LAPORAN KINERJA SATU TAHUN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Laporan Kinerja Satu Tahun KKP

LAPORAN KINERJA SATU TAHUN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Laporan Kinerja Satu Tahun KKP

1


Daftar Isi 1. Sambutan 5 2. Pendahuluan 7 3. Target 2015 11 4. Capaian 1 Tahun Kinerja KKP

19

5. Dampak Pelaksanaan 3 Misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan 67


6. Rencana Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

2

93

7. Penutup 98


Kita harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai Negara Maritim. Samudera, Laut, Selat dan Teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya, sehingga Jalasveva Jayamahe, di Laut Justru Kita Jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali lagi membahana.

Pidato Pelantikan Presiden

Joko Widodo,

20 Oktober 2014


3



4


Kata Pengantar

P

uji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan anugerah sehingga dapat diselesaikannya buku Laporan Setahun Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan periode Oktober 2014-Oktober 2015.

Presiden dalam arahannya telah menyampaikan bahwa “Laut adalah Masa Depan Bangsa”. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai institusi pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan telah menetapkan 3 pilar misi pembangunan 2015-2019, yakni Kedaulatan (Sovereignty), Keberlanjutan (Sustainability), dan Kesejahteraan (Prosperity). Seluruh kebijakan yang ditempuh selama satu tahun merupakan penjabaran dari 3 misi tersebut. Sangat disadari bahwa terdapat pro dan kontra di masyarakat, namun dalam kurun waktu satu tahun, telah terlihat dampak positif dari kebijakan yang telah diambil. Keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan sangat didukung oleh kerjasama lintas sektor, instansi terkait dan semua pemangku kepentingan. Untuk itu, saran yang konstruktif akan menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan ke depan.

Jakarta,

November 2015

5



6


1

Pendahuluan


7


Pendahuluan


Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundangundangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan.

8

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi, yang dilakukan melalui pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.

Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengadopsi konsep blue economy dalam mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas, yang dilakukan melalui pengelolaan ruang laut; pengelolaan keanekaragaman hayati laut; keberlanjutan sumber daya dan usaha perikanan tangkap dan budidaya; dan penguatan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dilakukan melalui pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat; dan pengembangan inovasi iptek kelautan dan perikanan.


LAUT MASA DEPAN BANGSA

Visi

Kelautan dan Perikanan Indonesia

“Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional”

Misi

Kelautan dan Perikanan Indonesia

• Keberlanjutan • Kesejahteraan

Laporan Kerja Kinerja1 Satu TahunTahun KKP KKP

• Kedaulatan

9



10


2

Target 2015


11


Target 2015


A. Potensi Indonesia

12

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km² (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,55 juta km²). Secara geopolitik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena berada di antara benua Asia dan Australia, serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam konteks perdagangan global (the global supply chain system) yang menghubungkan kawasan AsiaPasifik dengan Australia. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 7,3 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan (ZEEI) (Komnas Kajiskan, 2013). Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,8 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 5,4 juta ton pada tahun 2013 atau baru 93% dari JTB, sementara total produksi perikanan tangkap (di laut dan danau) adalah 5,863 juta ton. Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan.

Luas terumbu karang yang dimiliki Indonesia saat ini yang sudah terpetakan mencapai 25.000 km² (BIG, 2013). Namun, terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,30%, kondisi baik 27,18%, cukup baik 37,25%, dan kurang baik sebesar 30,45% (LIPI, 2012). Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang. Sumber daya ikan di laut meliputi 37% dari species ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Selain itu, potensi energi terbaharukan dari laut, seperti air laut dalam (deep sea water) masih menjadi tantangan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan di masa yang akan datang. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/ atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan sub sektor kelautan yang belum tergarap secara optimal.


Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat mendukung untuk pengembangan pakan ikan mandiri guna mengurangi ketergantungan akan pakan pabrikan yang sangat bergantung

kepada bahan baku impor, dalam hal ini tepung ikan. Data produksi pakan pellet mandiri saat ini tercatat 35.000 ton dari 1,3 juta ton (2,7%) keseluruhan pakan ikan yang digunakan untuk produksi 2,6 juta ton ikan air tawar. Diprediksi pada tahun 2019, dengan target produksi ikan air tawar 6,5 juta ton, dapat dihasilkan 592 ribu ton pakan pellet mandiri dari 5,92 juta ton (10%) dari keseluruhan kebutuhan pakan. B. Permasalahan Bidang kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber


Sementara itu potensi luas areal budidaya air tawar saat ini tercatat 2.830.540 ha, termasuk potensi di perairan umum daratan (sungai dan danau), dengan tingkat pemanfaatan 302.130 ha (10,7%). Potensi luas areal budidaya air payau Potensi luas areal budidaya laut saat ini tercatat 12.123.383 ha, dengan tingkat pemanfaatan 325.825 ha (2,7%). Potensi luas areal budidaya rumput laut saat ini tercatat 1,1 juta ha atau 9% dari seluruh luas kawasan potensial budidaya laut yang sebesar 12.123.383 ha. Adapun tingkat pemanfaatannya diperkirakan baru mencapai 25%. Adapun jenis rumput laut yang dimiliki Indonesia tercatat 555 jenis rumput laut.

13



daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan.

14

Data BPS menunjukan terjadi penurunan rumah tangga perikanan dari 1,6 juta (hasil Sensus Pertanian 2003) menjadi 800 ribu (hasil Sensus Pertanian 2013) yang menunjukkan profesi nelayan tidak menarik dan tidak menguntungkan. Terdapat 115 eksportir seafood yang collapse karena tidak ada bahan baku dan adanya missmanagement yang nilainya mencapai USD 4-5 miliar. Sementara itu ekspor hasil perikanan Indonesia tercatat nomor 3 di Asia Tenggara padahal Indonesia memiliki luas laut dan potensi sumber daya ikan yang jauh lebih tinggi dibanding negara lain.

Beberapa wilayah perairan laut Indonesia telah mengalami gejala overfishing. Selain itu, praktikpraktik Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Kerugian negara akibat dari IUU Fishing di perairan Arafura diperkirakan mencapai Rp 11–17 triliun (Wagey dkk, 2002). Estimasi kerugian negara-negara di dunia akibat IUU Fishing mencapai US$ 10–23,5 miliar (Agnew dkk, 2005). Ancaman IUU Fishing dipicu kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin penangkapan sedangkan


Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan belum bisa tuntas, sehingga peran KKP untuk menangani permasalahan tersebut pun perlu ditingkatkan.

IIUU Fishing juga merupakan global crime, tidak saja tindak pidana perikanan tetapi menyangkut perbudakan, perdagangan manusia, penyulundupan hewan, narkoba dan lainlain. Juga menyangkut masalahan perbatasan dengan negara tetangga, khususnya terkait nelayan tradisional yang melanggar lintas batas ke negara lain.

Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan. Rendahnya produktivitas perikanan budidaya juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil/tradisional (± 80%), dengan

Masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan di wilayah perairan Indonesia. Beberapa perbatasan wilayah dengan negara tetangga belum diselesaikan.


permintaan produk perikanan makin meningkat. Di sisi lain, kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia masih lemah.

15


keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar. Disamping itu serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.


Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antarnegara maupun antararea di dalam wilayah NKRI. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu diiringi dengan peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk konsumsi manusia.

16

Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional garam dalam negeri dipenuhi dari impor. Sebagai negara yang memiliki panjang pantai nomor dua di dunia, sudah seharusnya kebutuhan nasional garam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Saat ini produksi garam nasional belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas. Importasi garam tidak terkendali mengakibatkan produksi garam rakyat tidak terserap, dan harga jual turun mencapai Rp 275-300/kg. Selain itu dikarenakan


usaha pegaraman masih tradisional, minimnya infrastruktur, dan tata niaga garam yang belum mendukung. Permasalahan lain yang dihadapi terkait dengan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana

secara memadai. Disamping itu, aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelembagaannya. Saat ini jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar, namun pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah kepulauan.

C. Target 2015 Untuk pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, pada tahun 2015 KKP menargetkan antara lain:

1.

2.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan sebesar 7%. Produksi perikanan 24,12 juta ton. Produksi garam 3,3 juta ton.

4.

Nilai ekspor hasil perikanan USD 5,86 miliar.

6.

7.

Konsumsi ikan 40,9 kg/ kapita/tahun. Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku 70%. Jumlah pulau yang mandiri 5 pulau.


3.

5.

17



18


3

Capaian Satu Tahun Kinerja KKP Laporan Kinerja Satu Tahun KKP

19


Capaian Satu Tahun Kinerja KKP


A. Kedaulatan

20

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan, KKP melaksanakan upaya-upaya pemberantasan IUU Fishing, melalui langkah-langkah: 1. Penegasan kepada negara mitra terhadap komitmen pemerintah untuk memberantas IUU Fishing Pertemuan dengan negara mitra dilakukan untuk mendapat dukungan terhadap pemberantasan praktek IUU Fishing di

perairan Indonesia antara lain Malaysia, Filipina, Vietnam, Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, Australia, Norwegia, Amerika Serikat, Kanada, Papua Nugini, Timor Leste, Meksiko, Kolombia, Fiji dan Inggris, juga dengan lembaga multilateral seperti FAO. Dalam setiap pertemuan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) selalu menegaskan akan menjaga Indonesia dari praktek IUU Fishing, sebab MKP sudah berkomitmen kepada dunia perikanan untuk mengelola laut Indonesia secara berkelanjutan. Pada 4 November 2014 MKP melakukan pertemuan bersama Duta Besar Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Australia dan Republik Rakyat Tiongkok. untuk membahas masalah pencurian ikan di perairan Indonesia


oleh nelayan asing. Pertemuan dengan para Dubes itu juga membahas kerja sama yang dapat dibangun yang harus menguntungkan Indonesia dan negara mitra. MKP juga melakukan pertemuan dengan Duta Besar Amerika Serikat dan Kanada pada tanggal 6 November 2014. MKP bersama Duta Besar Amerika Serikat membahas berbagai isu terkait pencurian ikan, penipuan hasil perikanan (Seafood Fraud), konservasi keanekaragaman sumber daya hayati laut dan pesisir, mitigasi dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta penguatan kerja sama Selatan-Selatan dan kerja sama tiga pihak (Triangular Cooperation).

Timor Leste juga menyatakan komitmennya untuk memberantas IUU Fishing melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Kelautan dan Perikanan RI dengan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Timor pada tanggal 29 Agustus 2015. Kesepakatan itu diantaranya pencegahan, penghalangan, dan penghapusan penangkapan ikan yang tidak sah, manajemen perikanan dan konservasi, pertukaran informasi, data dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan, pengolahan produk-produk perikanan, pemasaran dan investasi, penelitian dan pertukaran para ahli/ilmuwan/pejabat pemerintah dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan. Selain melakukan pertemuan di dalam negeri, MKP juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara seperti Norwegia dan Rusia dalam rangka meningkatkan kerja sama kelautan dan perikanan. Kunjungan ke Norwegia, dilakukan tanggal 18 hingga


Sedangkan pertemuan dengan Dubes Kanada, dibahas mengenai kerja sama riset dan teknologi pemanfaatan biota laut untuk produk kesehatan dan kecantikan, Kerja Sama Teknik di bidang kelautan dan perikanan dalam kerangka Triangular Cooperation guna peningkatan kapasitas kelembagaan KKP serta keinginan Canadian Cooperative Association (CCA) untuk memberikan bantuan kepada kelompok koperasi nelayan budidaya. Terkait bantuan CCA tersebut, rencananya dalam bingkai capacity building pengembangan koperasi, akses terhadap keuangan dan permodalan, infrastruktur dan pemberdayaan perempuan, serta extention service.

Pada tanggal 10 Agustus 2015, MKP menerima kunjungan Duta Besar Papua Nugini untuk Indonesia HE. Peter Ilau untuk menindaklanjuti penanganan kasus kejahatan di sektor kelautan. MKP mengatakan berencana mengirim surat kepada Duta Besar Papua Nugini untuk Indonesia agar menyerahkan proses hukum 33 kapal pencuri ikan kapal yang lari ke Papua Nugini.

21


Joint Communique antara Indonesia-Australia 7 Oktober 2015


21 Agustus 2015 dengan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perikanan Norwegia, HE. Elisabeth Aspaker. Dalam pertemuan tersebut kedua Menteri sepakat untuk mengembangkan kerja sama Aquaculture, Sustainable Fisheries dan pemberantasan IUU Fishing.

22

Dalam kunjungan ke Rusia selama 3 hari (2123 Agustus 2015), MKP diterima langsung oleh Deputi Perdana Menteri Federasi Rusia, HE. Arkady Dvorkovich di kantor Pemerintah Federasi Rusia. Beberapa masalah seperti ekspor ikan dan produk kelautan Indonesia ke Rusia; peluang investasi sektor kelautan dan perikanan bagi pengusaha Rusia di Indonesia; penggalangan dukungan di forum internasional tentang perlawanan

terhadap tindak illegal fishing (serious crime); dan beberapa hal teknis seperti penyelesaian tindak lanjut atas draft communiqe kerja sama antara Indonesia dan Rusia tentang pemberantasan IUU Fishing serta pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab, yang masih dalam tahap pembahasan akhir di pihak Rusia. Beberapa bidang kerja sama yang juga dibicarakan adalah pengembangan teknologi radar laut yang ditawarkan Rusia untuk meminimalisasi pencurian ikan maupun penggunaan kapalkapal berukuran kecil dan sedang untuk patroli laut. Kerja sama Indonesia-Australia ditandai dengan penandatangan joint communique antara Indonesia-Australia pada tanggal


MoU antara Indonesia - Timor Leste 29 Agustus 2015

7 Oktober 2015. Kerja sama bertujuan untuk memperluas pengawasan di wilayah perbatasan. Dalam hal ini Australia bersedia membantu Indonesia dalam mengawasi laut perbatasan Timur Leste dan Papua Nugini terhadap pelanggar IUU Fishing.

2. Kerja sama KKP dengan Kementerian/ Lembaga dalam memberantas IUU Fishing Selain menjalin kerja sama internasional dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, diperlukan peran serta segenap elemen bangsa terutama dalam pengendalian dan pengawasan pengelolaannya. Maka, sinergitas KKP dengan TNI AL, Pusat Pelaporan dan


Dalam kerja sama ini, Indonesia mengusulkan beberapa poin kerja sama antara lain: (1) Indonesia mengajak Australia untuk melakukan patroli dekat perbatasan. (2) Indonesia mendorong Australia untuk menyediakan segala keperluan bantuan dan pengawalan dalam melawan IUU Fishing, serta mempromosikan perikanan yang berkelanjutan. (3) Indonesia dan Australia masuk dalam anggota dari aksi perencanaan regional untuk mendorong praktek

perikanan bertanggung jawab termasuk melawan IUU Fishing di wilayah regional. (4) Indonesia mengapresiasi Australia yang terus mendukung budi daya coral dan terumbu karang perikanan dan ketahanan pangan sebagai partner pengembang.

23


MoU antara KKP - TNI AL, 30 Oktober 2015


Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), POLRI, POLAIR, Bareskrim, Badan Intelejen Negara (BIN) menjadi sangat penting dan strategis. Selain itu KKP melakukan sinergitas dengan lembaga lainnya seperti Badan Informasi Geospasial (BIG), Biro Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

24

Penguatan kerja sama ini ditandai dengan pertemuan antara MKP dan Kepala Staf TNI AL, Laksamana Marsetio pada tanggal 30 Oktober 2014. Adapun tahap pertama dari penguatan kerja sama itu dilakukan dengan menginventarisir bentuk kerja sama yang nantinya akan diimplementasikan di wilayah laut Indonesia.

MoU antara KKP - PPATK, 5 Januari 2015

KKP menggandeng PPATK melalui penandatanganan kesepakatan bersama. Penandatangan dilakukan antara MKP dan Kepala PPATK, Muhammad Yunus pada tanggal 5 Januari 2015. Dalam isi kesepakatan juga diatur beberapa upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh kedua pihak. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan koordinasi diantara KKP dan PPATK, terutama dalam hal tindak pidana kelautan dan perikanan. Secara umum ruang lingkup dalam kesepakatan mencakup tiga hal, yakni pertukaran informasi, asistensi dan/ atau pendampingan, serta pengembangan sumber daya manusia. Realisasinya, kedua belah pihak melakukan pertukaran informasi perihal tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.


Peran KPK sangat dibutuhkan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan penyelamatan sumber daya alam Indonesia di sektor kelautan. Hal ini disampaikan MKP pada saat Kick-off Meeting Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan dan launching e-dalwas (pengendalian dan pengawasan) di Kantor KKP Jakarta pada tanggal 17 Februari 2015. KPK mendukung penuh upaya KKP dalam tata kelola sektor kelautan yang bersih, transparan dan berkelanjutan. Sebagai bentuk dukungan itu, KPK melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan ruang laut dan sumber daya kelautan di 34 provinsi. Kegiatan ini menjadi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan di 34 Provinsi.


KKP melakukan sinergitas dengan BIG terutama dalam penyelenggaraan informasi geospasial kelautan. Informasi geospasial kelautan sangat diperlukan karena menjadi informasi utama dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Tak hanya itu, data teknis geospasial juga dibutuhkan untuk mendukung penegakan kedaulatan di laut, terutama dalam perundingan batas yurisdiksi negara Indonesia dengan negara tetangga. Masalah pencegahan dan pemberatasan IUU Fishing juga sangat bergantung pada pemanfaatan dan pengembangan basis data informasi geospasial yang baik dan lengkap. Kesepakatan bersama antara

KPK dan KKP sepakat untuk melakukan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan

Penandatanganan MoU antara KKP dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

25


Penandatanganan MoU antara KKP - Badan Intelejen Negara 14 Februari 2015


KKP dan BIG di lakukan di Hotel Bidakara Jakarta, pada tanggal 27 Maret 2015.

26

Kesepakatan bersama antara KKP dan BIG menjadi penting dan strategis bagi kedua belah pihak. Sebagai lembaga pemerintah, keduanya memiliki konstribusi yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebagaimana visi Presiden Joko Widodo. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi penyelenggaraan informasi geospasial untuk pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemanfaatan dan pengembangan basis data informasi geospasial terkait sumberdaya kelautan dan

Penandatanganan MoU antara KKP - Badan Informasi Geospasial 27 Maret 2015

perikanan dan peningkatan infrastruktur informasi geospasial nasional di bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya, penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi geospasial terkait sumberdaya kelautan dan perikanan, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di bidang informasi geospasial untuk pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Pelaksanaan kerjasama ini dilakukan atas dasar prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BIN sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan pemerintahan di bidang intelijen turut digandeng KKP terutama dalam penyelenggaraan pengamanan program dan sasaran strategis di bidang kelautan dan perikanan. Kesepakatan bersama antara KKP dan BIN ditandangani pada tanggal 14 April 2015. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi pengamanan program dan sasaran strategis di bidang kelautan dan perikanan, peningkatan dan pemanfaatan kapasitas sumber daya manusia di bidang intelijen dan bidang kelautan dan perikanan serta pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka pengamanan program dan sasaran strategis bidang kelautan dan perikanan. 3. Moratorium perizinan untuk kapal ikan buatan luar negeri

kapal-

Peraturan moratorium ini hanya diperuntukan kapal eks asing diatas 30 GT, yakni kapal yang pembangunannya dilakukan di luar negeri. Selama moratorium diberlakukan, perizinan kapal berupa izin baru mencakup

Dasar pelaksanaan moratorium ini diantaranya pemulihan sumber daya ikan yang sudah terkuras, perbaikan lingkungan yang rusak, dan memantau kepatuhan pelaku usaha penangkapan ikan. Moratorium ini juga dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam


Dalam rangka pengawasan serta pengendalian terhadap praktek IUU Fishing yang telah merugikan negara, KKP telah menetapkan kebijakan moratorium perizinan kapal yang tertuang di dalam Permen KP 56/2014 jo. Permen KP 10/2015 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI.

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) akan ditangguhkan. Selanjutnya akan dilakukan analisis dan evaluasi bagi SIPI dan SIKPI yang masih berlaku. Moratorium menjadi salah satu instrumen dalam pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan biasa dilakukan di dunia internasional. Kapal perikanan yang terkena moratorium tidak bisa beroperasi karena izinnya tidak diperpanjang.

27



meningkatkan kehidupan nelayan, serta memberi kesempatan kepada pengusaha dengan kapal lokal untuk lebih banyak mendapatkan manfaat. Selama moratorium, KKP akan menyempurnakan permen yang terkait dengan izin usaha perikanan tangkap yang berorientasi pada tetap tersedianya sumber daya ikan secara berkelanjutan, lingkungan yang lestari, keseimbangan pendapatan antara pengusaha, nelayan dan pemerintah. Selain itu, perubahannya akan berorientasi pada kepatuhan pelaku usaha serta berkembangnya industri perikanan dalam negeri.

28

Dalam mendukung pelaksanaan moratorium ini KKP membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing yang melakukan analisis dan evaluasi terhadap izin yang sudah dikeluarkan, memverifikasi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri, serta menghitung kerugian negara/perekonomian yang diakibatkan penyimpangan terhadap SIPI dan SIKPI. Hasil analisis dan evaluasi terhadap 1.132 kapal eks-asing menunjukan 769 melakukan pelanggaran berat dan 363 kapal melakukan pelanggaran ringan. Pelanggaran yang terjadi berupa: (1) menggunakan nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) berkewarganegaraan asing; (2) tidak mendaratkan ikan di pelabuhan pangkalan; (3) melakukan tindak pidana


KKP berhasil menangani kasus PT. PBR

perdagangan orang dan perbudakan; (4) menggunakan BBM ilegal; (5) melanggar jalur penangkapan ikan; (6) tidak mengaktifkan transmitter SPKP Online; (7) menggunakan alat tangkap tidak sesuai SIPI; (8) melakukan ekspor-impor barang tanpa izin kepabeaan; (9) melakukan alih muatan ilegal ditengah laut; (9) kapal tidak terdeteksi di wilayah perairan indonesia; (10) tidak membangun/ bermitra dengan UPI.

Selain itu Tim Satgas IUU Fishing berhasil pula menguak kasus PT Pusaka Benjina Resources (PBR) yang mengindikasikan terjadinya human trafficking yang terdiri dari 322 ABK yang berasal dari Kamboja 58 orang, Laos 8 orang, dan Myanmar 256


Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap kapal eks asing diperoleh data bahwa sekitar 48 perusahaan pemilik kapal (560 kapal) dikategorikan pelaku pelanggaran berat. Rincian data sebagai berikut: 168 kapal dari 560 kapal diduga kuat melakukan praktik perdagangan orang dan kerja paksa; 71 kapal dari 560

kapal diduga kuat melakukan praktik penyelundupan kejahatan di bidang keimigrasian dan konservasi sumber daya hayati dan ekosistem; 90 kapal dari 560 kapal tidak dapat dilacak keberadaannya (diindikasikan kapal tersebut telah kembali ke ”negara asal”nya) dan 231 kapal dari 560 kapal melakukan pelanggaran operasional lainnya. Tindak lanjut yang telah dilakukan KKP antara lain pencabutan SIUP, SIPI dan SIKPI, pembekuan SIPI/SIKPI dan surat peringatan.

29



Kapal ikan sedang melakukan alih muatan di tengah laut

30

orang. PT PBR, perusahaan yang disebutkan dalam laporan investigasi Associated Press (AP), sudah berada dalam pantauan KKP semenjak diberlakukannya Permen KP No. 56 Tahun 2014 tentang Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap. Baik kapal penangkap dan kapal pengangkut yang terdaftar atau terafiliasi dengan PT PBR, merupakan subjek dari analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pemberantasan IUU Fishing. Sebelum AP merilis berita investigasi tersebut, pada tanggal 21 Maret 2015 KKP sudah melakukan pemeriksaan terhadap 24 peti kemas berisikan 660 ton ikan dari cold storage milik PT PBR yang diangkut oleh KM Pulau Nunukan. Terkait kasus perbudakan ABK PT PBR di Pulau Benjina, KKP telah

berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi pemerintah terkait untuk memindahkan dan mengamankan ABK. 4. Penghentian alih muatan di tengah laut (transshipment at sea) Selain melakukan moratorium perizinan kapal untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan penanggulangan IUU Fishing di WPP-NRI, KKP perlu menghentikan kegiatan alih muatan (transshipment) di laut. Pelarangan transshipment diterapkan melalui Permen 57/2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI. Alasan pelarangan transshipment diberlakukan karena banyaknya pelanggaran yang


Kapal ikan sedang melakukan alih muatan di tengah laut dilakukan, dimana hasil transshipment tidak didaratkan di pelabuhan perikanan Indonesia tetapi langsung dibawa ke luar negeri. Akibatnya, jumlah ikan yang ditangkap tidak terdata dan adanya re-ekspor ikan ke Indonesia. Di sisi lain, Unit Pengolahan Ikan (UPI) kekurangan bahan baku dan nelayan pengolah pun bangkrut karena tidak ada bahan baku. Akibat adanya kebijakan transshipment, kini para nelayan tradisional sudah menikmati hasilnya dengan tangkapan yang meningkat dan ukuran ikan yang lebih besar sehingga nelayan semakin sejahtera. Selain itu pula terjadi kelangkaan pasokan ikan di pasar regional akibat pelarangan transshipment karena kapal-kapal ikan asing sudah tidak bisa lagi membawa ikan-ikan dari

5. Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing

Penggalangan komitmen dan konsensus bersama untuk penegakan hukum, KKP bersama-sama dengan instansi lain yaitu Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, POLRI, Bakamla, Ditjen Bea Cukai, Kemenhub, Kemenlu, Tentara Nasional Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak tergabung dalam Satgas Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing.


Indonesia secara illegal. Hal ini diakui oleh para pengusaha China yang mengklaim menderita kerugian mencapai Rp2,3 triliun akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP

31


Pemerintah telah menerbitkan Perpres No.115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing.


6. Penegasan disiplin pegawai dalam upaya memberantas IUU Fishing

32

Dalam rangka peningkatan disiplin pegawai dalam upaya pemberantasan IUU Fishing diterbitkan Permen KP Nomor 58 tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan KKP dalam pelaksanaan Kebijakan Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, Alih Muatan (Transhipment) di Laut, dan Penggunaan Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Asing. Penindakan tegas juga akan dilakukan bagi yang melakukan suap dan yang menerima suap. Dimana, untuk yang melakukan suap akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Sementara yang menerima suap akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan PermenKP Nomor 58 tahun 2014 dan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penerapan disiplin ini guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan KKP. Dengan demikian kepatuhan aparatur KKP meningkat di lapangan dalam mengawal pemberantasan IUU Fishing.

7. Implementasi UU Perikanan No. 45/2009 melalui penenggelaman kapal Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dilaksanakan sesuai dengan Pasal 69 UU No. 45/2009 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/ atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Selanjutnya upaya tindakan khusus berupa penenggelaman juga dilakukan sesuai dengan Pasal 76A UU No. 45/2009, yaitu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas


Penenggelaman dilakukan dengan menggunakan dinamit daya ledak rendah sehingga kondisi kapal tetap terjaga, dan dapat berfungsi menjadi rumpon di lokasi penenggelaman. Diharapkan kapal-kapal yang ditenggelamkan menjadi habitat baru bagi ikan-ikan di perairan tersebut, sehingga berkontribusi terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan nelayan. 8. Pembenahan tata kelola kapal angkut ikan hidup untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri. Selain itu, penenggelaman terhadap kapal pelaku illegal fishing juga dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana diatur dalam KUHAP.


Kegiatan penenggelaman dilaksanakan atas kerja sama KKP dengan TNI AL dan POLRI yang diwujudkan melalui berbagai dukungan, khususnya unsur-unsur Kapal Pengawas KKP, KRI TNI Angkatan Laut, dan Kapal Polisi dari POLRI. sampai dengan Oktober 2015 jumlah kapal yang ditenggelamkan sebanyak 107 kapal (58 oleh KKP dan POLRI) dan sebanyak 49 kapal (TNI AL).

KKP dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan pengetatan ekspor dan pemasaran ikan kerapu hidup. Beberapa pasal yang ada di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No 49/2014 tentang usaha pembudidaya ikan, terutama pasal yang menyangkut kapal pengangkut yakni untuk membatasi pelabuhan singgah untuk kapal angkut ikan hidup berbendera asing, akan direvisi. Hal ini adalah sebagai implementasi asas cabotage dan untuk meminimalisir destructive fishing untuk mendapatkan ikan kerapu hidup sehingga tidak merusak lingkungan. Target lainnya adalah untuk membangkitkan jasa kapal angkut ikan hidup lokal dan nasional antarpulau di Indonesia.

33



Menurut catatan KKP, saat ini terdapat 11 eksportir dan 5 pengumpul ikan kerapu hidup yang wajib dilakukan verifikasi ulang demi mendapatkan sertifikasi eksportir terdaftar. Kelemahan selama ini di dalam surat izin kapal ada 92 titik sehingga kapal asing tersebut bisa singgah dan sulit dikontrol. Kemudian akan dibatasi titik pembelian ikan kerapu sehingga tidak ada lagi kapal asing beredar di mana-mana.

34

Pengetatan pemasaran ikan kerapu hidup yang bakal diatur KKP antara lain pembeli (buyer) asing terutama dari Hong Kong via kapal laut hanya boleh masuk dan membeli ikan kerapu hidup di titik tertentu seperti di Anambas, Batam, dan Bintan. Kemudian yang melakukan pembelian ikan kerapu hidup dari keramba adalah kapal Indonesia. Buyer asing seperti dari Hong Kong hanya bisa membeli ikan kerapu hidup dari eksportir terdaftar. Adapun syarat menjadi eksportir terdaftar yaitu: (1) perusahaan Indonesia yang memiliki fasilitas penampungan, (2) memiliki Unit Penanganan Ikan Hidup (UPIH), (3) memiliki fasilitas kapal pengangkut untuk angkutan dalam negeri dari pengumpul/agen ke titik UPIH.

Melalui sistem pengetatan ini, ekspor ikan kerapu hidup mudah dikontrol pemerintah sehingga hasil pencatatan ekspor ikan ini dapat dilakukan dengan benar. Selama ini, nilai ekspor ikan kerapu hidup simpang siur. Contohnya data BPS menyebut angka ekspor ikan kerapu hidup per tahun mencapai US$ 19,8 juta. Sedangkan angka pihak asosiasi dan negara Hong Kong jauh lebih besar, yaitu masing-masing US$ 39 juta dan US$ 32 juta/tahun. Nantinya semua ekspor menjadi transparan karena di titik itu akan ada petugas pengawas sehingga akan ada penerimaan bagi negara. Data terakhir, produksi ikan kerapu pada 2013 sebanyak 113.368 ton yang terdiri dari hasil budidaya 13.464 ton dan hasil tangkapan 99.904 ton. Data BPS 2013 menyebutkan, ekspor ikan kerapu mencapai US$ 19,8 juta dengan volume 2.552 ton. Hong Kong masih menjadi negara tujuan ekspor utama dengan porsi 90%.


9. Pembenahan tata kelola Benda Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) KKP melakukan moratorium izin pengangkatan BMKT dan pemanfaatan BMKT yang sempat dicabut pada September 2014. Moratorium tersebut berlaku hingga waktu yang belum ditentukan. Dengan demikian, seluruh pengajuan izin rekomendasi survei maupun rekomendasi pengangkatan tidak dapat dikabulkan.

B. Kedaulatan 1. Menjaga sumber daya lobster, kepiting dan rajungan untuk generasi nelayan mendatang Kebijakan strategis KKP dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan


Selama masa moratorium berlangsung, pemerintah akan melakukan inventarisasi hasil temuan yang didapat dari kapalkapal tenggelam yang telah diangkat. Sesuai ketentuan, hasil temuan dibagi sama rata antara pihak yang mengangkat dan pemerintah Indonesia. Pihak yang mengusahakan pengangkatan muatan kapal tersebut berhak memanfaatkannya untuk kepentingan komersial. Akan tetapi, di masa mendatang, barang-barang muatan kapal tenggelam tidak boleh diperjualbelikan secara komersial. Pada gilirannya, pengangkatan muatan kapal hanya dilakukan untuk kepentingan pendidikan seperti untuk mengisi museum.

35


secara lestari dan berkelanjutan dengan ditetapkannya Permen KP No. 1/2015 yakni pembatasan penangkapan tiga spesies perikanan penting yakni Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scyla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.). Hal itu sebagai bentuk keseriusan KKP dalam mewujudkan komitmennya untuk menata kembali pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia secara bertanggung jawab.


36

Dalam Permen KP No. 1/2015, terdapat lima pasal yang mengatur tentang pembatasan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Dimana, setiap orang dilarang melakukan penangkapan tiga spesies perikanan penting tersebut dalam kondisi bertelur. Penangkapannya diperbolehkan, asalkan tidak dalam kondisi sedang bertelur dan sesuai dengan ukuran minimum yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Adapun ukuran yang diperbolehkan yakni lobster dapat ditangkap dengan ukuran panjang karapas di atas 8 cm, kepiting di atas 15 cm dan rajungan dengan ukuran lebar karapas di atas 10 cm. Pembatasan penangkapan ini dilakukan karena keberadaan dan ketersediaan ketiga spesies itu telah mengalami penurunan yang drastis. Hal ini juga dimaksudkan untuk restocking ekosistem ketiga spesies tersebut.

Sebagai tindak lanjut Permen KP No. 1/2015 tersebut, KKP telah melakukan

Penebaran - 30.000 benih Rajungan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan MKP di Pantai Boddia, Takalar Sulawesi Selatan

pelepasliaran ke alam terhadap lobster, kepiting dan rajungan bertelur dan ukuran tertentu yang ditangkap oleh nelayan di beberapa lokasi (utamanya di Bali dan NTB). 2. Perlindungan terhadap penyu Dalam upaya melindungi penyu, KKP telah mengeluarkan Surat Edaran Kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas KP Provinsi dan Kab/Kota, UPT lingkup KKP No. 526/MEN-KP/VIII/2015 tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh, dan atau Produk Turunannya. 6 species yang dilindungi yaitu Penyu Hijau (Chelonia mydas), Penyu Sisik (Eretmocheyls imbricata), Penyu Tempayan (Caretta caretta), Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea), Penyu Ridel/Abuabu (Lepidochelys olivacea), Penyu Pipih (Natator depressa).


3. Menjaga ekosistem sumber daya ikan untuk penghidupan nelayan di masa depan

MKP melepas Tukik di Kabupaten Berau Kalimantan Timur

Di dalam Peraturan Menteri tersebut ada 8 pasal yang secara tegas melarang penggunaan alat penangkapan ikan jenis Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets). Trawls atau yang dikenal dengan pukat harimau sudah lama dilarang penggunaannya karena termasuk alat penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing). Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 3, alat tangkap ini terdiri dari pukat hela dasar (bottom trawls), pukat hela pertengahan (midwater trawls), pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls) dan pukat dorong. Sementara alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) terdiri dari pukat tarik pantai (beach seines) dan pukat tarik berkapal (boat or vessel


Dalam SE tersebut langkah-langkah yang perlu diambil dalam melindungi penyu antara lain : 1). Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait, disertai pembinaan dalam rangka penyadaran masyarakat guna melindungi penyu dari kepunahan; 2). Melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum untuk pelaksanaan perlindungan penyu, telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya; 3). Melakukan perlindungan habitat peneluran penyu; dan 4). Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program perlindungan penyu, telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya;

KKP memiliki komitmen yang serius untuk menata kembali pengelolaan perikanan dengan tujuan agar kelestarian sumber daya ikan bisa terwujud dan keberlanjutan usaha perikanan bisa semakin terjamin. Komitmen ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Hal itu ditegaskan dengan dikeluarkannya Permen KP No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di WPP Negara Republik Indonesia.

37

STOP

seines). SIPI dengan alat penangkapan ikan trawls dan seine nets yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.



38

Sementara itu, Permen KP Nomor 2/2015 ini penting dilakukan mengingat makin menipisnya kondisi sumber daya perikanan, khususnya di Laut Arafura (WPP RI 718). Berdasarkan peta potensi sumber daya ikan, wilayah Arafura sudah mengalami gejala tangkap-lebih (overfishing) untuk beberapa spesies ikan demersal. Potensi yang masih memungkinkan dieksploitasi lebih lanjut di WPP 718 tersebut adalah ikan pelagis kecil. Selain konsumsi BBM yang tinggi, kekurangan alat tangkap pukat ini adalah selektivitas yang rendah,

yang dapat ditunjukkan dengan tingginya tangkapan sampingan (by catch). Tingginya tangkapan sampingan ini tentu dapat merusak kelestarian sumber daya. Begitu pula kondisi Laut Jawa yang juga sudah semakin mengalami overfishing, khususnya udang dan pelagis kecil.

Selain masalah ekologis, penggunaan pukat tarik juga sering menimbulkan konflik sosial antar nelayan. Pasca otonomi daerah, semakin banyak nelayan yang memodifikasi alat tangkapnya menjadi alat tangkap yang mirip dengan prinsip kerja trawl. Sejak saat itu, eksploitasi terhadap sumber daya ikan terjadi secara besar-besaran dan konflik antar nelayan juga terus terjadi, baik di laut Jawa maupun wilayah perairan lainnya. Apa yang terjadi sebelum dikeluarkannya Kepres


Penggunaan alat tangkap pukat tarik juga sebagai penyebab terjadinya pelanggaran berupa pengecilan ukuran gross tonnage kapal yang dibuktikan dengan hasil uji petik di Kabupaten Tegal, Pati, dan Rembang

sehingga Negara berpotensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran akibat pengecilan ukuran GT kapal. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang tidak sesuai ketentuan baik ukuran mesh size maupun ukuran tali ris juga ditemukan. Selain itu, telah terjadi pelanggaran daerah penangkapan ikan yang menyebabkan konflik dengan nelayan setempat, seperti kasus di Kota Baru, Kalimantan Selatan, Masalembo dan Sumenep. Selanjutnya KKP melakukan penindakan upaya markdown ukuran kapal melalui

pengukuran ulang kapal dan KKP memberikan masa transisi s.d. Desember 2016 dan memberikan kemudahan izin penangkapan di WPP Laut Arafura dan Laut Banda.


Nomor 39 Tahun 1980 akhirnya terjadi lagi pasca reformasi. Dengan dilarangnya penggunaan pukat tarik, selanjutnya untuk menangkap ikan-ikan demersal, nelayan didorong untuk menggunakan beberapa jenis Alat Penangkap Ikan (API) yang dikelompokan menjadi tiga jenis. Pertama, kelompok API perangkap seperti bubu, setnet dan jermal. Kedua, kelompok API jaring lingkar seperti trammel net dan liong bun. Kemudian ketiga, kelompok API pancing seperti pancing rawai dasar dan pancing ulur.

39


4. Menjaga keberlangsungan stok ikan tuna untuk nelayan Indonesia dan pasokan dunia


WPP 714 sebagai daerah pemijahan (breeding ground) dan daerah bertelur WPP 714 sebagai daerah pemijahan (breeding ground) dan WPP 7 14 s ebagai dground) aerah pemijahan daerah bertelurg(spawning Thunnus (spawning round) Thunnus aalbacares lbacares

(breeding ground) dan daerah bertelur (spawning ground) Thunnus albacares

40

WPP-RI 714 Laut Banda diduga memiliki potensi sebesar 278.400 ton/tahun yang didominasi oleh ikan pelagis besar (104.100 ton/tahun), ikan pelagis kecil (132.000 ton/ tahun), ikan karang konsumsi (32.100 ton/ tahun) dan ikan demersal (9.300 ton/tahun). Hasil kajian untuk WPP menunjukkan telah terjadi aktivitas tangkap lebih (over fishing), terutama jenis ikan pelagis kecil, ikan demersal dan cumi-cumi. Di sisi lain, peluang pengembangan masih dapat dilakukan untuk jenis ikan pelagis besar. Untuk melindungi daerah pemijahan (breeding ground) dan daerah bertelur (spawning ground) Thunnus albacares di WPP-NRI 714 dengan koordinat 126-1320 BT, 4-60 LS, maka KKP menerbitkan Permen KP No. 4/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di WPP-NRI 714 pada bulan Oktober s.d. Desember.

5. Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) untuk menjamin ketersediaan dan stabilitasi harga

Dalam konteks menjamin dan memperkuat ketersediaan (supply) hasil perikanan, KKP menginisiasi dan meresmikan implementasi SLIN koridor Sulawesi-Jawa untuk komoditas ikan pelagis kecil yang umumnya digunakan sebagai bahan baku industri pindang dan konsumsi ikan masyarakat.


Konektivitas Sistem Logistik Ikan Nasional Konektivitas Sistem Logistik Ikan Nasional

Pusat Produksi industri dan Distribusi

Kehadiran SLIN merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden No 26 tahun 2012 tentang Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS). Hal ini turut diperkuat dengan Permen KP No.5/2014 tentang SLIN yang memuat tentang pengaturan-pengaturan terkait pengadaan, penyimpanan, distribusi

dan pemasaran hasil perikanan. Pada tahun 2014 SLIN koridor Sulawesi Tenggara Jatim - DKI Jakarta telah dimantapkan Melalui pembangunan cold storage yang dibangun yaitu 300 ton di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, 400 ton di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Lamongan dan 1.500 ton di PPS Nizam Zachman Jakarta. Komoditas hasil perikanan yang menjadi fokus dalam kegiatan implementasi SLIN tahap awal meliputi ikan-ikan permukaan laut (pelagis) yang menjadi bahan baku industri pemindangan dan industri lainya meliputi: ikan layang, tongkol, kembung, tembang, cakalang, lemuru dan jenis ikan lainnya. Adapun untuk jenis ikan budidaya adalah ikan bandeng.


Implementasi SLIN koridor Sulawesi Jawa sebagaimana dimaksud diharapkan dapat menjadi pemecah masalah (problem solver) atas kekurangan bahan baku industri pindang ikan yang ada di Jawa, termasuk untuk memenuhi konsumsi masyarakat. Kelancaran supply ikan-ikan pelagis sebagai bahan baku industri pindang diharapkan juga mampu mendukung hilirisasi sektor perikanan secara umum, termasuk industrialisasi pindang.

Wilayah Produksi

41


CITES pada Maret 2013 telah memasukkan spesies hiu tersebut dan dua spesies pari manta ke dalam daftar Appendix-II CITES. Ini berarti bahwa Indonesia sudah harus melakukan langkah-langkah pengelolaan yang lebih baik terhadap sumber daya ikan hiu di Indonesia. Melalui Permen KP Nomor 59/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Ikan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia. Sebelumnya KKP juga sudah mengeluarkan Kepmen KP No. 18/ PERMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhyincodon typus).


6. Konservasi spesies ikan hiu

42

Hiu merupakan kelompok yang dianggap paling banyak dimanfaatkan karena siripnya yang bernilai tinggi di pasaran nasional maupun internasional. Akibatnya, banyak spesies hiu, terutama jenis hiu yang berukuran besar seperti hiu martil (Sphyrna spp), dan hiu koboy (Carcharhinus longimanus) mengalami penurunan populasi hingga yang sangat besar. Pertemuan Para Pihak (Conference of the Parties – COP)

Dalam mendukung kebijakan tersebut, KKP telah melaksanakan konsultasi publik di beberapa sentra produksi penangkapan hiu seperti di Aceh, Sibolga, Surabaya, Lombok, dan Jakarta. Kemudian juga telah disusun dokumen analisis kebijakan status perlindungannya yang menyatakan hiu koboy dan martil layak dilindungi secara terbatas. 7. Pengendalian daya dukung ekosistem terhadap usaha budidaya di perairan umum

Maraknya keramba apung di sejumlah waduk Indonesia membuat kerusakan ekosistem waduk termasuk sedimentasi. Kepadatan keramba di danau dan waduk telah melebihi


daya dukung lingkungan. Kondisi ini kerap membuat ikan-ikan di alam bebas mati secara massal akibat pencemaran dari pakan di budidaya ikan keramba. Kematian massal itu selalu terjadi terutama saat pergantian musim, dari kemarau ke musim hujan sehingga terjadi pergantian suhu, hal ini kemudian mengakibatkan semua limbah akan terbawa ke atas, sehingga mematikan ikan budidaya. Terhadap permasalahan ini MKP telah menghimbau kepada Gubernur Sumatera Utara dan Sumatera Barat untuk mengkoordinasikan Bupati dan Walikota untuk mengontrol budidaya Karamba Jaring Apung (KJA) di danau dan waduk. Selain itu Badan Litbang KKP masih melakukan kajian jumlah ideal jumlah budidaya keramba yang ideal agar tidak mencemari waduk. 8. Rehabilitasi ekosistem dan pengelolaan kawasan konservasi

Sabuk pantai Sabuk pantai dengan teknologi Karung Geotekstil Memanjang (KGM) digunakan untuk melindungi pantai tipe pantai berpasir. KGM adalah suatu pelindung pantai dengan menggunakan geotekstil yang diisi dengan campuran air dan pasir. Aplikasi yang dilakukan di Pantura Jawa adalah sebagai pemecah gelombang jenis tenggelam (submerged breakwater). Rekayasa Hybrid Rekayasa hybrid diterapkan untuk pantai berlumpur dan berfungsi sebagai perangkap sedimen (sediment trap). Struktur rekayasa hybrid dibuat lolos air (permeable) sehingga sedimen dapat melewatinya saat air laut pasang. Pada saat air surut, struktur akan menahan sedimen agar tidak kembali ke laut.


rangka pemulihan ekosistem Dalam KKP telah melakukan rehabilitasi Pantai Utara (Pantura) Jawa yang merupakan salah satu wilayah pusat pertumbuhan ekonomi. Berbagai aktivitas ekonomi seperti permukiman, perikanan, industri, transportasi dan perdagangan berada di Pantura Jawa, mulai dari Banten hingga Jawa Timur. Di sisi lain, aktivitas ekonomi tersebut memicu terjadinya kerusakan lingkungan. Abrasi pantai adalah salah satunya. Abrasi ini mayoritas disebabkan oleh alih fungsi lahan. Pada tahun 1980an,

terjadi booming pembukaan tambak secara besar-besaran dengan menebangi mangrove dan vegetasi pantai lainnya yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KKP melakukan upaya rehabilitasi Pantura Jawa melalui pembangunan pelindung pantai dalam bentuk sabuk pantai dan rekayasa hybrid, disesuaikan dengan jenis material penyusun pantainya. Melalui Program Quick Wins Rehabilitasi Kawasan Pesisir Pantura Jawa, pada tahun 2015 dibangun 2,64 km sabuk pantai, 14,16 km rekayasa hybrid dan penanaman 3,6 juta batang mangrove.

43


Pada tahun 2015, sabuk pantai dibangun di lima kabupaten dengan rincian sebagai berikut: No

Kabupaten

Lokasi

1.

Karawang

Dusun Pasir Putih, Desa Sukajaya, Kecamatan Cilamaya Kulon

600

2.

Subang

Pantai Pondok Bali, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon

600

3.

Indramayu

Desa Lombang dan Limbangan, Kecamatan Juntinyuat

600

4.

Tegal

Desa Suradadi dan Desa Bojongsana, Kecamatan Suradadi

366

5.

Kendal

Desa Sendang Sikucing, Kecamatan Rowosari

483

TOTAL

Panjang (m)

2.649

Pada tahun 2015, rekayasa hybrid dibangun di enam kabupaten dengan rincian sebagai berikut: No

Kabupaten

Lokasi

1.

Cirebon

Desa Pasindangan, Jatimulya, Klayan, Jatimerta, Kecamatan Gunung Jati

2.

Brebes

Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes

3.

Semarang

Kelurahan Timulyo, Kecamatan Genuk

4.

Demak

Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung

5.

Jepara

Desa Kedungmalang, Kecamatan Kedung

3.140

6.

Pati

Desa Raci, Kecamatan Batangan

3.140

TOTAL


44

Penanaman Mangrove KKP melakukan penanaman mangrove di Pantai Utara (Pantura) Jawa dan di luar Pulau Jawa. Penanaman mangrove di Pantura Jawa dan luar Pulau Jawa sebagai implementasi pelaksanaan Quick Wins. Penanaman mangrove di Pantura Jawa saat ini masih berlangsung, meliputi 10 kawasan. Diantaranya Kabupaten Serang, Karawang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Kendal, Demak, Pati, Probolinggo dan Gresik dengan total 3,6 juta bibit. Kemudian

Panjang (m) 2.910 910 3.145 915

14.160

penanaman mangrove di luar Pulau Jawa meliputi delapan kawasan, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang, Langkat, Deli Serdang, Pesisir Selatan,Tanggamus, Mempawah, Maros dan Takalar dengan total 1,9 juta bibit. Penanam ini dimaksudkan untuk melindungi pantai dari abrasi dan merehabilitasi kerusakan ekosistem mangrove yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perikanan.


Selain penanamam Mangrove, KKP juga melakukan pembangunan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM). Pembangunan PRPM dilaksanakan di sembilan kabupaten yaitu Bekasi, Indramayu, Pangandaran, Pasuruan, Sidoarjo, Balikpapan, Sinjai.

C. Kesejahteraan Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat

1. Membebaskan pungutan

nelayan

kecil

dari

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan kelestarian perairan laut, maka mulai tahun 2015, KKP akan membebaskan pungutan hasil perikanan (PHP) bagi kapal perikanan yang berukuran 10 GT ke bawah sebagaimana tertuang Surat MKP ke para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia No. B.622/MENKP/ XI/2014 tanggal 7 November 2014. Selain itu MKP meminta: (1) membekukan izin


kelautan dan perikanan lainnya. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, upaya yang telah dilakukan KKP antara lain:

45



menangkap ikan bagi kapal perikanan yang menggunakan alat penangkap ikan yang merusak lingkungan, (2) melakukan inventarisasi, evaluasi dan pendaftaran ulang bagi semua kapal perikanan yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten/ kota, dan apabila ditemukan ada yang menggunakan alat penangkap ikan yang merusak lingkungan, maka izinnya Supaya dibekukan, (3) meninjau kembali,

46

mengendalikan bahkan mencabut izin usaha di pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang merusak lingkungan, menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan dan merugikan para nelayan, (4) melakukan langkah-langkah konkret dalam melindungi nelayan sesuai dengan Inpres No. 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, (5) melakukan konservasi bagi wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang telah mengalami degradasi lingkungan. 2. Memberikan perlindungan terhadap nelayan, pembudidaya dan petambak garam Dalam memberikan perlindungan untuk nelayan pada tanggal 30 Juni 2015 Presiden Joko Widodo telah meresmikan beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan memberikan secara simbolis kartu BPJS yang diperuntukan bagi 5.000 nelayan di Cilacap Jawa Tengah Nelayan dipilih Pemerintah karena mereka bekerja di tempat berbahaya dan beresiko saat bekerja. BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung risiko yang terjadi pada nelayan yang terdaftar didalam kategori pekerja bukan penerima upah. BPJS Ketenagakerjaan beroperasi secara penuh mulai tanggal 1 Juli 2015 dan melayani 4 Program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Selain menggratiskan iuran selama 3 bulan


untuk nelayan Presiden juga membagikan 2.500 alat tangkap ramah lingkungan kepada 31 kelompok usaha bersama nelayan untuk membantu meningkatkan produktivitas mereka sehari-hari. Upaya lainnya, saat ini Pemerintah bersama DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan, dan Petambak Garam dan telah masuk ke dalam Prolegnas tahun 2015. 3. Memberikan jaminan hasil bagi petani garam

Target perbaikan kondisi garam rakyat melalui program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) tahun 2015, diantaranya, menciptakan ketersediaan lahan garam sebanyak 30 ribu hektar, meningkatkan produksi garam nasional sebanyak 3,3 juta ton (meningkat dari tahun 2014 yang sebesar 2,5 juta ton), meningkatkan jumlah produksi garam sebanyak 60 persen, dan meningkatkan harga garam rakyat. Termasuk, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta pola usaha yang berbasis klaster dan sistem pembiayaan yang lebih baik (resi gudang).

KKP juga mendorong pembatasan impor agar garam lokal tidak jatuh, dan perusahaan


Dalam memenuhi target swasembada garam industri, KKP berupaya mendorong produksi garam nasional terutama garam rakyat menjadi kualitas industri seperti kimia, farmasi, dan untuk minuman bersoda. Untuk meningkatkan kualitas produksi tersebut KKP membantu para petani tambak berupa sarana dan prasarana produksi serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang diharapkan dapat memperbaiki proses produksi garam rakyat untuk menghasilkan garam bermutu. Seperti mengganti geoisolator menjadi geomembrane dengan ukuran lebih lebar dan tebal sehingga lebih awet dan tidak mudah robek untuk menjaga kualitas garam yang lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitas dari semula 60 ton/ha menjadi 100 ton /ha.

47


dengan memenuhi kebutuhan komponen produksi secara mandiri. Pakan ikan/ udang menjadi komponen produksi utama yang menentukan keberhasilan produksi perikanan budidaya, khususnya budidaya ikan air tawar. Namun kebutuhan bahan baku pakan nasional sebagian besar masih berasal dari bahan baku impor, sehingga berdampak pada tingginya harga pakan. Terkait hal itu itu, pemerintah berupaya mendorong penurunan harga pakan dengan memenuhi kebutuhan bahan baku lokal melalui Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI).


tidak boleh impor ketika sedang musim panen. Hal ini dikarenakan petambak tidak memiliki dana untuk menyimpan stok garam dalam jangka waktu lama, dan KKP berharap PT Garam dapat menampung garam petambak agar kualitas dapat tetap terjaga.

48

Untuk memacu kembali semangat petambak, KKP menggelar kegiatan Festival Garam Nasional dengan mentransformasi budaya lokal sebagai modal sosial di Pulau ‘Garam’ Madura. Festival ini dilaksanakan untuk memberikan apresiasi kepada petambak garam di Indonesia. Selain ingin mengangkat pergaraman dan petambak untuk bangkit meraih kesejahteraan, kegiatan ini juga mengajak para petambak bersamasama memperbaiki sistem produksi yang lebih maju dangan menghasilkan garam yang berkualitas dan berproduktivitas tinggi. Sehingga diharapkan dapat mendorong swasembada garam nasional dan daya saing di pasar internasional. Festival diisi dengan pameran dari beberapa Kabupaten penghasil garam diantaranya Aceh Besar, Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Tuban, Sampang Sumenep, Bima, Buleleng, Jeneponto dan Pamekasan. 4. Menumbuhkan kemandirian pembudidaya ikan KKP terus berupaya mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya

Upaya yang ditempuh tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada pemenuhan target produksi perikanan nasional dan peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan. Selain ditingkatkan kuantitasnya, perikanan budidaya juga dituntut untuk menjaga kualitas produksinya secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. GERPARI menjadi penting dan strategis karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku pakan ikan impor dan mendorong peningkatan penggunaan bahan baku lokal. Sehingga pembudidaya menjadi lebih mandiri dan mempunyai tingkat pendapatan yang lebih baik yang ujung-ujungnya akan secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Data sementara produksi perikanan budidaya tahun 2014 baik dari rumput laut


Komoditas ikan air tawar merupakan komoditas yang mendukung secara langsung program Ketahanan Pangan dan Gizi. Dari total produksi ikan budidaya, 60 persen diantaranya dipasok dari komoditas ikan air tawar. Sehingga KKP berupaya untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi tersebut melalui peningkatan

produksi yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga kualitas produk perikanan budidaya khususnya komoditas ikan air tawar harus tahan dan kuat dalam menghadapi fluktuasi harga dan nilai tukar rupiah.

KKP telah melakukan pertemuan dengan Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) yang telah menyepakati bahwa GPMT dalam waktu dekat akan menurunkan harga pakan ikan secara bertahap. Pada bulan Maret 2015 harga pakan akan mulai diturunkan Rp1.000/kg. Terkait hal itu, KKP memberikan apresiasi yang tinggi kepada pabrik pakan ikan/udang atas niat baik dan dukungannya terhadap program pemerintah tersebut. Pemerintah akan mendorong


dan ikan/udang adalah sebesar 14,52 juta ton. Adapun target produksi tahun 2015 yang telah ditetapkan adalah sebesar 17,9 juta ton, terdiri dari ikan 7,6 juta ton dan rumput laut basah 10,3 juta ton. Kebutuhan pakan ikan/udang untuk memenuhi target produksi tersebut adalah sebesar 8,728 juta ton. 60 persennya merupakan kebutuhan pakan ikan air tawar seperti ikan mas, nila, gurame, patin dan lele.

49


pembudidaya ikan air tawar jangan hanya sebagai buruh, tetapi harus ditingkatkan ke level pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM). Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pendapatan pembudidaya tersebut dengan menaikkan margin usahanya. Sehingga dengan margin yang ada cukup untuk membayar investasi, biaya produksi, membayar upah karyawan dan bahkan melakukan investasi untuk mengembangkan usahanya.


50

Biaya pakan merupakan biaya tertinggi dalam usaha budidaya air tawar. Sehingga KKP berharap agar jumlahnya dapat diturunkan di bawah 60 % dari total biaya produksi. Salah satunya dengan menurunkan harga pakan disamping dengan upaya penggunaan induk unggul, benih bermutu serta sistem teknologi yang efisien dan ramah lingkungan. Penurunan harga pakan diharapkan akan mendorong pembudidaya untuk lebih bersemangat dalam melakukan usaha budidaya perikanan. Penurunan harga pakan akan mendorong peningkatan investasi dan mendorong peningkatan produksi sekaligus akan meningkatkan produksi pakan ikan itu sendiri. Selain itu, pemerintah telah membebaskan bea masuk bahan baku pakan seperti tepung ikan dan mendorong tumbuhnya pabrik tepung ikan di dalam negeri dan akan menyetop ekspor tepung ikan ke luar negeri. KKP disamping sebagai regulator juga akan

meningkatkan produksi tepung ikan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pabrik pakan ikan, tentunya sesuai syarat yang telah di tentukan. KKP juga mendorong produksi bahan baku pakan non tepung ikan sebagai substitusi tepung ikan. Salah satunya adalah dengan mengajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung produksi maggot dari limbah kelapa sawit yang dapat disalurkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat di sentra-sentra atau wilayah yang dekat dengan perkebunan kelapa sawit. KKP juga menyediakan tenaga ahli formulator pakan untuk mendukung GERPARI dan tenaga-tenaga penyuluh lapangan yang handal dalam produksi pakan mandiri. 5. Pembangunan terintegrasi di pulaupulau kecil Merujuk pada misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Nawacita maka salah satu poin penting yang memerlukan terjemahan lebih detail adalah upaya “Membangun Indonesia Dari Pinggir”. Pendekatan ini sangat penting mengingat selama ini terjadi disparitas pembangunan, kesenjangan wilayah dan kesenjangan pendapatan. Salah satu kesenjangan pembangunan wilayah yang mencolok adalah pembangunan pulau-pulau kecil dibandingkan pulau besar. Permasalahan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) sebagai beranda terdepan sekaligus


Lokasi Pengembangan Sentra Bisnis Perikanan Berbasis Pulau-Pulau Kecil

paling pinggir dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memang sangat kompleks. Selain untuk menegakkan kedaulatan negara, pengelolaan pulaupulau kecil terluar secara berkelanjutan menjadi penting dan strategis untuk menguatkan perekonomian bangsa yang berbasis kemaritiman.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mengatur PPKT ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yang memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi, juga mempunyai


Isu dan permasalahan strategis yang mewarnai potret dan kondisi PPKT saat ini antara lain kemiskinan masyarakat, minimnya infrastruktur dasar, pertahanan dan keamanan, penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (termasuk illegal fishing), rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, serta minimnya sarana komunikasi dan informasi. Indonesia sebagai

negara kepulauan memiliki beban yang berat dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayahnya dibandingkan dengan negara yang wilayahnya didominasi oleh daratan. Oleh karena itu,3 dibutuhkan suatu Gambar 1 kebijakan khusus dalam pemanfaatan dan pengelolaan pulau-pulau kecil melalui kegiatan perlindungan, pengawasan, dan pemantauan secara terusmenerus agar keberadaannya dapat dipertahankan.

51



peran strategis dalam menjaga kedaulatan NKRI. Kawasan ini menyediakan sumber daya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun (seagrass), hutan mangrove, yang mendukung perikanan berkelanjutan sekaligus berfungsi sebagai habitat spesies biota laut yang terancam punah.

52

Pendekatan dan bentuk intervensi yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan PPKT tersebut selama ini ditujukan untuk pulau kecil terluar berpenduduk dan tidak berpenduduk. Pulau kecil terluar berpenduduk dilakukan dengan mengedepankan pendekatan kesejahteraan sosial dan ekonomi seperti penyediaan sarana-prasarana dasar seperti air bersih, listrik, dermaga dan sarana komunikasi. Sedangkan, pulau kecil terluar tidak berpenduduk melalui penguatan pengelolaan keamanan dan konservasi laut. Pilihan untuk mendorong agenda konservasi laut di pulau kecil terluar tidak berpenduduk sangat beralasan. Alasannya yaitu mengefektifkan penguasaan pulau kecil terluar oleh pemerintah Indonesia sebagai batas laut negara dan upaya mencapai target 20 juta hektar kawasan konservasi laut pada tahun 2020.

Pada tahun ini program pengembangan pulau kecil dan terluar dirintis di lima pulau, yaitu Simeulue, Natuna, Sangihe, Merauke, dan Saumlaki. Pengembangan ekonomi

masyarakat di pulau kecil dan terluar menjadi salah satu prioritas KKP. Sebab, peran pulau kecil dan terluar amat penting bagi kesatuan NKRI yang terdiri dari 17.504 pulau, dimana sebanyak 13.466 di antaranya sudah bernama dan terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dari pulau yang bernama dan terdaftar itu, sebanyak 92 diantaranya ada di kawasan perbatasan. Sebanyak 31 pulau dari 92 itu berpenghuni, dan 61 pulau tidak berpenghuni.

Dalam hal ini KKP menyusun master plan dan business plan, memberi bantuan kapal dan alat tangkap, paket budidaya, cold storage, sarana pemasaran berinsulasi dan bergerak, dermaga apung, pembangunan pos pengawasan, pelatihan dan pendidikan serta penyuluhan kepada masyarakat. Secara bertahap, KKP menargetkan 31 pulau kecil-terluar yang berpenduduk sudah terangkat perekonomiannya, dalam lima tahun depan. Dengan dana dan program yang terpadu, maka pulau-pulau tersebut bisa mandiri dan tidak akan bergantung lagi.

6. Memberikan nilai tambah pembudidaya rumput laut

bagi

KKP terus berupaya memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia. Diantaranya dengan memperkuat industri pengolahan rumput laut nasional, sehingga menjadi salah satu komoditas perikanan budidaya yang


dapat menjadi unggulan ekspor Indonesia. Selain untuk meningkatkan nilai tambah produk, juga sekaligus untuk meningkatkan kemandirian dan menjunjung kedaulatan bangsa. Dengan kondisi ini, maka rumput laut memiliki posisi yang strategis dalam menopang perekonomian nasional melalui peningkatan penerimaan devisa negara sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dan masyarakat sekitar lingkungan budidayanya.

Selain itu, KKP bersama kementerian/ lembaga terkait akan memanfaatkan sistem resi gudang Kementerian Perdagangan


Upaya yang KKP lakukan untuk memberikan nilai tambah bagi pembudidaya rumput laut antara lain melakukan pertemuan dengan Asosiasi Pembudidaya Rumput Laut Indonesia (ASPERLI). ASPERLI melakukan pendataan kebutuhan bahan baku rumput laut di semua anggota asosiasi masingmasing untuk melakukan pembelian stok rumput laut yang dimiliki oleh pembudidaya rumput laut Indonesia. ASPERLI akan membantu menyerap kelebihan produksi rumput laut baik Gracilaria maupun Cottonii dengan patokan harga Rp6000/kg untuk Gracilaria dengan kadar air 16 – 18 persen dan Rp8000/kg untuk Cottonii dengan kadar air 35 – 36 persen. Berdasarkan hasil identifikasi, rumput laut yang harganya mengalami penurunan adalah jenis gracilaria yang disebabkan karena pasokan dari pembudidaya yang lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan pasar.

sebagai salah satu instrumen penyangga harga produk rumput laut masyarakat. Sistem Resi Gudang (SRG) akan di terapkan untuk membantu menyerap rumput laut hasil budidaya. Dalam waktu dekat sistem resi gudang rumput laut akan dilaksanakan untuk pertama kalinya di Makasar melalui penandatanganan antara Koperasi Serikat Pekerja Merdeka Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, serta Bank Pembangunan Jabar (BJB). Koperasi yang menerbitkan resi dan izin-izin prinsip sedang berjalan, sehingga menjadi solusi agar pembudidaya bisa terjamin produknya terjual dan penyediaan pasokan untuk industri dapat kontinyu.

53


POTENSI AREA UNTUK BUDIDAYA RUMPUT LAUT


54

Selanjutnya pemerintah akan mengatur ekspornya sesuai pasokan dan kebutuhan pasar dunia. Dalam jangka panjang, akan disusun roadmap dan tata niaga rumput laut yang menyertakan stakeholder rumput laut dari hulu sampai hilir, sehingga tidak ada lagi keluhan tentang penurunan harga dan pemenuhan kebutuhan rumput laut. Selain itu KKP juga mendorong konsumsi rumput laut dalam menu sehari-hari dan penggunaan rumput laut sebagai bahan tambahan dalam berbagai industri makanan, dalam hal ini perlu dilakukan sosialiasi dan promosi secara terus-menerus/kontinyu. Peningkatan produksi dan kualitas rumput laut disiapkan berdasarkan kebutuhan industrinya yang memegang peranan

penting. KKP pada tahun 2015 menyediakan 22 sentra kebun bibit rumput laut. Disamping itu, KKP berupaya mengurangi atau melarang ekspor komoditas rumput laut dalam bentuk raw material. Upaya yang ditempuh yakni dengan menetapkan beberapa daerah di Indonesia menjadi kawasan minapolitan perikanan budidaya dengan komoditas utama rumput laut. Dalam hal ini, pembangunan fasilitas mulai dari infrastruktur hingga unit pengolahan disiapkan untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan perikanan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Total produksi rumput laut nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menurut data sementara KKP, produksi rumput laut nasional pada


7. Memberikan jaminan pembiayaan dan keringanan PPh usaha kelautan dan perikanan

Dalam penyelenggaraan pengembangan usaha sektor kelautan dan perikanan, KKP telah melakukan sinergitas dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu lembaga independen dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiunan, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya.

Penandatanganan nota kesepahaman disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada tanggal 11 Mei 2015 di Takalar, Sulawesi Selatan. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi koordinasi kebijakan dalam rangka pengembangan usaha sektor kelautan dan perikanan, penyediaan layanan data dan atau informasi, penelitian


tahun 2014 mencapai 10,2 juta ton atau meningkat lebih dari tiga kali lipat. Dimana sebelumnya, produksi rumput laut pada tahun 2010 hanya berkisar diangka 3,9 juta ton. Hal ini membuktikan bahwa rumput laut sangat bisa diandalkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Selain karena cara budidayanya yang cukup mudah dan murah, disamping itu juga pasarnya masih terbuka lebar. Sejalan dengan kebijakan Presiden RI, KKP akan terus melakukan pembinaan secara terusmenerus kepada masyarakat dalam hal membudidayakan rumput laut.

55


Penandatanganan MoU Program JARING antara KKP dengan OJK yang dihadiri oleh Wapres RI di Takalar, Sulawesi Selatan, 11 Mei 2015


dan pengembangan, sosialisasi dan edukasi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia.

56

Data OJK, kredit bank yang disalurkan ke sektor maritim baru mencapai Rp17,6 triliun per Desember 2014. Porsi kredit ke sektor maritim hanya mencapai 0,49% dari total kredit yang disalurkan industri perbankan Rp3.600 triliun. Dari nilai itu, kredit yang disalurkan perbankan ke sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp17,6 triliun tersebut sebesar 75% berupa kredit modal kerja dan 25% untuk modal investasi.

Untuk itu tahun ini OJK siap menyalurkan kredit yang lebih besar. Ada sejumlah bank yang akan menyalurkan kredit langsung pada nelayan. Selain itu bank juga akan melakukan beberapa pembiayaan, seperti pembiayaan kapal,

pembiayaan penyediaan lemari pendingin atau cold storage, pembiayaan sentra produksi perikanan, pembiayaan rumput laut dan pembiayaan pelabuhan. OJK menargetkan pertumbuhan kredit di sektor kelautan dan perikanan pada tahun ini akan naik sebesar 67% atau akan naik menjadi Rp29 triliun pada akhir tahun ini. Tidak hanya perbankan berbagai perusaahaan pembiayaan juga mulai melirik sektor kelautan dan perikanan. Ada 12 pembiayaan yang siap mengucurkan dana pada sektor kelautan dan perikanan dengan total Rp 500 miliar di tahun 2015.

Hal ini tentu perlu diikuti dengan kesiapan Indonesia untuk dapat meningkatkan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan yang berkeadilan, antara lain melalui pembangunan armada perikanan nasional,



57


sarana prasarana sistem rantai dingin, sentra pengolahan terpadu, dan sarana prasarana logistik ikan nasional. Pelaksanaan kerja sama ini dilakukan atas dasar prinsipprinsip kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan penandatangan tersebut dilaksanakan pada kegiatan peluncuran buku pintar tentang Program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING) 2015.


58

Selain melakukan kerja sama di atas, dalam rangka memberikan jaminan pembiayaan dan keringanan PPh usaha kelautan dan perikanan KKP juga melakukan upaya-upaya antara lain membantu dalam penyaluran kredit melalui KUR dan KKP-E sektor kelautan dan perikanan, mempersiapkan pengelolaan dana bergulir melalui Badan Layanan Umum KKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha KP), dan menerbitkan Permen KP No 17 Tahun 2015 untuk pemberian fasilitas pajak PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang tertentu dan/atau daerah tertentu pada sektor kelautan dan perikanan.

8. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan

Pembentukan SDM kelautan dan perikanan yang berwawasan luas dan berdaya saing tinggi menjadi salah satu prioritas KKP. Hal ini dikarenakan SDM merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan sektor perikanan dan kelautan. Pencetakan SDM kompeten dan inovatif membutuhkan institusi

pendidikan yang andal dan kerja sama yang intensif dengan semua pihak di dalam dan luar negeri. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan UU 31/2004 jo. UU 45/2009 tentang Perikanan. Selain itu dalam UU 20/2003 jo. UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

Di sisi lain, dalam menghadapi perkembangan era globalisasi baik tingkat regional maupun internasional, khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 perlu dilakukan kerja sama dengan dunia internasional dalam mengembangkan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan.

Terkait dengan kegiatan pendidikan, sistem pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang diterapkan sejak 1962 merupakan yang pertama di Indonesia. Melalui 17 kampus pendidikan vokasi, KKP berupaya memberikan pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang kuat pada peserta didik sehingga menj adi tenaga kerja profesional dan memiliki jiwa kewirausahaan tinggi untuk mengembangkan dunia usaha dan industri kelautan dan perikanan dengan pendekatan pendidikan teaching factory yang lebih mengutamakan praktek daripada teori (70:30) baik pada pendidikan menengah dan pendidikan tingginya (60:40). Pada 2015, KKP akan meluluskan 1.769 peserta didik, dimana 40% dikhususkan untuk anak pelaku utama.


Di bidang pelatihan, KKP melalui enam Balai Diklat di Medan, Tegal, Banyuwangi, Bitung, Ambon dan Sukamandi, sekitar 20 ribu orang telah dilatih di bidang penangkapan, budidaya, dan pengolahan ikan, serta garam dan konservasi/non konsumsi. Untuk memperluas

jangkauan pelatihan, telah dibentuk 417 Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) di berbagai daerah di Indonesia yang didukung dengan pembentukan 33 Tempat Uji Kompetensi yang telah mensertifikasi 11 ribu SDM kelautan dan perikanan dan pada tahun 2015 KKP melatih 23.000 masyarakat KP. Di bidang penyuluhan, berdasarkan data Sistem Informasi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Simluh KP) per 19 Januari 2015, terdapat total 13.207 penyuluh perikanan seIndonesia, yang terdiri dari 3.235 penyuluh PNS, 1.224 Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK), 8.430 penyuluh swadaya, 201 PPTK daerah, 40 penyuluh swasta, dan 77 penyuluh honorer.

Dari total tersebut, saat ini terbentuk 52.660


Pada tahun 2015 KKP membangun 3 politeknik (poltek) kelautan dan perikanan yaitu di Karawang, Bone, Kupang. Ke depan KKP akan terus mendorong peran serta pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan politeknik di setiap pulau-pulau besar di Indonesia. Sehingga diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa di setiap wilayah, untuk mengenyam pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan.

59



kelompok masyarakat dimana 1 kelompok terdiri atas 10 anggota.

60

Pada tahun 2015, KKP juga membangun TechnoPark Kelautan dan Perikanan (TPKP) bertempat di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Tegal, Banyuwangi, Aertembaga, dan Ambon. Pengembangan TPKP melibatkan perguruan tinggi, lembaga litbang, sektor bisnis dan industri, masyarakat dan lembaga-lembaga pelatihan. Pengembangannya diharapkan dapat menjadi wadah dimana proses inovasi, yang mengkonversikan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam nilai ekonomi. Selanjutnya dapat memberikan kekuatan daya saing bagi bisnis dan industri berbasis kelautan dan perikanan di pasar dunia.

Adapun bagi daerah dimana TPKP didirikan,

technopark diharapkan dapat menjadi model yang efektif untuk pengembangan daerahdaerah tersebut. Dengan berbasis kepada potensi unggulan daerah, TPKP diharapkan pula dapat mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang produktif, efektif, efisien, memiliki daya saing, serta berkelanjutan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dan ekonomi lokal/ daerah akan meningkat dan berujung kepada penciptaan pertumbuhan ekonomi nasional. Technopark menjadi langkah terobosan untuk memperbaiki situasi tersebut di atas. Melalui TPKP, berbagai teknologi yang telah dikuasai dan dihasilkan oleh lembagalembaga penelitian nasional diinkubasikan untuk melahirkan industri-industri kuat yang berbasis pada teknologi dan pada gilirannya


menghasilkan nilai ekonomi yang besar.

Selain itu KKP dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan, KKP pada tahun 2015 meluluskan 1.769 orang di mana 40% untuk anak pelaku utama, KKP juga melatih sebanyak 23.000 masyarakat KP seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar dan petambak garam dan memberikan penyuluhan kepada 56.346 kelompok.

9. Menciptakan inovasi IPTEK kepentingan masyarakat

untuk

Selain itu hasil litbang inovatif untuk meningkatkan produksi usaha perikanan antara lain pakan ekonomis berbasis bahan baku lokal, teknologi budidaya rumput laut sistem vertikultur dan pelepasan beberapa jenis ikan hasil rekayasa yaitu lele mutiara, Ikan Lele Mutiara, Ikan Gabus Haruan, Ikan Gurame Batanghari, Ikan Mas Mantap dan Udang Galah Siratu. 10. Menciptakan lapangan kerja riil di sektor kelautan dan perikanan

KKP dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, membuat nota kesepahaman untuk merevisi Daftar Negatif Investasi. KKP juga menutup peluang usaha penangkapan ikan di WPP-NRI dan laut lepas untuk investasi asing, hal ini untuk memberikan kesempatan berusaha bagi nelayan dan pengusaha Indonesia. Namun, KKP memberikan peluang investasi modal asing sebagai pemegang saham mayoritas untuk kegiatan pergudangan dan pengolahan ikan. Selain itu KKP membuka kebijakan impor jenis ikan tertentu yang tidak terdapat di Indonesia untuk pengolahan tujuan re-ekspor.


Penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan KKP telah banyak menghasilkan berbagai produk inovasi di bidang kelautan dan perikanan yang bermanfaat bagi stakeholder dan masyarakat diantaranya (1) E-Observer (E-Borang) merupakan aplikasi yang digunakan observer perikanan untuk mengisi data penangkapan ikan secara elektronik; (2) E-Log Book merupakan aplikasi pengganti formulir log book konvensional sehingga penggunaannya lebih mudah, cepat dan akurat; (3) Sistem Informasi Nelayan Pintar, merupakan aplikasi berbasis android dengan mengintegrasikan informasi harga ikan, PPDPI, cuaca dan dinamika laut (INDESO-Infrastruture Development Of Space Oceanography); (4) SiTEGAR merupakan sistem berbasis website yang menyajikan informasi produksi

garam rakyat yang mampu menampung data garam dan memberikan laporan serta rekapitulasi data kelompok Pugar di seluruh Indonesia.

61



62


4


Dampak Pelaksanaan 3 Misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

63



64


Dampak Pelaksanaan 3 Misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Subsektor Perikanan

PDB Nasional

Kelompok Pertanian

8,37 6,79

6,80

Satuan persen

4,92

7,17

4,67

4,73

3,63

TW III - 2014

3,21

TW II - 2015***

TW III - 2015***

1. Pertumbuhan PDB Perikanan triwulan III : 8,37% lebih besar dibandingkan pertumbuhan PDB nasional triwulan II sebesar 4,73%.

triwulan III-2015 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Struktur perekonomian masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu Industri Pengolahan sebesar 20,41 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,57 persen; Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 13,09 persen. Ekonomi Indonesia triwulan III-2015 terhadap triwulan sebelumnya tumbuh 3,21 persen (q-to-q), dari sisi produksi, pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Pertanian sebesar 5,09 persen, sedangkan dari sisi Pengeluaran pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 9,27 persen.


Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III–2015 mencapai Rp. 2.982,6 triliiun atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 2.311,2 triliiun. Ekonomi Indonesia triwulan III-2015 terhadap triwulan II2014 tumbuh 4,73 persen (y-on-y) meningkat dibanding triwulan II-2015 yang tumbuh 4,67 persen, namun melambat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2014 sebesar 4,92 persen. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada

Sumber: Badan Pusat Statistik Keterangan: **), Angka sangat sementara ***), Angka sangat sangat sementara

65


Tabel PDB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Atas Dasar Harga Berlaku Triwulan III-2014, Triwulan II-2015, dan Triwulan III-2015

Lapangan Usaha

Harga Berlaku TW III-2014**

TW II-2015***

TW III-2015***

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

395.259

411.489

434.476

1. Pertanian, Perternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

312.668

320.094

340.616

a. Tanaman Pangan

97.623

109.021

112.269

b. Tanaman Holtikultura

42.697

46.612

47.506

123.902

113.627

126.956

42.707

44.870

47.488

e. Jasa Pertanian dan Perburuan

5.738

5.964

6.397

2. Kehutanan dan Penebangan Kayu

19.393

22.125

20.501

3. Perikanan

63.199

69.270

73.360

2.739.466

2.865.246

2.982.562

c. Tanaman Perkebunan d. Perternakan

Produk Domestik Bruto (PDB) Sumber / Source : Badan Pusat Statistik / Statistic of Indonesia

Tabel PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Atas Dasar Harga Konstan Triwulan III-2014, Triwulan II-2015, dan Triwulan III-2015


Lapangan Usaha

TW II-2014**

TW I-2015***

TW II-2015***

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

317.723

312.024

327.920

1. Pertanian, Perternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

254.665

245.530

261.297

a. Tanaman Pangan

76.994

77.858

77.811

b. Tanaman Holtikultura

33.082

34.175

34.614

106.438

95.195

109.559

33.387

33.682

34.614

4.765

4.621

4.917

c. Tanaman Perkebunan d. Perternakan e. Jasa Pertanian dan Perburuan

66

Harga Berlaku


Lapangan Usaha

Harga Berlaku TW II-2014**

TW I-2015***

TW II-2015***

2. Kehutanan dan Penebangan Kayu

15.422

16.371

15002

3. Perikanan

47.636

50.123

15.621

2.206.875

2.239.313

2.311.211

Produk Domestik Bruto (PDB) Sumber / Source : Badan Pusat Statistik / Statistic of Indonesia Keterangan : *) : Angka Sementara / Preliminary Figures

**) : Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures ***) : Angka Sangat Sangat Sementara / Very very Preliminary Figures

Kontribusi PDB subsektor perikanan Indonesia atas dasar harga berlaku triwulan II-2015 terhadap PDB nasional menunjukkan kontribusi yang stabil (rata-rata 2,44 persen), hal ini menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah yang mencerminkan peningkatan income para pelaku subsektor kelautan dan perikanan secara rata-rata pada triwulan III-2015 dibandingkan triwulan II-2014 (2,42 persen) dan triwulan I-IV tahun 2014 (rata-rata 2,34 persen). Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berdasarkan PDB atas dasar harga konstan 2010 triwulan III-2015 mencapai Rp. 327 trilliun dengan laju pertumbuhan sektor tersebut sebesar 5,09 persen (q to q) dan pertumbuhan sebesar 3,21 persen (y to y). Laju pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 5,09 persen (q to q) dipengaruhi oleh


Berdasarkan tabel dan grafik di atas menunjukkan bahwa pada Triwulan III-2015 kontribusi subsektor perikanan (2,46 persen) lebih rendah daripada konstribusi subsektor tanaman perkebunan (4,26 persen) dan kontribusi subsektor tanaman pangan (3,76 persen). Kontribusi subsektor tanaman perkebunan mengalami peningkatan yang cukup siginifikan sebesar 7,26 persen dibandingkan sektor yang lain di triwulan III-2015, hal ini disebabkan pada triwulan III-2015 masih dalam masa panen tanaman perkebunan. Untuk kontribusi subsektor tanaman pangan meskipun lebih tinggi daripada kontribusi subsektor perikanan namun kontribusi subsektor tanaman pangan mengalami penurunan sebesar -1,07 persen dibandingkan dibandingkan triwulan II-2015, penurunan ini disebabkan penurunan produksi tanaman pangan akibat musim kemarau pada triwulan III-2015.

67



laju pertumbuhan faktor musiman subsektor tanaman perkebunan sebesar 15,09 persen (q to q), laju pertumbuhan subsektor jasa pertanian dan perburuhan sebesar 6,40 persen (q to q), dan laju pertumbuhan sektor perikanan sebesar 2,99 persen (q to q).

68

Subsektor tanaman pangan mengalami penurunan sebesar -0,06 persen (q to q) bila dibandingkan triwulan II-2015 dan mengalami pertumbuhan sebesar 1,06 persen (y to y) bila dibandingkan triwulan II-2014. Penurunan subsektor produksi tanaman pangan sebesar -0,06 persen (q to q) dibandingkan triwulan sebelumnya terjadi karena penurunan produksi tanaman pangan akibat musim kemarau yang terjadi di beberapa sentra produksi tanaman pangan.

Perekonomian subsektor perikanan berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku triwulan III-2015 mencapai Rp. 73.359,9 milliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 51.620,5 milliar. Kontribusi perekonomian subsektor perikanan triwulan III-2015 terhadap PDB atas dasar harga berlaku sebesar 2,46 persen, kontribusi ini lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2015 (2,42 persen), lebih tinggi dibandingkan triwulan III-2014 (2,31 persen) dan lebih tinggi dibandingkan kontribusi triwulan I-IV tahun 2014 (2,34 persen. Subsektor perikanan berdasarkan PDB atas dasar harga konstan 2010 triwulan II-2015 mencapai Rp. 51.620,5 milliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,99 persen (q to q) bila dibandingkan triwulan II-2015 dan tumbuh sebesar 8,37 persen (y to y) bila dibandingkan triwulan III-2014.


Pertumbuhan perekonomian subsektor perikanan triwulan III-2015 dipengaruhi oleh produksi perikanan tangkap dan perikanan

budidaya triwulan III-2015. Produksi perikanan tangkap hingga triwulan III-2015 mencapai sebesar 4,72 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 3,2 persen dibandingkan triwulan III-2014 sedangkan produksi perikanan budidaya hingga triwulan III-2015 mencapai 10,07 juta ton, mengalami peningkatan sebesar 3,98 persen dibandingkan triwulan III-2014. Komoditas yang mengalami peningkatan produksi adalah rumput laut, yang mengalami peningkatan produksi sebesar 10,83 persen dibandingkan triwulan III-2014. Pertumbuhan perekonomian subsektor perikanan triwulan III-2015 diwarnai oleh perubahan laju implisit di subsektor perikanan. Laju implisit merefleksikan perubahan harga dan kualitas yang terjadi di subsektor kelautan dan perikanan atau mencerminkan perubahan harga


Perekonomian subsektor perikanan triwulan III2015 tumbuh sebesar 8,37 persen, pertumbuhan ini lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia (4,73 persen) dan lebih tinggi daripada pertumbuhan subsektor perikanan triwulan II-2015 (7,17 persen). Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli (purchasing power) dari para pelaku subsektor kelautan dan perikanan dibandingkan subsektor lain pada kelompok pertanian, kehutanan, perikanan dan nasional. Pertumbuhan subsektor perikanan triwulan III-2015 sebesar 8,37 persen, hal ini menunjukkan bahwa subsektor perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya menunjukkan potensi besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

69


Produksi Perikanan Tangkap Satuan Ton

1,540,000 1,520,000

1,519,560

1,500,000 1,480,000 1,460,000 1,444,770 1,440,000 1,420,000


1,400,000

70

TW 1

yang terjadi di tingkat produsen di subsektor kelautan dan perikanan. Laju implisit subsektor perikanan sebesar 2,83 persen (q to q), artinya secara rata-rata perubahan harga komoditas dalam subsektor perikanan mengalami kenaikan 2,83 persen dibandingkan rata-rata harga ikan triwulan II-2015 dan laju implisit subsektor perikanan sebesar 7,12 persen (y to y), artinya secara rata-rata perubahan harga komoditas dalam subsektor perikanan mengalami kenaikan 7,12 persen dibandingkan rata-rata harga ikan triwulan II-2014.

TW 2

2. Produksi perikanan tangkap pada triwulan II sebesar 1,52 juta ton, naik dibandingkan dengan produksi pada triwulan I sebesar 1,44 juta ton atau mengalami peningkatan 5,18%. Hasil tangkapan di laut pada triwulan II tercatat sebesar 1,41 juta ton terdiri dari ikan tangkapan sebesar 1,26 juta ton dan 148.400 ton tercatat dari binatang kulit keras, binatang lunak, binatang air lainnya dan tumbuhan air, sedangkan hasil tangkapan ikan di perairan umum daratan tercatat sebesar 112.610 ton. Sementara itu tangkapan di laut tercatat pada triwulan I sebesar 1,34 juta ton dan dari perairan umum daratan sebesar 102.180 ton. Nilai produksi perikanan tangkap sampai dengan TW II mencatat 59,31 triliun.

20 000 TW 1

-‐ TW 2

Papua Barat

Papua

Maluku Utara

Maluku

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Gorontalo

Sulawesi Utara

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Barat

Bali

Jawa Timur

DI Yogyakarta

Jawa Tengah

Jawa Barat

DKI Jakarta

Banten

Lampung

Bengkulu

Kepulauan Bangka Belitung

Satuan Ton

Sumatera Selatan

Jambi

Kepulauan Riau

Riau

Sumatera Barat

Sumatera Utara

Aceh


Produksi Perikanan Tangkap per Provinsi

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000


71


Produksi Perikanan Budidaya Satuan Ton 3,500,000

Ikan

3,000,000

Rumput Laut Udang

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 TW 1

TW 2

2014


3. Produksi perikanan budidaya pada triwulan II sebesar 3,32 juta ton, naik dibandingkan dengan produksi pada triwulan I sebesar 2,92 juta ton.

72

Capaian sementara produksi budidaya sampai dengan triwulan II 2015 yaitu sebesar 6.239.463 ton dengan nilai sebesar 47,98 triliun. Capaian produksi sementara perikanan budidaya triwulan II tahun 2015 masih didominasi oleh komoditas rumput laut sebesar 4.506.138 ton atau 72,2% dari total produksi dan produksi ikan sebesar 1.507.023 ton atau 24,15% dari total produksi,

TW 1

TW 2 2015

dan udang sebesar 226.302 ton atau 3,6 % dari total produksi. Sedangkan produksi ikan hias, target tahun 2015 sebesar 1,7 miliar ekor sedangkan capaian pada triwulan II 0,62 miliar ekor atau tercapai sebesar 36,47 %. Produksi ikan hias terbesar adalah ikan Koi sebesar 240.377 juta ekor. Nilai ekonomis ikan hias juga cukup baik dengan total nilai sementara sampai dengan triwulan II tahun 2015 mencapai 2,49 triliun tetapi angka ini belum mencakup nilai produksi ikan Arwana dan beberapa jenis ikan lainnya karena nilai produksinya belum tercapat sampai dengan triwulan II tahun 2015.


4. Pemakaian BBM Nasional bersubsidi turun 36%.

KKP mendukung penghapusan subisidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kapalkapal penangkap ikan dengan kapasitas di atas 30 GT, karena selama ini pelaksanaan subsidi BBM tidak tepat sasaran dan menimbulkan banyak masalah, seperti membenani anggaran negara dan rawan penyelundupan di tengah laut dan dijual ke kapal-kapal asing yang tengah sibuk mencuri ikan di laut Indonesia. Selama ini pemerintah mengalokasikan subsidi BBM nelayan sebanyak 2,1 juta kilo liter (kl) per tahun. Komposisinya, sebanyak 1,2 juta kl untuk kapal di atas 30 GT dan sisanya sekitar 900 kl untuk kapal di bawah 30 GT.


pengeluaran untuk perawatan karena tidak Dana pengalihan subsidi BBM selanjutnya menghasilkan kerak sehingga mesin tahan digunakan untuk memberikan mesin baru, lama. jaring tangkap baru, dan memberikan cool boxes kepada nelayan-nelayan. Selain itu 5. Melalui skema Generalized System of untuk mengurangi penggunaan BBM, KKP Preference (GSP), Indonesia mendapat menggulirkan program konversi BBM ke pembebasan bea masuk produk Bahan Bakar Gas (BBG). Penggunaan BBG perikanan Indonesia ke Amerika Serikat. selain untuk menghemat konsumsi BBM dan mengurangi BBM subsidi, pemanfaatan Upaya KKP yang gencar menurunkan tarif BBG dapat mendukung penggunaan energi bea masuk terutama sejak November 2014 yang lebih bersih. Berdasarkan uji coba serta langkah-langkah penanggulangan penggunaan BBG, terdapat beberapa praktek IUU Fishing dan membangun keuntungan, diantaranya biaya operasional kelautan dan perikanan berkelanjutan turut nelayan berkurang 20-40%, sehingga memberikan kontribusi pada pemberian bisa mendongkrak pendapatan nelayan. fasilitas GSP kepada Indonesia. Penggunaan BBG juga menghemat

73



74

Presiden Barack Obama dengan persetujuan Senat Amerika Serikat menandatangani pembaharuan dan perpanjangan skema Generalized System of Preference (GSP), pada hari Senin, 29 Juni 2015. GSP merupakan skema khusus dari negara-negara maju yang menawarkan perlakuan istimewa non-timbal balik seperti tarif rendah atau nol kepada impor produk yang berasal dari negara-negara berkembang. Skema tersebut sempat terhenti sejak tahun 2013 karena tidak mendapatkan persetujuan Senat Amerika Serikat. Skema GSP akan mulai berlaku 29 Juli 2015 hingga 31 Desember 2017. Hal ini akan menjadi peluang yang sangat baik bagi eksportir perikanan Indonesia karena melalui skema tersebut sejumlah produk perikanan Indonesia, seperti kepiting beku, ikan sardin, daging kodok, ikan kaleng, lobster olahan, dan rajungan dibebaskan

dari tarif bea masuk atau dengan kata lain dikenakan tarif 0 persen. Besarnya penurunan tarif antara 0,5 – 15 persen. Amerika Serikat merupakan pasar tujuan ekspor utama bagi produk perikanan Indonesia. Selama empat tahun terakhir nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Amerika Serikat terus menunjukan peningkatan. Nilai ekspornya berturut-turut dari tahun 2011 hingga 2014 adalah USD 1,07 Miliar, USD 1,15 Miliar, USD 1,33 Miliar dan USD 1,84 Miliar. Pertumbuhan ekspor produk perikanan Indonesia ke Amerika Serikat mengalami peningkatan rata-rata sebesar 21,14 persen sejak tahun 2011. Komoditas utama yang diekspor antara lain udang, kepiting, tuna, tilapia, cumi-cumi, ikan hias, rumput laut,


kekerangan dan lobster. Semua produk perikanan yang mendapatkan fasilitas GSP diperkirakan 1,75 persen dari total ekspor ke Amerika Serikat yang mencapai USD 1,84 Miliar tahun 2014.

GSP yang diberikan ini merupakan skema khusus penurunan tarif bea masuk ke Amerika Serikat yang sifatnya non-timbal balik artinya ditentukan sepenuhnya oleh Pemerintah Amerika Serikat. Namun demikian, hal ini menjadi buah hasil hubungan yang baik antara Indonesia – Amerika Serikat selama ini, khususnya kerjasama yang baik antara KKP dan pihak otoritas terkait di Amerika Serikat. Meskipun demikian, para eksportir tetap harus menjaga kualitas dan mutu produk perikanan serta memperhatikan aspek-aspek kelestarian sumber daya perikanan dan aspek sosial seperti yang ditetapkan oleh otoritas Amerika Serikat. Hal tersebut mengingat pemerintah Amerika Serikat cukup ketat dalam menerapkan berbagai persyaratan untuk produk yang diimpornya.

Penilaian cepat dampak kebijakan moratorium perikanan terhadap produksi dan kinerja

kapal ukuran <100 GT. Peningkatan produktivitas pada kapal ukuran 10-30 GT yakni di Pemangkat (4,6%), Bintan (108,2%), Kendari (28,1%). Demikian pula halnya dengan produksi yang mengalami peningkatan pada kapal ukuran 10-30 GT di Pemangkat, Bintan, Kendari, hal ini mengindikasikan wilayah tangkap ditinggalkan kapal pencuri ikan sebelumnya selain itu kapal ukuran di bawah 30 GT mengalami peningkatan produktivitas dikarenakan terjadinya fenomena el-nino yang membuat persediaan ikan melimpah.


6. Terjadi peningkatan produktivitas kapal ukuran <10 GT (1,9%), 10-<30GT (40,6%), dan 30-100 GT (52,4%) sebagai dampak positif kebijakan moratorium aktivitas kapal-kapal ikan eks asing dan illegal di Bitung, Ambon dan Sorong.

perdagangan ikan nasional mendapatkan hasil adanya peningkatan produktivitas untuk ukuran kapal <10 GT sebesar 1,9%, 10 -< 30 GT sebesar 40,6%, dan 30–100 GT sebesar 52,4%, atau dengan kata lain bahwa kebijakan moratorium berdampak positif terhadap produktivitas

75


Hasil tangkapan nelayan melimpah

Sulawesi Tengah

TIPE 1

Maluku Barat Daya

Lampulo Aceh

Dampak moratorium aktivitas kapal-kapal ikan eks-asing dan illegal ->Propinsi Sulawesi Utara (Bitung), Maluku (Ambon), Papua Barat (Sorong), dan Bali (khusus Benoa)-WPP 573, 715, 716, 717 Perubahan Produksi


Kapal ukuran >100 GT tidak beroperasi menyebabkan Penurunan Produksi kebijakan moratorium menurunkan produksi perikanan

76

Indeks Musim Penangkapan Ikan

Perubahan Produktivitas

Pola musim penangkapan bervariasi pada Tipe 1 Untuk mengidentifikasi ketersediaan ikan dalam 1 tahun (Bitung – terbatas, Ambon – tersedia, Benoa Bali – terbatas)

Produktivitas meningkat untuk ukuran kapal < 10 GT (1,9%), 10 - < 30 GT (40,6%), dan 30 – 100 GT (52,4%) kebijakan moratorium berdampak positif thd produktivitas kapal ukuran < 100 GT

Sumber : Hasil Kajian Cepat KKP, 2015


TIPE 2

Dampak Illegal Fishing Propinsi Kepulauan Riau (Bintan), Kalimantan Barat (Pemangkat), dan Sulawesi Tenggara (Kendari) - WPP 571, 572, 711, dan 714 Perubahan Produksi mengalami peningkatan pada kapal ukuran 10-30 GT (Pemangkat, Bintan, Kendari) -> Wilayah tangkap ditinggalkan kapal pencuri ikan sebelumnya. Perubahan Produktivitas mengalami peningkatan pada kapal ukuran 10-30 GT (Pemangkat 4,6%, Bintan 108,2%, Kendari 28,1%) ->Karena larangan Illegal Fishing

Indeks Musim Penangkapan Ikan: musim penangkapan ikan bervariasi di lokasi Pemangkat (9-1 dan 3-6), Bintan (1-5), dan Kendari (7-11).

TIPE 3

Dampak El-Nino Bali (Kedonganan & Pengambengan), Jawa Tengah (Pati & Cilacap) dan Nusa Tenggara Barat (Lombok) WPP 712 dan 713

Perubahan Produsi Peningkatan produksi pada kapal ukuran kecil (<10 GT) di lokasi tipe 3, mencapai 240,2 persen.

Perubahan Produktivitas

el-nino membuat persediaan ikan melimpah.

Indeks Musim Penangkapan Ikan Keberagaman Musim Penangkapan Ikan: - Lombok : Juli – November

- Bali Kedonganan : Desember – Agustus

- Cilacap : Juni – November

- Bali Pengambengan : Oktober – November,

- Pati : September – Desember Sumber : Hasil Kajian Cepat KKP, 2015

Februari – Maret, Agustus


Kapal ukuran di bawah 30 GT mengalami peningkatan produktivitas dikarenakan

77


7. Peningkatan ekspor ikan tuna sebesar 11,27% sebagai dampak kebijakan moratorium (ekspor ikan tuna pada triwulan I 2014 sebesar 32,86 ribu ton, sedangkan ekspor ikan tuna pada triwulan I 2015 sebesar 36,56 ribu ton). Volume Ekspor Menurut Kode HS2012 No

Kode HS

Deskripsi

1

0302310000

Albacore/longfinned tunas, excl, fillet

2

0302320000

yellowfin tunas, excl, fillets, livers &

2015 (kg) -

100

509,010

351,333

3

0302330000

Skipjack or stripe-bellied bonito, excl.

-

1,700

4

0302340000

Bigeye tunas, excl.fillets, liver & roes

280,956

410,218

25,982

186

5

0302350000

Pacific bluefin tunas, excl.fillets, liver

6

0302360000

Southern bluefin tunas, excl.fillets,

374

91

7

0302390000

Oth tunas, excl.fillets, livers & roes,

2,317,258

1,241,390

8

0303410000

Albacore/longfinned tunas, excl.fillet,

508,293

859,649

9

0303420000

Yellowfin tunas, excl.fillet, liver &

2,448,682

2,747,467

10

0303430000

Skipjack or stripe-belli ed bonito, excl.

4,790,903

8,410,960

11

0303440000

Bigeye tunas, excl.fillets, livers and

78,440

29,100

12

0303460000

Southern bluefin tunas, excl.fillets,

17

4,770

13

0303490000

Oth tunas, excl.fillets, livers & roes,

2,075,412

1,322,550

14

0304870000

frozen fillets of tunas, skipjack or

2,352,070

3,095,395

15

0304990010

Meat of tuna loin and skipjack,

2,090,644

1,603,703

12,763,963

13,924,871

16

1604141100

Tunas, whole/in pieces, not in minced

17

1604141900

Skipjack & bonito (sarda spp), whole/in

18

1604149000

Tunas, skipjck, bonito, whole/in pieces, Total

TRIWULAN I 2014 (Sebelum Kebijakan Moratorium) Volume Ekspor Ikan Tuna : 32,86 Ribu Ton

Triwulan I 2014 (kg)

17,430 2,597,923

2,558,552

32,857,357

36,562,005

Terjadi Peningkatan 11,27%

TRIWULAN I 2015 (Sesudah Kebijakan Moratorium) Volume Ekspor Ikan Tuna : 36,56 Ribu Ton


Perbandingan Volume Ekspor Tuna Sebelum dan Sesudah Kebijakan Moratorium Perizinan Perikanan Tangkap

78

(Sumber Data : Badan Statistik Republik Indonesia. Statistik Perdagangan Berdasarkan Kode HS Tahun 2015 dan 2014)

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2015) terlihat bahwa pada triwulan 1 2015 volume ekspor komoditas ikan dan produk perikanan tuna Indonesia tercatat sebesar 36,56 ribu ton. Sementara itu pada periode yang sama pada tahun 2014 volume ekspor komoditas ikan dan produk perikanan tuna Indonesia hanya tercatat sebesar 32,86 ribu ton. Artinya bahwa volume ekspor komoditas komoditas ikan dan produk

perikanan tuna Indonesia pada triwulan 1 2015 mengalami peningkatan sebesar 11,27 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan moratorium perizinan kapal eks asing tidak berdampak pada penurunan volume ekspor komoditas ikan dan produk perikanan tuna Indonesia, bahkan yang terjadi malah sebaliknya.



79


8. Capaian Reformasi Birokrasi di KKP A. Penataan Organisasi

PERMEN KP NO PER.15/MEN/2010

Fokus pada Produc-on Oriented

MENTERI

SEKRETARIAT JENDERAL

INSPEKTORAT JENDERAL

DITJEN PERIKANAN TANGKAP

DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA


BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

80

Fokus pada People) Centered Development (PCD)

DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN

DITJEN KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAUPULAU KECIL

DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Dengan telah ditetapkannya Perpres No. 36 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka ada perubahan struktur organisasi. KKP juga telah mengimplementasikan transformasi organisasi dilingkup Kementerian yakni dengan adanya perubahan dari struktur lama berdasarkan PERMEN

PERMEN KP NO 23/PERMEN-KP/2015

MENTERI

SEKRETARIAT JENDERAL

INSPEKTORAT JENDERAL

DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

DITJEN PERIKANAN TANGKAP

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN

DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

KP15/MEN/2010 menjadi PERMEN KP NO 23/ PERMEN-KP/2015 yang didalamnya adanya perubahan paradigma pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dari production oriented ke people centered development (PCD)


B. Penataan Sumber Daya Manusia

Pengumuman melalui media cetak dan website Penda2aran Secara online

sment centre, penilaian ara

Pengumuman melalui media cetak dan website Penda2aran Secara online Pengumuman melalui

Penilaian Kompetensi dengan metode Asessment centre, penilaian makalah dan wawancara

Penilaian Kompetensi dengan metode Asessment centre, penilaian makalah dan Penilaian wawancara Kompetensi

dengan Metode Assessment centre, penilaian makalah dan wawancara

• Penelusuran rekam jejak

media cetak danPublik website • Tanggapan Pendaftaran secara online

•

• Penelusuran rekam jejak • Tanggapan Publik

Pe Me

muman melalui media etak dan website a2aran Secara online

Penilaian Kompetensi dengan metode Asessment centre, penilaian makalah dan wawancara

• Penelusuran rekam jejak • Tanggapan Publik

Pengajuan Nominasi Ke Menteri KP dan Presiden Pengajuan Nominasi Ke Menteri KP dan Presiden

melakukan seleksi terbuka untuk JPT Pratama setara Eselon II dan jabatan administrator setara Eselon III. Instrumen JPT Pratama dan jabatan administrator dilaksanakan dengan menggunakan hasil asessmen atau uji kompetensi kemudian Pengajuan Nominasi Ke dipadukan dengan Menteri KP dan Presiden penilaian kinerja yang bersangkutan oleh atasan masing-masing.


Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, KKP secara terus menerus melakukan penataan jabatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya setara Eselon I harus dilakukan secara kompetitif, dan untuk jabatan tertentu dapat diisi oleh non-Pegawai Negeri Sipil (PNS). KKP juga

81


C. Pengelolaan Keuangan Perbaikan Pengelolaan Keuangan


Memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian Tahun 2014

82

Menerapkan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

Dalam pengelolaan keuangan negara, KKP mulai tahun 2015 menerapkan sistem akuntansi pemerintahan dengan berbasis akrual dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan akuntabel. KKP termasuk 20 kementerian pertama yang harus telah menyusun dan menerapkan Metode Perencanaan Kebutuhan BMN sebagai kesatuan siklus Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) mulai tahun anggaran 2017. Perencanaan kebutuhan BMN kedepan merupakan awal siklus dalam pengelolaan aset dan bagian yang tidak terpisahkan dari RKAKL.

Menyusun dan menerapkan Metode Perencanaan Kebutuhan BMN sebagai kesatuan siklus RKA-KL mulai tahun anggaran 2017

Konsistensi KKP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan akuntabel telah diakui dan mendapat kepercayaan Badan Pemeriksa Keuangan RI. Dimana dalam 4 tahun berturut-turut, mulai tahun 2010 hingga 2013 telah memberikan opini kepada KKP dengan Qualified Opinion atau opini tanpa pengecualian (WTP) meskipun masih terdapat beberapa catatan. Tetapi hal ini telah menunjukkan KKP telah bekerja dengan keras dan dedikasi yang tinggi.


D. Pengelolaan Kinerja Penerapan Metode BSC

9. Evaluasi dan Pelaporan

1. Asesmen Organisasi / TUSI

Penetapan Peta Strategi

2. Formulasi Strategi (Tema dan Hasil)

Stakeholders Perspectif

8. Penyelaras an/ Alignment

Internal Proses Perpektif

7. Pengukuran Kinerja dan Analisis

Visi & Misi

Customer Perspektif

Learning & Growth Perspektif

6. Inisatif Strategis

3. Formulasi Sasaran Strategis

4. Pemetaan Strategi

5. Indikator Kinerja dan Target

perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, melalui metoda BSC maka kinerja organisasi secara terukur dan dapat diturunkan sampai level pelaksana / individu (pegawai).


Untuk meningkatkan kinerja organisasi, KKP telah melakukan upaya-upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi, yaitu berupa penggunaan pendekatan metoda balanced scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders presspective, customer

83


Fokus Penguatan Akuntabilitas 35%

Perencanaan Kinerja

20%

Pengukuran Kinerja

15%

Pelaporan Kinerja

10%

Evaluasi Kinerja

20%

Pencapaian Kinerja

Capaian


Penilaian Akuntabilitas dengan predikat “A” dari KemenPAN dan RB

84

Fokus pengelolaan kinerja difokuskan kepada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja. Prestasi yang dicapai KKP terkait dengan manajemen kinerja adalah mendapatkan penilaian dengan predikat A Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah selama dua tahun berturut-turut. Selain itu 2 orang Pejabat KKP mendapat Penghargaan Satyalancana Wirakarya atas perubahan manajemen kinerja yang telah dilakukan oleh KKP.

Penghargaan Satyalancana Wirakarya


E. Peningkatan Kualitas Data Statistik Dan Informasi

Penandatangan MoU antara KKP dengan BPS

KKP. KKP juga mengembangkan basis data terintegrasi dan meningkatkan layanan publik dengan berbasis teknologi. Pada tahun 2015, KKP menerima Awards BPS 2015 kategori pengguna Data BPS Terbanyak Lingkup Kementerian/Lembaga.


KKP terus melakukan peningkatan kualitas data statistik dan informasi. data statistik yang akurat dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pencapaian dari target-target yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan

85


Optimalisasi penyebaran informasi melalui media sosial KKP • Mensosialisasikan program aksi dan kinerja yang sudah dilakukan oleh KKP melalui jejaring sosial media; • Memanfaatkan jejaring sosial media sebagai ruang berkomunikasi dengan publik dalam rangka menjaring gagasan publik untuk mendukung program-program aksi KKP kedepan, • Membuat perencanaan konten di media sosial dalam rangka membina kesepahaman antara program KKP dangan masyarakat sehingga terjalin suatu komunikasi dan interaksi yang produktif dan positif


Penyebaran informasi secara Realtime melalui website kkpnews.com

86

• Mensosialisasikan program aksi dan berita seputar KKP • Media terdepan untuk masyarakat yang ingin mengetahui pemberitaan mengenai berbagai hal yang terkait dengan KKP. • Menampilan berita-berita dalam bentuk tulisan, foto dan audio visual yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia


F. Produk Hukum

PERATURAN PEMERINTAH

3

Peraturan Pemerintah yang diterbitkan

PP Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil

PP Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

3

Peraturan Pemerintah yang diterbitkan

Perpres 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah PPPK tingkat nasional

Perpres No.85 Tahun 2015 tentang Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (CTI on Coral Reefs, Fisheries and Food Security) Indonesia

Perpres Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing

KEPUTUSAN MENTERI KP

30

Peraturan Menteri KP yang diterbitkan

KEPUTUSAN MENTERI KP

Keputusan Menteri KP yang diterbitkan

116


PP Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada KKP

PERATURAN PRESIDEN

87



88


5


Rencana Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

89



Rencana Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

90

Upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, menjadi tantangan besar untuk pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Laut dan wilayah kepulauan kita harus dijadikan sebagai perekat persatuan dan kesatuan NKRI, ide pengembangan tol laut tentunya merupakan suatu terobosan untuk penguatan kedaulatan NKRI dan pengembangan Sistem Logistik Nasional, sehingga ketimpangan dan disparitas antar wilayah akan berkurang. Mewujudkan poros maritim dunia mempunyai arti penting yaitu pemanfaatan laut untuk kedaulatan, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka membangun kedaulatan politik, dilakukan melalui

penegakkan hukum di laut dengan memerangi aktivitas IUU Fishing. KKP telah melakukan beberapa upaya dalam rangka penanganan IUU Fishing diantaranya moratorium izin baru dan perpanjangan penangkapan ikan, pemberlakuan larangan transhipment, penyempurnaan sistem perizinan usaha perikanan tangkap, modernisasi sistem data dan informasi perikanan, penertiban penggunaan vessel monitoring system (VMS), pembentukan tim Satuan Tugas IUU Fishing. IUU Fishing masih akan menjadi ancaman serius bagi pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia di masa mendatang. Kondisi tersebut dipicu pula oleh adanya perkembangan perikanan global saat ini dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, tingginya permintaan produk


perikanan, serta pengurangan armada kapal penangkapan ikan oleh beberapa negara akibat pembatasan pemberian izin penangkapan. Di sisi lain, kemampuan pengawasan SDKP di Indonesia masih terbatas dan adanya kebijakan pemanfaatan perairan Indonesia sangat terbuka (open access).

Rencana Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Rancangan Rencana Strategis KKP 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari Visi Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden

Pada tahun 2016 KKP akan fokus melaksanakan kegiatan strategis yang dapat menjawab isu aktual yang berkembang yang memerlukan penanganan segera, diantaranya adalah: 1) Reformasi penganggaran APBN tahun 2016 yakni 60-70% anggaran untuk kepentingan stakeholders.


Selain tantangan terkait dengan IUU Fishing, tantangan selanjutnya adalah peningkatan daya saing perekonomian, yang didukung dengan pengembangan SDM dan IPTEK, serta menggali kembali budaya bahari menjadi prioritas. Pengembangan ekonomi maritim mencakup pengembangan industri perikanan, industri garam, pertambangan dan energi, wisata bahari, perhubungan laut, bioteknologi kelautan dan pengembangan jasa-jasa maritim. Kesejahteraan pelaku usaha perikanan (budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran) merupakan salah satu pilar penting dalam peningkatan daya saing bangsa di era perdagangan bebas serta penerapan Masyarakat Ekonomi Asean. Namun, kondisi kesejahteraan para nelayan dan pelaku usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan pendapatan yang diperolehnya masih sangat terbatas.

Jokowi dan Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, tahun 2016 KKP melaksanakan 10 Program Pembangunan KP yaitu: 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya. 3) Program Penguatan Daya Saing Produk KP. 4) Program Pengawasan Pengelolaan SDKP. 5) Program Pengeloaan Ruang Laut. 6) Program Penelitian Dan Pengembangan Iptek KP. 7) Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat KP. 8) Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. 9) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP. 10) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KP.

91



92

2) Keberlanjutan profesi nelayan Indonesia melalui pembangunan armada perikanan tangkap nasional, termasuk pelatihan dan pemberian asuransi nelayan, menyelesaikan RUU yang terkait dengan perlindungan nelayan untuk proteksi kepada nelayan atas wilayah laut sebagai tempat mata pencaharian nelayan, pengaturan kuota penangkapan ikan, dan penataan kembali rumput laut dalam . 3) Mengembangkan budidaya ramah lingkungan, utamanya budidaya yang tidak memerlukan pakan yang tinggi, memproduksi benih ikan/udang yang berkualitas, mengembangkan pakan mandiri, penataan budidaya di Perairan Umum Daratan, pengembangan budidaya rumput laut dan pabrik rumput laut, serta penebaran benih ke alam. 4) Pencegahan dan pemberantasan IUU Fishing melalui penerbitan Inpres Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing, pengembangan airborne surveillance, pembangunan kapal pengawas, dan pengembangan SDM dan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 5) Menyelesaikan rencana tata ruang laut nasional. 6) Penambahan luas kawasan konservasi

perairan. 7) Strategi pemasaran dan daya saing produk perikanan melalui business gathering secara berkala, pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) terapung, pasar ikan terintegrasi, cold storage, pabrik tepung ikan, pabrik rumput laut dan pemberian ice flake machine 8) Pembangunan bisnis perikanan terintegrasi di 15 pulau kecil dan membuka pasar ekspor melalui pembangunan gateway services. 9) Peningkatan produksi garam rakyat dengan Kualitas Produksi 1 sebesar 3,6 juta ton. 10) Rehabilitasi rekonstruksi wilayah pesisir (penanaman mangrove dan vegetasi pantai). 11) Pembangunan technopark, politeknik kelautan dan perikanan, pendidikan yang diprioritas untuk anak pelaku utama, pelatihan dan penyuluhan. 12) Pengembangan sistem karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pembangunan pos lintas batas di wilayah perbatasan dan revitalisasi peralatan laboratorium mutu. 13) Penelitian dan pengembangan melalui pembangunan lembaga riset bertaraf internasional dan menciptakan inovasi riset untuk peningkatan produktivitas perikanan.



93


Penutup Berbagai hasil pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dicapai selama satu tahun menahkodai KKP telah dikemukakan dan upaya pembangunan kelautan dan perikanan masih perlu terus ditingkatkan serta perbaikan kualitas pelayanan harus dilaksanakan lebih konsisten dan secara terus menerus oleh semua jajaran aparatur pada semua tingkatan, sehingga pelayanan selalu dapat diberikan secara cepat, tepat dan mudah.


Sangat disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan masih memerlukan perbaikan dan kerja keras oleh seluruh jajaran KKP. Untuk itu sangat diperlukan sinergi di internal KKP dan dukungan lintas sektor serta lembaga terkait lainnya, juga dukungan para stakeholders kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Laut Masa Depan Bangsa dan Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia Yang Mandiri Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional.

94

LAPORAN KINERJA SATU TAHUN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Laporan Kinerja Satu Tahun KKP

Recommend Documents