LAPORAN KINERJA 2015

LAPORAN KINERJA

2015

LAPORAN KINERJA

2015

LAPORAN KINERJA

2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2015 ini tepat pada waktunya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi kepada stakeholders dan wujud pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai dari Anggaran Negara agar menyampaikan laporan dimaksud. Laporan Kinerja (LKj) Ditjen Migas Tahun 2015 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 53 Tahun 2014 sebagai pengganti Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 29 Tahun 2010. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memuat gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ditjen Migas selama periode 2015 dengan landasan penyusunannya adalah Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Migas Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Ditjen Migas Tahun 2015 berikut realisasinya. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tersebut harus tepat, jelas dan nyata secara periodik. Secara umum, selama tahun 2015 sebagian besar target sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan sebagai pemicu bagi peningkatan kinerja organisasi Ditjen Migas. Laporan ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga di masa mendatang kerjasama dengan para pihak yang telah membantu dapat terjalin dengan lebih baik lagi. Jakarta, Februari 2016 Direktur Jenderal MIgas,

Pelindung

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

IGN Wiratmaja Puja

Pengarah • Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi • Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi • Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi • Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi • Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

2

Penanggung Jawab

Kepala Bagian Rencana dan Laporan

Editor

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan

Tim Penyusun

Mochamad Imron, Sinta Agustina, Anna Juneta, Mitha Mariza P., Edward Gorasinatra, Irawan Eko P., Eka Ramona S., Benny Tambuse, Tafaqquh Fiddin, Farhan, Reza Suraputra, Purwanti, Valentine Conny P.P., Fitria Titisari, Urlyagustina Rakhmawati, Fahrur Rozi F., Ardiyta Tisha V.

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI


3

DAFTAR ISI

6

24

BAB I

BAB III

A. Latar Belakang B. Tentang Ditjen Migas C. Pengelolaan Sub Sektor Migas Tahun 2015

A. Capaian Kinerja Ditjen Migas Tahun 2015

PENDAHULUAN

14 BAB II

PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis Ditjen Migas 2015-2019 B. Rencana dan Perjanjian Kinerja Ditjen Migas Tahun 2015

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Sasaran Meningkatnya Penerimaan subsektor Migas 2. Sasaran Meningkatnya Investasi subsektor Migas 3. Sasaran Terselenggaranya Kegiatan Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja Baru Migas 4. Sasaran Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan dan Pemantauan Optimalisasi Pemroduksian Cadangan Migas dan Koordinasi Pengelolaan dan Eksploitasi 5. Sasaran Terlaksananya Pengendalian Harga dan Subsidi Bahan Bakar 6. Sasaran Peningkatan Pemberdayaan Kapasitas Nasional 7. Sasaran Terjaminnya Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas untuk Domestik

80 BAB IV

PENUTUP

LAPORAN KINERJA

2015

84 LAMPIRAN

1. Tabel Capaian Kinerja Ditjen Migas Tahun 2015 2. Tabel Capaian Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Per Unit Eselon II Tahun 2015 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

B. Realisasi Anggaran Ditjen Migas Tahun 2015

4



5

BAB I

PENDAHULUAN LAPORAN KINERJA

6

2015


LAPORAN KINERJA

2015

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015

2015

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015

Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan subsektor minyak dan gas bumi serta demi mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, yang didukung oleh semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya. Pertanggungjawaban tersebut oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi diwujudkan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) yang disusun berdasarkan pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2015 dengan mengacu pada target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen Migas Tahun 2015 yang merupakan implementasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015.

Peran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pengelolaan dan pemanfaatan energi nasional adalah dalam hal kebijakan dan regulasi, pembinaan dan pengawasan minyak dan gas bumi, serta pengawasan terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memiliki wewenang dan tugas khusus dalam sektor energi dan sumber daya mineral khususnya terkait subsektor minyak dan gas bumi. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010, dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi. Ini berarti bahwa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memiliki wewenang dalam hal perumusan dan implementasi kebijakan-kebijakan subsektor minyak dan gas bumi di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi: • perumusan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi; • pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi; • penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang minyak dan gas bumi; • pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang minyak dan gas bumi; dan • pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Ketentuan tentang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tersebut di atas telah diperbarui melalui ketetapan dalam Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Pasal 9 dan Pasal 10 yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

8


BAB IV PENUTUP

B. TENTANG DITJEN MIGAS

A. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaannya, Inpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 yang digunakan sebagai acuan penyusunan Laporan Kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

LAPORAN KINERJA

a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


9

LAPORAN KINERJA

2015

BAB I PENDAHULUAN

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai organisasi pemerintah yang ada di bawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dibentuk dengan dukungan lima jajaran unit eselon II di bawah pimpinan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM terdiri atas:


• Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Bumi; • Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Bumi; • Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak Gas Bumi; • Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak Gas Bumi; dan • Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak Gas Bumi.

Gas Gas dan dan dan

Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat digambarkan sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA

2015


BAB IV PENUTUP

C. PENGELOLAAN SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015 Tahun 2015, merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2015-2019. Di mana Renstra Ditjen Migas disusun sebagai penjabaran dari Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2015 dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang sudah memasuki RPJMN tahap ke-3 yang bertema “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis Sumber Daya Mineral (SDA) yang tersedia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, serta kemampuan Iptek”. Gambar 1. Tahapan Sasaran RPJMN dalam RPJPN 2005-2025

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Subsektor minyak dan gas bumi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, baik sebagai sumber energi, bahan bakar dan penerimaan negara, serta menciptakan multiplier effect yang mampu menggerakkan sendi-sendi perekonomian di mana kegiatan bidang minyak dan gas bumi berada. Selama kurun waktu 2015, pengelolaan subsektor minyak dan gas bumi menghadapi beberapa kendala. Pada sisi penyediaan pasokan, terdapat kendalakendala seperti penurunan jumlah cadangan,

10


penurunan produksi minyak bumi, daya tarik dari iklim investasi, tumpang tindih lahan, bauran energi yang masih didominasi bahan bakar minyak dan beberapa permasalahan lainnya. Pada sisi konsumsi, kita dihadapkan pada kondisi harga minyak dan gas bumi yang mengalami rentang dinamika yang besar, terbatasnya keberadaan infrastruktur, rendahnya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak dan gas, tuntutan regulasi lingkungan akan emisi yang lebih bersih dan sebagainya.


11

LAPORAN KINERJA

2015

BAB I PENDAHULUAN

Subsektor minyak dan gas bumi mendukung Nawacita khususnya agenda prioritas ke-7 dari 9 agenda prioritas Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yaitu “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”, yang di antaranya terdiri dari: • membangun kedaulatan pangan; • membangun kedaulatan energi; • membangun kedaulatan keuangan; • mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional.

Kedaulatan energi akan dilaksanakan melalui kebijakan pengurangan impor minyak dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pembangunan infrastruktur energi, pengutamaan pemakaian gas bumi, dan lain-lain. Ditjen Migas menjabarkan Visi dan Misi Presiden terkait subsektor minyak dan gas bumi secara operasional dalam bentuk konkrit yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi.

Secara umum kebijakan pengelolaan energi dan sumber daya mineral menekankan suatu shifting paradigm, yaitu suatu paradigma yang mengarahkan pengelolaan energi dan sumber daya mineral, bukan lagi semata dari sisi kebijakan suplai, namun juga harus mengoptimalkan pengaturan sisi permintaan. Dari supply side management, terus dilakukan upaya-upaya eksplorasi termasuk optimasi dan diversifikasi produksi, sedangkan dari demand side management, lebih mengutamakan diversifikasi pemanfaatan energi dan efisiensi energi yang melibatkan peran serta dan kesadaran seluruh pengguna energi.

side management, dan kebijakan harga. Sejak awal tahun 2000 kebutuhan energi semakin meningkat, dan sebaliknya pasokan energi khususnya minyak bumi cenderung menurun, sehingga demand side management mendapat perhatian lebih untuk dikendalikan. Upaya konservasi pada demand side harus menjadi fokus perhatian, sambil melakukan diversifikasi agar penyediaan dan konsumsi energi tidak selalu mengandalkan minyak bumi. Sedangkan arah kebijakan pengelolaan mineral diutamakan untuk lebih memberikan nilai tambah dan pertumbuhan industri dalam negeri.

Arah kebijakan sektor energi dan sumber daya mineral berdasarkan Undang-Undang Energi ditekankan pada 3 sisi yaitu: supply side management, demand

12



LAPORAN KINERJA

2015


2015 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyusun program kegiatan di antaranya berupa pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga, pembangunan sarana dan prasarana bahan bakar gas untuk sektor transportasi, pembangunan kilang mini LPG, pemberian subsidi bahan bakar minyak dan LPG, serta pembagian paket perdana LPG 3 Kg. Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga yang diawali pelaksanaannya oleh Pemerintah c.q. Ditjen Migas sejak tahun 2009 dengan Kota Palembang dan Surabaya sebagai pilot project, hingga tahun 2014 telah mencapai 89.640 sambungan rumah yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Pada tahun 2015, kegiatan pembangunan tersebut dilanjutkan dengan memberikan sambungan kepada 7.636 rumah tangga. Sehingga total sambungan yang telah terpasang hingga tahun 2015 lebih dari 97 ribu rumah tangga. Selain itu, pembangunan SPBG yang telah mencapai 49 unit dan pembagian paket perdana LPG 3 Kg hingga 1,1 juta paket perdana yang tersebar di wilayah Indonesia menunjukkan upaya serius yang tengah dilaksanakan pemerintah melalui kebijakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara berkesinambungan hingga tahun 2015.

Untuk melaksanakan kebijakan dalam hal memberikan jaminan pasokan energi, pelaksanaan kebijakan harga energi dan meningkatkan kesadaran para pengguna energi, maka pada tahun


13

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA

14

2015


LAPORAN KINERJA

2015


BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA

Peningkatan penyediaan energi dan bahan baku domestik meliputi 3 sisi, yaitu: 1. Sisi penyediaan (supply), berkaitan dengan potensi sumber daya alam; BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2. Aksesibilitas (accessibility), berkaitan dengan infrastruktur dan BABketerjangkauan harga IV PENUTUP DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015 energi; dan 3. Sisi pemanfaatan (demand), berkaitan dengan pola (behavior) konsumen energi.

2015

A. RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2015-2019 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memiliki tujuan yang merupakan penjabaran dari visi, yaitu kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2019. Tujuan tersebut merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Masing-masing tujuan memiliki sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai melalui strategi yang tepat, juga harus dapat menjawab tantangan yang ada. Tujuan, Strategis dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi TUJUAN 1. Terjaminnya pasokan migas dan bahan bakar domestik

SASARAN STRATEGIS 1. Mengoptimalkan kapasitas penyediaan migas 2. Meningkatkan alokasi migas domestik 3. Meningkatkan akses dan infrastruktur migas

3

2. Terwujudnya peran penting Subsektor Migas dalam penerimaan negara

4. Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor migas

1

3. Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM

5. Mewujudkan subsidi migas yang tepat sasaran

1

4. Terwujudnya peningkatan investasi sektor migas

6. Mewujudkan peningkatan investasi sektor migas

1

5. Terwujudnya peningkatan peran sub sektor Migas dalam pembangunan daerah

7. Mengoptimalkan dana bagi hasil dari sektor migas

1

Adapun uraian terhadap makna masing-masing tujuan yang mencakup sasaran dan indikator kinerja untuk periode Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: TUJUAN-1: TERJAMINNYA PASOKAN MIGAS DAN BAHAN BAKAR DOMESTIK Dari 7 tujuan Rencana Strategis Migas 2015-2019, tujuan pertama ini merupakan yang utama dan paling mencerminkan tanggung jawab Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, serta sangat penting

16

INDIKATOR KINERJA


1 2

Ribu BPD

karena dampaknya langsung kepada perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang merupakan indikator keberhasilan pembangunan nasional. Peningkatan penyediaan energi dan bahan baku domestik meliputi 3 sisi, yaitu: 1. Sisi penyediaan (supply), berkaitan dengan potensi sumber daya alam; 2. Aksesibilitas (accessibility), berkaitan dengan infrastruktur dan keterjangkauan harga energi; dan 3. Sisi pemanfaatan (demand), berkaitan dengan pola (behavior) konsumen energi.

TUJUAN-2: TERWUJUDNYA PERAN PENTING SUBSEKTOR MIGAS DALAM PENERIMAAN NEGARA Pengelolaan sumber daya migas menghasilkan penerimaan subsektor migas yang jumlahnya ratusan triliun. Sebagai sumber penerimaan negara, subsektor migas setiap tahunnya memberikan

kontribusi di atas 20% dari keseluruhan penerimaan nasional. Selain menjadi penerimaan negara bagi Pemerintah Pusat, penerimaan sektor migas tersebut juga dinikmati oleh Daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH). Semakin besar penerimaan, maka DBH juga semakin besar dan begitu juga sebaliknya.


17

LAPORAN KINERJA

2015

BAB I PENDAHULUAN


LAPORAN KINERJA

2015


Pada dokumen Rencana Strategis ini, target kinerja telah ditetapkan berdasarkan perencanaan dan perkiraan yang dibuat pada tahun 2014/2015, sehingga tidak menutup kemungkinan pada tahun

TUJUAN-3: TERWUJUDNYA SUBSIDI BAHAN BAKAR YANG LEBIH TEPAT SASARAN DAN HARGA YANG KOMPETITIF Subsidi Bahan Bakar yang terdiri dari BBM dan LPG masih diterapkan dalam rangka mendukung

18

daya beli masyarakat dan aktifitas perekonomian. Namun, besaran subsidinya mulai dikurangi secara bertahap dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat. Pengurangan subsidi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu pengendalian volume atau konsumsi, dan kenaikan harga.

TUJUAN-4: TERWUJUDNYA PENINGKATAN INVESTASI SUBSEKTOR MIGAS Investasi merupakan modal dasar penggerak perekonomian yang mewujudkan kegiatan usaha di

subsektor migas. Penyediaan minyak dan gas bumi serta penerimaan subsektor migas yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, berawal dari investasi.

TUJUAN-5: TERWUJUDNYA PERAN SUB SEKTOR MIGAS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Pelaksanaan usaha bidang minyak dan gas bumi di setiap daerah akan diperhitungkan nilai penerimaannya berdasarkan hasil produksi minyak dan gas bumi yang telah didapatkan dari tiap-tiap


wilayah kerja yang tersebar di daerah-daerah di Indonesia. Dengan adanya penerapan konsep dana bagi hasil, maka daerah yang memiliki potensi dan kemudian dikembangkan sebagai wilayah kerja minyak dan gas bumi akan menerima dana sesuai dengan porsi yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

berjalan perencanaannya dapat berubah seiring dengan dinamika dalam penetapan APBN, APBN-P, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan dokumen perencanaan lainnya.

Target Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2015-2019

No

Indikator Kinerja

Satuan

Sasaran strategis: Optimalisasi penyediaan energi fosil 1. Lifting Migas: Ribu boepd a. Minyak Bumi Ribu bopd b. Gas Bumi Ribu boepd 2. Penandatanganan KKS Migas: Kontrak a. Konvensional Kontrak b. Non Konvensional Kontrak 3. Cadangan Minyak dan Gas Bumi a. Cadangan Minyak Bumi mmstb b. Cadangan Gas Bumi TCF Sasaran strategis: Meningkatkan alokasi migas domestik 4. Pemanfaatan gas bumi dalam negeri a. Persentase alokasi gas domestik % b. Fasilitasi pembangunan FSRU/ Regasifikasi Unit on-shore/LNG terminal Sasaran strategis: Meningkatkan akses dan infrastruktur migas 5. Volume BBM bersubsidi Juta KL 6. Kapasitas Kilang BBM: a. Produksi BBM dari Kilang dalam negeri Juta KL b. Kapasitas kilang BBM dalam negeri Ribu BPD 7. Kapasitas terpasang Kilang LPG Juta Ton 8. Volume LPG bersubsidi Juta MT 9. Pembangunan Jaringan Gas Kota: a. Jumlah wilayah dibangun jaringan gas kota Lokasi

2015

2016

Target 2017

2018

2019

2.046 825 1.221 8 6 2

1.980 830 1.150 8 6 2

1.900 750 1.150 8 6 2

1.900 700 1.200 8 6 2

1.995 700 1.295 8 6 2

6.920 147

6.589 146

6.285 145

6.006 144

5.747 142

59 1

61 2

62 1

63 1

64 2

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

38 1.167 4,6 5,77

39 1.167 4,62 6,11

40 1.167 4,64 6,48

40 1.167 4,66 6,87

42 1.467 4,68 7,28

31

36

48

53

52

b. Rumah tangga tersambung gas kota SR 68.400 121.000 271.500 306.000 374.000 10. Pembangunan infrastruktur SPBG Lokasi 26 30 25 22 15 Sasaran Strategis: Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor migas 11. Penerimaan Negara dari Sub Sektor Migas Triliun Rp 139,4 202,47 205,9 209,33 293,79 Sasaran Strategis: Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran 12. Volume BBM dan LPG bersubsidi Triliun Rp 65 65 65 65 65 Sasaran Strategis: Meningkatkan investasi sub sektor migas 13. Jumlah rancangan peraturan perundangRancangan Hukum 7 10 10 15 15 undangan sub sektor migas sesuai prolegnas 14. Investasi sub sektor Migas Miliar US$ 23,67 25,23 26,8 28,36 29,93 Sasaran Strategis: Terwujudnya lindungan lingkungan, keselamatan operasi dan usaha penunjang migas 15. Jumlah perusahaan yang melaksanakan Perusahaan 35 40 45 50 55 keteknikan yang baik 16. Persentase penurunan jumlah kecelakaan fatal % 70 80 90 100 110 pada operasi kegiatan hulu dan hilir migas


19

LAPORAN KINERJA

2015


BAB I PENDAHULUAN

Pada prinsipnya 5 tujuan strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat tergambarkan dengan bagan sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA

2015


BAB IV PENUTUP

B. RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015

Gambar 2. Keterkaitan Tujuan Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Indikator Kinerja Utama Merujuk pada pertimbangan terhadap tugas, fungsi, rumusan tujuan dan pernyataan sasaran strategis,

maka indikator kinerja utama keberhasilan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat dijelaskan melalui bagan alur berikut ini:

Gambar 3. Alur Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Keterangan : Mempengaruhi langsung Mempengaruhi tidak langsung

Dengan demikian, terlihat bahwa tujuan strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi saling terkait dan memiliki hasil akhir (ultimate outcome) yaitu “Jaminan pasokan energi yang memberikan multiplier effects bagi perekonomian nasional”. Manajemen penyediaan energi nasional yang meliputi pengembangan infrastruktur migas, optimalisasi produksi migas, dan optimalisasi cadangan migas dikelola dalam koridor lindung lingkungan dan koridor pemberdayaan kapasitas nasional dengan meningkatkan peran subsektor migas dalam pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan multiplier effect dari setiap kegiatan migas. Selain itu, posisi investasi dalam penyediaan sumber daya energi nasional menjadi variabel penting, khususnya di sisi pengembangan infrastruktur dan pengelolaan hulu migas yang bersifat high risk, high technology, dan high capital. Di sisi lain, pengelolaan terhadap kebutuhan energi nasional perlu dilaksanakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, subsidi BBM, serta memastikan ketersediaan alokasi gas untuk kebutuhan nasional yang pada akhirnya akan berdampak pada penerimaan negara serta keandalan pasokan bahan bakar minyak dan LPG.

20


Belajar dari keterkaitan antara tujuan sasaran strategis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peran strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selain sebagai pembuat kebijakan dan regulasi bidang migas, juga dituntut untuk menjaga dan mengembangkan iklim investasi di dalam negeri sehingga keikutsertaan stakeholder lain seperti swasta dan masyarakat dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan minyak dan gas bumi ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan koridor pengelolaan minyak dan gas bumi berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2001, serta dalam upaya pengembangan infrastruktur minyak dan gas, pemenuhan gas bumi untuk sektor rumah tangga, industri, transportasi dan listrik untuk menjamin keamanan pasokan kebutuhan energi nasional, menjadi tinggi. Tingginya partisipasi stakeholder terutama stakeholder domestik dalam pengusahaan minyak dan gas bumi merupakan salah satu dampak yang diharapkan muncul dari subsektor minyak dan gas bumi mengingat dengan semakin tingginya partisipasi tenaga kerja, barang, dan jasa domestik dalam subsektor ini berarti dampak ekonomi yang diberikan oleh subsektor migas terhadap perkembangan ekonomi nasional menjadi semakin besar.

1. Hasil (Immediate Outcome) Indikator utama atau hasil yang segera terlihat dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis adalah: (1) Jumlah investasi subsektor Migas; (2) jumlah rancangan perundang-undangan subsektor migas sesuai dengan Prolegnas; dan (3) Jumlah realisasi penandatanganan KKS migas. Perlu diketahui bahwa ketiga indikator utama saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, realisasi penandatanganan KKS migas sebagai dampak dari kejelasan status hukum subsektor migas dari keberhasilan rancangan perundang-undangan akan diikuti dengan peningkatan jumlah investasi. 2. Manfaat (Intermediate Outcome) Indikator utama terhadap manfaat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kelanjutan dari indikator utama hasil adalah cadangan dan lifting migas yang didukung

oleh indikator (1) penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi hulu dan hilir migas; dan (2) perusahaan dengan keteknikan yang baik. Selanjutnya peningkatan jumlah cadangan dan lifting ini akan dilihat dari dampaknya pada : (1) penerimaan Negara subsektor migas; dan (2) pemanfaatan gas bumi dalam negeri. 3. Manfaat (Ultimate Outcome) Indikator kinerja utama paling akhir sebagai ukuran manfaat atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis adalah: pengendalian volume BBM dan LPG yang diikuti dengan pembangunan program kegiatan yang produktif seperti pembangunan jargas dan SPBG. Di samping itu, dengan tercapainya intermediate outcome akan membawa dampak yang signifikan pada kapasitas kilang BBM dan LPG di dalam negeri. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya pencapaian visi yang terkait dengan keamanan pasokan energi dalam negeri secara berkelanjutan.


21

LAPORAN KINERJA

2015


BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA

2015


BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2015 Tahun 2015 merupakan tahun pertama implementasi dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2015-2019. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015 juga mengacu kepada RKP 2015 dan berisikan target capaian kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selama satu tahun pelaksanaan. Target kinerja tergambarkan secara kuantitatif dan menjadi acuan pada masing-masing indikator kinerja. Pada

SASARAN Meningkatnya Penerimaan subsektor Migas

INDIKATOR KINERJA 1

2 3 Meningkatnya Investasi subsektor Migas Terselenggaranya Kegiatan Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja Baru Migas Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan dan Pemantauan Optimalisasi Pemroduksian Cadangan Migas dan Koordinasi Pengelolaan dan Eksploitasi Terlaksananya Pengendalian Harga dan Subsidi Bahan Bakar Peningkatan Pemberdayaan Kapasitas Nasional

Jumlah realisasi penerimaan negara dari subsektor migas terhadap target APBN (APBN-P 2015) Lifting migas: - Volume lifting minyak bumi (APBN-P 2015) - Volume lifting gas bumi (APBN-P 2015)

SATUAN Rp triliun

139,36

MBOPD

825

MBOEPD

1.221

Investasi subsektor migas

US$ miliar

23,67

5

Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan subsektor migas sesuai Prolegnas

rancangan

7

KKS KKS

6 2

6 7 8 9 10 11

Jumlah penandatanganan KKS Migas - Konvensional - Non-konvensional Cadangan Migas - Cadangan minyak bumi - Cadangan gas bumi Presentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu dan hilir migas Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik

MMSTB TCF % perusahaan

12

Volume BBM subsidi (APBN-P 2015)

Juta KL

13

Volume LPG subsidi (APBN-P 2015)

Juta MT

14

Kapasitas kilang BBM - Produksi BBM dari kilang dalam negeri - Kapasitas kilang BBM dalam negeri

Juta KL

16 17

Kapasitas kilang LPG - Produksi LPG dari kilang dalam negeri - Kapasitas kilang LPG


SASARAN Terjaminnya Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas untuk Domestik

INDIKATOR KINERJA

18

SATUAN

Pembangunan jaringan gas kota - Jumlah wilayah dibangun jaringan gas kota - Rumah tangga tersambung gas kota

19

Lokasi

TARGET

2

SR

8.000

20 21

Pemanfaatan gas dalam negeri : - Presentase alokasi gas domestik - Fasilitasi pembangunan FSRU

% unit

59 1

22

Pembangunan infrastruktur SPBG

Lokasi

2

23

Pembangunan kilang mini LPG (multiyears) *)

unit

1

TARGET

4

15

22

akhir tahun pelaksanaan, pencapaian terhadap target ini menjadi tolak ukur akuntabilitas kinerja suatu lembaga instansi pemerintah, atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dalam implementasinya di lapangan, rencana kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mencakup target kinerja masing-masing indikator kinerja. Adapun pemetaan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dapat digambarkan sebagai berikut:

6.920 147 70 35 17,90 5,77

Rencana Kerja Tahunan 2015 tersebut disusun dengan semangat untuk menjabarkan rencana strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015-2019 dengan mempertimbangkan NAWACITA, penugasan pimpinan kelembagaan dan evaluasi terhadap Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2010-2014, di mana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah membuat perencanaan berupa rumah kedaulatan energi yang berprinsip bahwa penyediaan energi di tanah air memperhatikan faktor kemudahan akses, ketersediaan energi secara merata, kemampuan untuk mendapatkan energi dan peningkatan daya saing nasional dengan semangat untuk menangani krisis di antaranya berupa subsidi BBM dan efisiensi pasokan energi melalui sinergi dan penguatan kelembagaan termasuk di dalamnya perbaikan regulasi dan sinergi antar-BUMN yang terkait untuk melaksanakan 9 (sembilan) program strategis yang antara lain adalah perbaikan bauran energi, pembudayaan konservasi energi, eksplorasi migas secara agresif, peningkatan produksi dan lifting migas, pembangunan infrastruktur migas dan pembangunan industri penunjang energi.

38

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Ribu BCPD

1.167

Juta MT Juta Ton

2,39 4,60

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

menyusun dokumen perjanjian kinerja yang akan dicapai tahun 2015 dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 20152019 dengan anggaran yang telah disediakan. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melalui program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi memiliki 9 (sembilan) sasaran dan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja sesuai baseline dan 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja total termasuk new initiative sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2015. Tingkat pencapaian kinerja tersebut diukur pada akhir tahun. Dokumen PK Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2015 tercantum dalam lampiran Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ini. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada awal tahun 2015, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing eselon II. Untuk mencapai sasaran tersebut, dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2015 telah dialokasikan total pagu sebesar Rp 4.249.582.356.000,-


23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA

24

2015


LAPORAN KINERJA

2015


BAB I PENDAHULUAN

A. CAPAIAN KINERJA DITJEN MIGAS TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA

2015


BAB IV PENUTUP

Tabel 2. Perkembangan Penerimaan Negara subsektor Migas Tahun 2011 – 2015 (Rp. Miliar)

BASELINE

1.

Tahun

SASARAN MENINGKATNYA PENERIMAAN SUBSEKTOR MIGAS

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

Jumlah realisasi penerimaan negara dari subsektor migas terhadap target APBN (APBN-P 2015)

Rp triliun

139,36

Lifting migas : - Volume lifting minyak bumi (APBN-P 2015) - Volume lifting gas bumi (APBN-P 2015)

2011

REALISASI

MBOPD MBOEPD

Jumlah penerimaan negara yang diperoleh dari hasil penjumlahan penerimaaan pajak penghasilan, penerimaan bukan pajak dan penerimaan lainnya dari minyak bumi. Penerimaan pajak penghasilan migas merupakan kewajiban pajak penghasilan yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja

825 1.221

b. Penerimaan Bukan Pajak c. Penerimaan lainnya dari Minyak Bumi

APBNP

326.964,86

112

2012

231.106,49

278.020,54

301.629,52

131

108

2013

257.279,25

267.118,73

305.569,85

119

114

2014

286.028,60

309.933,32

320.254,11

112

103

2015

326.964,86

139.374,5

136.077,98

42

98

779,09 1.189.58

94,37 97,46

139.374,5

REALISASI TW IV 2015 136.077,98

% (APBN) 41,62%

% (APBNP)

Seperti terlihat pada tabel dan grafik di atas, penerimaan negara migas di tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan rendahnya harga ratarata minyak mentah Indonesia sepanjang tahun

2015 karena masih melemahnya perekonomian negara-negara Eropa, Cina dan India serta terus meningkatnya produksi minyak mentah di Amerika Serikat dan Negara-Negara Non-OPEC.

97,63%

88.708,59

49.534,80

49.965,62

56.33%

100.87%

224.263,07

81.364,88

78.376,16

34.95%

96.33%

13.993,20

8.474,82

7.736,20

55.28%

91.28%

Tidak tercapainya Penerimaan Negara tahun 2015 antara lain disebabkan oleh: 1) Realisasi lifting minyak bumi hanya sebesar 779,09 MBOPD*) atau 94,37% dari target APBN-P sebesar 825 MBOPD.


129

Tabel 3. Perkembangan Target Kinerja Penerimaan Negara dan Lifting Migas terhadap Renstra 2015-2019

Besaran realisasi Penerimaan negara subsektor migas dipengaruhi oleh realisasi lifting migas, harga minyak mentah Indonesia (ICP), Cost Recovery dan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap US$.

26

278.389,50

% (APBNP)

Sama (KKKS) kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, penerimaan bukan pajak migas merupakan bagian negara yang diperoleh berdasarkan persentase bagi hasil migas antara pemerintah dan kontraktor, sedangkan penerimaan lainnya dari minyak bumi merupakan penerimaan bersih dari Domestic Market Obligation (DMO) dan Bonus Production KKKS.

2015

a. Penerimaan Pajak Penghasilan

249.594,60

% (APBN)

97,63

136,08

(Rp. Miliar)

Penerimaan dari keg. usaha hulu migas

215.335,95

Realisasi

%CAPAIAN

Tabel 1. Penerimaan Negara subsektor Migas 2015

APBN

APBNP

Grafik 1. Penerimaan Negara Tahun 2011 - 2015

• Jumlah Realisasi Penerimaan Negara dari subsektor Migas terhadap Target APBN (APBN-P 2015)

URAIAN

APBN

2) Realisasi lifting gas bumi hanya sebesar 1.189,58 MBOEPD*) atau 97,46% dari target APBN-P sebesar 1.220,58 MBOEPD. 3) Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$ 51,21/barel atau sebesar 85,35% dari target APBN-P 2015 sebesar US$ 60/barel.

No

Indikator Kinerja

2016

2015

Satuan

Target

Realisasi

Target

1

Lifting Migas:

a. Minyak Bumi

Ribu boepd

825

779,09*)

830

b. Gas Bumi

Ribu boepd

1221

1.189,58

1.150

2

Penerimaan Negara dari subsektor migas

Triliun Rp

139,38

136,08

126,18

*) Periode Desember 2014 – November 2015



27

LAPORAN KINERJA

2015


BAB I PENDAHULUAN

• Lifting Migas

2015


e. Unplanned Shutdown dan bencana asap yang terjadi selama tahun 2015 mengakibatkan operasi produksi di Sumatera dan Kalimantan terganggu sehingga produksi di kedua wilayah tersebut menjadi turun.

Tabel 4. Perkembangan Lifting Minyak dan Gas Bumi tahun 2011 – 2015: Minyak Bumi (MBOPD)

LAPORAN KINERJA

Gas Bumi (MBOEPD)

Tahun Prognosa

Realisasi

%

Prognosa

Realisasi

%

2011

945,00

898,02

95,03

1.339,48

1.251,57

94,70

2012

930,00

860,69

92,55

1.364,66

1.253,26

91,84

2013

840,00

825,25

98,24

1.237,06

1.228,49

99,31

2014

818,00

793,54

97,00

1.224,00

1.216,40

99,38

2015*)

825,00

779,09

94,37

1.220.58

1.189,58

97.46


Upaya-upaya yang dilakukan agar produksi/lifting migas tidak terus mengalami penurunan, antara lain: a. Menyederhanakan proses perijinan dengan melimpahkan sebagian ijin-ijin pengusahaan migas ke pelayanan terpadu satu pintu di BKPM. b. Mempercepat proses pembebasan lahan melalui kerjasama pemanfaatan lahan secara bersama atau pinjam pakai dengan instansi terkait.

BAB IV PENUTUP

c. Optimalisasi proses pengembangan dan mengurangi kegagalan operasi produksi dan pemboran untuk meningkatkan produksi. d. Meningkatkan pengawasan fasilitas produksi melalui rapat koordinasi jadwal pengapalan pengiriman minyak mingguan di SKK Migas (Rapat Shipcord). e. Pemutakhiran proses pengadaan barang dan jasa. f. Optimalisasi Stock minyak dan gas bumi. g. Melakukan monitoring dan evaluasi produksi/ lifting migas serta responsif dalam mengatasi kendala operasional lapangan dan permasalahan yang ada.

Grafik 2. Perkembangan lifting Migas tahun 2011 – 2015

Realisasi lifting minyak dan gas bumi dari tahun ke tahun semakin menurun. Seperti terlihat pada tabel dan grafik di atas, lifting minyak dan gas bumi khususnya di tahun 2015 masih tetap belum dapat mencapai target, hal ini disebabkan masih adanya beberapa kendala antara lain: a. Rendahnya harga minyak mentah di dunia mengakibatkan keekonomian pengembangan lapangan menjadi tidak ekonomis untuk dikembangkan sehingga berdampak pada penurunan produksi. b. Permasalahan tumpang tindih lahan dan perijinan di daerah yang masih berlarut-larut

28


penyelesaiannya mengakibatkan potensi produksi yang ada tidak dapat dioptimalkan. c. Adanya perubahan keekonomian pengembangan lapangan terkait dengan rendahnya harga minyak mengakibatkan mundurnya jadwal proyek onstream sehingga peningkatan produksi tidak sesuai dengan yang diharapkan. d. Proses pengadaan peralatan dan perijinan penggunaan fasilitas produksi yang masih panjang mengakibatkan keterlambatan pemasangan peralatan produksi di lapangan sehingga berdampak pada kontinuitas produksi.


29

LAPORAN KINERJA

2.

2015

pengapalan pengiriman minyak mingguan di SKK Migas (Rapat Shipcord). e. Pemutakhiran proses pengadaan barang dan jasa. BAB II PERENCANAAN KINERJA f. Optimalisasi Stock dan gas bumi. BABminyak I PENDAHULUAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015 g. Melakukan monitoring dan evaluasi produksi/lifting migas serta responsif dalam mengatasi kendala operasional lapangan dan permasalahan yang ada.

SASARAN MENINGKATNYA INVESTASI SUBSEKTOR MIGAS 2. Sasaran Meningkatnya Investasi subsektor Migas INDIKATOR

SATUAN

INDIKATOR SATUAN InvestasiInvestasi sub sektor migasmigas US$ miliar sub sektor US$ miliar Jumlah rancangan peraturan perundangrancangan Jumlah rancangan peraturan perundangrancangan undangan sub sektor sesuai prolegnas undangan sub sektor migasmigas sesuai prolegnas

TARGET TARGET 23,67 23,67 77

REALISASI

REALISASI 17,38 17,38 7 7

%CAPAIAN

%CAPAIAN 73,4 73,4 100 100

• ➢Investasi sub sektor migas

Ø Investasi sub sektor migas Realisasi Investasi Migas Realisasi Investasi Migas Grafik 3. Realisasi Investasi Sub Sektor Migas (s.d. Desember 2015) 30,000 25,000

Juta US$

20,000 15,000 10,000 5,000 0 Migas Hulu

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

13,515.00

16,106.00

17,872.00

20,384.00

24,679.00

14,322.25

Migas Hilir

972.10

2,382.05

1,608.36

1,994.70

2,036.13

3,061.34

Migas Total

14,487.10

18,488.05

19,480.36

22,378.70

26,715.13

17,383.59

*)Status Hulu TMT 31 Desember 2015 Hilir TMT 30 November 2015

Gambar 3. Realisasi Investasi Sub Sektor Migas (s.d. Desember c. Terjadinya masalah dalam2015) operasional, seperti Realisasi investasi minyak dan gas bumi di tahun hasil pemboran yang tidak sesuai target, 2015 sebesar US$ 17.383,59 juta berasal dari sektor Realisasi investasi minyak dan gas bumi di tahun 2015 sebesar US$ 17.383,59 kendala teknis operasi produksi, keterlambatan hulu sebesar US$ 14.322,25 juta yang didapat juta berasal dari sektor hulu sebesar US$ 14.322,25 juta yang didapat dari pengadaan fasilitas dan peralatan produksi, dll. dari expenditure KKKS Produksi dan KKKS Nonexpenditure KKKS Produksi dan KKKSd. Adanya Non-Produksi. Realisasi tumpang tindih tersebut peraturan antara Produksi. Realisasi tersebut menurun dibandingkan menuruntahun dibandingkan dengan realisasi tahun 2014pemerintah yang mencapai peraturan pusat danUS$ daerah atau dengan realisasi 2014 yang mencapai US$ dan mampu juga tidak mamputarget memenuhipun target investasi subsektor migas antar-kementerian/lembaga. 26.715,1326.715,13 dan juga tidak memenuhi tahun 2015 yang sebesar US$ 23.670 juta. Tidak tercapainya target investasiuntuk subsektor migas untuk tahun 2015 yang investasi di sektor beberapa sektor hilir, oleh realisasi investasikendala pada tahun 2015 sebesar US$ 23.670subsektor juta. Tidakmigas tercapainya targethulu Didisebabkan didominasi oleh investasi di bidang pengangkutan investasiberikut: subsektor migas di sektor hulu disebabkan dan pengolahan. Sampai dengan Desember 2015, oleh beberapa kendala berikut: investasi hilir migas mencapai 3.061,34 juta USD a. Menurunnya harga minyak dunia serta potensi yang melebihi capaian tahun 2014 sebesar 2.036,13 eksplorasi yang mulai bergeser ke Indonesia juta USD. bagian timur dan berlokasi di laut dalam (deep sea) yang membutuhkan biaya dan berisiko Upaya-upaya yang dilakukan untuk penyelesaian tinggi, menyebabkan banyaknya kegiatan permasalahan investasi di antaranya meliputi : eksplorasi yang dibatalkan oleh investor. • Pendelegasian wewenang pemberian perizinan b. Terjadinya gangguan fasilitas produksi dan bidang migas dalam rangka PTSP ke BKPM offtaker, seperti kendala sumur dan fasilitas produksi.

30


LAPORAN KINERJA

2015


BAB IV PENUTUP

Dalam meningkatkan pelayanannya, Ditjen Migas sudah melakukan penyederhanaan perizinan dari 104 perizinan (2011) menjadi 52 perizinan (2014) dan 42 perizinan pada akhirnya didelegasikan ke BKPM pada Agustus 2015 sesuai Permen ESDM No. 23/2015. • Penyelesaian Masalah Cabotage - Pembahasan revisi Permenhub No. 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri. - Izin Penggunaan Kapal Asing masih diberikan untuk kapal pemboran hingga akhir 2016, dengan jenis kapal yang sebelumnya ada lima jenis, jack up rig, semi submersible rig, deep water drill ship, tender assist rig, dan swamp barge rig, pada usulan draft perpanjangan berkurang menjadi tiga jenis kapal yaitu jack up rig, semi submersible rig, deep water drill ship. • ➢Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan subsektor Migas sesuai Prolegnas Untuk menjamin pasokan energi dan Bahan Baku Domestik diperlukan adanya suatu peraturan perundangan yang dimaksudkan sebagai “Legal Instrument” yang bertujuan mewujudkan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, berwawasan pelestarian lingkungan, mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional sehingga dapat terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam pengusahaan kegiatan usaha hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi. Untuk itu diperlukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan subsektor migas yang terus berkembang setiap tahunnya. Adapun proses dalam penyusunan peraturan perundang-undangan subsektor Migas terbagi dalam tahapan sebagai berikut: 1. pembahasan di tingkat internal Migas dengan unit-unit dari Eselon III dan Eselon II di lingkungan Ditjen Migas; 2. pembahasan dengan melibatkan pihak eksternal migas seperti stakeholder, akademisi, dan sebagainya, untuk menjadi bahan masukan dalam penyusunan peraturan perundangundangan; 3. draft peraturan perundang-undangan yang sudah melalui pembahasan internal akan

dibahas dengan Biro Hukum KESDM; 4. Harmonisasi peraturan perundang-undangan antar-kementerian/lembaga termasuk pembahasan dengan Kemenko Perekonomian, Sekretariat Negara, dan/atau Sekretariat Kabinet; 5. Pengajuan draft ke Kementerian Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet untuk selanjutnya disetujui dan ditandatangani oleh Presiden. Secara umum Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan Usaha di Subsektor Migas didasarkan pada: a) Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3); dan b) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Peraturan perundang-undangan yang disusun dalam draft setiap tahunnya disesuaikan dengan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dari Biro Hukum KESDM.


31

LAPORAN KINERJA

2015

BAB I PENDAHULUAN


Untuk Tahun 2015 ini, Bagian Hukum menargetkan 7 (tujuh) draft peraturan perundang-undangan subsektor migas, dengan rincian sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA

2015

5.

Dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional serta untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, perlu adanya kebijakan diversifikasi energi berupa penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas untuk kapal nelayan kecil.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Tujuan:

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN 1.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Gas Bumi. Tujuan:

Rancangan Peraturan Presiden tentang tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk Kapal Nelayan Kecil (telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2015). Tujuan:

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan guna mewujudkan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang optimal, efektif, efisien, andal dan aman terhadap masyarakat umum, pekerja, instalasi, dan lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB IV PENUTUP

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

Tabel 5. Produk Hukum Direktorat Jenderal Migas 2015

1.


6.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Perpres No. 64 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan (telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2015). Tujuan: untuk mempercepat pelaksanaan diversifikasi energi berupa penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk transportasi jalan di samping penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak, perlu menyempurnakan dan mengatur kembali kebijakan penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga bahan bakar gas untuk transportasi jalan.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan guna mewujudkan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang optimal, efektif, efisien, andal dan aman terhadap masyarakat umum, pekerja, instalasi, dan lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. 2.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri (telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 146 Tahun 2015). Tujuan: Bahwa gas bumi merupakan sumber daya alam yang merupakan modal pembangunan yang berkelanjutan sehingga pengelolaannya harus dilakukan ke arah peningkatan pemanfaatan gas bumi, penjaminan penyediaan gas bumi bagi kebutuhan dalam negeri dan percepatan pengembangan infrastruktur gas domestik termasuk di dalamnya Liquefied Natural Gas (LNG) dan Compressed Natural Gas (CNG).

3.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Perpres No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas. Tujuan: Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai organisasi serta sumber dan mekanisme pembiayaan operasional Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

4.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga. Tujuan: Dalam rangka mempercepat terwujudnya diversifikasi energi melalui substitusi penggunaan bahan bakar minyak dengan bahan bakar gas di sektor Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, mengoptimalkan pemanfaatan jaringan distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, dan mendorong terwujudnya penyediaan energi secara mandiri melalui penggunaan sumber energi dari daerah penghasil, Pemerintah melaksanakan penyediaan dan pendistribusian gas bumi bagi sektor rumah tangga dan Pelanggan Kecil.

32



33

LAPORAN KINERJA

3.

2015


BAB I PENDAHULUAN

SASARAN TERSELENGGARANYA KEGIATAN PENYIAPAN DAN PENAWARAN WILAYAH KERJA BARU MIGAS

INDIKATOR Jumlah penandatanganan KKS Migas - Konvensional - Non konvensional

LAPORAN KINERJA

2015


2) Blok Nibung, Onshore Riau dan Jambi; 3) Blok West Asri, Offshore Lampung; 4) Blok Oti, Offshore Kalimantan Timur;

SATUAN

TARGET

REALISASI

%CAPAIAN

KKS KKS

6 2

8 4

133% 200%

BAB IV PENUTUP

5) Blok Manakarra Mamuju, Offshore Sulawesi Barat; dan 6) Blok Kasuri II, Onshore Papua Barat.

Gambar 4. Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2015

• ➢➢Jumlah Penandatanganan KKS Migas Konvensional Kegiatan usaha hulu migas nasional tidak terlepas dari kerangka regulasi pengaturan kepemilikan dan penguasaan negara atas sumber daya alam migas. Khusus mengenai pelaksanaan penyiapan, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, diterbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Dalam aturan tersebut, antara lain dinyatakan bahwa Menteri ESDM menetapkan kebijakan penyiapan, penetapan dan penawaran wilayah kerja migas berdasarkan aspek teknis, ekonomis, tingkat resiko, efisiensi dan berazaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan persaingan usaha yang wajar. Ditjen Migas menyiapkan wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha (BU) dalam hal ini BUMN/BUMD/BU Swasta atau Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT), yang berasal dari wilayah terbuka. Wilayah terbuka adalah bagian dari wilayah hukum pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerja. Dalam hal ini, Wilayah terbuka di antaranya dapat berasal dari: • Wilayah yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerja; • Bagian wilayah kerja yang disisihkan berdasarkan Kontrak Kerja Sama; • Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Sama-nya; • Bagian wilayah Kerja yang belum pernah dikembangkan dan/atau sedang atau pernah diproduksi yang disisihkan atas usul Kontraktor; • Bagian wilayah Kerja yang belum pernah dikembangkan dan/atau sedang atau pernah diproduksi yang disisihkan berdasarkan permintaan Menteri.

34


Penawaran Wilayah Kerja dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) mekanisme, yang pertama adalah Lelang Reguler dan kedua adalah Lelang Penawaran Langsung melalui Studi Bersama. Pada umumnya, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Migas menyelenggarakan Petroleum Bidding Round yang dijadwalkan secara periodik, idealnya di dalam satu tahun, ditawarkan 2 (dua) kali putaran lelang Wilayah Kerja Baru baik melalui lelang Reguler (durasi 4 bulan) maupun lelang Wilayah Kerja Penawaran Langsung (durasi 1,5 bulan). Hal ini dimaksudkan dalam rangka antara lain: − Menjamin keberlangsungan kegiatan eksplorasi yang berkesinambungan dalam usaha penemuan cadangan baru; − Penyiapan wilayah-wilayah kerja baru secara berkesinambungan untuk mendukung investasi bidang hulu. Namun demikian, pada tahun 2015 Pemerintah hanya melaksanakan 1 (satu) kali Petroleum Bidding Round dengan jumlah penawaran sebanyak 8 (delapan) wilayah kerja migas konvensional yang terdiri dari 6 (enam) wilayah kerja yang ditawarkan melalui lelang reguler dan 2 (dua) wilayah kerja yang ditawarkan melalui penawaran langsung. Wilayah kerja migas yang ditawarkan melalui penawaran langsung 2015 dimaksud adalah: 1) Blok South West Bengara, Onshore Kalimantan Timur; dan 2) Blok West Berau, Offshore Papua Barat.

Pada tahun 2015, kontrak kerjasama migas kovensional yang telah ditandatangani merupakan hasil dari penawaran wilayah kerja migas tahun 2014 dan berjumlah sebanyak 8 KKS. Adapun KKS yang ditandatangani tersebut, terdiri dari: 1) Blok North Madura II; 2) Blok Aru Trough I; 3) Blok Kualakurun;

4) Blok Garung; 5) Blok Offshore Pulau Moa Selatan; 6) Blok South East Papua; 7) Blok Abar; dan 8) Blok Anggursi. Delapan blok minyak dan gas bumi tersebut memberikan signature bonus sebesar US$ 9.000.000.

Sedangkan wilayah kerja migas yang ditawarkan melalui tender reguler adalah: 1) Blok Rupat Labuhan, Offshore Riau dan Sumatera Utara;


35

LAPORAN KINERJA

2015

BAB I PENDAHULUAN


LAPORAN KINERJA

2015


permukiman, dan infrastruktur. Selain itu, faktor lainnya adalah arah kegiatan eksplorasi migas saat ini adalah “shifting from west to east” di mana karakteristik eksplorasi migas di Indonesia bagian Timur identik dengan konsep deep water, frontier area di mana dalam pengusahaannya membutuhkan modal, teknologi, dan resiko yang lebih besar daripada di daerah Barat, sementara ketersediaan data pada daerah Timur masih relatif terbatas.

Grafik 4. Signature Bonus WK Konvensional (2008-2015)

• Jumlah Penandatanganan Non-Konvensional

Sedangkan hasil penawaran wilayah kerja migas konvensional tahun 2015 rencananya akan ditandatangani pada bulan Mei 2016. Grafik 5. Penandatanganan KKS Baru Konvensional (2008-2015)

KKS

Migas

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2015, dalam bidang industri hulu, Ditjen Migas diharapkan dapat meningkatkan penerimaan subsektor migas, investasi subsektor migas, terselenggaranya kegiatan penyiapan dan penawaran wilayah kerja baru migas, terselenggaranya kegiatan pelayanan dan pemantauan optimalisasi pemproduksian cadangan migas dan koordinasi pengelolaan dan eksploitasi, terlaksananya pengendalian harga dan subsidi bahan bakar, peningkatan pemberdayaan

BAB IV PENUTUP

kapasitas nasional, terjaminnya penyediaan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas untuk domestik. Subdirektorat Pengembangan Wilayah Kerja Migas Non-Konvensional untuk tahun 2015 mendapat peran dalam menyelenggarakan kegiatan penyiapan dan penawaran wilayah kerja baru migas khususnya Migas Non-Konvensional. Output dari kegiatan tersebut adalah Penawaran Wilayah Kerja (WK) Migas Non-Konvensional dengan Target 3 (tiga) Wilayah Kerja dan Penandatanganan Wilayah Kerja Migas Non-Konvensional dengan target 2 (dua) Wilayah Kerja. Untuk Penawaran Wilayah Kerja Migas NonKonvensional pada tahun 2015 dengan mekanisme sesuai Permen ESDM No. 05 Tahun 2012 diumumkan pada tanggal 2 November 2015 pada acara Sarasehan Stakeholder Gas Bumi Nasional 2015 di Discovery Kartika Plaza Hotel, Bali dengan periode lelang mulai 2 November 2015 - 15 Desember 2015 ditawarkan WK Migas Non-Konvensional melalui Lelang Penawaran Langsung sebanyak 3 Wilayah Kerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Ditjen Migas, yaitu:

Tabel 6. Penawaran WK Migas Non-Konvensional tahun 2015 No.

Wilayah Kerja

Provinsi

1.

MNK Batu Ampar

Kalimantan Timur

2.

MNK Blora

Jawa Tengah – Jawa Timur

3.

MNK Central Bangkanai

Kalimantan Tengah – Kalimantan Timur

Gambar 5. Peta Penawaran Langsung WK Migas Non-Konvensional 2015

Pencapaian realisasi penandatanganan KKS migas konvensional sebanyak 8 (delapan) melebihi target capaiannya sebagaimana tercantum dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019 yaitu 6 (enam) atau terealisasi sebesar ¬+133,33%. Realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang sebesar 6 (enam). Namun, jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, terjadi penurunan realisasi akibat pengaruh harga minyak mentah dunia (di bawah US$ 40/ bbl) terhadap minat investor migas. Dalam

36


rangka mencapai target, Ditjen Migas senantiasa memperbarui prosedur kerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Kendala-Kendala dalam Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja Migas 2015: Kendala-kendala eksternal yang tak kalah pentingnya adalah disebabkan karena adanya tumpang tindih lahan dengan kawasan kehutanan,


37

LAPORAN KINERJA

2015


BAB I PENDAHULUAN

Pada tahun 2015, ditandatangani 4 Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Non-Konvensional yang dilaksanakan pada Forum Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exibition pada tanggal 22 Mei 2015 di Jakarta Convention Centre. Wilayah Kerja tersebut berasal dari Lelang Penawaran Langsung WK Migas Non-Konvensional

tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2013 s/d 29 Januari 2014 dan Penawaran Langsung WK Migas Non-Konvensional tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2014 s/d 6 Agustus 2014. WK Migas Non-Konvensional yang ditandatangani adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Penandatanganan WK Non-Konvensional 2015 No.

Wilayah Kerja

Lokasi

KONTRAKTOR

1.

MNK Kisaran

Riau –Sumatera Utara

Konsorsium Pacific Oil & Gas (MNK Kisaran) Limited – Bukit Energy Resources Barumun Pte. Ltd. – NZOG MNK Kisaran PTY Limited

2.

MNK Sakakemang

Sumatera Selatan

Konsorsium Bukit Energy Resources Sakakemang Deep Pte. Ltd. – PT. Pertamina Hulu Energi MNK Sakakemang

3.

MNK Selat Panjang

Riau

Petroselat NC Ltd.

4.

MNK Palmerah

Sumatera Selatan

Konsorsium Bukit Energy Resources Palmerah Deep Pte. Ltd.– NZOG MNK Palmerah Pty. Limited –PT. Surya Selaras Sejahtera MNK Palmerah – Arcadia Corporation Limited – PT. Inti Raya Sukses

Gambar 6. Peta Kontrak Kerja Sama Migas Non Konvensional Tahun 2015

LAPORAN KINERJA

2015


Investasi dari 4 (empat) WK Migas NonKonvensional untuk 3 (tiga) tahun pertama masa eksplorasi adalah: • G&G Study (termasuk reprocessing data seismik 2D) sebesar US$ 1.665.000; • kegiatan Seismic 2D survey sepanjang 500 Km senilai US$ 5.825.000; dan • pemboran 4 (empat) sumur eksplorasi senilai US$ 41.100.000. sehingga total investasi Komitmen Pasti menjadi US$ 48.590.000 (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Dollar Amerika Serikat). Bonus Tanda tangan (Signature Bonus) yang akan diterima langsung oleh Pemerintah dari penandatanganan Blok WK Migas NonKonvensional sebesar US$ 4.000.000 (Empat Juta Dollar Amerika Serikat). Realisasi penawaran Wilayah Kerja Migas Non-Konvensional tahun 2015 tersebut (3 WK Migas Non-Konvensional) dapat memenuhi target yang ditetapkan yaitu 3 WK Migas NonKonvensional yang ditawarkan. Adapun realisasi penandantanganan Kontrak Kerja Sama Migas Non-Konvensional tahun 2015 tersebut (4 KKS Migas Non-Konvensional) dapat melampaui target yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) KKS Migas NonKonvensional. Dari statistik penawaran dan penandatanganan WK Migas Non-Konvensional selama lima tahun terakhir, meskipun pada tahun ini pencapaian penawaran dan penandatanganan WK Migas Non-Konvensional melebihi target namun dari

38


BAB IV PENUTUP

segi kuantitas terdapat trend yang kurang menggembirakan, di mana pencapaian semakin menurun. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut: a. Terdapat beberapa WK yang ditawarkan tidak diminati oleh para investor; b. Terdapat calon investor yang tidak memenuhi kriteria penawaran WK; c. Terdapat usulan dari asosiasi tentang kemungkinan perubahan bentuk Kontrak Migas Non-Konvensional; d. Kompleksitas dalam kegiatan pengusahaan terutama dari sisi teknis operasional dan keekonomian sehingga mempengaruhi internal perusahaan; e. Makin terbatasnya daerah-daerah yang memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai WK Migas Non-Konvensional. Pada tahun 2015, untuk meningkatkan investasi di bidang migas non-konvensional khususnya Gas Metana Batubara, dilakukan kegiatan Percepatan Migas Non-Konvensional yang hasilnya antara lain berupa penerbitan Peraturan Menteri ESDM No. 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Migas Non Konvensional. Beberapa program kerja yang mendukung keberhasilan pencapaian target wilayah kerja nonkonvensional di antaranya meliputi: - Penyediaan aplikasi penawaran langsung melalui Studi Bersama T. A. 2015; - Konsultasi daerah; - Promosi wilayah kerja baru migas nonkonvensional.


39

LAPORAN KINERJA

4.

2015


BAB I PENDAHULUAN

SASARAN TERSELENGGARANYA KEGIATAN PELAYANAN DAN PEMANTAUAN OPTIMALISASI PEMRODUKSIAN CADANGAN MIGAS DAN KOORDINASI PENGELOLAAN DAN EKSPLOITASI INDIKATOR Cadangan Migas - Cadangan minyak bumi - Cadangan gas bumi Presentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu dan hilir migas Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik

SATUAN MMSTB TCF % perusahaan

Pada umumnya perubahan perkiraan Cadangan Minyak dan Gas Bumi disebabkan oleh: • Perubahan status suatu lapangan, dengan telah dimulainya produksi pada lapangan tersebut. • Adanya perhitungan ulang dengan adanya pemboran-pemboran baru, ataupun oleh adanya data penunjang baru yang lain. • Ditemukannya lapangan-lapangan baru atau pun lapangan-lapangan yang baru dilaporkan. • Adanya studi-studi atau analisa-analisa baru yang dilakukan. Gambar 7. Cadangan Minyak Bumi tahun 2015

TARGET

REALISASI

LAPORAN KINERJA

2015


BAB IV PENUTUP

Grafik 6. Cadangan Minyak Bumi (2011-2015)

%CAPAIAN

6.920 147 70

7.305 151,33 75.17

106 103 107

35

36

102,8

Cadangan Minyak dan Gas Bumi didasarkan atas dua klasifikasi utama yaitu Cadangan Terbukti (Proven Reserves) dan Cadangan Potensial. Ada dua klasifikasi Cadangan Potensial, yakni Cadangan Mungkin (Probable Reserves) dan Cadangan Harapan (Possible Reserves). Klasifikasi ini ditentukan oleh tingkat kepastian dari Cadangan tersebut yang bertitik tolak pada hasil evaluasi data Geologi dan data keteknikan (Engineering) seperti data produksi, test, analisa batuan, interpretasi data log, seismik dan data penunjang lainnya.

Cadangan minyak bumi status 1 Januari 2015 adalah sebesar 7,305 milyar barel. Cadangan tersebut mengalami penurunan sebesar -0,07 milyar barel (-0,95%) dibandingkan cadangan minyak bumi status 1 Januari 2014 sebesar 7,375 milyar barel. Penurunan cadangan terutama terjadi pada beberapa Kontraktor seperti PT. CPI (Rokan), Conocophillips (Grissik), Total Indonesie, Asset-1, Asset-4, Medco S.-Rimau, Saka Ind Pangkah Ltd., EMP Malacca Strait SA, TAC Binatek R. Kruh, Mobil Cepu Ltd., Petrochina E. Java dikarenakan tidak ditemukan cadangan baru yang cukup besar dan dapat menggantikan minyak bumi yang telah diproduksikan. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh berkurangnya kegiatan pemboran pengembangan dan pemboran eksplorasi sebagai dampak dari turunnya harga minyak dunia.

40



41

LAPORAN KINERJA

2015

Gambar 8. Cadangan Gas Bumi tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN


LAPORAN KINERJA

2015


Cadangan gas bumi status 1 Januari 2015 adalah sebesar 151,331 TSCF. Cadangan tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,032 TSCF (1,36%) dibandingkan cadangan gas bumi status 1 Januari 2014 sebesar 149,298 TSCF. Kenaikan cadangan terutama terjadi pada beberapa Kontraktor seperti Inpex Masela Ltd., BP Wiriagar Ltd, VICO, JOB Talisman Jambi Merang, Petrochina Int. Jabung, Chevron Ind. Inc., JOB Talisman (Ogan Komering), TAC Wahana F. Union, CNOOC SES, Ltd., dan JOB Golden Spike setelah mendapatkan penambahan cadangan baru yang merupakan hasil dari pemboran sumur pengembangan yang telah dilakukan. Realisasi cadangan minyak dan gas bumi status 01.01.2015 yang lebih tinggi dari target Renstra

BAB IV PENUTUP

yang telah ditetapkan diakibatkan beberapa hal berikut: a. Penentuan target renstra cadangan migas 2015-2019 disusun menggunakan basis data cadangan migas status 01.01.2014 dikurangi dengan perkiraan produksi migas setiap tahunnya, tanpa memperhitungkan penambahan cadangan migas baru yang didapatkan dari hasil kegiatan pemboran sumur pengembangan dan peningkatan status sumber daya menjadi cadangan pada lapangan migas baru. b. Terdapat penambahan cadangan migas dari lapangan-lapangan migas baru dari KKKS MontD’or (Tungkal) Ltd., Saka Indonesia Pangkah, PT CPI, Husky CNOOC Madura, KrisEnergy, dll.

Grafik 7. Cadangan Gas Bumi (2011-2015)

42



43

LAPORAN KINERJA

2015


BAB I PENDAHULUAN

• Presentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Fatal pada Operasi Kegiatan Hulu dan Hilir Migas Kegiatan operasi hulu migas merupakan kegiatan yang tinggi resiko, biaya, dan teknologi. Kegiatan di sektor ini harus senantiasa diawasi dan dibina agar tidak menimbulkan kerugian yang besar, baik kerugian terhadap para pekerja, masyarakat umum, aset, atau pun lingkungan. Berbagai macam code dan standar serta peraturan telah diterbitkan berkaitan dengan kegiatan ini untuk mencapai kegiatan operasi hulu migas yang aman tanpa kecelakaan. Keselamatan adalah faktor

utama yang harus mengilhami kegiatan operasi hulu migas. Berdasarkan edaran Direktur Teknik Pertambangan Migas selaku Kepala Inspeksi Tambang Migas tanggal 25 Oktober 1996, terdapat empat klasifikasi kecelakaan tambang yaitu ringan, sedang, berat, dan fatal. Statistik kecelakaan operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tahun 2010 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Grafik 8. Kecelakaan Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2010 - 2015

Kecelakaan fatal merupakan kecelakaan kerja pada kegiatan usaha hulu migas yang mengakibatkan nyawa pekerja atau pun masyarakat meninggal. Insiden kecelakaan fatal tambang dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 telah mengalami penurunan yang signifikan. Dari 17 insiden pada tahun 2010 menjadi 4 insiden pada tahun 2013 (gambar 1). Kemudian mengalami kenaikan jumlah kecelakaan fatal yaitu pada tahun 2014 sebesar 50%. Kecelakaan fatal tambang tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 17% dibandingkan tahun 2014. Kecelakaan berat merupakan kecelakaan kerja pada kegiatan usaha hulu migas yang mengakibatkan cacat permanen atau kehilangan hari kerja lebih dari 21 hari. Jumlah kecelakaan kerja berat tambang sangat tinggi di tahun 2010 yaitu mencapai 20 insiden. Kemudian di tahun berikutnya menurun secara kontinu sampai hanya berjumlah 3

44


insiden pada tahun 2013. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan kecelakaan berat tambang signifikan sebanyak 16 insiden dan menurun kembali menjadi 10 kejadian. Kecelakaan sedang merupakan kecelakaan kerja pada kegiatan usaha hulu migas yang mengakibatkan pekerja kehilangan hari kerja kurang dari 21 hari kerja. Kecelakaan sedang tambang terus menurun dari 37 insiden di tahun 2010 sampai dengan hanya 6 insiden di tahun 2012. Namun, di tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah kecelakaan sedang tambang sebanyak 29 insiden dan terus meningkat di tahun 2014 menjadi 32 insiden dan 55 insiden di tahun 2015. Kecelakaan ringan tambang terjadi secara fluktuatif setiap tahunnya. Kecelakaan ringan terbesar terjadi di tahun 2015 yaitu sebanyak 206 insiden. Dan yang

LAPORAN KINERJA

2015


paling rendah tingkat kecelakaan ringan terjadi di tahun 2012 yaitu sebanyak 80 insiden. Kecelakaan ringan ini hanya mengakibatkan luka ringan tanpa menyebabkan hari kerja hilang. Adanya jumlah kecelakaan fatal tambang sebanyak 2 insiden yaitu 67% lebih kecil dibandingkan tahun 2014 menunjukkan bahwa implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada kegiatan usaha hulu migas perlu diterapkan lebih optimal. Perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan dan terusmenerus. Untuk terus dapat menurunkan angka kecelakaan perlu ditingkatkan beberapa faktor, sebagai berikut: 1) Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan di kegiatan hulu migas. 2) Meningkatkan pemahaman BU/BUT terhadap tanggung jawab keselamatan kerja. 3) Meningkatkan pemahaman pekerja terhadap aspek keselamatan kerja dan bahaya di lingkungan kerja. 4) Menambah jumlah pegawai migas untuk dapat langsung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kontraktor di kegiatan hulu migas. Pada dasarnya kecelakaan merupakan kejadian yang tidak diharapkan dan direncanakan. Diharapkan kecelakaan sedapat mungkin tidak terjadi sehingga dilakukan upaya-upaya pencegahaan dari segi pekerja dan umum, serta peralatan dan instalasi yang digunakan pada kegiatan usaha hulu migas. Upaya-upaya dan strategi yang dilakukan untuk menghindari kecelakaan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan pada usaha hulu migas melalui inspeksi rutin dan insidentil ke lapangan mengenai aspek keselamatan pekerja dan umum serta peralatan dan instalasi. 2) Melakukan kegiatan pembinaan kepada para Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik melalui pertemuan, forum komunikasi ataupun rapat. 3) Menyusun pedoman atau prosedur kerja pemeriksaan teknis instalasi dan sistem alat ukur. 4) Melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan kepada BU.

BAB IV PENUTUP

5) Melakukan kegiatan bimbingan teknis kepada para stakeholders migas. Kegiatan usaha hilir migas terdiri atas kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Kegiatan hilir migas merupakan kegiatan yang sangat terkait erat dengan kelangsungan perekonomian suatu daerah, kota atau pun negara. Karena itu, diperlukan pembinaan dan pengawasan aspek keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pelaksanaan kegiatan usaha hilir migas. Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilakukan oleh Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi yang dibantu oleh para Inspektur Migas. Kegiatan usaha hilir migas terdiri dari pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan niaga. Mengingat kompleksnya dan semakin berkembangnya kegiatan usaha hilir migas, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi, sehingga diharapkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat beroperasi dengan aman, handal, efektif, efisien dan aman terhadap lingkungan. Bentuk pembinaan dan pengawasan kepada Badan Usaha (BU) pada kegiatan usaha hilir migas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yaitu melalui: 1. Kegiatan pemeriksaan teknis dan evaluasi hasil pemeriksaan teknis peralatan, instalasi dan instrumentasi; 2. Pembinaan dan pengawasan teknis alat ukur dan keselamatan hilir migas; 3. Penyusunan pedoman (Keselamatan hilir migas); 4. Pengawasan sistem manajemen pengamanan kegiatan usaha hilir migas; 5. Pembentukan dan membantu pelaksanaan kegiatan Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas (TIPKM); dan 6. Pembinaan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Hilir Migas. Ditjen Migas dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha migas mempunyai tujuan


45

LAPORAN KINERJA

2015


BAB I PENDAHULUAN

untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan baik dari kegagalan peralatan maupun manusianya. Kejadian kecelakaan kerja yang terjadi setiap tahunnya dari tahun 2013 s.d. 2015 jika dirataratakan adalah 3 (tiga) kejadian. Jika ditelusuri

lebih dalam, jenis kecelakaan yang terjadi adalah akibat kelalaian pekerja dalam mentaati prosedur operasi standar suatu pekerjaan. Gambar di bawah merupakan statistik kecelakaan di kegiatan hilir Migas.

Grafik 9. Kecelakaan Operasi Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 2011 - 2015

8

7

7 6

5

5 4 3

2

2 1

0

Fatal

2011 5

2012 7

Pada tahun 2013 terjadi penurunan jumlah kejadian kecelakaan dari tahun sebelumnya yaitu 2 kejadian (2 orang meninggal). Kecelakaan tersebut terjadi di PT Pertamina (Persero) RU II Dumai dan RU IV Cilacap. Dan terjadi kenaikan jumlah kecelakaan pada tahun 2014 kemudian turun kembali di tahun 2015. Jumlah korban kecelakaan juga mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015 secara signifikan menjadi hanya 1 kejadian. Korban yang meninggal akibat dari kecelakaan fatal adalah berasal dari tenaga kerja non-organik atau tenaga kerja outsourcing, yang banyak digunakan oleh Badan Usaha dalam menjalankan kegiatan operasi di lapangan. Oleh karena itu Ditjen Migas dalam pembinaannya menginginkan setiap badan usaha untuk melakukan peningkatan pemahaman keselamatan kerja kepada pihak ketiganya serta meningkatkan pemeriksaan peralatan, instalasi dan instrumentasi secara berkala dan terus menerus. Upaya-upaya dan strategi tahun 2015 yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan

46

6


2013 2

6

2015 1

2015


Rantai bisnis minyak dan gas bumi yang dimulai dari kegiatan eksplorasi dan produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan penjualan minyak dan gas bumi mempunyai risiko kecelakaan dan kegagalan yang cukup tinggi. Terjadinya kecelakaan dan kegagalan dalam kegiatan minyak dan gas bumi menyebabkan timbulnya ekternalitas berupa pencemaran lingkungan, kerugian harta benda dan juga nyawa manusia. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh rantai kegiatan minyak dan gas bumi berjalan dengan aman, dan ramah lingkungan.

Penerapan kaidah keteknikan yang baik adalah penerapan metoda rekayasa keteknikan yang

BAB IV PENUTUP

• Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Keteknikan yang Baik

Untuk mencapai tujuan kegiatan migas yang aman dan ramah lingkungan dilakukan melalui pengaturan dengan regulasi teknis agar perusahaan perusahaan maupun bentuk usaha tetap menerapkan kaidah keteknikan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

1 2014

LAPORAN KINERJA

telah terbukti, praktek-praktek, prosedur yang diterima secara luas, efisien dan memenuhi regulasi yang ada. Penerapan kaidah keteknikan yang baik dalam industri minyak dan gas bumi yang dijadikan tolok ukur adalah: 1) Dampak terhadap sumber daya dan lingkungan seperti program inovatif penurunan emisi melalui manajemen yang baik, substitusi bahan berbahaya, perawatan peralatan yang lebih baik; 2) Pencegahan terbuangnya sumber daya, antara lain pemanfaatan gas suar bakar; 3) Identifikasi risiko, mitigasi risiko dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan dampak; 4) Pemenuhan kewajiban pelaporan kecelakaan, tumpahan minyak, pemakaian bahan kimia dan produksi limbah dan baku mutu emisi dan limbah. Mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dalam penerapan kaidah keteknikan yang baik yaitu:

Gambar 9. Mekanisme Pembinaan Kaidah Keteknikan

pengawasan keselamatan pada usaha hilir migas melalui inspeksi rutin dan inspeksi insidentil ke lapangan mengenai aspek keselamatan pekerja dan umum serta peralatan dan instalasi; 2. Melakukan kegiatan pembinaan kepada para Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik melalui pertemuan, forum komunikasi atau pun rapat, terutama untuk mengamankan kompetensi tenaga kerja outsourcing dan mengadakan pengawasan yang ketat terhadap keselamatan tenaga kerja outsourcing; 3. Membuat edaran tentang keselamatan guna meningkatkan tingkat kewaspadaan para pelaku usaha hilir migas; 4. Melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan kepada Badan Usaha Hilir Migas; 5. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Badan Usaha Hilir Migas; dan 6. Membentuk dan mengoptimalkan kegiatan Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas yang telah berjalan dalam hal memberi masukanmasukan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan migas pada Badan Usaha.


47

LAPORAN KINERJA

2015

BAB I PENDAHULUAN

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan kaidah keteknikan yang baik sebanyak 36 Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap serta usaha penunjang lainnya yang bergerak pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dari target yang ditetapkan sebanyak 35 perusahaan atau sekitar 102.8% capaian realisasi yang diperoleh. Jika dibandingkan dengan data tahun 2014, capaian ini meningkat di mana pada tahun 2014 hanya terdapat 28 perusahaan yang melakukan kaidah keteknikan yang baik. Sedangkan pada tahun 2016 target dari jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik akan ditingkatkan menjadi 40 perusahaan. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan implementasi kaidah keteknikan yang baik dalam industri minyak dan gas bumi didasarkan pada peraturan yang berlaku, antara lain: a. Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. b. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai. c. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1979 tentang Pengawasan Pelaksanaan Pemurnian dan Pengolahan Migas. d. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan. e. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas. f. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas. g. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. h. Mijn Politie Reglement No. 341 tahun 1930 tentang Peraturan Kepolisian Pertambangan. i. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 04/P/M/Pertamb/1973 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan dalam Kegiatan Eksplorasi dan atau Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. j. Peraturan Menteri No. 06.P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan Migas. k. Permen PE No. 02.P/075/M.PE/1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas.

48



l. Permen LH No. 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. m. Permen ESDM No. 31 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. n. Permen ESDM No. 45 tahun 2006 tentang Pengelolaan Lumpur Bor, Limbah Lumpur dan Serbuk Bor pada Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi. Untuk meningkatkan efektifitas pemenuhan kaidah keteknikan yang baik, dilakukan penyusunan dan penyempurnaan pedoman untuk implementasi kaidah keteknikan yang baik, antara lain: 1. Pada tahun 2015 telah dilakukan penyusunan pedoman pemeriksaan peralatan untuk peralatan listrik dan pesawat angkat yang telah melebihi umur desain atau yang tidak memiliki dokumen teknis. Kegiatan ini ditujukan untuk BU/BUT dan perusahaan penunjang di sektor migas yang

LAPORAN KINERJA

2015


memiliki peralatan dengan kriteria tersebut di atas untuk melakukan penilaian keamanan peralatan yang umur desainnya telah terlampaui; 2. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pembinaan keteknikan dan keselamatan lingkungan migas dengan melakukan pemeriksaan rutin dan insidentil; 3. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada BU/BUT dan usaha penunjang di sektor migas tentang pesawat angkat yang merupakan salah aktifitas dengan risiko yang tinggi untuk terjadinya kegagalan atau kecelakaan dalam kegiatan minyak dan gas bumi; 4. Penyelenggaraan pembinaan pemanfaatan gas suar bakar kepada BU/BUT sebagai wadah berbagi pengetahuan dan informasi tentang pemanfaatan gas suar bakar dan inventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam memanfaatkan gas suar bakar. 5. Penyelenggaraan forum komunikasi keteknikan migas, sebagai wadah komunikasi untuk

BAB IV PENUTUP

meningkatkan efektifitas komunikasi dan pemahaman aspek pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap industri minyak dan gas bumi serta mempererat kemitraan antara Pemerintah dengan pemengku kepentingan dan partisipasi pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan operasi migas yang efisien, efektif, aman, andal dan akrab lingkungan. 6. Pada tahun 2015 dilakukan program pengurangan gas flare melalui fasilitasi agar gas suar bakar dapat dimanfaatkan. Fasilitasi yang berhasil dilakukan adalah peningkatan pemanfaatan gas flare di Tuban sebesar 5 MMSCFD. 7. Upaya dalam mendorong kegiatan migas yang aman dan akrab lingkungan pada tahun 2015 dilakukan pembinaan sistem tanggap darurat tumpahan minyak dari kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi.


49

LAPORAN KINERJA

5.

2015


BAB I PENDAHULUAN

SASARAN TERLAKSANANYA PENGENDALIAN HARGA DAN SUBSIDI BAHAN BAKAR INDIKATOR Volume BBM subsidi (APBN-P 2015) Volume LPG subsidi (APBN-P 2015)

SATUAN

TARGET

REALISASI

%CAPAIAN

Juta KL Juta MT

17,90 5,77

14,87* 5,57*

83 96

LAPORAN KINERJA

2015


mendapat penugasan dari BPH Migas untuk mendistribusikan BBM bersubsidi. 3. Konversi BBM ke BBG untuk sektor transportasi. 4. Pembangunan Jaringan Gas Kota yang melibatkan dukungan dari KKKS, BUMN terkait, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.

BAB IV PENUTUP

5. Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg Tahun 2015 di 6 (enam) Provinsi yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

Grafik 10. Realisasi Vs Kuota Jenis BBM Tertentu Tahun 2011-2015

*realisasi unverified

• ➢➢➢Volume BBM subsidi (APBN-P 2015)

Sasaran Strategis Terlaksananya Pengendalian Harga dan Subsidi Bahan Bakar

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

Volume BBM Bersubsidi (Target APBNP 2015):

Juta KL

17,9

14,90*

83%

a. Premium

Juta KL

-

-

b. Minyak Tanah

Juta KL

0,85

0,74

86% 83%

c. Solar

Juta KL

17,05

14,16

Miliar Rp

38.798,279

Subsidi BBM (Target APBNP 2015) a. Tahun anggaran berjalan b. Kekurangan subsidi tahun 2014

34.886,44

89,92%

Miliar Rp

14.818,185

10.906,34**

73,60%

Miliar Rp

23.980,093

23.980,093

100%

*Realisasi BBM lebih rendah dibanding target (unverified) **Realisasi merupakan realisasi pembayaran subsidi bulan Januari s.d. Agustus 2015 sedangkan realisasi hasil verifikasi berdasarkan tagihan Badan Usaha sampai dengan bulan November 2015 adalah Rp 11.469,95 Miliar. Terdapat kekurangan pembayaran subsidi BBM tahun 2015. Kekurangan pembayaran subsidi disebabkan karena: 1. Asumsi kurs yang digunakan untuk menghitung subsidi pada APBNP 2015 lebih rendah dibanding realisasinya. 2. Asumsi ICP yang digunakan lebih tinggi dibanding realisasinya.

Realisasi volume Jenis BBM Bersubsidi tahun 2015 sebesar 14,90 Juta Kiloliter (KL) lebih rendah dari kuota APBN-P 2015 sebesar 17,9 Juta KL dengan capaian sebesar 83%. Rendahnya realisasi volume jenis BBM tertentu ini dikarenakan keberhasilan upaya-upaya pemerintah dalam melaksanakan pengendalian BBM Bersubsidi melalui: 1. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak tanggal 31 Desember 2014, di mana: a. Bensin Premium tidak disubsidi lagi. b. Minyak Solar diberikan subsidi tetap yaitu Rp 1.000/liter. c. Konsumen pengguna BBM bersubsidi ditentukan lebih sedikit dibanding Peraturan Presiden No 15 Tahun 2012 antara lain:

50


-➢ larangan penggunaan Minyak Solar bersubsidi terhadap mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah. d. Volume Konsumen pengguna BBM bersubsidi diberikan kuota antara lain: ➢- Pemberian kuota terhadap beberapa konsumen pengguna seperti sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Juta KL

Tabel 8. Capaian Volume BBM Bersubsidi 2015

APBNP

REALISASI

2011

40.49 41.79

*Realisasi 2015 unverified

2012

40.00 45.07

2013

48.00 46.36

2014

46.00 46.79

2015

17.90 14.90

• ➢➢➢➢Volume LPG subsidi (APBN-P 2015)

Tabel 9. Capaian Volume LPG Bersubsidi 2015 Sasaran Strategis Terlaksananya Pengendalian Harga dan Subsidi Bahan Bakar

Indikator Kinerja Jumlah volume LPG bersubsidi (Target APBNP 2015) Subsidi LPG (Target APBNP 2015) a. Tahun anggaran berjalan b. Kekurangan subsidi tahun 2014

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

Juta Kg

5,766

5,567

96%

Miliar Rp

25.872,275 25.872,275

100%

Miliar Rp

16.830,295 16.830,295**

100%

Miliar Rp

9.041,980

9.041,980

100%

*Realisasi lebih rendah dibanding target (unverified) **Realisasi merupakan realisasi pembayaran subsidi bulan Januari s.d. Juni 2015 serta sebagian Juli 2015, realisasi hasil verifikasi berdasarkan tagihan Badan Usaha sampai dengan bulan november 2015 adalah Rp 18.008,260 Miliar. Terdapat kekurangan pembayaran subsidi LPG tabung 3 Kg tahun 2015. Kekurangan pembayaran subsidi disebabkan karena: 1. Asumsi kurs yang digunakan untuk menghitung subsidi pada APBNP 2015 lebih rendah dibanding realisasinya. 2. Asumsi ICP yang digunakan lebih tinggi dibanding realisasinya.

2. Adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Badan Usaha yang


51

LAPORAN KINERJA

2015


BAB I PENDAHULUAN

Realisasi volume LPG Bersubsidi (LPG Tabung 3 Kg) tahun 2015 sebesar 5,567 MT lebih rendah dari kuota APBN-P 2015 sebesar 5,766 Juta MT dengan capaian sebesar 96%. Hal ini dikarenakan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan upaya-upaya pengendalian LPG Bersubsidi melalui : 1. Adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang mendapat penugasan dari Menteri ESDM untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG Tabung 3 kg. 2. Monitoring dan Pengawasan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg. 3. Pembagian Kuota LPG Tabung 3 kg per kabupaten/kota. 4. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) di

Pangkalan (Sub-Penyalur) oleh Pemerintah Daerah. 5. Monitoring pendistribusian LPG ke tingkat pangkalan oleh Badan Usaha dilakukan secara online melalui sistem Monitoring LPG 3 Kg (SIMOL3K). Dalam Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, Badan Usaha terkait (Pertamina) telah melaksanakan uji coba program sistem Monitoring LPG 3 Kg (SIMOL3K) tahun 2014 dan diterapkan secara bertahap sejak tahun 2015 untuk memonitor pendistribusian LPG hingga ke tingkat SubPenyalur (Pangkalan). Dengan SIMOL3K tersebut pendistribusian LPG dapat terpantau secara online untuk meminimalisir penyalahgunaan LPG Tabung 3 Kg.

MT APBNP

2012

2013

2014

2015

3,522,000 3,606,105 4,394,000 5,013,000 5,766,000

REALISASI 3,257,833 3,905,925 4,403,027 4,997,814 5,567,611 Grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa ratarata kuota volume LPG bersubsidi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Alasan penambahan kuota target volume LPG 3 Kg pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya adalah: - Peningkatan pertambahan penduduk; - Peningkatan pertumbuhan ekonomi; - Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan LPG 3 kg; - Peningkatan jumlah usaha mikro; - Perubahan budaya masyarakat dalam rangka penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan; - Tambahan paket konversi tahun 2015 dengan jumlah paket sebesar ± 1.128 ribu paket dengan

52


6.

2015


realisasi distribusi sebanyak ± 1.117.810 paket. Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg tahun 2015 dilakukan di 6 (Enam) provinsi yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Secara umum, keberhasilan terlaksananya program pengendalian harga dan subsidi bahan bakar (BBM Bersubsidi dan LPG Bersubsidi) tahun 2015 dan pendistribusian Paket perdana karena adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha terkait.

BAB IV PENUTUP

PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KAPASITAS NASIONAL INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%CAPAIAN

Kapasitas kilang BBM - Produksi BBM dari kilang dalam negeri - Kapasitas kilang BBM dalam negeri

Juta KL Ribu BCPD

38 1.167

39,2* 1.169

103 100

Kapasitas kilang LPG - Produksi LPG dari kilang dalam negeri - Kapasitas kilang LPG

Juta MT Juta Ton

2,39 4,60

2,28 4,64

95 101

*Prognosa 2015

• ➢Kapasitas Kilang BBM Dengan meningkatnya konsumsi BBM di Indonesia, maka bahan baku (minyak mentah) untuk kilang BBM juga mengalami peningkatan. Akan tetapi, bahan baku (minyak mentah) dari lapangan domestik terus mengalami penurunan dan penemuan cadangan baru belum optimal, sehingga untuk memenuhi kekurangan akan kebutuhan bahan baku (minyak mentah) dilakukan impor.

Grafik 11. Realisasi Vs Kuota LPG Tabung 3 Kg Tahun 2011-2015

2011

LAPORAN KINERJA

Adapun sumber pasokan minyak mentah domestik antara lain dari Duri, Arjuna, Jene, Katapa, Belanak, Geragai dan Banyu Urip. Sedangkan minyak mentah impor yang masuk kilang antara lain minyak mentah ALC, Bonny Light, Azeri, Saharan, Qua Iboe, dan Escravos Light. Kilang yang dapat mengolah minyak mentah impor di Indonesia adalah kilang RU IV Cilacap dan kilang RU V Balikpapan, sedangkan kilang-kilang minyak lainnya dari sejak awal didesain untuk hanya dapat mengolah minyak mentah domestik. Kilang RU IV Cilacap sudah sejak awal memang didesain untuk mengolah heavy crude yang berasal dari Timur Tengah, sedangkan kilang RU V Balikpapan semula menggunakan minyak mentah domestik yang berasal dari sekitar Kalimantan Timur, namun semenjak produksi minyak mentah menurun, kilang RU V Balikpapan mulai mengolah minyak mentah domestik dan minyak mentah impor hasil blending di Terminal Lawe-lawe sehingga didapatkan hasil blending crude yang mendekati desain awal kilang. Berdasarkan data dari Kilang BBM tahun 2015, diperkirakan minyak mentah (bahan baku) domestik sebesar 54,44% dan minyak mentah (bahan baku) impor sebesar 45,56%. Total Konsumsi BBM

Indonesia sebesar 71,35 juta KL, di mana 25,1%-nya (17,9 juta KL) merupakan BBM PSO (solar). Selisih pasokan tersebut akhirnya dipenuhi oleh impor BBM yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) maupun Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga. Jumlah impor BBM yang semakin hari semakin meningkat akan berakibat pada menurunnya kemampuan pasok BBM dari kilang dalam negeri. Kapasitas total kilang minyak yang beroperasi di Indonesia pada akhir tahun 2015 adalah sebesar 1.169,1 MBCD yang terdiri atas: 1) Kilang PT Pertamina (Persero) dengan total kapasitas 1047,3 MBCD. - RU-II Dumai / Sungai Pakning : 177 MBCD - RU-III Plaju / S. Gerong : 127,3 MBCD - RU-IV Cilacap : 348 MBCD - RU-V Balikpapan : 260 MBCD - RU-VI Balongan : 125 MBCD - RU-VII Kasim : 10 MBCD 2) Kilang Pusdkilat Migas Cepu dengan kapasitas 3,8 MBCD. 3) Kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kapasitas 100 MBCD, mengolah bahan baku berupa kondensat hanya beroperasi pada bulan Januari 2014. 4) Kilang PT Tri Wahana Universal (TWU) Train 1 dengan kapasitas 6 MBCD, dan Train 2 dengan kapasitas 12 MBCD.


53

LAPORAN KINERJA

2015


BAB I PENDAHULUAN

Dari kapasitas kilang minyak sebesar 1.169,1 MBCD, sampai dengan bulan September tahun 2015 dihasilkan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 28,67 juta KL dan diperkirakan sampai bulan Desember 2015 sebesar 39,2 juta KL (3 bulan terakhir menggunakan data perkiraan serta penambahan

dari produksi RFCC Cilacap yang beroperasi mulai 1 Oktober 2015). Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sebesar 71,35 juta KL, maka dipenuhi dengan melakukan impor. Konsumsi BBM dan total produksi dapat digambarkan dengan Grafik berikut:

LAPORAN KINERJA

2015


BAB IV PENUTUP

Gambar 10. Perkembangan Kapasitas Kilang Minyak Indonesia

Grafik 12. Produksi BBM Kilang Indonesia (data prognosa sampai Desember 2015)

Beberapa kendala operasi yang dialami oleh kilang minyak antara lain: − Pasokan minyak mentah dari lapangan minyak domestik terus menurun dan penemuan cadangan baru seperti dari lapangan Banyu Urip yang dipasok ke kilang dalam negeri belum optimal;

54


− Kilang TPPI hanya beroperasi pada bulan Januari 2014, selebihnya tidak dapat beroperasi karena faktor non-teknis. TPPI kembali dioperasikan oleh PT Pertamina (Persero) pada Oktober 2015 melalui skema tolling sampai dengan Januari 2016.

Perkembangan kilang di Indonesia tidak mengalami kemajuan semenjak RU IV Balongan beroperasi pada tahun 1994. Mulai saat itu, tidak ada lagi penambahan fasilitas kilang baru milik Pertamina. Tercatat ada 2 kilang milik swasta yang beroperasi yaitu kilang milik PT Tri Wahana Universal (TWU) dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Jawa Timur. PT Tri Wahana Universal (TWU) yang semula hanya mempunyai 1 Train dengan kapasitas 6 MBCD telah menambah 1 train lagi dengan kapasitas 12 MBCD yang mulai beroperasi pada pertengahan 2014. Baik Train 1 dan Train 2 PT TWU menggunakan sumber minyak mentah Banyu Urip yang diproduksi PT Exxon Mobile Cepu Limited (EMCL). Sedangkan penambahan kilang baru oleh Pertamina yang direncanakan akan dibangun adalah Kilang Balongan II, Kilang Tuban Jawa Timur, serta kilang di Bontang dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Pada tahun 2015 telah diterbitkan Perpres Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak dalam Negeri. Selain itu, juga sedang dilakukan penyusunan Peraturan Menteri untuk Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil. Pengembangan kilang existing PT Pertamina (Persero) dilakukan melalui penambahan fasilitas RFCC yang bertujuan untuk meningkatkan produksi HOMC 1,13 juta barrel/bulan, LPG 350.000 ton/tahun, Propylene 140.000 ton/tahun, serta meningkatkan margin kilang dan daya saing RU-IV. RFCC beroperasi sejak tanggal 30 September 2015 dan sejak saat itu terjadi perubahan sebagai berikut: • Tidak ada lagi impor HOMC (High Octane Mogas Component), di mana HOMC merupakan komponen blending Gasoline/Premium. HOMC mempunyai ON=92;


55

LAPORAN KINERJA

2015


BAB I PENDAHULUAN

• Impor Premium ke TBBM (Terminal BBM) Lomanis 2 x 200 MB dihentikan/tidak diperlukan dan selanjutnya kebutuhan Premium tersebut dapat di-supply langsung dari RU IV Cilacap; • Injeksi/impor LPG via kapal sebanyak 7 x 2500 MTon per bulan dapat dikurangi 6 (enam call kapal), saat ini hanya dibutuhkan satu kali injeksi kapal saja (1 x 2500 MTon) per bulan; dan

• RU IV dapat memproduksi Pertamax (ON=92) dan Propylene (kedua produk ini merupakan produk baru dari kilang RU IV Cilacap).

Sehingga data-data produksinya dari tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 27 desember 2015 ditampilkan dalam Tabel berikut.

LAPORAN KINERJA

2015


yang termasuk dalam kilang LPG pola hulu adalah PT Pertamina (Persero) (Bontang, Kaltim), PT Chevron Indonesia (Tanjung Santan, Kaltim), PT Petrochina (Arar, Papua), PT Petrochina (Jabung, Jambi), PT Conoco Philips (Belanak, Natuna), PT Hess (Ujung Pangkah, Jatim). Pada tahun 2015 ada beberapa

BAB IV PENUTUP

kilang LPG pola hilir yang masih dalam tahap konstruksi yaitu PT Bumi Jambi Energi (Tanjung, Jabung Barat), PT Maruta Bumi Prima (Bekasi, Jawa Barat), dan PT Intermedia Energi (Bojonegoro, Jawa Timur).

Tabel 11. Kapasitas Kilang LPG

Tabel 10. Perbandingan Produksi Pra dan Pasca-RFCC di RU IV Nama Badan Usaha Intake

Pra-RFCC (MBCD)

HOMC

Pasca-RFCC (MBCD)

12.23

Delta (MBCD)

0.00

-12.23

Produk

Kapasitas

Kapasitas

(Ton/hari)

(MTPA)

Kilang Minyak PT. Pertamina (Persero)

Dumai

185

68,00

PT. Pertamina (Persero)

Musi

360

131,00


Cilacap

630

318,00

Premium

55.14

85.21

30.07


Balikpapan

Pertamax

0.00

5.66

5.66


Balongan

LPG

3.09

13.59

10.50

Sub Total Kilang Minyak

Propylene

0.00

0.92

0.92

26.47

21.84

-4.62

MFO

250

91,00

1500

548,00 1.156,00

Kilang Gas Pola Hulu PT. Pertamina (Persero)

Bontang

2,74

1.000,00

Selain dihasilkan dari kilang minyak, BBM juga dihasilkan dari kilang pengolahan hasil olahan, seperti dari pelumas bekas, uncorverted oil atau sludge oil.

Chevron

T. Santan

247

90,00

Petrochina

Arar

38

14,00

• Kapasitas Kilang LPG

Petrochina

Jabung

1,315

600,00

1,151

525,00

Kilang pengolahan gas di Indonesia terbagi menjadi kilang LNG dan kilang LPG. Killang LNG terbagi menjadi kilang LNG pola hulu dan kilang LNG pola hilir. Kilang LNG pola hulu umumnya dimiliki oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di mana fasilitas pengolahan terintegrasi dengan kegiatan hulu, sedangkan kilang LNG pola hilir dimiliki oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengolahan gas bumi yang diterbitkan pemerintah. LNG dihasilkan dari gas bumi yang telah mengalami proses pengolahan (pemurnian). Beberapa perusahaan yang termasuk dalam kilang LNG pola hulu adalah kilang PT Arun LNG (Lhokseumawe, NAD), kilang PT Badak LNG (Bontang, Kaltim) dan kilang PT British Petroleum (Tangguh, Papua). PT Arun LNG telah berhenti beroperasi karena perjanjian jual beli gas bumi (Sales Purchase Agreement) telah berakhir bulan Oktober tahun 2014. Saat ini fasilitas kilang PT Arun LNG adalah milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian

56

Lokasi


Conoco Phillips

Belanak

Keuangan, yang disewa oleh PT Pertamina (Persero) melalui surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan nomor S-62/MK.6/2015 dan pengoperasian kilangnya dilakukan oleh PT Perta Arun Gas. Sedangkan yang termasuk kilang LNG pola hilir adalah kilang PT Donggi Senoro LNG (Luwuk, Sulawesi Tengah), kilang PT Perta Arun Gas (Lhokseumawe, NAD), kilang PT South Sulawesi LNG (Wajo, Sulawesi Selatan) dan kilang PT Bumi Tangguh Selaras (Sidoarjo, Jawa Timur). Kilang PT Donggi Senoro telah mulai produksi pada bulan Juni tahun 2015 dan kilang PT Perta Arun Gas yang merupakan peralihan PT Arun LNG telah mulai produksi pada pertengahan tahun 2015. Untuk kilang PT South Sulawesi LNG dan kilang PT Bumi Tangguh Selaras saat ini sedang dalam tahap konstruksi.

Hess

Ujung Pangkah

Sub Total Kilang Gas Pola Hulu

LPG dapat dihasilkan dari kilang minyak maupun kilang gas. Sama halnya dengan LNG, kilang LPG yang berbahan baku gas bumi ada yang mengikuti pola hulu maupun pola hilir. Beberapa perusahaan

247

113,00 2.342,00

Kilang Gas Pola Hilir PT. Pertamina (Persero)

P. Brandan

120

44,00


Mundu

PT. Maruta Bumi Prima

Langkat

PT. Medco LPG Kaji PT. Titis Sampurna PT. Sumber Daya Kelola

Tugu Barat

18

7,00

PT. Odira Energy Persada

Tambun

150

55,00

PT. Surya Esa Perkasa

Lembak

226

82,00

PT. Yudhistira Haka Perkasa

Cilamaya

120

44,00

PT. Wahana Insannugraha

Cemara

102,3

37,00

PT. Media Karya Sentosa

Gresik

160

58,00

PT. Tuban LPG Indonesia

Tuban

480

175,00

PT. Yudistira Energi

Pondok Tengah

160

58,00

PT. Media Karya Sentosa Phase II

Gresik

230

84,00

100

37,00

46,57

17,00

Kaji

200

73,00

Prabumulih

200

73,00


57

LAPORAN KINERJA

2015


BAB I PENDAHULUAN

Nama Badan Usaha

Lokasi

PT. Gasuma Federal Indonesia

Tuban

PT. Pertasamtan Gas

Kapasitas

Kapasitas

(Ton/hari)

(MTPA)

70

26,00

Sungaigerong

710

259,00

PT. Sumber Daya Kelola

Losarang

10.5

3,80

Sub Total Kilang Gas Pola Hilir

1.132,80

Total Kilang Gas

3.474,80

Grand Total Kapasitas LPG

LAPORAN KINERJA

2015


BAB IV PENUTUP

Gambar 11. Kilang LPG dan LNG di Indonesia

4.630,80

Grafik 13. Kapasitas kilang LPG tahun 2011-2015

Tabel 13. Produksi LPG (2011-2015) Kapasitas Desain Kilang LPG yang sedang dalam tahap konstruksi di Indonesia: Nama Badan Usaha

Tabel 12. Kapasitas Kilang LPG Pola Hilir

2011

2012

2013

2014

2015

Kilang Minyak Nama Badan Usaha

Lokasi

Kapasitas

PT. Pertamina (Dumai)

MTPA

41.086

26.901

37.587

62.291

39.948

PT. Pertamina (Plaju)

100.459

72.987

59.246

104.322

113.686

PT. Bumi Jambi Energi

Tanjung Jabung Barat

46,00

PT. Pertamina (Cilacap)

111.438

100.436

45.348

32.702

122.241

PT. Maruta Bumi Prima

Bekasi

29,00

PT. Pertamina (Balipapan)

82.159

63.286

47.642

30.846

57.656

PT. Intermedia Energi

Bojonegoro

13,00

PT. Pertamina (Balongan)

369.698

28.729

227.461

317.280

310.778

Total

88,00

Sub Total

704.841

662.051

555.947

547.443

644.311

Kilang Gas Pola Hulu PT Badak LNG (Bontang)

58


644.574

470.598

476.980

412.095

332.904

PT Chevron (Santan)

69.401

47.551

21.949

15.418

18.806

PT Petrochina (Arar)

3.159

2.523

2.218

2.837

2.251


59

LAPORAN KINERJA

2015


BAB I PENDAHULUAN

Nama Badan Usaha PT Petrochina (Jabung)

2011

2012

2013

2014

LAPORAN KINERJA

2015

514.376

559.908

556.180

541.031

542.319

PT Conoco Phillips (Belanak)

22.794

515.844,

355.507

382.075

316.877

PT Hess (Pangkah)

48.873

42.272

34.221

39.241

44.038

1.303.177

1.643.698

1.447.055

1.392.697

1.257.196

1.595

6.064

4.510

4.076

3.649

21.971

7.855

0

0

0

4.458

4.328

4.644,55

3.960

0

PT Medco LPG (Kaji)

15.304

14.669

0

0

0

PT Titis Sampurna

25.820

24.019

21.931

21.389

17.859

2.786

1.780

2.544

2.654

2.276

PT BBWM

24.372

22.804

18.127

8.440

6.914

PT Surya Esa Perkasa

40.037

35.619

45.135

46.229

82.837

PT Yudhistira Haka Perkasa

Sub Total Kilang Gas Pola Hilir PT Pertamina (Mundu) PT Pertamina (P Brandan) PT Maruta Bumi Prima (Langkat)

PT Sumber Daya Kelola

11.361

10.069

9.400

11.765

5.384

PT Wahana Insannugraha

6.034

6.721

6.069

7.186

4.472

PT Media Karya Sentosa I

28.880

24.492

97.370

24.756

5.918

0

0

PT Media Karya Sentosa II PT TLI

82.186

PT Yudhistira Energy

0

76.025

25.542

3.648

9.431

15.857

12.611

26.389

26.457

26.333

27.999

PT Gasuma Federal Indonesia

0

0

14.244

10.662

14.674

PT Pertasamtan

0

0

126.655

190.149

168.031

277.420

184.813

380.740

443.062

381.418

2.258.439

2.490.562

2.383.742

2.383.202

2.282.925

Sub Total Total Produksi LPG

2015


Pada tahun 2015, terjadi peningkatan kapasitas kilang dari yang kapasitas sebesar 4,60 juta Metrik Ton pada tahun 2014 menjadi 4,64 juta Metrik Ton pada tahun 2015, hal ini disebabkan karena ada peningkatan kapasitas kilang PT Surya Esa Perkasa dari yang sebelumnya 125 Ton LPG per hari menjadi 225 Ton LPG per hari. Namun dari sisi produksi, terjadi penurunan produksi dari 2,39 juta Ton LPG pada tahun 2014 menjadi 2,283 juta Ton LPG pada tahun 2015, hal ini disebabkan karena ada beberapa kilang LPG yang mengalami penurunan produksi, di antaranya yaitu PT Titis Sampurna, PT BBWM, dan PT Pertasamtan. PT Pertasamtan mengalami penurunan produksi karena feed gasnya mengalami penurunan dan kandungan propana dan butana yang menurun. Selain itu turunnya produksi LPG disebabkan karena ada beberapa kilang LPG pola hilir yang berhenti beroperasi yaitu PT Wahana Insannugraha (Indramayu, Jawa Barat), PT Yudhistira Haka Perkasa (Cilamaya, Jawa Barat), dan PT Media Karya Sentosa phase I dan phase II (Gresik, Jawa Timur). PT Wahana Insannugraha dan PT Yudhistira Haka Perkasa berhenti beroperasi karena ada kajian teknis dan keekonomian pemanfaatan gas bumi serta surat persetujuan penunjukan langsung pengadaan jasa (processing fee) yang belum mendapat persetujuan SKK Migas. PT Media Karya Sentosa berhenti operasi terkait permasalahan hukum.

BAB IV PENUTUP

LPG dalam negeri melonjak drastis. Kebutuhan LPG untuk program tersebut pada tahun 2007 sebesar 0,033 juta Ton dan meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2015 diperkirakan meningkat menjadi sebesar 6,56 juta Ton (PSO dan non-PSO/industri). Hal ini berakibat target persen pemenuhan produksi LPG dari dalam negeri yang ditargetkan 50% diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2015 hanya tercapai sebesar 47,29%. Selisih antara jumlah produksi dan kebutuhan dipenuhi dari impor, yang jumlahnya setiap tahun terus meningkat seiring berjalannya program konversi minyak tanah ke LPG. Melihat statistik supply demand kebutuhan akan LPG dari tahun ke tahun, di mana peningkatan jumlah produksi tidak dapat mengimbangi peningkatan dari sisi konsumsi, sehingga pemenuhan kekurangannya harus dipenuhi dari impor. Tentunya dengan adanya impor ini mengakibatkan beban anggaran Pemerintah semakin besar dan dapat menimbulkan ketergantungan dari pihak luar. Melihat kondisi yang ada, maka dirasa pemerintah perlu membangun infrastruktur pengolahan sehingga angka ketergantungan impor dapat ditekan dan ketahanan energi dapat terwujud, selain itu, perlu membuat suatu rumusan peraturan untuk meningkatkan minat investasi Badan Usaha untuk membangun kilang LPG.

Sejak Indonesia menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2007, konsumsi Grafik 14. Produksi LPG Tahun 2011-2015 Tabel 14. Perbandingan Produksi, Impor, dan Konsumsi LPG 2011-2015 2011


2013

2014

2015

Impor

(x 1000 Ton)

2.124

2.573

3.299

3.604

4.308

Kilang Gas

(x 1000 Ton)

1.553,6

1.828,6

1.827,8

1.831,7

1.626,1

Kilang Minyak

(x 1000 Ton)

704,8

662

555,9

547,4

644,3

4.382,4

5.063,6

5.682,7

5.983,1

6.578.4

Konsumsi Total (x 1000 Ton)

60

2012


61

LAPORAN KINERJA

2015

BAB I PENDAHULUAN

Grafik 15. Perbandingan produksi, impor, dan konsumsi LPG Tahun 2011 - 2015


LAPORAN KINERJA

7.

2015


BAB IV PENUTUP

SASARAN TERJAMINNYA PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN BAHAN BAKAR GAS UNTUK DOMESTIK INDIKATOR

SATUAN


Lokasi SR

REALISASI

%CAPAIAN

2 8.000

2 7.636

100 95

59 1

55 1

93 100

Lokasi

2

3

150

unit

1

1

63,83

Pemanfaatan gas dalam negeri : - Presentase alokasi gas domestik - Fasilitasi pembangunan FSRU Pembangunan infrastruktur SPBG

TARGET

% unit


• Pembangunan Jaringan Gas Kota Pada 6 Juli 2015 terbit Peraturan Menteri ESDM nomor 20 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah dan adanya penugasan pengalihan pengoperasian jargas eksisting yang dikelola oleh BUMD kepada BUMN melalui Keputusan Menteri ESDM nomor 3328 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) serta nomor 3337 kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah. Hal ini dilakukan dengan harapan BUMN mampu melakukan pengembangan pembangunan secara masif dalam rangka mewujudkan diversifikasi energi dan meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk bahan bakar sektor rumah tangga. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, beberapa kota telah mulai dilakukan pengalihan pengoperasian oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk yaitu: Kota Sidoarjo dan Kota Surabaya per tanggal 22 November 2015, Kota Tarakan 15 Desember 2015. Kota yang lain masih dalam proses pengalihan pengoperasian dan menentukan skema kerjasama yang tepat antara BUMD dan BUMN dalam mengoperasikan jargas. Pada tahun 2015, pembangunan Jargas dilaksanakan di Kota Lhoksukon dan Kota Pekanbaru yang dipecah menjadi 3 paket pekerjaan yaitu pembangunan pipa transmisi Lhoksukon, pembangunan pipa distribusi Lhoksukon, dan pembangunan jargas Pekanbaru.

62


Hingga 31 Desember 2015, kegiatan konstruksi pipa transmisi jargas Kota Lhoksukon mencapai 87,075%, konstruksi pipa distribusi Kota Lhoksukon mencapai 89,345%, dan konstruksi pembangunan jargas Pekanbaru mencapai 76%. Sisa konstruksi dilanjutkan dengan mekanisme yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan 194/PMK.05/2014 tentang Penyelesaian Pekerjaan Melewati Akhir Tahun Anggaran. Pelaksanaan konstruksi Jargas T. A. 2015 tidak dapat terselesaikan 100% karena terdapat banyak faktor antara lain: pekerjaan pelelangan Jargas mulai T. A. 2015 dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) berdasarkan penugasan dari Kementerian ESDM. Masa peralihan tersebut yang membuat proses lelang mundur dari perencanaan yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat terselesaikan di akhir T. A. 2015. Pembangunan fisik Jargas meliputi pembangunan Metering Regulation Station (MR/S) (Kota Lhoksukon), Regulation Sector (RS) yang dapat memenuhi maksimal 400 Sambungan Rumah (SR), jaringan pipa yang panjang dan susunan diameter yang bervariasi (Carbon Steel (CS) Ø 4 inch, pipa Poly Ethylene (PE) berukuran Ø 180 mm, Ø 90 mm, Ø 63 mm, Ø 32 mm, dan Ø 20 mm), serta meter dan regulator pada setiap sambungan rumah. Berikut rincian pembangunan fisik jaringan gas bumi untuk rumah tangga tahun anggaran 2015:


63

LAPORAN KINERJA

2015


BAB I PENDAHULUAN

Tabel 15. Realisasi Pembangunan Jargas 2015 No 1 2

Sambungan Rumah (SR)

Pembangunan Jaringan Gas Bumi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Pekanbaru

Kecamatan / Kelurahan / Desa 3 Kelurahan yaitu : Tanjung Rhu, Pesisir, dan Sekip

3.713

Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Lhoksukon a. Pembangunan Jaringan Transmisi

-

b. Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga

3.923

2 Kecamatan yaitu Tanah Luas dan Lhoksukon

LAPORAN KINERJA

2015


Hingga Oktober tahun 2015, realisasi alokasi gas untuk kebutuhan domestik sebesar 55% terhadap target 59% pada tahun 2015 atau tercapai sebesar 93%. Kurang optimalnya realisasi penyerapan domestik dikarenakan menurunnya demand oleh konsumen dalam negeri akibat dari melemahnya perekonomian. Selain itu, kendala teknis dan operasional di lapangan migas juga menjadi kendala dalam kurang optimalnya pemanfaatan gas untuk domestik. Isu-isu strategis yang berkembang dan mempengaruhi kebijakan untuk penetapan alokasi

• Pemanfaatan Gas Dalam Negeri

BAB IV PENUTUP

gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri meliputi: ∼- Telah diterbitkan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi telah dibahas dengan stakeholder. ∼- Telah difinalisasi draft Perpres Penyesuaian Harga Gas untuk Industri Tertentu. Dalam rangka pengelolaan gas bumi sebagi penggerak kegiatan ekonomi dan pendorong bagi perwujudan ketahanan energi nasional, pemerintah melakukan perubahan paradigma tata kelola gas bumi Indonesia. Kebijakan gas bumi mengalami perubahan struktur seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini:

- Presentase alokasi gas domestik Tabel 16. Kebijakan Gas Bumi Indonesia bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri. Untuk itu, pada Renstra Ditjen Migas 2015 – 2019 terdapat indikator tersebut di mana perencanaan hingga tahun 2019 disusun sebagaimana tabel berikut:

UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan bahwa pemerintah menjamin efesiensi dan efektifitas tersedianya minyak dan gas bumi baik sebagai sumber energi maupun sebagai Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Prosentase Alokasi Gas Domestik

2015

2016

2017

2018

2019

59%

61%

62%

63%

64%

untuk memenuhi kebutuhan domestik lebih besar dibandingkan ekspor.

Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata 9% sejak tahun 2003 hingga tahun 2015, dan sejak tahun 2013 volume gas

Kebijakan Awal Tujuan

Penyelenggaraan kegiatan Tujuan usaha Gas Bumi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan konstribusi sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia.

Pemanfaatan

a. Pemanfaatan Gas Bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang akan digunakan sebagai sumber energi, bahan baku, maupun keperluan lainnya dengan memperhatikan keekonomian harga Gas Bumi yang bersangkutan;

Grafik16. Pemanfaatan Gas Bumi (status Oktober 2015) 6000

BBTUD

5000

4937

4000

4416

4202

3000 2000 1000 0

1480

1466

1513

4008

2341

3820 3775 3681 2527


3323 3379

4078 3631 3267 3550

3774

3402

b. Sumber gas yang besar dan berada di remote area dimanfaatkan untuk ekspor dikarenakan belum adanya infrastruktur serta demi kepentingan ketahanan ekonomi.

3785 3703.36

3237 3047.89

Pelaksana

Penguasaan oleh Negara atas Gas Bumi diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan. Dan pengusahaannya dilaksanakan oleh Badan Usaha berdasar Izin Usaha.

Pemanfaatan

Penyelenggaraan kegiatan usaha Gas Bumi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

a. Mengutamakan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan baku dan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri; b. Meningkatkan pemanfaatan bahan bakar gas, khususnya di sektor transportasi dan rumah tangga, antara lain melalui percepatan pembangunan infrastruktur gas dan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak.

Penyelenggaraan Gas Bumi Melalui Pipa oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Penyangga.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Domestik

64

2913

4336

Arah Kebijakan

Ekspor


65

LAPORAN KINERJA

2015


BAB I PENDAHULUAN

Kebijakan Awal Pelaksanaan

Pemanfaatan Gas Bumi bagi konsumen dilaksanakan melalui proses penunjukan penjual Gas

Arah Kebijakan Pelaksanaan

Bumi bagian Negara:

b. Pelaksanaan kegiatan usaha Gas Bumi Melalui Pipa dilaksanakan dengan penawaran langsung (prinsip first come first serve);

a. Alokasi gas bagi BUMD / Energi Daerah Penghasil tidak dimanfaatkan bagi keperluan penyediaan listrik dan belum mendukung peningkatan perekonomian daerah penghasil;

c. Badan Usaha Penyangga melakukan agregasi harga gas, menjamin penyediaan dan pendistribusian harga sampai kepada konsumen akhir serta menstimulus percepatan pembangunan infrastruktur (perlu dipertimbangkan playing field bagi Badan Usaha Niaga (Swasta) lain;

b. Alokasi gas bagi BUMD cenderung melahirkan trader– trader tanpa fasilitas jaringan distribusi gas bumi; c. Pelaksanaan kegiatan usaha Gas Bumi dilakukan berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

Pemerintah menyusun fondasi dan perangkat administrasi serta hukum dalam rangka perubahan tata kelola gas bumi Indonesia tersebut namun hal yang paling utama yang perlu segera dilaksanakan adalah evaluasi dan pengawasan terhadap trader gas bumi di Indonesia. Untuk itu pemerintah menerbitkan

a. Pelaksanaan kegiatan usaha Gas Bumi Melalui Pipa dilaksanakan oleh BUMN, Badan Usaha dan BUMD dengan Izin Usaha;

LAPORAN KINERJA

2015

Untuk itu sampai dengan tahun 2015, pemerintah kembali memfasilitasi pembangunan Terminal Regasifikasi dan Penyimpanan di Arun NAD dengan kapasitas 3 MTPA. Regasifikasi Arun dibangun dengan mengonversikan Arun LNG plant, di mana biaya yang dibutuhkan lebih rendah daripada mendirikan terminal regasifikasi baru. Hal ini merupakan proyek PT. Pertamina (Persero) melalui PT Perta Arun Gas dengan kapasitas regasifikasi LNG Arun sebesar 400 MMSCFD (3 MTPA). Tahapan pembangunan Terminal Regasifikasi dan Penyimpanan Arun dimulai dengan FID (Final

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator

Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi yang menggantikan Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.

Fasilitasi pembangunan FSRU/Regasifikasi on-shore/LNG terminal

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melihat bahwa pada dasarnya Pembangunan FSRU/ Regasifikasi on-shore/LNG terminal merupakan salah satu cara pendistribusian gas bumi yang cukup handal untuk pemenuhan kebutuhan gas, namun

66


2015

2016

2017

2018

2019

1

2

1

1

2

bukan berarti pembangunan tersebut wajib secara jumlah output tetapi bagaimana output tersebut dapat memenuhi outcome yaitu pemenuhan kebutuhan gas bumi domestik.

Investment Decision) pada 15 Februari 2013. Regas EPC dilaksanakan dalam waktu 18 bulan dan selesai pada November 2014, di mana mengalami kemunduran terhadap target penyelesaian pada September 2014. Hal ini disebabkan oleh komitmen ekspor melalui LNG Arun dari EMOI terlambat dari rencana Agustus 2014 menjadi Oktober 2014, selain itu terdapat perubahan pekerjaan dari regas ditambah Liquefied Natural Gas (LNG) Hub sehingga Gas In dimulai pada 29 Januari 2015. Fasilitas Receiving dan Regastification Terminal ini terintegrasi dengan pipa transmisi Arun-Belawan dengan kapasitas pipa sebesar 200 MMSCFD. Pembangunan pipa Arun-Belawan sepanjang 340 km ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan gas bumi di Wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Supply dari Kilang LNG Bontang dan fasilitas LNG Tangguh, Papua Barat dimanfaatkan untuk mentransportasikan gas sebagai pemenuhan kebutuhan listrik dan industri di Medan melalui pipa Arun - Belawan, dengan konsumen 1 PLN Belawan, 2 Kawasan Industri Medan (KIM), dan 3 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

d. Diperlukan dokumen Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi Nasional (untuk mengakomodir pengusahaan Gas bumi yang berasal dari LNG).

Berdasarkan pengalaman kinerja Renstra 2010 – 2014 terhadap fasilitasi Pembangunan Regasifikasi/ Terminal/FSRU, Ditjen Migas mendapatkan penugasan yang tertuang dalam renstra Ditjen Migas 2015 – 2019 berupa:

BAB IV PENUTUP

Gambar 12. Lokasi FSRU Arun

Seperti yang sudah dijelaskan di atas terkait peran pembangunan Pembangunan FSRU/Regasifikasi on-shore/LNG terminal, oleh karena itu dalam memfasilitasi Pembangunan fasilitas Arun LNG Receiving dan Regasification Terminal, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan rapat koordinasi dan melihat untuk dapat dievaluasi terkait pola distribusi dan bisnis kerja dari Arun ini mengingat peruntukan dalam memenuhi kebutuhan demand kelistrikan dan industri di Aceh dan Sumatera Utara di mana telah ditetapkan alokasi LNG untuk kebutuhan PT PLN Persero sebesar 14 kargo melalui fasilitas regasifikasi Arun oleh Menteri ESDM.

• Fasilitasi pembangunan FSRU Sampai dengan tahun 2014, Pemerintah telah memfasilitasi 2 pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) yaitu FSRU Nusantara Regas di DKI Jakarta (status beroperasi) dan FSRU Labuhan Maringgai di Lampung (status beroperasi).



67

LAPORAN KINERJA

2015


BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA

2015


BAB IV PENUTUP

TAMBAHAN ANGGARAN DALAM APBN-P 2015 • Pembangunan Infrastruktur SPBG Capaian kinerja pembangunan infrastruktur SPBG pada ketiga lokasi tersebut adalah sebagai berikut: - Pelaksanaan Pembangunan SPBG Mother Station di Balikpapan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 meliputi pondasi main equipment yang sudah dicor dan pipeline sudah 20 joint dari total 99 joint. - Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station di Bekasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 meliputi equipment yang sudah onbase dan canopy dispenser progress 95%. - Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station di Depok sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 meliputi main equipment yang sudah onbase, pipeline ROW sudah 1,8 km dari 4,8 km dan masih terdapat kendala di dalam perizinan.

Secara umum terdapat kendala pada proses pengadaan lahan dan kendala perizinan oleh pemerintah daerah setempat yang tidak dapat direalisasikan secara paralel dan ditambah dengan adanya demo dan penolakan untuk pembangunan SPBG dari warga sekitar. Kendala lahan dapat berupa nilai penawaran harga oleh pemilik lahan untuk pembangunan SPBG yang melebihi harga yang telah disampaikan oleh appraisal KJPP dan adanya perbedaan antara hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan pemilik lahan untuk kepentingan pembangunan SPBG, sehingga secara teknis harus diselesaikan terlebih dahulu yang akan membawa dampak pada bertambahnya waktu untuk pembangunan SPBG secara keseluruhan.

• Pembangunan Kilang Mini LPG (Multiyears) Sejak tahun 2010, Ditjen Migas telah menganggarkan pembangunan kilang mini LPG yang dimulai dari pekerjaan FEED, UKL/UPL, kajian kelembagaan dan pada tahun 2012 dilakukan pembebasan lahan dan pengurusan perijinan. Pada tahun 2012, telah dibebaskan lahan seluas 3,2 Ha di desa Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dasar pemilihan lokasi adalah dekat dengan sumber bahan baku yaitu Lapangan Jata yang berada di wilayah PT Medco E&P Indonesia. Selain itu, lokasi pembangunan kilang mini LPG telah mendapat persetujuan lokasi dari Bupati Musi Banyuasin. Pada tahun 2013, telah dipilih kontraktor EPC Kilang Mini melalui proses tender dengan masa berlaku kontrak selama 15 bulan (Multi Years Contract) dengan anggaran Rp 100 milyar.

68


Sampai dengan akhir tahun 2015, progress pembangunan kilang mini LPG adalah 63,83%, penyebab keterlambatan pembangunan kilang mini LPG tersebut adalah: 1. Belum datangnya peralatan utama yang diimpor dari China, di antaranya adalah Gas Dryer, Refrigerant System, dan Gas Compressor Set Capacity 2,2 MMSCFD; 2. Belum dilanjutkannya fabrikasi peralatan di Workshop Cilegon; 3. Terhentinya pekerjaan di site sejak tanggal 16 November 2015. Beberapa opsi yang akan dilakukan untuk penyelesaian proyek kilang mini LPG, adalah: 1. Penugasan khusus kepada PT Pertamina (Persero); atau 2. Pelelangan sisa pekerjaan kepada kontraktor lain.

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

REALISASI

%CAPAIAN

Pembangunan sarana bahan bakar gas (BBG) : − SPBG Mother Station − SPBG Online Station − SPBG Daugther Station − Gas Transport Module (GTM) − Ruas Pipa Distribusi

Unit Unit Unit Unit Ruas

6 7 6 6 2

1 12 2 6 2

17 171 33 100 100

Pembangunan mini LNG Plant dan L-CNG Station : − Pengadaan lahan kilang mini LNG − Pengadaan lahan L-CNG station − Penyusunan dokumen lingkungan

Paket Paket Paket

1 1 1

1 1 0

100 100 0

Pendistribusian paket perdana LPG 3 Kg *)

Unit

1.163.261

1.117.810

96

Pilot project konversi BBM ke bahan bakar gas untuk nelayan

Unit

50.000

0

0

• Pembangunan Sarana Bahan Bakar Gas (BBG) Sesuai baseline sasaran kerja Ditjen Migas awal Tahun 2015 dan tambahan anggaran dalam APBN-P 2015 untuk pembangunan sarana bahan bakar gas (BBG), direncanakan akan dilaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur SPBG sebanyak 2 lokasi (sesuai dengan anggaran APBN T. A. 2015). Selain itu terdapat tambahan pengerjaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Renstra 2015 – 2019 di mana pada tahun 2015 ditargetkan pembangunan SPBG Mother Station sebanyak 6 unit, SPBG Online Station sebanyak 7 unit, SPBG Daughter Station 6 unit, Gas Transport Module (GTM) sebanyak 6 unit, dan ruas pipa distribusi sebanyak 2 ruas yang dibebankan pada anggaran APBN T. A. 2015. Dari target total pembangunan SPBG tahun 2015 sebanyak 21 unit SPBG, pada awal tahun 2015 direncanakan akan dibangun 22 unit yang terdiri dari beberapa calon

lokasi lahan yang pelaksanaannya sesuai dengan tugas yang diberikan kepada Tim Pendamping Pengadaan Lahan ref. Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 257.K/73/ DJM.T/2015 pada tanggal 29 April 2015 tentang Tim Pendamping Pengadaan Lahan untuk Kegiatan Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas di Provinsi DKI Jakarta, Banten Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015. Namun pada progress-nya, hanya terdapat 18 (delapan belas) lahan dari target awal sejumlah 22 (dua puluh dua) lahan calon SPBG yang terealisasi pengadaannya. Sedangkan terdapat 4 (empat) lahan yang tidak dapat diteruskan proses pengadaannya dikarenakan adanya pertimbangan teknis dan non-teknis, antara lain:

Tabel 18. Hambatan Pengadaan Lahan SPBG No.

Wilayah

1.

Tj. Priok

O/L

2.

Cilegon

D/S

3.

Cirebon

O/L

4.

Cakung

D/S

Lokasi Tanah

Penyebab Pembatalan

Beberapa opsi lahan

− Opsi lokasi tidak memenuhi spesifikasi (ukuran, harga, potensi market, posisi lahan, kelengkapan dokumen) − Timeline/Waktu pengadaan tanah yang sudah tidak memadai untuk disesuaikan dengan jadwal EPC

Lahan Aset Pertamina

− Masih ada permasalahan hukum − Masih membutuhkan waktu untuk pengosongan lahan − Timeline/Waktu pengadaan tanah yang sudah tidak memadai untuk disesuaikan dengan jadwal EPC


69

LAPORAN KINERJA

2015

BAB I PENDAHULUAN

− SPBG Mother Station SPBG Mother Station merupakan stasiun tempat mengkompresi gas alam, yang diperoleh melalui koneksi langsung dengan pipa gas, untuk menjadi CNG yang kemudian diisikan ke dalam GTM (Gas Transportation Module) / Tube Trailer, untuk selanjutnya didistribusikan ke Daughter Station dan MRU (Mobile Refueling Unit). Secara umum kapasitas SPBG Mother Station sekitar 1 - 4 MMSCFD/unit atau setara dengan + 30 – 120 KLSP/unit.

digunakan untuk pembangunan 6 SPBG Mother Station, pada pelaksanaannya terealisasi 1 SPBG Mother Station dan 5 target SPBG Mother Station sisanya diganti menjadi 5 unit SPBG Online Station. Perubahan paket rencana pembangunan tersebut dikarenakan beberapa luas lahan yang berhasil diadakan untuk pembangunan SPBG Mother Station tidak memenuhi luas minimum lahan untuk pembangunan Mother Station, sehingga 5 pembangunan Mother Station tersebut dialihkan menjadi pembangunan Online Station yang ukuran spesifikasi umum lahan dan peralatan utamanya lebih memungkinkan untuk direalisasikan. Dalam hal pemilihan lahan untuk SPBG Mother Station, pertimbangan lokasi lebih didasarkan pada kedekatan jarak dengan infrastruktur pipa gas di mana lahan yang dibutuhkan untuk SPBG Mother Station + 3.000 m2 dengan memperhatikan kondisi pasar di sekitar lahan serta status lahan tersebut apakah merupakan tanah dengan kepemilikan negara/ pemerintah atau kepemilikan oleh swasta/ perorangan.

Beberapa perencanaan awal sesuai dengan Renstra di mana target awal anggaran APBN-P

Berikut progress pembangunan fisik SPBG Mother Station tahun anggaran 2015:

Kendala lainnya adanya perizinan oleh Pemda setempat yang tidak dapat dilaksanakan secara paralel dengan penyelesaian pekerjaan, serta adanya demo dan penolakan dari warga sekitar. Pada pelaksanaan pembangunan 18 unit SPBG APBN dan APBN-P yang terealisasi pengadaan lahannya, terdapat perubahan paket pekerjaan yang disebabkan oleh revisi anggaran dan kegiatan serta beberapa kendala dalam penyelesaian pekerjaan termaksud.

70


No

Lokasi

Status

1

Bekasi

Pelaksanaan Pembangunan SPBG Mother Station di sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar 50,00%. Main equipment minggu ini install, canopy dispenser dalam progress installing


LAPORAN KINERJA

2015


− SPBG Online Station SPBG Online Station merupakan stasiun tempat pengisian CNG ke kendaraan bermotor di mana sumber gasnya disalurkan melalui koneksi langsung pipa gas. Kapasitas SPBG Online Station sekitar 0,3 – 1 MMSCFD/unit atau setara dengan + 10 – 30 KLSP/unit. Secara umum, proses pemilihan lahan untuk SPBG Online Station sama dengan SPBG Mother Station yang lebih didasarkan pada pemilihan lokasi yang dekat dengan keberadaan infrastruktur

BAB IV PENUTUP

pipa gas. Luas lahan yang dibutuhkan sekitar + 3.000 m2 dengan mempertimbangkan kondisi pasar di sekitar lahan serta status kepemilikan lahan tersebut. Dengan adanya pengalihan dari target SPBG Mother Station menjadi Online Station sebanyak 5 unit dan dari SPBG Daugther Sation menjadi Online Station sebanyak 4 unit, maka pembangunan SPBG Online Station bertambah menjadi 16 unit di mana hanya dapat direalisasikan sebanyak 12 unit karena 4 lainnya terkendala oleh permasalahan teknis dan nonteknis yang telah dijelaskan di atas.

No

Lokasi

Status

1

Purwakarta

Pelaksanaan Pembangunan SPBG online station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 meliputi kondisi pondasi main equipment sudah cor dan main equipment onsite.

2

Karawang

Pelaksanaan Pembangunan SPBG online station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai kondisi fisik berupa pondasi main equipment yang sudah cor dan posisi main equipment onsite.

3

Pantura

Pelaksanaan Pembangunan SPBG online station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai progress fisik berupa main equipment yang sudah install dan canopy dispenser finishing.

4

Subang Kota

Pelaksanaan Pembangunan SPBG online station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 meliputi kondisi main equipment yang sudah install dan canopy dispenser finishing.

5

Semarang

Pelaksanaan Pembangunan SPBG online station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai kondisi fisik berupa main equipment yang sudah install dan canopy dispenser finishing.

6

Indramayu

Pelaksanaan Pembangunan SPBG online station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 meliputi main equipment yang sudah install dan canopy dispenser finishing.

7

Cirebon

Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai kondisi main equipment sudah install dan canopy dispenser main stell sudah terpasang beserta atap.

8

Cilegon

Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai kondisi main equipement di laydown dekat dengan lokasi SPBG dan telah start penggelaran pipa.

9

Merak

Pelaksanaan Pembangunan SPBG Online Station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai kondisi main equipment yang telah install dan canopy dispenser dalam progress installing.

10

Serang


11

Jakarta


12

Bekasi



71

LAPORAN KINERJA

2015

BAB I PENDAHULUAN


− SPBG Daugther Station

Pemilihan lahan untuk SPBG Daugther Station tidak serumit pemilihan lahan untuk SPBG Mother Station karena tidak perlu mempertimbangkan faktor jarak dengan infrastruktur pipa gas yang sudah ada. Namun, untuk luas lahan mempertimbangkan pula kondisi pasar di sekitar lokasi serta status kepemilikan lahan tersebut

dengan kebutuhan lahan dapat mencapai sekitar 3.000 m2. Dikarenakan pembangunan Mother Station yang terlaksana direduksi menjadi 1 Mother Station saja, maka pembangunan Daughter Station tidak dapat dilaksanakan semua. Hal ini dikarenakan pasokan gas pada Daughter Station yang menggunakan Mobile Cascade dari fasilitas Mother Station membuat pelaksanaan pembangunan Daughter Station diubah menjadi Online Station yang menggunakan jalur pipa untuk pasokan gasnya. Sehingga rencana pembangunan Daughter Station sebanyak 6 unit diganti menjadi 2 unit pembangunan Daughter Station dan 4 unit pembangunan Online Station. Berikut progress pembangunan fisik SPBG Daugther Station:

No

Lokasi

Status

1

Bogor 1

Pelaksanaan Pembangunan SPBG Daughter Station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai progress fisik berupa main equipment yang telah install dan canopy dispenser dalam progress installing.

2

Bogor 2

Pelaksanaan Pembangunan SPBG Daughter Station sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 mencapai progress fisik berupa main equipment yang telah install dan canopy dispenser dalam progress installing.

− Gas Transport Module (GTM)

2015


GTM yang diadakan pada tahun 2015 digunakan untuk mensuplai SPBG Daughter Station di beberapa lokasi seperti Merak, Serang dan Bogor

dari Mother station terdekat. Selain itu GTM juga dapat digunakan untuk membantu suplai Mobile Refueling Unit (MRU) yang tersebar di beberapa lokasi penempatan seperti yang terdapat di lokasi Lapangan Banteng, Pulogebang dan Cikarang. MRU sendiri merupakan suatu unit pengisian bahan bakar gas berupa CNG yang dapat berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi lain (mobile) dan penempatannya diprioritaskan untuk lokasi yang tidak terjangkau oleh pipa gas. Setiap MRU memiliki ukuran sekitar 20 ft dengan kapasitas storage sekitar 1800 Lsp. Keberadaan MRU di beberapa tempat tersebut diharapkan akan memudahkan para pengguna kendaraan berbahan bakar gas untuk mengisi bahan bakarnya dengan CNG (Compressed Natural Gas) yang lebih bersih dan ramah lingkungan jika dibandingkan dengan BBM.

Lokasi Direncanakan pada wilayah yang mendekati SPBG Daugther Station maupun MRU

Status Progress pengadaan GTM sesuai dengan schedule dengan progress 100% menggunakan APBN TA 2015

− Ruas Pipa Distribusi Pembangunan ruas pipa penunjang SPBG diperlukan untuk mengakomodir rencana lahan yang letaknya cukup jauh dari pipa existing maupun sumber gas, seperti halnya pembangunan Lokasi Bekasi dan Semarang


di tahun 2015 yaitu di Bekasi dan Semarang. Sehingga diharapkan SPBG yang dibangun dapat dioperasikan secara optimal. Berikut progress pembangunan fisik Ruas Pipa Distribusi: Status

Pengadaan Material Pipa dilaksanakan menggunakan dana APBN TA 2015 dengan progress capaian pembangunan fisik sebesar 56,11% dari target keseluruhan.

• Pembangunan mini LNG Plant dan L-CNG Station Salah satu sumber energi alternatif untuk sektor industri dan transportasi yang dapat digunakan sebagai bahan bakar adalah LNG (Liquefied Natural Gas) dan CNG (Compressed Natural Gas). Untuk menunjang pengembangan penggunaan gas khususnya untuk kendaraan yang beroperasi jarak jauh atau kendaraan berat (heavy duty) serta industri yang tidak terjangkau dengan pipa distribusi, maka pembangunan kilang mini LNG dan LCNG (Liquefied-Compressed Natural Gas) Station dapat menjadi pilihan untuk mendistribusikan gas sebagai bahan bakar. Adapun pembangunan fasilitas kilang mini LNG dan LCNG Station menjadi bagian dari upaya Kementerian ESDM dalam diversifikasi energi dari BBM ke BBG yang selama ini sudah dimulai dengan pengembangan SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) CNG. Pelaksanaan pembangunan Mini LNG Plant dan L-CNG Station ditugaskan kepada PT Pertamina (Persero) menggunakan dana APBN dengan skema Multiyears yang dilaksanakan pada tahun 2015 – 2018. Pada tahun 2015, pelaksanaan Pembangunan Mini LNG Plant dan L-CNG Station dimulai dengan kegiatan pengadaan lahan bagi Pembangunan Mini LNG Plant dan L-CNG Station serta penyusunan dokumen lingkungan. Adapun hasil yang dapat dicapai adalah 1 lahan mini LNG Plant di Karawang, Jawa Barat dan 4 lahan

72

BAB IV PENUTUP

Berikut progress pembangunan fisik Gas Transport Module:

SPBG Daugther Station merupakan tempat pengisian CNG ke kendaraan bermotor di mana sumber gasnya disalurkan dari Mother Station dengan menggunakan GTM (Gas Transportation Module) / Tube Trailer. Kapasitas SPBG Daugther Station umumnya berkisar antara 0,3 – 1 MMSCFD/ unit atau setara dengan + 10 – 30 KLSP/unit.

LAPORAN KINERJA

L-CNG Station di Cirebon, Semarang, Gresik, dan Banyuwangi. Realisasi anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pengadaan lahan bagi kilang mini LNG dan stasiun L-CNG menggunakan APBN. Sementara itu, lahan L-CNG Station di Cilegon, Jakarta, Jogjakarta, dan Bandung tidak dapat dibeli. Penyusunan dokumen lingkungan belum dapat dilaksanakan. Penyusunan dokumen lingkungan akan dilaksanakan menggunakan Anggaran Biaya Investasi PT Pertamina (Persero). Faktor-faktor pendukung dari tercapainya kegiatan tersebut adalah: 1. Adanya dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan lahan Mini LNG Plant dan L-CNG Station. 2. Pemilik lahan dan notaris sangat kooperatif dan membantu dalam proses penagihan lahan. Sementara faktor-faktor penyebab kegagalan antara lain : 1. Lahan yang akan dibeli tidak memenuhi persyaratan secara administratif. 2. Harga lahan yang akan dibeli melebihi KJPP yang telah ditetapkan. 3. Terbatasnya waktu untuk pengadaan lahan. 4. Waktu yang terbatas untuk pelaksanaan lelang penyusunan dokumen lingkungan dan proses penyusunan dokumen lingkungan.


73

LAPORAN KINERJA

2015

BAB I PENDAHULUAN

5. Untuk penyusunan HPS dan RAB detil untuk lelang penyusunan dokumen lingkungan setelah ada kepastian spesifikasi pondasi dan peralatan. Kepastian pondasi baru dapat dibuat setelah adanya hasil soil test. Hasil soil test baru bisa didapat setelah didapat kepastian lahan. Spesifikasi peralatan menunggu hasil


2015


pemutakhiran FEED KIlang Mini LNG dan L-CNG station. 6. Belum adanya kepastian lahan untuk Kilang Mini LNG dan Stasiun LCNG sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015. Sehingga tidak memungkinkan melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan dengan APBN 2015.

Bentuk dukungan dari Pemerintah dalam pelaksanaan Konversi Mitan ke LPG 3 Kg yaitu membantu proses sosialisasi, pendataan dan pendistribusian paket perdana kepada masyarakat, membantu dengan menghimbau masyarakat untuk memberikan dokumen yang disyaratkan (fotokopi KK dan fotokopi KTP) bagi calon penerima paket perdana Rumah Tangga atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan Pemda dan surat keterangan usaha bagi Usaha Mikro.

Tahapan program pelaksanaan konversi diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah yang akan dilakukan konversi dan pendataan calon penerima paket perdana yang dilaksanakan oleh Konsultan yang ditunjuk Ditjen Migas melalui proses pelelangan selanjutnya setelah data pendataan tersebut diverifikasi kemudian dilakukan pendistribusian paket perdana LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat melalui konsultan yang ditunjuk oleh PT. Pertamina (Persero) selaku badan usaha yang mendapat penugasan dari Menteri ESDM.

Untuk mencapai target Konversi Mitan ke LPG Tabung 3 Kg, Pemerintah melakukan koordinasi yang baik dengan PT. Pertamina (Persero) untuk mempersiapkan infrastruktur (depo) yang diperlukan di daerah yang akan dikonversi. Selain

• ➢Pendistribusian Paket Perdana LPG 3 Kg Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg Tahun 2015 dilaksanakan di 6 (enam) Provinsi yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2015 dengan realisasi sebanyak 1.117.810 paket perdana LPG Tabung 3 kg (99% dari target). Dengan terdistribusinya paket perdana LPG Tabung 3 Kg ini akan mengurangi volume dan subsidi minyak tanah. Distribusi tersebut dilaksanakan setelah dilaksanakan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha pelaksana penugasan pendistribusian paket perdana.

LAPORAN KINERJA


infrastruktur juga mempersiapkan rantai distribusi LPG 3 Kg lainnya yaitu SP(P)BE, Penyalur (Agen) dan Sub-Penyalur (Pangkalan) LPG Tabung 3 Kg. Pengisian LPG juga terpisah antara SPBE LPG Tabung 3 Kg dengan SPBE LPG Non-PSO untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan, Namun pada awal konversi SPBE yang mengisi LPG 3 Kg masih diperbolehkan dilakukan oleh SPBE NonPSO dalam rangka percepatan konversi, meskipun karena percepatan yang diinginkan mengakibatkan paket yang didistribusikan melebihi anggaran yang tersedia khususnya di tahun 2009 dan kekurangan pembayaran tersebut telah dibayar Pemerintah kepada PT. Pertamina (Persero) sebesar Rp. 2,71 Triliun.

Tabel 19. Tahapan Pengalihan Minyak Tanah ke LPG

Pelaksanaan konversi juga mengalami beberapa hambatan yang menyebabkan pelaksanaan konversi harus tertunda seperti adanya penolakan dari masyarakat di wilayah yang akan dikonversi dan adanya pilkada. Karena hambatan-hambatan tersebut konversi yang rencananya dilaksanakan Tahun 2007 s.d. 2012, berlanjut sampai tahun 2015 untuk wilayah selain NTT, Maluku, Maluku Utara,

74

BAB IV PENUTUP

Papua dan Papua Barat. Namun tahun 2016 akan dilaksanakan pendataan di sebagian wilayah Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Barat yang belum dikonversi serta di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara. Namun untuk pendistribusian paket perdana masih menunggu selesainya pembangunan Depo/ infrastruktur LPG lainnya.


75

LAPORAN KINERJA

2015

BAB I PENDAHULUAN


LAPORAN KINERJA

2015


BAB IV PENUTUP

B. REALISASI ANGGARAN DITJEN MIGAS TAHUN 2015

Gambar 13. Peta Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) sebagai unit Eselon I yang berada dalam lingkup koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berkewajiban untuk dapat mengelola anggaran secara tertib dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan melalui pelaksanaan yang transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pelaksanaan anggaran mengacu pada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Migas yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang bersifat tahunan dan bersumber sepenuhnya dari RM (Rupiah Murni).

Sejak tahun 2010, pagu DIPA Ditjen Migas mengalami peningkatan setiap tahunnya oleh karena bertambahnya kegiatan-kegiatan belanja barang maupun infrastruktur modal yang dilakukan dalam rangka diversifikasi energi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) dan pelaksanaan upaya pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, di antaranya dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga, pembangunan sarana dan prasarana pengisian bahan bakar gas untuk sektor transportasi, konversi minyak tanah ke LPG, pembangunan kilang mini LPG dan pembangunan mini LNG Plant serta L-CNG station.

Grafik17. Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2010 s.d. 2015 Satuan Kerja Ditjen Migas

• ➢➢Pilot Project Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Program Pilot Project Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan merupakan salah satu program Quick Wins Pemerintah terkait bidang migas yaitu relokasi subsidi bahan bakar solar menjadi LPG untuk nelayan. Agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, maka perlu disusun Peraturan Presiden serta Keputusan Menteri ESDM yang terkait dengan program tersebut. Pada tahun 2015 dilakukan pembahasan dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil dan Keputusan Menteri ESDM tentang Penugasan Kepada PT INTI (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tersebut diundangkan pada tanggal 9 November 2015. Keputusan Menteri Nomor 4703 K/12/MEM/2015 telah ditetapkan tanggal 3 Desember 2015.

76


Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai Peralatan dan Aksesoris LPG – Sistem Propulsi LPG untuk Kapal (SNI EN 15609:2015) dan Komponen Otomotif untuk Penggunaan Bahan Bakar LPG (SNI EN 12806:2015) telah diterbitkan pada 12 Desember 2015. Belum tercapainya pengadaan, pendistribusian serta pemasangan paket perdana untuk nelayan dikarenakan menunggu diterbitkannya Standar Nasional Indonesia sebagai persyaratan yang diperlukan dalam pengadaan sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pembagian paket perdana LPG untuk nelayan di tahun 2015 karena proses pengadaan membutuhkan waktu minimal 3 bulan (1 bulan untuk pengadaan material dan bahan baku, 1 bulan untuk testing serta commisioning, dan 1 bulan untuk distribusi ke lokasi dan pembagian ke nelayan).

Grafik di atas menunjukkan bahwa realisasi DIPA Ditjen Migas tahun anggaran 2015 yang sebesar Rp 2.228.189.291.436,- atau 52,44% dari pagu anggaran yang tersedia mengalami peningkatan penyerapan dibandingkan capaian tahun anggaran 2014 yang hanya sebesar 38,18%. Selain itu, pagu anggaran Ditjen Migas pada tahun 2015 yang meningkat sebesar 18,3% dibandingkan tahun 2014 menunjukkan bahwa meskipun pagu anggaran mengalami kenaikan namun Ditjen Migas telah berhasil menunjukkan kinerja efektivitas penggunaan anggaran yang lebih baik

dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun tidak tercapainya target penyerapan pagu anggaran yang ada lebih dikarenakan oleh adanya kendala teknis dan non-teknis dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur seperti adanya kendala perizinan, kendala kebijakan terkait belum selesainya penerbitan payung hukum yang dibutuhkan, kegagalan dalam pelaksanaan pengadaan barang terkait dan adanya kendala sosial yang melibatkan masyarakat di mana lokasi infrastruktur tersebut akan dibangun.


77

LAPORAN KINERJA

2015


BAB I PENDAHULUAN

Tabel 20. Realisasi Anggaran DIPA Ditjen Migas Tahun Anggaran 2015 per Belanja PAGU DIPA

Jenis Belanja

(Rp.)

REALISASI (%)

(Rp.)

SISA ANGGARAN (%)

(Rp.)

(%)

1. BELANJA PEGAWAI

61.288.091.000

1,4%

54.090.350.025

88,26%

7.197.740.975

11,74%

2. BELANJA BARANG

1.405.615.026.000

33,1%

530.429.715.836

37,74%

875.185.310.164

62,26%

3. BELANJA MODAL TOTAL

2.782.679.239.000

65,5%

1.643.669.225.575

59,07%

1.139.010.013.425

40,93%

4.249.582.356.000

98,6%

2.228.189.291.436

52,44%

2.021.393.064.564

47,56%

Secara umum DIPA Ditjen Migas dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Tahun 2015 belanja modal Ditjen Migas mendapatkan porsi yang paling besar sekitar 65,5% dari keseluruhan pagu yang dianggarkan. Namun

LAPORAN KINERJA

2015


penyebab rendahnya capaian serapan anggaran Ditjen Migas berada pada unit Eselon Teknik dan Lingkungan Migas yang memiliki kegiatan pembinaan lindungan lingkungan, keselamatan operasi dan usaha penunjang bidang migas dengan sisa anggaran sebesar Rp 1,07 triliun atau 25% dari seluruh pagu anggaran Ditjen Migas di tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pelaksanaan

BAB IV PENUTUP

kegiatan infrastruktur terkait pembangunan SPBG yang lebih dikarenakan pengaruh faktor eksternal terkait pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur dimaksud. Untuk itu, dukungan dari pemerintah daerah, Kementerian Keuangan dan BUMN terkait dalam proses pelaksanaan kegiatan strategis seperti pembangunan infrastruktur sangat diperlukan.

Grafik18. Realisasi PNBP Satker Ditjen Migas Tahun 2010-2015

berdasarkan capaiannya, realisasi tertinggi terdapat dalam belanja pegawai yang mampu terserap sebesar 88,26% dari total pagu anggaran. Terkait dengan realisasi setiap unit eselon II di lingkungan Ditjen Migas sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 21. Realisasi Anggaran DIPA Ditjen Migas Tahun Anggaran 2015 Nama Kegiatan

Pagu DIPA

Realisasi Rp

%

Penyiapan Kebijakan & Peningkatan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional

771.623.369.000

Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Migas

640.072.329.000

499.006.253.696

77,96%

Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Migas

34.109.986.000

21.707.181.587

63,64%

2.614.165.848.000

1.543.429.834.709

59,04%

189.610.794.000

124.759.541.314

65,80%

Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Migas Total

4.249.582.326.000

39.286.480.130

2.228.189.291.436

5,09%

52,44%

Ditjen Migas sebagai satuan kerja yang memungut PNBP berkewajiban untuk mencatat dan menyampaikan laporan realisasi PNBP serta menyetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. Sedangkan dalam hal penggunaan PNBP, tidak terdapat laporan realisasi belanja yang bersumber dari PNBP dikarenakan hingga saat ini Ditjen Migas belum memiliki izin untuk menggunakan PNBP dan realisasi belanja masih dari Rupiah Murni (RM).

78


pelaksanaan program pembagian converter kit untuk nelayan yang belum dapat direalisasikan akibat terlambatnya penerbitan payung hukum yang diperlukan berupa peraturan presiden, keputusan menteri dan standar nasional untuk perangkat terkait, di mana baru dapat direalisasikan pada bulan November dan Desember 2015, menjadi penyebabnya. Namun bila dibandingkan antara sisa anggaran dengan unit Eselon II dengan keseluruhan pagu anggaran Ditjen Migas, maka

PNBP fungsional terkait dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang tercatat pada Ditjen Migas merupakan pendapatan lainnya dari kegiatan usaha hulu migas, sedangkan PNBP umum terdiri dari berbagai macam penerimaan yang sifatnya operasional Kementerian/Lembaga seperti berupa pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, pendapatan sewa jalan, irigasi dan jaringan serta pendapatan anggaran lain-lain. Berikut rincian jenis penerimaan negara tersebut.

Tabel 20. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2015 No

Dari tabel tersebut di atas dapat terlihat bahwa realisasi paling kecil bila dibandingkan dengan pagu anggaran yang terdapat pada masing-masing unit Eselon II terdapat pada unit Eselon Pembinaan Program Migas yang memiliki kegiatan penyiapan kebijakan dan peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral dalam rangka optimasi penerimaan negara dan peningkatan investasi kegiatan usaha migas serta pemberdayaan kapasitas nasional dengan capaian sebesar 5,09%, di mana kegagalan

JENIS PENERIMAAN

RP

1

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

2,401,500,000

2

Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas

516,660,138,738

3

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

5,967,995

4

Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

13,051,274,845

5

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu

337,224,318

6

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

2,189,356,823

7

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu

2,059,196,333

8

Pendapatan Anggaran Lain-‐Lain

93,598,859,326 Total

630,303,518,378


79

BAB IV

PENUTUP LAPORAN KINERJA

80

2015


LAPORAN KINERJA

2015


BAB I PENDAHULUAN

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Migas tahun 2015-2019. Melanjutkan semangat pada Renstra sebelumnya untuk menggalakkan penyediaan infrastruktur di dalam negeri guna mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan bakar di dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional, maka program pembangunan infrastruktur subsektor minyak dan gas bumi masih mendominasi alokasi anggaran yang ditetapkan. Semangat untuk pemenuhan energi domestik diharapkan mampu untuk melaksanakan amanat yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 yang berarti bahwa pengelolaan energi harus dilakukan untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Laporan Kinerja Ditjen Migas tahun 2015 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas pelaksanaan butir-butir yang terdapat dalam Penetapan Kinerja (PK) tahun 2015. Laporan Kinerja merupakan salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja Ditjen Migas dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang di mana hasil-

hasil capaian kinerja yang berhasil dilakukan harus disampaikan kepada stakeholder bidang minyak dan gas bumi. Laporan Kinerja Ditjen Migas tahun 2015 menyajikan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam suatu sasaran strategis dengan segala indikator kinerjanya disertai dengan capaian anggaran secara keseluruhan pada tahun 2015. Berdasarkan pengukuran kinerja pada indikator yang terdapat dalam PK Ditjen Migas tahun 2015, diketahui bahwa dari 33 indikator outcome yang ada, terdapat 18 indikator kinerja atau sebanyak 54,5% indikator kinerja dari keseluruhan indikator yang ada dan meraih capaian kinerja pada hasil > 100% (lebih besar sama dengan 100%). Dibandingkan tahun 2014 yang hanya sejumlah 38,46%, maka capaian kinerja pada tahun 2015 ini mengalami peningkatan hasil. Hal ini juga diperkuat dengan kenyataan bahwa Ditjen Migas telah sukses meminimalkan capaian kinerja yang hasilnya di bawah 55%. Berikut disajikan capaian kinerja berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. Kegagalan-kegagalan yang dialami Ditjen Migas dalam pencapaian target kinerjanya lebih banyak disebabkan oleh faktor yang di luar kendali kewenangan tugas dan fungsi Ditjen Migas selaku satuan kerja di bawah koordinasi Kementerian ESDM.

Tabel 22. Kategori Capaian Kinerja

Urutan

Kategori Capaian

Rentang Capaian

%

I

Capaian > 100%

Memuaskan

18

54,5

II

85% < Capaian < 100%

Sangat Baik

8

24,2

III

70% < Capaian < 85%

Baik

2

6,1

IV

55% < Capaian < 70%

Cukup

1

3,0

V

Capaian < 55%

Kurang

4

12,1

Bila ditinjau dari pengukuran kinerja keuangan, ratarata capaian kinerja keuangan Ditjen Migas pada tahun 2015 adalah sebesar 52,44%. Dari 5 (lima) kegiatan Ditjen Migas yang ada sesuai dengan posisi unit Eselon II nya, terdapat 3 (tiga) kegiatan yang mencapai kinerja keuangan di bawah 70% dan hanya

82

Jumlah Indikator


terdapat 1 (satu) kegiatan yang berhasil mencapai prestasi dalam kinerja keuangannya mencapai lebih dari 70%, yaitu kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan usaha hilir migas. Berikut adalah rincian capaian kinerja keuangan kegiatan utama Ditjen Migas pada tahun 2015.

LAPORAN KINERJA

2015


BAB IV PENUTUP

Tabel 23. Kategori Capaian Anggaran Urutan

Rentang Capaian

Kategori Capaian

Jumlah Kegiatan

%

I

Capaian > 100%

Memuaskan

0

0

II

85% < Capaian < 100%

Sangat Baik

0

0

III

70% < Capaian < 85%

Baik

1

20

IV

55% < Capaian < 70%

Cukup

3

60

V

Capaian < 55%

Kurang

1

20

Bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014, maka pada tahun 2015 ini Ditjen Migas berhasil meminimalkan kinerja keuangan yang capaiannya kurang dari 55%. Pada tahun 2015 ini, Ditjen Migas meningkatkan kinerja keuangannya yang didukung fakta bahwa terjadi peningkatan kinerja keuangan untuk rentang capaian di antara 55% dan 70% dari yang sebelumnya di tahun 2014 hanya sebesar 20% menjadi sebesar 60% pada tahun 2015. Hal ini tidak lain karena upaya-upaya penyerapan anggaran yang lebih baik dengan mengedepankan capaian kinerja kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang tercantum dalam dokumen perencanaan sangat diperlukan yang didukung dengan koordinasi yang lebih baik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada sesuai dengan porsi perannya masingmasing. Keberhasilan dalam menyamakan visi oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada untuk mengimplementasikan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan menjadi kunci keberhasilan yang harus dicapai.

ke depannya indikator kinerja yang ditetapkan untuk Ditjen Migas adalah indikator yang memenuhi kriteria spesifik (jelas), measurable (dapat diukur), attainable (dapat dicapai), relevant (berhubungan erat) dan timely (terjangkau waktunya). Pada akhirnya Penulis sangat menyadari bahwa laporan ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan, namun diharapkan laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dilakukan Ditjen Migas sepanjang tahun anggaran 2015. Di masa mendatang Ditjen Migas akan terus berupaya untuk melakukan strategi agar pencapaian kinerja kegiatan dan kinerja keuangan dapat terwujud dengan lebih baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan hasil yang dicapai dapat disampaikan dengan lebih transparan dan akuntabel.

Berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi Ditjen Migas dalam upaya untuk pencapaian target kinerja kegiatan dan kinerja keuangannya meliputi banyak hal dari belum terbitnya payung hukum yang kuat pada program kegiatan yang ditetapkan, keterlambatan pencairan anggaran, kurang dukungan perizinan dari pemerintah daerah di mana lokasi kegiatan berada, adanya kendala sosial terhadap pelaksanaan program infrastruktur, hingga perubahan strategi perencanaan yang membuat lambatnya suatu program kegiatan untuk dimulai dikarenakan masih membutuhkan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Diharapkan


83

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA

84

2015


LAMPIRAN

LAMPIRAN

TABEL CAPAIAN KINERJA DITJEN MIGAS TAHUN 2015

NEW INITIATIVES

BASELINE SASARAN Meningkatnya Penerimaan subsektor Migas

1

2 3 Meningkatnya Investasi subsektor Migas

Terselenggaranya Kegiatan Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja Baru Migas Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan dan Pemantauan Optimalisasi Pemroduksian Cadangan Migas dan Koordinasi Pengelolaan dan Eksploitasi

Peningkatan Pemberdayaan Kapasitas Nasional

Jumlah realisasi penerimaan negara dari subsektor migas terhadap target APBN (APBN-P 2015)

Rp triliun

139,36

Lifting migas: - Volume lifting minyak bumi (APBN-P 2015) - Volume lifting gas bumi (APBN-P 2015)

MBOPD

REALISASI 136,08

% CAPAIAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

779,09

94,37

MBOEPD

1.221

1.189.58

97,46

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

24 25 26 27 28

Pembangunan sarana bahan bakar gas (BBG): - SPBG Mother Station - SPBG Online Station - SPBG Daugther Station - Gas Transport Module (GTM) - Ruas Pipa Distribusi

Unit Unit Unit Unit Ruas

6 7 6 6 2

1 12 2 6 2

17 171 33 100 100

Pembangunan mini LNG Plant dan L-CNG Station: - Pengadaan lahan kilang mini LNG - Pengadaan lahan L-CNG station - Penyusunan dokumen lingkungan

Paket Paket Paket

1 1 1

1 1 0

100 100 0

97,63

825

SATUAN

Investasi subsektor migas

US$ miliar

23,67

17,38

73,4

5

Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan subsektor migas sesuai Prolegnas

rancangan

7

7

100

32

Pendistribusian paket perdana LPG 3 Kg *)

Unit

1.163.261

1.117.810

96

33

Pilot project konversi BBM ke bahan bakar gas untuk nelayan

Unit

50.000

0

0

6 7 8 9 10

Jumlah penandatanganan KKS Migas - Konvensional - Non-konvensional Cadangan Migas - Cadangan minyak bumi - Cadangan gas bumi Presentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu dan hilir migas Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik

KKS KKS

6 2

8 4

133% 200%

6.920 147 70

7.305 151,33 75.17

106 103 107

35

36

102,8

17,90

14,87*

83

5,77

5,57*

96

38

39,2*

103

Ribu BCPD

1.167

1.169

100

Juta MT

2,39

2,28

95

Juta Ton

4,60

4,64

101

2

2

100

MMSTB TCF %

perusahaan

12

Volume BBM subsidi (APBN-P 2015)

Juta KL

13

Volume LPG subsidi (APBN-P 2015)

Juta MT

14

16 17

86

TARGET

4

15

Terjaminnya Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas untuk Domestik

SATUAN

29 30 31

11 Terlaksananya Pengendalian Harga dan Subsidi Bahan Bakar

INDIKATOR KINERJA

Kapasitas kilang BBM - Produksi BBM dari kilang dalam negeri - Kapasitas kilang BBM dalam negeri Kapasitas kilang LPG - Produksi LPG dari kilang dalam negeri - Kapasitas kilang LPG

Juta KL

19


SR

8.000

7.636

95

20 21

Pemanfaatan gas dalam negeri : - Presentase alokasi gas domestik - Fasilitasi pembangunan FSRU

% unit

59 1

55 1

93 100

22

Pembangunan infrastruktur SPBG

Lokasi

2

3

150

23


unit

1

1

63,83

18


Lokasi


87

LAMPIRAN

LAMPIRAN

TABEL CAPAIAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI PER UNIT ESELON II TAHUN 2015 No.

Unit Eselon II

DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI

Realisasi (Rp)

Capaian (%)

771,623,369,000

39,713,290,260

5.15%

DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI

2,614,165,878,000

1,543,546,085,664

59.05%

1

Pembinaan dan pengawasan keteknikan dan keselamatan lingkungan kegiatan usaha migas

6,175,823,000

5,197,421,958

84.16%

2

Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha penunjang migas

3,890,419,000

3,218,328,987

82.72%

3

Penyusunan pedoman dan pembinaan serta pengawasan keselamatan operasi hulu migas

9,038,795,000

6,963,194,702

77.04%

1

Pemberdayaan tenaga kerja nasional

2,907,687,000

2,754,964,799

94.75%

2

Pengembangan investasi migas

7,781,848,000

7,261,498,441

93.31%

3

Rencana pengelolaan dan pemanfaatan migas serta rencana pengembangan infrastruktur

732,979,170,000

10,381,395,082

1.42%

4

Penyusunan pedoman dan pembinaan serta pengawasan keselamatan operasi hilir migas

6,149,927,000

5,275,947,881

85.79%

4

Pembinaan dan optimalisasi penerimaan negara bidang migas

18,405,290,000

13,249,167,585

71.99%

5

Rancangan standar nasional Indonesia dan rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia

7,571,450,000

6,534,064,580

86.30%

5

Pelaksanaaan kerjasama dalam negeri, bilateral, regional dan multilateral migas

9,549,374,000

6,066,264,353

63.53%

6

Infrastruktur sarana bahan bakar gas

2,581,339,464,000

1,516,357,127,556

58.74%

DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

34,109,986,000

21,727,373,793

63.70%

190,565,644,000

126,052,626,065

66.15%

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

1

Penilaian dan pengembangan usaha hulu migas serta permasalahan tumpang tindih lahan

5,427,926,000

3,182,569,475

58.63%

1

Pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan

6,391,788,000

4,804,491,479

75.17%

2

Pembinaan, pengawasan dan pengembangan kebijakan kegiatan eksploitasi migas serta pemantauan realisasi ekspor minyak mentah, LNG, gas pipa dan LPG hasil kegiatan hulu migas

5,544,544,000

3,933,889,520

70.95%

2

Perencanaan dan pelaksanaan anggaran

8,981,625,000

4,608,569,970

51.31%

3

Monitoring dan evaluasi kinerja

4,219,706,000

2,297,485,748

54.45%

3

Implementasi penyiapan dan penawaran serta pengusahaan migas non konvensional

6,802,380,000

5,390,181,715

79.24%

4

Pengelolaan dan pengembangan data dan sistem informasi teknologi serta jaringan

6,452,781,000

4,208,827,590

65.23%

4

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan KKKS eksplorasi migas konvensional dan non konvensional

3,165,248,000

2,526,072,239

79.81%

5

Buletin/publikasi khusus dan dokumentasi bidang migas

1,859,000,000

1,060,648,518

57.05%

5

Pelaksanaan penyerahan dan pengelolaan data eksplorasi, eksploitasi dan survei migas konvensional dan non konvensional

3,038,473,000

1,978,835,333

65.13%

6

Workshop/seminar/pameran/sosialisasi bidang migas

3,305,381,000

2,005,019,112

60.66%

7

Pelaksanaan adminstrasi pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta evaluasi dan pelaporannya

18,705,551,000

16,408,551,731

87.72%

8

Penyusunan peraturan perundang-undangan

4,105,611,000

2,904,704,710

70.75%

9

Penyusunan kajian hukum dan kebijakan kegiatan usaha migas konvensional dan non konvensional

2,848,489,000

700,799,700

24.60%

10

Penyuluhan dan bantuan hukum serta koordinasi antar instansi

2,364,387,000

1,130,157,366

47.80%

11

Dokumentasi informasi hukum

12,320,503,000

1,980,526,659

16.08%

12

Pembinaan pegawai

8,796,858,000

6,619,370,679

75.25%

1,417,500,000

1,041,291,000

73.46%

6

Penyiapan dan penawaran wilayah kerja migas konvensional DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

1

88

Pagu (Rp)

Pembinan, pengawasan dan pengembangan kebijakan kegiatan usaha pengolahan migas dan penyediaan bahan bakar migas serta kebijakan pengawasan mutu pelumas dan pemanfaatan pelumas

2

Infrastruktur kegiatan usaha hilir migas

3

10,131,415,000

4,715,825,511

46.55%

640,072,329,000

499,068,446,296

77.97%

17,152,145,000

9,998,975,903

58.30%

194,900,388,000

122,882,872,791

63.05%

Perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kegiatan usaha hilir serta dokumen pendukungnya

2,169,620,000

1,071,995,601

49.41%

13

Penyidikan pelanggaran pidana bidang migas

4

Pembinaan, pengawasan dan pengembangan kebijakan kegiatan usaha niaga migas serta penyebaran informasi niaga migas

3,323,774,000

2,986,098,017

89.84%

14

Layanan perkantoran

80,410,881,000

71,819,022,658

89.32%

5

Pembinaan, pengawasan dan pengembangan kebijakan kegiatan usaha pengangkutan migas, BBM, BBG, dan hasil olahan

4,948,141,000

3,705,729,201

74.89%

15

Kendaraan bermotor

10,775,300,000

395,190,032

3.67%

16

Perangkat pengolah data dan komunikasi

6,514,102,000

1,505,886,717

23.12%

6

Pembinaan, pengawasan dan pengembangan kebijakan kegiatan usaha penyimpanan migas, BBM, BBG dan hasil olahan

2,790,289,000

2,721,446,323

97.53%

17

Peralatan dan fasilitas perkantoran

3,940,935,000

2,372,447,396

60.20%

7

Penyiapan, penentuan dan pelaksanaan kebijakan harga dan subsidi bahan bakar migas

27,868,968,000

22,290,907,432

79.98%

18

Gedung/Bangunan

232,100,000

189,635,000

81.70%

19

Output cadangan

6,923,146,000

-

0.00%

8

Konversi minyak tanah ke LPG

386,919,004,000

333,410,421,028

86.17%

4,250,537,206,000

2,230,107,822,078

52.47%


020.04.06 Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi


89

LAMPIRAN

90


LAMPIRAN


91

LAMPIRAN

92


LAMPIRAN


93

Plaza Centris (Gedung Migas) Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-5, Kuningan Jakarta 12910, Indonesia T. +62 21 5268910 (hunting) F. +62 21 5269114 www.migas.esdm.go.id

LAPORAN KINERJA 2015

Recommend Documents