Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Barat dan Sumatera Selatan. Nilai NTN Provinsi Sulawesi Barat dan Maluku Utara meningkat tajam menjadi diatas 102. Artinya nelayan dikedua provinsi tersebut mengalami surplus. Kenaikan NTN di kedua provinsi tersebut seiring dengan berhentinya aktivitas kapal asing dan eks asing di wilayah perairan Indonesia, khususnya Indonesia Bagian Timur. Sehingga produksi ikan nelayan nasional cenderung meningkat.

Gambar 3.20. NTN per Provinsi Tahun 2015 Bahkan memasuki Bulan Januari 2016, Nilai tahun 2016 hanya ada dua, yaitu Provinsi Aceh Tukar Nelayan (NTN) menurut provinsi dan Sumatera Selatan. Sementara pada tahun terlihat mengalami peningkatan jika 2015 Provinsi yang memiliki NTN dibawah 100 dibandingkan bulan yang sama tahun 2015. mencapai 6 Provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Artinya bahwa kesejahteraan nelayan di tiap Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, provinsi cenderung meningkat. Jumlah Kalimantan Barat dan Sulawesi Barat. provinsi yang memiliki NTN dibawah 100

Gambar 3.21. Nilai Tukar Nelayan Januari 2015 dan Januari 2016


[ 47 ]

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nelayan, upaya yang telah dilakukan KKP antara lain: 

Memberikan bantuan kepada nelayan berupa 155 unit kapal ikan, 11.697 bidang Sertifikat Hak atas Tanah Nelayan, 7.726 unit Sarpras Penangkapan (mesin tempel, long tail, lampu, bengkel kontainer stationary, GPS, fish finder, winch, lacuba (lampu celup bawah air), dan life jacket), 601 paket Bantuan PUMM Perikanan Tangkap.



Memberikan bantuan Sekaya Maritim 97 paket (30 Balai Sekaya Maritim, 31 mobil nelayan pintar, 100 bengkel bergerak, 51 jetty mini dan sarana tambat labuh di permukiman nelayan)



Membangun Sarpras di 43 Pelabuhan Perikanan dan Pemasangan Sistem Informasi Nelayan Pintar di 11 lokasi.



Mulai tahun 2015 KKP membebaskan pungutan hasil perikanan (PHP) bagi kapal perikanan yang berukuran 10 GT ke bawah sebagaimana tertuang Surat MKP ke para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia Nomor B.622/MENKP/ XI/2014 tanggal 7 November 2014.



Memberikan perlindungan terhadap nelayan, pembudidaya dan petambak garam. Pada tanggal 30 Juni 2015 Presiden Joko Widodo telah meresmikan beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan memberikan secara simbolis kartu BPJS yang diperuntukan bagi 5.000 nelayan di Cilacap Jawa Tengah.


NTPi Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan rasio antara indeks harga yang diterima oleh pembudidaya ikan (It) terhadap indeks harga yang dibayar oleh pembudidaya ikan (Ib). NTPi merupakan indikator tingkat kemampuan/daya beli pembudidaya ikan, sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan secara relatif dan merupakan ukuran kemampuan/daya

keluarga pembudidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan subsisten-nya. Semakin tinggi NTPi, maka akan semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli pembudidaya. Berdasarkan hasil pemantauan harga di 33 provinsi di Indonesia oleh BPS, rata-rata NTPi dari bulan Januari–Desember 2015 sebesar 99,66 atau telah tercapai 97,71% dari target tahunan, serta 96,76% dari target akhir RPJMN sebesar 103.

Gambar 3.22. NTPi per Provinsi Tahun 2015 Capaian rata-rata NTPi tahun 2015 ini sebesar 0,38 dan lb sebesar 0,34. Kenaikan It menurun dibandingkan dengan capaian ratadisebabkan oleh naiknya harga sebagian jenis rata NTPi tahun 2014 sebesar 101,61. NTPi ikan, khususnya ikan nila, ikan mas, dan ikan 99,66 menunjukkan belum tercapainya gurame. Kenaikan yang terjadi pada Ib kesejahteraan pembudidaya, dengan dikarenakan indeks kelompok Konsumsi demikian diperlukan kerja keras dalam Rumah Tangga (KRT) rata-rata naik sebesar pembangunan perikanan budidaya untuk 0,41% dan indeks kelompok Biaya Produksi peningkatan NTPi pada tahun berikutnya. IKU dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) naik ini tidak mencapai target karena, hampir di sebesar 0,20%. Namun demikian, NTPi selama setiap bulan kenaikan lb lebih besar Januari–Desember 2015 fluktuatif dibandingkan dengan lt. Kenaikan rata-rata sebagaimana pada gambar berikut pada bulan Januari-Desember 2015 untuk lt

Gambar 3.23. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Tahun 2015


[ 49 ]

Kendala dalam pencapaian NTPi diantaranya adalah harga pakan yang cukup tinggi sebagai akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, sementara pakan merupakan komponen utama dalam biaya produksi (60-70%). Selain itu, naiknya harga kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga BBM memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pencapaian NTPi. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk peningkatan penyediaan pakan murah dan terjangkau serta berkualitas sesuai dengan jenis komoditas yang dikembangkan melalui perekayasaan teknologi. Selain itu juga adanya kemarau panjang/el-nino yang menyebabkan pertumbuhan ikan terganggu sehingga pendapatan pembudidaya juga mengalami penurunan.





  



  

Rencana aksi untuk peningkatan NTPi diantaranya adalah: (i) pengembangan pakan mandiri melalui penyediaan bahan baku, uji laboratorium, penyediaan mesin pellet, pengembangan laboratorium nutrisi pakan, dan pembinaan ke pembudidaya; (ii) pengembangan teknologi biofloc untuk menekan Food Convertion Ratio/FCR guna meningkatkan efisiensi pakan dan produktivitas perikanan budidaya; dan (iii) pengembangan mariculture untuk peningkatan/ pengalihan ke budidaya rumput laut yang rendah input produksi, diantaranya melalui pengembangan sentra kebun bibit. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat KKP telah melakukan langkahlangkah sebagai berikut. a.

Pemberian bantuan kepada pembudidaya ikan, antara lain berupa: 



258 unit keramba jaring apung di 64 Kab/Kota, 22 provinsi dan 9 UPT DJPB, dengan luas lahan 22.140 m2 1.295 paket bantuan PUMM Perikanan Budidaya

 

b.

34 unit Ekskavator di 19 kab/kota dan 9 UPT DJPB, dengan luas layanan 10.000 ha 220 km lari Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif sebanyak 146 paket di 59 Kab/Kota, 14 provinsi 30 unit mesin pelet 78 unit peralatan tepung ikan 3.750 ton Bahan Baku Pakan Mandiri untuk 378 kelompok di 133 Kab/Kota, 19 Provinsi 378 unit Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Bahan Baku dan Produksi Pakan di 134 Kab/Kota 440 unit Kebun Bibit Rumput Laut di 22 sentra dengan luas 55 ha 24 ha Percontohan Mina Padi di 14 Kab/Kota 3 Laboratorium Kultur Jaringan di BPBL Ambon, BPBL Lombok, BBPBL Lampung 58 Biofloc lele, nila, dan patin di 43 Kab/Kota, 22 Provinsi Memberikan nilai tambah bagi pembudidaya rumput laut, dengan menyediakan 22 sentra kebun bibit rumput laut. Disamping itu, KKP berupaya mengurangi atau melarang ekspor komoditas rumput laut dalam bentuk raw material.

Bantuan kepada pengolah dan pemasar hasil perikanan, antara lain:  Pengadaan 132 paket bantuan peralatan pengolahan ikan dan Sistem Rantai Dingin  Bantuan 800 paket bantuan PUMM Poklahsar di 102 Kab/Kota di 20 Provinsi  Menyediakan bantuan 15 paket peralatan pengolahan rumput laut  Menyediakan bantuan berupa 78 paket peralatan tepung ikan di 38 Kab/Kota di 16 provinsi  Pembangunan 11 pabrik tepung ikan.


c.

Bantuan kepada petambak garam, antara lain:  Memberikan jaminan hasil bagi petani garam, diantaranya menciptakan ketersediaan lahan garam sebanyak 30 ribu hektar, meningkatkan produksi garam nasional sebanyak 3,3 juta ton (meningkat dari tahun 2014 yang sebesar 2,5 juta ton), meningkatkan jumlah produksi garam sebanyak 60 persen, dan meningkatkan harga garam rakyat.  Penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta pola usaha yang berbasis klaster  Sistem pembiayaan yang lebih baik (resi gudang).

d.

Bantuan untuk masyarakat di Pulau-pulau Kecil, KKP telah melakukan pembangunan terintegrasi di Pulau-pulau Kecil dan terluar dirintis di lima pulau, yaitu Simeulue, Natuna, Sangihe, Merauke, dan Saumlaki. Pengembangan ekonomi masyarakat di Pulau Kecil dan terluar menjadi salah satu prioritas KKP.

e.

Memberikan jaminan pembiayaan dan keringanan PPh usaha kelautan dan perikanan, KKP telah melakukan sinergitas dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu lembaga independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiunan, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya.

f.

Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan, antara lain:  Membangun 3 politeknik (poltek) kelautan dan perikanan yaitu di Karawang, Bone, Kupang.  Sebanyak 20 ribu orang telah dilatih di bidang penangkapan, budidaya, dan pengolahan ikan, serta garam dan konservasi/non konsumsi.  Dibentuk 417 Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) dan telah melatih 23.000 masyarakat KP.  Terdapat total 13.207 penyuluh perikanan seIndonesia, yang terdiri dari 3.235 penyuluh PNS, 1.224 Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK), 8.430 penyuluh swadaya, 201 PPTK daerah, 40 penyuluh swasta, dan 77 penyuluh honorer.  Membangun Techno Park Kelautan dan Perikanan (TPKP) bertempat di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Tegal, Banyuwangi, Aertembaga, dan Ambon.  Menciptakan inovasi IPTEK untuk kepentingan masyarakat.  Menciptakan lapangan kerja riil di sektor kelautan dan perikanan.


[ 51 ]

2) Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

RPJMN tahun 2019 sebesar 12% posisi saat ini sudah mencapai 69,75%.

Pertumbuhan PDB perikanan dalam kurun waktu tahun 2015 menunjukan peningkatan diatas PDB nasional dan PDB pertanian.

TW IV-2014

8.8 8.96

10 8

Setiap triwulan, PDB perkanan tumbuh berturut-turut sebesar 8,45% di TW 1, sebesar 7,17% di TW 2, sebesar 8,37% di TW 3 dan 8,89% di TW IV, dengan demikan rata-rata pertumbuhan PDB perikanan tahun 2015 sebesar 8,37% (Sumber BPS, februari 2016).

5.04 5.04

6 4

3.32 1.57

2 0 PDB PERTANIAN

Jika dibandingkan dengann target tahun 2015 sebesar 7%, maka pertumbuhan rata-rata PDB mencapai 8,37% atau mencapai 119,57%. Jika dibandingkan dengan target sampai akhir

TW IV-2015

PDB PERIKANAN

PDB NASIONAL

Gambar 3.24. Perbandingan PDB Pertanian, Perikanan dan Nasional di TW IV tahun 2014 terhadap tahun 2015

Perbandingan pertumbuhan PDB perikanan, pertanian dan Nasional selama periode 2011-2015 seperti tabel berikut.

Gambar 3.25. Pertumbuhan PDB perikanan, pertanian dan Nasional selama periode 2011-2015 Laju pertumbuhan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDB nasional yang hanya mencapai 4,79 persen pada tahun 2015. 2014*

2015**

10

8.37 7.35

8 6

4.24 4.02

5.02 4.79

4 2 0 PDB Pertanian PDB Perikanan

PDB Nasional

Gambar 3.26. Pertumbuhan PDB perikanan, pertanian dan Nasional selama periode 2014-2015


Perbandingan laju pertumbuhan PDB nasional, subsektor Perikanan seperti gambar berikut. KELOMPOK PERTANIAN

PERIKANAN

NASIONAL

8.45

9 7.46

8

7.14

8.37 7.17

6.80

6.64

7 5.28

6

5.14

5.03

4.99

4.92

5 3.63

4

4.72

4.73

4.67

4.00 3.21

3 2 1 0 Q1 (2014)

Q2 (2014)

Q3 (2014)

Q1 (2015)

Q2 (2015)

Q3 (2015)

(Sumber : BPS Pebruari 2016)

Gambar 3.27. Laju Pertumbuhan PDB Perikanan Tahun 2014-2015 Kontribusi PDB Perikanan terhadap perekonomian nasional sebesar 2,53%. Kegiatan sektor perikanan yang terintegrasi dari hulu ke hilir tidak saja akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, namun juga akan mampu meningkatkan kontribusi sektor ini dalam perekonomian nasional. Tabel

3.36. Target dan Realisasi IKU Pertumbuhan PDB Perikanan Tahun 2015

Nama IKU Pertumbuhan PDB Perikanan

Target

Realisasi

% Capaian

7,00

8,37

119,57

2.53

Perikanan Kehutanan dan Penebangan Kayu

0.71 0.20

Jasa Pertanian dan Perburuan

1.59

Peternakan

3.57

Tanaman Perkebunan

1.52

Tanaman Hortikultura

3.41

Tanaman Pangan

0.00

1.00

2.00

3.00

Pertumbuhan PDB perikanan ini tidak terlepas dari terus membaiknya neraca perdagangan komoditas perikanan nasional, membaiknya kinerja industri perikanan nasional dan terus membaiknya investasi sektor perikanan. Baiknya kinerja ekonomi perikanan tahun 2015 ini tentunya menaruh harapan besar agar pada tahun 2016 ini akan jauh lebih baik. Pertumbuhan ekonomi 2015 ini pun dapat menunjukkan bahwa industri perikanan nasional mulai bangkit ditengah upaya pemerintah menertibkan kapal-kapal yang kerap melakukan IUU Fishing diwilayah perairan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi perikanan 2015 tersebut sejalan dengan terus membaiknya tingkat kesejahteraan nelayan, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi basis kapal-kapal eks asing. Hal ini terlihat dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Indonesia. Nilai tukar nelayan Periode Januari-desember 2015 ratarata mencapai 106,19. Pada tahun 2014 dalam periode yang sama NTN hanya mencapai 104,63.

4.00

Gambar 3.28. Perbandingan Sumbangan PDB Perikanan Tahun 2015


[ 53 ]

3.3

KINERJA ANGGARAN

Alokasi anggaran KKP di tahun 2015 sebesar Rp 10.665.078.440.000 dengan target realisasi sebesar 95,77%. Pagu anggaran KKP ini dialokasikan untuk 10 (sepuluh) program kelautan dan perikanan. Berdasarkan jenis belanja, pagu anggaran dibagi menjadi belanja pegawai (51), belanja barang (52), belanja modal (53) dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat atau Bantuan Langsung Masyarakat/BLM (526) pada seluruh unit eselon I lingkup KKP kecuali Inspektorat Jenderal dan diimplementasikan dalam program antara lain: 1. Bantuan Nelayan berupa: kapal, alat tangkap, sarpras penangkapan, bantuan Sekaya Maritim, dan bantuan PUMM (Pengembangan Usaha Mina Mandiri) Perikanan Tangkap; 2. Bantuan Pembudidaya Ikan berupa KJA, bantuan PUMM Perikanan Budidaya, pakan mandiri dan benih; 3. Bantuan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan berupa bantuan peralatan

4. 5. 6.

7.

8.

pengolahan ikan dan Sistem Rantai Dingin, bantuan PUMM Poklahsar, peralatan pengolahan rumput laut dan peralatan tepung ikan; Bantuan Pengawasan SDKP berupa sarpras kepada Pokmaswas; Bantuan Petambak Garam berupa pemberdayaan usaha garam rakyat; Bantuan Iptek Kelautan dan Perikanan berupa teknologi adaptif untuk masyarakat; Bantuan SDM Kelautan dan Perikanan berupa sertifikasi kompetensi, pelatihan, penyuluhan, dan kelompok Disuluh; Bantuan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Berdasarkan data realisasi anggaran OMSPAN Kementerian Keuangan, realisasi anggaran KKP sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai nilai sebesar Rp.9.273.999.168.298 atau 86,96%. Realisasi anggaran KKP tahun 2015 lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2014 sebesar 95,13%.

Tabel 3.37. Realisasi KKP Tahun 2015 Sebelum Penundaan No.

Program

1.

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Pengawasan Sumber Daya KP Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PPK Penelitian dan Pengembangan IPTEK KP Pengembangan SDM KP Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Jumlah

Pagu

Realisasi

%

448.127.536.000

427.836.609.424

95,47

75.156.000.000

74.441.815.626

99,05

2.674.538.689.000

2.248.490.886.013

84,07

1.361.503.449.000 1.529.542.518.000 1.008.866.500.000 1.382.359.292.000

1.265.516.357.480 1.221.638.826.975 897.906.832.264 1.150.298.711.906

92,95 79,87 89,00 83,21

775.617.749.000 910.278.329.000 499.088.378.000

620.603.343.088 882.846.032.435 484.419.504.087

80,01 96,99 97,06

10.665.078.440.000

9.273.998.919.298

86,96


Pada bulan November 2015, KKP mengajukan penundaan anggaran KKP sebesar Rp 1,08 triliun kepada Presiden RI, sehingga total anggaran menjadi sebesar Rp 9.579.000.179.000. apabila dibandingkan

dengan pagu anggaran setalah dilakukan penundaan, maka realisasi anggaran KKP adalah sebesar 96,82% atau meningkat 1,69% dibandingkan realisasi tahun 2014 yang besarnya 95,13.

Tabel. 3. 38. Realisasi KKP Tahun 2015 Pasca Penundaan No

Program

1.

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan PPK Litbang IPTEK KP Pengembangan SDM KP Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Total

Pagu Anggaran 448,127,536,000

Pagu Pasca Penundaan 448,127,536,000

427,836,429,424

95.47

75,156,000,000

75,156,000,000

74,441,815,626

99.05

2,674,538,689,000

2,270,380,432,000

2,248,490,886,013

99.04

1,361,503,449,000

1,296,048,644,329

1,265,516,357,480

97.64

1,529,542,518,000

1,257,620,114,977

1,221,638,826,975

97.14

1,008,866,500,000

937,294,524,179

897,907,012,264

95.80

1,382,359,292,000

1,200,098,763,933

1,150,298,960,906

95.85

775,617,749,000 910,278,329,000 499,088,378,000

693,254,842,266 901,930,934,316 499,088,378,000

620,603,343,088 882,846,032,435 484,419,504,087

89.52 97.88 97.06

10,665,078,440,000

9,579,000,170,000

9,273,999,168,298

96.82

Upaya yang telah dilakukan KKP dalam pengelolaan APBN antara lain: 1. Menyiapkan perangkat peraturan perundangan terkait dengan pejabat pengelola keuangan lebih awal. 2. Menerbitkan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan APBN KKP tahun 2015, terutama untk kegiatan prioritas dan kegiatan yang diperuntukan bagi kepentingan stakeholders. 3. Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa TA 2015 antara lain pembentukan ULP, monitoring LPSE, bimbingan teknis dll; 4. Pelaksanaan montoring dan evaluasi secara intensif secara berkala.

Realisasi

%

Permasalahan dalam pelaksanaan anggaran: 1. Terdapat sisa anggaran untuk hari layar kapal pengawas perikanan karena tidak terealisasinya operasi pengawasan terpadu. 2. Kegiatan yang bersumber dari PNBP tidak dapat direalisasikan karena penerimaan PNBP tidak mencapai target. 3. Kegiatan yang bersumber dari PHLN.


[ 55 ]

56

BAB IV

PENUTUP Berbagai kebijakan yang telah ditempuh dalam periode tahun 2015 serta program dan kegiatan yang telah dilaksanakan telah memberikan dampak yang signifikan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan mencapai 8,96% pada triwulan 4 tahun 2015. Dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang targetnya telah ditetapkan pada awal tahun 2015, terdapat 16 IKU yang pencapaiannya telah terpenuhi dan 4 IKU yang belum dapat mencapai target. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan adanya kendala teknis dan pengaruh faktor alam yang terjadi sepanjang tahun 2015. Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya. Dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah :

b)

c)

d)

e)

f)

g) h)

i)

j)

1. Pengelolaan kinerja: k) a) Melakukan

perubahan budaya kerja dengan logika dasar serta menerapkan

nilai-nilai integritas dan akuntablitas dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Penetapan Perjanjian Kinerja di lingkungan KKP, baik di pusat maupun dengan Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja secara berkala dengan menggunakan sistem manajemen berbasis Informasi dan Teknologi yang dipantau oleh Tim Pengelolaan Kinerja KKP untuk dilaporkan dalam Rapat Pimpinan secara berkala. Penyusunan Laporan Kinerja secara berkala (triwulanan) dalam bentuk Laporan Interim, yang melaporkan kinerja di pusat maupun di daerah pengelola anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Mengintegrasikan sistem informasi, monitoring dan pelaporan di lingkungan KKP. Mengintegrasikan sistem penilaian kinerja individu /pegawai dengan kinerja organisasi secara penuh. Penerapan knowlegde management (KM) di lingkungan KKP. Assesement SDM aparatur berbasis kompetensi dan pengisian jabatan fungsional. Penetapkan dan melaksanakan road map Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019 secara efektif. Memperbaiki arsitektur data dan informasi kinerja, nomenklatur program/kegiatan, dan unit cost dalam penyusunan anggaran. Penyiapan dan penyempurnaan SOP/handbook di setiap unit organisasi, utamanya untuk pelayanan publik.


[ 57 ]

2. Program dan Kegiatan: a) Menterjemahkan 3 misi pembangunan kelautan dan perikanan (kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan) ke dalam program dan kegiatan yang konkrit untuk stakeholders. b) Melaksanakan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian target IKU KKP, antara lain melalui: 1) Pemberantasan Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU-F) menjadi Legal, Reported, and Regulated Fishing (LRR-F) antara lain dengan penegakan hukum di laut, pengadaan sarana prasarana pengawasan, penanganan pelanggaran, dan sinergi dengan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015. 2) Penyiapan kebijakan untuk pengelolaan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Perairan Umum Daratan (PUD).

3) Pelaksanaan kegiatan prioritas untuk stakeholders, seperti pengadaan kapal penangkap ikan dan alat tangkap, pemberian asuransi nelayan, budidaya KJA, budidaya dan kebun bibit rumput laut, biofloc, penebaran benih, pakan mandiri, pembangunan sistem rantai dingin, usaha garam rakyat, rehabilitasi wilayah pesisir dengan mangrove dan vegetasi pantai, pembangunan technopark, politeknik, pusat riset, penguatan kelembagaan kelompok, pelatihan masyarakat, dan lain lain. 4) Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan untuk meningkatkan ekonomi lokal, peningkatan produksi untuk ketahanan pangan, dan ekspor hasil perikanan. 5) Penguatan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menumbuhkan ekonomi perikanan, seperti kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akses permodalan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pelaksanaan Marine and Fisheries Business and Investement Forum dengan stakeholders dan negara sahabat.


TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 Pengarah : Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Penanggung Jawab : Ir. R. Sjarief Widjadja, Ph.D, FRINA, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Pelaksana : Ketua : Ir. Ishartini, Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Wakil Ketua : Isac Newton Tarigan, M.Si Sekretaris : Ir. Isqak Edi Pramono, M.Si Anggota : 1. Ir. Y. Waluyo Susanto, M.Si 2. Siddiq Pratomo, MT 3. Irwan Fakhry, S.Pi 4. Muhammad Ramli, M.Si 5. Budi Ichsan Nasution, M.Si 6. Ika Yusnita, M.Si 7. Sunarto, SE, M.Si 8. Y. Tri Fariantono, SE 9. Aris Suyono, SE,M.AK 10. Rochman Nurhakim, M.Si 11. Asri Nurhayati, S.A.P 12. Dian Muhardini, M.A 13. Diana Rakhmawati, S.Pi, M.App.Sc 14. Ahmad Ridloudin, S.T 15. Happy Baswara, A.Md 16. M. Ikhsan, S.St.Pi 17. Drs. Sudirman, MM 18. Sukmarumaeti, S.Pi, MM 19. Paul David Hasudungan S, S.Si 20. Sri Harwindiarso Utomo, SE, MBA 21. Andi Astowo, A.Md 22. Salsabil Tamsil, S.St.Pi 23. Samsu Muarif, A.Md 24. Puji Fitri Handayani 25. Fionera Santuna Indah, SE 26. Andrianto Winarkusumo, S.Sos 27. Rido Walidaeni, S.Pi 28. Bambang Suprianto 29. Meirina Anggraeni, S.Pi 30. Ferry Fernedy, S.Pi 31. Burhan Kholis, A.Md 32. Fera Nur Idawati Sahara 33. Zaenal Abidin


[ 59 ]

Laporan Kinerja KKP 2015 [ i ]

Recommend Documents