LAPORAN KINERJA 2015

LAPORAN KINERJA 2015

Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen Laporan Kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Multilateral Tahun 2015 merupakan pertanggungjawaban kinerja Ditjen Multilateral kepada seluruh pemangku kepentingan dan sebagai bahan kajian untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara keseluruhan pada tahun 2015, Ditjen Multilateral telah berhasil menyampaikan posisi dan rekomendasi Pemerintah Indonesia dalam sidang-sidang yang membahas isu-isu multilateral, menyampaikan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam memajukan kerja sama multilateral, mengupayakan pemenangan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada berbagai organisasi internasional, dan meng-upayakan tindak lanjut dari kesepakatan multilateral di tingkat nasional. Keseluruhan kegiatan tersebut telah mencapai sasaran peningkatan peran dan diplomasi Indonesia di bidang multilateral sebesar 113,54%. Di bidang politik dan keamanan internasional, Indonesia secara aktif berkontribusi pada upaya menciptakan dunia yang aman, stabil, damai, adil, dan makmur. Hal ini terlihat pada upaya diplomasi Indonesia di berbagai belahan dunia, di antaranya melalui kontribusi Indonesia pada pasukan pemeliharaan perdamaian PBB. Diplomasi Indonesia juga dilakukan pada forum PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Gerakan Non-Blok (GNB). Dalam diplomasi ekonomi, Ditjen Multilateral telah bekerja keras untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia. Adapun strategi diplomasi yang digunakan yaitu senantiasa mengedepankan kepedulian terhadap kepentingan negara-negara berkembang. Dalam berbagai forum, seperti di forum PBB, G20, WTO, dan dalam pembahasan mengenai Post-2015 Development Agenda, Indonesia senantiasa menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif untuk memastikan keadilan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi global. Kontribusi politik luar negeri Indonesia jelas dan nyata. Indonesia aktif berkontribusi dalam berbagai isu transnasional dan global, seperti ancaman bencana alam, tantangan ketahanan pangan dan energi, hingga kejahatan lintas batas seperti terorisme, trafficking, dan berbagai ancaman lainnya. Tingginya capaian bukan berarti pekerjaan Ditjen Multilateral tahun 2015 berjalan mulus tanpa hambatan. Terdapat faktor-faktor penghambat kinerja Ditjen Multilateral, mulai dari adanya perbedaan kepentingan negara-negara dalam proses pembuatan kesepakatan pada tingkat multilateral, hingga perbedaan kepentingan di antara para pemangku kepentingan di dalam negeri (yang mengakibatkan proses pembahasan kesepakatan memakan waktu lebih lama). Selain itu, kendala-kendala teknis seperti adanya undangan menghadiri forum multilateral yang diterima secara mendadak dan perubahan jadwal persidangan juga menjadi penyebab kurang optimalnya kinerja Ditjen Multilateral. Keadaan ini membuat Ditjen Multilateral harus memilih berbagai kegiatan/forum secara cermat sesuai dengan urgensinya terhadap kepentingan nasional.

Dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah efisiensi komunikasi dengan para pemangku kepetingan pada forum multilateral, dan memilih isu-isu yang dianggap lebih prioritas dan strategis. Sebagai langkah antisipasi untuk tahun mendatang, Ditjen Multilateral akan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan sebelum menghadiri forum multilateral guna menyamakan persepsi dan menyelaraskan kepentingan serta membuat perencanaan kegiatan yang lebih matang. Untuk menyelenggarakan program dan kegiatannya, pada tahun 2015 Ditjen Multilateral memperoleh anggaran (setelah revisi) sebesar Rp544.584.669.000,00. Dari jumlah tersebut, Ditjen Multilateral telah merealisasikan anggarannya sebesar Rp535.308.122.709,00 (98,30%).

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang

Penyusunan dokumen Laporan Kinerja merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta merupakan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Ditjen Multilateral pada gilirannya akan menjadi bahan masukan bagi penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2015. Selain menjabarkan pencapaian dari visi, misi, dan tujuan Ditjen Multilateral, Laporan Kinerja ini juga menggambarkan perkembangan isu-isu multilateral dan penanganannya oleh Ditjen Multilateral selama tahun 2015. Dengan demikian, Laporan Kinerja dapat dimanfaatkan oleh kalangan internal Ditjen Multilateral sebagai mekanisme evaluasi kinerja, serta pedoman dalam penyusunan kegiatan dan kebijakan, maupun dalam perbaikan kinerja Ditjen Multilateral pada tahun-tahun mendatang. Pengukuran capaian dilaksanakan dengan melakukan analisis dan perbandingan antara capaian Ditjen Multilateral dengan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian tersebut selanjutnya dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Multilateral Tahun 2015-2019 yang menggambarkan rencana pencapaian sasaran dan prioritas kebijakan Ditjen Multilateral selama lima tahun.

B.

Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Ditjen Multilateral dijabarkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan politik luar negeri multilateral. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Ditjen Multilateral menyelenggarakan fungsi: 1.

Perumusan kebijakan di bidang hubungan politik luar negeri multilateral;

2.

Pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan politik luar negeri multilateral;

3.

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hubungan politik luar negeri multilateral;

LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral

1

C.

4.

Perundingan dalam rangka kerja sama multilateral;

5.

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan politik luar negeri multilateral;

6.

Perundingan dalam rangka kerja sama multilateral; dan

7.

Pelaksanaan administrasi Ditjen Multilateral.

Struktur Organisasi Ditjen Multilateral terdiri dari enam unit kerja eselon II, yaitu: 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral Sekretariat Ditjen Multilateral bertugas menyusun rencana program kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan tata persuratan, data dan dokumentasi, serta mengurus keanggotaan Indonesia di organisasi internasional, yang mencakup pembayaran kontribusi/iuran keanggotaan Pemerintah RI, pencalonan Indonesia dan/atau individu Indonesia, dan fasilitasi pengisian lowongan jabatan pada organisasi internasional bagi Warga Negara Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Setditjen Multilateral menyelenggarakan fungsi: a.

Pelaksanaan koordinasi penyusunan naskah kebijakan teknis, rencana dan program kerja, serta evaluasi dan laporan Direktorat Jenderal Multilateral;

b.

Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal Multilateral;

c.

Penyiapan penyusunan pedoman peraturan perundang-undangan dan pemberian pertimbangan hukum Direktorat Jenderal Multilateral;

d.

Pelaksanaan urusan pembayaran kontribusi/iuran keanggotaan, pencalonan, dan fasilitasi pengisian lowongan jabatan pada organisasi internasional;

e.

Pelaksanaan pengolahan data dan dokumentasi Direktorat Jenderal Multilateral.

2. Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Direktorat KIPS melaksanakan tugas Ditjen Multilateral di bidang keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat KIPS menyelenggarakan fungsi:

2

a.

Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara, dan terorisme;

b.

Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara, dan terorisme;


c.

Perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengan keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara, dan terorisme;

d.

Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara, dan terorisme;

e.

Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara, dan terorisme; dan

f.

Pelaksanaan administrasi Direktorat.

3. Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan (HAM & Kemanusiaan) Direktorat HAM dan Kemanusiaan melaksanakan tugas Ditjen Multilateral di bidang hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, hak kelompok rentan serta kemanusiaan. Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat HAM dan Kemanusiaan menyelenggarakan fungsi: a.

Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, hak kelompok rentan serta kemanusiaan;

b.

Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, hak kelompok rentan serta kemanusiaan;

c.

Perundingan dalam kerangka kerja sama hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, hak kelompok rentan serta kemanusiaan;

d.

Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, hak kelompok rentan serta kemanusiaan;

e.

Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, hak kelompok rentan serta kemanusiaan; dan

f.


4. Direktorat Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup (PELH) Direktorat PELH melaksanakan tugas Ditjen Multilateral di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat PELH menyelenggarakan fungsi:


3

a.

Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup;

b.

Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup;

c.

Perundingan dalam kerangka multilateral yang terkait pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup;

d.

Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup;

e.

Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan

f.

Aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup; dan

g.


dengan

aspek-aspek

5. Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual (PPIH) Direktorat PPIH melaksanakan tugas Ditjen Multilateral di bidang perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Direktorat PPIHmenyelenggarakan fungsi:

4

a.

Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual;

b.

Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual;

c.

Perundingan dalam kerangka kerja sama perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual;

d.

Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual;

e.

Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual; dan

f.



6. Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang (Sosbud dan OINB) Direktorat Sosbud OINB melaksanakan tugas Ditjen Multilateral di bidang yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Direktorat Sosbud OINB menyelenggarakan fungsi: a.

Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang;

b.

Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang;

c.

Perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang;

d.

Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang;

e.

Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang; dan

f.


Susunan Organisasi Ditjen Multilateral

DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL

Setditjen Multilateral

Direktorat KIPS

Direktorat HAM dan Kemanusiaan


Direktorat PELH

Direktorat PPIH

Direktorat Sosbud OINB

5

D.

Aspek Strategis Organisasi

Pada tahun-tahun terakhir, situasi politik dan ekonomi global terus mengalami berbagai dinamika yang disebabkan oleh berbagai tantangan multidimensional. Perekonomian global masih belum sepenuhnya pulih dari dampak krisis yang terjadi sejak beberapa tahun yang lalu, ancaman ketahanan pangan dan eskalasi pemberlakuan hambatan-hambatan baru terhadap lalu lintas perdangangan dunia. Di bidang politik dan keamanan, dunia juga masih menyaksikan konflik di sejumlah kawasan, yang menimbulkan masalah baru seperti pengungsi, tindak kekerasan terhadap rakyat sipil, serta pelanggaran HAM. Sementara, kejahatan lintas negara dan terorisme terus berkembang dengan modus operandi baru yang semakin maju. Persoalan-persoalan tersebut tidak dapat dihadapi oleh negara secara individu, melainkan harus melalui kerja sama konkret dalam forum-forum internasional dan multilateral. Indonesia senantiasa berkomitmen untuk aktif menjadi bagian dari solusi. Pada saat yang sama, diplomasi dan politik luar negeri Indonesia senantiasa diabdikan untuk mengamankan dan mencapai kepentingan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi. Dengan demikian, upaya mencari solusi atas berbagai persoalan global tersebut harus sejalan dengan upaya untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam hal ini, Indonesia menerapkan konsep diplomasi total yang melibatkan seluruh pihak dalam negeri. Kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat dunia menuntut keterlibatan semua kalangan masyarakat untuk menyelesaikannya. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral merupakan bagian integral dari Kementerian Luar Negeri yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dalam hubungan multilateral Indonesia guna meningkatkan peran dan kepemimpinan diplomasi Indonesia di forum-forum multilateral, dalam rangka mewujudkan wibawa diplomasi demi kepentingan nasional.Program dan kegiatan Ditjen Multilateral tahun 2015 disusun berdasarkan dengan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan Renstra Ditjen Multilateral 2015-2019. Sementara itu, intensitas program dan kegiatannya disesuaikan dengan dinamika situasi nasional, regional, dan global.

6


BAB II PERENCANAAN KINERJA VISI KEMLU

•Terwujudnya Wibawa Diplomasi guna Memperkuat Jati Diti Bangsa sebagai Negara Maritim untuk Kepentingan Rakyat

MISI KEMLU

•Memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara maritim dalam kerja sama internasional untuk memajukan kepentingan nasional; •Memantapkan peran Kemlu sebagai penjuru pelaksana hubungan luar negeri dengan dukungan dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan nasional; •Mewujudkan kapasitas Kemlu dan Perwakilan RI yang mumpuni.

VISI DITJEN MULTILATERAL

•Meningkatnya Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Forum Multilateral

MISI DITJEN MULTILATERAL

•Memperjuangkan kepentingan nasional di forum multilateral. •Meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral. •Mendorong pelaksanaan kesepakatan multilateral oleh pemangku kepentingan nasional. •Memperkuat organisasi dan sumber daya.

SASARAN STRATEGIS DITJEN MULTILATERAL

•Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral. •Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral. •Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku kepentingan nasional.

IKU DITJEN MULTILATERAL

•Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral. •Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral. •Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional.

PROGRAM DAN KEGIATAN DITJEN MULTILATERAL

•Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral.

ANGGARAN DITJEN MULTILATERAL


•Rp544.584.669.000,00

7

PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2015 UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL TAHUN ANGGARAN : 2015 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

TARGET

1

2

3

Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku kepentingan nasional Program Total Anggaran

C.

Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral

90%

Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral

85%

Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional

90%

: Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral : Rp544.584.669.000,00

Anggaran Tahun 2015

Untuk melaksanakan kegiatannya, Ditjen Multilateral memiliki anggaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal tahun 2015, yaitu sebesar Rp546.420.023.000,00.Dalam perkembangan selanjutnya, DIPA Ditjen Multilateral berkurangmenjadi sebesar Rp544.584.669.000,00 karena program penghematan Pemerintah. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DIPA awal tahun 2015 DIPA akhir tahun 2015

8

Anggaran Rp546.420.023.000,00 Rp544.584.669.000,00


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Gambaran Umum

Di sepanjang tahun 2015, Ditjen Multilateral telah melaksanakan programpeningkatan peran dan diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral.Pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bawah program tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra Ditjen Multilateral 2015-2019.Renstra tersebut menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan di Ditjen Multilateral. Capaian kinerja Ditjen Multilateral atas program Meningkatnya peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral adalah sebesar 113,54%.Faktor pendorong pencapaian target ke angka tersebut adalah keberhasilan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Besarnya capaian Ditjen Multilateral ini menunjukkan semakin berperannya Indonesia dalam memajukan kepentingan nasional melalui diplomasi multilateral. Tingginya angka capaian bukan berarti pekerjaan Ditjen Multilateral tahun 2015 berjalan mulus tanpa hambatan. Terdapat faktor-faktor penghambat kinerja Ditjen Multilateral, mulai dari adanya perbedaan kepentingan negara-negara dalam proses pembuatan kesepakatan pada tingkat multilateral, hingga perbedaan kepentingan di antara para pemangku kepentingan di dalam negeri (yang mengakibatkan proses pembahasan kesepakatan memakan waktu lebih lama). Selain itu, kendala-kendala teknis seperti adanya undangan menghadiri forum multilateral yang diterima secara mendadak dan perubahan jadwal persidanganjuga menjadi penyebab kurang optimalnya kinerja Ditjen Multilateral. Apabila sudah demikian, Ditjen Multilateral harus memilih berbagai kegiatan/forum secara cermat sesuai dengan urgensinya terhadap kepentingan nasional. Sesuai dengan Renstra Kemlu 2015-2019, sasaran yang hendak dicapai dalam pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama internasional dalam bidang multilateral adalah peran Indonesia di tingkat global yang meningkat, dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kesepakatan internasional, serta penguatan diplomasi ekonomi. Adapun sasaranyang hendak dicapai oleh Ditjen Multilateral pada selama tahun 2010-2014 adalah “Meningkatnya peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral”.Sasaran strategis tersebut diturunkan ke dalam 4 IKU Ditjen Multilateral.Keempat IKU Ditjen Multilateral memayungi IKU-IKU yang ada di unit-unit kerja Eselon II lingkungan Ditjen Multilateral.Adapun detail capaian dan hambatan dijelaskan lebih mendalam pada Analisis IKU.


9

B. SASARAN ESELON I

Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral

Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral

Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku kepentingan nasional

Capaian Indikator Kinerja Utama IKU ESELON II

TARGET

CAPAIAN

INFORMASI KINERJA

IKU 1: Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral

90%

106,94%

IKU 2: Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral

85%

IKU 3: Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional

Capaian sasaran

10

90%

129,03%

104,65%

JUMLAH

%

Jumlah posisi yang diterima dalam forum multilateral

694

96,25%

Jumlah posisi yang disampaikan dalam forum multilateral Jumlah kepemimpinan yang dilaksanakan dalam forum multilateral

721

Jumlah pertemuan atau event yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia dalam forum multilateral

31

Jumlah Implementasi Kesepakatan Multilateral pada tingkat nasional yang dilaksanakan

146

Jumlah Implementasi Kesepakatan Multilateral pada tingkat nasional yang diusulkan

155

34

109,68%

DATA DUKUNG (sesuai dengan sumber data pada SK IKU atau data relevan lainnya)  Jumlah posisi yang diterima: dokumen-dokumen hasil sidang (laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll).  Jumlah posisi yang disampaikan: kertas posisi, statement Delri. 



94,19%

Laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, kertas posisi, statement Delri, dll. Jumlah pencalonan yang berhasil (laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll).

Dokumen kesepakatan hasil konferensi/pertemuan internasional di Indonesia (laporan Delri, laporan panitia, deklarasi, keputusan, agreed minutes, minutes of meeting, dll), ketentuan perundang-undangan yang disahkan untuk meratifikasi atau mengimplementasikan kesepakatan internasional di Indonesia (UU, PP, Perpres, dll), serta hasil-hasil lain dari aktivitas dalam rangka mengimplementasikan kesepakatan multilateral di Indonesia

113,54%


Perbandingan Capaian Ditjen Multilateral pada Periode 2013-2015 2013

2014

2015

Indikator Kinerja Utama T

R

%

T

R

%

T

R

%


80%

92,84%

116,05%

80%

97,67%

122,08%

90%

96,25%

106,94%


80%

100%

125%

80%

130,77%

163,46%

85%

109,68%

129,03%


145

91,03%

91,03%

132

88,96%

88,96%

90%

94,19%

104,65%

C.

Analisis Pencapaian Sasaran

Direktorat Jenderal Multilateral pada tahun 2015 memiliki 3 sasaran program yaitu peningkatan peran Indonesia di forum multilateral, peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral, dan Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku kepentingan nasional. Pengukuran pencapaian sasaran tersebut menggunakan 3 indikator kinerja utama, yaitu 1) Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral, 2) Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral, dan 3) Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional. Secara keseluruhan, hasil dari capaian diplomasi Ditjen Multilateral yang digambarkan melalui IKU tersebut di atas adalah semakin diperhitungkannya kepemimpinan Indonesia di kancah diplomasi multilateral. Pada tahun 2015,Indonesia telah bertindak sebagai tuan rumah dalam beberapa pertemuan internasional, antara lain: a. Pertemuan The Asia-Pacific Regional Meeting on Peacekeeping di Jakarta tanggal 27-28 Juli 2015 yang berhasil memperkuat dukungan negara-negara penyumbang personel di kawasan AsiaPasifik terhadap Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. b. Pertemuan Jakarta Declaration Roundtable Meeting on Addressing the Root Causes of Irregular Movement of Persons pada tanggal 27-28 November 2015 yang menghasilkan inisiatif bidangbidang kerja sama konkrit dalam rangka penanggulangan akar permasalahan migrasi ireguler. c. Pertemuan International Seminar on Human Rights Education tanggal 12-13 Oktober 2015 di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut berhasil diadopsi IPHRC Jakarta Declaration on Human Rights Education yang pada pokoknya memuat sejumlah rekomendasi terkait upaya pemajuan pendidikan HAM di negara-negara anggota OKI. Bagi Indonesia, penyelenggaraan Seminar ini, selain dalam rangka menjalankan salah satu agenda Nawacita Presiden Joko Widodo mengenai keterlibatan aktif Indonesia dalam OKI, juga dapat menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa nilai-nilai Islam, demokrasi, modernisasi, dan HAM dapat saling melengkapi dan berjalan beriringan di tengah kemajemukan Indonesia. Selain itu, secara umum, diplomasi multilateral Indonesia tetap memainkan peran aktifnya di kancah internasional dengan terus memelihara dan menjalin kerjasama multilateral pada berbagai


11

organisasi internasional, di antaranya yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badan subsider dibawahnya, Global Counter-Terrorism Forum (GCTF), Nuclear Security Summit (NSS), Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT), International Atomic Energy Agency (IAEA), World Trade Organization (WTO), G-20, MIKTA, Gerakan Non-Blok (GNB), Organisasi Kerja sama Islam (OKI), Open Government Partnership (OGP), dan sebagainya. Angka capaian Kinerja Direktorat Jenderal Multilateral sebesar 113,54% pada tahun 2015 merupakan langkah awal yang baik dalam mencapai target Renstra Kemlu 2015-2019 serta RPJMN 2015-2019. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas kinerja Ditjen Multilateral serta semakin baiknya tingkat perencanaan kinerja di Ditjen Multilateral sehingga capaian tidak terlalu jauh dari target perencanaan kinerja 100%. Tingkat capaian kinerja ini juga menunjukkan keberhasilan Ditjen Multilateral membangun koordinasi dengan pihak-pihak berkepentingan dan meningkatnya kualitas diplomat Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di ranah multilateral.

Capaian Kinerja Ditjen Multilateral 123.02% 109%

106.55%

109.21%

2012

2013

113.54%

88.98%

2010

2011

2014

2015

Perbandingan kinerja tahun 2014 dengan tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan peningkatan peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral diantaranya didukung oleh aspek sebagai berikut: 1. Peningkatan keberhasilan pencalonan Indonesia pada berbagai organisasi internasional Pencalonan pemerintah/individu dalam keanggotaan/jabatan di organisasi internasional pada periode 2012-2015 cenderung fluktuatif karena adanya perbedaan penetapan target setiap tahunnya serta perbedaan kondisi dinamika hubungan internasional. Namun, pada tahun 2015

12


capaian keberhasilan pencalonan Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari 81,82% pada tahun 2014 menjadi 90,90% di tahun 2015. Pada tahun 2015 dari 11 kesempatan yang strategis bagi kepentingan Indonesia untuk mencalonkan keanggotaan/jabatan di organisasi internasional, berhasil dimenangkan 10 pencalonan strategis Indonesia. Informasi kinerja sebagaimana tabel dan grafik berikut: Kinerja

Jumlah pencalonan pemerintah/individu dalam keanggotaan/jabatan di OI

2012

2013

2014

2015

T

R

C (%)

T

R

C (%)

T

R

C (%)

T

R

10

9

90

15

11

73,34

9

11

81,82

11

10

C (%) 90,90

Ket: T : Target; R : Realisasi; C: Capaian

Keberhasilan Pencalonan

100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

90.00%

73.34%

2012


2013

81.82%

2014

90.90%

2015

13

2. Peningkatan peran Indonesia di Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB Saat ini, jumlah personel Indonesia yang berpartisipasi dalam berbagai UN PKO (sesuai data United Nations Department of Peacekeeping Operations per 31 Desember 2015) adalah sejumlah 2.840 personel, yang menempatkan Indonesia di urutan ke-12 dari 125 Troops/Police Contributing Countries (T/PCC). Pasukan tersebut bertugas di 10 (sepuluh) misi pemeliharaan perdamaian PBB di 6 negara, yaitu MINUSTAH (Haiti); MONUSCO (Republik Demokratik Kongo); UNAMID (Darfur, Sudan); UNIFIL (Lebanon); UNMIL (Liberia); UNMISS (Sudan Selatan), MINURSO (Sahara Barat), MINUSCA (Arfrika Tengah), dan UNISFA (Abyei, Sudan). Sesuai dengan amanat Konstitusi dan instruksi Presiden RI, Pemerintah Indonesia akan terus meningkatkan partisipasinya dalam UN PKO sebagai net contributor dari perdamaian dunia. Visi Indonesia dalam hal ini adalah mewujudkan penggelaran 4.000 Indonesian Peacekeepers pada tahun 2019, yang diharapkan menempatkan Indonesia masuk ke dalam peringkat sepuluh besar penyumbang pasukan (Troop/Police Contributing Countries) di UN PKO. Berikut data partisipasi Indonesia selama 4 tahun terakhir: TAHUN 2012 2013 2014 2015

TOTAL PERSONEL KESELURUHAN 1.717 personel 1.546 personel 1.844 personel 2.840 personel

Peringkat 16 21 16 12

Jumlah Personel Indonesia di UNPKO 3000 2500 2000 1500 1000

2840

1717

1546

1844

500 0 2012

14

2013

2014

2015


3. Penyelenggaraan forum multilateral di Indonesia Penyelenggaraan forum multilateral di Indonesia merupakan salah satu cermin keberhasilan kepemimpinan Indonesia dan peran diplomasi Indonesia, khususnya dalam hal menjadi tuan rumah. Selama tahun 2015, dilaksanakan 3 forum multilateral di dalam negeri, yaitu The AsiaPacific Regional Meeting on Peacekeeping (Jakarta, 27-28 Juli 2015), Jakarta Declaration Roundtable Meeting on Addressing the Root Causes of Irregular Movement of Persons (Jakarta, 27-28 November 2015), dan International Seminar on Human Rights Education (Jakarta, 12-13 Oktober 2015).

Highlight Capaian Ditjen Multilateral 2015 Beberapa capain penting Ditjen Multilateral yang patut mendapat perhatian pada tahun 2015 antara lain adalah: 1.

Partisipasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB Sejak tahun 2012, Pemri telah mencanangkan Visi 4.000 Peacekeepers guna menempatkan Indonesia pada jajaran 10 besar negara penyumbang personel pada MPP PBB melalui kontribusi 4.000 personel. Visi 4.000 Peacekeepers ini bukan hanya berorientasi pada peningkatan kuantitas personel, namun juga kualitas dari para personelnya. Peningkatan kontribusi Indonesia pada MPP PBB di bawah kerangka Visi 4.000 Peacekeepers merupakan Program Lanjutan Kabinet Kerja. Berdasarkan data United Nations Department of Peacekeeping Operations per 31 Desember 2015, terdapat 2.840 personel Indonesia yang bertugas dalam 10 (sepuluh) dari 16 MPP PBB yang aktif saat ini, yang menempatkan Indonesia di urutan ke-12 dari 125 Troops/Police Contributing Countries (T/PCC). Jumlah tersebut merupakan peningkatan dari kontribusi Indonesia per 31 Desember 2014, yaitu sebanyak 1.844 personel pada 10 MPP PBB (peringkat ke-17 dari 126 negara). Dari sisi regulasi, Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) yang beranggotakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretariat Kabinet, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Intelijen Negara telah berhasil menyusun Roadmap Visi 4.000 Peacekeepers yang memuat langkahlangkah strategis yang perlu dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mewujudkan Visi 4.000 Peacekeepers. Guna memberikan kekuatan hukum terhadap Roadmap dimaksud, telah diterbitkan Permenlu No. 5 Tahun 2015 tentang Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers.

2.

Penuntasan Perpres No. 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian Dalam rangka pencapaian Visi 4.000 Peacekeepers, Kemlu bersama dengan TKMPP juga telah berhasil menuntaskan penerbitan Perpres No.86 Tahun 2015 tentang Pengiriman MPP yang akan menjadi landasan hukum yang diharapkan dapat menjadi pedoman pengiriman personel Indonesia ke berbagai MPP berdasarkan permintaan PBB, organisasi internasional dan regional. Penuntasan Perpres No. 86 Tahun 2015 menjadi salah satu Quick Wins Pemerintahan Presiden


15

Joko Widodo pada tahun 2015. Pemri juga telah menerbitkan Peraturan Presiden No.78 Tahun 2015 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Helikopter MI-17 Tentara Nasional Indonesia pada MPP PBB di Mali. 3.

Keberhasilan Indonesia dikeluarkan dari public statement/blacklist Financial Action Task Force (FATF) Dalam kaitan dengan upaya penanggulangan pendanaan terorisme, atas peran aktif diplomasi Kemlu khususnya Ditjen Multilateral, Indonesia telah dikeluarkan dari public statement/blacklist Financial Action Task Force (FATF) dan dikategorikan dalam grey list atau kategori “Improving Global AML/CFT Compliance: On Going Process” pada Sidang Pleno FATF di Paris, 23-27 Februari 2015. Selanjutnya, pada Sidang Pleno FATF yang dilaksanakan di Brisbane, Australia, 21-26 Juni 2015, Indonesia telah dikeluarkan secara keseluruhan dari daftar “negara yang memiliki kelemahan strategis dalam rezim anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme” atau dari proses reviu International Cooperation Review Group (ICRG) FATF. Keberhasilan tersebut juga didukung dengan adanya upaya bersama antara Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

4.

Presiden RI Joko Widodo terpilih menjadi duta “Impact Champion” dari gerakan “HeForShe” Melalui diplomasi Indonesia di bidang kesetaraan gender, pada bulan Juni 2015, Presiden RI Joko Widodo terpilih menjadi duta “Impact Champion” dari gerakan “HeForShe”. HeForShe merupakan sebuah kampanye yang dimotori oleh UN Women untuk mendorong dukungan dan keterlibatan laki-laki dalam upaya mencapai kesetaraan gender. Sebagai Impact Champion, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan komitmen Indonesia untuk (1) mencapai tingkat representasi perempuan sebesar 30% di parlemen dan jajaran policy-makers lainnya, (2) mengurangi angka kematian ibu dan memperbaiki akses layanan kesehatan reproduksi, serta (3) mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Terpilihnya Presiden RI Joko Widodo sebagai duta kampanye HeForShe menegaskan kembali pengakuan masyarakat internasional terhadap komitmen dan kontribusi Indonesia bagi pemajuan dan perlindungan HAM pada umumnya, serta hak-hak perempuan pada khususnya.

5.

Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia – TimorLeste Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi KKP Indonesia-Timor Leste guna menyelesaikan residual issues antar kedua negara, telah diselenggarakan Pertemuan Tingkat Pejabat Senior/Senior Officials Meeting (SOM) Indonesia-Timor Leste ke-7 pada tanggal 4-5 Agustus 2015, dan Pertemuan Teknis Pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), Nilai Tunai Iuran Pensiun (NTIP), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Tabungan Perumahan (Taperum) pada tanggal 2 Desember 2015. Hasil penting dari pertemuan tersebut adalah (1) peresmian dua titik lintas batas tambahan antar kedua negara, (2) penyelesaian pembayaran THT/JHT/Taperum kepada 22.336 orang warga eks Timor-Timur, (3) pendirian Pusat Budaya Indonesia di Dili yang akan mulai beroperasi pada paruh pertama 2016, (4) diselesaikannya kegiatan peningkatan kapasitas dan kerja sama di berbagai bidang, dan (5) pengembangan Regional Integrated Economic Approach.

16


6.

Penyusunan database kebijakan perdagangan negara mitra Sebagai negara yang aktif dalam melakukan perdagangan internasional, Indonesia memiliki kepentingan untuk mempertahankan akses pasar bagi produk-produk ekspor Indonesia dan menjaga pasar domestik dari serbuan barang-barang impor yang tidak sesuai dengan standar maupun peraturan nasional. Dalam hal ini, secara khusus Ditjen Multilateral terus memperjuangkan hambatan untuk akses pasar Indonesia melalui Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO). Untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia melalui forum WTO tersebut, Ditjen Multilateral telah menyusun database kebijakan perdagangan negara mitra yang diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan menjadi bahan masukan bagi perumusan kebijakan luar negeri dalam memperjuangkan kepentingan nasional di bidang perdagangan. Hingga Desember 2015, telah terkumpul seluruh data mengenai kebijakan perdagangan para anggota WTO sejumlah 162 anggota.

7.

Penghargaan bagi Indonesia “Completing the MDGs Round: Recognizing Achievements in the Fight Against Hunger” Atas peran aktif diplomasi multilateral, Pemerintah Indonesia mendapatkan penghargaan “Completing the MDG Round: Recognizing Achievements in the Fight Against Hunger” dari FAO atas keberhasilan memerangi kelaparan sesuai target MDGs ke-1. Pemerintah Indonesia menerima penghargaan tersebut di Roma pada tanggal 7 Juni 2015. Penghargaan tersebut diberikan karena Indonesia dinilai telah berhasil menurunkan secara signifikan jumlah masyarakat yang mengalami kelaparan dan kekurangan gizi. Selain Indonesia, terdapat beberapa negara lainnya seperti Angola, Bolivia, Tiongkok, Laos, Myanmar, Nepal, dan Uzbekistan yang tahun ini juga mendapatkan penghargaan serupa.

8.

Penyusunan Cetak Biru Peran Indonesia pada G20 tahun 2015-2019 Pada tahun 2015, Ditjen Multilateral berhasil menyusun “Cetak Biru Peran Indonesia pada G20 tahun 2015-2019” yang menyajikan prioritas, target, dan kepentingan nasional Pemerintah Indonesia di G20, serta menentukan arah kebijakan dan strategi partisipasi Indonesia di G20 dalam lima tahun ke depan. Tujuan Cetak Biru ini adalah untuk meningkatkan koordinasi internal di dalam negeri dan memastikan komitmen Indonesia di G20 sejalan dengan kebijakan nasional.

9.

Adopsi dokumen “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” Pada tahun 2015, di tingkat global, telah berhasil diadopsi Agenda Pembangunan Pasca 2015 yang merupakan kelanjutan Millennium Development Goals (MDGs). Agenda Pembangunan ini memiliki arti penting untuk menjadi panduan pembangunan yang bersifat universal dan nonlegally binding dalam mencapai tujuan bersama, khususnya untuk pengentasan kemiskinan melalui strategi pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2030. Indonesia telah terlibat dalam berbagai proses perumusan Agenda Pembangunan Pasca 2015 tersebut, antara lain:


17

i. ii. iii. iv.

High Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda (2012-2013); Open Working Group on Sustainable Development Goals (2012-2013); Proses negosiasi antar pemerintah perumusan Agenda Pembangunan Pasca 2015 (Januari-Agustus 2015); KTT Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan 25-27 September 2015 yang dihadiri oleh 190 negara anggota PBB (Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, hadir dalam KTT tersebut)

10. Adopsi Kesepakatan Baru Perubahan Iklim 2015 Konferensi Pengendalian Perubahan Iklim PBB (COP 21 UNFCCC) di Paris, Perancis, pada 30 November-11 Desember 2015 memiliki arti penting untuk mencapai Kesepakatan Baru yang legally binding dan berlaku untuk semua negara dalam upaya mengatasi dampak pemanasan global. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat berlaku mulai tahun 2020. Indonesia telah terlibat aktif dalam berbagai proses negosiasi pengendalian perubahan iklim untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Indonesia adalah negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim sekaligus telah melakukan penurunan emisi secara sukarela di sektor energi, lahan dan hutan, serta maritim. Target penurunan emisi Indonesia dengan upaya sendiri sebesar 26% pada tahun 2020 dan menjadi 29% pada tahun 2030, serta dapat ditingkatkan menjadi 41% dengan bantuan internasional. Selain itu, Indonesia juga dipercaya menjadi anggota Board of Green Climate Fund periode 2012-2015 dan menjadi anggota Standing Comittee on Finance UNFCCC periode 2014-2016. 11. Peningkatan peran dan kepentingan Indonesia dalam OKI Pada tahun 2015, terdapat peningkatan peran dan kepentingan Indonesia dalam OKI yang tercermin pada penyelenggaraan Informal Gathering on Strengthening Solidarity yang dipimpin oleh Presiden RI didampingi Wapres RI di sela-sela Peringatan ke-60 KAA, tanggal 22 April 2015. Pertemuan dihadiri delegasi dari 47 negara anggota OKI yang terdiri dari sejumlah Kepala Negara, Wakil Kepala Negara, Menteri Luar Negeri dan Pejabat Tinggi lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Presiden RI mengusulkan dibentuknya contact group dalam rangka membangun kerangka strategi dan komunikasi yang jelas guna memberikan solusi untuk tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia Islam dalam tiga aspek yaitu isu Palestina, isu terorisme dan radikalisme, serta isu konflik internal dan konflik antar negara di dunia Islam. Menindaklanjuti usulan tersebut, Kementerian Luar Negeri telah melakukan penggalangan dukungan kepada negara-negara anggota OKI dan telah diperoleh dukungan dari sejumlah negara anggota OKI untuk pembentukan OIC Contact Group on Peace and Conflict Resolution. 12. Keberhasilan diplomasi kebudayaan Indonesia melalui forum UNESCO Diplomasi kebudayaan Indonesia melalui forum UNESCO pada tahun 2015 telah banyak mencapai keberhasilan, antara lain dengan dihasilkannya berbagai pengakuan internasional terhadap mata budaya dan alam Indonesia. Pengakuan tersebut khususnya berupa:

18


i. Perolehan dua sertifikat Man and Biosphere (MAB) UNESCO bagi Cagar Biosfer Bromo Tengger-Semeru Arjuno dan Cagar Biosfer Taka Bonerate-Kepulauan Selayar tanggal 9 Juni 2015. ii. Masuknya Tiga Golongan Tari Tradisional Bali ke dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO tanggal 3 November 2015. iii. Masuknya Arsip Konferensi Asia-Afrika ke dalam International Register Memory of the World UNESCO. iv. Masuknya Gunung Sewu, Pacitan, ke dalam Global Geopark Network UNESCO. v. Keberhasilan Indonesia menjadi anggota Komite Man and Biosphere UNESCO periode 20152019 serta World Heritage Committee (Komite Warisan Dunia) UNESCO periode 2015-2019. 13. Keberhasilan pencalonan Indonesia Pada tahun 2015 berbagai upaya pencalonan Indonesia di berbagai forum internasional dalam rangka meningkatkan profil Indonesia dan peran serta Indonesia dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai, adil, dan sejahtera telah berhasil dimenangkan. Tercatat kemenangan pencalonan Indonesia di forum internasional adalah sebagai berikut: i. Terpilihnya Prof. Dr. Rosichon Ubaidillah sebagai anggota Multidisciplinary Expert Panel pada Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) periode 2015-2017; ii. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Governing Council pada Center for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture (CAPSA) periode 2015-2018; iii. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Governing Council pada Center for Sustainable Agricultural Mechanization (CSAM) periode 2015-2018; iv. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Governing Council pada Asian and Pacific Training Center for Information and Communication Technology for Development (APCICT) periode 2015-2018; v. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Steering Committee pada Open Government Partnership (OGP) periode 2015-2018; vi. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota International Coordinating Council (ICC) of the Man and Biosphere (MAB) Programme of the UNESCO periode 2016-2020; vii. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Intergovernmental Committee for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (World Heritage Committee) periode 2015-2019; viii. Terpilihnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sebagai External Auditor pada International Atomic Energy Agency (IAEA) periode 2016-2017; ix. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) periode 2016-2017; x. Terpilihnya Prof. Dr. Edvin Aldrian, B.Eng., MSc. sebagai Vice Chair Working Group I of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) periode 2016-20219

Berbagai capaian sasaran strategis Ditjen Multilateral sepanjang tahun 2015 tersebut ditandai dengan 4 IKU yaitu: 1. Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral IKU 1 tersebut diperoleh dengan formulasi pengukuran:


19

Jumlah posisi yang diterima x 100% Jumlah posisi yang disampaikan dalam persidangan

Yang dimaksud dengan “posisi” adalah sikap Pemerintah Indonesia terhadap suatu masalah yang sedang dibahas atau dinegosiasikan dalam penanganan isu multilateral. Data dukung jumlah posisi yang disampaikan antara lain adalah kertas posisi, statement Delri, dll. Sementara itu, yang dimaksud “posisi yang diterima” adalah Posisi yang berhasil dicatat atau, dicantumkan atau disepakati dalam dokumen hasil sidang. Data dukung jumlah posisi yang diterima antara lain adalah dokumen-dokumen hasil sidang (laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement,dan lain-lain). 2. Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral Pengukuran kinerja pada IKU 2 diperoleh dengan formulasi penghitungan: Jumlah kepemimpinan Indonesia yang dilaksanakan x 100% Jumlah pertemuan atau event yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia Adapun yang dimaksud dengan “kepemimpinan” adalah setiap event internasional pembahasan isu-isu multilateral yang Indonesia menjadi chair, co-chair, host, atau co-host. Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa komite dan working group. Kepemimpinan juga termasuk Indonesia yang ditunjuk sebagai chair atau co-chair dan Indonesia yang ditunjuk sebagai host atau co-host. Target merupakan kemungkinan dan kesempatan bagi Indonesia dalam kepemimpinan. Terdapat kemungkinan pertemuan yang telah disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia batal terlaksana, sehingga persentase antara “kepemimpinan yang terlaksana” terhadap “kepemimpinan yang disepakati” dapat dijadikan ukuran keberhasilan. Data dukung pada IKU 2 dapat berasal dari Laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, kertas posisi, statement Delri, dan lain-lain. Termasuk di dalam pengukuran kinerja kepemimpinan adalah keberhasilan pencalonan Indonesia di berbagai organisasi internasional. Pencalonan “Berhasil” dalam pengertian wakil Indonesia berhasil terpilih untuk mengisi suatu jabatan melalui mekanisme pemilihan yang berlaku pada organisasi internasional tersebut.

3. Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional Pengukuran kinerja pada IKU 3 diperoleh dengan formulasi penghitungan:

20


Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional yang terlaksana x 100% Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional yang diusulkan

Yang dimaksud dengan “implementasi kesepakatan multilateral” adalah hal-hal yang disepakati di forum multilateral yang menuntut implementasi di Indonesia. Implementasi juga dapat diartikan sebagai tindak lanjut kesepakatan/perjanjian yang telah disetujui pada tingkat multilateral. Hasil akhir implementasi dapat berupa kebijakan, rencana aksi, ataupun peraturan perundang-undangan (termasuk UU untuk ratifikasi). Data dukung pada IKU 3 dapat berasal dari Dokumen kesepakatan hasil konferensi/ pertemuan internasional di Indonesia (laporan Delri, laporan panitia, deklarasi keputusan, agreed minutes, minutes of meeting, dan lain-lain), ketentuan perundang-undangan yang disahkan untuk meratifikasi atau mengimplementasikan kesepakatan internasional di Indonesia (UU, PP, Perpres, dan lain-lain), serta hasil-hasil lain dari aktivitas dalam rangka mengimplementasikan kesepakatan multilateral di Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil dari capaian diplomasi Kementerian Luar Negeri yang digambarkan melalui sasaran “Meningkatnya peran Indonesia dalam menangani isu-isu multilateral adalah penegasan tentang peran dan kepemimpinan Indonesia di fora multilateral. Capaian sasaran berdasarkan hasil perhitungan dari indikator kinerja utama sebagaimana tabel dibawah ini: No

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tahun 2014 Target 90%

Realisasi

Capaian

96,25%

106,94%


85%

109,68%

129,03%


90%

94,19%

104,65%

1


2

3

Capaian Sasaran:

113,54%

Kendala-kendala pada tahun 2014 Meskipun capaian kinerja sasaran Ditjen Multilateral pada tahun 2015 sangat baik, tetapi dalam pelaksanaannya, Ditjen Multilateral menghadapi beberapa kendala utama, yaitu:


21

Salah satu kendala utama yaitu adanya penjadwalan ulang sejumlah pertemuan internasional dan bilateral, maupun kegiatan implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional. Hal ini disebabkan oleh masih diperlukannya pembahasan lebih lanjut mengenai waktu penyelenggaraan kegiatan maupun isu yang akan dibahas, serta faktor koordinasi dan komitmen para pemangku kepentingan yang masih perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, perubahan dinamika internasional yang sangat cepat diantaranya juga menyebabkan banyaknya pertemuan internasional yang tidak masuk dalam perencanaan, harus dihadiri dengan mempertimbangkan aspek kepentingannya bagi Indonesia. Hal lain yang menjadi kendala adalah adanya pemotongan anggaran di awal tahun dan terdapat kegiatan prioritas yang muncul secara mendadak, menyebabkan sumber daya yang tersedia harus dialihkan untuk menyelenggarakan kegiatan prioritas yang mendadak tersebut. Kendala bersifat logistik juga ditemui, antara lain akibat terbatasnya jumlah SDM, sehingga beberapa kegiatan yang direncanakan untuk dilakukan pada tahun 2015 belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Pada usaha pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada Organisasi Internasional, terdapat kendala yang menyebabkan tidak berhasilnya beberapa pencalonan, di antaranya adalah koordinasi antara focal point yang kurang, yang kemudian menyebabkan tidak selarasnya pandangan antara Setditjen Multilateral dengan focal point Kementerian atau Lembaga RI. Hal tersebut kemudian menyebabkan upaya penggalangan dukungan menjadi tidak efektif. Selain itu, notifikasi akan majunya Indonesia dalam beberapa pemilihan diinformasikan pada waktu yang sangat dekat dengan hari pemilihan. Hal tersebut menyebabkan pula kurang efektifnya penggalangan dukungan, walaupun Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri telah mengupayakan kampanye seoptimal mungkin, yang mengakibatkan tidak berhasilnya pencalonan. Pemecahan Masalah Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut: 1. Melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas dan urgensi serta menjadwal ulang beberapa kegiatan atau pertemuan yang tertunda. 2. Lebih mempertajam perencanaan kegiatan dan meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri. 3. Memperkuat kerjasama dan dialog dengan berbagai stakeholders,khususnya pemangku kepentingan terkait di dalam negeri dalam perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri sesuai dengan sistem politik Indonesia yang demokratis. 4. Membuat perencanaan anggaran sebaik mungkin dan membuat skala prioritas yang mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegiatan atau pertemuan di luar perencanaan dengan memperhatikan juga tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.

22


5. Mempertahankan dan memperkuat kepempimpinan (leadership) Indonesia di berbagai isu terkait hubungan dan politik luar negeri di berbagai fora multilateral, khususnya di PBB, sejalan dengan kepentingan nasional.

Analisis IKU 1 “Persentase Posisi Indonesia yang Diterima dalam Forum Multilateral” IKU ESELON I IKU 1: Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral

TARGET

CAPAIAN

90%

106,94%

INFORMASI KINERJA Jumlah posisi yang diterima dalam forum multilateral Jumlah posisi yang disampaikan dalam forum multilateral

JUMLAH

%

DATA DUKUNG

694

96,25

Laporan Delri, resolusi, keputusan Presidensial/ Chairman statement,dll

721

Pada forum-forum multilateral, negara-negara menyampaikan posisi atau usulannya terkait suatu isu tertentu. Posisi suatu negara mencerminkan kepentingan nasional negara tersebut. Begitu pula dengan Indonesia, seluruh posisi yang Indonesia sampaikan di forum multilateral merupakan cerminan kepentingan nasional Indonesia. Dengan demikian, diterimanya posisi Indonesia dalam forum multilateral berarti Indonesia mampu memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Semakin banyak posisi yang diterima, dapat disimpulkan bahwa semakin besar pengaruh Indonesia di dalam forum tersebut. Sepanjang tahun 2015, Direktorat Jenderal Multilateralmencatat bahwa dari target sebanyak 90% posisi yang disampaikan dalam forum multilateral, sebanyak 96,25%posisi Indonesia diterima (694 posisi diterima dibandingkan dengan 721 posisi yang disampaikan).Capaian posisi yang diterima dalam persidangan di forum-forum multilateral adalah sebanyak 106,94%. Inilah beberapa posisi Indonesia yang diterima di forum: 1.

Diterimanya inisiatif Indonesia mengenai pembentukan Regional Capacity Building Initiative (RCBI) guna mengembangkan kapasitas di bidang aplikasi teknologi nuklir bagi negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik. Inisiatif tersebut telah memperoleh dukungan penuh dari IAEA, negara-negara Asia-Pasifik, serta negara-negara donor seperti Amerika Serikat, Perancis dan Inggris.

2.

Diterimanya posisi Indonesia dalam rancangan resolusi, rancangan keputusan dan presidential statement pada sesi persidangan Dewan HAM PBB, Komite III SMU PBB serta badan PBB lainnya, sesuai dengan posisi Indonesia sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2015-2017, yang terkait dengan penanganan berbagai isu HAM dan kemanusiaan yang bersifat strategis dan sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.


23

3.

Penanganan dan penyelesaian terkait isu pengungsi dan migran ireguler dari Myanmar dan Bangladesh di kawasan.

4.

Diterimanya posisi Indonesia dalam pertemuan Konsultasi Regional Negara-Negara AsiaPasifik dengan High-Level Independent Panel on Peace Operations di Dhaka, Bangladesh, 20-21 Januari 2015, yaitu penggunaan kekuatan bersenjata dalam sebuah misi pemeliharaan perdamaian PBB membutuhkan konsultasi lebih lanjut dengan negara anggota PBB, khususnya di bawah kerangka C-34.

5.

Diterimanya posisi Indonesia dalam pertemuan Leaders' Summit on Peacekeeping, New York, 28 September 2015, yaitu penyampaian rencana kontribusi Pemerintah RI untuk mengirimkan Satgas Yonsit TNI, Satgas FPU POLRI , dan 100 personel polisi, termasuk 40 polisi wanita, pada tahun 2016, serta komitmen Pemerintah RI untuk terus mengupayakan pengiriman pakar-pakar sipilnya ke misi-misi PBB sejalan dengan Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers. Delri juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi yang mengemuka dari The Asia-Pacific Regional Meeting on Peacekeeping di Jakarta, 27-28 Juli 2015, termasuk pentingnya mendorong institusionalisasi kerja sama triangular antara DK PBB, Sekretariat dan T/PCCs dalam penyusunan mandat misi pemeliharaan perdamaian PBB, dan perlunya penyusunan mandat misi yang jelas, khususnya terkait perbedaan antara peacekeeping dan peace-enforcement.

6.

Diterimanya usulan Indonesia di forum MIKTA agar negara-negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, Australia dapat bekerjasama dalam implementasi SDGs.

Dirjen Multilateral dalam forum MIKTA

24


7.

Diterimanya usulan Indonesia dalam isu perubahan iklim, terutama dalam mendorong terealisasinya secara penuh prinsip common but differentiated responsibility. Hal ini penting agar negara berkembang dapat berkontribusi lebih besar dalam isu perubahan iklim.

8.

Diterimanya proposal Pemri terkait tema dan sub tema Konferensi UNCTAD ke-14 khususnya terkait penambahan kata “equitable”. Wakil Pemri juga turut menjadi salah satu narasumber dalam High Level Segment mengenai reformasi rezim investasi internasional (IIA) yang diadakan di sela-sela sidang.

9.

Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-10 WTO di Nairobi, Kenya, 15 - 18 Desember 2015, Pemri berhasil mempertahankan posisi pada isu-isu runding yang menjadi kepentingan RI, khususnya di bidang pertanian (special safeguard mechanism/SSM dan public stockholding for food security purposes/PSH), dan menjadi bagian dari Nairobi Package.

10. Penanganan dan penyelesaian terkait isu pengungsi dan migran ireguler dari Myanmar dan Bangladesh di kawasan. 11. Diterimanya usulan Pemri pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) OKI ke-42 di Kuwait City agar OKI mengambil langkah kongkret dalam meningkatkan toleransi dan mengatasi violent extremism dengan mengedepankan konsep Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (Rahmatan ‘lil Alamin) dan mendorong terus interfaith dialogue . Meskipun capaian kinerja IKU 1 mencapai 106,94%, dalam pelaksanaannya Ditjen Multilateral menghadapi beberapa kendala utama. Kendala-kendala tersebut yaitu: 1. Adanya penjadwalan ulang sejumlah pertemuan internasional secara mendadak. 2. Kurangnya koordinasi dan komitmen para pemangku kepentingan di dalam negeri. 3. Adanya pertemuan-pertemuan internasional yang mendadak, tidak tercantum pada perencanaan dan penganggaran 2015, namun harus dihadiri karena sifatnya yang penting bagi Indonesia. 4. Adanya forum-forum yang tidak dapat dihadiri, utamanya disebabkan oleh optimalisasi anggaran pada tahun 2015 dan jadwal persidangan yang saling tumpang tindih. Untuk menghadapi kendala-kendala dimaksud, Ditjen Multilateral telah melakukan langkahlangkah solutif. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah meningkatrkan intensitas komunikasi dan memperluas jaringan untuk lebih mengefektifkan koordinasi dan melancarkan kerja sama dengan pihak terkait, mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki, membuat prioritas kegiatan secara cermat, dan menajamkan perencanaan di tahun mendatang.

Analisis IKU 2 “Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral”


25

IKU ESELON I IKU 2: Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral

TARGET

CAPAIAN

85%

129,03%

INFORMASI KINERJA

JUMLAH

%

DATA DUKUNG

Jumlah kepemimpinan yang dilaksanakan dalam forum multilateral Jumlah pertemuan atau event yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia dalam forum multilateral

34

109,68%

Laporan Delri, resolusi, keputusan Presidensial /Chairman statement,d ll.

31

Sebagaimana posisi, kepemimpinan Indonesia di forum multilateral juga dapat meningkatkan peranan di dunia internasional. Apabila peran Indonesia sudah meningkat, pelaksanaan diplomasi untuk melindungi kepentingan nasional menjadi lebih mudah. Sepanjang tahun 2015, Direktorat Jenderal Multilateral mencatat bahwa dari target sebanyak 85% forum internasional yang direncanakan dipimpin oleh Indonesia, seluruhnya berjalan sesuai rencana. Bahkan, ada forum-forum yang tidak direncanakan di awal tahun tetapi tetap terlaksana, sehingga realisasi IKU ini melebihi target. Dengan demikian, capaian untuk IKU tersebut adalah sebesar 129,03%. Sepanjang tahun 2015, Indonesia telah memimpin forum-forum strategis sebagai bukti kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral yang bisa membantu peningkatan citra dan pencapaian kepentingan nasional, di antaranya adalah: 1. Wapres RI menjadi co-host dalam Leaders Summit on Peacekeeping yang diselenggarakan di sela-sela Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-70 di New York, AS, 28 September 2015. Pertemuan tersebut telah berhasil menjaring komitmen kontribusi baru untuk memperkuat MPP PBB dari berbagai negara. Dalam Leaders Summit on Peacekeeping, Wapres RI selaku Ketua Delri juga telah menyampaikan komitmen Pemri untuk mengirimkan Satgas Yonsit TNI dan Satgas Formed Police Unit (FPU) pada tahun 2016, dan selanjutnya 100 personel polisi, termasuk 40 polisi wanita. 2. Menlu RI sebagai salah satu co-chair dari Article XIV Conference on Facilitating the Entry into Force of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) bersama Menlu Hungaria, untuk periode 2013-2015. Program utama keketuaan bersama tersebut secara khusus bertujuan untuk mendorong universalisasi dan berlakunya Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir (CTBT) dan menyerukan agar negara-negara yang belum melakukan ratifikasi untuk segera meratifikasi CTBT. Selama masa keketuaan bersama Indonesia-Hungaria, tercatat lima negara baru telah menjadi pihak CTBT yakni GuineaBissau, Irak, Niue, Kongo, dan Angola.

26


3. Terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan Penasehat Pusat Penanggulangan Terorisme PBB (Advisory Board UN Counter-Terrorism Center/UN CCT) periode 2015-2018, setelah sebelumnya memegang jabatan yang sama pada tahun 2012-2014. Selain itu, Indonesia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Bersama Global Counter-Terrorism Forum Detention and Reintegration Working Group (GCTF DRWG) bersama dengan Australia untuk periode 2014-2016, dan berencana untuk memperpanjang status Keketuaan Bersama tersebut untuk periode 2016-2018. 4. Terpilihnya kembali Indonesia sebagai Anggota Komite Pengarah Open Government Partnership (OGP) periode 2015-2018. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Komite Pengarah OGP tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia untuk turut memimpin gerakan OGP dan sekaligus menjadi duta OGP di kawasan Asia Pasifik yang selama ini masih kurang terwakili di OGP. 5. Indonesia dipercaya menjadi anggota Board of Green Climate Fund periode 2012-2015 dan menjadi anggota Standing Comittee on Finance UNFCCC periode 2014-2016. 6. Penunjukan Indonesia sebagai Ketua Working Group of Women and Children dalam sidang sesi ke-7 IPHRC, Jeddah. 19-23 April 2015. 7. Kepemimpinan Indonesia sebagai tuan rumah International Seminar on Human Rights Education, Jakarta, 12-13 Oktober 2015. Pertemuan yang merupakan hasil kerjasama dengan IPHRC OKI tersebut berhasil mengadopsi IPHRC Jakarta Declaration on Human Rights Education yang pada pokoknya memuat sejumlah rekomendasi terkait upaya pemajuan pendidikan HAM di negara-negara anggota OKI.

Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi, memberikan Sambutannya dalam sesi pembukaan International Seminar on Human Righs Education, Jakarta, 12-13 Oktober 2015


27

Analisis IKU 3 “Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional” IKU ESELON I IKU 3: Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional

TARGET

90%

CAPAIAN

104,65%

INFORMASI KINERJA

JUMLAH

%

DATA DUKUNG

Jumlah Implementasi Kesepakatan Multilateral pada tingkat nasional yang dilaksanakan Jumlah Implementasi Kesepakatan Multilateral pada tingkat nasional yang diusulkan

146

94,19 %

Dokumen kesepakatan hasil konferensi/p ertemuan internasional di Indonesia, ketentuan perundangundangan yang disahkan untuk meratifikasi atau mengimplem entasikan kesepakatan internasional di Indonesia (UU, PP, Perpres, dll), serta hasilhasil lain dari aktivitas dalam rangka mengimplem entasikan kesepakatan multilateral di Indonesia.

155

Sepanjang tahun 2015, Direktorat Jenderal Multilateral mencatat bahwa dari target sebanyak 90% kesepakatan multilateral yang diimplementasikan pada tingkat nasional, pada realisasinya tercapai 94,19% kesepakatan yang benar-benar diimplementasikan. Dengan demikian, capaian untuk IKU tersebut adalah sebesar 104,65%. Bentuk kegiatan dan program dari IKU yang ke-3 ini beragam, mulai dari sosialisasi ke masyarakat luas mengenai kesepakatan multilateral tertentu, penerbitan buku, hingga keikutsertaan dalam implementasi kesepakatan multilateral. Beberapa di antaranya adalah:

28


1. Penyelenggaraan Simposium Nasional mengenai Bisnis dan HAM di Jakarta, tanggal 8 September 2015, guna mensosialisasikan ketentuan-ketentuan UN Guiding Principles on Business and Human Rights kepada seluruh pemangku kepentingan nasional terkait. 2. Penyelenggaraan Peringatan 25 Tahun Konvensi Hak Anak tanggal 20 September 2015 di Jakarta. Kegiatan ini diikuti dengan dialog anak dari berbagai latar belakang dengan pemangku kepentingan terkait dengan implementasi Konvensi Hak Anak di Indonesia selama 25 tahun. 3. Proses penyusunan laporan nasional mengenai implementasi konvensi HAM internasional (CMW, CERD, dan CRPD) baik melalui penyelenggaraan rapat koordinasi antar kementerian/lembaga maupun sosialisasi ke sejumlah daerah guna menjaring masukan dan memperoleh informasi secara langsung dari stakeholders setempat. Dalam hal ini, Kemlu juga telah termasuk membentuk Sistem Terpadu Pelaporan Berkala Indonesia pada Badan Badan Traktat HAM dan dan Dewan HAM PBB sehingga instansi terkait dapat memberikan masukan secara online.

Sistem Terpadu Pelaporan Berkala Indonesia pada Badan Badan Traktat HAM dan Dewan HAM PBB

4. Penanganan pengungsi dan imigran asing yang masuk ke Indonesia, termasuk penyusunan Perpres dan Protap Terpadu bagi Pengungsi, Orang Asing dan Pencari Suaka yang hingga saat ini sudah berada dalam tahap harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait. 5. Penyelenggaraan Seminar Nasional Penanggulangan Maritime Transnational Organized Crime Menuju Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, tanggal 2 Maret 2015 di Jakarta. Pertemuan telah dapat meraih sasaran yang ditetapkan dan telah diperoleh banyak masukan-masukan guna merumuskan kebijakan Pemri terkait pengarusutamaan


29

Maritime Transnational Organized Crime, khususnya illegal fishing pada berbagai forum multilateral. 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penanganan Perdagangan Orang dalam rangka Penyusunan Masukan Indonesia pada Global Report on Trafficking in Persons 2016 di Bandung, 12-14 Agustus 2015. Rakor tersebut telah berjalan dengan lancar dan baik serta dapat mengkonsolidasikan data dan informasi mengenai kemajuan yang telah dicapai oleh Indonesia dalam penanganan trafficking in persons. 7. Penyelenggaraan Simposium Proses Perumusan Agenda Berkelanjutan Global dan Diplomasi Perubahan Iklim, serta Keterkaitannya dengan Kebijakan Pembangunan di Tingkat Daerah, di Universitas Sebelas Maret , Solo, 7 April 2015.

8. Penyelenggaraan seminar “Evaluasi Hasil KTT G20 Antalya 2015: Peluang dan Tantangan Inklusivitas Pertumbuhan Global bagi Pembangunan Nasional dan Daerah”, Semarang, 10 Desember 2015. 9. Penyelenggaraan Seminar "WTO dan Pemanfaatan bagi Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan Nasional", Pekanbaru, Riau, 8-10 Maret 2015. Kegiatan berhasil menghimpun masukan mengenai pemanfaatan forum WTO oleh Indonesia, yang diarahkan untuk meningkatkan akses pasar, pengamanan pasar dalam negeri dan pengembangan sumber daya manusia serta kapasitas perdagangan pelaku usaha. 10. Penyelenggaraan Lokakarya Mengenai Optimazing Indonesia's Participation in Global Value Chains, Bogor, 26-27 Agustus 2015. Kegiatan menghasilkan rekomendasi mengenai upaya optimalisasi partisipasi industri nasional dalam GVCs, antara lain melalui analisis cost and benefit yang komprehensif, minimalisasi resiko FTA melalui reservation scheme dan provinsi mengenai re-negosiasi, pemanfaatan keanggotaan Indoensia dalam UNIDO dalam menyusun stragei pembangunan industri yang efektif, serta mendorong penyelesaian Doha Development Agenda.

30


11. Pengembangan Sistem Database Kebijakan Perdagangan Negara Anggota WTO dalam rangka Peningkatan Akses Pasar Produk Indonesia. Terkait hal ini, tim telah menyelesaikan target pengembangan sistem database kebijakan perdagangan dan mengolah informasi kebijakan perdagangan dari 163 negara (160 di antaranya adalah anggota WTO) hingga Desember 2015. 12. Dalam rangka Registrasi dan Penanganan INGO/Ormas Asing dalam tahun 2015 telah dilakukan 5 (lima) kali Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga anggota Tim Perizinan dan Penanganan Ormas Asing yang dilaksanakan bulan Februari, April, Juni, Oktober, dan Desember 2015 di Jakarta dan Bogor. Tujuan Rapat Koordinasi tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah pending registrasi Ormas Asing. Sampai tahun 2015 telah tercapai 63 (enam puluh tiga) Ormas Asing teregistrasi dan 11 (sebelas) implementing agency.

Rapat Koordinasi Tim Perizinan dan Penanganan Ormas Asing

13. Sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas mengenai kebijakan Pemri terkait penanganan Ormas Asing termasuk mengenai aspek perizinan dan penanganannya, pada tahun 2014 telah dibangun website Ormas Asing yang memuat mekanisme prosedur registrasi dan kegiatan Ormas Asing di Indonesia. Website tersebut telah diluncurkan pada tanggal 29 April 2015. 14. Lokakarya Penguatan Diplomasi Ekonomi melalui Kerja Sama Developing Eight (D-8) di Bandung, 4-5 Desember 2015. Lokakarya bertujuan untuk mengkaji perkembangan pelaksanaan program-program D-8 selama tahun 2014-2015 terkait 5 (lima) bidang prioritas kerja sama D-8, yaitu (i) Agriculture and Food Security, (ii) Trade, (iii) Transportation, (iv) Industry and SMEs, dan (v) Renewable Energy and Mineral. Disamping itu, juga dilakukan kajian mengenai capaian dan rencana penguatan program D-8 serta pembahasan rencana penyelenggaraan the 2th Meeting of Consular Authorities of D-8 Members States on Simplification of Visa Procedures di Indonesia.


31

Berdasarkan hasil pembahasan lokakarya tersebut, terapat sejumlah rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti a.l.: a. Pentingnya pemutakhiran database yang mencakup data-data yang terkait dengan 5 bidang prioritas kerjasama D-8 tersebut di atas. b. Perlunya Sekretariat D-8 memfasilitasi peningkatan komunkasi antara national focal points Negara-negara D-8 untuk berabgai isu. c. Guna efektivitas kerja working group, Sekretariat dapat menganalisa kemungkinan membentuk working group yang lebih spesifik ketimbang bersifat umum Dalam pelaksanaan kegiatan di bawah IKU 3 ini, Ditjen Multilateral tidak lepas dari kendala-kendala. Kendala utama yang muncul dalam pencapaian kinerja IKU 3 ini adalah: 

Kurangnya komitmen dari pemangku kepentingan terkait dengan penetapan waktu penyelenggaraan serta isu-isu yangakan dibahas yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada.



Kurangnya personil untuk melakukan perencanaan dan persiapan. Oleh karena itu, persiapan kegiatan dilakukan dalam waktu yang singkat dan dengan jumlah personil yang kurang memadai.



Sulitnya dilakukan pengaturan waktu dengan pejabat di kementerian lain terlebih bila tidak ada komitmen honorarium. Hal ini berakibat pada minimnya tingkat kehadiran dan menyebabkan pertemuan menjadi tidak efektif. Terbenturnya waktu kegiatan dengan komitmen baru yang muncul setelah dirumuskannya rencana kegiatan tahunan.



Untuk menghadapi kendala-kendala dimaksud, Ditjen Multilateral telah melakukan langkahlangkah solutif. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah meningkatkan intensitas komunikasi dan memperluas jaringan untuk lebih mengefektifkan koordinasi dan memperlancar kerja sama dengan unit/Kementerian/Instansi/counterpart terkait, melakukan koordinasi di dalam Kementerian Luar Negeri untuk menambah jumlah personil, melakukanpenjadwalan ulang kegiatan serta mengajukan proses pengajuan sejak jauh hari sehingga perubahan dapat diminimalkan.

D.

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2015

Pada tahun 2015, Ditjen Multilateral telah merealisasikan anggaran sebesar Rp535.308.122.709,00 atau mencapai 98,30% dari pagu anggaran revisi sebesar Rp544.584.669.000,00 dengan Sisa Anggaran Rutin (SIAR) sebesar Rp9.276.546.291,00. Jika ditelusuri secara lebih detil hingga ke tingkat unit eselon II, serapan anggaran terbesar dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral sebesar 99,23% dan Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup (PELH) sebesar 91,41%, diikuti berturut-turut oleh Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI (PPIH) sebesar 90,55%, Direktorat Sosial Budaya dan OI Negara Berkembang sebesar 87,58%, Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan (HAM &

32


Kemanusiaan) sebesar 79,40%, dan Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata sebesar 77,89%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: Unit Eselon II /

Pagu

Realisasi

Ditjen Multilateral

(Rp)

(Rp)

Dit. HAM & Kemanusiaan

% Realisasi Anggaran

6.386.353.000

5.070.790.438

79,40%

Dit. KIPS

11.867.115.000

9.243.764.280

77,89%

Dit. PELH

4.596.702.000

4.201.911.852

91,41%

Dit. PPIH

3.769.994.000

3.413.571.925

90,55%

Dit. Sosbud & OINB

5.296.843.000

4.638.833.611

87,58%

Setditjen Multilateral

512.667.662.000

508.739.250.603

99,23%

DITJEN MULTILATERAL

544.584.669.000

535.308.122.709

98,30%

Grafik perincian realisasi anggaran unit kerja pada Ditjen Multilateral tahun 2015 adalah sebagai berikut:


33

% Realisasi Anggaran 100% 80% 60% 40%

20% 0%

Jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya (2010-2015), serapan anggaran Ditjen Multilateral tahun 2012-2015 relatif stabil yaitu selalu di atas 95% sebagaimana tampak pada grafik berikut:

% Serapan Anggaran Ditjen Multilateral 120 100 99.51

80 60

75.03

97.95

98.95

98.3

2014

2015

81.97

40 20 0 2010

34

2011

2012

2013


Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2014

Anggaran 347.688.701.000 343.962.899.000 304.344.565.000 394.892.895.000 545.701.086.000 544.584.669.000


Realisasi 260.889.224 281.935.306.849 302.844.814.549 385.364.785.098 539.946.653.963 535.308.122.709

% 75,03 81,97 99,51 97,95 98,95 98,30

35

BAB IV PENUTUP Secara umum, dapat disimpulkan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Multilateral dapat merealisasikan program dan kegiatannya dengan baik, yang dilihat dengan keberhasilan pelaksanaan sejumlah kegiatan yang merupakan capaian-capaian penting di tahun 2015, baik di tingkat regional maupun global. Hasil diplomasi multilateral di tahun 2015 telah menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk berperan aktif dalam pergaulan internasional, dengan menyampaikan sejumlah prakarsa, inisiatif, dan gagasan untuk membantu menciptakan masyarakat internasional yang lebih stabil, aman, damai, dan sejahtera. Pengakuan internasional atas kiprah Indonesia tersebut di antaranya terlihat dengan adanya dukungan masyarakat internasional kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah atas sejumlah pertemuan dan konferensi internasional di tahun 2015, baik yang berskala besar maupun kecil. Dalam upaya mengkomunikasikan kiprah diplomasi Indonesia tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan di tanah air, Ditjen Multilateral telah menyelenggarakan berbagai kegiatan, baik secara mandiri maupun secara bersama-sama dengan badan/instansi lainnya, dalam bentuk seminar, rapat koordinasi antar kementerian/instansi, diskusi, brainstorming, dan lain-lain. Di samping itu, terdapat pula kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Multilateral yang disponsori oleh pihak ketiga. Dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan tersebut, Ditjen Multilateral senantiasa berupaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja melalui upaya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi, sebagai bagian dari benah diri untuk mewujudkan reformasi birokrasi Kementerian Luar Negeri.

36


LAPORAN KINERJA 2015

Recommend Documents