LAPORAN KINERJA 2015

LAPORAN KINERJA 2015

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN ENERGI, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan laporan capaian-capaian target indikator kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2015, dan sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap Bagian di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019, dan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup. Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomia, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 mempunyai aspek strategis untuk menjamin terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis

ii

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 2015-2019. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup berperan dalam mewujudkan tercapainya tujuan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui penyelesaian permasalahan, penyusunan regulasi, perbaikan kebijakan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi mencakup peningkatan dan pemanfaatan sumber daya energi fosil dan energi terbarukan secara efektif dan efisien, penggunaan kawasan hutan yang optimal dan tidak merusak, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanganan dampak perubahan iklim, serta perbaikan transparansi di bidang industri ekstraktif. Sebagai

penjabaran

Dokumen

Renstra

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian, maka telah disusun pula Dokumen Renstra Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019. Sesuai dengan Dokumen Renstra tersebut, maka Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup (Deputi Bidang PESDALH) mempunyai Sasaran Strategis, yaitu: (1) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; (2) Meningkatnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; dan (3) Meningkatnya pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja yang telah telah direview, serta ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yaitu: (1)

iii

Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; (2) Persentase kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang terimplementasi, dan (3) Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI. Berdasarkan ketiga indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup tahun 2015 rata-rata adalah sebesar 107,5%. Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh adanya input pendanaan atau anggaran sebesar Rp 22,4 miliar dengan realisasi sebesar 80,6%.

Realisasi penyerapan ini lebih tinggi dibandingkan target penyerapan anggaran

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar 70%.

Apabila dibandingkan

dengan tahun 2014 terdapat peningkatan pencapaian kinerja secara keseluruhan, termasuk realisasi anggaran, yang disebabkan semakin membaiknya mekanisme perencanaan dan pelaksanaan sebagai perwujudan pelaksanaan Renstra dan Renja 2015. Kurang optimalnya pencapaian kinerja tersebut, termasuk penyerapan anggaran, karena terdapat beberapa kendala pencapaian target terutama adanya reorganisasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama tahun 2015, baik di tingkat Eselon 1 maupun di tingkat Eselon 2 ke bawah pada tahun 2015, antara lain setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Kementerian Koordinator

Bidang

Perekonomian,

dan

Peraturan

Menteri

Koordinator

Bidang

Perekonomian Nomor 5 tahun 2015 tanggal 19 Mei 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara itu revisi anggaran yang menyesuaikan dengan nomenklatur tersebut baru berjalan efektif pada bulan Oktober 2015. Adanya perbaikan kinerja juga mencerminkan telah tercapainya outcome secara efektif, termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan yang dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan.

iv

Pencapaian target tersebut di atas juga didukung oleh keterlibatan dan dukungan aktif para pemangku kepentingan, mencakup instansi pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan serta masyarakat madani yang merupakan kesatuan dalam pembangunan perekonomian nasional. Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai tersebut perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, sementara terhadap kegiatan yang capaian kinerjanya belum mencapai target seperti yang telah direncanakan akan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang melalui perbaikan-perbaikan secara bertahap. Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keselarasan antara perencanaan dan strategi yang dirumuskan oleh pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan pelaksanaan sehingga dapat dijadikan alat pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan, serta dapat memberikan informasi transparan, baik kepada Pemimpin di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang mendatang.

v

DAFTAR ISI Halaman

Kata Pengantar

i ii

Ringkasan Eksekutif 1 1 2 4 5

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi C. Aspek Strategis D. Isu Strategis

BAB II

PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis B. Rencana Kerja 2015 C. Perjanjian Kinerja D. Pengukuran Kinerja

6 6 7 9 11

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi B. Analisis Capaian Kinerja Organisasi C. Analisis Capaian Kinerja dari Waktu ke Waktu D. Realisasi Anggaran E. Capaian Kinerja Lainnya F. Efisiensi Anggaran

14 14 16 30 31 31 34

BAB IV

PENUTUP

35

LAMPIRAN: 1. Perjanjian Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Manual Indikator Kinerja Utama Deputi 3

Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan

Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mempunyai tugas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Komitmen yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup pada Awal Tahun 2015 dilaksanakan dan dituangkan dalam Laporan. Laporan Kinerja merupakan laporan capaian-capaian target indikator kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2015, dan sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap Bagian di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang

[1]


Perekonomian Tahun 2015-2019, dan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.

B.

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan Kementerian Negara

yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi: a.

koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga

yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan energi, sumber

daya alam, dan lingkungan hidup; b.

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;

c.

koordinasi

dan

sinkronisasi

perumusan

kebijakan

di bidang percepatan

peningkatan produktivitas energi; d.

pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan produktivitas energi; [2]


e.

koordinasi

dan

sinkronisasi

perumusan

kebijakan

di bidang peningkatan tata

kelola industri ekstraktif; f.

koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan

di bidang pengelolaan sumber

daya alam dan pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; g.

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang pengelolaan sumber

daya

alam dan pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; h.

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan

i.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 tahun 2015 tanggal 19 Mei 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah dibentuk unit organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup menggantikan unit organisasi lama yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.: PER-11/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun unit organisasi baru Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup terdiri atas: 1) Asisten Deputi Produktivitas Energi; 2) Asisten Deputi Infrastruktur Energi; 3) Asisten Deputi Industri Ekstraktif; 4) Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan; 5) Asisten Deputi Pelestarian Lingkugan Hidup.

[3]


Secara rinci struktur organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup dijelaskan pada Gambar 1.1. berikut:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

Asisten Deputi Produktivi

Asisten Deputi Infrastruk

Asisten Deputi Industri

Asisten Deputi Tata

Asisten Deputi Pelestarian

Sumber: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 5/2015

C.

Aspek Strategis Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang ada pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun

2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomia, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019 mempunyai aspek strategis untuk menjamin terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu [4]


di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 2015-2019. Aspek strategis tersebut diwujudkan dengan melalui perbaikan tata kelola yang baik dan tercapainya kinerja target kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang sudah ditetapkan, yaitu dengan pencapaian Sasaran Startegis berikut : 1.

Meningkatkan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan, dan penetapan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang sejalan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

2.

Meningkatkan hasil pengendalian implementasi

kebijakan Kementerian/Lembaga

terkait pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang sejalan Rencana

Strategis

dan

Rencana

Kerja

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian.

D.

Isu Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan

Hidup berperan dalam mewujudkan tercapainya tujuan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui penyelesaian permasalahan, penyusunan regulasi, perbaikan kebijakan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi mencakup pemanfaatan sumber daya energi fosil dan energi terbarukan secara efektif dan efisien, penggunaan kawasan hutan yang optimal dan tidak merusak, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanganan dampak perubahan iklim, serta perbaikan transparansi di bidang industri ekstraktif.

[5]


BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

Rencana Strategis Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun

2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2015-2019, maka Rencana Strategis (Renstra) Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian berfungsi sebagai: (a) pedoman dalam penyusunan Renstra Unit Eselon I di lingkungan Kementerian

Koordinator

Bidang Perekonomian; dan (b) pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Rencana

Kerja dan

Anggaran

Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian. Sesuai dengan Dokumen Renstra, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai visi: “Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai misi: “Menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian”. Berdasarkan tersebut

di

atas,

Visi

dan

Misi

maka tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah

terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan terwujudnya kinerja organisasi yang baik. Sementara itu Sasaran Strategis 1 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah: “Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian”, dan Sasaran Strategis 2 adalah: “Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Perekonomian”. Sebagai

penjabaran

Dokumen

Renstra

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian, maka telah disusun pula Dokumen Renstra Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019. Sesuai [6]


dengan Dokumen Renstra tersebut, maka Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup (Deputi Bidang PESDALH) mempunyai Sasaran Strategis sebagai berikut: Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

B.

Rencana Kerja 2015 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan

Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat program, kegiatan, sasaran kegiatan beserta indikatornya, target, dan sumber/alokasi pendanaan. Rencana Kerja yang telah disusun adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis organisasi. Adapun Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup terinci dalam Tabel 2.1.

[7]


Tabel 2.1. Rencana Kerja Deputi Bidang PESDALH TA 2015 Program

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Output

Koordinasi

Koordinasi

Tersusunnya

Laporan rekomendasi kebijakan

Kebijakan

Kebijakan

rekomendasi

dibidang produktivitas energi

Bidang

Produktivitas

kebijakan dalam

Laporan rekomendasi

Perekonomian

Energi.

upaya pencapaian

pengendalian kebijakan dibidang

sasaran peningkatan

produktivitas energi

produktivitas energi.

Layanan Dukungan Administrasi

Target

3

Dana 2015 (Juta) 1.250,0

750,0

500,0

dan Tata Kelola Laporan pemahaman pemangku

9.885,3

kepentingan terhadap EITI Koordinasi

Tersusunnya


Kebijakan

rekomendasi

dibidang infrastruktur energi

Infrastruktur

kebijakan dalam

Laporan rekomendasi

Energi.

upaya pencapaian


sasaran peningkatan

infrastruktur energi

3

1.500,0

1.000,0

infrastruktur energi Koordinasi

Tersusunnya


Kebijakan

rekomendasi

dibidang industri ekstraktif

Industri

kebijakan dalam

Laporan rekomendasi

Ekstraktif

upaya pencapaian


sasaran peningkatan

industri ekstraktif

3

1.500,0

1.000,0

industri ekstraktif Koordinasi

Terimplementasinya

Rekomendasi Kebijakan Tata

Kebijakan

rekomendasi

Kelola Kehutanan

Bidang Tata

kebijakan dibidang

Rekomendasi Pengendalian Tata

Kelola

tata kelola kehutanan

Kelola Kehutanan

Kehutanan

untuk antisipasi

Rekomendasi hasil koordinasi dan

perubahan iklim.

sinkronisasi kebijakan Heart of

1

1.329,1

773,9

397,0

Borneo Koordinasi

Tersusunnya


Kebijakan

rekomendasi

dibidang pelestarian lingkungan

Bidang

kebijakan dalam

hidup

Pelestarian

upaya pencapaian

Laporan rekomendasi

Lingkungan

sasaran peningkatan


Hidup

pelestarian

pelestarian lingkungan hidup

3

1.500,0

1.000,0

lingkungan hidup Total Pendanaan Sumber: Revisi Rencana Kerja Tahun 2015, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (diolah)

[8]

22.385,3


C.

Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, yang merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan

Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup untuk Eselon I dan Eselon II digambarkan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Eselon I TA. 2015 Jabatan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2015

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

Persentase rancangan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Persentase kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang terimplementasi

100%

Terwujudnya Pengendalian Pelaksanan Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2015

[9]

Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI

100%

4


Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Eselon II TA. 2015 Jabatan Asisten Deputi Produktivitas Energi

Asisten Deputi Infrastruktur Energi.

Asisten Deputi Industri Ekstraktif

Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan

Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target 2015

Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam upaya pencapaian sasaran peningkatan produktivitas energi

Persentase (%) rekomendasi kebijakan di bidang produktivitas energi yang terimplementasi. Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang produktivitas energi yang ditindak lanjuti. Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI Jumlah pelayanan dan tata kelola pada Deputi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan LH Persentase (%) rekomendasi kebijakan di bidang infrastruktur energi yang terimplementasi. Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur energi yang ditindak lanjuti. Persentase (%) rekomendasi kebijakan di bidang industri ekstraktif yang terimplementasi. Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang industri ekstraktif yang ditindak lanjuti. Persentase (%) rekomendasi kebijakan di bidang Tata Kelola Kehutanan yang terimplementasi. Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Kelola Kehutanan yang ditindak lanjuti. Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Heart of Borneo yang ditindak lanjuti. Persentase (%) rekomendasi kebijakan di bidang pelestarian lingkungan hidup yang terimplementasi.

85%

Persentase (%) rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian lingkungan hidup yang ditindak lanjuti.

85%

Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam upaya pencapaian sasaran peningkatan pengelolaan infrastruktur energi.

Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam upaya pencapaian sasaran peningkatan pengelolaan industri ekstraktif

Terimplementasinya rekomendasi kebijakan di bidang Tata Kelola Kehutanan untuk antisipasi Perubahan Iklim.

Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam upaya pencapaian sasaran peningkatan pelestarian lingkungan hidup

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2015 (diolah).

[10]

85%

90%

6

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85%


D.

Pengukuran Kinerja Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber

Daya Alam, dan Lingkungan Hidup tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja yang telah telah direview, serta ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yaitu: (1) Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; (2) Persentase kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang terimplementasi, dan (3) Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup merupakan nilai rata-rata dari penjumlahan Indikator Kinerja 1, Indikator Kinerja 2, dan Indikator Kinerja 3 dengan Formula: NKO = ∑ (Indikator Kinerja 1 + Indikator Kinerja 2 + Indikator Kinerja 3) 3

Adapun pengukuran kinerja dari dihitung dengan Formula untuk masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

D.1

Indikator kinerja 1, Persentase realisasi rancangan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang diselesaikan Indikator kinerja realisasi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang

pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang telah diselesaikan dihitung dengan jumlah peraturan perundang-undangan baru mempunyai target 5 (lima) buah yang diselesaikan selama 1 (satu) tahun di tingkat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi,

Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.

[11]

Kategori peraturan perundang-


undangan mencakup: (1) Undang-Undang; (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; dan (5) Instruksi Presiden. Adapun cara perhitungan dan pemberian warna NKO kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang terimplementasi adalah sebagai berikut: Indeks Capaian = Realisasi Target

D.2

x 100%

Hijau

Kuning

Merah

X ≥ 100%

60% ≤ X < 100%

X < 60%

memenuhi ekspektasi

belum memenuhi ekspektasi

tidak memenuhi ekspektasi

Indikator kinerja 2: Persentase kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang terimplementasi Indikator kinerja kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan

lingkungan hidup yang terimplementasi dihitung dengan jumlah peraturan perundangundangan yang direvisi mempunyai target 3 (tiga) buah yang diselesaikan selama 1 (satu) tahun di tingkat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.

Kategori peraturan perundang-undangan mencakup: (1) Undang-

Undang; (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; dan (5) Instruksi Presiden.

Adapun cara perhitungan dan pemberian

warna NKO untuk indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: Indeks Capaian = Realisasi Target

x 100%

Hijau

Kuning

Merah

X ≥ 100%

67% ≤ X < 100%

X < 67%

memenuhi ekspektasi



[12]


D.3

Indikator kinerja 3, Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI Indikator kinerja 3, yaitu persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap

kebijakan baru EITI dihitung berdasarkan nilai skor yang dilakukan secara rata-rata pada saat dilakukannya sosialisasi standar baru EITI (Standar EITI 2013) kepada para pemangku kepentingan di bidang industri ekstraktif (minyak dan gas bumi, mineral dan batubara) yang terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri (badan usaha di bidang industri ekstraktif migas dan minerba), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) selama 1 (satu) tahun oleh

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi,

Sumber Daya Alam, dan

Lingkungan Hidup. Target tingkat pemahaman para pemangku kepentingan adalah dengan nilai tingkat pemahaman 4. Penilaian tingkat pemahaman dari para peserta dihitung dari pengisian kuesioner setelah dilakukan sosialisasi EITI, dengan pemberian skor: 

Sangat Paham dengan skor 5



Paham dengan skor 4



Cukup Paham dengan skor 3



Tidak Paham dengan skor 2



Sangat Tidak Paham dengan skor 1

Adapun cara perhitungan dan pemberian warna NKO untuk indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: Indeks Capaian = Realisasi Target

x 100%

Hijau

Kuning

Merah

X≥4

3 ≤X <4

X<3

memenuhi ekspektasi



[13]


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran capaian kinerja organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi,

Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dengan realisasi pada masingmasing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, serta Pengukuran Indikator Kinerjanya. Sasaran strategis organisasi telah dapat diwujudkan dengan baik antara lain melalui kegiatan-kegiatan: koordinasi dan sinkronisasi, serta pengendalian dalam rangka harmonisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup tercantum pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Deputi Bidang PESDALH Sasaran Strategis (1) Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI)

Indikator Kinerja (2) Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diselesaikan

Target (3) 100%

Realisasi (4) 120%

% (5) 120,0

Persentase kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terimplementasi

100%

100%

100,0


4

4,1

102,6

Capaian Kinerja Rata-rata

[14]

107,5


Berdasarkan ketiga indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup tahun 2015 rata-rata adalah sebesar 107,5%. Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh adanya input pendanaan atau anggaran sebesar Rp.22,4 miliar dengan realisasi sebesar 80,6%.

Realisasi penyerapan ini lebih tinggi dibandingkan target penyerapan anggaran

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar 70%.

Apabila dibandingkan

dengan tahun 2014 terdapat peningkatan pencapaian kinerja secara keseluruhan, termasuk realisasi anggaran, yang disebabkan semakin membaiknya mekanisme perencanaan dan pelaksanaan sebagai perwujudan pelaksanaan Renstra dan Renja 2015. Kurang optimalnya pencapaian kinerja tersebut, termasuk penyerapan anggaran, karena terdapat beberapa kendala pencapaian target terutama adanya reorganisasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama tahun 2015, baik di tingkat Eselon 1 maupun di tingkat Eselon 2 ke bawah pada tahun 2015, antara lain setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Kementerian Koordinator

Bidang

Perekonomian,

dan

Peraturan

Menteri

Koordinator

Bidang

Perekonomian Nomor 5 tahun 2015 tanggal 19 Mei 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara itu revisi anggaran yang menyesuaikan dengan nomenklatur tersebut baru berjalan efektif pada bulan Oktober 2015. Namun demikian, dukungan input sumber daya manusia pada Kedeputian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri atas Deputi, Asisten Deputi, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Pelaksana, Tenaga Pendukung, Tenaga Ahli, serta para narasumber dan pemangku kepentingan, serta ketersediaan peralatan kerja dan bahan guna merealisasikan pencapaian kinerja tersebut. Keseluruhan input tersebut menjadi potensi modal dilakukannya proses pencapaian kinerja berupa kegiatan pertemuan-pertemuan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan, serta pelatihan dan penugasan pimpinan yang terintegrasi untuk

[15]


mencapai Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup seperti yang dijabarkan oleh indikator kinerja. Serangkaian proses telah menghasilkan output berupa kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan baru dan revisi, serta

rekomendasi-rekomendasi

kebijakan dalam penyelesaian masalah, peningkatan partisipasi pemangku kepentingan yang diukur menjadi capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup. Outcome yang didapat dari output tersebut mencakup: (1) terwujudnya kebijakan-kebijakan untuk: (a) meningkatnya ketahanan energi melalui pembangunan dan pengembangan kapasitas kilang minyak dalam negeri dan diversifikasi energy melalui konversi BBM ke BBG untuk transportasi, dan ke LPG untuk nelayan, serta percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, dan pemanfaatan sampah untuk energi; (b) meningkatnya kemampuan sektor industri berbasis gas bumi melalui pengendalian harga gas bumi; (c) berkurangnya kebakaran hutan dan lahan, berkurangnya illegal logging, berkurangnya perambahan hutan; serta (2) meningkatnya pemahaman para pemangku kepentingan terhadap standar baru EITI 2013.

B.

Analisis Capaian Kinerja Organisasi

1.

Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang diselesaikan Pada tahun 2015 terdapat 6 (enam) buah peraturan perundang-undangan yang telah

diselesaikan di tingkat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup. Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja 1, maka realisasi capaian [16]


kinerja indikator ini adalah 120%, serta memenuhi ekspektasi. Adapun perundang-undangan yang telah diselesaikan tersebut adalah sebagai berikut:

1.1. Perpres No. 126/2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil Peraturan Presiden (Perpres) ini bertujuan untuk menyediakan dan melakukan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil terutama kapal perikanan bagi nelayan kecil yang menggunakan mesin motor tempel dan atau mesin dalam yang beroperasi harian. Penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah NKRI. Penerapan daerah tertentu ini beserta volume kebutuhannya dilakukan oleh Menteri ESDM setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Direncanakan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil, diawali dengan pemberian paket perdana secara gratis oleh Pemerintah berupa mesin kapal, konverter kit serta pemasangannya dan tabung khusus LPG beserta isinya. Pemberian gratis ini hanya berlaku satu kali dan dilaksanakan oleh BUMN berdasarkan penugasan dari Menteri ESDM. Pada saat Perpres ini mulai berlaku, maka penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil, dilaksanakan dengan tabung baja LPG 3 kg untuk rumah tangga dan usaha mikro, sampai dengan tersedianya tabung khusus LPG. Penggunaan tabung ini dapat dilakukan paling lama sampai dengan 31 Desember 2018. Sementara penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dilakukan dengan ketentuan: (1) Pengadaan isi ulang LPG untuk kapal perikanan untuk nelayan kecil dilaksanakan dengan menggunakan alokasi LPG tabung 3 kg

[17]


untuk rumah tangga dan usaha mikro pada tahun 2015; serta (2) Penetapan dan penghitungan Harga Patokan LPG, Harga Indeks Pasar LPG dan Harga Jual Eceran LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil, mengikuti mekanisme penetapan dan penghitungan untuk LPG tabung 3 kg. Kebijakan ini merupakan program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke LPG yang tepat guna bagi nelayan kecil dengan perahu bermotor kurang dari 5 GT. Diperkirakan dengan menggunakan LPG 3 kg, maka 1 orang nelayan kecil dengan ukuran perahu kurang dari 5 GT dapat menghemat sekitar Rp 37 juta per tahun, dengan perhitungan beroperasi selama 10 jam (one day fishing).

1.2. Perpres No. 146/2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri Peraturan Presiden (Perpres) ini merupakan payung hukum bagi Pemerintah untuk mempercepat pembangunan kilang melalui empat skema yaitu Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU), penugasan dengan pembiayaan APBN, penugasan khusus kepada Pertamina dan serta pembangunan oleh badan usaha swasta. Kebijakan ini adalah dalam rangka mengurangi ketergantungan BBM dari luar negeri akibat rendahnya kapasitas pengolahan BBM dan tingginya permintaan BBM di dalam negeri. Pembangunan kilang minyak harus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam 10 tahun ke depan, diperlukan kilang-kilang baru dengan total kapasitas 1,2 juta barel per hari. Agar dapat menarik investor membangun kilang minyak, pemerintah telah menyiapkan insentif berupa tax holiday, tax allowance, pembebasan PPN barang strategis dan pembebasan bea masuk.

[18]


Tabel 3.2. Kapasitas Kilang Minyak Nasional Nama Kilang Kilang Eksisting

Dumai/ Sungai Pakning Plaju Cilacap Balikpapan Balongan Kasim/Sorong Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Tri Wahana Universal (TWU) SubTotal (A) Rencana Upgrade Kilang Balikpapan (Tambahan Produksi) Cilacap Dumai Balongan Subtotal (B) Rencana Kilang Baru PT Indo Kilang Prima (IKP) KPS Bontang Grass Root West I (tuban) Grass Root West II (Belum ditentukan) SubTotal (C) T O T A L (A+B+C) Sumber: Outline Business Case PWC

Kapasitas (Ribu Barel Perhari) 170 118 348 260 125 10 100 18 1.149 100 22 120 143 385 6 300 300 300 906 2.440

Dengan adanya kebijakan ini maka pemerintah dan badan usaha akan dapat mempercepat pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri. Adapun rencana pembangunan kilang yang saat ini sedamg dipersiapkan adalah di Tuban, Jawa Timur dengan kapasitas 300.000 barel per hari. Pembangunan kilang akan dilakukan Pertamina dengan mitra strategis. Negara yang berminat, antara lain Arab Saudi, Kuwait dan Cina. Pengguna lahan saat ini adalah Kementerian Kehutanan, dan selain itu pembangunan kilang minyak dii Tuban akan jadi komplek kilang dan petrokimia.

[19]


Kilang kedua direncanakan akan dibangun di Bontang, Kalimantan Timur dengan kapasitas 300 ribu barel perhari. Saat ini status lahan BMN (Barang Milik Negara) Kementerian Keuangan, sementara potensi skema adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dimana PT. Pertamina diusulkan menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), dan PT. Pertamina sebagai Off-taker. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui KPPIP dan PWC sedang menyusun pra studi kelayakan/ Outline Business Case (OBC) yang dijadwalkan selesai akhir Januari 2016. Untuk itu telah diterbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 159/2015 tentang Tim Kerja Kilang Minyak Bontang.

1.3. Perpres tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Peraturan Presiden (Perpres) ini bertujuan untuk mempercepat penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) sebagai suatu penyelenggaraan pembangunan untuk kepentingan umum secara efektif sesuai dengan ketentuan RUPTL dan menghasilkan manfaat yang diharapkan; dan memastikan peran serta, kerjasama, dukungan dan keselarasan dari semua pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam keberhasilan percepatan penyelenggaraan PIK. Pemerintah menugaskan PT. PLN (Persero) untuk menyelenggarakan PIK. Dalam rangka mengatasi masalah krisis penyediaan tenaga listrik dan menjamin pertumbuhan ekonomi 6,7%, Pemerintah menetapkan proyek-proyek yang termasuk dalam program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang meliputi pembangunan pembangkit dengan kapasitas 35,5 GW berikut transmisinya. Proyek tersebut akan diselesaikan dalam periode 2015-2019, dalam hal ini kapasitas pembangkit sebesar 10,25 GW akan dibangun oleh PT. PLN dan 25,3 GW dibangun oleh sektor swasta.Proyek pembangunan pembangkit listrik tersebut dilakukan di wilayah Jawa-Bali (52%), Sumatera

[20]


(28%), Sulawesi (10%), Kalimantan (7%), Nusa Tenggara (2%), Maluku (1%), dan Papua (1%). Dalam perkembangannya, pembagian proporsi pembangunan ini diubah menjadi 5 GW oleh PT. PLN dan 30 GW oleh sektor swasta, dengan pertimbangan agar PT. PLN lebih fokus pada pembangunan jaringan transmisi dan distribusi. Detail rencana pembangunan pembangkit dan transmisi tercantum dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh PT. PLN (Persero). Melalui kebijakan ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan dan kesinambungan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Peraturan Presiden ini dapat mendukung PT. PLN (Persero) yang mendapat penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sehingga target rasio elektrifikasi 97,35% pada tahun 2019 dapat tercapai.

1.4. Perpres tentang Penetapan Harga Gas Bumi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penetapan Harga Gas Bumi dimaksudkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional melalui pemanfatan gas bumi serta untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pengaliran gas bumi. Dalam hal ini Menteri ESDM akan menetapkan harga gas bumi dengan mempertimbangkan keekonomian lapangan, harga gas bumi di dalam negeri dan inernasional, kemampuan daya beli konsumen gas bumi dalam negeri, serta nilai tambah dari pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Selain itu Menteri ESDM juga akan menetapkan harga gas bumi tertentu dengan mempertimbangkan gas bumi bagi industri pengguna gas bumi, pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan gas bumi dalam rangka meningkatkan nilai tambah yang dapat diberikan oleh industri pengguna gas bumi. Namun

[21]


demikian penetapan harga gas bumi tertentu tersebut tidak mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian kontraktor. Melalui kebijakan penetapan harga gas bumi sektor industri akan meningkat daya saingnya, terutama dalam menghadapi semakin terbukanya pasar domestik. Selain itu sektor industri tertentu seperti industri pupuk, petrokimia, besi baja, keramik dan kaca akan mendapat harga gas yang lebih bersaing dibandingkan sebelumnya, sehingga industri-industri tersebut dapat lebih berkembang secara lebih cepat dan akan meberikan kontribusi lebih tinggi terhadap perekonomian nasional.

1.5. Inpres No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Instruksi Presiden (Inpres) ini menugaskan 23 Menteri/ Pejabat setingkat menteri serta kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk meningkatkan pengendalian kebakaran. Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2015 itu sendiri berisi tentang instruksi peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu dengan mengupayakan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran/pemulihan hutan dan lahan, selain itu juga Presiden mendorong perkuatan koordinasi lintas instansi (pusat dan daerah), peningkatan peran serta masyarakat/pemangku kepentingan serta mewujudkan penegakan hukum kepada pelaku yang terlibat pembakar lahan dan hutan baik perorangan atau badan hukum. Kebijakan ini diperlukan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bekerja lebih terkoordinasi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi sangat besar sepanjang tahun 2015. Penyebab kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja, dan tidak hanya faktor alam yang berpengaruh misalnya udara yang sangat panas disaat musim kemarau namun juga karena ulah manusia

[22]


yang tidak sadar akan pentingnya hutan dan sikap yang ceroboh. Melalui kebijakan ini akan dikurangi resiko kebakaran hutan dan lahan dengan menempatkan masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya secara lebih baik.

1.6. Perpres Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Surabaya, dan Kota Surakarta Peraturan Presiden (Perpres) ini ditujukan dalam rangka mengubah sampah sebagai sumber daya dan meningkatkan kualitas lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, sehingga dipandang perlu mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah pada beberapa kota. Pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah kota (PLTSa) bertujuan untuk pengelolaan sampah agar lingkungan menjadi bersih, dan kesehatan masayarakat menjadi lebih baik, serta meningkatkan nilai tambah sampah melalui pengelolaan sampah menjadi energi, pupuk. Dalam hal ini diteapkan pengaturan harga sampah, lokasi dan penugasan kepada kota-kota yang menghadapi masalah besar dalam pengelolaan sampah, dan intuk itu telah diputuskan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah kota di 3 (tiga) daerah sebagai pilot project, yaitu di DKI Jakarta, Surakarta dan sekitarnya dan Surabaya. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih banyak dalam pengelolaan sampah perkotaan dan memberikan kontribusi energi di perkotaan.

2.

Persentase Kebijakan bidang Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang terimplementasi Pada tahun 2015 terdapat 3 (tiga) buah peraturan perundang-undangan yang telah

direvisi di tingkat Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup. Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja 2, maka realisasi capaian [23]


kinerja indikator ini adalah 100%, dan dapat memenuhi ekspektasi. Adapun perundangundangan yang telah diselesaikan tersebut adalah sebagai berikut:

2.1. PP No. 104 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan Peraturan Pemerintah (PP) ini ini merupakan revisi PP No. 60 tahun 2012 dengan tujuan memberikan tata cara perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan untuk pembangunan bendungan yang sebelumnya dilaksanakan dengan mekanisme tukar menukar kawasan hutan diubah menjadi mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta untuk proses tukar menukar kawasan hutan dapat dilakukan pelepasan kawasan hutan sebelum tata batas dan penetapan areal pengganti, dan untuk proses pelepasan kawasan hutan langsung diberikan pelepasan kawasan hutan tanpa persetujuan prinsip, dengan kewajiban tata batas setelah dilakukan pelepasan kawasan hutan. Melalui kebijakan ini maka tata cara pembangunan infrastruktur bendungan di kawasan hutan akan lebih dipercepat proses perizinannya.

2.2. PP No. 105/2015 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Peraturan Pemerintah (PP) ini merupakan revisi PP No. 61/2012 dengan tujuan untuk pembangunan infrastruktur (bendungan) dengan skema Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta kewajiban menyediakan areal kompensasi untuk permohonan IPPKH untuk kawasan hutan dibawah 30%, diubah menjadi kewajiban penanaman rehabilitasi DAS, dan untuk proses pemberian IPPKH langsung diberikan IPPKH tanpa persetujuan prinsip dengan kewajiban setelah IPPKH diberikan. Melalui kebijakan ini maka penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan seperti untuk pembangunan infrastruktur bertujuan strategis dapat lebih dipermudah.

[24]


2.3. Perpres No. 125/2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga BBG untuk Transportasi Jalan Peraturan Presiden (Perpres) ini merupakan revisi Perpres No. 64/2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan dengan menambah klausul bahwa penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas berupa CNG dilaksanakan oleh BUMN berdasarkan penugasan dari Menteri ESDM. Selain penugasan, Menteri ESDM dapat melakukan penunjukan langsung kepada badan usaha untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas berupa CNG. Diatur pula bahwa pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas berupa CNG meliputi pembangunan sarana dan fasilitas distribusi dan atau pembangunan dan pengoperasian SPBG. Pembangunan SPBG oleh BUMN dilakukan dengan menggunakan APBN, sementara pembangunan oleh badan usaha menggunakan anggaran badan usaha yang mendapatkan penunjukan langsung. Perpres ini juga mengatur tentang penggunaan konverter kit. Pemerintah memberikan bantuan konverter kit secara gratis untuk kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan umum berikut pemasangannya secara bertahap, sesuai dengan daerah pentahapan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas berupa CNG. Pemberian secara gratis ini dilaksanakan hanya satu kali. Terkait penyediaan dan pemasangan konverter kit untuk kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum, dilaksanakan oleh BUMN, dengan menggunakan APBN atau anggaran BUMN yang mendapatkan penugasan. Dalam hal penyediaan dan pemasangan konverter kit untuk kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum menggunakan APBN, penyediaan dan pemasangan konverter kit untuk kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dapat

[25]


dilaksanakan berdasarkan tahun jamak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditetapkan pula bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian mengatur persyaratan teknis rangkaian komponen konverter kit. Kebijakan ini merupakan upaya mengurangi ketergantungan penggunaan BBM melalui konversi BBM ke BBG untuk transportasi jalan, terutama untuk kendaraan umum. Diperhitungkan bahwa pemakaian BBG akan lebih murah dari BBM seperti premium, sehingga pengemudi angkutan umum akan memperoleh penghasilan lebih layak dibandingkan sebelumnya. Sementara untuk kendaraan dinas akan secara bertahap disosialisasikan konversi penggunaan BBG, baik di pusat maupun di daerah.

3.

Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI Standar EITI 2013 merupakan standar baru EITI menggantikan EITI Rules 2011 yang

diterapkan di seluruh negara pelaksana EITI. Standar baru ini mengharuskan negara pelaksana EITI untuk melaporkan tidak hanya rekonsiliasi penerimaan yang diterima pemerintah dan pengeluaran yang dilakukan dunia usaha yang bergerak di bidang industri ekstraktif, tetapi juga melaporkan transparansi pada proses tatakelola industri ekstraktif secara menyeluruh, yaitu mulai dari proses perizinan, keterbukaan kontrak, kepemilikan dari penerima manfaat, kebijakan fiskal Negara yang bersangkutan, keterlibatan perusahaan milik Negara, serta dampak dan manfaat industri ekstraktif bagi masyarakat. Pengukuran Indikator Kinerja 3 dilakukan di 4 acara sosialisasi, yaitu: (1) Sosialisasi EITI ke seluruh pemangku kepentingan pada tanggal 29 Mei 2015 di Bandung dengan tema “Pelaksanaan Transparansi sesuai Standar EITI Terbaru dan Upaya Perbaikan Tata Kelola Industri Ekstraktif di Indonesia”; (2) Sosialisasi EITI ke pemangku kepentingan di wilayah Kalimantan pada tanggal 27 Agustus 2015 di Yogyakarta dengan tema “Standar EITI 2013 dalam Kaitan Pelaksanaan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah serta Kebijakan

[26]


Nasional dalam Tata Kelola Kegiatan Usaha Pertambangan”; (3) Sosialisasi EITI ke pemangku kepentingan di luar wilayah Kalimantan pada tanggal 8 Oktober 2015 di Surabaya dengan tema “Pelaksanaan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Kebijakan Nasional dalam Tata Kelola Kegiatan Usaha Pertambangan dalam Kerangka Standar EITI 2013”; dan (4) Sosialisasi EITI ke seluruh pemangku kepentingan tanggal 3 Desember 2015 di Bandung setelah Laporan EITI 2012/2013 diterbitkan dengan tema “Sosiaslisasi dan Seminar Laporan EITI Indonesia Ketia Tahun Pelaporan 2012-2013”.

Metode yang

dilakukan adalah dengan pengisian kuesioner untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap Standar EITI 2013, serta membandingkannya dengan sebelum dilakukannya Sosialisasi. Adapun hasil yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Pengukuran Indikator Kinerja 3 Kegiatan

Sosialisasi 1

Tingkat Pemahaman Sebelum Sosialisasi (Skor) 2,8

Tingkat Pemahaman Setelah Sosialisasi (Skor) 3,8

Peningkatan Pemahaman (%) 36,7

Sosialisasi 2

2,5

3,8

53,5

Sosialisasi 3

2,8

4,3

54,7

Sosialisasi 4

3,6

4,6

28,1

2,9

4,1

43,2

Rata-rata Sumber: Hasil Pengolahan Data Sosialisasi

Berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja 3, maka realisasi capaian kinerja indikator ini adalah mempunyai nilai 4,1; atau dengan nilai mencapai 102,6%, serta dapat memenuhi ekspektasi. Selain itu jika dibandingkan tingkat pemahaman para peserta sebelum dan sesudah dilakukannya sosialisasi, terdapat peningkatan pemahaman rata-rata sebesar 43,2%, dan hal ini dapat menunjukkan tingkat efektivitas yang baik dalam pelaksanaan sosialisasi EITI. [27]


Beberapa kegiatan EITI Indonesia lainnya mencakup komunikasi melalui Media Massa, antara lain melalui workshop jurnalis untuk mendapatkan pemberitaan dan meningkatkan kapasitas para jurnalis tentang pelaksanaan EITI, diadakan workshop jurnalis yang dilaksanakan di Bogor pada 6-9 September 2015. Workshop ini diikuti oleh 23 media dari Jakarta dan daerah yang kaya Sumber Daya Alam. Selain itu dilakukan kunjungan atau site visit ke Tambang Emas milik PT Antam Tbk di Pongkor. Di samping itu dilakukan pula Talkshow melalui Media Radio dan Televisi untuk memberikan pemahaman pada masyarakat luas tentang transparansi industri ekstraktif di Indonesia. Sebagai pertanggungjawaban Indonesia sebagai negara pelaksana EITI, telah dipublikasikan laporan ketiga EITI Indonesia yang mencakup tahun pelaporan 2012-2013. Pengerjaan laporan dilakukan oleh Administrator Independen setelah menandatangani kontrak kerjasama pada tanggal 25 Mei 2015. Laporan berhasil diterbitkan pada tanggal 23 November 2015. Publikasi laporan tersebut berhasil mengakhiri status suspensi Indonesia dan mengembalikan status Indonesia sebagai Negara compliant atau patuh transparansi. Laporan EITI tahun 2012-2013 mencakup data-data penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) dan mineral dan batubara (minerba) untuk pajak dan non pajak tahun kalender 2012 dan 2013. Hasil rekonsiliasi penerimaan pajak dari sektor migas yaitu sebesar 8,85 miliar dolar AS pada tahun 2012, dan 8,04 miliar dolar AS pada tahun 2013. Sementara rekonsiliasi penerimaan non pajak sektor migas yaitu sebesar 26,93 miliar dolar AS pada tahun 2012, dan 23,6 miliar dolar AS pada tahun 2013. Perbedaan hasil rekonsiliasi antara penerimaan negara dan pembayaran dari perusahaan-perusahaan migas yaitu 0.001% 2,32%. Untuk hasil rekonsiliasi pajak sektor minerba yaitu sebesar Rp. 5,89 triliun dan 2,44 miliar dolar AS pada tahun 2012, dan Rp 4,43 triliun dan 1,3 miliar dolar AS pada tahun 2013. Untuk penerimaan non pajak sektor minerba yaitu Rp. 3,79 triliun dan 1,93 miliar dolar AS di tahun 2012, dan Rp.4,03 triliun dan 2,1 miliar dolar AS di tahun 2013. Perbedaan hasil

[28]


rekonsiliasi antara penerimaan negara dan pembayaran dari perusahaan-perusahaan minerba yaitu 0.005% - 3,83%.

Gambar 3.1. Acara Peluncuran Laporan EITI 2012/2013

Sumber: www.eiti.ekon.go.id.

Selain informasi rekonsiliasi, laporan EITI 2012-2013 juga berisi informasi kontekstual yang dapat menjadi referensi penting bagi masyarakat yaitu: kerangka hukum pelaksanaan transparansi di Indonesia, tata kelola industri ekstraktif di Indonesia, proses alokasi dan tender wilayah pertambangan migas dan minerba, manajemen penerimaan negara dari industri ekstraktif, tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (Corporate Social Responsibility) industri ekstraktif, gambaran kekayaan industri ekstraktif dan kontribusinya untuk negara, partisipasi BUMN di sektor ekstraktif, dan rekomendasi untuk perbaikan transparansi industri ekstraktif di Indonesia. Laporan-laporan EITI serta kegiatan lainnya dipublikasikan melalui situs www.eiti.ekon.go.id, dan pelaporan tersebut disampaikan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi dan komunikasi.

[29]


C.

Analisis Capaian Kinerja dari Waktu ke Waktu Berdasarkan pengukuran kinerja untuk 3 (tiga) Indikator Kinerja yang telah

ditetapkan, maka pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup pada tahun 2015 adalah sebesar 106,9%. Pencapaian tersebut didukung oleh adanya input pendanaan atau anggaran sebesar Rp 22,4 miliar dengan realisasi sebesar 80,6%. Tabel 3.4 menggambarkan perbandingan kinerja tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut.

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Kinerja 2012-2015 Capaian Kinerja

2012

2013

2014

2015

Capaian Indikator Kinerja (%)

95,9

103,9

90,2

107,5

Pagu Anggaran (Rp. Miliar)

12,7

24,5

23,1

22,4

Realisasi Penyerapan Anggaran (%)

83,1

70,9

79,9

80,6

Apabila dibandingkan dengan tahun 2012, 2013 dan 2014, maka pada tahun 2015 pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup mengalami peningkatan diukur dari capaian indikator kinerja, sementara realisasi anggaran meningkat dalam 3 tahun terakhir meskipun terdapat kecenderungan pagu anggaran yang menurun dalam 3 tahun terakhir. Upaya peningkatan pencapaian kinerja telah dilakukan terutama melalui perbaikanperbaikan terhadap mekanisme perencanaan dan pelaksanaan yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan, serta meningkatkan intensitas koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan, seperti Kementerian/Instansi terkait, dunia usaha, maupun perwakilan masyarakat. Selain itu dilakukan pula perbaikan mekanisme koordinasi dan sinkronisasi dengan para Deputi dan Sekretariat di lingkungan Kementerian Koordinator

[30]


Bidang Perekonomian, serta komunikasi di internal Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup. D.

Realisasi Anggaran Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam,

dan Lingkungan Hidup

tahun 2015 adalah sebesar 80,6%; atau lebih besar dari target

minimal realisasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2015 sebesar 70,63%. Tabel 3.5 menjabarkan rincian realisasi anggaran sampai tingkat Eselon II.

Tabel 3.5. Realisasi Anggaran 2015 Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan

Pagu Anggaran (Rp) 22.385.303.000

Realisasi (Rp) 17.693.840.718

% Realisasi 79,04

Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup 1

Asdep Produktivitas Energi

9.632.727.000

8.326.727.420

86,5

2

Asdep Infrastruktur Energi

2.500.000.000

1.517.103.347

60,7

3

Asdep Industri Ekstraktif

2.500.000.000

1.811.822.982

72,5

4

Asdep Tata Kelola Kehutanan

2.500.000.000

1.592.603.971

63,7

5

Asdep Pelestarian Lingkungan

5.252.576.000

4.445.683.018

84,6

Hidup Sumber: Data Realisasi Anggaran Bagian Keuangan

E.

Capaian Kinerja Lainnya Pada tahun 2015 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam,

dan Lingkungan Hidup memiliki capaian lainnya, terutama

dengan telah dilakukannya

mekanisme data sharing serta sistem informasi dan komunikasi melalui WhatsApp antara Deputi dan Asdep, antara Asdep dan staf, antara Asdep dan Sekretariat EITI, dan Asdep dengan Kementerian/Instansi terkait.

Selain itu dilakukan pula pengolahan data dan

informasi terkait dengan kebijakan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup terkait energi, mineral, kehutanan, lingkungan hidup mencakup perkembangan pencapaian, potensi, dan data statistik ekonomi dan keuangan. Program EITI telah mempunyai website tersendiri, www.eiti.ekon.go.id, untuk memberikan informasi mengenai perkembangan dan kemajuan EITI Indonesia, serta mendapatkan feedback dari [31]


stakeholder maupun masyarakat secara timbal balik, serta penggunaan Skype untuk melakukan komunikasi dan koordinasi kegiatan dengan Sekretariat EITI Internasional serta Negara EITI di Asia Pasifik. Beberapa capaian kinerja lainnya terutama dalam rangka sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian lainnya adalah sebagai berikut: 1.

Kebijakan untuk mendorong, melaksanakan, dan/atau memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 146 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melalui Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

2.

Kebijakan untuk menjamin kepastian usaha atas investasi yang ditanamkan oleh pemegang IUP, IUPK,KK dan PKP2B, serta mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan investasi melalui Peraturan Menteri ESDM No 32/2015.

3.

Kebijakan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

4.

Kebijakan untuk mengatur kembali penambahan luasan IUPHHK dalam Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman Industri atau IUPHHK Restorasi Ekosistem pada Hutan Produksi, serta mengatur untuk permohonan perpanjangan IUPHHK sesuai luasan sebelumnya melalui Peraturan Menteri LHK tentang Pembatasan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam.

5.

Hilirsasi Industri Mineral dan Batubara sesuai amanat Pasal 95 huruf c, Pasal 102, Pasal 103 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 170 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Pemegang IUP Operasi Produksi

[32]


dan Pemegang Kontrak Karya wajib melakukan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. 6.

Penyesuaian Amendmen KK dan PKP2B sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan dalam pasal Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) harus disesuaikan (renegosiasi).

7.

Pemanfaatan Batubara untuk PLTU Mulut Tambang dengan melakukan penyesuaian tarif biaya produksi batubara melalui Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

No.

953.K/32/DJB/2015

sebagai

revisi

dari

Kep.

Dirjen

No.

579.K/32/DJP/2015 tentang Biaya Produksi untuk Penentuan Harga Dasar Batubara, dalam rangka menurunkan biaya produksi untuk perhitungan harga dasar batubara. 8.

Persiapan Program Partnership for Market Readiness (PMR) yang merupakan kegiatan berbasis grant untuk kerjasama global yang memberikan bantuan capacity building dan pengembangan instrumen perdagangan karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

9.

Rencana Pembangunan PLTN 5.000 MW Tahun 2024 melalui penyusunan buku putih sebagai pedoman pembangunan PLTN 5.000 MW Tahun 2024, sehingga pada tahun 2025 PLTN sudah beroperasi.

10.

Kebijakan Biodiesel B-15 dalam rangka pengurangan ketergantungan terhadap BBM, serta peningkatan industri hilir kelapa sawit; peningkatan harga CPO dunia; peningkatan penerimaan negara terutama pajak; dan berkembangnya industri bahan bakar nabati; penyerapan tenaga kerja lebih besar.

11.

Kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari.

[33]


12.

Program Heart of Borneo untuk mempertahankan dan memelihara keberlanjutan manfaat salah satu kawasan hutan hujan terbaik yang masih tersisa di Borneo bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.

13.

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca untuk pengaturan global upaya penurunan emisi dan pengendalian perubahan iklim, serta membatasi kenaikan suhu global dibawah 2 derajat Celcius dari tingkat pre-industri dan melakukan upaya untuk membatasinya hingga dibawah 1,5 derajat Celcius.

14.

Pengembangan Geopark dalam rangka mempromosikan geo-keragaman melalui inisiatif yang dipimpin oleh masyarakat untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan daerah.

15.

Kerjasama Carbon Capture and Storage (CCS) Gundih kerjasama antar Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang untuk kerjasama riset dalam rangka sustainable development, sub surface analysis and development of geophysical monitoring technologies.

16.

Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri dan Pemasaran Rotan di Cirebon, Jawa Barat dalam rangka meningkatkan produksi industri rotan.

17.

Pengendalian dan Penyesuaian Harga, Tarif, dan Subsidi Energi terutama Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti premium dan solar; listrik; LPG 12 kg dan LPG 3kg.

F. Efisiensi Anggaran Efesiensi anggaran yang dapat dilakukan pada saat ini memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas penunjang kegiatan Konsinyering, Sosialisasi yang tersedia yang dimiliki Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, seperti ketersediaan ruang rapat meskipun dengan daya tampung yang terbatas.

[34]


[35]


BAB IV PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, pada tahun 2015 telah disepakati dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang akan dicapai dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan pencapaian kinerjanya secara akuntabel, baik keberhasilan ataupun kegagalan, yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2015.

Laporan ini

telah

menyajikan setiap pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan diharapkan dapat memberikan gambaran setiap kegiatan yang telah dilaksanakan serta menjadi acuan dalam mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam implementasinya. Berdasarkan hasil pengukuran seluruh target IKU yang telah ditetapkan dalam dokumen PK Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup tahun 2015, maka pencapaian target kinerja secara keseluruhan adalah sebesar 107,5% dengan realisasi anggaran sebesar 80,6%. Apabila dibandingkan dengan hasil tahun 2014 terdapat peningkatan persentase pencapaian capaian kinerja, sementara realisasi anggaran juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kurang optimalnya

[36]


kinerja terutama disebabkan adanya reorganisasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian baik di tingkat Eselon 1 maupun di tingkat Eselon 2 ke bawah pada tahun 2015. Sejumlah capaian kinerja lain di luar kinerja yang telah ditetapkan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup telah menghasilkan rekomendasi penting dari berbagai kebijakan dan penyelesaian permasalahan; serta program data sharing dan sistem informasi antarkeasdepan pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, dan dengan Eselon I lainnya serta pengembangan website EITI. Adanya perbaikan kinerja juga mencerminkan telah tercapainya outcome secara efektif, termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan yang dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan. Pencapaian target tersebut di atas juga didukung oleh keterlibatan dan dukungan aktif para pemangku kepentingan, mencakup instansi pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan serta masyarakat madani yang merupakan kesatuan dalam pembangunan perekonomian nasional. Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai tersebut perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, sementara terhadap kegiatan yang capaian kinerjanya belum mencapai target seperti yang telah direncanakan akan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang melalui perbaikan-perbaikan secara bertahap. Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keselarasan antara perencanaan dan strategi yang dirumuskan oleh pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan pelaksanaan sehingga dapat dijadikan alat pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan, serta dapat memberikan informasi transparan, baik kepada Pemimpin di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

[37]


maupun berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang mendatang.

[38]

LAMPIRAN

Lampiran I

PERJANJIAN KINERJA ESELON I TAHUN 2015 Jabatan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2015


Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup


100 %

Terwujudnya Pengendalian Pelaksanan Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2015


100 %

4

Lampiran II PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 Unit Eselon I: Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Tahun 2015 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2015

Realisasi 2015

Kinerja (%)

(a)

(b)

(c)

(d)

Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Terwujudnya Pengendalian Pelaksanan Kebijakan Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)


100 %

120,0%

(e)= (d/c) 120

100 %

100,0%

100


4

Program

Pagu (Rp) (f)

Anggaran Realisasi (Rp) (g)

% (h)= (g/f)

Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian

Capaian Kinerja Rata-rata

4,1

102,6

107,5

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan P2K Deputi Bidang PESDALH (diolah)

22.385.303.000

18.036.668.265

80,6

Unit Eselon II Tahun

: Asisten Deputi Produktivitas Energi : 2015

Sasaran Strategis Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam upaya pencapaian sasaran peningkatan produktivitas energi

Jumlah Anggaran Realisasi

Indikator Kinerja

1. Persentase rekomendasi kebjakan di bidang produktivitas energi yang terimplementasi 2. Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang produktivitas energi 3. Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI 4. Jumlah pelayanan dan tata kelola pada Deputi Pengelolaan Energi, SDA, dan LH : Rp. 12.385.303.000,: Rp. 11.368.822.204,- (91,8%)

Target

Realisasi

%

85%

85%

100

85%

85%

100

90% 6 bulan

92,4% 6 bulan

102,6 100


: Asisten Deputi Infrastruktur Energi : 2015

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Tersusunnya rekomendasi 1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kebijakan dalam upaya infrastruktur energi yang ditindaklanjuti pencapaian sasaran 2. Persentase rekomendasi pengendalian peningkatan pengelolaan pelaksanaan di bidang infrastruktur energi infrastruktur energi yang ditindaklanjuti Jumlah Anggaran : Rp. 2.500.000.000,Realisasi : Rp. 1.511.652.747,- (60,5%)

Target

Realisasi

%

85%

85%

100

85%

85%

100


: Asisten Deputi Industri Ekstraktif : 2015

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Tersusunnya rekomendasi 1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kebijakan dalam upaya industri ekstraktif pencapaian sasaran 2. Persentase rekomendasi pengendalian peningkatan pengelolaan kebijakan di bidang industri ekstraktif industri ekstraktif Jumlah Anggaran : Rp. 2.500.000.000,Realisasi : Rp. 1.816.652.962,- (72,7%)

Target

Realisasi

%

85%

85%

100

85%

85%

100


: Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan : 2015

Sasaran Strategis Terimplementasinya rekomendasi kebijakan di bidang tata kelola kehutanan untuk antisipasi perubahan iklim

Jumlah Anggaran Realisasi

Indikator Kinerja

1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang tata kelola kehutanan 2. Persentasi rekomendasi pengenalian kebijakan di bidang tata kelola kehutanan 3. Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Heart of Borneo yang ditindaklanjuti : Rp. 2.500.000.000,: Rp. 1.613.573.058,- (64,5%)

Target

Realisasi

%

85%

85%

100

85%

85%

100

85%

85%

100


: Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup : 2015

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Tersusunnya rekomendasi 1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang kebijakan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup pencapaian sasaran 2. Persentase rekomendasi pengendalian peningkatan pelestarian kebijakan di bdiang pelestarian lingkungan lingkungan hidup hidup Jumlah Anggaran : Rp. 2.500.000.000,Realisasi : Rp. 1.725.967.294,- (69,0%)

Target

Realisasi

%

85%

85%

100

85%

85%

100

Lampiran III Manual Perhitungan IKU D3

1

Persentase rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup

Definisi

: Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup dengan K/L yang menghasilkan Rancangan Peraturan Perundangan Baru bidang Perekonomian yang dikoordinasi dan disinkronisasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

Satuan

: %

Teknik Menghitung

: Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup = realisasi dibandingkan dengan target, rancangan peraturan perundang-undangan baru bidang perekonomian r X100% Target 2015 : 100% (5 Rancangan Peraturan baru) t

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

Periode Data IKU

: Semesteran

Keterangan Lain

: Analisis capaian meliputi : kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.

Manual Perhitungan IKU D3

2

Persentase kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang terimplementasi

Definisi

: Implementasi fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup oleh K/L yang menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada Rancangan perubahan Peraturan Perundangan yang ada

Satuan

: %

Teknik Menghitung

: Implementasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup = realisasi dibandingkan dengan target, rancangan perubahan peraturan perundang-undangan yang ada dibidang perekonomian. r X100% Target 2015 : 100% (3 Rancangan Perubahan t Peraturan)

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

: Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

Periode Data IKU : Semesteran Manual pemahaman pemangku terhadap kebijakan Keterangan : Analisis capaian meliputi :kepentingan kondisi pelaksanaan peraturan baru EITI PerhitunganLain Persentase yang ada, hasil dan manfaat bila terjadi perubahan peraturan. IKU D3

3

Definisi

Persentase pemahaman pemangku kepentingan terhadap kebijakan baru EITI dihitung berdasarkan nilai skor yang : dilakukan secara rata-rata pada saat dilakukannya sosialisasi standar baru EITI (Standar EITI 2013) kepada para pemangku kepentingan di bidang industri ekstraktif

Satuan

: Indeks (1 – 5)

Teknik Menghitung

Target tingkat pemahaman para pemangku kepentingan adalah dengan nilai tingkat pemahaman 4. Penilaian tingkat pemahaman dari para peserta dihitung dari pengisian kuesioner setelah dilakukan sosialisasi EITI, dengan pemberian skor:  Sangat Paham dengan skor 5  Paham dengan skor 4  Cukup Paham dengan skor 3  Tidak Paham dengan skor 2  Sangat Tidak Paham dengan skor 1 : Adapun cara perhitungan dan pemberian warna NKO untuk indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: Indeks Capaian = Realisasi Target

x 100%

Target 2015 : 4

Sifat Data IKU

: Maximize

Sumber Data

:

Periode Data IKU

: Semesteran

Keterangan Lain

: -


LAPORAN KINERJA 2015

Recommend Documents