Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2016

Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2016

Jakarta,

Februari 2017

Kata Pengantar

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang

Maha

penyusunan

Esa, buku

atas

bimbingan-Nya,

Laporan

Kinerja

sehingga

Kementerian

Pariwisata Tahun 2016 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2016 disusun dalam rangka pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2016 ini menjabarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata berdasarkan Penetapan Sasaran dan Indikator Kinerja tahun 2016, yang termuat dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019, serta Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata dalam RPJM 2015 – 2019, yang merupakan cerminan amanat visi dan misi Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagaimana tertuang dalam NAWA CITA. Prospek kepariwisataan yang semakin cerah dan posisi strategis yang diemban dalam kerangka pembangunan nasional, memberikan dorongan dan keharusan akan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja kepariwisataan nasional, maupun peningkatan daya saing yang semakin kuat agar mampu menarik kunjungan

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

i

wisatawan mancanegara yang semakin besar, pergerakan wisatawan nusantara yang semakin merata serta minat investasi yang semakin tinggi di Indonesia. Dengan demikian nilai manfaat ekonomi yang didorong oleh sektor Pariwisata akan berkontribusi signifikan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi kepariwisataan nasional tahun 2016 secara makro menunjukkan perkembangan dan kontribusi yang terus meningkat dan semakin signifikan terhadap PDB nasional sebesar 4,03% atau senilai Rp. 500,19 triliun, dengan peningkatan devisa yang dihasilkan mencapai Rp 176 -184 Triliun dan jumlah tenaga kerja pariwisata sebanyak 12 juta orang. Pada kondisi mikro, juga ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 12,02 juta wisman dan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 263,68 juta perjalanan. Disisi lain lain, salah satu indikator penting yaitu aspek daya saing kepariwisataan, berdasar penilaian WEF (World Economic Forum) posisi Indonesia juga meningkat signifikan dari ranking 70 dunia menjadi ranking 50 di tahun 2015. Berdasarkan data UNWTO Pertumbuhan Wisman Indonesia Tahun 2016 tercatat sebesar 15,54% yang melebihi rata-rata dunia sebesar 3,9%, memberikan kepercayaan diri Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan target kunjungan wisman pada tahun 2017 dari 12 juta menjadi 15 juta dengan fokus utama pada Digital Tourism, Homestay Desa Wisata dan Air Connectivity. Akhir kata, atas diselesaikannya dokumen Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata tahun 2016 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja. Jakarta,

Februari 2017

Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc Menteri Pariwisata Republik Indonesia


ii

DAFTAR ISI Kata Pengantar ......................................................... .............................................. .................... i Daftar Isi .................................................. ................................................. .................................. iii Ikhtisar Eksekutif ........................................... .......................................................................... 1 BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................................................... 12 1.1 Latar Belakang ................................................................................................................. 12 1.2 Gambaran Kementerian Pariwisata ........................................................................ 16 1.3 Posisi Strategis Kementerian Pariwisata dan Dukungan Sektoral dalam Pembangunan Kepariwisataan ................................................................... 17 1.4 Permasalahan Pembangunan Kepariwisataan ................................................... 22

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis .......................................................................................................... 30 2.2 Penetapan dan Perjanjian Kinerja........................................................................... 35 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Organisasi ..................................................................................... 38 1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata................ 41 2. Meningkatnya Investasi di sektor Pariwisata ............................................ 68 3. Meningkatnya Kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional .......................................................................................... 78 4. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional ..................................................... 83 5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) .................................................................................................................. 87 6. Meningkatnya jumlah penerimaan devisa ................................................ 129 7. Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) . 133 8. Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (wisnus) .................................................................................................................. 146 9. Meningkatnya kapasitas dan profesionalitas SDM Pariwisata ........ 163 10. Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata .................................................... 173 11. Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata .............................................................................................................. 187 3.2

Anggaran ...................................................................................................................... 228

BAB IV PENUTUP ............................................................................................................................... 232 Lampiran Perjanjian Kinerja Pernyataan Hasil Evaluasi


iii

Ikhtisar Eksekutif Sesuai dengan rentang waktu Rencana

informasi

yang

Strategis 2015 – 2019, maka Laporan

Laporan

Kinerja

Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun

Pariwisata Tahun 2016 harus dapat

2016 ini merupakan Laporan Kinerja

memenuhi

tahun

internal dan eksternal.

kedua,

yang

menyajikan

tertuang

dalam

Kementerian

kebutuhan

pengguna

perbandingan antara capaian kinerja

Laporan kinerja ini secara garis besar

(performance results) dengan Rencana

berisikan informasi mengenai rencana

Kinerja

dan

kinerja dan capaian kinerja yang telah

informasi akuntabilitas kinerja Tahun

dicapai pada tahun 2016. Rencana

2016.

Kinerja (Performance Plan) 2016 dan

Bagi Kementerian Pariwisata, Laporan

Perjanjian Kinerja 2016 merupakan

Kinerja memiliki dua fungsi utama.

kinerja yang ingin dicapai selama

Pertama, merupakan sarana untuk

tahun 2016 yang sepenuhnya mengacu

menyampaikan

pertanggungjawaban

pada Rencana Strategis Kementerian

kinerja kepada seluruh para pemangku

Pariwisata 2015 – 2019. Sementara itu,

kepentingan

(Presiden,

Instansi

capaian kinerja (Performance Results)

Pemerintah

Pusat/Daerah,

pelaku/

merupakan

industri

pariwisata).

(Performance

Plan)

hasil

realisasi

seluruh

Kedua,

kegiatan selama tahun 2016 yang

merupakan sumber informasi untuk

diarahkan untuk mencapai target yang

perbaikan dan peningkatan kinerja

ditetapkan oleh Menteri Pariwisata

secara

tahun 2016.

berkelanjutan.

Adanya

fungsi utama ini memperjelas

dua

bahwa


1

Data statistik per Januari s.d. Desember 2016 menunjukkan capaian pembangunan pariwisata Indonesia mampu mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia periode Januari s.d. Desember 2016 secara kumulatif sebanyak 12.023.971 kunjungan, dengan

pertumbuhan sebesar 15,54%. Sementara itu, pertumbuhan kunjungan

wisatawan mancanegara pada beberapa negara tetangga ASEAN, adalah sebagai berikut: Thailand 9,7% (periode Januari-November 2016); Singapura 7,9% (periode Januari-November 2016), dan Malaysia 4,4% (periode Januari-Oktober 2016). Adapun kunjungan wisatawan mancanegara tersebut berkontribusi terhadap penerimaan devisa sebesar Rp 176-184 triliun rupiah (prognosa), dari target 2016 sebesar 172 triliun rupiah. Peningkatan pencapaian devisa tersebut justru terjadi ketika devisa dari komoditi batubara dan migas cenderung mengalami penurunan, seperti diproyeksikan melalui grafik berikut. 30

USD Juta

25 20 15 10 5

0

2015

2016

Minyak

Batubara

2017

Pariwisata

2018

CPO

2019

Karet

PROYEKSI PENERIMAAN DEVISA DARI SEKTOR-SEKTOR UTAMA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA “Tahun 2020, sektor pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia” Grafik 1. Penerimaan Devisa dari Sektor Utama

Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan nusantara telah mencapai 263,68 juta perjalanan, dari target tahun 2016 sebanyak 260 juta perjalanan, dengan total pengeluaran wisnus sebesar Rp 241,08 Triliun. Jumlah penyerapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 12 juta orang dari target tahun 2016 sebanyak 12,02 juta orang.


2

Menempatkan Pariwisata sebagai backbone perekonomian bangsa, Indonesia memiliki banyak keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Di tahun 2019 Industri Pariwisata diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar, USD 24 Miliar, melampaui sektor Migas, Batubara dan Minyak Kelapa Sawit. Dampak dari devisa itu langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 1. Penerimaan PDB Nasional Pariwisata

A. Capaian Kinerja terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 Perkembangan capaian kinerja bidang Kepariwisataan yang telah ditetapkan sebagai sektor unggulan dalam pembangunan perekonomian nasional Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan hasil yang positif, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:


3

Tabel 1. Capaian Kinerja bidang Kepariwisataan

Realisasi 2015

Target 2016

Realisasi 2016

4,23%

5%

4,03%*

Devisa (Triliun Rupiah)

144

172

176 -184

Jumlah Tenaga Kerja (Juta Orang)

11,4

11,7

12*

Indeks Daya Saing Pariwisata (WEF)

#50

n.a.

n.a.**

Jumlah Wisatawan Mancanegara (Juta Orang)

10

12

12,02

Jumlah Wisatawan Nusantara (Juta Orang)

255

260

263,68

Mikro

Makro

Indikator Kontribusi terhadap PDB Nasional

Catatan : * Data Sementara ** Indeks daya saing pariwisata, penilaian dilakukan 2 (dua) tahun sekali oleh World Economic Forum (WEF)

Realisasi Kinerja Kementerian Pariwisata terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dapat dijelaskan, sebagai berikut: Kontribusi Terhadap PDB Nasional Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Nasional tahun 2016 terealisasi sebesar 4.03% dari target yang ditetapkan sebesar 5%. Adapun realisasi PDB Nasional 2015 sebesar 4,23%. 1. Devisa Tahun 2016 sektor pariwisata menciptakan devisa sebesar Rp 176-184 triliun (prognosa), meningkat dari Rp 144 triliun di tahun 2015. Peningkatan penerimaan devisa di tahun 2016 tidak saja bersumber dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dari 1 0 , 4 juta di tahun 2015 menjadi 12,02 juta di tahun 2016, tetapi bersumber dari rata-rata pengeluaran per kunjungan sebesar US$ 1.103,81. Peningkatan ini disebabkan oleh promosi dalam festival, pameran, dan sales mission berskala internasional, kerjasama dengan berbagai airlines, serta melakukan famtrip untuk para media, journalis, blogger, influencer, serta vlogger.


4

2. Tenaga Kerja Tercapainya target jumlah tenaga kerja sektor pariwisata tahun 2016 sebesar 12 juta tenaga kerja antara lain disebabkan oleh kemudahan investasi dan meningkatnya jumlah usaha pariwisata. Kementerian Pariwisata telah melakukan upaya untuk meningkatkan jumlah usaha pariwisata dengan kegiatan antara lain Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Usaha Pariwisata, Penyusunan Proposal Investasi dan Promosi Investasi dan Pemberdayaan Masyarakat.

“Untuk Indonesia, Pariwisata sebagai Penyumbang PDB, Devisa dan Lapangan Kerja yang paling mudah dan murah,”

Arief Yahya Menteri Pariwisata RI

3. Indeks daya saing pariwisata (WEF) Penilaian Indeks daya saing kepariwisataan Indonesia dilakukan oleh WEF dalam Tourism Travel Index Competitiveness yang dikeluarkan setiap 2 (dua) tahun sekali. Indeks daya saing oleh World Economics Forum pada Tahun 2015 diukur berdasarkan 14 pilar, yaitu Safety and Security, Environmental Sustainability, Health and Hygiene, Air Transport Infrastructure, Prioritization of Travel and Tourism, Natural Resources, Price Competitiveness, Business Environment ICT Readiness, Tourist Service Infrastructure, Human Resources & Labour Market, International Openness, Ground and Port Infrastructure, Cultural Resources and Business Travel. Indonesia menempati peringkat 50 dari 141 di Tahun 2015, naik 20 peringkat dari sebelumnya yaitu peringkat 70. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indeks daya saing Indonesia melalui pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata, antara lain dengan koordinasi lintas sektor terkait peningkatan


5

aksesibilitas transportasi, komunikasi, dan pengembangan sustainable tourism development (STD). Program dukungan dan sinergi lintas sektor sebagai upaya pengembangan aksesibilitas di 25 KSPN dan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, diantaranya sebagai berikut : a.

Pengembangan 20 bandara di 13 KSPN dengan kegiatan: perpanjangan dan pelapisan runway, pembangunan taxiway, apron, fillet, dan fasilitas bandara; Pengembangan 8 pelabuhan di 8 KSPN dan 7 dermaga di 3 KSPN; dan Pembangunan terminal/fasilitas kelengkapan jalan/kereta api di 4 KSPN, yang mendapatkan dukungan dari Kementerian Perhubungan.

b. Pembangunan jalan baru di 5 KSPN dengan total 143,72 Km dan pemeliharaan, pelebaran, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan di 10 KSPN sepanjang 460,29 KM dan Pengembangan kawasan pemukiman, sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan tersebar 14 KSPN di 1.080 lokasi dan penataan bangunan tersebar 8 KSPN di 28 lokasi, yang mendapatkan dukungan dari Kementerian PU-PERA.

LOKASI 10 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS Danau Toba Sumatera Utara

Tanjung Kelayang Bangka Belitung

Mandalika Nusa Tenggara Barat

Pulau Morotai Maluku Utara

Wakatobi Sulawesi Tenggara

Kepulauan Seribu dan Kota Tua DKI Jakarta

Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur Tanjung Lesung Banten Badan Otorita

Borobudur Jawa Tengah

Bromo Tengger Semeru Jawa Timur

KSPN/Kawasan Strategis Pariwisata

KEK/Kawasan Ekonomi Khusus

Nasional

Pariwisata

Gambar 2. Lokasi 10 Destinasi Pariwisata Prioritas LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

6

Adapun pengembangan Sustainable Tourism Development (STD) melalui penyusunan Pedoman Penerapan Sustainable Tourism Development (STD) dan telah mendapatkan pengakuan internasional dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Gambar 3. Program Utama Sustainable Tourism Development (STD)

4. Wisatawan Mancanegara Capaian dari indikator kinerja sasaran tahun 2016 yaitu “Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia” mencapai 12.023.971 wisatawan mancanegara atau sebesar 100,2%, dari target yang telah ditentukan sebelumnya sebesar 12.000.000 wisatawan mancanegara. Keberhasilan ini tidak terlepas dari terobosan-terobosan yang dilakukan Kementerian Pariwisata. Salah satu terobosan baru yang sangat berpengaruh pada peningkatan kunjungan wisman ini adalah adanya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang diberikan kepada 169 negara. Terobosan lain yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata adalah penggenjotan kegiatankegiatan di cross border dan ektrapolasi atau penggunaan Mobile Positioning Data (MPD) untuk menghitung Wisman yang masuk melalui Pintu Lintas Batas (PLB). 5. Wisatawan Nusantara Capaian dari indikator kinerja jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 260 juta perjalanan, telah melampaui target


7

dengan capaian 263,6 juta perjalanan atau 101,4%. Pencapaian tersebut didorong adanya beberapa liburan ganda dan liburan nasional. Selain itu faktor lain yang mendukung adalah munculnya kelas menengah baru, pertumbuhan telekomunikasi yang cukup pesat serta teknologi informasi, dan semakin banyaknya konektivitas penghubung antar pulau melalui angkutan udara. Tidak hanya itu, branding Wonderful Indonesia pada tahun 2015 naik 100 peringkat, dari semula tanpa peringkat menjadi peringkat ke-47 dan selama tahun 2016, Wonderful Indonesia mendapatkan 46 penghargaan di 22 negara. Khusus untuk penghargaan pada World Halal Tourism Awards 2016, Indonesia memenangkan 12 dari 16 kategori yang diperlombakan.

Gambar 4. Penghargaan wonderful Indonesia

Keberhasilan upaya branding Wonderful Indonesia di kancah dunia dibuktikan dengan

diterimanya

penghargaan

bergengsi

tingkat

dunia

diantaranya

kemenangan diperoleh dari 3 award UN-WTO di Madrid. Lalu 3 award di halal tourism dunia yang dilaksanakan di Abu Dhabi, UAE. Dan satu lagi peringkat branding Wonderful Indonesia di World Economic Forum (WEF) dalam Competitiveness Index. Indonesia berada diperingkat 47, sedangkan Malaysia diperingkat 96.


8

B. Capaian Kinerja terhadap Sasaran Strategis 2015-2019 Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2016 menunjukkan bahwa Kementerian Pariwisata memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Sasaran Strategis. Realisasi pencapaian sasaran Kementerian Pariwisata yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN KEMENTERIAN 1

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata

1

2

3

4 2

3

4

Meningkatnya investasi di sektor pariwisata Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional

5

2016 TARGET

REALISASI

Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem (provinsi) Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan (lokasi)

34

34

CAPAIAN (%) 100

25

25

100

Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi pariwisata (lokasi) Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat (provinsi) Jumlah Investasi sektor pariwisata (US$Juta)

25

26

104

34

34

100

1627.36

1352.88

83

11.7

12*

102

5

4.03

80.6

6

Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)

7

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (persentase)


9


SASARAN KEMENTERIAN

2016 TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

5

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

8

Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang)

12

12,02

100,2

6

Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

9

Jumlah penerimaan devisa (triliun Rp)

172

176-184

102.3

7

Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (wisnus)

10

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan)

260

263,68

101,42

11

Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Triliun Rp)

223,6

241.08*

107.8

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata

12

Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang)

35.000

35.150

100.4

13

Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang)

1,800

1,786

99.2

10

Terlaksananya/ terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata

14

Indeks Reformasi Birokrasi RB (Presentase)

75%

73,77%

98,36

11

Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

15

Opini keuangan Kementerian Pariwisata (predikat)

WTP

WTP

-

16

Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata (nilai)

A (80)

BB (75,20)

94,00

8

9

* data sementara


10

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019 terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya sasaran strategis tersebut diwujudkan dalam 3 (tiga) program dengan anggaran sebesar Rp 4.224.362.266.000,- (termasuk self blocking sebesar Rp 800 miliar). Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa hasil capaian kinerja Kementerian Pariwisata selama tahun 2016 telah memenuhi 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang ditargetkan. Dengan demikian, tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab (core area) Kementerian Pariwisata yaitu Mengembangkan Pariwisata dapat diwujudkan.

Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan seluruh

aparatur Kementerian Pariwisata, untuk memfokuskan pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015 – 2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2016, serta masukan dari pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan pariwisata menjadi salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini. Sesuai dengan hasil analisis di atas, beberapa langkah penting sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2017, yaitu sebagai berikut: 1.

Melakukan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam rangka mencapai target kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara;

2.

Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran strategis yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan;

3.

Mereviu dan merumuskan kebijakan melalui Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015 - 2019 yang akan dijadikan pijakan dalam pencapaian target kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara, Kontribusi Pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto, Penerimaan Devisa, dan Penyerapan Tenaga Kerja sektor Pariwisata.


11

BAB I PENDAHULUAN

1

B A B

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Kementerian Pariwisata secara resmi telah terbentuk pada tanggal 27 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019. Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2016 disusun dalam rangka pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan mempertimbangkan lingkungan strategis global dan berbagai arah kebijakan pembangunan nasional bidang pariwisata, serta Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025, Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata dalam RPJMN 2015–2019, yang merupakan cerminan amanat visi dan misi Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagaimana tertuang dalam NAWA CITA. LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

12

Sejak terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI ke-7, beberapa prioritas pembangunan era Kabinet Kerja senantiasa digaungkan, salah satunya terkait dengan pariwisata.

Meningkatnya

pertumbuhan

ekonomi,

penerimaan

devisa,

dan

penyerapan tenaga kerja adalah sederetan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai melalui pembangunan pariwisata.

“Pariwisata sebagai sektor andalan yang harus didukung oleh semua sektor lain terutama yang tekait langsung dengan infrastruktur dan transportasi” Presiden Joko Widodo

Dalam kerangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya wisata tersebut, Kementerian Pariwisata mengidentifikasi dan menetapkan fokus pengembangan produk wisata Indonesia dalam tiga kategori portofolio produk, yaitu produk wisata alam, budaya dan buatan, yang didalamnya terdiri dari sejumlah produk-produk wisata yang spesifik sebagaimana tergambar dalam diagram dibawah ini: 1.

Menyumbangkan 10% PDB Nasional, tertinggi di ASEAN

2.

Spending US$ 1 Juta -> PDB 170%, tertinggi di industri

3.

Pertumbuhan PDB Pariwisata di atas rata-rata industri

1.

Peringkat ke-4 penyumbang devisa nasional, sebesar 9,3%

2.

Pertumbuhan penerimaan devisa tertinggi, yaitu 13%

3.

Biaya marketing hanya 2% dari proyeksi devisa

1.

Penyumbang 9,8 juta lapangan, atau 8,4%

2.

Lapangan kerja tumbuh 30% dalam 5 tahun

3.

Pencipta lapangan kerja termurah US$ 5.000/satu pekerjaan

Gambar 1.1 Pariwisata penyumbang PDB Nasional


13

Gambar 1.2 Portofolio pasar dan produk wisata Kementerian Pariwisata

Dalam diagram tergambar portofolio pasar yang akan menjadi fokus pengembangan pasar pariwisata Indonesia, baik yang terkait dengan pengembangan pasar wisatawan nusantara (meliputi segmen personal dan bisnis), serta pasar pariwisata mancanegara. Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan di daerah, sehingga koordinasi dan kolaborasi pengembangan destinasi dan pemasaran wisata harus didorong pada tingkat daerah dengan menjunjung tinggi prinsip pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Pemerintah melakukan Koordinasi Strategis Lintas Sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan. Dalam melaksanakan pengembangan pariwisata, Kementerian Pariwisata berperan sebagai

penggerak

utama, yaitu sebagai

katalisator, advokator, regulator,

koordinator, fasilitator, hub agency, public outreach, dan sekaligus sebagai konsumen, yang akan sentiasa menjaga keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan.


14

Kontribusi Ekonomi Pariwisata Pariwisata memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dampak kepariwisataan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di tahun 2016 sebesar 4,03 % dari PDB nasional. Penciptaan PDB di sektor pariwisata terjadi melalui pengeluaran wisatawan nusantara, anggaran pariwisata pemerintah, pengeluaran wisatawan mancanegara, dan investasi pada usaha pariwisata yang meliputi: (1) Usaha daya tarik wisata; (2) Usaha kawasan pariwisata; (3) Jasa transportasi wisata; (4) Jasa

perjalanan

minuman; (6) Penyedia akomodasi; dan

rekreasi;

wisata;

(5)

(7) Penyelenggaraan

Jasa

makanan

kegiatan

dan

hiburan

(8) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi

dan pameran; (9) Jasa informasi pariwisata; (10) Jasa konsultan pariwisata; (11) Jasa pramuwisata; (12) Wisata tirta; dan (13) SPA. Sektor pariwisata juga memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Selain pencipta nilai tambah, sektor pariwisata menyerap banyak tenaga kerja. Tahun 2016, dampak kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 12 juta orang. Sehingga dengan demikian sektor Pariwisata merupakan sektor yang efektif dalam menjawab kebutuhan peningkatan nilai tambah ekonomi dalam menanggulangi kemiskinan (pro poor) dan penciptaan lapangan kerja (pro-job). Tahun 2016 sektor pariwisata menciptakan devisa sebesar Rp 176-184 triliun (prognosa), meningkat dari Rp 144 triliun di tahun 2015. Peningkatan penerimaan devisa di tahun 2016 tidak saja bersumber dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dari 1 0 , 4 juta di tahun 2015 menjadi 12,02 juta di tahun 2016, tetapi bersumber dari peningkatan rata-rata pengeluaran per kunjungan tidak mengalami perubahan dari tahun 2015 dan 2016 yaitu sebesar US$ 1.183. Dengan kata lain, peningkatan kuantitas devisa kepariwisataan diikuti dengan peningkatan kualitas pengeluaran wisatawan.


15

1.2. GAMBARAN KEMENTERIAN PARIWISATA Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata, Kementerian Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah, dipimpin oleh seorang Menteri yang barada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Presiden

serta

mempunyai

tugas

membantu

Presiden

dalam

menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Dalam melaksanakan tugasnya Kementerian Pariwisata memiliki tugas sebagai berikut: 1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata; 2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata; 3. Pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata; 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pariwisata di daerah; 5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Menteri Pariwisata dibantu oleh 9 orang Eselon 1 yang terdiri atas Sekretaris Kementerian, 4 orang Deputi, serta 4 orang Staf Ahli Menteri. Adapun struktur organisasi Kementerian Pariwisata dapat dilihat pada diagram di bawah ini:

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Kemenpar LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

16

1.3. POSISI STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN DUKUNGAN SEKTORAL DALAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Mempertimbangkan pertumbuhan sektor pariwisata yang sangat dinamis serta nilai strategisnya sebagai sektor andalan bagi pembangunan nasional ke depan, maka Pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar kepada sektor Pariwisata baik dalam kebijakan anggaran maupun dukungan sektoral lintas kementerian/lembaga untuk mendukung program-program pembangunan kepariwisataan.


17

Ada tiga poin penting yang disampaikan Presiden Jokowi terkait pariwisata. Pertama, presiden dengan lugas akan menaikkan budget promosi Kemenpar hingga 4-5 kali. Kedua, anggaran itu dinaikkan untuk mendapatkan target kunjungan wisman hingga 20 juta di tahun 2019. Ketiga, semua kementerian dan lembaga yang terkait, termasuk pemerintahan daerah yang memiliki destinasi, diminta untuk mendukung.

Strategi yang dilakukan Kementerian Pariwisata pada tahun 2016, sebagai berikut: 1. Bidang Pengembangan Destinasi Dan Industri Pariwisata, pada tahun anggaran 2016 akan melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis : a. Strategis Pariwisata Nasional (KSPN di Pulau Weh, Toba, Teluk Dalam-Nias, Nongsa – P. Abang, Natuna, Tanjung Kelayang, Kota Tua-Sunda Kelapa, Kep Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Ijen-Baluran, Kuta-Sanur-Nusa Dua, Kintamani-Danau Batur, Menjangan-Pemuteran, Rinjani, Gili Tramena, Komodo, Ende-Kelimutu, Sentarum, Tanjung Puting, Bunaken, Morotai, Toraja, Wakatobi, Raja Ampat), melalui: 1) Penyusunan rencana detil kawasan strategis pariwisata nasional 2) Peningkatan aksesibilitas (infrastruktur transportasi dan informasi) melalui fasilitasi koordinasi lintas sektor (Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara) 3) Fasilitasi pengembangan amenitas (fasilitas) pariwisata


18

4) Fasilitasi pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Zonasi Pariwisata 5) Fasilitasi kawasan percontohan ekonomi inklusif berbasis sektor pariwisata b. Pengembangan destinasi wisata budaya di 20 lokasi, melalui : pengembangan daya tarik (atraksi) wisata sejarah dan religi (antara lain, wisata ziarah dan jalur samudera Cheng Ho), wisata kuliner, serta wisata pedesaan dan perkotaan. c.

Pengembangan destinasi wisata alam dan buatan di 25 lokasi, melalui : pengembangan daya tarik (atraksi) wisata bahari (antara lain jalur Wallacea dan jalur sutera maritim), wisata ekologi (geopark), wisata petualangan, wisata konvensi, wisata olahraga dan rekreasi, serta wisata kawasan terpadu.

d. Pengembangan industri dan investasi pariwisata di 50 lokasi, melalui : peningkatan kemitraan usaha pariwisata, peningkatan kapasitas auditor usaha pariwisata, advokasi pelaksanaan tata cara pendaftaran usaha pariwisata, penyusunan proposal investasi pariwisata dan promosi investasi pariwisata. e. Pengembangan kualitas pengelolaan destinasi pariwisata, melalui : asistensi tata kelola destinasi (Destination Management Organization/DMO) di 25 lokasi . f.

Pemberdayaan masyarakat bidang pariwisata di 34 provinsi, melalui : peningkatan Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona, serta peningkatan kapasitas usaha masyarakat di destinasi pariwisata.

2. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisatamancanegara, pada tahun anggaran 2016 akan melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis : a.

Penyusunan Strategi Pemasaran Pariwisata Indonesia di Pasar Mancanegara, yaitu di Asia Tenggara, Asia Pasifik, Amerika Eropa, dan Afrika - Timur Tengah (Kajian strategi pemasaran, informasi pasar dan kerjasama pemasaran – Visit Indonesia Tourism Office/ VITO)


19

b.

Promosi Pariwisata Indonesia di Pasar Mancanegara, meliputi : 1) Branding : a) Kampanye National Branding “Wonderful Indonesia”, melalui Media Elektronik; Media Online; Digital Out Of Home (DOOH); dan Printed Media International. b) Destination Branding di seluruh platform media 2) Advertising : a) Advertising Destination : Co-Marketing destinasi dengan industri pariwisata, antara lain Printed Media International bekerja sama dengan Garuda Indonesia b) Advertising Event : Promosi untuk dukungan kegiatan selling di Mancanegara, antara lain kampanye kegiatan di masing-masing lokasi pelaksanaan selling 3) Selling : a) Partisipasi pada Travel Mart; b) Sales Mission; c) Festival Wonderful Indonesia di mancanegara; d) Famtrip

3. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, pada tahun anggaran 2016 akan melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis : a. Promosi Pesona Indonesia, melalui : 1) Media Elektronik yang akan dilakukan, antara lain melalui TV, Radio, dan Media

Online,

dan

pemanfaatan

situs/web

dengan

melibatkan

komunitas/blogger; 2) Media Cetak melalui, antara lain : penyiapan Booklet, Leaflet, bahan Iklan, souvenir, dan publikasi di media cetak nasional dan daerah (Koran dan majalah); 3) Media Ruang melalui, antara lain : pemanfaatan ruang di Bandara, Pelabuhan, Kereta Api, Damri, Trans Jakarta dan Mall di kota-kota besar serta Videotron/Digital Out of Home (DOOH) pada titik-titik yang tersebar di kota target wisnus. LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

20

b. Pelaksanaan dan pendukungan promosi even daerah yang bersifat nasional maupun internasional, seperti : 1) Wisata Alam, antara lain : Gerhana Matahari Total di 12 provinsi, Festival Tambora di Nusa Tenggara Barat, Festival Danau Toba di Sumatera Utara, Bono Surfing Expedition di Riau, Festival Danau Sentani di Papua, dan Festival Raja Ampat di Papua Barat, serta Wisata Bahari, seperti: Sail Karimata dan Peringatan Hari Nusantara di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. 2) Wisata Budaya, antara lain : Festival Keraton Nusantara, Pesta Kesenian Bali, dan Festival Kuliner Nusantara di beberapa ibukota propinsi. 3) Wisata Buatan, antara lain : Solo Great Sale, Tour de Singkarak (TDS) di Sumatera Barat, Jakarta Maraton, Lake Toba Ultra di Sumatera Utara, Musi Triboatton di Sumatera Selatan, dan Tour de Flores di Nusa Tenggara Timur. c.

Pelaksanaan kegiatan Wisata Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran, seperti: 1) Pengembangan Wisata Pertemuan dan Konvensi di 18 Propinsi 2) Optimalisasi Promosi di 16 Destinasi MICE 3) Pendukungan Pameran Pariwisata Dalam Negeri 4) Penyusunan Profil Destinasi MICE, Spa, Event dan Olahraga

d. Pendataan Wisatawan Nusantara dan Kajian Pergerakan Wisatawan Nusantara pada Hari Libur di 34 Propinsi. 4. Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan, pada tahun anggaran 2016 akan melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis : a.

Sertifikasi Kompetensi SDM Bidang Pariwisata di 34 Provinsi, sebanyak 35.000 orang.

b.

Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan di 34 Provinsi, sebanyak 17.600 orang.

c.

Lulusan Pendidikan Tinggi Pariwisata sebanyak 1.800 orang dan 100% terserap di pasar kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

d.

Pendirian Politeknik Pariwisata Negeri Palembang, Sumatera Selatan dan Lombok, Nusa Tenggara Barat. LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

21

e.

Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pencanangan Budaya Kerja, Peningkatan Manajemen Perubahan dan Bimtek Reformasi birokrasi terhadap SDM Aparatur di lingkungan Kementerian Pariwisata

dengan

target pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata sebesar 75%. 5. Bidang Dukungan Manajemen, pada tahun anggaran 2016 akan melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis : a. Peningkatan kualitas layanan Pusat Informasi dan peningkatan aktivasi saluran media sosial (Social Media), seperti: facebook, twitter, instagram, path, youtube, dan Pemberdayaan Crisis Center Kepariwisataan. b. Peningkatan kualitas kinerja pengelolaan APBN Kementerian Pariwisata menuju status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). c. Implementasi

e-Government

(e-Office,

e-Commando,

e-Blusukan,

Video

Conference)

1.4. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Upaya mengukuhkan peran dan posisi sektor pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan nasional ke depan, serta mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan, tidak dapat dipungkiri masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan dan tantangan yang menuntut langkah dan upaya yang taktis dan terpadu dalam mengatasinya. Permasalahan dan tantangan tersebut dapat dijabarkan pada masing-masing pilar pembangunan sebagai berikut: 1.

PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Dalam kerangka pengembangan destinasi wisata, beberapa permasalahan pokok yang harus dihadapi, yaitu : (1) kesiapan destinasi pariwisata yang belum merata dari aspek manajemen atraksi, amenitas maupun aksesibilitas; (2) kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal.


22

a. Kesiapan Destinasi Pariwisata yang Belum Merata Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km memiliki 17.508 pulau, serta dihuni 300 lebih suku bangsa menyimpan potensi sumber daya pariwisata yang sangat besar dan beragam untuk dapat dikembangkan menjadi destinasi pariwisata yang menarik dan menjadi tujuan utama wisata dunia. Namun demikian, potensi dan peluang menjadi destinasi pariwisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan dari berbagai belahan dunia tersebut masih menghadapi kendala, karena kesiapan destinasi pariwisata yang masih belum optimal dan merata. Kesiapan destinasi yang belum optimal tersebut antara lain terkait dengan : keterbatasan manajemen atau pengelolaan daya tarik wisata yang memiliki kelas dunia, keterbatasan aksesibilitas dan konektifitas ke destinasi wisata dan hub-hub regional, nasional maupun internasional, serta keterbatasan ketersediaan dan kualitas fasilitas pendukung wisata (amenitas). Hal ini juga tercermin dari angka indeks daya saing pariwisata Indonesia yang dikeluarkan oleh WEF (2015) dengan skor yang relative rendah dari aspek infrastruktur pariwisata (tourism sevice infrastructure = 101; ground and port infrastructure = 77) serta dari aspek kesiapan ICT (skor 85). Perkembangan dan kesiapan destinasi pariwisata juga masih belum merata dan terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Bali. Wilayah-wilayah potensial lainnya seperti Sumatera (al : Toba, Nias), Kalimantan (al : Tanjung Putting, Derawan), Sulawesi (al : Toraja, Togean, Takabonerate, Wakatobi), Maluku (al : Ambon, Morotai, Ternate), Papua (al : Biak, Asmat, Cartenz) serta NTB (al : Tambora), dan NTT (al : Komodo, Kelimutu) cenderung masih tertinggal jauh perkembangannya, karena faktor infrastruktur dan ketersediaan fasilitas pendukung wisata.

Investasi di bidang pariwisata relatif masih belum

tumbuh di wilayah-wilayah potensial tersebut. b. Kesiapan masyarakat di Sektoral Destinasi Pariwisata yang Masih Belum Optimal Keberhasilan pembangunan kepariwisataan juga sangat ditentukan oleh kesiapan dan dukungan masyarakat di destinasi pariwisata. Banyak daerah


23

yang sudah dikenal wisatawan dan menjadi destinasi wisata, namun tidak mampu berkembang baik dan cenderung stagnan karena masih terbatasnya dukungan dan kesiapan masyarakat sekitar. Terbatasnya pemahaman terhadap nilai manfaat pariwisata bagi masyarakat dan wilayah setempat seringkali memunculkan iklim yang kurang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan. Unsur-unsur SAPTA PESONA Pariwisata (aman, tertib, bersih, nyaman, indah, ramah dan kenangan) belum sepnuhnya terwujud di destinasi-destinasi pariwisata, sehingga kondisi tersebut cenderung menciptakan persepsi yang kurang positif bagi wisatawan, karena merasa tidak nyaman dan aman dalam melakukan kunjungan wisatanya. 2.

PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA Dalam kerangka pengembangan industri pariwisata, terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi dan menjadi kendala bagi tumbuhnya industri pariwisata, antara lain yaitu : (1) sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang belum optimal; (2) daya saing produk wisata yang belum optimal; (3) pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan yang masih belum optimal. a. Sinergi Antar Mata Rantai Usaha Pariwisata Yang Masih Belum Optimal Salah satu aspek penting dalam perkembangan industri pariwisata adalah terciptanya sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang kuat di destinasi pariwisata. Kelemahan yang masih terjadi dalam pengembangan destinasi pariwisata menunjukkan, bahwa belum semua destinasi pariwisata didukung oleh operasi berbagai jenis usaha kepariwisataan dan sinergi yang baik dalam menciptakan produk dan layanan yang berkualitas bagi wisatawan. Sehingga di satu pihak kualitas industri pariwisata belum bisa berkembang optimal, dan disisi lain nilai manfaat ekonomi pariwisata juga belum mampu dikembangkan untuk menopang perekonomian daerah setempat. Belum terjadinya sistem operasi yang utuh pada struktur dan mata rantai usaha pariwisata (antara lain : transportasi, akomodasi, rumah makan, informasi wisata, pemanduan wisata, cinderamata, telekomunikasi, fasilitas umum lainnya) dan juga ketimpangan standar kualitas mata rantai usaha


24

pariwisata akan menjadi faktor yang kritis terhadap keterjangkauan, kemudahan dan kenyamanan kunjungan wisatawan di destinasi pariwisata. b. Daya Saing Produk Wisata Yang Masih Belum Optimal Daya saing produk wisata yang mencakup daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesilibitas merupakan aspek yang strategis dalam meningkatkan kemampuan destinasi pariwisata untuk berkompetisi dengan destinasi pariwisata lainnya dalam memperebutkan potensi pasar wisatawan. Kondisi daya saing fasilitas pariwisata Indonesia saat ini relatif masih kurang, dibanding dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Daya saing usaha pariwisata Indonesia masih di bawah ketiga negara tersebut, di atas Philipina dan Brunei Darussalam namun bersaing dengan Vietnam. Tinggi rendahnya daya saing tersebut sangat bergantung pada standar usaha pariwisata dan standar kompetensi tenaga kerja usaha pariwisata yang saat ini di Indonesia masih terus dalam proses pemantapan kelengkapan perangkat sertifikasi usaha dan pelaksanaan upaya sertifikasi di tingkat nasional maupun di daerah. c. Pengembangan Tanggung Jawab Lingkungan oleh Kalangan Usaha Pariwisata Masih Belum Optimal Pengembangan tanggung jawab lingkungan usaha pariwisata, baik lingkungan sosial, alam maupun budaya agar tetap berkelanjutan berpotensi untuk mengembangkan jejaring usaha pariwisata berkelanjutan yang dapat meningkatkan daya saing usaha pariwisata Indonesia. Permasalahan yang dihadapi dalam hal ini adalah masih terbatasnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki komitmen terhadap tanggung jawab lingkungan dan menerapkan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan, kurangnya insentif terhadap usaha pariwisata yang menerapkan prinsipprinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan, serta kurangnya alokasi program CSR

usaha

pariwisata

dan

usaha

non

pariwisata

untuk

pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.


25

3.

PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Dalam kerangka pengembangan pemasaran pariwisata, terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi dan menjadi kendala bagi tumbuhnya kepariwisataan nasional, antara lain yaitu: (1) Kompetisi destinasi pariwisata regional dan pencitraan Pariwisata Indonesia yang belum optimal; (2) Strategi pemasaran yang belum komprehensif dan terpadu. a. Kompetisi destinasi pariwisata regional dan terbatasnya pemahaman terhadap destinasi pariwisata Indonesia Potensi dan citra Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dan menyimpan asset kepariwisataan yang memiliki nilai daya tarik yang tinggi cenderung masih belum dikenal luas oleh masyarakat internasional/ pasar wisatawan dunia. Upaya membangun pencitraan Indonesia melalui branding pariwisata Indonesia (Wonderful Indonesia) masih belum terpublikasikan secara luas dan optimal pada berbagai negara pasar utama dan potensial pariwisata Indonesia, sehingga product awareness dari masyarakat (calon wisatawan) pada negara-negara pasar utama dan potensial terhadap produk dan destinasi pariwisata Indonesia masih lemah bila dibandingkan dengan negara-negara pesaing Indonesia. Upaya promosi dan pencitraan pariwisata yang masif yang dilakukan oleh destinasi pesaing di tingkat regional (Malaysia, Thailand, Vietnam) perlu mendapat perhatian dan diimbangi dengan upaya promosi dan pencitraan pariwisata Indonesia yang lebih kuat dan taktis. b. Strategi Pemasaran yang belum komprehensif dan terpadu Upaya meningkatkan pemahaman (awareness) pasar internasional terhadap Indonesia, yang bermuara pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan internasional ke Indonesia menuntut strategi komunikasi pemasaran yang efektif dan terpadu. Strategi pemasaran tersebut harus merupakan keterpaduan antara produk dan pasar, serta mencakup aspek-aspek pemasaran dan promosi yang utuh baik dari aspek produk, instrument promosi, lini distribusi maupun strategi


26

harga; serta aspek target dan segmentasi pasar, dan pencitraan atau positioning melalui branding. Keutuhan pola pemasaran dan keterpaduan pengembangan dari sisi pasar dan produk/ destinasi pariwisata masih menjadi kendala utama untuk membangun pemasaran pariwisata yang efektif dan berdaya saing. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal dimanfaatkan dalam mempromosikan destinasi pariwisata di dunia internasional, dikarenakan masih terbatasnya kesadaran dan kemampuan pemangku kepentingan pariwisata dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi tersebut dalam mendukung promosi pariwisata. 4.

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARIWISATA Dalam kerangka pengembangan Kelembagaan kepariwisataan, terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi, antara lain yaitu : (1) masih terbatasnya organisasi yang membidangi kepariwisataan di daerah; (2) SDM Pariwisata dan Pengembangan pendidikan Tinggi Pariwisata yang masih terbatas; (3) koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas regional dan sektor masih belum berjalan efektif. a. Masih terbatasnya Organisasi yang Membidangi Kepariwisataan di Daerah Komitmen nasional untuk membangun sektor pariwisata sebagai sektor unggulan nasional, belum sepenuhnya terdukung oleh komitmen di tingkat daerah terkait dengan aspek organisasi atau institusi yang membidangi pembangunan kepariwisataan di daerah. Desentralisasi yang juga menempatkan Pariwisata sebagai sektor pilihan, dan bukannya sebagai sektor strategis yang mampu memberikan kontribusi berarti bagi pembangunan daerah maupun bagi kesejahteraan masyarakat, berdampak pada penguatan organisasi yang membidangi pembangunan kepariwisataan belum merata di berbagai daerah. Sebagai akibatnya koordinasi lintas daerah dalam penanganan terpadu asset kepariwisataan yang bersifat lintas wilayah-pun seringkali mengalami kendala dan hambatan.


27

Disisi lain, lemahnya pemahaman tentang kepariwisataan, seringkali memposisikan Kepariwisataan sebagai sebagai sektor pelengkap yang tidak memiliki posisi strategis dalam struktur organisasi pembangunan di daerah. b. SDM Pariwisata dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Pariwisata yang Masih Terbatas Peningkatan daya saing produk pariwisata Indonesia agar memiliki keunggulan banding dan keunggulan saing secara regional dan global harus diimbangi oleh ketersediaan SDM yang kompeten, yang tidak hanya berada pada tataran operasional atau tenaga teknis saja tetapi juga pada tataran akademisi, teknokrat, dan profesional. Pengembangan SDM Kepariwisataan dapat dilakukan dengan pendekatan pendidikan formal dan pelatihan, bagi Aparatur, Pengusaha Industri Pariwisata, Karyawan pada Industri Pariwisata dan Masyarakat yang berada di kawasan pariwisata. Perkembangan Pariwisata Indonesia saat ini kurang diimbangi dengan pengembangan SDM bidang pariwisata. Pengembangan SDM bidang pariwisata meliputi aparatur, industri dan masyarakat. Hal ini berguna untuk menunjang

pengembangan

pariwisata

di

daerah

tersebut.

Badan

pengembangan Sumber Daya Pariwisata menyikapi tantangan tersebut dengan program antara lain melalui Pembekalan SDM bidang pariwisata terhadap aparatur/industri dan masyarakat; penyusunan dan review kurikulum serta melakukan Penyusunan modul pembekalan bidang pariwisata. Dengan akan diberlakukannya kesepekatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka tuntutan SDM yang kompeten dan mampu bersaing dengan SDM dari luar negeri akan semakin dipersyaratkan. Oleh sebab itu penyiapan SDM Pariwisata baik secara kuantitas dan kualitas harus didorong semaksimal mungkin. c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Lintas Sektor dan Regional Yang Belum Efektif Karakter sektor pariwisata yang bersifat multi sektor, lintas wilayah (borderless) dan multi stakeholders menuntut fungsi koordinasi dan sinergi pengembangan yang efektif baik secara horizontal antar kementerian dan LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

28

lembaga

terkait,

serta

segenap

pemangku

kepentingan

pariwisata

(pemerintah, swasta, dan masyarakat), maupun secara vertical antara pemerintah

Pusat

dan

daerah.

Persoalan

koordinasi

dan

sinergi

pembangunan masih menjadi kendala serius dalam melakukan akselerasi pembangunan kepariwisataan, karena factor ego sektoral ataupun ego wilayah yang belum mampu melihat kepentingan dan nilai manfaat yang lebih besar dalam jangka panjang.


29

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

B A B

2

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS Visi dan Misi Kementerian Pariwisata dalam menunjang pembangunan nasional dan kehidupan bangsa dijabarkan sebagai berikut :

VISI Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata, menggunakan pijakan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, yaitu: “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”


30

Berdasarkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 merumuskan misi yang dikerucutkan ke dalam 9 agenda prioritas Pemerintah yang disebut NAWACITA. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas pemerintah Republik Indonesia 2015-2019 yang terkait pada pariwisata, adalah agenda prioritas butir keenam yakni: “MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL SEHINGGA BANGSA INDONESIA DAPAT MAJU DAN BANGKIT BERSAMA BANGSA-BANGSA ASIA LAINNYA” Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum dikelola dengan baik serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional, sekaligus memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing Indonesia, dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum dikelola optimal, salah satunya adalah potensi maritim, semata-mata untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

MISI KEMENTERIAN PARIWISATA 2015 -2019 Berdasarkan agenda prioritas tersebut, disusunlah empat misi Kementerian Pariwisata 2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 29 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Pariwisata, dengan mengadaptasi 4 (empat) pilar pembangunan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Misi Kementerian Pariwisata 2015-209 adalah: 1.

Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri;

2.

Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;


31

3.

Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional;dan

4.

Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

TUJUAN KEMENTERIAN PARIWISATA 2015 -2019 Berdasarkan Visi Misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, maka dirumuskan tujuan Kementerian Pariwisata 2015-2019 yaitu: 1.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional;

2.

Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;

3.

Memaksimalkan menggunakan

produktivitas strategi

kinerja

pemasaran

pemasaran

terpadu

secara

pariwisata efektif,

dengan

efisien,

dan

bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif ; 4.

Mewujudkan

kelembagaan

kepariwisataan

yang

mampu

mensinergikan

Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.


32

SASARAN KEMENTERIAN PARIWISATA 2015 -2019

Dalam mengembangkan pariwisata, Kementerian Pariwisata memiliki 11 sasaran strategis yang harus dicapai melalui program dan kegiatan yang akan dilakukan pada periode 2015–2019. Setiap sasaran strategis Kemenpar memiliki indikator kinerja serta target yang harus dicapai setiap tahunnya, sebagai ukuran kinerja dari Kemenpar yang diuraikan sebagai berikut : Tabel 2.1. Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019 INDIKATOR KINERJA



UTAMA 1

2

3

Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem (provinsi) Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan (lokasi) Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat (provinsi)


UNIT KERJA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA

33

INDIKATOR KINERJA

SASARAN KEMENTERIAN

UTAMA 4

2

Meningkatnya investasi di sektor pariwisata

5

3

Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional

6

4

Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) Meningkatnya jumlah penerimaan devisa Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara

7

5 6 7 8

9


8 9 10 11

12 13

10

11

Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

14

15 16

Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi (lokasi) Jumlah investasi sektor pariwisata (US$ Juta) Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (persentase) Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang) Jumlah penerimaan devisa (triliun Rp) Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan) Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Rp)

UNIT KERJA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA MANCANEGARA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA NUSANTARA

Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang) Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang) Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Opini keuangan Kementerian Pariwisata (predikat) Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata (nilai)

SEKRETARIAT KEMENTERIAN


34

2.2. PENETAPAN DAN PERJANJIAN KINERJA Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, Kementerian Pariwisata secara terencana dan berkesinambungan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya Rencana Kerja Kementerian Pariwisata Tahun 2016 yang merupakan proses Perencanaan Kinerja. Penyusunan Rencana Kerja tersebut dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Setelah anggaran 2016 ditetapkan maka disusunlah Perjanjian Kinerja 2016 yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/tugas dan pihak yang memberi amanah/tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Secara umum tujuan penetapan kinerja/perjanjian kinerja Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016, antara lain: 1.

Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur di lingkungan Kementerian Pariwisata;

2.

Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan tugas yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya;

3.

Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah;

4.

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur di lingkungan Kementerian Pariwisata ;

5.

Menilai adanya keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, sekaligus sebagai dasar dalam pemberian penghargaan (reward) maupun sanksi (punishment).

Salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan adalah Indikator Kinerja Utama. Perjanjian Kinerja Kementerian Tahun 2016 disajikan pada tabel berikut :


35

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2016 INDIKATOR KINERJA


TARGET

UNIT KERJA

Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem (provinsi) Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan (lokasi) Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi (lokasi)

34

DEPUTI BIDANG

4

Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat (provinsi)

34

Meningkatnya investasi di sektor pariwisata Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional

5

Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

7

Jumlah Investasi sektor pariwisata (US$Juta) Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (persentase)

Meningkatnya jumlah penerimaan devisa Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara

9


UTAMA 1

2

3

2 3

4

5

6 7

8

9


6

8

10

11

12

PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI 25

PARIWISATA

25

1627.36 11.7

5

PENGEMBANGAN PEMASARAN


12

Jumlah penerimaan devisa (triliun Rp) Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan) Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Rp)

172

Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang)


DEPUTI BIDANG

PARIWISATA MANCANEGARA

260

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN

223,6

PEMASARAN PARIWISATA NUSANTARA

35.000

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN

36

INDIKATOR KINERJA

SASARAN KEMENTERIAN

UTAMA 13

10

11

Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

14

15

16

TARGET

UNIT KERJA

1,800

KELEMBAGAAN

Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang) Indeks Reformasi Birokrasi (RB) (persentase)

KEPARIWISATAAN

75%


WTP


A


SEKRETARIAT KEMENTERIAN

(80)

37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3

B A B

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Sasaran Strategis Kemenpar 2016 Kementerian Pariwisata telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor KM.125/UM.001/MP/2015 tanggal 15 Desember 2015. Indikator Kinerja Utama tersebut digunakan sebagai ukuran keberhasilan/kegagalan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama di atas, realisasi capaian sasaran strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2016 adalah sebagai berikut:


38

Tabel 3.1 Realisasi Target Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2016 INDIKATOR KINERJA UTAMA



1

2

3

4

2

3

4

5

6

Meningkatnya investasi di sektor pariwisata Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

5

6

Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem (provinsi) Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan (lokasi) Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi pariwisata (lokasi) Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat (provinsi) Jumlah Investasi sektor pariwisata (US$Juta) Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)

2016 TARGET

REALISASI

34

34

CAPAIAN (%) 100

25

25

100

25

26

104

34

34

100

1627.36

1352.88

83

11.7

12*

102

7


5

4.03*

80.6

8


12

12,02

100,2

9


172

176-184

102.3


39


8

9

Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (wisnus) Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata

INDIKATOR KINERJA UTAMA 10


260

263,68

CAPAIAN (%) 101,42

11


223,6

241.08**

107.8

12

Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang) Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang) Indeks Reformasi Birokrasi RB (Presentase)

35.000

35.150

100.4

1,800

1,786

99.2

75%

73,77%

98,36

15


WTP

WTP

-

16


A (˃80)

BB (75,20)

94,00

13

10

11

Terlaksananya/ terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

2016

14

TARGET

REALISASI

* Sumber : BKPM, update s/d September 2016 ** Prognosa 2016

Jumlah Anggaran Tahun 2016...........................…………………...… .Rp 4.224.362.266.000,Jumlah Anggaran Self Blocking pada APBNP.............................. Rp

800.000.000.000,-

Jumlah Anggaran setelah Self Blocking................... ....................... Rp 3.424.362.266.000,Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2016 ........................................ Rp 3 .299.652.832.689,-


40

Capaian dan Analisis Kinerja 2016 Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran untuk Tahun 2016, Kementerian Pariwisata telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Berikut ini akan diuraikan kinerja dari Kementerian Pariwisata berdasarkan masing-masing sasaran strategis yang telah di tetapkan. 1.

1

MENING KAT NYA KUALIT AS DAN KUANTITAS DESTINASI PARIWISATA

MENINGKATNYA KUALITAS DESTINASI PARIWISATA

Pengembangan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata, melalui : (1) Pengembangan infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan antara lain meliputi perancangan destinasi pariwisata (kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan pengembangan pariwisata nasional), peningkatan aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ekosistem pariwisata; (2) Pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan buatan yang berdaya saing antara lain meliputi pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah dan religi, wisata tradisi dan seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan, wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, serta wisata konvensi, olahraga dan rekreasi; (3) Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat antara lain meliputi tata kelola destinasi pariwisata prioritas dan khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata, dan pengembangan potensi masyarakat di bidang pariwisata. Indikator dalam sasaran meningkatnya kualitas destinasi pariwisata yaitu (1) jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem, (2) jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan, (3) jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi pariwisata, (4) jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat, sesuai hasil review Indikator Kinerja Utama dengan Kementerian PAN-RB tahun 2016, indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat output. Namun demikian, pada tahun 2017 indikator pada sasaran meningkatnya kualitas destinasi pariwisata telah diusulkan untuk berubah menjadi “jumlah destinasi pariwisata yang berkualitas” dengan target 10 destinasi pariwisata prioritas. Jumlah destinasi yang


41

berkualitas dapat diukur dari adanya peningkatan aksesibilitas, atraksi dan amenitas pariwisata pada sebuah destinasi.

Adapun capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat dalam penjelasan di bawah ini : 1. Jumlah Daerah Yang Difasilitasi Untuk Pengembangan Infrastruktur Dan Ekosistem Meningkatnya kualitas infrastruktur dan ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata merupakan faktor penting dalam pengembangan destinasi pariwisata. Semakin banyak destinasi pariwisata yang memiliki infrastruktur (akses, amenitas, sarana dan prasarana) dan ekosistem yang berkualitas, diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk berkunjung dari satu daerah ke daerah lain serta mampu meningkatkan daya saing. Untuk itu, fasilitasi terhadap daerah untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem menjadi salah satu indikator penting untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata.


42

Realisasi jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.2 Indikator Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem (provinsi)

NO 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem (provinsi)

TARGET

REALISASI

34

34

% CAPAIAN

100

Dari tabel capaian Indikator Kinerja Utama di atas, dapat dilihat pada tahun 2016 dari target 34 provinsi telah tercapai sebanyak 34 provinsi yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata. Untuk melihat perkembangan capaian indikator Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem, bila dibandingkan Realisasi dengan Target setiap tahunnya sejak Tahun 2015-2016, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: Tabel 3.3 Realisasi Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem (provinsi)

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem (provinsi)

2016 CAPAIAN REALISASI (%)

34

2015 CAPAIAN REALISASI (%)

100

28

103

Capaian Indikator Kinerja Utama di atas juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya seiring dengan meningkatnya target yang ditetapkan. Walaupun indikator yang diukur berbasis lokasi, namun fasilitasi yang telah dilakukan terkait pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata di daerah telah mampu memberikan dampak dan capaian yang positif, diantaranya adalah :


43

Gambar 3.1 Program Utama Sustainable Tourism Destination (STD)

a. Pengakuan Internasional untuk Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Berdasarkan data dari Travel Tourism Competitiveness Index (TTCI) Tahun 2015 dari World Economic Forum (WEF), Indonesia dinilai sangat lemah dalam aspek keberlanjutan lingkungan. Salah satu langkah yang diambil Kementerian Pariwisata adalah dengan melakukan pengembangan program pariwisata berkelanjutan/Sustainable Tourism Development (STD). Pada Tahun 2016 terdapat 20 lokasi percontohan untuk penerapan program Sustainable Tourism Development (STD) yaitu di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Berau, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kepulauan Morotai, Kabupaten Palangkaraya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kota Pontianak, Kabupaten Biak Numfor, Kota Ternate, Kota Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Sabang, Kota Bintan, Kota Medan, Kabupaten Belitung, Kota Palembang. Pada Tahun 2016 telah dilakukan snapshot assessment di 4 lokasi STD bekerjasama dengan Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Snapshot assessment merupakan tahapan awal sebelum memasuki sertifikasi. Dari 41 kriteria yang diukur, didapatkan hasil sebagai berikut :


44

Gambar 3.2 Snapshot Assesment On STD


45

Pada tanggal 1 September 2016 Menteri Pariwisata telah menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Pedoman tersebut memuat kriteria dan indikator dalam pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, optimalisasi pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, optimalisasi pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, serta optimalisasi konservasi lingkungan. Pedoman tersebut mendapatkan pengakuan internasional dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Pengakuan ini secara langsung di tandai dengan penyerahan piagam dari Chief Executive Officer pada acara PATA Travel Mart tanggal 8 September 2016.

Gambar 3.3 Piagam Chief Excecutive Officer

Selain itu, 3 lokasi Sustainable Tourism Observatory (STO) di Pangandaran, Sleman dan Lombok secara resmi juga telah mendapatkan pengakuan langsung dari United Nation World Tourism Organization (UNWTO).

Gambar 3.4 Directore Sustainable Development of Tourism UNWTO, Dirk Glaesser menyerahkan piagam pengakuan 3 Pusat Pemantauan STO Indonesia kepada Menteri Pariwisata


46

b. Sinergi Lintas Sektor 1) Peningkatan Aksesibilitas di 25 KSPN dan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Peningkatan aksesibilitas di destinasi pariwisata di 25 KSPN dan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dilakukan melalui skema dukungan dari Kementerian/Lembaga

terkait

(Kementerian

Perhubungan

dan

Kementerian PU-PERA). Pada tahun 2016, peningkatan aksesibilitas di destinasi pariwisata merupakan salah satu kegiatan prioritas yang menjadi janji Presiden/Wakil Presiden. Janji Presiden/Wakil Presiden tersebut dalam

implementasi

pembangunan

fisiknya

dilakukan

oleh

Kementerian/Lembaga sesuai tugas dan fungsi, dan dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Pada hasil evaluasi KSP yang dilakukan periodik setiap 3 bulan, telah tercapai hasil positif untuk Kementerian Pariwisata yaitu pada periode B-06 : 100% (hijau), B-09 : 100% (hijau), dan B-12 : 100% (hijau). Dukungan dan sinergi lintas sektor sebagai upaya pengembangan akesibilitas di 25 KSPN dan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, diantaranya sebagai berikut: a) Pengembangan 20 bandara di 13 KSPN dengan kegiatan: perpanjangan dan pelapisan runway, pembangunan taxiway, apron, fillet, dan fasilitas bandara; Pengembangan 8 pelabuhan di 8 KSPN dan 7 dermaga di 3 KSPN; dan Pembangunan terminal/fasilitas kelengkapan jalan/kereta api di 4 KSPN, yang mendapatkan dukungan dari Kementerian Perhubungan. b) Pembangunan jalan baru di 5 KSPN dengan total 143,72 Km dan pemeliharaan, pelebaran, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan di 10 KSPN sepanjang 460,29 KM dan Pengembangan kawasan pemukiman, sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan tersebar 14 KSPN di 1.080 lokasi dan penataan bangunan tersebar 8 KSPN di 28 lokasi, yang mendapatkan dukungan dari Kementerian PU-PERA.


47

Adapun capaian peningkatan aksesibilitas di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas dapat terlihat sebagai berikut : Tabel 3.4 Destinasi Pariwisata Prioritas No.

Destinasi Pariwisata Prioritas

Peningkatan Aksesibilitas

1

Toba

Perpanjangan landasan Bandara Silangit dan Bandara Sibisa, Pembangunan Jalan Tol Kuala Namu – Parapat. Peningkatan status Bandara HAS Hanandjoedin menjadi Bandara Internasional, peningkatan kualitas jalan akses dari Bandara menuju Destinasi Pariwisata Tanjung Kelayang.

2

Tanjung Kelayang

3

Tanjung Lesung

4

Kepulauan Seribu – Kota Tua Jakarta

5

Borobudur

Ground breaking Bandara Kulon Progo, Peningkatan Bandara Ahmad Yani.

6

Bromo Tengger Semeru

Pengembangan Bandara Abdurrahman Saleh, peningkatan dan pembangunan infrastruktur jalan tol dan penghubung ke KSPN BTS dari Pintu Masuk.

7

Mandalika

Pengembangan Long Distance Ferry, BRT (Bus Rapid Transit), Jalan Raya Sengkol-Kuta,

8

Labuan Bajo

Perpanjangan landasan dan peningkatan fasilitas Bandara Komodo, Penambahan Direct Flight ke Labuan Bajo, pembangunan Kawasan Marina Wisata dan Kawasan Pelabuhan Labuan Bajo.

9

Wakatobi

Perluasan terminal dan perpanjangan runway Bandara Matohara di Pulau Wangi-Wangi, dan penambahan rute penerbangan langsung ke Wakatobi.

10

Morotai

Peningkatan bandara, pembangunan Pelabuhan Apung Daruba.

Pembangunan Bandar Udara, Pembangunan Jalan Tol SerangPanimbang, Re-Aktivasi Jalan Kereta Api & Usulan Jalur Baru Rel KA. Perencanaan teknis dan pengurusan status Bandara Airstrip Pulau Panjang, peningkatan kapasitas 4 pelabuhan (Sunda Kelapa, Marina, Muara Angke,Muara Kamal),penambahan jumlah pelayaran / trip per day.

Gambar 3.5 Peresmian Bandara Matahora - Wakatobi, 8 Mei 2016


48

2) Pembangunan Amenitas (Homestay) di Destinasi Pariwisata Pada tahun 2016 Kementerian Pariwisata telah menjadi inisiator terwujudnya Nota Kesepahaman (MoU = Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PERA) serta PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk Mendukung Pengembangan Pondok Wisata (Homestay) dan Toilet Publik di Destinasi Pariwisata Terpilih. Dalam rangka menyediakan

akomodasi/amenitas

yang

memadai

bagi

wisatawan

mancanegara dan wisatawan nusantara yang ditargetkan pada tahun 2019 sebesar 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 275 juta perjalanan wisatawan nusantara, ditargetkan akan dibangun sebanyak 100.000 homestay sampai dengan tahun 2019.

Gambar 3.6 Desain Homestay Arsitektur Nusantara

3) Pembangunan fasilitas toilet bersih di 10 Destinasi Prioritas Kementerian

Pariwisata,

Kementerian

BUMN

beserta

Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah sepakat untuk mengembangkan sektor

pariwisata

nasional

yang

berkualitas,

berdaya

saing,

dan

berkelanjutan melalui pembangunan toilet umum dan fasilitas pariwisata di kawasan konservasi. Hal tersebut telah tertuang dalam Nota Kesepahaman


49

antara Menteri Pariwisata dan Menteri BUMN dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembangunan Toilet Umum dan Fasilitas Pariwisata Nomor:

di

Kawasan

NK.04/KS.001/MP/2016,

Hutan

Nomor:

Konservasi

MOU-03/MBU/06/2016,

Nomor: PKS.04/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2016 28 Juni 2016. Sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut, Kementerian BUMN telah berkomitmen mendukung pembangunan fasilitas toilet bersih di 10 destinasi pariwisata prioritas, yaitu sebagai berikut: Tabel 3.5 Daftar Perusahaan BUMN

No.

Toilet Bersih yang dibangun

Destinasi Prioritas

BUMN

Selesai dibangun

Dalam proses

Total

1

PT PGN (Persero) Tbk

Danau Toba

3

7

10

2

PT Pegadaian (Persero)

Tanjung Kelayang

-

10

10

3

PT Pertamina (Persero)

Kepulauan Seribu

-

16

16

4

PT PLN (Persero)

Tanjung Lesung

10

-

10

5

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Borobudur

-

10

10

6

PT Pupuk Indonesia Holding Company (Persero)

Bromo Tengger Semeru

10

-

10

7

PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,

Mandalika

0

14

14

Wakatobi

0

10

10

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. PT Telkom (Persero) Tbk.

Pulau Morotai

12

-

12

-

10

10

35

77

112

8 9 10

Labuan Bajo

Total Untuk

mendukung

pencapaian

target

jumlah

daerah

yang

difasilitasi

pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. Dukungan Sarana Prasarana Pariwisata di 24 Provinsi Fasilitasi pengembangan infrastruktur dilakukan antara lain melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pariwisata (list penerima DAK terlampir) yang ditujukan untuk mendukung sarana prasarana pariwisata dalam rangka


50

penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata. Pembangunan yang dilakukan antara

lain

amphitheater,

berupa

penataan

pembangunan

kawasan

dan

(penataan

penataan

taman,

kawasan

pembuatan

pariwisata,

kios

cinderamata, pusat jajanan/kuliner, tempat ibadah), aksesibilitas pariwisata (pembuatan jalur pejalan kaki di kawasan pariwisata, pembuatan rambu-rambu petunjuk arah, jembatan di kawasan pariwisata, dermaga/jetty di kawasan pariwisata) dan amenitas pariwisata (menara pandang, ruang ganti/toilet di lokasi daya tarik wisata, dive centre dan pengadaan peralatannya). b. Koordinasi Peningkatan Infrastruktur Pariwisata di 25 KSPN dan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Peningkatan infrastruktur di destinasi pariwisata merupakan salah satu prioritas Presiden pada tahun 2015-2019 untuk mewujudkan pariwisata Indonesia yang berdaya saing. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah koordinasi lintas sektor. c. Dekonsentrasi Penyusunan Rencana Detail KSPN di 69 KSPN (29 Provinsi) Untuk mendukung terwujudnya ekosistem pariwisata yang berkualitas di 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kementerian Pariwisata telah memberikan dukungan kepada daerah melalui dekonsentrasi Penyusunan Rencana Detail KSPN. Pada tahun 2016 telah tersusun 69 Rencana Detail KSPN, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan, arahan bagi pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan yang strategis, sesuai dengan karakteristik dan fungsi pemanfaatannya (data list Rencana Detail KSPN terlampir). 2. Jumlah Fasilitasi Peningkatan Destinasi Wisata, Budaya, Alam Dan Buatan Menurut data analisis Kementerian Pariwisata, kontribusi wisatawan terbesar ada pada destinasi wisata budaya (wisata warisan budaya dan sejarah, belanja dan kuliner, kota dan desa) yaitu sebesar 60%, wisata alam (wisata bahari, ekowisata, petualangan) yaitu sebesar 35%, dan wisata buatan (wisata MICE dan even, olahraga, kawasan terintegrasi) sebesar 5%. Kementerian Pariwisata melakukan upaya pengembangan destinasi pariwisata melalui fasilitasi terhadap ketiga produk


51

destinasi tersebut yaitu destinasi wisata budaya, alam dan buatan untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata. Realisasi fasilitasi peningkatan destinasi wisata budaya, alam dan buatan adalah sebagai berikut: Tabel 3.6 Indikator Jumlah fasilitasi peningkatan destinasiwisata budaya, alam dan buatan (lokasi) NO 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

25

25

100

Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata budaya, alam dan buatan (lokasi)

Berdasarkan tabel di atas, dari target sebanyak 25 lokasi, telah tercapai sebanyak 25 lokasi yaitu (1) KSPN Nongsa – Pulau Abang dskt, (2) KSPN Natuna dskt, (3) KSPN Ijen-Baluran dskt, (4) KSPN Gili Tramena dskt, (5) KSPN Weh dskt, (6) KSPN Toba dskt, (7) KSPN Teluk Dalam-Nias dskt, (8) KSPN Tanjung Kelayang dskt, (9) KSPN Kota Tua-Sunda Kelapa dskt, (10) KSPN Kep Seribu dskt, (11) KSPN Borobudur dskt, (12) KSPN Bromo-Tengger-Semeru dskt, (13) KSPN Kuta-SanurNusa Dua dskt, (14) KSPN Kintamani-Danau Batur dskt, (15) KSPN MenjanganPemuteran dskt, (16) KSPN Rinjani dskt, (17) KSPN Komodo dskt, (18) KSPN EndeKelimutu dskt, (19) KPSN Sentarum dskt, (20) KSPN Tanjung Puting dskt, (21) KSPN Bunaken dskt, (22) KSPN Toraja dskt, (23) KSPN Wakatobi dskt, (24) KSPN Morotai dskt, dan (25) KSPN Raja Ampat dskt. Untuk melihat perkembangan capaian indikator Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata budaya, alam dan buatan, bila dibandingkan Realisasi dengan Target setiap tahunnya sejak Tahun 2015-2016, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:


52

Tabel 3.7 Realisasi Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata budaya, alam dan buatan (lokasi) 2016 2015 INDIKATOR KINERJA UTAMA CAPAIAN CAPAIAN REALISASI REALISASI (%) (%) Jumlah fasilitasi peningkatan 25 100 16 107 destinasi wisata budaya, alam dan buatan (lokasi)

Capaian Indikator Kinerja Utama di atas juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya seiring dengan meningkatnya target yang ditetapkan. Walaupun indikator yang diukur hanya berbasis lokasi, namun fasilitasi yang telah dilakukan terkait peningkatan wisata budaya, alam dan buatan di daerah mampu memberikan dampak dan capaian yang positif, diantaranya adalah: a.

Peningkatan Kunjungan Kapal Yacht dan Cruise Salah satu langkah untuk pengembangan destinasi wisata bahari diantaranya telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang kunjungan kapal wisata (yacht) asing ke Indonesia. Kemudahan yang diberikan dalam Peraturan Presiden ini antara lain menghapus ketentuan mengenai CAIT (Clearance Approval for Indonesia Territory). Sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 105 Tahun 2015, telah diundangkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 171 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Perairan Indonesia. Dalam rangka memberikan kemudahan kunjungan wisatawan kapal yacht, telah dibuat layanan online yachters-indonesia.id sebelum wisatawan memasuki perairan Indonesia yang masuk dan keluar melalui 19 Pelabuhan. Sedangkan dalam bidang pengembangan Kapal Pesiar (Cruise) untuk mengembangkan industri pariwisata telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan Bagi Wisatawan Dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing. Bahwa dalam kebijkan tersebut memberikan kemudahan bagi cruise ship untuk dapat menaikkan dan menurunkan penumpamg (relaksasi cabotage) di lima pelabuhan Indonesia yaitu: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta; Pelabuhan


53

Tanjung Perak, Surabaya; Pelabuhan Benoa, Bali; Pelabuhan Belawan, Medan; dan Pelabuhan Makassar. Adanya kemudahan tersebut memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan kunjungan kapal yacht dan juga cruise. Berikut tercatat capaian dari wisata yacht dan cruise : Adanya kemudahan tersebut memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan kunjungan kapal yacht dan juga cruise. Berikut tercatat capaian dari wisata yacht dan cruise : Tabel 3.8 Jumlah Kunjungan Kapal Yacht Asing No.

Tahun

Realisasi

Target (kapal)

(kapal)

Jumlah Wisman (orang)

1

2015

1.200

1.198

3.594

2

2016

1.500

2.064

6.192

Sumber: yachter-indonesia.id dan Nongsa Marina, 2016

Tabel 3.9 Jumlah Call Kapal Pesiar (Cruise) Asing No.

Tahun

Target

Realisasi (calls)

Jumlah Wisman (orang)

1

2015

361

361

228.716

2

2016 *)

500

357

259.940

Sumber: Konsultan Cruise Management, 2016 * angka sementara

b.

World Halal Tourism Award 2016 Berdasarkan data Global Muslim Travel Index (GMTI) Tahun 2016, Indonesia masuk dalam peringkat 4 Top 10 Halal Friendly Holiday Destination di dunia, setelah Malaysia, United Arab Emirates, dan Turki . Pada Tahun 2016, dari hasil Kompetisi Pariwisata Halal Nasional 2016, Kementerian Pariwisata telah menetapkan 3 destinasi wisata halal, yaitu di Sumatera Barat, Aceh dan Nusa Tenggara Barat.


54

Gambar 3.7 Menteri Pariwisata Memberikan Penghargaan Anugerah Pariwisata Halal Terbaik 2016

Para pemenang Kompetisi Pariwisata Halal Nasional 2016 mewakili Indonesia dalam ajang World Halal Tourism Award 2016 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada bulan Desember 2016. memenangkan

12

Indonesia berhasil

penghargaan

dari

total

16

penghargaan pada World Halal Tourism Award 2016. Kategori yang berhasil dimenangkan Indonesia adalah : (1) World’s Best Airline for Halal Travellers : Garuda Indonesia, (2) World’s Best Airport for Halal Travellers : Sultan Iskandar Muda International Airport, Aceh, (3) World Best Family Friendly Hotel : The Rhadana Kuta, Bali, (4) World’s Luxurious Family Friendly Hotel : The Trans Luxury Hotel Bandung, (5) World’s Best Halal Beach Resort : Novotel Lombok Resort & Villas, (6) World’s Best Halal Tour Operator : ERO Tour, Sumatera Barat,

(7)

World’s

Best

Halal

Travel

Website

:

www.wonderfullomboksumbawa.com, (8) World’s Best Halal Honeymoon Destination : Sembalun Valley Region, NTB, (9) World’s Best Hajj & Umrah Operator : ESQ Tours and Travel, Jakarta, (10) World’s Best Halal Destination :


55

Sumatera Barat, (11) World’s Best Halal Culinary Destination: Sumatera Barat, dan (12) World’s Best Halal Cultural Destination : Aceh. c.

Peningkatan Kunjungan pada Destinasi Wisata Geopark

Pengembangan wisata alam salah satunya melalui pengembangan wisata geopark. Enam (6) lokasi geopark yang menjadi prioritas Pemerintah yaitu 1) Batur UNESCO Global Geopark, 2) Gunung Sewu UNESCO Global Geopark, 3) Geopark Nasional Kaldera Toba, 4) Geopark Nasional Rinjani-Lombok, 5) Geopark Nasional Merangin Jambi, serta 5) Geopark Nasional CiletuhPelabuhanratu. Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan ke 6 geopark tersebut naik 12% jika dibandingkan tahun 2015. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.10 Destinasi Wisata Geopark GEOPARK UGG Batur UGG Gunung Sewu

DESTINASI Bali Gunung Kidul, Pacitan, Wonogiri Sumatera Utara NTB

GN Kaldera Toba GN RinjaniLombok GN Merangin Jambi GN CiletuhJabar Plabuhanratu Jumlah d.

WISNUS

WISMAN

TOTAL

2015 210,428 4,395,343

2016 231,471 4,834,877

2015 469,559 15,000

2016 493,037 19,500

2015 79,987 4,410,343

2016 724,508 4,854,377

75,000

97,500

46,000

55,200

121,000

152,700

40,855

44,941

26,167

27,475

67,022

72,416

31,258 35,000

37,510 136,500

2,650 12,000

5,300 25,200

33,908 47,000

42,810 161,700

4,787,884 5,382,799 571,376

625,712

5,359,260 6,008,511

Peningkatan Kunjungan pada Destinasi Wisata MICE

Upaya pengembangan destinasi wisata Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran atau dikenal dengan Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) dengan menyiapkan 16 destinasi MICE yang didukung oleh pelaku industri MICE Indonesia untuk menjadi destinasi yang berdayasaing regional dan global. Destinasi MICE tersebut antara lain: Bali, DKI Jakarta,


56

Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Manado, Solo, Lombok, Semarang, Batam, Palembang, Balikpapan, Padang, Bintan. Adanya kemudahan informasi dan jejaring koordinasi yang baik dengan para pelaku industri MICE, akademisi dan K/L tersebut, memberikan dampak yang positif bagi data dan informasi terkait potensi kekuatan destinasi, pertumbuhan jumlah event, jumlah wisman bisnis MICE, jumlah expenditure dari kegiatan MICE, serta tingkat pertumbuhan. Berikut tercatat capaian dari wisata MICE: Tabel 3.11 Data Informasi Jumlah Event dan Wisman Bisnis (MICE) Tahun 2015 – 2016

No.

Tahun

Target

Realisasi

Growth (%)

EVENT 1.

2015

420

476

-

2.

2016

480

495

4%

Target

Realisasi

Growth (%)

WISMAN BISNIS MICE 42 % 350.000 354.087 (dari 2014) 410.000

415.463

17 %

Sumber : - Data yang diolah oleh Kementerian Pariwisata, 2016 dengan Politeknik Negeri Jakarta - Data dari ICCA, UIA, Bali Nusa Dua Convention Center, Jakarta Convention Center, Pacific World , ASPERAPI, Intelkam Mabes POLRI

Dari data tersebut dapat dilihat pada tahun 2016, kunjungan wisatawan mancanegara dengan tujuan bisnis MICE mengalami pertumbuhan sebesar 17%. Dan berikut data dampak ekonomi dari pengembangan destinasi wisata MICE: Tabel 3.12 Data Informasi Jumlah Wisman dan Expenditure MICE Tahun 2015 – 2016 No

Tahun

Target

Growth (%) WISMAN BISNIS MICE Realisasi

Target (USD)

Realisasi Growth (USD) (%) EXPENDITURE MICE

1

2015

350.000

354.087

42% (dari tahun 2014)

833,220,500

842,950,135


2

2016

410.000

415.453


976,058,300

989,039,875



57

Program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya target jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata budaya, alam dan buatan yaitu: a. Fasilitasi peningkatan destinasi wisata budaya

Untuk mengembangkan destinasi wisata budaya dilakukan fasilitasi pada destinasi wisata sejarah dan religi, destinasi wisata perdesaan dan perkotaan, destinasi wisata tradisi dan seni budaya. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain percepatan pengembangan destinasi wisata halal (penataan atraksi melalui pemasangan lampu LED di Islamic Centre Mataram, Nusa Tenggara Barat), percepatan pengembangan destinasi wisata sejarah dan religi (penataan atraksi makam Walisongo), percepatan pengembangan destinasi wisata kuliner, percepatan pengembangan destinasi wisata perdesaan dan perkotaan.

Gambar 3.8 Fasilitasi Penataan Atraksi Kawasan Islamic Center di Mataram, NTB b. Fasilitasi peningkatan destinasi wisata alam dan buatan

Untuk mengembangkan destinasi wisata alam dan buatan dilakukan fasilitasi pada destinasi wisata bahari, ekowisata, wisata petualangan, wisata MICE dan even, wisata olahraga, dan kawasan terintegrasi. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain percepatan pengembangan wisata bahari (Sosialisasi Kemudahan Kunjungan Yacht dan Cruise : Perpres Nomor 105 Tahun 2015, Permenhub Nomor 121 Dan 171 Tahun 2015, Peningkatan Kapasitas Pemandu Selam Rekreasi di Raja Ampat, Wakatobi dan Sabang, Peningkatan Kapasitas Penyelamat Wisata Pantai di Banyuwangi dan Lampung), Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Geopark Indonesia (Geopark Rinjani, Geopark Toba, Geopark Ciletuh), Percepatan Pengembangan Wisata Ekowisata (TN Bali


58

Barat), Percepatan Pengembangan Destinasi Wisata MICE, Dukungan Kebijakan Teknis untuk meningkatkan kualitas daya saing destinasi wisata alam dan buatan melalui penyusunan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Selam Rekreasi (Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2016) dan Pedoman Tempat Penyelenggaraan Kegiatan (Venue) Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran.

3. Jumlah Fasilitasi Peningkatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Salah satu upaya meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dilakukan dengan meningkatkan tata kelola destinasi pariwisata. Tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi,

dan pengendalian organisasi destinasi melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, secara terpadu dengan peran serta masyarakat, pelaku/asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah yang memiliki tujuan, proses dan kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, jumlah kunjungan wisatawan, dan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata

difokuskan pada dua critical success factor, yakni

Management Destinasi yang meliputi Finansial, Operasional, Marketing, SDM, dan Inovasi;

dan

Pembenahan

Destinasi.

Untuk

pembenahan

destinasi,

dikonsentrasikan pada pembangunan infrastruktur dalam rangka dukungan pengembangan aksesibilitas, amenitas dan fasilitas pendukung pariwisata lainnya. Realisasi capaian jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel 3.13 Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi pariwisata NO


TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

3

Jumlah fasilitasi peningkatan tata

25

26

104

kelola destinasi pariwisata (lokasi)


59

Pada tabel di atas dapat terlihat, dari target yang ditetapkan sebanyak 25 lokasi, pada tahun 2016 telah terealisasi sebanyak

26 lokasi (Cluster), atau tercapai

sebesar 108%. Adapun dari 26 lokasi tersebut, 24 cluster adalah cluster existing dan 2 cluster baru. Cluster existing adalah Sabang, Toba, Muaro Jambi, Palembang, Kota Tua, Kepulauan Seribu, Pangandaran, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Pemuteran, Batur, Sanur, Rinjani, Komodo, Flores, Wakatobi, Toraja, bunaken, Derawan, Sentarum, Belitung (Tanjung Kelayang), Tanjung Puting, Pulau Morotai, dan Raja Ampat. Sedangkan Cluster baru pada tahun 2016 adalah Tanjung Lesung dan Mandalika. Dari cluster-cluster tersebut, 10 diantaranya termasuk dalam 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Untuk melihat perkembangan capaian Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi pariwisata, bila dibandingkan Realisasi dengan Target setiap tahunnya sejak Tahun 2015-2016, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: Tabel 3.14 Realisasi Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi pariwisata (lokasi) 2016 2015 INDIKATOR KINERJA UTAMA CAPAIAN CAPAIAN REALISASI REALISASI (%) (%) Jumlah fasilitasi peningkatan 26 104 25 100 tata kelola destinasi pariwisata (lokasi)

Capaian Indikator Kinerja Utama di atas juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya seiring dengan meningkatnya target yang ditetapkan. Meningkatnya kualitas kelola destinasi pariwisata di setiap cluster DMO memberikan peranan yang strategis terhadap pembangunan kepariwisataan, salah satunya adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Hal tersebut dapat terlihat grafik di bawah ini:


60

Grafik 3.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan di 16 Cluster DMO Tahun 2015-2016 Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat peningkatan jumlah kunjungan wisman di 16 cluster DMO, dari tahun 2015 ke tahun 2016 yakni sebesar 6,68 %. Berikut tabel detail jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara di 16 cluster : Tabel 3.15 Jumlah Kunjungan Wisatawan di 16 Cluster DMO Tahun 2015-2016 No

Cluster Lama

1. 2. 3. 4. 5. 6.

DMO Batur DMO Borobudur DMO BTS DMO Bunaken DMO Derawan DMO Flores DMO Kota Tua Jakarta DMO Pangandaran DMO Raja Ampat DMO Rinjani DMO Sabang DMO Sanur DMO Tanjung Puting

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Wisman 2015 2016 451,133 458,712 253,358 303,185 16,639 30,311 38,400 53,673 6,119 2,521 58,035 67,932

% Growth 2% 20% 82% 40% -59% 17%

Wisnus

2015 159,216 3,895,017 433,350 1,070,681 99,416 66,078

2016 235,545 4,263,936 421,657 1,091,502 84,274 95,827

% Growth 48% 9% -3% 2% -15% 45%

41,761

33,426

-20%

1,241,504

1,425,137

15%

16,515 6,674 25,835 5,582 495,414

10,776 13,786 22,926 10,501 607,259

-35% 107% -11% 88% 23%

2,442,413 1,401 67,706 623,635 85,036

1,977,614 3,301 24,171 440,301 68,290

-19% 136% -64% -29% -20%

9,767

8,581

-12%

2,797

5,174

85%

14.

DMO Toba

61,337

71,169

16%

1,268,445

1,458,712

15%

15. 16.

DMO Toraja DMO Wakatobi

40,312 6,626

57,325 7,815

42% 18%

84,545 11,401

1,127,039 8,165

1,233% -28%

1,533,507

1,759,898

15%

11,552,641

12,730,645

10%

TOTAL

Sumber : (1) BPS Provinsi/Kab/Kota, (2) Dinas Pariwisata masing-masing daerah


61

Tabel 3.16 Jumlah Kunjungan Wisatawan di 9 Cluster DMO Tahun 2016

No

Tahun 2016

Cluster Baru

Wisman

Wisnus

Total

1.

DMO Belitung

5,072

199,864

204,936

2.

DMO Kepulauan Seribu

19,955

683,761

703,716

3.

DMO Mandalika

2,405,850

913,035

3,318,885

210,170

141,503

351,673

4.

DMO Menjangan Pemuteran

5.

DMO Morotai

279

5,941

6,220

6.

DMO Muaro Jambi

464

71,177

71,641

7.

DMO Palembang

10,683

1,896,110

1,906,793

8.

DMO Sentarum

258

13,546

13,804

9.

DMO Tanjung Lesung

2,680

453,350

456,030

2,652,731

3,924,937

6,577,668

TOTAL

Sumber : (1) BPS Provinsi/Kab/Kota, (2) Dinas Pariwisata masing-masing daerah

Dari data di atas dapat terlihat adanya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di cluster DMO. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan memberikan dampak positif, terutama manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sebagai contoh, salah satu cluster yaitu cluster marine Sabang telah berhasil menunjukkan performansi tinggi di tahun 2016. Capaian pengembangan atraksi antara lain meliputi diversifikasi produk (Km Nol, Pantai Timur dan Selatan), akseibilitas (pembangunan jalan menuju destinasi wisata KM Nol, penambahan maskapai Penerbangan Wings Air satu minggu 3 kali penerbangan), amenitas (peningkatan jumlah dive operator, penataan fasilitas pariwisata Marina Lhok Weng).

Adapun capaian dampak ekonomi dari aktivitas wisata bahari di cluster Sabang dapat dilihat pada tabel berikut ini :


62

Tabel 3.17 Dampak Ekonomi Wisata Bahari di Cluster Sabang Tahun 2016 Pengeluaran Wisman No Kunjungan Target

1

Yacht

2

Cruise

3

Diving

Target/ Capaian

Jumlah Wisman

37 kapal (108%) 10 cruise 7 cruise (130%) 4. 852 4.235 orang orang (87.28%)

6,184

Total

10,501

34 kapal

Yacht US$(150)

82

Cruise Diving US$ (EUR (70) 25)

36,900

Nilai (Rp) 479,700,000

432,880

4,235

5,627,440,000 529,375 7,411,250,000

36,900 432,880 529,375 13,518,390,000

Sumber: DMO Sabang, 2016 Dari tabel di atas, dapat terlihat pada tahun 2016 telah tercapai target kunjungan yacht

dan

cruise

melebihi

target,

dan

telah

dihasilkan

sebesar

Rp 13.518.390.000,00 manfaat ekonomi bagi masyarakat dari aktivitas bahari di Sabang. Tentu saja hal tersebut tidak dapat terlepas dari adanya penerapan tata kelola destinasi pariwisata yang berkualitas dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan terkait, serta fokus pada critical success factors dengan arah pengembangan sesuai portofolio produk untuk mendukung pencapaian target pariwisata nasional. Program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya target peningkatan tata kelola destinasi pariwisata yaitu sebagai berikut: 

Asistensi Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kegiatan yang dilakukan antara lain melalui stakeholder meeting, convergence meeting, workshop dan bimbingan teknis di 26 cluster. Hasil kegiatan tersebut adalah adanya identifikasi, rekomendasi dan komitmen terkait pengembangan destinasi pariwisata di masing-masing cluster yang dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dan mencapai target pariwisata nasional.


63

4. Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan

masyarakat

merupakan

salah

satu

pilar

dalam

strategi

pengembangan destinasi pariwisata. Masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam pariwisata. Masyarakat merupakan tuan rumah bagi wisatawan yang berkunjung ke daerahnya. Upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat antara lain meliputi kegiatan peningkatan sadar wisata dan potensi usaha masyarakat di bidang pariwisata. Realisasi capaian jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat yaitu : Tabel 3.18 Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat NO

4



TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

34

34

100

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa dari target 34 provinsi telah tercapai fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 100% yakni di 34 provinsi. Sebagai upaya untuk menjadi tuan rumah yang baik dan peningkatan pelayanan yang baik kepada wisatawan, diperlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman tentang Sadar Wisata bagi para pemangku kepariwisataan sebagai stakeholder dan masyarakat pada umumnya. Masyarakat yang sadar wisata nantinya akan dapat memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai penting yang terkandung dalam Sapta Pesona yakni keamanan, ketertiban,kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan. Aktualisasi nilai-nilai tersebut menjadi perilaku seharihari dalam melayani wisatawan sehingga menjadi pendukung tumbuhnya iklim kepariwisataan dan menjiwai nilai kearifan budaya lokal. Untuk melihat perkembangan capaian Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat, bila dibandingkan Realisasi dengan Target setiap tahunnya sejak Tahun 2015-2016, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:


64

Tabel 3.19 Realisasi Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat (provinsi) 2016 INDIKATOR KINERJA UTAMA

REALISASI


2015

CAPAIAN

34

(%)

REALISASI

100

34

CAPAIAN (%)

100

Capaian Indikator Kinerja Utama di atas juga mengalami peningkatan dibanding tahun

sebelumnya

seiring

dengan

meningkatnya

target

yang

ditetapkan,

perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang pariwisata memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas destinasi pariwisata yang pada akhirnya memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat. ASEAN dalam ASEAN Tourism Forum memberikan apresiasi yang tinggi terkait keterlibatan masyarakat dalam pariwisata, yaitu terkait homestay dan community based tourism. Indonesia berhasil memperoleh 5 penghargaan untuk ASEAN Homestay Award dan 3 penghargaan untuk ASEAN Community Based Tourism (CBT) Award. Adapun para pemenang dalam kedua awards tersebut adalah: a. ASEAN Homestay Award Kriteria penilai untuk Homestay award antara lain terkait dengan pengelolaan homestay pada aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Dari kriteria tersebut telah terpilih 5 homestay, yaitu: 1) Homestay Suweden, Kab. Tabanan, Prov. Bali 2) Homestay Bunga, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah 3) Homestay Adiluhung, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta 4) Homestay Suheri, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur 5) Homestay Teratai 3, Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat b. ASEAN Community Based Tourism (CBT) Award Kriteria penilai untuk CBT awards antara lain terkait dengan kepemilikan dan kepengurusan oleh masyarakat, kontribusi terhadap kesejahteraan sosial,


65

kontribusi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dan mendorong terjadinya partisipasi interaktif antara masyarakat lokal dengan pengunjung (wisatawan). Dari kriteria tersebut telah terpilih 3 lokasi desa wisata yang dinilai berhasil menerapkan pengelolaan berbasis Community Based Tourism, yaitu: 1) Desa Wisata Dieng Kulon, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah 2) Desa Wisata Panglipuran, Kab. Bangli, Prov. Bali 3) Desa Wisata Nglanggeran, Kab. Gunungkidul, Prov. DI Yogyakarta

Gambar 3.9 Menteri Pariwisata bersama para pemenang ASEAN Homestay Award dan ASEAN Community Based Tourism (CBT) Award di Singapura

c. Sayembara Desain Rumah Wisata (Homestay) Nusantara di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Untuk mendukung pengembangan 10 Destinasi Pariwisata prioritas, melalui perencanaaan pengembangan kawasan wisata dengan desain terbaik, telah terpilih 30 desain homestay dengan model arsitektur nusantara. Selain itu, adanya homestay diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 10 destinasi wisata prioritas melalui perancangan hunian masyarakat yang dapat disewakan kepada wisatawan.


66

Gambar 3.10 Penghargaan Sayembara Desain Rumah Wisata

Adapun program/kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya fasilitasi pemberdayaan masyarakat antara lain sebagai berikut : a. Peningkatan Sadar Wisata Peningkatan sadar wisata dilakukan di 34 provinsi di Indonesia melalui kegiatan kampanye sadar wisata, sosialisasi sadar wisata, bimbingan teknis sadar wisata dan Sapta Pesona, gerakan sadar wisata dan aksi Sapta Pesona, serta apresiasi sadar wisata dan Sapta Pesona. b. Pengembangan Potensi Usaha Masyarakat di Bidang Pariwisata Kegiatan Pengembangan Potensi Usaha Masyarakat di Bidang Pariwisata meliputi Identifikasi Potensi Usaha Masyarakat, Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat, serta Dukungan Peningkatan Kualitas Usaha Masyarakat, serta Apresiasi Usaha Masyarakat Bidang Pariwisata. Tabel 3.20 Potensi Usaha Masyarakat Bidang Pariwisata No 1

Kegiatan Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona

Lokasi

Capaian Peserta

57 lokasi

22.800 orang

40 lokasi

1.600 orang

Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di 2

Bidang Pariwisata (homestay, kuliner, cenderamata dan kesenian) Total

97 lokasi, di 34 provinsi


24.400 orang

67

2.

MENINGKAT NYA INVESTASI DI SEKTOR PARI WISATA

2

MENINGKATNYA INVESTASI DI SEKTOR PARIWISATA

Berdasarkan laporan “Travel & Tourism Investment in ASEAN” Tahun 2016 oleh World Travel Tourism Council (WTTC), baik investasi dari pemerintah maupun investasi swasta menjadi faktor penting dalam pengembangan kepariwisataan di ASEAN. Hal ini disebabkan karena: a.

Investasi dapat meningkatkan kapasitas: untuk mendukung tingginya permintaan dan jumlah wisatawan, investasi dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik serta peningkatan fasilitas.

b.

Investasi dapat menjaga dan meningkatkan infrastruktur yang ada: melanjutkan investasi pada infrastruktur yang sudah ada dapat meningkatkan fungsi dan kualitas, serta dapat mendorong regulasi baru dan standar lingkungan yang lebih baik.

c.

Mendorong permintaan wisatawan: Investasi untuk meningkatkan atraksi dapat mendorong permintaan baru dan merebut pangsa pasar dari pesaing.

Mulai tahun 2016, sasaran kedua diatas diukur hanya melalui indikator jumlah investasi sektor pariwisata. Berbeda dengan tahun pertama renstra 2015-2019, indikator yang digunakan adalah Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional. Perubahan ini sesuai dengan arahan Menteri Pariwisata bahwa untuk sasaran tersebut lebih fokus pada nilai investasi (US Dollar) Adapun realisasi jumlah investasi sektor pariwisata tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.21 Jumlah investasi sektor pariwisata (US$ Juta) NO 5

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Jumlah investasi sektor pariwisata (US$ Juta)

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

1627.36

1352.88

83

Sumber: BKPM, 2016


68

Dari tabel di atas, realisasi jumlah investasi sektor pariwisata adalah sebesar 1352.88 US$. Jika dibandingkan dengan target sebesar 1627.36 US$, persentase capaiannya adalah sebesar 83%. Perhitungan realisasi investasi di Indonesia berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meliputi realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berikut adalah penjabaran nilai realisasi investasi asing dan investasi dalam negeri pada tahun 2016: Tabel 3.22 Jumlah Realisasi Investasi Sektor Pariwisata Tahun 2016 Realisasi Investasi Pariwisata

Jumlah

Penanaman Modal Asing (PMA)

1192.92

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Total Investasi Pariwisata

159.96 1352.88

* PMA dan PMDN dalam Juta US$, Sumber: BKPM, 2016

Rincian realisasi Top 3 pada Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2016 berdasarkan jenis usaha, tujuan investasi dan asal negara dapat terlihat sebagai berikut: 1.

Berdasarkan jenis usaha : 61.22% hotel bintang, 22.59% kegiatan konsultasi manajemen, 6.33% penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya

2.

Berdasarkan tujuan investasi : 54.31% DKI Jakarta, 21.19% Bali, 7.18% Jawa Barat

3.

Berdasarkan asal negara (67.62% dari total PMA) : 48.29% Singapura, 12.06% British Virgin Island, 7.27% Hongkong

Adapun rincian realisasi Top 3 pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun berdasarkan jenis usaha dan tujuan investasi dapat terlihat sebagai berikut : a.

Berdasarkan jenis usaha : 59.32% hotel bintang, 18.29% wisata tirta, 7.68% hotel melati.

b.

Berdasarkan tujuan investasi : 24.77% Jawa Barat, 20.06% Bali, 15.02% DI Yogyakarta.

Meskipun presentase capaian realisasi investasi di tahun 2016 tidak mencapai target, namun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah realisasi investasi pariwisata dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel berikut : LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

69

Tabel 3.23 Realisasi Investasi Sektor Pariwisata Tahun 2011 - 2016 Realisasi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PMA (US$) PMDN (US$) Total

242.20

768.16

462.52

511.81

732.46

1192.92

39.40

101.50

140.18

173.08

316.61

159.96

869.66

602.70

281.60

648.89

1049.07

1352.88

* Sumber: BKPM,

Nilai realisasi investasi pariwisata tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan nilai investasi pariwisata pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah investasi pariwisata di tahun 2016 adalah sebesar 28.96% jika dibandingkan dengan tahun 2015. Secara umum, peningkatan investasi di Indonesia pada tahun 2016 disebabkan antara lain adanya kebijakan kemudahan dalam berinvestasi. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya adalah (1) Perbaikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menarik investasi, (2) Layanan izin investasi 3 jam, (3) Kemudahan Layanan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), serta (4) Adanya revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Revisi Daftar Negatif Investasi adalah bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Terdapat 4 (empat) usaha

pariwisata yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK); 15 (lima belas) usaha pariwisata yang terbuka untuk PMA dengan persyaratan dan 37 (tiga puluh tujuh) usaha pariwisata yang terbuka 100% untuk PMA.


70

Pada tahun 2016, terdapat realisasi investasi pada jenis usaha daya tarik wisata alam (KBLI 9322) sebesar 0.92 juta USD, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia (KBLI 9323) sebesar 0.30 juta USD, dan Kegiatan Taman Bertema atau Taman Hiburan (KBLI 9321) sebesar 0.02 juta USD. Jenis-jenis usaha tersebut merupakan jenis usaha dari Daftar Negatif Investasi yang sudah terbuka untuk kepemilikan modal asing sebesar 100%.


71

Tabel 3.24 Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X


72

Tabel 3.24 Daftar Investasi Sektor Pariwisata Tahun 2016

Meningkatnya investasi di sektor pariwisata juga tidak terlepas dari adanya komitmen yang kuat untuk melakukan pengembangan investasi di bidang pariwisata sesuai dalam amanah PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata

Nasional

(Ripparnas),

adanya

dukungan

dari

berbagai

pihak

(Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan stakeholder terkait), serta ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Kementerian Pariwisata pada tahun 2016 untuk mendukung sasaran meningkatnya investasi di sektor pariwisata adalah sebagai berikut : 1.

Penyusunan Proposal Investasi Penyusunan proposal investasi bertujuan untuk memetakan lokasi-lokasi potensi investasi pariwisata di daerah. Lokasi-lokasi potensi investasi tersebut, diutamakan lahan Pemerintah Daerah yang siap untuk dikerjasamakan dengan LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

73

investor. Dua hal penting yang dijadikan persyaratan dalam penyusunan proposal investasi pariwisata antara lain: a.

Status lahan yang siap dikerjasamakan harus clean and clear; dan

b.

Lokasi yang akan diambil harus sesuai peruntukannya dengan rencana pola ruang di RTRW.

Pada penyusunan proposal investasi dilakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau pemilik lahan serta dilakukan survei lapangan dengan tujuan: a.

Mengambil titik koordinat lokasi lahan potensi investasi;

b.

Mengambil Foto Panorama 3600; dan

c.

Mengambil video dengan drone.

Penyusunan proposal investasi telah dimulai dari tahun 2012 dengan jumlah lokasi sebanyak 3 lokasi, tahun 2013 sebanyak 4 lokasi, tahun 2014 sebanyak 6 lokasi, tahun 2015 sebanyak 55 lokasi pada 16 Kabupaten/Kota dan di tahun 2016 ini sebanyak 73 lokasi di 34 Kabupaten/Kota.

Proposal-proposal investasi

tersebut bertujuan untuk menarik minat investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di bidang pariwisata. Tabel 3.25 Indonesia Tourism Invesment Invitation


74

Gambar 3.11 Contoh Proposal Investasi Kab. Manggarai Barat 2.

Promosi Investasi Pariwisata Kegiatan promosi investasi pariwisata dilakukan untuk meningkatkan awareness dan membuka networking dengan calon investor pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan promosi investasi pariwisata yang dilakukan dengan mengikuti event investasi baik dalam dan luar negeri, penyebaran

peluang

investasi

melalui

website

pertemuan bisnis,

www.indonesia-tourism-

investment.com, dan memfasilitasi kunjungan lapangan investor ke lokasi-lokasi potensi investasi.


75

Tabel 3.26 Promosi Investasi Pariwisata Kegiatan No

Tempat

Waktu Pelaksanaan

Hasil

1

Gulf and Indian Ocean Hotel Investor’s Summit (GIOHIS)

Abu Dhabi

8 – 9 Februari 2016

Ketertarikan investor Abu Dhabi National Bank dan Asiya Investment Kuwait untuk mendukung pembiayaan di KEK Mandalika dan Tanjung Lesung, namun masih membutuhkan proses penjajakan, mengingat investasi KEK yang sangat besar dapat mencapai angka hingga Rp 10 triliun.

2

Pertemuan Bisnis di Hong Kong

Hongkong

11 – 12 Februari 2016

Pada tanggal 21 Maret 2016, Meridian Capital akan datang ke Indonesia untuk menandatangani Kerangka Acuan yang telah diperbaharui, bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat

3

Internationa l Hotel Investment Forum (IHIF)

Berlin, Jerman

7 – 9 Maret 2016

4

MIPIM (Le marché international des professionnel s de l’immobilier)

Cannes, Perancis

15 – 18 Maret 2016

Ketertarikan dari International Finance Corporation, sebuah anak perusahaan dari World Bank Group untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan hotel di Indonesia dengan maksimal jumlah pembiayaan mencapai angka USD 200 Juta per proyek.  Business meeting dengan 50 pengusaha dan investor di bidang pariwisata dan hospitality, marina, properti, teknologi arsitektur, dan industrial  Komitmen investor diantaranya Ecoregions International Singapore, PT Dharmakusala Waskita Brana, Islamic Development Bank untuk investasi hotel, sarana rekreasi, inrastruktur, di KEK Mandalika. Total komitmen yang dicapai sebesar USD 287,5 Juta atau Rp 3,88 Triliun.

5

Pertemuan Bisnis di Monaco Hospitality Investment Conference Indonesia (HICI)

6

7

Marketing Investasi

Monaco, Perancis Jakarta

April 2016 28 – 29 April 2016

Melbourne – Brisbane, Australia

9 -10 Mei 2016

Perusahaan funding dari Monaco siap untuk membantu pengembangan kepariwisataan di Indonesia. Louvre Hotel Group (grup investor China) berencana melakukan pengembangan dan pembangunan hotel baru di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun. Telah tersedia dana Rp + 10 Triliun untuk pembelian dan pembangunan hotel baru di Indonesia. Tiga investor Australia akan melakukan investasi di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara di tahun 2016 yaitu: 1 (satu) investor akan membangun usaha marina dan hotel bintang di Kabupaten Lombok Barat dengan nilai investasi + Rp 200 Miliar; dan 2 (dua) investor yang tergabung dalam AIBC akan membangun usaha marina dan hotel bintang di Kota Manado di atas lahan seluas 200 ha, dengan nilai investasi + Rp 300 Miliar.


76

No

Kegiatan

Tempat

8

Pertemuan Bisnis di Seoul

Seoul, Korea Selatan

9

Tourism, Hotel Investment, & Networking Conference (THINC)

Bali

Waktu Pelaksanaan 2 – 3 Juni 2016

31 Agustus – 1 September 2016

Hasil MoU antara Daewo Development Ltd dengan PT Jababeka Tbk, pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung, Banten disaksikan langsung oleh Menpar Arief Yahya dan Minister of Culture, Sports and Tourism of Republic of Korea  Komitmen PT Celecton Hotels and Resorts Internasional untuk membangun hotel bintang 3 dan 4 dengan nuansa kebudayaan Jepang di Cikarang dan Karawang dengan nilai investasi lebih dari USD 20 Juta;  Komitmen PT Marina Del Ray untuk pembangunan Marina di Lombok Barat;  Komitmen PT Paradise Property untuk pengembangan ecotourism di semua Taman Nasional di Indonesia, dengan proyek awal di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi dengan nilai investasi sebesar USD 1,8 Juta;  Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk atau Panorama Destination (DTN) dengan PT Centrasolusi Intiselaras yang akan bekerjasama dalam pengembangan konten digital terkait produk-produk tour ke Indonesia dengan target dapat menarik kunjungan wisman asal tiongkok sebesar 300.000 pada tahun 2017.

Gambar 3.12 Penandatanganan MoU antara Daewo Development Ltd dengan PT Jababeka Tbk di Seoul

Gambar 3.13 MIPIM (Le marché international des professionnels de l’immobilier), Cannes – Perancis LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

77

MENINGKATNYA KONTRIBUSI KEPARIWISATAAN

3

TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA NASIONAL

Sektor pariwisata memberikan dampak ekonomi yang luas bagi sektor-sektor lainnya. Dalam penciptaan lapangan kerja, sektor pariwisata tumbuh 30% dalam waktu 5 tahun. Pariwisata merupakan pencipta lapangan kerja termurah yaitu dengan US$ 5.000/satu pekerjaaan, dibanding rata-rata industri lainnya sebesar US$ 100.000/satu pekerjaan. Jumlah tenaga kerja langsung (direct), tidak langsung (indirect), dan ikutan (induced) di sektor pariwisata dihitung dari total tenaga kerja yang terserap di sektor-sektor perekonomian akibat adanya aktivitas pariwisata, baik langsung (direct), tidak langsung (indirect), maupun ikutan (induced).

Gambar 3.14 Comparative Economic Impact of Travel & Tousim WTTC, 2012 Sumber : The Comparative Economic Impact of Travel & Tousim WTTC, 2012


78

Dalam sasaran meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional, telah ditetapkan indikator kinerja utama yaitu jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata. Tenaga kerja langsung sektor pariwisata mencakup antara lain tenaga kerja di bidang akomodasi, travel agent, airlines dan pelayanan penumpang lainnya, termasuk juga tenaga kerja di sektor usaha restoran dan tempat-tempat rekreasi yang langsung melayani wisatawan. Tenaga kerja tidak langsung mencakup antara lain tenaga kerja di sektor promosi pariwisata, furnishing/equipment, persewaan kendaraan, manufaktur transportasi. Tenaga kerja ikutan mencakup antara lain tenaga kerja di sektor supply makanan dan minuman, wholesaler, computer utilities, dan jasa personal. Adapun realisasi Indikator Kinerja Utama “Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata” pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : Tabel 3.27 Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata (juta orang) NO


TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

6

Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung

11.7

12*

102

dan ikutan sektor pariwisata (juta orang) * Sumber : Angka Sementara, Kemenpar 2016,

Realisasi jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata Tahun 2016 sebesar 12 juta orang, atau tercapai sebesar 102%. Angka tersebut sifatnya masih merupakan angka estimasi sementara, hingga terbitnya publikasi Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas) 2016 di akhir Tahun 2017. Adapun berdasarkan laporan Travel and Tourism Economic Impact Tahun 2016 untuk Indonesia dari World Travel Tourism Council (WTTC), diestimasikan jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata di tahun 2016 adalah sebesar 10,547 juta orang.


79

Perbandingan capaian tersebut (dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016) dapat dijelaskan pada tabel berikut ini: Tabel 3.28 Realisasi Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata


Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)

2016

2015

2014

REALISASI

% CAPAIAN

REALISASI

% CAPAIAN

REALISASI

% CAPAIAN

12*

102

12,16

107,6

10.32

118.03

Sumber : Kementerian Pariwisata, 2016 * Data sementara

Permintaan di sektor pariwisata memberi dampak terhadap penciptaan lapangan kerja. Semakin besar permintaan di sektor pariwisata, baik konsumsi wisatawan maupun investasi di bidang pariwisata, akan semakin besar pula penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor terkait. Tercapainya jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata tahun 2016, antara lain disebabkan oleh : 1.

Kemudahan Investasi Berdasarkan laporan dari Bank Dunia, peringkat kemudahan usaha di Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Pada indeks, Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara atau naik 11 peringkat dari tahun lalu di posisi 120. Penilaian tersebut berdasarkan dari beberapa indikator, diantaranya adalah bagaimana investor memulai usaha di Indonesia, proses perizinan dan pembayaran pajak. Pemerintah telah berkomitmen untuk mempermudah investasi, upaya yang telah dilakukan diantaranya melalui berbagai terobosan paket kebijakan investasi, diantaranya adalah (1) Kemudahan perizinan melalui peluncuran PTSP pusat, (2) Layanan izin investasi 3 jam, (3) Kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK), serta (4) Adanya revisi Daftar Negatif Investasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang


80

Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Terkait dengan realisasi investasi, nilai realisasi investasi pariwisata tahun 2016 tercatat mencapai angka US$ 1.093,65 Juta. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan total realisasi investasi pariwisata tahun 2015 yaitu US$ 1.049,07 Juta. Meningkatnya minat investor untuk berinvestasi di bidang pariwisata, dapat meningkatkan jumlah usaha pariwisata yang tentu saja memberikan dampak positif bagi penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata. 2.

Meningkatnya Jumlah Usaha Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, terdapat 13 bidang usaha pariwisata yang meliputi usaha di bidang (1) daya tarik wisata; (2) kawasan pariwisata; (3) jasa transportasi wisata; (4) jasa perjalanan wisata; (5) jasa makanan dan minuman; (6) penyediaan akomodasi; (7) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; (8) penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; (9) jasa informasi pariwisata; (10) jasa konsultan pariwisata; (11) jasa pramuwisata; (12) wisata tirta; dan (13) spa. Pada tahun 2014 tercatat dari 13 bidang usaha pariwisata terdapat total 41.045 unit usaha, dengan jumlah terbanyak pada bidang usaha jasa penyediaan akomodasi sebesar 17.484 unit (BPS, 2015). Adapun jumlah akomodasi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Tabel 3.29 Jumlah Hotel Berbintang dan Akomodasi Lainnya Tahun 2010 – 2016 TAHUN

HOTEL BERBINTANG

AKOMODASI LAINNYA

TOTAL

2016 2015

2.387 2.197

16.442 16.156

18.829 18.353

2014

1.996

15.488

17.484

2013 2012 2011 2010

1.778 1.623 1.489 1.306

14.907 14.375 13.794 13.281

16.685 15.998 15.283 14.587

Sumber : BPS, 2016.


81

Meningkatnya jumlah usaha pariwisata, terutama hotel dan akomodasi lainnya telah memberikan dampak positif terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja di bidang pariwisata. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Kementerian Pariwisata pada tahun 2016 untuk mendukung sasaran meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional adalah sebagai berikut: 1.

Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Usaha Pariwisata Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Usaha Pariwisata bertujuan agar usaha pariwisata harus terus meningkatkan pelayanannya sehingga tercipta pelayanan prima (service excellent) agar wisatawan terus loyal kembali berkunjung.

2.

Penyusunan Proposal Investasi dan Promosi Investasi Meningkatnya investasi pariwisata dapat mendorong meningkatnya jumlah usaha pariwisata yang berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata. Upaya peningkatan investasi antara lain dilakukan melalui kegiatan penyusunan proposal investasi di 73 lokasi dan juga kegiatan promosi investasi baik di dalam maupun di luar negeri.

3.

Pemberdayaan Masyarakat Upaya yang dilakukan untuk mendukung meningkatnya tenaga kerja bidang pariwisata antara lain melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata, pemberdayaan masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat di bidang usaha pariwisata. Pada tahun 2016 telah terlaksana kegiatan peningkatan kapasitas usaha masyarat di bidang pariwisata di 40 Kabupaten/Kota, yang tersebar di 24 Provinsi dengan lokasi utama di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat Destinasi Pariwisata adalah pelaku usaha homestay, kuliner, dan cinderamata, dengan kegiatan antara lain berupa bimbingan teknis, pelatihan pengelolaan usaha serta pemberian fasilitasi peningkatan kapasitas usaha masyarakat.


82

4.

MENING KAT NYA KONT RIBUSI PARIWISATA TE RHADAP PRODUK DOMESTI K BRUTO (PDB) NASIO NAL

4

MENINGKATNYA KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) NASIONAL

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional, yaitu persentase dari dampak yang dihasilkan oleh sektor pariwisata, baik yang bersifat langsung maupun tak langsung, terhadap nilai PDB nasional. Perhitungan indikator ini dilakukan oleh Kementerian Pariwisata bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan dilaporkan sebagai

cerminan

keberhasilan

pemasaran

pariwisata

untuk

meningkatkan

kedatangan dan perjalanan wisatawan di Indonesia yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan PDB sektor pariwisata. Indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional merupakan dukungan Kementerian Pariwisata terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi kontribusi PDB sektor pariwisata, semakin penting pula posisi sektor kepariwisataan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kontribusi ini diupayakan seiring dengan penciptaan lingkungan sosial budaya yang berkualitas, penciptaan rekreasi dan pemanfaatan waktu senggang yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tingkat hidup yang berkualitas. Indikator keberhasilan dari sasaran tersebut di atas, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut : Tabel 3.30 Target dan Realisasi Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDB Nasional NO 7

INDIKATOR KINERJA UTAMA Kontribusi sektor pariwisata terhadap

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

5

4,03*

80.6*

PDB nasional (Persentase) *angka sementara

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja untuk Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional yang memiliki target sebesar 5% terealisasi sebesar 4,03% dengan total nilai sebesar 500,19 triliun rupiah.


83

Untuk melihat perkembangan capaian indikator Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional, bila dibandingkan Realisasi dengan Target setiap tahunnya sejak Tahun 2014-2016, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDB Nasional 2016** 2015* 2014* INDIKATOR KINERJA UTAMA

REALISASI


4,03

CAPAIAN (%) 80,6

REALISASI 4,31

CAPAIAN (%) 107,75

REALISASI 4.07

CAPAIAN (%) 96,90

Sumber : Neraca Satelit Pariwisata Nasional Keterangan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Nasional tahun 2016 sebesar 4,03% menurun -6,5% jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 4,31% dan jika dibanding dengan realisasi tahun 2014 terjadi penurunan sebesar 0,98% dari 4,07 % tahun 2014 menjadi 4,03% pada tahun 2016. Apabila dilihat sejak awal RPJMN, terlihat grafik tren kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mengalami peningkatan yang signifikan, sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut ini. Tabel 3.32 Perbandingan Pendapatan PDB 2012 – 2016 PDB Pariwisata (miliar Rp) No.

Sektor

2012

2013

2014*)

2015*)

2016**)

1.

Pertanian

32.512,3

36.391,1

47.423,6

56.669,7

56.601,69

2.

Pertambangan &

16.347,0

18.304,8

20.126,8

23.055,5

24.022,03

84.191.0

94.091,1

101.532,4

116.260,8

121.182,40

1.930,3

2.119,3

3.240,1

3.594,4

3.867,17

Penggalian 3.

Industri

4.

Listrik, gas dan air


84

No.

PDB Pariwisata (miliar Rp)

Sektor 2012

2013

2014*)

2015*)

2016**)

5.

Konstruksi

35.369,3

37.020,7

39.994,7

44.629,3

47.735,05

6.

Perdagangan

19.640,6

21.671,8

30.945,7

35.658,7

36.934,75

7.

Restoran

24.904,6

26.375,7

30.304,5

979,1

36.169,46

8.

Hotel

30.023,3

36.894,3

51.207,8

18.832,0

61.118,26

9.

Angkutan Darat

21.898,1

25.417,4

16.866,7

20.474,7

20.130,98

10.

Angkutan Air

3.142,6

2.021,5

1.793,1

8.994,1

2.140,13

11.

Angkutan Udara

14.529,9

17.502,6

21.520,9

59.085,4

25.685,93

12.

Jasa Penunjang Angkutan

6.090,3

6.891,5

9.329,2

38.219,8

11.134,72

13.

Komunikasi

7.202,6

7.743,3

12.077,4

13.575,5

14.414,79

14.

Jasa Lainnya

28.458,5

32.579,8

32.719,7

36.455,3

39.052,08

326.240,7

365.025,0

419.082,5

476.484,4

500.189,3

8.241,86

9.083,97

10.302,34

11.045,78

12.406,81

3,96%

4,02%

4,07%

4,31%

4,03%

Total PDB Nasional Harga Berlaku (Triliun Rp) Persentase kontribusi

Sumber : Neraca Satelit Pariwisata Nasional Keterangan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

PDB yang dihasilkan dari pariwisata nasional mengalami peningkatan yang cukup berarti tiap tahunnya. Pada tahun 2012 pariwisata menghasilkan PDB sebesar 296,97 triliun rupiah dan meningkat di tahun 2013 menjadi 326,24 triliun rupiah, di tahun 2014 sebesar 419,08 triliun rupiah, serta pada tahun 2015 nilai PDB yang dihasilkan mencapai 476,48 triliun rupiah. Lebih lanjut pada tahun 2016 PDB yang dihasilkan dari sektor pariwisata mencapai 500,19 triliun rupiah. Berikut grafik dampak kepariwisataan terhadap PDB dikontribusikan oleh kegiatan kepariwisataan:


85

Grafik 3.2 Peningkatan PDB Pariwisata

Grafik 3.3 Kontribusi Kepariwisataan Terhadap PDB Nasional


86

5.

MENING KAT NYA JUM LAH KUNJ UNGAN WISATAW AN M ANCANEG ARA (WISM AN)

5

MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA (WISMAN)

Definisi wisatawan mancanegara sesuai dengan rekomendasi United Nation World Tourism Organization (UNWTO) adalah: “Setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari dua belas bulan.”

Gambar 3.15 Classification Of Inbound Travellers

Pada tahun 2016, wisatawan internasional yang melakukan perjalanan mencapai 1,235 miliar orang atau tumbuh dari tahun sebelumnya 3.29% miliar. Berdasarkan wilayah, asia pasifik tumbuh 8%, Afrika naik sebesar 8%, dan kenaikan 4% untuk Amerika. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya kuantitas wisatawan mancanegara ke Indonesia adalah Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia. Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut:


87

Tabel 3.33 Target dan realisasi Jumlah Kunjungan Wisman Tahun 2016 NO 8


TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

12

12.02

100.2%

Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia (Juta Orang)

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian dari indikator kinerja sasaran tahun 2016 yaitu “Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia” mencapai 12.023.971 orang atau sebesar 100,2%, dari target yang telah ditentukan sebelumnya sebesar 12.000.000 wisatawan mancanegara. Keberhasilan ini tidak terlepas dari terobosanterobosan yang dilakukan Kementerian Pariwisata. Salah satu terobosan baru yang sangat berpengaruh pada peningkatan kunjungan wisman ini adalah adanya kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang diberikan kepada 169 negara. Terobosan lain yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata adalah melalui optimalisasi kegiatan-kegiatan di cross border dan ektrapolasi atau penggunaan Mobile Positioning Data (MPD) untuk menghitung Wisman yang masuk melalui Pintu Lintas Batas (PLB). Adapun rincian data kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia selama tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.34 Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2016 BULAN

JUMLAH WISMAN Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

Mobile Positioning Data (Oktober – Desember) TOTAL

851.462 938.650 968.567 956.381 983.810 925.250 1.098.032 1.087.404 1.058.103 1.040.651 1.002.333 1.113.328 504.696 12.023.971

*Data sangat sementara LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

88

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan, bahwa jumlah kunjungan terbesar wisatawan mancanegara ke Indonesia adalah pada bulan Desember dan yang paling rendah pada bulan Januari. Adapun yang dimaksud dengan Mobile Positioning Data (MDP) adalah metode pencataan Wisman Lintas Batas pada 19 Kabupaten (46 kecamatan) yang memiliki Pintu Lintas Batas (PLB). Metode penghitungan Wisman ini murni dilakukan dengan mesin dan mulai dilakukan mulai tahun 2016.

Grafik 3.4 Kunjungan Wisatawan Mancanegara Per Pasar Tahun 2016

Grafik di atas menunjukkan persentase kunjungan wisatawan mancanegara dari 14 pasar utama tahun 2016. Dapat dilihat bahwa pasar penyumbang Wisman terbesar pada tahun 2016 adalah Eropa, yaitu sebesar 13,68% dari total kunjungan, diikuti oleh Singapura (12,25%),

Tiongkok (12,08%),

Malaysia (10,19%), Australia (9,96%),

Jepang (4,27%), India (3,13%), Timur Tengah (2,00%), Taiwan (1,74%), Filipina (1,24%), Thailand (82%) dan Hongkong (0,70%). Sedangkan 22,60% sisanya adalah kunjungan Wisman dari pasar lainnya diluar 14 pasar utama.


89

Grafik 3.5 Kunjungan Wisatawan Mancanegara Per Pintu Masuk Tahun 2016

Berdasarkan pintu masuk Bandara Ngurah Rai, merupakan tempat masuk wisman paling tinggi, yaitu sebesar 40,63%, disusul oleh Bandara Soekarno Hatta (21,65%), Batam, (12,56%), Tanjung Uban (2,57%) dan Juanda (1,92%). Sedangkan 20,67% sisanya masuk melalui pintu lain. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya kuantitas wisatawan mancanegara ke Indonesia adalah Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia. Data pokok wisatawan mancanegara (wisman) diperoleh setiap bulan dari laporan Ditjen Imigrasi, yang meliputi seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Indonesia. Sejak tahun 2015, penghitungan jumlah kunjungan wisman dilengkapi dengan survey wisman lintas batas: a. Sampling hanya beberapa lokasi PLB. b. Sampling diambil dalam kurun waktu 1 minggu, pada jam kerja, setiap bulannya. Pada tahun 2016 ada pengembangan metode dalam perhitungan wisatwan mancanegara, yaitu dengan beberapa alasan antara lain: 1. Kondisi geografis dan prasarana yang belum memadai atau memantau seluruh pergerakan manusia di perbatasan darat dan laut Indonesia menyebabkan data administrasi wisatawan mancanegara ke Indonesia (khususnya di perbatasan laut/udara) cenderung underestimate.


90

2. Untuk mengurangi underestimate tersebut, BPS dan Kemenpar melakukan survei lapangan di perbatasan darat (Pos Lintas Batas) dan yang belum ada pencatatan imigrasinya / Non TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) sejak Januari 2016. Hasil survey ini digunakan untuk memperbaiki data tahun 2015 dan berlanjut terus sampai sekarang. 3. Survei BPS/Kemenpar menemukan bahwa: masih banyak area lintas batas yang tak terjangkau survei sehingga perlu ada estimasi minimalis, biaya survei cukup mahal, menghabiskan banyak waktu dan tenaga. 4. Perlu terobosan perbaikan data administrasi pelintas batas. 5. Teknologi informasi (Big Data), khususnya komunikasi seluler, mempunyai peluang besar untuk menghadapi hambatan tersebut, sehingga data yang diperoleh akan lebih cepat dan lebih berkualitas (akurat). Di Indonesia Pemanfaatan Big Data (Mobile Positioning Data) untuk pencatatan wisman Lintas Batas pada 19 Kabupaten (46 Kecamatan) PLB, mulai tahun 2016 dengan metodologi sebagai berikut: 1.

Penghitungan dilakukan

otomatis oleh mesin

(tidak ada campur tangan

manusia). 2.

Mencatat Wisman yang tidak melalui jalur pintu PLB.

3.

Dilakukan secara continue 24 x 7 x 52.

4.

Memberikan Profile Wisman yang lebih lengkap, antara lain: Length of Stay, Frequency of Visit, dan Kota/Wilayah Originasi.

Adapun beberapa syarat dalam pencatatan wisman metode ini adalah: 1.

Penduduk Mancanegara yang masuk ke Indonesia harus tetap menggunakan nomor selular asal negaranya ketika memasuki wilayah Indonesia

2.

Pengunjung pernah tersambung dengan jaringan operator selama berada di area pemantauan

Asumsi dasar yang digunakan pada metode perhitungan ini adalah: 1.

Pengguna SIM Card asing adalah penduduk luar negeri.

2.

Rata-rata lama tinggal wisman di Indonesia selama 5 tahun terakhir adalah 7.87 hari dibulatkan ke bawah menjadi maksimum 7 hari berturut-turut (asumsi ratarata lama tinggal wisman perbatasan lebih pendek). LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

91

3.

SIM Card asing yang terdeteksi lebih dari 20 hari secara akumulatif diasumsikan sebagai penduduk Indonesia atau pekerja asing di daerah perbatasan, dan tidak dicatat sebagai wisman (20 hari adalah jumlah hari kerja dalam 1 bulan).

4.

Wisman yang masuk melalui pintu TPI kemudian terpapar di PLB diasumsikan masuk melalui TPI dan tidak dicatat sebagai wisman lintas batas (sudah tercatat di imigrasi).

5.

Semua operator SIM Card asing yang digunakan pelintas batas Indonesia sudah berpartner dengan Telkomsel. Saat ini Telkomsel sudah bekerjasama dengan 145 Operator Selular Asing utama.

Untuk melihat perkembangan capaian indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, bila dibandingkan Realisasi dengan Target setiap tahunnya sejak Tahun 2014-2016, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2014 – 2016 2016 2015 2014 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

REALISASI 12,02 juta

CAPAIAN (%) 100,20

REALISASI 10.41 juta

CAPAIAN (%) 102

REALISASI 9,44 juta

CAPAIAN (%) 100.1

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2016, kunjungan wisatawan mancanegara berhasil mencapai 12,02 juta wisman, angka ini melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 12 juta wisman. Jumlah ini meningkat sebesar 15,54% dibanding tahun 2015, sebesar 10,41 juta wisman.


92

Grafik 3.6 Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2016

Grafik di atas menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Kunjungan paling tinggi terjadi pada bulan Desember karena pada bulan ini wisatawan mancanegara mendapatkan libur panjang menyambut Natal dan tahun baru. Indonesia melaksanakan banyak event pada bulan ini agar wisatawan internasional memutuskan untuk berkunjung ke Indonesia. Tabel 3.36 Komparasi Pertumbuhan Jumlah Wisman dengan Kompetitor Utama di ASEAN* Kunjungan Wisman Negara Growth (%) 2015 2016 Indonesia

10.406.759

12.023.971

15,54

Thailand

29.856.228

32.588.303

9,15

Singapura

15.231.469

16.402.593

7,69

Vietnam

7.898.852

9.901.318

25,35

Pertumbuhan Jumlah Wisman Indonesia belum bisa dikomparasi dengan Malaysia karena Malaysia belum merilis data kunjungan Wisman bulan November dan Desember tahun 2016. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan kunjungan Wisman Indonesia dari tahun 2015 ke tahun 2016 adalah sebesar 15,54%. Pertumbuhan ini


93

lebih tinggi dibandingkan negara kompetitor ASEAN seperti Thailand (9,15%) dan Singapura

(7,69%),

namun

lebih

rendah

apabila

dibandingkan

dengan

Vietnam(25,35%). Pertumbuhan kunjungan wisatawan mancangera ke Indonesia, sangat didukung oleh berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata melalui kerangka strategi Pemasaran : melihat DOT (Destination, Origin, Time) dan melalui BAS (Branding – Advertising – Selling) dengan berbagai jalur media (POS = Paid Media, Owned media, Social media).

Pemasaran pariwisata Indonesia di kancah mancanegara memiliki strategi yang pertama adalah DOT (Destination, Origin, Time), yaitu: 1.

Destination – melihat destinasi wisata mana sajakah yang diminati oleh masingmasing wisatawan, dengan cara melihat dashboard atau demografi dari masingmasing wisatawan.

2. Origin – merupakan strategi untuk melihat asal negara dari masing-masing wisatawan. Kemudian data ini akan dijabarkan menjadi sebuah data demografi atau dashboard mengenai ciri-ciri, kegemaran, tipe, waktu libur, hari raya, dsb. 3.

Time – waktu merupakan strategi penting untuk mensikronisasikan waktu libur/Hari

Libur

dari

masing-masing

negara

asal

wisatawan

dengan

event/festival yang diselenggarakan di Indonesia.


94

Table 3.37 Implementasi Strategi Pemasaran dengan Pendekatan “DOT”

Setelah DOT, BAS merupakan strategi pemasaran pariwisata Indonesia selanjutnya adalah: 1.

Branding adalah upaya untuk mempromosikan pariwisata melalui penempatan iklan di Website, Media Ruang, TV, dan Media Cetak, mengadakan festival di mancanegara, dan mengadakan famtrip dengan mendatangkan sekelompok wisatawan asing sesuai dengan paket wisata yang ditawarkan.

2. Advertising adalah salah satu strategi pemasaran pariwisata mancanegara malalui pemasangan iklan di Media Cetak (koran dan majalah), di eventevent mancanegara, blocking sale di televisi, pembuatan bahan-bahan promosi, dan kerja sama promosi dengan pelaku industri pariwisata. 3.

Selling adalah memfasilitasi penjualan Paket Wisata yang dibuat oleh industri melalui Tradeshows dan Sales Mission.

Gambar 3.16 Implementasi Strategi Pemasaran dengan Pendekatan “DOT” LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

95

Dalam memasarkan produk pariwisata Indonesia erat kaitannya dengan publikasi atau pengiklanan yang menggunakan metode POSE (paid media, owned media, social media, dan endorse). Hal tersebut diaplikasikan pada berbagai jenis media untuk pengiklanan. Yaitu media online, media cetak, media ruang, media elektronik. 1.

Publikasi iklan media ruang di beberapa titik di berbagai negara;

2.

Publikasi media elektronik di berbagai channel TV lokal dan internasional di berbagai negara. Program-program yang menjadi media partner “Wonderful Indonesia” diantaranya adalah

3.

a. Fox Channels

n. SBS

b. CNBC

o. CCTV

c. CNN

p. TVN

d. BBC World

q. MBN

e. MTv Asia

r. France 24

f. AFC

s. TV Monde

g. Travel Channel

t. Diva Channel

h. Channel 5

u. MBC

i. Channel 8

v. National Geographic Channel

j. Channel U

w. AXN

k. TV3

x. Bloomberg

l. Rotana

y. History Channel

m. Channel 9

z. Al Jazeera

Publikasi media online dengan melakukan kerjasama dengan beberapa search engine dan media sosial besar di berbagai negara. Contoh: Google, Ctrip, Baidu, Youtube, Trip Advisor, Xinhuanet.com, dll.

4.

Publikasi di media cetak dengan memasangkan “Wonderful Indonesia” di berbagai media cetak di beberapa negaar, diantaranya adalah: a. New Straits Times

e. Tiger Tales

b. Lianhe Zaobao

f. Sinar Harian

c. ZbBs

g. The Edge

d. SME Magazine

h. Santai Traveller


96

i. Going Places

o. Asashi Shimbun

j. Traveler

p. Nikkei Shimbun

k. Voyage

q. Nikkei Plus 1

l. Travelling Scope

r. Ai

m. National Geograpic Traveler

s. Nikkei Business

n. Travel & Leisure

t. Travel + Leisure

ENDORSER Metode pengiklanan ini adalah dengan menggunakan brand ambassador dan testimoni artis di sosial media. Pada tahun 2016, Kementerian Pariwisata mengendorse jurnalis-jurnalis dan blogger luar negeri.

Gambar 3.17 Philip Kotler (Bapak Marketing Dunia) ditunjuk menjadi Brand Ambassador Wonderful Indonesia pada kesempatan ASEAN Marketing Summit, 9 Oktober 2015 di Jakarta


97

Gambar 3.18 Endoser Internasional dalam program Wondernesia



BAIDU

Gambar 3.26 Pemanfaatan Pemasaran lewat Baidu

a. Tiongkok merupakan Negara asal

wisatawan

yang

tahun dan 68% menjadikan informasi berbasis internet atau

mengadakan kunjungan ke luar

online

Negeri/ outbound terbesar di

referensi

dunia

menentukan destinasi wisata

b. Profil wisatawan Tiongkok yang mayoritas berusia di bawah 45

sebagai

salah

utama

satu dalam

c. Baidu dengan teknologi mesin pencari


nomor

satu

di

98

Tiongkok

saat

ini

memiliki

jumlah pengguna lebih dari 700 juta orang pengguna, menurut

dijadikan rujukan oleh lebih dari 60% wisatawan Tiongkok f. Salah satu strategi promosi

data Alexa, Baidu masuk dalam

pariwisata

Indonesia

5 website terbesar didunia

pencapaian

target

d. Baidu menguasai hampir 90% market

di

China

Greater

dalam wisman

Tiongkok sebanyak

dan

2.100.000 di tahun 2016 dan

melakukan ekspansi ke pasar

10.000.000 di tahun 2019

global seperti Brazil, Jepang,

adalah melakukan kerja sama

Vietnam,

dengan Baidu

Thailand,

Korea

termasuk Indonesia di tahun 2013

g. Promosi Pariwisata Indonesia melalui Baidu, yaitu platform

e. Platform Baidu Travel menjadi referensi online utama yang

search Engine nomor satu di Tiongkok (pengganti Google).

 CTRIP

Gambar 3.19 Pemanfaatan Pemasaran lewat C-Trip

a. CTRIP memiliki pangsa pasar sebesar 68%+ dari pasar travel online Tiongkok b. Ctrip memiliki 20,000,000+ outbound vacation tahunan, 120,000 pemesanan hotel di 200 negara serta tiket penerbangan yang mencakup 5,000 kota di 6 benua c. Mobile app Ctrip telah diunduh lebih dari 1 milyar kali


99

d. Ctrip dengan 250 juta registered user membuatnya menjadi leading travel service company di Tiongkok dan merupakan partner ideal dalam menjangkau wisatawan dari Tiongkok.  TripAdvisor a. TripAdvisor

merupakan

portal

wisata terbesar di dunia, yang membantu merencanakan

wisatawan dan

memesan

perjalanan impian, menawarkan saran dari jutaan wisatawan (375 juta

pengunjung

unik

setiap

bulannya, serta menampilkan lebih dari 290 juta ulasan dan opini tentang lebih dari 5.3 juta akomodasi, restoran, dan objek wisata) serta berbagai pilihan dan fitur perencanaan wisata dengan link cepat ke alat bantu pemesanan yang memeriksa ratusan portal web untuk mencari harga hotel terbaik. b. Beroperasi di 47 negara di seluruh dunia dengan 28 bahasa c. TripAdvisor mengumpulkan pendapat positif, dan juga negatif, dari para wisatawan yang sedang dan telah mengunjungi suatu destinasi sebagai basis untuk memberikan reviu bagi wisatawan potensial.

Gambar 3.20 Book TripAdvisor


100

Go Digital Go

Digital

untuk

E-Tourism,

sudah

dimulai

diluncurkan

sejak

Rakornas

Kepariwisataan Triwulan III 2016 di Econvention, Ancol, Jakarta Utara. Ada tiga Go Digital Strategic Initiative, yang sedang digarap Kemenpar untuk mengejar target 20 juta di tahun 2019. Yakni, Pertama: War Room M-17 untuk management information system.

“Kenali dirimu, kenali musuhmu, kenali medan tempurmu, maka kau akan memenangkan 100 pertempuran! Kenali musuhmu, kenali customers mu, kenali dunia, kau akan memenangi persaingan,” (Arief Yahya, meminjam istilah Sun Tzu, ahli militer penulis “Seni Berperang”) War Room M-17 itu berisi data-data real up date, terkini. Dengan menggunakan big data, maka pergerakan angka-angka baik di internal maupun di rival-rival pariwisata Indonesia akan kelihatan dengan konkret. Cara untuk menjadi pemenang yang

Gambar 3.21 War Room M-17

terbaik, tercepat dan paling cerdas adalah benchmark, untuk mencapai global best practices. Menempatkan rival atau pesaing sebagai tolak ukur. Apa yang dilakukan


101

lawan? Bandingkan dengan apa yang kita lakukan? Istilah M-17 itu sendiri, untuk menyebut “musuh emosional” yang akan dikalahkan di tahun 2017. Kedua: Go Digital Kemenpar adalah CIS –Customer Information System, untuk Look Book Pay. Customer behavior itu sudah mengalami pergeseran, cepat bergerak, menuju ke digital lifestyle. Yakni makin mobile, makin personal, dan interaktif. Anakanak muda sekarang search and share menggunakan digital, bahkan angkanya 70% sudah digital. “Harus diakui, digital media itu 4x lipat lebih efektif daripada conventional media”.

Gambar 3.22 Digital Economy in Indonesia

Promosi di mancanegara pun, Kemenpar sudah mulai menggunakan pola digital. Dari Booking Portal, seperti TripAdvisor, Ctrip, Expedia, dan lainnya. Komposisi promosi dulu alokasi branding 80%, maka tahun 2017 nanti sellingnya 50%, Advertising 30% dan Branding 20%. Ketiga: ITX –Indonesia Travel Xchange, digital market place, semacam pasar bagi industri pariwisata yang mempertemukan antara supplay side dan demand side dalam sebuah platform. Harapan kita semua industry pariwisata agar didigitalkan, agar bisa terkoneksi dengan buyers dan sellers di seluruh dunia. Semua industry, dari perhotelan, airlines, rent a car, transportasi, travel agent, souvenir shop dan restorant, park dan semua atraksi bisa bergabung dalam satu ekosistem pariwisata.


102

Gambar 3.23 Indonesia Tourism Exchange (ITX)

ITX saat ini sedang disosialisasi ke industri di berbagai kota di Indonesia, dari Batam Kepri, Medan Sumatera Utara, Magelang Joglosemar, Surabaya Jatim, Banyuwangi Jatim, Jakarta, Nusa Dua Bali, Lombok NTB, Labuan Bajo NTT, dan Palembang Sumsel. “Keunggulannya, semua produk akan lebih beragam, lebih luas dan real time yang masuk di ITX ini. Lebih Responsif & Kreatif. Akses Pasar menjadi lebih luas, seluruh dunia, bisa bertemu antara supplier dan distributor. Membangun opportunity mengisi low season, dan untuk masuk ke platform ini free”. Jadi, semua industri yang masuk ke ITX difasilitasi oleh Kemenpar. Free template website yang sudah commerce. Free booking system, yang langsung bisa memonitor inventory. Free payment engine, yang membuat orang semakin digital dari searching, booking hingga payment. Dan semua dipandu, diasistensi, sampai benar-benar bisa menjadi OnLine Travel Agent (OTA).


103

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI CRISIS CENTER PARIWISATA 2016 Dalam rangka pengembangan sistem informasi yang lebih spesifik terkait kebijakan penanganan/ pengelolaan krisis baik tahap preventif, emergency maupun contigency sesuai kebutuhan, maka Kementerian Pariwisata mengembangkan sistem informasi crisis center pariwisata tahun 2016. Sistem informasi ini digunakan sebagai dasar/ landasan bagi Kementerian Pariwisata atau pihak lain dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan penanganan/ pengelolaan krisis.

Gambar 3.24 Crisis Center Pariwisata

Selain mengembangkan sistem informasi crisis center 2016, Kemenpar juga mengembangkan penjaringan opini pubik dilakukan melalui social media (facebook). Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan terkait dengan keberadaan crisis center dan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh wisatawan ketika terjadi bencana/ krisis. Masukan-masukan yang diterima kemudian dijadikan bahan pengembangan sistem informasi crisis center maupun material diseminasi informasi lainnya. Berikut ini hasil klasifikasi opini yang sudah dihimpun yang persepsi terhadap crisis center Kemenpar adalah sebagai berikut: Mayoritas yakni 92,84% menyatakan positif terhadap keberadaan Crisis Center. Terdapat beberapa alasan atas persepsi positif ini antara lain; agar wisatawan nyaman, tidak limbung, ada kepastian, tidak takut,, adanya keterbukaan informasi, dapat mengurangi kebingungan, untuk mentansipiasi dampak negative, memberikan


104

rasa aman, ada solusi dari setiap kondisi krisis bagi wisatawan, agar angka kunjungan wisata tidak turun meskipun dihadapkan pada bencana. Selain itu dilakukan kegiatan Monitoring isu dan peristiwa Crisis Center yang bertujuan untuk melakukan pemantauan isu dan peristiwa yang berdampak pada sektor kepariwisataan, melakukan analisa isu dan peristiwa beserta dampaknya bagi kunjungan wisatawan dan pelayanan secara keseluruhan, menyediakan dasar-dasar data dan informasi yang diperlukan dalam mengembangkan kebijakan dan program untuk meminimalkan resiko dan dampak krisis terhadap kepariwisataan. Kegiatan monitoring ini menghasilkan Hasil pemantauan isu dan peristiwa terkait crisis center pariwisata, Analisa situasi terkait isu dan peristiwa dan kebutuhan kebijakan-program yang perlu dilakukan.

Grafik 3.7 Monitoring Crisis Center


105

Tabel 3.37 Data Informasi Crisis Center

Kategori isu & Peristiwa Terorisme

Sumber Data Utama Aparat keamanan (kepolisian, TNI, BNPT)

2

Cuaca ekstrim, banjir& longsor

BMKG, BNPB/BPBD, Basarnas

3

Gempa dan Erupsi Gunung

4

Penyakit& teknologi

BMKG, BNPB/BPBD, Basarnas, Badan Geologi, PVMBG, Pos Pemantau Gunung Api (PGA), K-L sesuai dampak yang ditimbulkan Kemenkes, K-L yang relevan

5

Kecelakaan

Kepolisian, KNKT/ Otoritas sesuai jenis kecelakaan, Basarnas

Kronologi kejadian, jumlah korban, Tindakan aparat keamanan, penangan korban, dampak langsung dan tidak langsung terhadap kepariwisataan dan citra

6

Kriminal dan Isu Sosial

Kepolisian, Kepala Daerah, instutusi lain bergantung isu sosial

Kronologi kejadian, jumlah korban, Tindakan aparat keamanan, penangan korban, dampak langsung dan tidak langsung terhadap kepariwisataan dan citra

7

Kabut Asap dan Kebakaran hutan/Lahan

BMKG, BNPB/BPBD, Kemenhut&LH, Kepala Daerah

Peringatan dini, kejadian eksisting, penyebab, dampak, apa yang telah dan akan dilakukan

No 1

Bentuk / Jenis data-Informasi Kronologi kejadian, jumlah korban, Tindakan aparat keamanan, dampak langsung dan tidak langsung terhadap kepariwisataan dan citra Peringatan dini, kronologi bencana, jumlah korban dan dampak, upaya emergency dan rehabilitasi/ normalisasi, dampak terhadap akses transportasiakomodasi-destinasi wisata, dll Peringatan dini, kronologi bencana, jumlah korban dan dampak, upaya emergency dan rehabilitasi/ normalisasi, dampak terhadap akses transportasiakomodasi-destinasi wisata, dll

Peringatan dini, kejadian eksisting, tingkat bahaya, upaya antisipasi yang telah dan akan dilakukan, dll


106

Selain strategi pemasaran diatas beberapa upaya pemasaran yang memiliki peran strategis

dalam

mendorong

peningkatan

kunjungan

wisman

adalah

ikut

berpartisipasinya dalam event internasional, event yang diikuti antara lain: ASEAN TOURISM FORUM – TRAVEL EXCHANGE (ATF – TRAVEX) 2016 SMX Convention Center Manila – Filipina 21 s.d 22 Januari 2016

ATF – Travex 2016 merupakan event pameran B2B tahunan terbesar di wilayah ASEAN yang memberikan kesempatan kepada para pelaku industri pariwisata ASEAN untuk mempromosikan destinasi-destinasi ASEAN kepada buyers dari seluruh dunia melalui sistem pre - scheduled appointment. dihadiri oleh kurang lebih 1600 delegasi terdiri dari 1000 ASEAN exhibitors dari 10 negara anggota ASEAN, 450 international buyers dari berbagai Negara serta 150 media internasional dan lokal. Pada keikutsertaan ATF – Travex 2016, Kemenpar menyewa lahan seluas 96 m2 (16 booth) dengan nomor booth C1 pada komplek Indonesia, bersebelahan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Industri pariwisata yang bergabung dalam booth Kemenpar berjumlah 19 industri (16 full-delegate dan 3 co delegate) dari 4 destinasi provinsi, yaitu: DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali, serta 28 Industri diluar booth Kementerian Pariwisata.


107

Selama pameran berlangsung, di booth Kementerian Pariwisata dilaksanakan berbagai aktivasi kegiatan, antara lain B to B oleh industri pariwisata Indonesia, pelayanan informasi, pendistribusian bahan-bahan promosi. Berdasarkan hasil evaluasi kuisioner yang dibagikan kepada 16 industri di bawah booth Kemenpar dan 28 industri diluar booth Kementerian Pariwisata, diperoleh hasil estimasi potensi transaksi sejumlah 161.548 pax dengan nilai sebesar USD 19.956.154 atau setara dengan Rp. 223.386.714.258. Selama 2 hari pelaksanaan pameran, para industri melakukan aktivitas pertemuan B to B dengan buyers dengan jumlah pertemuan rata-rata 30 kali. NATAS FAIR 2016 Singapore Expo, tanggal 4 s.d 6 Maret 2016 Pada keikutsertaan NATAS Holiday Fair 2016, Kemenpar menyewa lahan seluas 12 booth (81m2). Stand Kemenpar dibangun dengan tema Kapal Phinisi dilengkapi image yang mewakili destinasi unggulan Indonesia dengan menampilkan peta pariwisata Indonesia, branding Wonderful dengan mini stage, acara pendukung berupa tim kesenian tari,musik tradisional bambu berkolaborasi dengan musik modern nyanyi dan tari, dan tampilan kreatif tehnologi antara lain Oculus dan VR Reality “ Indonesia in your hand”. Sebanyak 20 industri pariwisata bergabung dalam boothKemenpar, terdiri dari Garuda Indonesia Singapura, 4 agents Singapura (New Shan Travel Serice, Azza T&T, JBT Global DMC, Imperial T &T) dan 16 industri Indonesia Pariwisata.

Pembukaan NATAS Travel Fair dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2015 pukul 09.00 waktu setempat, dibuka oleh Mr. Devinder Ohri (Presiden NATAS). Tim kesenian Indonesia diberikan kesempatan untuk tampil pertama kali pada Opening Ceremony


108

dengan menampilkan kolaborasi tari Malang Carnival. Selama pameran berlangsung, di pavilion Kemenpar dilaksanakan kegiatan B to C, pelayanan informasi, pendistribusian bahan-bahan promosi (booklet general information berbahasa Inggris, tourist map), refreshment, gift redemption, pertunjukan tarian tradisional Indonesia oleh Malang Carnival Performance, dan pertunjukan musik bambu, seruling dan Guitar.

Natas Fair, Singapore Expo 2016

Selama pameran berlangsung juga telah dilaksanakan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak yang memiliki rencana untuk melakukan kerjasama promosi pariwisata dengan Indonesia antara lain dengan KBRI Singapura, Chairman NATAS Singapura serta beberapa media di Singapura. Liputan media on line nasional danThe New paper, berita harian dan Lianghe Wan Bao media Singapura tentang partisipasi Indonesia dalam pameran NATAS 2016 MATTA FAIR KUALA LUMPUR Putra World Trade Center, Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 11 s.d 13 Maret 2016 MATTA Fair adalah pameran pariwisata skala internasional terbesar di Kuala Lumpur yang bersifat B to C (Consumer show) yang diselenggarakan oleh Malaysian Association of Tour and Travel Agents (MATTA) setiap tahun 2 kali khususnya di Kuala Lumpur dan satu kali setiap tahun di beberapa kota Malaysia lainnya, yaitu; Johor Bahru, Sabah, dan Malaka. MATTA Fair Kuala Lumpur Maret 2016 berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 11 s.d 13 Maret mulai pukul 10.00 s.d 21.00 di Putra World Trade Center, Kuala Lumpur, Malaysia, dengan menempati total lahan seluas 27.400 m2 yang terdiri dari 1216 booth, diikuti oleh 208 organisasi dan 18 National


109

Tourist Organizations. Selama 3 (tiga) hari pelaksanaan MATTA Fair Kuala Lumpur, tercatat lebih dari 90.000 pengunjung hadir dalam pameran pariwisata internasional tersebut. Pada keikutsertaan di MATTA Fair Kuala Lumpur, Kementerian Pariwisata menempati nomor booth 3224 – 3243 dan 3244 – 3259 yang terletak di Hall 3 yang letaknya sangat strategis karena berdekatan dengan pintu keluar menuju hall 1 dan 2. Paviliun Kemenpar dibangun dengan tema modern dilengkapi dengan LED Monitor besar sebagai background pada mini stage dan berbagai image yang mewakili 3 greater (Batam, Jakarta dan Bali), petainteraktif pariwisata Indonesia, serta branding Wonderful Indonesia. Booth Indonesia diisi oleh 34 Industri Pariwisata dari bidang akomodasi, DMO dan special interest yang berasal dari 10 Destinasi yaitu: Aceh, Bali, Yogyakarta, Jakarta, Jawa Barat, Jatim, Kepri, NTB, Sumbar, Sumut. Berdasarkan hasil evaluasi kuisioner yang dibagikan kepada 34 industri, diperoleh hasil estimasi transaksi sejumlah 6259 pax dengan nilai sebesar MYR 10.000.000 (IDR 32.000.000.000). dengan kurs MYR 3,200) serta hasil transaksi langsung yang dilakukan oleh local agent sejumlah 2056 pax dengan nilai sebesar MYR 3.125.000 (IDR 10.000.000.000). dengan kurs MYR 3,200); Paket tur yang banyak diminati adalah Bali, Lombok, Bandung, Jakarta, Yogyakarta dan Sumatera. Namun pada MATTA Fair kali ini, permintaan mengenai destinasi Lombok meningkat sangat tajam dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa penghargaan internasional yang diterima oleh Lombok. Pada keikutsertaan tahun ini, untuk pertama kalinya Kemenpar memfasilitasilocal agents untuk melakukan penjualan paket-paket wisata khusus ke Indonesia di booth Indonesia. Metode ini menurut hemat kami terbukti efektif, karena dapat menghasilkan transaksi langsung, di samping potensi transaksi yang diperoleh oleh industri pariwisata Indonesia. Untuk yang akan datang jumlah local agents bisa ditingkatkan, dan didukung oleh travel agent Indonesia (partner).


110

(INTERNATIONALE TOURISMUS-BÖRSE) ITB BERLIN Berlin – Jerman, tanggal 9 s.d 13 Maret 2016

Paviliun Indonesia terdiri dari 3 area yang memfasilitasi hal-hal sebagai berikut: Hall 26 A No. 122 seluas 401 m2 memfasilitasi 100 business table, 3 counter informasi (Kemenpar, Pemda Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, D.I. Yogyakarta, Surakarta dan Garuda Indonesia), area spa, dan 2 (dua) VIP Meeting Room untuk pertemuan Menteri Pariwisata dengan Sekjen UNWTO, Perwakilan PT. Hotel Indonesia Natour, dan para wholesaler besar Eropa seperti De Jong Holland, TUI Netherland, Thomas Cook UK, FOX Holland, Mappamondo Italy, Asia Voyage, Tour Asia Switzerland, Hotelplan Italia, dan Travelution Holland. Selain itu, juga dimanfaatkan oleh beberapa peserta pavilion Indonesia seperti Panorama, ACCOR Indonesia, dan Seraya Hotels & Resorts. Hall 26 A No. 123 seluas 66 m2 memfasilitasi area promosi kopi, mixologist, dan Oculus Virtual Reality. Hall 26 C No. 303 seluas 48 m2 memfasilitasi industri pariwisata seperti Montigo Resorts Bali, Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, serta PATA Chapter Indonesia. Dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada 101 peserta pavilion Indonesia, masingmasing peserta mendapatkan rata-rata 28 potensial appointment, rata-rata new contact sebanyak 12 perusahaan, hasil penjualan rata-rata sebesar 4.000 pax, perkiraan rata-rata transaksi masing-masing peserta sebesar USD 375.605, dan perkiraan penerimaan devisa yang diperoleh dari ITB Berlin 2016 sebesar Rp. 6,5 Triliun (meningkat sekitar 54% dari tahun 2015, sebesar Rp. 4,2 Triliun) dari biaya investasi sebesar Rp. 24 Miliar.


111

Internationale Tourismus - Börse) ITB Berlin

Dibandingkan dengan potensi transaksi tahun sebelumnya, potensi tahun ini mengalami kenaikan 54%, namun rata-rata appointment dan jumlah penjualan, ratarata tahun ini lebih rendah dari tahun lalu (2015: 34 appointment dan 8.278 pax; 2016: 28 appointment dan 4.000 pax). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas buyers tahun ini lebih baik/loyal dari tahun sebelumnya. Adapun revenue transaksi lebih besar, dipengaruhi oleh meningkatnya kurs dollar terhadap rupiah. PROMOSI WONDERFUL INDONESIA DI ANHUI Hefei, Tiongkok, tanggal 16 April 2016 Launching Restoran Wonderful Indonesia dilaksanakan pada 16 April 2016 oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya di Restoran yang terletak di No. 311 Jinzhai Road Shushan District, Hefei. Acara launching dimeriahkan dengan sejumlah tarian khas nusantara dan penampilan penyanyi solo muda berbakat Indonesia Suryani Cia yang salah satunya menyanyikan lagu berjudul Bengawan Solo. Restoran Wonderful Indonesia untuk pertama kali dibuka di Kota Hefei, Anhui, sebagai kawasan padat penduduk sehingga dianggap kantong pasar yang potensial. Provinsi Anhui merupakan segmen pasar yang sangat potensial dengan jumlah penduduk total mencapai 80 juta jiwa sementara 8 juta di antaranya bermukim di Ibukota Hefei.


112

Wonderful Indonesia Night: Acara Wonderful Indonesia Night merupakan kolaborasi penampilan budaya rakyat Indonesia dan Tiongkok The Grand Theatre of Anhui atau Anhui Da Ju Yuan yang terletak di pusat Kota Hefei, 17 April 2016. Acara ini dihadiri sebanyak 1.600 orang yang sebagian besar masyarakat Kota Hefei di Provinsi Anhui, Tiongkok, diaspora Indonesia termasuk mahasiswa Indonesia di Tiongkok, dan sejumlah pejabat dari Provinsi Anhui.

Promosi Wonderful Indonesia Di Anhui

Delegasi yang dipimpin Menteri Pariwisata Arief Yahya menjajaki peningkatan kerja sama dengan Ctrip untuk menjaring lebih banyak wisatawan asal Tiongkok ke Indonesia. Pada kesempatan itu Ctrip menawarkan sejumlah skema kerja sama untuk mendatangkan 500.000 wisman Tiongkok ke Indonesia. Ctrip di antaranya menawarkan sejumlah paket wisata kepada masyarakat di Tiongkok berikut promosi yang melibatkan merchant-merchant rekanannya agar bisa menarik lebih banyak wisman Tiongkok ke Indonesia. Menteri Arief Yahya setelah mempertimbangkan berbagai hal kemudian menyepakati bahwa kerja sama dengan OTP terbesar di Tiongkok itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan untuk menuju tercapainya target 2,1 juta wisman Tiongkok tahun ini. Oleh karena itu, kerja sama dengan Ctrip akan segera direalisasikan dan ditindaklanjuti dalam waktu dekat.


113

ARABIAN TRAVEL MARKET (ATM) 2016 Dubai, Uni Emirat Arab, tanggal 25 s.d 28 April 2016 Arabian Travel Market (ATM) merupakan sebuah kegiatan pameran Business to Business (B2B) tahunan yang diselenggarakan selama empat hari oleh Reed Exhibitions. Kegiatan ATM dikunjungi 28.423 visitor. Pada penyelenggaraan tahun ini, tidak kurang dari 3.325 peserta baik pemerintah maupun industri pariwisata dari berbagai negara menampilkan beragam destinasi unggulannya, termasuk penampilan kebudayaan, kuliner, maupun penawaran travel give away di masing-masing paviliun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Kamboja adalah beberapa wakil dari Asia Tenggara yang berpartisipasi pada kegiatan ATM tahun ini.

Promosi Wonderful Indonesia di Arabian Travel Market (ATM)

Seperti kegiatan travel show B2B lainnya, kegiatan ATM berfokus pada B2B, di mana hanya para industri pelaku pariwisata yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan perwakilan industri pariwisata lainnya dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan membuka peluang untuk dapat bekerja sama. Walaupun demikian, pameran juga dibuka untuk umum dapat mengunjungi. Dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada 52 peserta paviliun Indonesia, masingmasing peserta mendapatkan rata-rata 44 potensial appointment, dan perkiraan penerimaan devisa yang diperoleh dari ATM Dubai 2016 sebesar Rp. 783.1 milyar (meningkat sekitar 134.7% dari tahun 2015 sebesar Rp. 333.6 milyar), dan biaya investasi sebesar Rp. 9.96 Miliar.


114

Promosi Wonderful Indonesia di Arabian Travel Market (ATM)

Dibandingkan dengan potensi transaksi tahun sebelumnya, potensi tahun ini mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat yaitu 134.7%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas buyers tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Adapun revenue transaksi lebih besar, dipengaruhi oleh meningkatnya kurs dollar terhadap rupiah. Berdasarkan arahan Bapak Menteri, untuk partisipasi pada kegiatan ATM Dubai 2017, luas lahan agar ditambah menjadi 400 m2 seperti paviliun Malaysia dan untuk ini kami telah menandatangani pemesanan paviliun untuk tahun depan. PACIFIC TRAVEL ASSOCIATO (PATA) TRAVEL MART 2016 Indonesia Convention and Exhibition (ICE) 2016, tanggal 7 s.d 9 September 2016

Promosi Wonderful Indonesia Di Pacific Travel Associato (Pata) Travel Mart

Pacific Travel Associato merupakan asosiasi yang beranggotakan pelaku industri pariwisata dan National Tourism Office (NTO dari kawasan Asia dan Pasifik dari 60 negara. PATA Travel Mart merupakan pameran yang bersifat Business to Business (B to B) yang termasuk dalam 5 besar bursa parwisata terbesar di dunia setelah ITB Berlin, WTM London, ATM Dubai, ITB Asia. Indonesia terpilih menjadi tuan rumah (host) Pacific Travel Associato (PATA) Travel Mart 2016 yang ke-39 pada pada saat PATA Travel Mart 2015 di Bangalore. Sebelumnya Indonesia telah menjadi tuan rumah PATA Travel Mart, yaitu: 1985 di LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

115

Bali, 1989 di Bali, 1991 di Bali, dan 2007 di Bali (sumber: PATA HQ). PaATA Travel Mart (PTM) dihadiri oleh 1000 pelaku industri pariwisata dari 60 negara. PATA Travel Mart dihadiri oleh 262 buyers dari 56 negara dan 219 seller serta 416 delegasi dari 35 negara. Kegiatan ini diliput oleh 65 media dari 15 negara dan 12 blogger mancanegara. Dari Indonesia sendiri akan da 50 sellers yang akan perpatisipasi, yang bergerak dibidang travel agent, inbound tour operator, hotel and resort, Dinas Pariwisata Daerah, obyek wiasata, operator golf, dive, spa, cruise operator, car rental, airport management, travel portal, dan lain-lain. Untuk jumlah Pax yang terjual sebanyak 2.500 pax. Devisa bagi Indonesia (1,1 Triliun) : 50 X 30 x 50 x 1,100 USD x Rp. 13.200 = USD 82,5 juta (atau setara dengan Rp. 1,1 Triliun) serta News Value untuk media (65 media + 12 blogger = 77 media x 660 juta x 3 hari (tgl 7, 8, 9 September) = 152.460.000.000 (152,5 Triliun).

Promosi Wonderful Indonesia Di Pacific Travel Associato (Pata) Travel Mart

Peran Indonesia sebagai tuan rumah memberikan beberapa benefit diantaranya pemfasilitasian industri pariwisata Indonesia dapat bertemu dengan buyers (pembeli berkualitas di bidang industri pariwisata), mengangkat citra dan reputasi pariwisata Indonesia di mata internasional, membangun network antara pelaku bisnis pariwisata di Indonesia dengan pelaku bisnis anggota PATA. JATA TOURISM EXPO (JTE) 2016 Tokyo Big Sight East Hall, tanggal 23 – 25 September 2016 Pameran JTE adalah bursa pariwisata internasional tahunan terbesar di Jepang bersifat B to B (Business to Business) dan B to C (Business to Consumer) show yang dilaksanakan di Tokyo Big Sight East Hall 1,2,3,4 dan 5, Tokyo, Jepang.Tahun ini merupakan yang ke 39 kalinya JTE dilaksanakan. JTE 2016 diikuti oleh 1.161 buyers dan sellers dari 140 negara dengan 1.129 booths, dan dikunjungi oleh 185.800


116

pengunjung. Kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari (23 – 25 September 2016), mulai pukul 10.00 – 18.00 waktu setempat. Kementerian Pariwisata memfasilitasi sewa lahan seluas 180 m² (20 booths) bertempat di East Hall 1, nomor A-24. Desain pavilion menggunakanperahu Phinisi sebagai Icon dan menampilkan image destinasi Indonesia yang diminati pasar Jepang antara lain Borobudur dan Bali.

Promosi Wonderful Indonesia di Tokyo Big Sight East Hall, Jata Tourism Expo (JTE)

Partisipasi Indonesia kali ini yaitu menjadi sponsorship berupa pendistribusian Forum Bag dengan logo Wonderful Indonesia yang disistribusikan pada saat opening ceremony

kepada

2.100

participants.

Industri

Pariwisata

Indonesia

yang

tergabungdalam pavilion Indonesia berjumlah36 Peserta, yang berasaldari Bali, Banten, Surabaya, Jakarta, Gorontalo, Yogyakarta, terdiridari Hotel(16 industri), Travel Agent/Tour Operator (12 industri), DMO (3 industri), Airlines (2 Airlines, Garuda Indonesia dan Air Asia), dan Dinas Pariwisata daerah (3 dispar). Di samping itu, ada beberapa industri pariwisata Indonesia yang menyewa booth tersendiri di luar pavilion Kementerian Pariwisata, yaitu: Bali-Tours.com dan Adventure Indonesia

Promosi Wonderful Indonesia di Jata Tourism Expo (JTE)

Keluaran yang dihasilkan dari partisipasi pada kegiatan JTE 2016 adalah brand awareness

“Wonderful

Indonesia”

dan

pencapaian


nilai

transaksi

yang

117

menguntungkan. Berdasarkan questionnaire yang dibagikan kepada para peserta industri, adapun perkiraan transaksi yang diperoleh selama kegiatan JTE berlangsung adalah 4.928 orang, dengan potensial transaksi sebesar Rp. 20,2 Milyar. Berdasarkan masukan dari industri peserta, efektifitas dan hasil kegiatan JTE 2016 umumnya dianggap sangat baik. Keikutsertaan pada Business Meeting sebelum pameran B to C, sanga penting untuk mendapatkan potensi bisnis serta networking maintenance. ITB ASIA 2016 Marina Bay Sands, Singapura, tanggal 19 s.d 21 Oktober 2016 Pembukaan ITB Asia 2016 dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2016. Pembukaan dimulai dengan Opening Keynote oleh David Peller, Director of Strategic Partnerships Asia Pacific, Booking.com & Jenn Villalobos, Head of Hotel and Airline Suppliers, Google pada Pukul 09.00 waktu setempat. Acara dilanjutkan dengan Meet & Greet Session with Mr S. Iswaran, Minister, Prime Minister’s Office, Second Minister for Home Affairs & Second Minister for Trade & Industry.

Promosi Wonderful Indonesia di Marina Bay Sands, Singapura – ITB Asia

Sebagai exhibitor di ITB Asia 2016, Kemenpar mendapatkan 1 (satu) slot Destination Show case pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 13.00-13.30 di Presentation Hub, Marina Bay Sands. Ketua Tim Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas pada kesempatan ini mengisi slot tersebut dan memaparkan potensi dan promosi pariwisata Indonesia pada Destination Showcase dengan tema “Tresures of Archipelago: Exploring 10 New Destination Beyond Bali”. Halal in Travel – Asia Summit 2016, Pada penyelenggaraan tahun ini, ITB Asia menjalin kerjasama dengan Crescenrating, otoritas wisata halal terkemuka di dunia. Crescenrating menjadi tuan rumah Halal in Travel - Asia Summit 2016 yaitu


118

konferensi dan workshop untuk berbagi wawasan mengenai wisata halal. Pada kesempatan kali ini Ketua Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal, diundang sebagai salah satu panelissesi 1 dengan tema National Strategies on Developing Halal Tourism yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2016 pukul 14.00 – 14.45 di Level 3, Marina Bay Sands. Berdasarkan hasil evaluasi kuisioner yang dibagikan kepada 90 industri, selama 3 hari B to B di pavilion Indonesia telah terjadi 1.578 appointment dengan jumlah 71.553 pax, potential transaksi USD20,15 Juta (IDR262 Miliar dgn kurs 13.000).

Promosi Wonderful Indonesia di Marina Bay Sands, Singapura – ITB Asia

Partisipasi pada ITB Asia 2016 sampai dengan berakhirnya pameran berjalan dengan lancar dan sukses. Pavilion Indonesia merupakan yang terbesar dibandingkan dengan exhibitor lainnya termasuk Singapura sebagai tuan rumah dan Finlandia sebagai Official Country Partner. Luasnya lahan yang disewa Kemenpar merupakan tindaklanjut dari arahan Menteri untuk menyatukan industri Indonesia dalam satu pavilion. WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2016 ExCel London-Inggris, tanggal 7 s.d 9 November 2016 Kementerian Pariwisata menyewa lahan seluas 383.5 m2, booth No. AS600, berbentuk empat sisi terbuka (island), terletak tepat di depan pintu masuk S10, dan bersebelahan dengan booth Filipina. Konstruksi paviliun Indonesia dibuat 2 (dua) lantai, dengan bangunan di lantai 2 seluas 50 m2. Lantai dasar dimanfaatkan untuk memfasilitasi 53 meja bisnis bagi 24 travel agent/tour operator dan 38 hotel/resort dari Indonesia, 1 (satu) information counter yang digunakan oleh Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Perum Perhutani, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


119

Sulawesi Tenggara, dan ASITA, serta 1 (satu) counter khusus Garuda Indonesia. Lantai 2 (dua) paviliun Indonesia dimanfaatkan untuk VIP lounge dan meeting room.

Promosi Wonderful Indonesia Di Excel London-Inggris - World Travel Market (Wtm)

Pemutaran video Wonderful Indonesia di Boulevard Screen ExCel London (double sided), dan di West Podium Digital di West Entrance ExCel London. Pemasangan image Wonderful Indonesia di S10 Hall Entrance sebesar 12x4 m2 dan Boulevard 965 sebesar 12x3 m2. Pemasangan image Wonderful Indonesia di WTM Publications Preview, Business Magazine, 1 (satu) halaman advert di Catalogue, Catalogue Bookmark, Route Planner, Review, dan Online Advertisers Guide; Dari total 50 perusahaan yang berpartisipasi pada WTM London 2016, masing-masing peserta mendapatkan rata-rata 30 potensial appointment, rata-rata new contac sebanyak 18 perusahaan, hasil penjualan rata-rata sebesar 2.132 pax, dan perkiraan rata-rata transaksi masing-masing peserta sebesar USD 1.316.391,28. Mengingat World Travel Market merupakan pameran pariwisata Internasional, sehingga untuk menghitung ekspektasi penerimaan devisa menggunakan expenditure per visit 2015 sebesar USD 1.208,79. Ekspektasi penerimaan devisa yang dihasilkan sebesar Rp. 2,1 Trilyun.

Promosi Wonderful Indonesia Di Excel London-Inggris - World Travel Market (Wtm)

Partisipasi Indonesia pada WTM London 2016, dinilai sangat efektif bagi promosi pariwisata Indonesia karena terdapat peningkatan jumlah perkiraan transaksi yang dihasilkan industri pariwisata selama berlangsungnya WTM London 2016 sebesar 43% dibandingkan tahun sebelumnya. Promosi branding Wonderful Indonesia LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

120

menjamur hampir di seluruh kota London melalui pemasangan image dan logo Wonderful Indonesia di 400 taxi, serta feature, image, dan logo Wonderful Indonesia yang dipasang di official media WTM London seperti TTG Daily News, WTM Preview, WTM Review, WTM Route Planner, Business Magazine, Catalogue, Catalogue Bookmark, dan pemutaran video Wonderful Indonesia di beberapa titik strategis di ExCel London. DIVING EQUIPMENT & MARKETING ASSOCIATION (DEMA) SHOW 2016 Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, tanggal 16 s.d 19 November 2016 DEMA Show merupakan Pameran International tahunan untuk industri selam, olahraga air, dan industri perjalanan sekaligusm enjadi ajang reuni yang sangat dinantikan para divers dan instruktur divers dari seluruh dunia.Pameranini dihadiri oleh 616 peserta pameran yang terdiri dari 34 National Tourism Organization, 250 penyedia perlengkapan selam, 190 dive operators, 120 liveaboard dan resorts, 12 media cetak/elektronik dan 10 sekolah/sertifikasi selam, yang merupakan perusahaan – perusahaan terkemuka dalam penyediaan perlengkapa nmenyelam, daerah-daerah tujuan wisata, pakaian olahraga air serta pelayanan terkait olahraga menyelam.

Promosi Wonderful Indonesia Di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat

DEMA juga menjadi sponsor seminar yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu industridan ekonomi terkini terkait dunia selam (diving). DEMA Show juga dihadiri oleh agen-agen pelatihan menyelam dan para exhibitor yang mensponsori seminarseminar. DEMA Award Party, salah satu kegiatan yang diyakini menjadi salah satu kegiatan yang wajib untuk dihadiri tahun ini karena merupakan ajang jejaring bagi berbagai pihak premier industry. Terdapat juga IRC

(Image


Resource

Center),

121

merupakan area exclusive yang khusus menyajikan berbagai informasi terkait dengan aktivitas fotografi.

Promosi Wonderful Indonesia Di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat (Wtm)

Secara umum, berdasarkan kuesioner kepada pengunjung Paviliun Indonesia yang berusia antara 40-50 tahun terkait kegiatan DEMA Show 2016 adalah sebagai berikut: 43% pengunjung mengatakan bahwa mereka pernah berkunjung ke Indonesia dan 57% belum pernah; 70% pengunjung menyatakan antusiasme untuk mengunjungi Indonesia khususnya yang gemar diving, danmelihatkebudayaan Indonesia, 30% yang belum pernah ke Indonesia menyatakan minatnya untuk berkunjung; 80% pengunjung mengatakan bahwa atraksi bahari yang dimiliki Indonesia sangat bagus dan 20% lainnya mengatakan bagus; 70% pengunjung mengatakan bahwa paviliun Indonesia secara keseluruhan sangat bagus, dan 30% Biasa saja. Sehingga secara keseluruhan kami simpulkan bahwa keikutsertaan Indonesia pada DEMA Show selanjutnya

menjadi

sebuah

keharusan

dan

sebuah

kesempatanuntuk

memperkenalkan serta mempromosikan kekayaan bahari Indonesia kepada para pengunjung pameran yang kebanyakan berasal dari Amerika Serikat, Amerika Selatan & Eropa. CHINA INTERNATIONAL TRAVEL MART (CITM) 2016 Shanghai New International Expo Center (SNIEC), Shanghai, Tiongkok Tanggal 11-13 November 2016 Pertemuan dengan CYTS yang merupakan BUMN terbesar di Tiongkok dalam bidang pariwisata, yang membahas kerjasama investasi dan MOU peningkatan kunjungan wisman 500.000 sampai dengan 1 juta oleh CYTS. Dari sisi industri pariwisata Kementerian Pariwisata juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih karena hubungan antara pelaku pariwisata kedua negara semakin baik sejak Asosiasi Travel


122

Agents kedua negara bekerjasama untuk saling memberikan daftar travel agents yang resmi dan legal. Pada kesempatan ini Kemenpar menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas performansi wisman Tiongkok ke Indonesia yang mengalami peningkatan significant dengan pertumbuhan diatas 20 persen periode Januari sampai dengan September 2016. Bahkan Tiongkok telah menjadi ranking 1 untuk jumlah kedatangan wisman ke Indonesia pada periode dimaksud. Mengingat 75 % wisman yg datang ke Indonesia melalui udara maka saat ini Kementerian Pariwisata melakukan upaya yang agresif untuk meningkatkan konektivitas dengan mendorong banyak penerbangan asing untuk terbang ke Indonesia. Oleh karena itu kami juga mendorong maskapai penerbangan Tiongkok untuk terbang ke berbagai destinasi di Indonesia baik reguler maupun charter. Untuk hal ini Kementerian Pariwisata siap untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan lembaga terkait.

Promosi Wonderful Indonesia Di Shanghai New International Expo Center (SNIEC), Shanghai, Tiongkok

Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada para peserta, sebagai bahan evaluasi, diperoleh informasi perkiraan transaksi selama kegiatan China International Travel Mart 10.000 orang. Apabila dengan asumsi pengeluaran wisman China perkunjungan sebesar US$ 1059 maka total devisa yang diharapkan adalah US$ 10.590.000 atau Rp. 137.670.000.000 (dengan kurs US$ 1 = Rp.13.000). Jadi ekspektasi devisa yang dihasilkan adalah sebesar Rp. 137 milyar. Berdasarkan LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

123

masukan dari industri peserta, efektifitas dan hasil kegiatan CITM 2016 umumnya dianggap sangat baik, mengingat China masuk ke dalam Free Visa. Dari segi penampilan pavilion, desain dan konstruksi pavilion Indonesia tahun ini sangat menarik. Aktifitas di pavilion yang sangat beragam dan menarik, membuat pavilion Indonesia banyak sekali dikunjungi pengunjung pameran. PEMASANGAN BRANDING WONDERFUL INDONESIA DI PASAR FILIPINA

Gambar 3.25 Billboard, EDSA Corner Lion St, Mandaluyong City

Gambar 3.26 Billboard, Pasig City, E. Rodriguez Jr.

Gambar 3.27 Billboard, Madaluyong City, Robinson


124

Gambar 3.28 Pemasangan Branding Wonderful Indonesia di Amsterdam-Belanda

Schiphol Airport


Schiphol Airport

125

Exhibition site

Berlin

Exhibition site, Entrance North on the left and right side

Subway Route U2, Berlin

Gambar 3.29 Pemasangan Branding Wonderful Indonesia Di Pasar Jerman

Maxi Tram - Malvern Depot (VIC)

Mega Tram - Essendon Depot (VIC)


126

Billboard - 240 Kings Way, West Melbourne (VIC)

5 Car Maxi Tram - Brunswick Depot (VIC)

Gambar 3.30 Pemasangan Branding Wonderful Indonesia Di Pasar Australia

Kendala yang Dihadapi dan Upaya yang Akan Dilakukan Meskipun kunjungan wisman terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, dibandingkan dengan kompetitor, posisi Indonesia masih tertinggal. Hal ini terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3.8 Perbandingan Kunjungan Wisman Antara Indonesia dan Negara Kompetitor

Dapat dilihat dari grafik di atas bahwa secara jumlah kunjungan, Indonesia masih berada di atas Vietnam, namun kalah apabila dibandingkan dengan Singapura dan Thailand. Ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kunjungan wisman ke Indonesia dibandingkan negara-negara kompetitor, misalnya: 1. Belum tercukupinya seat capacity untuk masuk ke Indonesia; 2. Aksesibilitas yang minim menuju beberapa destinasi-destinasi wisata di Indonesia;


127

3. Kurangnya jalur distribusi yang dimiliki oleh industri-industri pariwisata Indonesia dan; 4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai di beberapa objek wisata. Dengan demikian, diperlukan terobosan dan strategi yang lebih baik lagi dalam upaya meningkatkan kunjungan wisman ke Indonesia. Adapun upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1.

Membuat perjanjian kerjasama dengan beberapa maskapai penerbangan Internasional untuk menambah seat capacity dan frekuensi penerbangan dari negara-negara pasar ke Indonesia;

2.

Bekerja dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperbaiki aksesibilitas ke destinasi-destinasi wisata di Indonesia;

3.

Bekerja dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di destinasi-destinasi wisata di Indonesia; dan

4.

Membuat perjanjian kerjasama dengan Wholeseller (Tour Operator / Travel Agent) berskala internasional untuk memperbanyak paket-paket wisata ke Indonesia serta bekerja sama dengan Tourism Exchange Indonesia (TXI) dalam membuat market place digital sebagai tempat pelaku bisnis pariwisata dalam memasarkan produk secara online.

6.

MENING KAT NYA JUM LAH PE NERIM AAN DEVISA


128

MENINGKATNYA JUMLAH PENERIMAAN DEVISA

6

Jumlah penerimaan devisa dipengaruhi oleh jumlah serta pengeluaran wisatawan mancanegara di Indonesia. Dalam mengembangkan kepariwisataan nasional, peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia diupayakan sejalan dengan peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara di Indonesia, sehingga penerimaan devisa negara dari kegiatan kepariwisataan pun meningkat. Indikator keberhasilan sasaran, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 3.38 Target dan realisasi Jumlah Penerimaan Devisa Tahun 2016 NO


TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

9

Jumlah penerimaan devisa (Triliun Rp)

172

176-184

106.97

*angka estimasi

Berdasarkan

data

tersebut

diatas,

jumlah

penerimaan

devisa

wisatawan

mancanegara melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp176-184 trilliun (13.8 miliar USD) atau pencapaian devisa sebesar 106.97% dari target yang ditetapkan (Rp.172 triliun). Tabel 3.39 Perbandingan Target Dan Realisasi Jumlah Penerimaan Devisa Tahun 2014 - 2016 2016* 2015 2014 INDIKATOR CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN KINERJA UTAMA REALISASI REALISASI REALISASI (%) (%) (%) Jumlah 176-184 106,97 163 113,2 US$ 11,17 93,05 penerimaan devisa (Triliun Rp)

Atau

miliar

US$ 11,9 miliar

*angka estimasi

Bila dilihat perbandingan antara penerimaan devisa pariwisata dengan komoditi ekspor lainnya dari tahun 2013-2016 adalah sebagai berikut :


129

Tabel 3.40 Penerimaan Devisa Pariwisata Dibandingkan dengan Komoditi Ekspor Lainnya Tahun 2013 – 2016 2013 No.

Jenis Komoditi

2014 Nilai Juta US$

Jenis Komoditi

2015 Nilai Juta US$

Jenis Komoditi

2016 Nilai Juta US$

Jenis Komoditi

Nilai Juta US$

1

Minyak dan Gas Bumi

32.633,2

Minyak dan Gas Bumi

30.318,8

Minyak & Gas Bumi

18,574.4

Minyak & Gas Bumi

10,752.2

2

Batu Bara

24.501,4

Batu Bara

20.819,3

Minyak Kelapa Sawit

16,427.0

Minyak Kelapa Sawit

12,136.1

3

Minyak Kelapa Sawit

15.839,1

Minyak Kelapa Sawit

17.464,9

Batu Bara

14,717.9

Pariwisata*

10,134.8

4

Pariwisata

12,225.9

Batu bara

10,101.9

5

Karet Olahan

10.054,1 9.316,6

Pariwisata Pakaian Jadi

11.166,1 7.450,9

Pariwisata Pakaian Jadi

6,410.9

Pakaian Jadi

5,118.6

3,854.3

6

Pakaian Jadi

7.501,0

Karet Olahan

7.021,7

Peralatan Listrik

4,510.4

Barang perhiasan dan barang berharga

7

Alat Listrik

6,418,6

Makanan Olahan

6.486,8

Karet Remah

3,564.1

Peralatan Listrik

3,784.2

8

Makanan Olahan

5.434,8

Alat Listrik

6.259,1

3,546.3

Bahan Kimia

2,934.6

9

Tekstil

5.293,6

Tekstil

5.379,7

3,319.9

Kertas dan Barang dari Kertas

2,775.8

10

Kertas dan Barang dari Kertas

3.802,2

11

Kayu Olahan

3.514,5 3.501,6

12

Bahan Kimia

Kayu Olahan

Kertas dan Barang dari Kertas Barang perhiasan dan barang berharga

3.914,1

Bahan Kimia

3,174.0

Karet Remah

2,591.5

Bahan Kimia

3.853,7

Benang Pintal

1,927.6

Benang Pintal

1,558.7

Kertas dan Barang dari kertas

3.780,0

Furnitur dan kayu

1,352.2

Furnitur kayu

1,055.6

dan

Sumber : Litbangjakpar & BPS

Peningkatan jumlah penerimaan devisa tersebut dinilai oleh beberapa faktor: 1. Selisih Nilai Tukar Mata Uang Asing Semakin banyaknya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, maka akan semakin banyak pula transaksi dalam bentuk rupiah yang akan dilakukan. Perbedaan selisih kurs jual dan beli mata uang asing tersebut turut menyumbang pada besarnya devisa wisatawan mancanegara. Adapun tren kurs mata uang asing terhadap rupiah Indonesia selama tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


130

Tabel 3.41 Nilai Tukar Mata Uang tahun 2016 Mata Uang

Tahun 2016 Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

1 AUD

9,737.58

9,638.48

9,879.97

10,099.89

9,816.98

9,874.64

9,875.06

10,035.97

9,958.90

9,918.87

10,031.91

9,850.03

1 BND

9,691.04

9,611.28

9,602.18

9,760.60

9,792.68

9,852.81

9,706.26

9,768.51

9,650.98

9,411.15

9,439.15

9,343.35

1 CAD

9,766.59

9,787.01

9,969.36

10,265.78

10,377.37

10,354.66

10,051.36

10,124.45

10,025.03

9,835.58

9,900.33

10,044.46

1 CHF

13,803.32

13,614.52

13,430.53

13,673.39

13,706.17

13,766.20

13,334.88

13,554.10

13,465.48

13,194.95

13,377.68

13,160.30

1 CNY

2,119.61

2,069.41

2,028.03

2,035.38

2,055.20

2,028.20

1,964.67

1,979.89

1,966.07

1,934.72

1,946.60

1,939.49

1 DKK

2,022.23

2,010.35

1,967.37

2,007.83

2,038.41

2,017.70

1,949.62

1,982.12

1,974.30

1,930.20

1,933.25

1,902.90

1 EUR

15,090.66

15,003.83

14,670.96

14,944.21

15,162.55

15,006.06

14,502.32

14,748.35

14,703.53

14,360.88

14,385.22

14,150.01

1 GBP

20,017.13

19,340.79

18,773.46

18,849.45

19,508.19

18,993.27

17,310.15

17,266.27

17,257.86

16,084.19

16,540.42

16,738.90

1 HKD

1,785.37

1,736.72

1,699.73

1,699.19

1,728.54

1,720.54

1,691.35

1,697.42

1,691.31

1,678.12

1,716.14

1,729.34

100 JPY

11,760.71

11,780.30

11,678.64

12,012.21

12,312.91

12,652.69

12,530.94

12,989.37

12,874.52

12,549.74

12,328.41

11,570.41

1 KRW

11.54

11.10

11.13

11.49

11.43

11.43

11.52

11.84

11.83

11.56

11.45

11.32

1 KWD

45,679.01

45,036.71

43,812.49

43,687.93

44,499.53

44,293.89

43,400.69

43,657.42

43,500.72

43,028.36

43,823.13

43,905.51

1 MYR

3,197.30

3,231.01

3,238.16

3,379.43

3,318.64

3,271.04

3,264.59

3,266.96

3,191.88

3,118.30

3,072.75

3,006.98

1 NOK

1,573.94

1,570.95

1,555.19

1,601.71

1,630.67

1,607.20

1,547.49

1,583.51

1,597.31

1,596.34

1,582.71

1,567.02

1 NZD

9,074.69

8,957.36

8,879.54

9,080.23

9,122.93

9,381.46

9,329.24

9,514.33

9,590.31

9,321.60

9,521.30

9,440.72

1 PGK

4,611.55

4,442.51

4,310.19

4,239.84

4,271.78

4,291.82

4,149.14

4,163.70

4,139.76

4,108.28

4,197.78

4,230.48

1 PHP

292.13

283.69

282.99

284.55

286.93

287.31

278.64

282.10

276.19

269.17

270.56

269.52

1 SAR

3,701.98

3,603.83

3,517.90

3,514.37

3,578.00

3,561.03

3,497.90

3,510.44

3,497.33

3,470.40

3,548.89

3,577.17

1 SEK

1,626.37

1,595.41

1,579.75

1,622.08

1,631.43

1,609.42

1,530.58

1,553.40

1,537.06

1,480.38

1,459.34

1,456.75

1 SGD

9,691.04

9,611.28

9,602.18

9,760.60

9,792.68

9,852.81

9,706.26

9,768.51

9,650.98

9,411.15

9,439.15

9,343.35

1 THB

384.07

379.51

374.59

375.53

378.79

378.20

374.38

379.03

377.78

371.36

376.83

374.92

1 USD

13,889.05

13,515.70

13,193.14

13,179.86

13,419.65

13,355.05

13,118.82

13,165.00

13,118.24

13,017.24

13,310.50

13,417.67

Sumber : Bank Indonesia

2. Jumlah wisatawan mancanegara Besarnya jumlah wisatawan mancanegara dan besarnya pengeluaran yang mereka keluarkan di Indonesia turut berpengaruh terhadap jumlah devisa wisatawan mancanegara. Tabel 3.42 Jumlah Wisatawan Mancanegara TAHUN

JUMLAH KUNJUNGAN (juta)

2012

8,04

2013

8,80

2014

9,44

2015

10,41

2016

12,02


131

3. Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara berpengaruh signifikan terhadap jumlah devisa yang diterima oleh negara. Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara pada tahun 2016 adalah sebesar 131,64 USD per hari atau sebesar 1.103,81 USD per kunjungan. Tabel 3.43 Rata-rata Pengeluaran Per Orang ( Wisatawan Mancanegara) Rata-Rata Pengeluaran Per Orang (USD)

Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

Per Hari

Per Kunjungan

147,22

1.133,81

149,31

1.142,24

154,42

1.183,43

141,65

1.208,79

131,64

1.103,81

Tabel 3.44 Perbandingan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dengan Penerimaan Devisa Jumlah Wisatawan Jumlah Penerimaan Devisa Mancanegara (Juta) (Miliar Usd) 2012 8,04 9,12 2013 8,80 10,05 2014 9,44 11,17 2015 10,41 12,23 2016 12,02 12,34(1) Data sementara devisa wisman (diluar wisman Mobile Positioning Data) Tahun

1)

4. Lama tinggal wisatawan mancanagera Semakin lama wisatawan mancanegara tinggal di Indonesia, semakin besar pula devisa yang dihasilkan oleh negara. Untuk tahun 2016 rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara adalah sebanyak 8.39 hari, hal ini tidak mengalami peningkatan atau penurunan dari tahun sebelumnya. Tabel 3.45 Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara 2012 – 2016 Tahun

Rata-Rata Lama Tinggal (hari)

2012 2013 2014 2015

7,70 7,65 7,66 8,53

2016

8,39

7. 8.

MENING KAT NYA JUM LAH PE RJALANAN WISATAWAN (WI SNUS

MENING KAT NYA JUM LAH PE RJALANAN WISATAWAN NUSANTARA (WISNUS )


132

7

MENINGKATNYA JUMLAH PERJALANAN WISATAWAN NUSANTARA (WISNUS)

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara sangat berpengaruh terhadap potensi pendapatan negara dan penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat setempat dimana destinasi berada. Wisatawan Nusantara adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 (enam) bulan dan bukan untuk tujuan bersekolah atau bekerja (memperoleh upah/gaji), serta sifat perjalanannya bukan rutin, dengan kriteria : 1.

Mereka yang melakukan perjalanan ke obyek wisata komersial tidak memandang apakah menginap atau tidak menginap di hotel/penginapan komersial ataupun perjalanannya lebih kurang dari 100 KM (PP);

2.

Mereka yang melakukan perjalanan bukan ke objek wisata komersial tetapi menginap di hotel /penginapan komersial, walaupun jarak perjalanannya kurang dari 100 KM (PP);

3.

Mereka yang melakukan perjalanan bukan ke objek wisata komersial tetapi menginap di hotel dan tidak menginap di hotel/penginapan komersial tetapi jarak perjalanannya lebih dari 100 KM.

Data jumlah wisatawan nusantara diperoleh dari hasil Survei Rumah Tangga (Modul Perjalanan) yang dilakukan sejalan dengan pelaksanaan SUSENAS. Data hasil survei ini kemudian diolah dan dipublikasikan oleh BPS setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan selang waktu perbedaan data adalah 3 (tiga) bulan sejak bulan publikasi yang kemudian diolah kembali oleh Kementerian Pariwisata. Indikator keberhasilan dari sasaran tersebut di atas, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut : Tabel 3.46 Target dan Realisasi Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Tahun 2016

NO 10

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah perjalanan wisatawan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

260

263,6

101,4

nusantara (Juta Perjalanan) Sumber : Litbangjakpar & BPS


133

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator kinerja jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) yang pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 260 juta perjalanan, telah melampaui target dengan mencapai 263,6 juta perjalanan atau 101,4 %. Pencapaian ini didorong adanya beberapa liburan ganda dan liburan nasional. Selain itu faktor lain yang mendukung adalah munculnya kelas menengah baru, pertumbuhan telekomunikasi yang cukup pesat serta teknologi informasi, dan semakin banyaknya konektivitas penghubung antar pulau melalui angkutan udara.

Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 260 juta perjalanan, telah melampaui target dengan capaian 263,68 juta perjalanan atau 101,4% mengalami kenaikan sebesar 1,53% dibandingkan tahun 2015. Pencapaian tersebut didorong adanya beberapa liburan ganda dan liburan nasional. Selain itu faktor lain yang mendukung adalah munculnya kelas menengah baru, pertumbuhan telekomunikasi yang cukup pesat serta teknologi informasi, dan semakin banyaknya konektivitas penghubung antar pulau melalui angkutan udara. Perkembangan

capaian

indikator

Jumlah

perjalanan

wisatawan

nusantara,

dibandingkan dengan Realisasi dengan Target setiap tahunnya sejak Tahun 20142016, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:


134

Tabel.3.47 Angka Pertumbuhan Perjalanan Wisatawan Nusantara

TAHUN

TARGET PERJALANAN WISNUS (JUTA)

2014

250,00

JUMLAH PERJALANAN WISNUS(JUTA) 251,20

2015

255,00

255,05

1,53%

2016

260.00

263,68

3,38%

+/- (%) 0.46%

Sumber : Litbangjakpar dan BPS

Dari tabel di atas terlihat bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Jumlah perjalanan wisatawan nusantara selalu mengalami peningkatan, peningkatan terendah berada pada tahun 2014 sebesar 0,46%, sedangkan peningkatan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 3,38%.

Grafik 3.9 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara

Jumlah sebaran wisatawan nusantara berdasarkan lokasi dapat diketahui hingga level provinsi. Provinsi dengan jumlah wisatawan tertinggi berturut-turut adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta. Keempat provinsi ini terletak di pulau Jawa, dan merupakan pusat aktivitas serta relatif berkembang dengan baik. Jawa Tengah dan Jawa Barat merupakan pusat budaya di pulau Jawa, sedangkan Jakarta dan Jawa Timur adalah pusat bisnis di Indonesia. Indonesia memiliki potensi untuk mampu melaksanakan diversifikasi tujuan wisata, mengingat potensi wisata yang dimiliki di berbagai provinsi di Indonesia. Performansi pasar wisatawan nusantara berdasarkan data provinsi asal adalah sebagai berikut:


135

Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara

Tabel dan grafik di atas menggambarkan performansi pasar wisatawan nusantara pada tahun 2016 yang berdasarkan pada data provinsi asal. Data di atas menggambarkan bahwa 10 besar provinsi yang teratas adalah Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Yogyakarta, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Banten. Provinsi tersebut merupakan daerah asal yang paling banyak mengunjungi tujuan-tujuan wisata atau objek wisata. Berdasarkan informasi dari hasil Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara Tahun 2016 ini, diketahui bahwa jumlah perjalanan penduduk Indonesia yang bertujuan ke Provinsi Jawa Timur merupakan yang tertinggi hingga mencapai sekitar 17,22 persen. Kemudian diikuti oleh wisatawan nusantara yang bertujuan mengunjungi wilayahwilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang masing-masing sekitar 16,21 persen dan 14,91 persen. Kondisi tersebut hampir sama dengan pola yang terjadi menurut daerah asal, dimana Pulau Jawa sangat mendominasi. Provinsi di luar Pulau Jawa yang menjadi tujuan favorit wisatawan nusantara adalah Provinsi Bali yang mencapai sekitar 4,05 persen dari seluruh perjalanan yang dilakukan oleh wisnus di Indonesia. Kemudian disusul oleh wisatawan dengan tujuan wilayah-wilayah di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Lampung yang masing-masing sekitar 3,86 persen; 3,77 persen; dan 2,67 persen.


136

Jumlah perjalanan dan jumlah pengeluaran wisatawan nusantara setiap tahunnya akan mendorong peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Pariwisata Nasional seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.48 Perbandingan Pendapatan PDB 2012 – 2016 No.

Sektor

PDB Pariwisata (miliar Rp) 2012 32.512,3

2013 36.391,1

2014*) 47.423,6

2015*) 56.669,7

2016**) 56.601,69

Pertambangan & Penggalian

16.347,0

18.304,8

20.126,8

23.055,5

24.022,03

3.

Industri

84.191.0

94.091,1

101.532,4

116.260,8

121.182,40

4.

Listrik, gas dan air

1.930,3

2.119,3

3.240,1

3.594,4

3.867,17

5.

Konstruksi

35.369,3

37.020,7

39.994,7

44.629,3

47.735,05

6.

Perdagangan

19.640,6

21.671,8

30.945,7

35.658,7

36.934,75

7.

Restoran

24.904,6

26.375,7

30.304,5

979,1

36.169,46

8.

Hotel

30.023,3

36.894,3

51.207,8

18.832,0

61.118,26

9.

Angkutan Darat

21.898,1

25.417,4

16.866,7

20.474,7

20.130,98

10.

Angkutan Air

3.142,6

2.021,5

1.793,1

8.994,1

2.140,13

11.

Angkutan Udara

14.529,9

17.502,6

21.520,9

59.085,4

25.685,93

12.

Jasa Penunjang Angkutan

6.090,3

6.891,5

9.329,2

38.219,8

11.134,72

13. 14.

Komunikasi Jasa Lainnya

7.202,6 28.458,5

7.743,3 32.579,8

12.077,4 32.719,7

13.575,5 36.455,3

14.414,79 39.052,08

326.240,7

365.025,0

419.082,5

476.484,4

500.189,3

8.241,86

9.083,97

10.302,34

11.045,78

12.406,81

3,96%

4,02%

4,07%

4,31%

4,03%

1.

Pertanian

2.

Total PDB Nasional Harga Berlaku (Triliun Rp) Persentase kontribusi

PDB Pariwisata yang dihasilkan dari pariwisata nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan tiap tahunnya. Pada tahun 2014 pariwisata menghasilkan PDB 394,52 triliun rupiah, di tahun 2015 sebesar 461,36 triliun rupiah dan pada tahun 2016 PDB yang dihasilkan adalah 500,19 triliun rupiah. Peningkatan angka pada tahun 2015 dan tahun 2016 terdapat kenaikan sebesar 38,83% dari tahun sebelumnya. Pencapaian pada sasaran ini di dorong oleh beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut :


137

a.

Timing promosi pada saat liburan ganda dan liburan nasional Adanya libur nasional merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya peningkatan wisatawan nusantara. Seiring dengan banyaknya libur nasional dan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam Surat keputusan Bersama keputusan bersama menteri agama, menteri ketenagakerjaan, dan menteri pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi republik indonesia Nomor 150 tahun 2015 Nomor 2/SKB/Men/VI/2015 Nomor 01 tahun 2015 Tentang Hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2016 yang mengakibatkan lonjakan wisatawan nusantara yang tampak di bulan tertentu, misalnya saat libur Idul Fitri di bulan Juli 2016. Sehingga strategi promosi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata Nusantara memperhatikan kalendar dan Surat Keputusan Bersama tersebut. “TIMING PROMOSI” KALENDER HARI LIBUR NUSANTARA TAHUN 2016

BLN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL

IF

IF

AGU SEP

OKT NOP DES

Natal Natal

JUMLAH

31

HK

20 20 21 21 21 22 19 22 21 21 22 21

HL

JUM LAH

11 9 10 9 10 8 12 9 9 10 8 10

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

251 115 366

LIBUR SEKOLAH : 1. LIBUR SEKOLAH SEMESTERAN DIPERKIRAKAN TANGGAL 21 DESEMBER 2015 – 2 JANUARI 2016 2. LIBUR KENAIKAN KELAS SELAMA 2 MINGGU DIPERKIRAKAN TANGGAL 27 JUNI – 9 JULI 2016 LIBUR GANDA LIBUR NASIONAL BERTEPATAN WEEKEND (SABTU/MINGGU) LIBUR NASIONAL Libur Weekend

Keterangan : HK = Hari Kerja HL = Hari Libur

Gambar 3.45 Kalendar Ganda Tahun 2016

Pada hari-hari biasa ataupun libur sabtu-minggu pergerakan wisatawan nusantara

2016 tidak nampak peningkatannya, sedangkan pada hari libur

nasional atau hari libur ganda lonjakan pergerakan wisatawan nusantara yang cukup significant. Tumbuhnya masyarakat kelas menengah (middle class) baru akibat dari naiknya Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang menembus angka $3.000 sejak 2010


138

menjadi tantangan tersendiri bagi industri pariwisata nasional sebagai dampak adanya peningkatan pertumbuhan pariwisata dan kesadaran masyarakat akan nilai lebih untuk pengembangan destinasi pariwisata yang ada di daerah mereka sendiri. Tetapi pada masa sekarang ini masih saja ditemukan kecenderungan kelas menengah baru yang lebih memilih berwisata ke luar negeri, sehubungan dengan transportasi yang lebih terjangkau dibandingkan jika bepergian ke beberapa wilayah di Indonesia. Faktor yang mendukung munculnya kelas menengah baru di Indonesia ditandai dengan adanya peraturan liberalisasi dan deregulasi Indonesia mempunyai efek yang signifikan pada sistemnya yaitu keuangan, perbankan dan produksi membantu untuk stimulasi perubahan struktural dalam pekerjaan dan menciptakan berbagai pekerjaan kelas menengah. Peningkatan dalam jenis-jenis pekerjaan menjadi faktor utama dalam kenaikan kelas menengah baru di Indonesia,

dan

pertumbuhan

kelas

menengah

adalah

tujuan

target

perkembangan ekonomi Indonesia. Pola konsumsi dan gaya hidup orang-orang kelas menengah tersebut diutamakan dalam majalah mingguan dan bulanan dan muncul dalam talk shows di TV: profesional bankir muda diperlihatkan memakai jenis setelan ternama, mengendarai mobil-mobil mahal, dan makan di restoran Italia, Perancis, dan Jepang yang mewah. Para anggota kelas menengah yang baru akan diuji berdasar konsumsi dan gaya hidup mereka sebagai indikator dari budaya kelas, yang secara spesifik fokus pada kemunculan mereka dan pertumbuhannya di Jakarta saat ini, terutama untuk pertumbuhan pariwisata nasional yang secara eksplisit juga telah dijadikan nawacita dalam Pemerintahan saat ini. Wacana luas dari sektor gaya hidup di Indonesia ditingkatkan melalui iklan komersial, jurnalisme majalah fashion dan gaya hidup budaya internasional/luar. Lebih penting lagi, bagaimanapun, adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari, orang satu menilai orang lain dari masyarakat Indonesia dengan cara gaya hidup, seperti hubungan sosial, konsumsi, hiburan, dan “style” berpakaian. Dalam pengertian ini, keanggotaan kelas masyarakat Indonesia sangat dievaluasi melalui pola konsumsi dan gaya hidup seseorang.


139

Demokratisasi di Indonesia dilihat sebagai middle class secara signifikan berkembang berkat pertumbuhan ekonomi rezim yang cepat. Sehubungan hal tersebut pertumbuhan pariwisata pun meningkat seiring dengan tumbuhnya penduduk middle class. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. b.

Strategi Pemasaran Sehubungan dengan Strategi marketing (pemasaran) yang digunakan oleh Kementerian Pariwisata pada umumnya dan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

Nusantara

adalah

untuk

marketing

strateginya

menggunakan Destinasi-Originasi-Timeline (DOT), untuk Strategi Promosi menggunakan Branding-Advertising-Selling (BAS), Strategi Media menggunakan Paid-Owned-Social+Endorser (POSE), dan untuk strategi waktu promosi menggunakan Pre-On-Post (POP). Penjelasan masing-masing strategi dijabarkan dalam penjelasan di bawah ini. Destinasi-Originasi-Timeline (DOT) Destinasi yang digunakan adalah produk-produk dari wisata alam, wisata bahari, dan wisata buatan. Dilakukan beberapa upaya berkaitan dengan destinasi, yaitu : selling melalui direct promotion (pendukungan event berskala nasional, voucher wisata, dan incentive), diferensiasi melalui keunggulan dan keunikan setiap daya tarik objek wisata dengan adanya program sadar wisata, dan juga upaya marketing mix melalui 7P : Product (produk), Price (harga) Promotion (promosi), Place (lokasi), Process (proses/pelayanan), Physical Evidence (lingkungan fisik). Originasi dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu : segmentasi dengan pembagian pasar berdasarkan kekuatan ekonomi dan jumlah perjalan yang tinggi (dijelaskan dalam tabel 3.26.). Timeline melalui branding Pesona Indonesia sebagai

identitas

pariwisata

nusantara,

promosi

yang

dilakukan

oleh

Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara dalam rangka menggerakkan pasar wisata nusantara. Strategi ini memperhatikan kalender hari libur nasional pada tahun 2016.


140

Gambar 3.31 Portofolio Strategi Pariwisata

Gambar di atas adalah portofolio produk strategi pariwisata Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara dengan produknya adalah alam (nature) dengan porsi 35 %, budaya (culture) porsi 69 %, dan buatan manusia (man made) porsi 5 %. Dalam pencapaian pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara, sangat didukung oleh berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata khususnya oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara melalui kerangka strategi Pemasaran : Branding – Advertising – Selling (BAS) dengan berbagai jalur media (POS+E = Paid Media, Owned media, Social media, + Endorser). Di bawah ini adalah penjelasan dari kerangka strategi dimaksud : KONSEP KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU MARKETING STRATEGY

PROMOTION STRATEGY

MEDIA STRATEGY

PROMOTION TIMING

O B P P D A O O T S S P E Origin

Branding

Paid Media

Pre Event

Owned Media

On Event

Social Media

Post Event

Timing Promosi Paling Penting 1. International Event : H-2 Bulan 2. Regional Event : H-1 Bulan 3. Regional Event (Border) : H-1 Minggu

Event Based

Destination

Advertising

Program Based

Timeline

Selling

+

Endorser

Gambar 3.32 Konsep Komunikasi Pemasaran Terpadu LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

141

Branding-Advertising-Selling (BAS) Branding yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara adalah memperkenalkan Pesona Indonesia sebagai simbol dan konten pariwisata pada daerah asal wisatawan nusantara dan daerah tujuan wisatawan nusantara. Advertising yang dimaksud dalam hal ini adalah memulai ketertarikan tentang produk-produk atau objek daya tarik wisata (ODTW) pada daerah asal wisatawan nusantara dan daerah tujuan wisatawan nusantara. Sedangkan untuk Selling merupakan upaya Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara mulai mempromosikan produk yang berisi tentang insentif penjualan pada daerah asal wisatawan nusantara dan daerah tujuan wisatawan nusantara. BRANDING, ADVERTISING DAN SELLING

BRANDING, ADVERTISING DAN SELLING

BRANDING Origin Destinasi Timeline

Brand Awareness memperkenalkan PESONA INDONESIA sebagai simbol dan sebagai konten Pariwisata pada Daerah Asal Wisnus [DAW] dan Daerah Tujuan Wisnus [DTW]. : Low,Peak & High Seasone serta Liburan akhir minggu (weekend)

Pasar (Market Area)

ADVERTISING Origin Destinasi

Mulai membuat ketertarikan tentang produk-produk atau ODTW (Objek Daya Tarik Wisata) pada DAW dan DTW.

Timeline

: Low,Peak & High Seasone serta Liburan akhir minggu (weekend)

SELLING

LET’S GO TO RADJA AMPAT

PROMO

3D2N 16 ORANG/TRIP

JELAJAH PESONA INDONESIA

Origin Destinasi : Mulai mempromosikan produk berisi tentang insentif penjualan pada DAW dan DTW. Timeline : Low,Peak & High Seasone serta Liburan akhir minggu (weekend)

Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran (Semester I - 2016) (Semester II - 2016)

Branding

30%

20%

Advertising

30%

30%

Selling

40%

50%

TOTAL

100%

100%

Gambar 3.33 Branding Advertising

Paid Media-Owned Media-Sosial Media-Endorser (POSE) Paid Media menggunakan media berbayar nasional, lokal originasi, dan destinasi wisatawan nusantara untuk menciptakan awareness, convergence, media content : elektronik, online, cetak, dan sosial media. Own Media yang telah dibuat oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara merupakan sumber dari segala informasi daerah tujuan wisata, website destinasi, dan event. Own Media yang dimiliki adalah www.indonesia.travel, www.parekraf.go.id, serta media sosial yang dimiliki

oleh

pemerintah

daerah

yang

bekerja

sama


contohnya

adalah 142

www.rajaampat.go.id. Social Media yang digunakan adalah sosial media sesuai origin sebagai sarana untuk menciptakan keterikatan dengan target pasar melalui e-marketing, www.indonesia.travel, dan www.parekraf.go.id. Sedangkan untuk Endorser yaitu dengan pendukungan iklan, expert, selebrity, atau public figure. PAID MEDIA, OWNED MEDIA,SOCIAL MEDIA+ENDORSER

paid media

owned media

endorser

sosial media

+ Paid Media

Owned Media

Sosial Media

Endorser

Menggunakan media berbayar Nasional dan lokal Originasi dan Destinasi wisnus untuk menciptakan awareness, Convergence, media content : elektronik, online, cetak, dan sosmed

Menggunakan media yang telah di miliki sebagai sumber dari segala informasi DTW, website destinasi dan event. www.indonesia,travel www.kemenpar.go.id Contoh : www.rajaampat.go.id

Menggunakan sosial media sesuai origin sebagai sarana untuk menciptakan keterikatan dengan target pasar melalui i-marketing, www.indonesia,travel dan www.kemenpar.go.id ; FB: indonesia.travel; Twitter: @indtravel; Google+: indonesia.travel; Instagram: indtravel; youtube : indonesia.travel

Pendukung iklan, Expert, Selebriti, Public Figure. Contoh : Pevita Pearce.

Gambar 3.34 Paid Media-Owned Media-Sosial Media-Endorser (POSE) Implementasi Promosi Media Elektronik

Implementasi Promosi Media Ruang

TVC Wonderful Indonesia

Implementasi Promosi Media Online WEBSITE www.Indonesia.travel

Implementasi Promosi Media Cetak

PORTAL MEDIA NASIONAL

MOBILE APPS PESONA INDONESIA SEARCH ENGINE MARKETING

Gambar 3.35 Implementasi Promosi di media LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

143

Media Publikasi yang bekerja sama adalah beberapa Televisi nasional, Televisi Berlangganan, dan radio yang mempunyai misi memperkenalkan branding Pesona Indonesia ke seluruh Indonesia pada khususnya. (terlihat pada daftar paid media di atas) Pre-On-Post (POP) Melalui Pre Event merupakan upaya promosi, misalnya berpromosi H-7 di tradisional media dan digital, kegiatan selling dan lain sebagainya. On Event adalah pendukungan melalui promotion item (umbul-umbul, T-Shirt, Payung, Baliho, dan bahan promosi lainnya). Sedangkan untuk Post Event merupakan pelaporan kegiatan dalam bentuk penulisan artikel (advertorial), testimony, dan lain sebagainya sebagai wujud apresiasi untuk kegiatan yang dilaksanakan. Berikut adalah implementasi dari promosi yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengbangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, yang dalam hal ini secara langsung dilaksanakan oleh Asdep Komunikasi Pemasaran Pariwisata Nusantara. PRE, ON, POST (POP) EVENT MEDIA ONLINE

IMPLEMENTASI BRANDING LOGO PI&WI PADA WEBSITE PESONA.INDONESIA.TRAVEL (50:50) 1.

Pre Event Promosi melalui POS misalnya berpromosi H-7 di tradisional media & digital, kegiatan selling dsb

On Event Pendukungan melalui promotion item (umbul umbul, T Shirt, Payung, Baliho dsb)

Post Event Laporan kegiatan melalui POS berbentuk penulisan artikel, (advertorial), testimony dsb

Komposisi branding PI/WI 50:50 • Perubahan yang di lakukan adalah mengganti format logo pesona Indonesia yang tadinya statis dengan logo animasi yang menampilkan logo pesona dan wonderful tampil secara bergantian.

2. Posisi CEO Message •

Posisi CEO message ditempatkan di posisi atas pada frame pertama home page.

MEDIA ONLINE

MEDIA ONLINE

IMPLEMENTASI BRANDING LOGO PI&WI PADA MATERI PUBLIKASI DI MEDIA ONLINE NASIONAL

Implementasi logo branding pada

Materi publikasi akan tayang di 10

dari awal sudah Wonderful Indonesia pada profile picture

media online premium nasional.

maupun pada cover photo masing-masing

social media

menggunakan logo

Ditayangkan berdasarkan event

pariwisata yang akan datang. Baik berupa banner ads atau advertorial.


social media. Begitu pula dengan pembagian slot untuk memposting konten pada masingmasing social media sudah menerapkan

komposisi 50:50.

144

MEDIA PROMOSI (lanjutan)

MEDIA PROMOSI (lanjutan) Media Cetak Cetak 1. Pencetakkan booklet Pesona Wisata dengan berbagai tema, sebagai berikut : a. Regional b. Special Interest c. Pariwisata 2. Pencetakan bahan promosi lainnya Publikasi Jenis Colour, Double Page Full Colour Jumlah Waktu penayangan Periode penayangan

Periode penayangan

Regional Coverage

Sosial media activation, Banner Ad, Video Ad >120.000.000 impressions, >2.000.000 views 109 hari (seluruh media) Januari– Desember 2016

Half Page Full Colour, Full Page Full

1. Paid

:

Kompas, Liputan6, Okezone, Republika, Antara, Kapanlagi, Tribunnews, Elshinta, Vivanews, Merdeka.com, Suara.com

30 kali tayang, 1 - 2 kali tayang per media Januari – Desember 2016

2. Own

:

Indonesia.travel

3. Sosial Media 4. Endorser

: :

Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Youtube 3 Artis : Pevita Pearce, Raffi Ahmad dan Raisa

: display dan advertorial

MEDIA PROMOSI (lanjutan) Media Ruang

Media Elektronik Jumlah

: : : :

: : :

MEDIA PROMOSI Jenis

Jenis Jumlah Waktu penayanangan Periode penayangan

:

Media : 1. Koran Nasional : Sindo, Tempo, Koran Jakarta, Bali Post, Sinar Pagi, Media Indonesia 2. Majalah Nasional : Gatra, Paradiso, Get Lost, Bandara, Alo Indonesia, Travel Club, Panorama 3. Inflight Magazine : Colours, Linkers, Lionmag, Sriwijaya Bentuk

Media Online

: TV Commercials, TV Event Pariwisata, Vignettes, Bumper in, Bumper out, Running Text, Super impuse, Talk Show, Peliputan, Bioskop dan Radio (beberapa kota) : 22.000 spots, 15 TVC Detinasi Pariwisata, Bioskop (14 Kota, 55 Studio) : 60% prime time : 40 % regular time, antara pukul 06.00 -23.00 local time : Januari – Desember 2016

Jenis

:

Jumlah Periode penayangan

: :

Jenis dan Lokasi a. Billboard

: :

b. Videotron

:

c. TVC KA Eksekutif d. Trans Jakarta e. Damri Bandara f. Stasiun KA (Papan Iklan) Bandung g. Commuterline h. KM Kelud i. T-Banner

: : : :

- Bandara : Jakarta, Yogyakarta, Solo, Semarang, Padang, Medan, Aceh, Palembang, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Mataram, Kupang, Denpasar, Makassar, Manado, Kendari, Palu , Gorontalo, Surabaya - Pelabuhan : Aceh, Medan, Batam, Lampung, Banten, Makassar, Kaltim, Bali, Mataram, Kupang. Jakarta, Bogor , Bandung, Cipularang, Yogyakarta , Semarang, Surabaya, Malang, Padang, Medan, Pekanbaru, Makassar, Denpasar 42 jurusan Kereta api eksekutif di Pulau Jawa DKI Jakarta Jabodetabek, Purwakarta Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Jember, Banyuwangi, Jakarta, Solo,

:

Jabodetabek

:

Pemasangan pada event – event Pariwisata Nusantara

j. Souvenir & Merchandise

:

Untuk mendukung event – event Pariwisata Nusantara berupa: T-shirt, Topi, Shopping Bag, Payung, Power Bank dll.

: TV Nasional (iNews TV, RCTI, Global TV, Metro TV, Indosiar, SCTV, Trans TV, Trans 7, Kompas TV)

Pemasangan di Kereta Bima Eksekutif (TVC di KA TV, dan Coverseat), Commuterline Jabodetabek, Branding Pilar, Panel Bus Trans Jakarta, Panel Bus Damri, DOOH (Videotron), KM Kelud, serta materi eventevent di Billboard. >70 Spot Januari – Desember 2016

Gambar 3.36 Implementasi Promosi di media (lanjutan)

9.

MENING KAT NYA JUM LAH PE NGE LUARAN WIS AT AWAN NUS ANTARA (WIS NUS)


145

MENINGKATNYA JUMLAH PENGELUARAN WISATAWAN

8

NUSANTARA (WISNUS)

Jumlah

Pengeluaran

per

wisatawan

nusantara/kunjungan,

yaitu

rata-rata

pengeluaran setiap wisatawan nusantara pada setiap perjalanan wisata ke daerah di Indonesia. Destinasi pariwisata tidak hanya diharapkan untuk menarik wisatawan mancanegara yang berkualitas, namun juga wisatawan nusantara yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan peningkatan rata-rata pengeluaran setiap wisatawan nusantara (per orang) per kunjungan ke daerah di Indonesia yaitu Rp. 914,300. Terjadinya peningkatan rata-rata pendapatan yang berpengaruh terhadap ketahanan daya beli masyarakat Indonesia, khususnya pada kelas ekonomi menengah beberapa tahun belakangan ini. Oleh karena itu, sektor pariwisata perlu mengarahkan potensi wisatawan Indonesia yang berkualitas (berdaya beli tinggi) untuk melakukan wisata di dalam negeri dan membeli produk kepariwisataan lokal. Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara dipengaruhi oleh jumlah serta pengeluaran wisatawan nusantara di Indonesia. Semakin besar belanja wisatawan nusantara terkait dengan pariwisata, maka aktvitas ekonomi suatu daerah semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat. Indikator keberhasilan dari sasaran di atas, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut : Tabel 3.49 Target dan Realisasi Jumlah Pengeluran Wisatawan Nusantara Tahun 2016 NO 11

INDIKATOR KINERJA Jumlah pengeluaran wisatawan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

223.6

241.08

107.8

nusantara (Triliun Rupiah) Sumber : Litbangjakpar & BPS

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai total penerimaan dari pengeluaran wisatawan nusantara melampaui target yang diharapkan dengan capaian sebesar 107.8 % dengan nilai 241.08 triliun rupiah.


146

Peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan nusantara disebabkan oleh hal-hal berikut: 1.

Banyaknya event di dalam negeri yang menarik wisatawan untuk berwisata di dalam negeri; Faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah pengeluaran per wisatawan nusantara/kunjungan adalah sebagai berikut : a.

Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara;

b.

Mulai dikembangkannya daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata nasional;

c.

Beraneka ragamnya produk souvenir di suatu daerah pariwisata;

d.

Meningkatnya daya beli masyarakat, terutama di Kawasan Asia; dan

e.

Pengelolaan destinasi yang cukup baik pada masa sekarang ini, dengan sadarnya masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam menjaga kelestarian dan kebersihan sekitar destinasi pariwisata.

2.

Terpromosinya dengan baik event di dalam negeri dalam berbagai media; dan Kenaikan nilai total pengeluaran wisatawan nusantara dari tahun sebelumnya didukung oleh beberapa faktor antara lain naiknya jumlah perjalanan wisatawan nusantara, sebesar 263.6 perjalanan atau meningkat dibandingkan dengan jumlah perjalanan tahun sebelumnya yaitu sebesar 255.05 perjalanan.

Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi Jumlah Pengeluaran Wisatawan Nusantara tahun 2014-2016

NO

11

INDIKATOR KINERJA

Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Triliun Rupiah)

2016 REALISASI 241.08

2015 CAPAIAN (%) 107.8

REALISASI 224.65

2014 CAPAIAN (%) 117

REALISASI 213.94

CAPAIAN (%) 120.30

Dari tabel di atas terlihat bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Indikator Kinerja Pengeluaran Wisatawan Nusantara selalu mengalami peningkatan dan selalu melampaui target yang telah ditetapkan.


147

Tabel 3.51 Rata-Rata Jumlah Pengeluaran Wisnus Tahun 2014 - 2016 TAHUN

RATA2 PE-NGELUARAN

+/-(%)

(RP. RIBU) 2014

851.68

19.74

2015

880.94

3.44

2016

914.30

3.79

Meningkatnya

rata-rata

jumlah

pengeluaran

wisatawan

nusantara,

sebesar

Rp. 914.300,- atau meningkat 3.79 % dibandingkan dengan jumlah rata-rata pengeluaran tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 880.940,-. Selengkapnya tercantum pada tabel dan grafik berikut:

Grafik 3.10 Jumlah Pengeluaran Wisatawan Nusantara

Grafik III.5 Grafik Rata-Rata Pengeluaran Grafik 3. 11 Rata-rata pengeluaran Wisatawan Nusantara LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

148

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung performansi ini di antaranya adalah : Layanan Sistem Informasi Pasar Wisnus Layanan Sistem Informasi Pasar Wiasatawan Nusantara adalah sebuah sistem informasi yang disusun untuk mengetahui profil wisatawan nusantara secara periodik dan akurat melalui pendekatan analisa perilaku pengguna seluler. Selain itu juga dapat mengestimasikan pergerakan wisatawan nusantara melalui analisis go location dan mendefinisikan profil wisatawan nusantara berdasarkan origin, gender, length of stay, status sosial ekonomi, kelompok umur, dan minat. Sistem Layanan ini menghasilkan 3 (tiga) output baik kebijakan dan program mencakup; Management Information System (MIS) berupa Dashboard Wisnus dan Customer Service System (CSS) berupa SMS Location Based Advertising (LBA) dan Digital Survei. Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan Layanan sistem informasi adalah Memberikan data dan informasi profile wisatawan nusantara sebagai dasar pengambilan keputusan secara lebih cepat, terperinci, dan akurat.

Gambar 3.37 Dashboard Layanan Informasi Pasar Wisatawan Nusantara

Keberhasilan Layanan Sistem Informasi Pasar Wisnus adalah: 1.

Penyediaan data wisnus real time di 7 titik (Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan).

2.

Pengiriman SMS Promosi Location Based Advertising (LBA).

3.

Pelaksanaan Digital Survei.


149

Gerhana Matahari Total (GMT) Gerhana

Matahari

Total

2016

berlangsung serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 Maret 2016. Gerhana Matahari

Total

(GMT)

dengan

kondisi gerhana 100% melintasi 12 Provinsi di wilayah Indonesia yakni Bengkulu,

Sumatera

Barat,

Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Sementara wilayah lainnya di seluruh Indonesia mengalami kondisi Gerhana Matahari yang bervariasi antara 60% hingga 90%.

Gerhana Matahari Total (GMT)

Gerhana Matahari Total tahun 2016 memiliki keistimewaan tersendiri bagi Indonesia, karena di tahun tersebut jalur totalitas Gerhana Matahari melewati Indonesia, dan Indonesia merupakan satu-satunya negara yang dapat mengamati fenomena GMT dari daratan. Adapun fenomena Gerhana Matahari Total dengan durasi terlama berlangsung di kota Maba (3 menit 17 detik), Luwuk (2 menit 50 detik), dan Ternate (2 menit 45 detik). Tujuan dukungan promosi pada event Gerhana Matahari Total 2016 yakni untuk mempromosikan fenomena GMT 2016 sebagai daya tarik wisata yang dapat mendorong pergerakan wisatawan. Adapun target kunjungan wisatawan selama event Gerhana Matahari di seluruh Indonesia adalah 100.000 wisman dengan


150

prediksi penerimaan devisa mencapai 1,56 triliun rupiah dan 5.100.000 perjalanan wisnus dengan prediksi nilai transaksi ekonomi mencapai 3,8 triliun rupiah. Sementara target kunjungan wisatawan Gerhana Matahari Total di 12 propinsi yakni 10.000 wisman dengan prediksi penerimaan devisa sebesar 156 milyar rupiah dan 50.000 pergerakan wisnus dengan prediksi nilai transaksi ekonomi mencapai37,3 milyar rupiah. Dalam rangka memeriahkan event nasional Gerhana Matahari Total 2016, telah digelar 74 aktivitas yang tersebar di 12 Propinsi, diantaranya pertunjukkan seni budaya, pesta kembang api, lomba fotografi, pameran kuliner khas daerah, seminar pariwisata, dan ritual keagamaan.

Kegiatan Gerhana Matahari Total di Belitung, Provinsi Bangka Belitung

Festival Pesona Palu Nomoni Festival Pesona Palu Nomoni 2016 merupakan sarana expose dan promosi potensi wisata budaya yang berada di Wilayah Kota Palu dan menjadi ruang ekspresi bagi keberagaman budaya di Kota Palu. Festival Pesona Budaya Teluk Palu 2016 yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Palu ini memiliki beberapa agenda dan rencana strategis, yang antara lain untuk mengekspose potensi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif di Kota Palu untuk mendorong kota ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan khususnya di Pulau Sulawesi dan di Kawasan Timur Indonesia. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan dan memacu iklim investasi ekonomi di sektor industri pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif di Kota Palu dan


151

Propinsi Sulawesi Tengah serta mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan wisatawan nusantara. Menjadi ruang promosi wisata dengan keanekaragaman budaya dan kultur adat istiadat yang ada di Kota Palu. Sarana dan media edukasi lingkungan budaya dan ekonomi kreatif bagi masyarakat Kota Palu serta keragaman kultural dan perdamaian. Selain itu juga untuk membangun dan menggalang kemitraan dengan pelaku wisata, budaya dan ekonomi kreatif, pihak sponsor, perusahaan, perhotelan, perbankan dan sektor informal di Kota Palu. Kegiatan yang dilaksanakan di antaranya adalah Instalasi obor, atraksi Gimba, dan Lalove (seruling adat) sepanjang 7,2 km Teluk Palu, ritual adat dan budaya Kaili, Panggung Seni Budaya Nusantara dan Alat Transportasi Dokar (Delman).

Peresmian dan Pembukaan Acara Palu Nomoni

Festival Bahari kepri Festival Bahari Kepri merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Sail Selat Karimata pada tahun ini merupakan gelaran Sail Indonesia ke delapan, Sail Pertama pada tahun 2009. Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia menggelar Sail Selat karimata yang akan berpusat di Kabupaten Kayong

Pembukaan Festival Budaya Kepri oleh Bapak Menteri Pariwisata

Utara, Provinsi Kalimantan barat. Bersamaan dengan ini diadakan juga Festival bahari Kepri di Ibukota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, pada tanggal 20-30 Oktober 2016 Pemerintah Provinsi Kepri bertekad untuk menjadikan momentum Festival Bahari Kepri tersebut menjadi titik dimulainya pembangunan pariwisata yang menjadikan


152

Kepulauan Riau sebagai pintu gerbang wisata bahari Indonesia. Sehingga sebagai kawasan cross border, Kepulauan Riau dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia serta meningkatkan nilai ekonomi di berbagai sektor. Tujuan dari kegiatan ini adalah momentum untuk menjadikan Kepri sebagai pintu gerbang wisata bahari Indonesia serta mengoptimalkan peran Nongsa Point Marina dan Bandar Bintan Telani sebagai entry dan exit point yacht di Kepulauan Riau. Pesta Kesenian Bali (PKB) Tema PKB ke–38 tahun 2016 : “KARANG AWAK” artinya Mencintai Tanah Kelahiran. Ini memberikan makna yang amat mendalam dalam membangun dan meningkatkan kualitas diri agar dapat menggerakkan roda kehidupan untuk menghadapi persaingan globalisasi dalam tatanan yang harmonis dan saling menghargai. Presiden Joko Widodo secara resmi melepas pawai Pesta Kesenian Bali ke - 38 di depan Museum Rakyat Bali atau Museum Bajrasandi di Lapangan Renon, Denpasar. Presiden Joko Widodo membuka pawai dengan memukul kul-kul berukuran sekitar 2 meter (alat kesenian Bali yang terbuat dari kayu). Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa Pesta Kesenian Bali bukan semata-mata pesta kesenian rakyat.

Pembukaan Pesta Kesenian Bali ke - 38 oleh Presiden Joko Widodo & Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menutup Pesta Kesenian Bali ke 38


153

Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke71 RI tahun ini dipusatkan di Danau Toba, Sumatera Utara dengan tajuk "Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba". berpesta

Kota

Balige

Karnaval

benar-benar Kemerdekaan

Pesona Danau Toba (KKPDT) 2016

Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba

yang dipusatkan di kotaitu benar-benar semarak. Seluruh warga Kabupaten Tobasa tumpah ruah di puncak peringatan HUT ke-71 RI yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo. Mengenakan “ulos raja” Ragidup Sirara warna gelap dan ornamen putih, orang nomor satu di Tanah Air itu ikut pawai sepanjang 3,5 km. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Widodo serta para menteri telah meninggalkan titik akhir karnaval sekitar 500 meter sebelum titik akhir di Simpang Sibulele, Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara. Presiden kemudian melepas rombongan karnaval, ditandai dengan pemukulan Gondang Teluse banyak tujuh kali. Masyarakat setempat ikut menghitung tabuhan gendang, mulai dari satu sampai tujuh, menggunakan bahasa lokal.

Nusa Dua Fiesta Menteri Pariwisata Arief Yahya hadir dan membuka Nusa Dua Fiesta 2016 di Peninsula, Nusa Gede, Nusa Dua, Bali. Jika tahun 2015 lalu mengambil tema Love, Peace, and Harmony, maka tahun ini temanya menjadi “Bring the World to Bali.” Event dalam Nusa Dua Fiesta semakin beragam. Dari event buatan (pertunjukan musik, Nusa Dua 10K Bali Cultural Run, Tennis Nusa Dua Open, Cross Culture Cycling, Hero Waste Fun Walk dan Nusa Dua Golf Tournament), event budaya (pawai budaya, pertunjukan kesenian tradisional, dll), event MICE (pameran-pameran, Celebrity Cooking Workshop), yang digelar selama 9 (sembilan) hari non stop.


154

Tercatat jumlah kunjungan harian rata-rata sebanyak 14 ribu orang. Pada hari keempat pelaksanaan NDF mencetak rekor kunjungan hingga 26.700 orang. Tercatat selama 4 hari saja perhelatan, sebanyak 59.494 orang berkunjung ke venue pulau Peninsula.

Pembukaan acara Nusa Dua Fiesta oleh Menteri Pariwisata

Tomohon International Flower Festival Tomohon International Flower Festival merupakan salah satu kegiatan promosi kreatif di Kota Tomohon dalam upaya untuk meningkatkan

pergerakan

wisatawan

mancanegara dan nusantara dan menjadi Tomohon International Flower

ajang promosi untuk masyarakat jawa

tengah terutama untuk masyarakat kota tomohon dan dapat meningkatkan pergerakan wisatawan. Dalam kegiatan Tomohon International Flower Festival ini akan menampilkan parade kendaraan yang dihias dengan bunga dari berbagai provinsi di indonesia, instansi pemerintah, serta swasta. Dipilihnya kota Tomohon sebagai lokasi perhelatan Tomohon International Flower Festival untuk menegaskan posisi dan mempromosikan potensi wisata kota bunga tomohon serta industri pendukung sebagai pusat industri bunga di Indonesia Timur, sekaligus sebagai destinasi wisata lingkungan, baik ecotourism maupun agrotourism. Meski tergolong mungil, Kota Tomohon rupanya cukup tenar di kalangan turis. Ini karena sejak 2008, Kota Tomohon di Sulawesi Utara tersebut menjadi tempat digelarnya festival bunga kelas dunia yakni Tomohon International Flower Festival (TIFF). Pada awalnya, festival ini digelar 2 tahun sekali yaitu 2008, 2010, 2012, dan 2014. Mulai pada tahun 2015, pemerintah mencanangkan TIFF sebagai agenda


155

tahunan yang bisa dinikmati wisatawan dalam rangka mengangkat citra budaya dan pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kota Tomohon. Tema yang diusung pada TIFF tahun ini adalah “ENCHANTING TOMOHON” dimulai dengan penampilan Tari Tarian Adat serta Drum Band dan Tournament of Flowers alias pawai bunga. Tournament of Flowers dan Flower Fashion Carnival start dari eks Rindam Kakaskasen Finish di Stadion Babe Palar Walian. Ada lebih dari 30 kendaraan dihias bunga dengan indah, 4 Kendaraan di antaranya berasal dari negara tetangga seperti; Australia, Singapura, Jepang, Tiongkok, serta dari Sekretariat ASEAN. Tak sedikit turis yang berderet sepanjang jalan untuk melihat dan memotret kendaraan berhias bunga yang menarik perhatian tersebut. Ada tiga agenda utama dalam festival ini yaitu Tournament of Flowers, Kontes Ratu Bunga, Pameran Bunga/Holtikultura dan Pagelaran Seni Budaya Nusantara. Kegiatan ini dilaksanakan di bawah koordinasi Pemerintah Kota dan melibatkan Kementerian Pariwisata

RI,

Kementerian

Pertanian

RI,

Kementerian

Perindustrian

dan

Kementerian Perdagangan RI, serta dukungan sponsor dari berbagai pihak, baik BUMN/BUMD serta Perusahaan Swasta.

Deep & Extreme Indonesia Pameran Deep & Extreme Indonesia, diselenggarakan di Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Center untuk yang ke-10 kalinya, yang bertema “Toward the Regencies’ Potential”, yang dibuka oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia dan dihadiri oleh. Dalam Pameran Deep & Extreme Indonesia 2016 ini, kita dapat menjumpai beragam operator dan lembaga selam, organisasi pemerintah, dewan promosi pariwisata, agen perjalanan, kapal operator selam, alat dan aksesoris selam, peralatan olahraga air, perlengkapan fotografi bawah laut serta memfasilitasi penjual dan pembeli.


156

Kegiatan Deep & Extreme Indonesia 2016 mendapat sambutan baik dari masyarakan luas, hal ini terlihat dari para pengunjung yang berkunjung terus meningkat setiap harinya. Dari hari pertama dibukanya pameran hingga hari terakhir penutupan pameran berjumlah sekitar 9000 orang pengunjung. Pada booth pameran Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, selain disi dari kementerian juga diisi dari dinas lain yang telah didukung oleh kementrian, berikut daftar dan laporan booth yang didukung oleh Kementerian Pariwisata diantanya: 1. Raja Ampat Biodiversity, dengan jumlah pengunjung ke booth sekitar 1000 orang pengunjung 2. Hamu Eco Resort, dengan jumlah pengunjung ke booth sekitar 1500 org pengunjung dan jumlah deal untuk penawaran wisata yang di tawarkan di booth ini sekitar 30 orang pengunjung yang deal. 3. Salvador Dive Operator, dengan jumlah pengunjung sekitar 1200 orang pengunjung dan jumlah deal untuk penawaran wisata yang ditawarkan di booth ini sekitar 4 group / 38 orang pengunjung. 4. Go Scuba, dengan jumlah pengunjung sekitar 1300 orang pengunjung dan jumlah deal untuk penawaran wisata yang ditawarkan di booth ini sekitar 5 – 7 group. 5. Sea World Club, dengan jumlah pengunjung sekitar 1000 orang pengunjung dan

jumlah deal untuk penawaran wisata yang ditawarkan di booth ini sekitar 50 orang pengunjung.

Menteri Pariwisata berfoto di booth Kementerian Pariwisata pada Kegiatan Deep Federation & Extreme Indonesia 2016 World SKIF (Shotokan Karate-Do International Indonesia)


157

Championship XII Kejuaraan SKIF pertama kali diadakan di Tokyo - Jepang pada tahun 1983. Pada tahun 2000, Indonesia menjadi tuan rumah The VII SKIF Karate World Championship di Bali, Indonesia dan diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri (SKIF Dan VIII). Lebih dari 1.600 peserta dari 56 negara menghadiri acara tersebut dan dianggap sebagai acara terbaik dalam sejarah SKIF. Tahun ini, SKIF Indonesia mendapat kehormatan untuk dipercaya sebagai tuan rumah untuk The XII SKIF Karate World Championship. Selain Jepang, Indonesia akan menjadi satu-satunya negara yang menjadi tuan rumah SKIF World Championship lebih dari sekali. Akan ada lebih dari 2.000 karateka (berusia 10 sampai lebih dari 75 tahun) dari lebih dari 100 negara yang berpartisipasi di acara ini. Maksud dan tujuan dari SKIF XII ini adalah : 1.

Mempertahankan International Event dengan semangat Karateka Indonesia untuk tetap terlaksana dan menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

2.

Meningkatkan hubungan Multilateral Indonesia dengan berbagai negara melalui International Event yang diselenggarakan di Indonesia.

3.

Meningkatkan prestasi para Karateka dan menjadi wahana pencitraan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan menarik serta bedaya saing sesuai dengan branding Wonderful Indonesia.

4.

Menjadikan Indonesia sebagai daerah tujuan wisata olahraga bertaraf regional,nasional dan international dalam rangka membangun masyarakat berjiwa sehat dan sportif.

Acara Farewell Party SKIF (Shotokan Karate-Do International Federation Indonesia) World Championship XII dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2016 di Hall D2, JIExpo, Kemayoran, Jakarta. Target audiens dai SKIF ini adalah : 1.

Delegasi Peserta SKIF dari berbagai negara undangan

2.

Pendamping, tim supporter dan keluarga peserta SKIF domestik dan mancanegara

3.

Reporter/media dalam dan luar negeri

4.

Pemirsa dalam dan luar negeri melalui media

5.

Komunitas dan masyarakat umum LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

158

Jumlah peserta dari delegasi yang difasilitasi adalah sebanyak 135 negara dengan pengunjung potensial mencapai +/- 4,000 (athletes, officials, families and supporters)

Pembukaan Acara SKIF (Shotokan Karate-Do International Federation Indonesia) World Championship XII oleh Wakil Presiden, Jusuf kalla

HARI PERS NASIONAL Hari Pers Nasional menjadi ajang silaturahmi, promosi dan penyatuan pemikiran untuk kemajuan pers pada khususnya dan kemajuan bangsa pada umumnya. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan terbesar dan paling bergengsi bagi komponen pers Indonesia. Hari Pers Nasional dimaknai sebagai Pesta Raya Rakyat yang memiliki Pers yang merdeka sebagai salah satu pilar demokrasi. Para Peserta dalam kegiatan Opening Ceremony ini adalah Masyarakat Pers nasional dan daerah dari 34 Provinsi yang terdiri dari Media TV, Media Radio, Media Cetak, Media Online, Kantor Berita, Instansi Terkait, serta Pemerintah Provinsi/KabupatenKota se NTB dan Pemerintah Provinsi lainnya yang menjadi tamu undangan dan akan dibuka oleh Presiden RI pada 9 Februari 2016. Selain itu juga di hadiri dari berbagai kementerian serta Kepala TNI dan Polri, diantaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menko Pemberdayaan Manusia dan kebudayaan, Menkoinfo, Menteri Pariwisata, Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Menko Maritim dan Sumber Daya, Mendagri, dan para Duta Besar perwakilan negara sahabat Kegiatan Hari Pers Nasional dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo. Dihadiri sekitar 2.000 insan pers dari seluruh Indonesia dimana di isi oleh serangkaian acara yang berlangsung dalam Hari Pers Nasional terdiri dari:


159

1. SAIL OF JOURNALIST Menggunakan KRI Makassar milik TNI AL, berangkat dari Pangkalan Armada Timur di Ujung Surabaya, pada tanggal 5 Februari, tiba dan berlabuh di Pantai Senggigi tanggal 6 Februari. Diikuti 200 peserta, terdiri dari 150 wartawan dan pelajar berprestasi. Diharapkan Ketua DPD RI, Menko Maritim dan Sumber Daya Alam, serta KSAL ikut dalam pelayaran. Sepanjang perjalan diisi sejumlah kegiatan, seperti seminar bertema kemaritiman dan jurnalisme juga workshop penulisan. Kegiatan lain adalah atraksi dari Korps Marinir TNI AL. 2. PAMERAN PERS DAN ALUTSISTA Diselenggarakan di Lombok City Center (LCC) sejak tanggal 5 Februari hingga 9 Februari. Pameran diikuti berbagai media massa nasional dan daerah, juga instansi pemerintah dan sejumlah perusahaan. Korps Marinir TNI AL juga diharapkan ikut memamerkan alutsista dan menampilkan berbagai atraksi kemampuan tempur dan penguasaan medan. Di arena pameran juga akan dilaksanakan pasar murah kerjasama panitia dengan Artha Graha Peduli (AGP). 3. KONVENSI PERS DAN SEMINAR Mengangkat sejumlah persoalan yang dihadapi pers nasional, juga membahas berbagai upaya agar posisi dan peran pers nasional semakin positif dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong gagasan poros maritim dan meningkatkan sektor pariwisata nusantara. Tema konvensi, Refleksi Nasional Menjawab Tantangan Pembangunan Poros Maritim dan Menghadirkan Kesejahteraan. Keynote speaker Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. 4. ACARA PUNCAK Diselenggarakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok. Mandalika merupakan salah satu dari 10 destinasi wisata baru yang telah dicanangkan pemerintah. Selain mendengarkan amanat Presiden RI, dalam acara puncak ini juga akan diserahkan penghargaan Anugerah Adinegoro, Anugerah Kebudayaan dan Spirit of Journalism. Selain itu juga akan ditandatangani sejumlah inisiatif seperti pencanangan Induk Koperasi Wartawan, dan pembangunan Politeknik Pariwisata NTB, dan sebagainya. Presiden meletakkan batu pertama


160

pembangunan Politeknik Pariwisata NTB dan mencanangkan nama jalan Pers Nasional di Lombok. Dalam Kegiatan Hari Pers Nasional disepakati berbagai MoU lintas Kementerian dan Lembaga dalam mengelola pengembangan infrastruktur khususnya Pariwisata Lombok. Tour de Singkarak Perpaduan antara event promosi pariwisata dan olahraga prestasi dalam bentuk lomba balap sepeda internasional terbukti telah memberikan

kontribusi

yang

besar

bagi

percepatan pertumbuhan dan pengembangan Start Tour de Singkarak

wilayah dan pengembangan kepariwisataan di

Sumatera Barat serta kabupaten/ kota yang ada didalamnya. Selama 8 tahun terakhir ini kita dapat melihat peningkatan yang luar biasa pembangunan infrastruktur, sarana prasarana, usaha dan fasilitas pariwisata di berbagai daerah di Sumatera Barat, demikian juga peningkatan arus kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Beberapa kali mengalami terpaan bencana gempa bumi, Tour de Singkarak-pun mampu menjadi salah satu akselerator pemulihan ekonomi Sumatera Barat. Tour de Singkarak telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak penyelenggaraan pertamanya di Tahun 2009. Perkembangan dapat dilihat diantaranya dari jumlah Kabupaten/ Kota yang turut serta mendukung event ini dan jumlah peserta/ atlit/ klub sepeda dari dalam dan luar negeri yang meningkat dari tahun ke tahun. Sejak Tahun 2009, Tour de Singkarak telah masuk dalam kalender balap sepeda tahunan dunia Union Cycliste Internationale (UCI) dan tercatat dengan Grade 2.2 Asia Tour. Adapun tujuan dari kegiatan Tour de Singkarak yaitu dalam rangka promosi Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia melalui sport-touris. Tour de Singkarak 2016 dilaksanakan di Sumatera Barat mulai tanggal 6 sampai


161

dengan 14 Agustus 2016, yang terdiri dari 8 stage dan menempuh jarak total 1102.7 KM dimana akan dimulai atau start dari Kabupaten Solok, selanjutnya akan melintasi dan 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan berakhir di Kota Padang, Ibukota Provinsi Sumatera Barat. Sebanyak 19 tim yang ambil bagian di ajang ini diantaranya Trengganu Cycling Team (Malaysia), Singha Infinite Cycling Team (Singapura), Black Inc Cycling Team (Laos), Korail Cycling Team (Korea), Kinan Cycling Team (Japan), St. George Merida Cycling Team (Australia), Pishgaman Cycling Team (Iran) dan lainnya. KENDALA DAN UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2016 antara lain: 1. Belum optimalnya kerjasama pemerintah pusat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengelolaan event-event pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara. 2. Masih

minimnya

infrastruktur

menuju

tempat-tempat

wisata,

menjadi

permasalahan wisatawan dalam pencapaian target sasaran wisatawan nusantara; 3. Belum optimalnya promosi event-event pariwisata ke masyarakat luas, sehingga belum sampainya informasi akan adanya event tersebut.


162

10.

MENING KAT NYA KAP ASIT APRO FESIONALISME SDM PARIWIS ATA

MENINGKATNYA KAPASITAS DAN PROFESIONALISME

9

SDM PARIWISATA

Dengan meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM diharapkan kualitas pelayanan dalam bidang kepariwisataan menjadi lebih baik, meningkatnya daya saing SDM pariwisata Indonesia terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Sasaran dari meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata adalah peningkatan kualitas pelayanan untuk wisatawan baik mancanegara maupun nusantara. Kualitas pelayanan yang baik terhadap wisatawan diharapkan memberikan impresi yang baik dan menimbulkan keinginan untuk kembali berkunjung. Di samping itu, sasaran tersebut juga berdampak pada meningkatnya daya saing SDM pariwisata Indonesia terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan indikator kinerja berupa Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi dan jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata. 1.

Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata yang Disertifikasi Sasaran meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi pada tahun 2016. Indikator keberhasilan sasaran, serta target dan realisasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.52 Target dan Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Tahun 2016 NO 12

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah tenaga kerja di sektor

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

35.000

35.150

100.4

pariwisata yang disertifikasi (orang)

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata Yang disertifikasi mencapai target 100,4%.


163

Untuk melihat perkembangan capaian indikator Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi, bila dibandingkan Realisasi dengan Target setiap tahunnya sejak Tahun 2014-2016, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: Tabel 3.53 Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Tahun 2016 2016

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

UTAMA Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang)

2015

CAPAIAN

REALISASI

CAPAIAN

(%) 35.150

100.4

2014 REALISASI

CAPAIAN

(%) 17.500

100

(%) 0

-

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata yang disertifikasi pada tahun 2016 mencapai target 100,4%. Peningkatan target sertifikasi kompetensi SDM kepariwisataan pada tahun 2016 mengalami kenaikan 100% dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan tingginya kebutuhan SDM bidang pariwisata yang kompeten dan bersertifikat. Strategi yang dilakukan Kementerian Pariwisata dalam mencapai target tersebut adalah dengan melakukan sertifikasi kompetensi terhadap SDM pendidikan tinggi pariwisata diluar kementerian pariwisata. Kegiatan Sertifikasi Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh 28 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pihak ke 3 (tiga) pada bidang pariwisata yang bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bidang Pariwisata yang melaksanakan sertifikasi tersebut antara lain: Tabel 3.54 Lembaga Sertifikasi Profesi

1. LSP Pramuwisata Indonesia

1.

BIDANG BIDANG YANG DISERTIFIKASI Hotel & Restoran

2. LSP SPA Nasional

1.

Biro Perjalanan Wisata (BPW)

3. LSP COHESPA

1.

MICE

4. LSP Jasa Boga

1.

SPA

NAMA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI


164

5. LSP Pariwisata Jakarta

1.

BIDANG BIDANG YANG DISERTIFIKASI Tour Leader

6. LSP Hotel dan Restoran

1.

Jasa Boga

7. LSP Hotel dan Pariwisata

1.

Kepemanduan Wisata Selam

8. LSP Pariwisata Indonesia

1.

Kepemanduan Wisata Arung

NAMA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Jeram, 9. LSP Pariwisata Bali

1.

Kepemanduan Ekowisata

10. LSP Pariwisata Bali Indonesia

1.

Kepemanduan Wisata Outbound

11. LSP SPA Tirtanirwana Indonesia

1.

Kepemanduan Wisata Gunung

12. LSP Pariwisata Bunaken

1.

Kepemanduan Wisata Mancing

13. LSP Pariwisata Lancang Kuning

1.

Kepemanduan Wisata Museum

Nusantara 14. LSP Crew Kapal Pesiar & Kapal Niaga Internasional (CKPNI) 15. LSP Anging Mamiri 16. LSP Phinisi 17. LSP MICE 18. LSP Wiyata Nusantara 19. LSP Pariwisata Nasional 20. LSP Pariwisata Bhakti Persada 21. LSP Archipelago 22. LSP Air Transport & Distribution Agency (ATDA) 23. LSP Rafflesia 24. LSP KOPI 25. LSP Pariwisata Bali Internasional 26. LSP Pemandu Wisata Nusantara (PENTARA) 27. LSP Pariwisata Flores 28. LSP Pariwisata, Aestetika dan SPA (PARAS)


165

Tabel 3.55 Job Titles Yang Disepakati Dalam Mutual Recognition Agreement (MRA) dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) No

Jenis Pekerjaan

No

FRONT OFFICE

Jenis Pekerjaan

FOOD PRODUCTION

No 23.

Jenis Pekerjaan Public Area Cleaner

1.

FO Manager

12.

Demi Chef

TRAVEL AGENCIES

2.

FO Supervisor

13.

Commis Chef

24.

General Manager

3.

Receptionist

14.

Chef de Partie

25

Assisstant General Manager

4.

Telephone Operator

15.

Commis Pastry

26.

Senior Travel Consultant

5.

Bell Boy

16.

Baker

27

Travel Consultant

FOOD AND BEVERAGE

17.

Butcher

6.

F & B Director

HOUSE KEEPING

7.

F & B Outlet Manager

18.

8.

Head Waiter

9.

TOUR OPERATION 28

Product Manager

Executive Housekeeper

29

Sales and Marketing Manager

19.

Laundry Manager

30

Credit Manager

Bartender

20.

Floor Supervisor

31

Ticketing Manager

10.

Waiter

21.

Laundry Attendant

32

Tour Manager

11.

Executive Chef

22.

Room Attendant

Kendala dan Upaya yang dilakukan Dalam melaksanakan sertifikasi, terdapat beberapa kendala baik dari industri pariwisata maupun dari pihak Lembaga sertifikasi Profesi (LSP) beberapa diantaranya adalah : a. Dari pihak industri mengalami kendala, dimana industri pariwisata tersebut enggan mendaftarkan para tenaga kerjanya untuk disertifikasi, hal ini karena mengingat waktu untuk melaksanakan sertifikasi menghambat pelaksanaan pekerjaan dan hal lain yang membuat para pengusaha industri pariwisata adalah ketika para tenaga kerja setelah mendapat sertifikasi akan meminta kenaikan upah ataupun mencari pekerjaan, sehingga sangat merugikan bagi pihak industri pariwisata. Kementerian pariwisata telah melakukan upaya


166

melalui sosialisasi kepada para pengusaha pariwisata bahwa dengan melakukan sertifikasi terhadap SDM bidang pariwisata dapat meningkatkan kualitas dari para tenaga kerja pariwisata. b. Kurangnya jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi terhadap SDM, hingga sampai saat ini ketersediaan Lembaga sertifikasi profesi baru ada 28 LSP. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberi dukungan kepada masayarakat atau pelaku pariwisata untuk mendirikan LSP setiap tahunnya.

2. Jumlah

Lulusan

Pendidikan

Tinggi

Kepariwisataan

yang

Tersalurkan di Industri Pariwisata (Orang) Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan Pendidikan Tinggi Pariwisata adalah banyaknya lulusan pendidikan tinggi, yaitu: Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung, Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bali, Akademi Pariwisata (Akpar) Medan, Akademi Pariwista (Akpar) Makassar, yang terserap di pasar tenaga kerja. Semakin besar jumlah lulusan yang terserap di pasar tenaga kerja, maka semakin baik kualitas dan kuantitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang saat ini dikelola oleh Kementerian Pariwisata. Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata, dihitung jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata yang tersalurkan di industri pariwisata baik di dalam dan luar negeri. Semakin tinggi jumlah lulusan yang dihasilkan maka semakin tinggi jumlah tenaga kerja yang kompeten dan mampu memenuhi tuntutan lapangan kerja sektor pariwisata. Indikator keberhasilan dari sasaran di atas, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 3.56 Target dan Realisasi Lulusan Perguruan Tinggi Kepariwisataan yang Tersalurkan di Industri Pariwisata (Orang) Tahun 2016 NO INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN (%) 13

Jumlah lulusan pendidikan tinggi

1,800

1,786

99,2

kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang)


167

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian dari indikator kinerja Jumlah Lulusan Pendidikan Tinggi Kepariwisataan Yang Tersalurkan Di Industri Pariwisata mencapai target 99,2%. Untuk melihat perkembangan capaian indikator Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata, bila dibandingkan Realisasi dengan Target setiap tahunnya sejak Tahun 2014-2016, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: Tabel 3.57 Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi Kepariwisataan yang Tersalurkan di Industri Pariwisata 2016 2015 2014 INDIKATOR KINERJA REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN UTAMA (%) (%) (%) Jumlah lulusan 1.786 99,2 1.750 100 1.685 113,09 pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang)

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja Jumlah Lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata pada tahun 2016 sebesar 1.786, terjadi peningkatan jumlah dibanding tahun 2015 sebesar 1.750 dan pada tahun 2014 sebesar 1.685 lulusan. Namun secara persentase capaian sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya terjadi penurunan. Keberhasilan capaian di atas tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan standar mutu Sumber Daya Manusia dalam industri pariwisata. Hal ini diharapkan mampu untuk diimplementasikan dalam dunia kerja, sehingga dapat meningkatkan mutu dan citra baik dari industri pariwisata Indonesia. Berbagai kegiatan tersebut, antara lain :


168

Penerimaan Mahasiswa Baru Penerimaan mahasiswa baru pendidikan tinggi pariwisata dilingkungan kementerian pariwisata tahun 2016 dilakukan dengan menggunakan system online melalui website http://. sbmstapp.kemenpar.go.id. yang dapat di akses dari seluruh wilayah Indonesia dengan memilih lokasi ujian dan lokasi pendidikan sesuai dengan tempat yang di inginkan. Pendaftaran mahasiswa tahun ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel terlampir. Tabel 3.58 Perguruan Tinggi Pariwisata

No.

Perguruan Tinggi Pariwisata

1

Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Akademi Pariwisata Medan Politeknik Pariwista Makassar Total

2 3 4

Peserta Mendaftar 6,790

Diterima

2,072 1,079 956 10,897

Persentase

681

10.03%

640 393 445 2,159

30.89% 36.42% 46.55% 19.81%

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebesar 10.897 peserta telah mendaftar ke empat sekolah tinggi, akademi serta politeknik pariwisata di Indonesia dan 19,81% diantaranya atau sebesar 2.159 peserta didik telah diterima pada tahun 2016.

Sidang Senat Terbuka Penerimaan Mahasiswa Baru LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

169

Wisuda Pendidikan tinggi pariwisata dibawah naungan kementerian pariwisata melaksanakan wisuda sekali dalam setahun. Jumlah lulusan pendidikan tinggi pariwisata tahun 2016 sejumlah 1.786 lulusan dengan perincian sebagai berikut. Tabel 3.59 Wisudawan/i Pendidikan Tinggi Pariwisata

No

Nama Pendidikan TInggi

Jumlah Lulusan

1

Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung

684

2

Sekolah Tinggi Pariwisata Bali

603

3

Akademi Pariwisata Medan

287

4

Politeknik Pariwisata Makassar

212

Total

1.786

Wisuda Sekolah Tinggi Pariwisata

Bursa Kerja Merupakan sebuah wadah untuk mempertemukan para penyedia lapangan kerja serta para pencari kerja, dengan tujuan untuk menyerap para lulusan ke dalam industri kerja.


170

Tabel 3.60 Bursa Kerja Perguruan Tinggi Pariwisata

No. 1 2 3 4

Perguruan Tinggi Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Akademi Pariwisata Medan Politeknik Pariwista Makassar Total

Industri 49

Lowongan Pekerjaan 9,645

Pelamar Persentase 3,360

34.84%

28 24

7,359

2,262

30.74%

-

-

-

809

800

101

17,813

6,422

98.89% 36.05%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan bursa kerja tahun 2016 hanya dilaksanakan oleh 3 Pendidikan Tinggi Pariwisata dilingkungan Kementerian Pariwisata, karena Akademi Pariwisata Medan tidak melaksanakan bursa kerja dikarenakan mengalami penghematan anggaran. Pada bursa kerja tersebut diikuti oleh 101 industri dengan lapangan kerja yang dibutuhkan 17.813, sedangkan jumlah peserta yang hadir dan melamar dalam kegiatan bursa kerja tersebut hanya 6.422 atau 36.05% pelamar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia di bidang pariwisata.


171

Kendala dan upaya yang akan dilakukan antara lain adalah: a.

Kurang optimalnya ruang kelas dan sarana praktek mahasiswa, untuk itu akan dilakukan penyesuaian antara ruangan kelas yang tersedia dengan jumlah mahasiswa yang akan diterima di tahun-tahun berikutnya.

b.

Masih rendahnya kemampuan berbahasa Inggris, IT dan Manajemen para mahasiswa. Untuk kendala ini Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan melalui Pendidikan Tinggi Pariwisata, pada tahun ini akan melaksanakan program peningkatan kwalitas mahasiswa melalui Program short course Bahasa Inggris berbasis TOEIC di seluruh satuan kerja, sedangkan untuk bidang IT akan dilakukan program praktikum berbasis IT dilingkugan pendidikan tinggi, sedangkan untuk manajemen akan dilakukan peningkatan mutu pendidikan melalui review kurikulum dan modul bidang manajemen.

c.

Kurangnya minat para dosen dalam melakukan penelitian, untuk itu perlu diberikan insentif untuk melakukan penelitian yang menunjang keilmuan kepariwisataan dan bekerja sama dengan lembaga penelitian lainnya, baik pemerintah atau swasta.


172

10

TERLAKSANANYA/ TERWUJUDNYA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

Sasaran terlaksananya/ terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata, dapat dilihat dari presentase Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pariwisata. Nilai ini merupakan nilai komulatif dari 8 area perubahan sebagaimana Permenpan No. 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi. Indikator keberhasilan dari sasaran di atas, berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut: Tabel 3.61 Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2016 NO 14


Indeks Reformasi Birokrasi (Persentase)

TARGET

REALISASI

75%

74,82%

CAPAIAN (%) 99,76

Dari tabel diatas, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata tahun 2016 adalah sebesar 74,82% dari target yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 75% atau dengan capaian sebesar 99,76%, Hasil penilaian ini sesuai dengan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/114/M.RB.06/2017 tanggal 16 Februari perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016. Dalam prosesnya, penilaian diatas terlebih dahulu dilakukan oleh Inspektorat pada bulan Maret-Juni 2016 melalui PMPRB, hasilnya dievaluasi kembali oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Juli-Agustus 2016, hasilnya baru akan menjadi hasil final Indeks Reformasi Birokrasi Tahun2016. Rincian penilaiannya terlihat pada tabel berikut:


173

Tabel 3.62 Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi

No

Komponen Penilaian

%

Bobot

Nilai 2015

Nilai 2016

Capaian

A

Pengungkit

1

Manajemen Perubahan

5,00

3,58

4,00

80%

2

Penataan Peraturan Perundang-undangan

5,00

2,71

3,34

67%

3

Penataan dan Penguatan Organisasi

6,00

3,84

4,01

67%

4

Penataan Tatalaksana

5,00

3,47

3,76

75%

5

Penataan Sistem Manajemen SDM

15,00

7,84

8.91

59%

6

Penguatan Akuntabilitas

6,00

4,35

4,61

77%

7

Penguatan Pengawasan

12,00

5,99

7,42

62%

8

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

6,00

4,05

4,44

74%

Sub Total Komponen Pengungkit

60,00

35,83

40,49

67,48%

20,00

14,64

15,35

76,75%

B 1

Hasil Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

2

Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN

10,00

6,79

9,69

96,90%

3

Kualitas Pelayanan Publik

10,00

7,23

9,29

92,90%

Sub Total Komponen Hasil

40,00

28,66

34,33

85,82%

Indeks Reformasi Birokrasi

100,00

65,23

74,82

74,82%

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata Tahun 2016 mengalami peningkatan dari Indeks RB Tahun 2015, yaitu sebesar 9,59 point serta kenaikan predikat dari “B” menjadi “BB”. Berikut perkembangan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.63 Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2014-2016 INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks Reformasi Birokrasi (Persentase)

2016 REALISASI CAPAIAN (%) 74,82 99,76

2015 REALISASI CAPAIAN (%) 65.23 92.10


2014 REALISASI CAPAIAN (%) 60.23 70.86

174

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai Indeks RB terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu sebesar 5 point (21,24%) pada tahun 2015, dan 9,59 point (7,66%) pada tahun 2016. Untuk meningkatkan terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian pariwisata, telah dilakukan upaya-upaya perbaikan pada 8 area perubahan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut: 1. Bidang Manajemen Perubahan Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipratikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, dan berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/model perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dalam rangka menjawab tantangan tersebut sesuai dengan kegiatan mikro yang mengacu pada program prioritas nasional reformasi birokrasi yang menjadi kewajiban Kementerian Pariwisata di bidang area manajemen perubahan antara lain: a. Penyempurnaan Road Map RB Kementerian Pariwisata 2015-2019 dengan Nomor Kepmenpar Nomor KM.126/ UM.001/MP/2015) b. Pelaksanaan assesmen dan penetapan agen perubahan masing-masing unit Eselon II lingkup Kemenpar c. Pembentukan Tim Program Management Office (PMO) Tingkat Pusat dan UPT dengan tujuan agar perubahan dapat dikelola dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan serta pembentukan Tim Agen Perubahan Per Unit Eselon II Kemenpar (dalam proses) d. Bimbingan Teknis Manajemen Perubahan kepada TIM PMO dan Pegawai terkait di Tingkat Pusat dan UPT


175

e. Penetapan Nilai Budaya Kerja Kementerian Pariwisata dengan megacu pada 3 nilai Revolusi Mental yaitu Integritas, Etos Kerja, dan Gotong royong, serta telah dilakukan pencanangan Budaya kerja oleh Menteri Pariwisata yang dihadiri oleh 500 orang pegawai Kementerian Pariwisata. 2. Bidang Penguatan Peraturan Perundang-undangan Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur

adalah

peraturan

perundang-undangan

yang

tumpang

tindih,

disharmonis, dapat diinterprestasikan berbeda atau sengaja dibuat tiidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu perlu dilakukan perubahan/ penguatan terhadap sistem perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan kegiatan mikro yang mengacu pada program prioritas nasional reformasi birokrasi di Bidang Perundangundangan antara lain; a. Penetapan Tim Deregulasi Kementerian Pariwisata b. Telah dilakukan inventarisasi peraturan bidang Pariwisata khususnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata (Th.2000-2016) serta telah dilakukan identifikasi dan analisis atas peraturan yang dinilai tidak harmonis; c. Dari hasil identifikasi dan analisis, telah dilakukan revisi 5 peraturan, dan pencabutan 4 Peraturan d. Evaluasi atas implementasi beberapa regulasi produk Kementerian Pariwisata, sebagai bahan masukan kepada Tim Deregulasi e. Telah disusun Permen dan SOP tentang tata cara penyusunan Peraturan di lingkungan Kementerian Pariwisata f. Peraturan dan SOP Penyusunan Peraturan telah diimplementasikan dan telah dilakukan evaluasi atas implementasinya 3. Bidang Penguatan Kelembagaan Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan


176

timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan lam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/ perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Pembenahan sistem dalam pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan ASN, dilakukan dengan kegiatan antara lain: a. Analisis Jabatan b. Analisis Beban Kerja c. Monitoring dan evaluasi organisasi 4. Bidang Penguatan Tatalaksana (Bussiness Process) Kejelasan proses bisnis/tata kerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tata laksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarki, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur. Pembangunan sistem dalam penerapan e-government dilakukan melalui penerapan aplikasi e-office dalam administrasi persuratan, penerapan ecommando dalam pemberian intruksi pimpinan, dan penerapan aplikasi eperformance dalam pengukuran kinerja, dengan kegiatan-kegiatan antara lain: a. Telah dilakukan review dan revisi terhadap SOP dan telah mulai diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari b. Optimalisasi pemanfaatan e-government melalui aplikasi persuratan (e-office) dan aplikasi untuk koordinasi (e-commando)


177

c. Penyusunan aplikasi bersama penerimaan mahasiswa baru melalui satu pintu (website Kementerian Pariwisata)-aplikasi SBM STAPP dan telah diimplementasikan mulai penerimaan mahasiswa Tahun 2016 d. Penyusunan rancangan aplikasi untuk penghitungan pergerakan perjalanan wisatawan nusantara (dalam proses) 5. Bidang Penguatan Sistem SDM Aparatur Sipil Negara Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya dan bagaimana Sistem Manajemen SDM yang tidak diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional. Perbaikan

Berkelanjutan

Sistem

Perencanaan

Kebutuhan

Pegawai

ASN

dilaksanakan melalui kegiatan antara lain : a. Telah disusun Kepmen tentang pelaksanaan lelang jabatan pimpinan tertinggi secara terbuka b. Penyusunan rencana diklat PNS berkelanjutan c. Penilaian indikator kinerja individu d. Penyusunan informasi jabatan seluruh pegawai e. Penyusunan standar kompetensi jabatan 1 Unit Eselon I (Sekretariat Kementerian), sedangkan unit lainnya masih dalam proses f. Penyempurnaan aplikasi database pegawai SIMPEG, sehingga saat ini SIMPEG dapat diakses oleh pegawai, serta data yang ada telah dimanfaatkan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan (BAPERJAKAT) g. Penyempurnaan kode etik pegawai Kemenpar (dalam proses)


178

6. Bidang Penguatan Pengawasan Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggungjawab kementerian pariwisata dan sebagai langkah riil untuk meminimalisir berbagai penyimpangan yang terjadi serta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Pariwisata perlu dilakukan peningkat dan penguatan peran dan fungsi pengawasan. Karena lemahnya peran dan fungsi pengawasan akan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan pengawasan. Dalam rangka mencapai kondisi tersebut telah dilakukan kegiatan mikro yang mengacu pada program prioritas nasional reformasi birokrasi di Bidang Penguatan Pengawasan yaitu; a. Telah ditetapkan Permen tentang penanganan gratifikasi, whistleblowing system, benturan kepentingan, dan pengaduan masyarakat, serta telah diimplementasikan dengan membentuk unit pengendalian gratifikasi/UPG b. Telah dibentuk Tim Penilai Internal, dan telah ditetapkan Unit Kerja percontohan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)-Politeknik Pariwisata Makassar c. Laporan keuangan Kementerian Pariwisata tahun anggaran 2015 memperoleh predikat Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan Surat Ketua BPK RI Nomor 55/S/I-IV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016) 7. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sisitem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut reformasi birokrasi Bidang LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

179

Penguatan Akuntabilitas akan melaksanakan kegiatan prioritas nasional yaitu “Pembangunan/ Pengembangan teknologi Informasi dalam manajemen Kinerja” dan kegiatan pendukung untuk mewujudkan kinerja yang terstruktur dan saling mendukung mulai dari tingkat pimpinan tertinggi yang dijabarkan ke struktur di bawahnya sampai dengan staf, sedangkan untuk pengukuran kinerja ditetapkan indikator-indikator sesuai dengan level kinerjanya. Melalui beberapa kegiatan antara lain; a. Telah disusun RENSTRA Kemenpar 2015-2019, dengan mengacu pada indikator kinerja utama yang telah disempurnakan; b. Telah dilakukan reviu dan penyempurnaan IKU tingkat Kementerian dan setiap satker lingkup Kemenpar c. Penyusunan perjanjian kinerja tingkat Unit Eselon I dan II d. Monev kinerja seluruh unit kerja dilingkungan Kemenpar dengan menggunakan aplikasi e-performance (per triwulan) e. APIP telah melakukan monev kepada seluruh unit kerja Eselon I di Lingkungan Kemenpar f. Penyusunan LAKIP Kemenpar Tahun 2015 dan telah mendapatkan hasil penilaian “BB” g. Publikasi dokumen Renstra, IKU, PK, dan LAKIP melalui website Kementerian Pariwisata 8. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan publik menjadi aspek lain yang selalu menjadi sorotan masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendoronng peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Oleh Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen

pelayanan

publik

agar

mampu

mendorong

perubahan

profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementerian Pariwisata melakukan kegiatan antara lain : a. Melakukan survey kepada stakeholder Kementerian Pariwisata LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

180

b. Pengembangan sistem pelayanan melalui e-Service c. Evaluasi pelayanan publik Kepariwisataan serta identifikasi jenis-jenis pelayanan publik Kementerian Pariwisata (dalam proses) d. Pengembangan

media

promosi

pariwisata

berbasis

digital

melalui

e-marketing, penambahan spot promosi pariwisata dilokasi strategis, penambahan promosi di channel TV luar negeri e. Penerimaan mahasiswa baru melalui satu pintu (website Kementerian Pariwisata) f. Penyempurnaan SOP Informasi Publik g. Pemanfaatan IT dalam layanan informasi pergerakan perjalaan wisnus Selain itu, reformasi birokrasi kepariwisataan secara internal juga dilakukan oleh Kementerian Pariwisata melalui digitalisasi program untuk pemantauan media, e-procurement, e-office, Electronic Control Management Direction and Order (e-CoManDO), serta seleksi bersama masuk sekolah tinggi, akademi, dan politeknik pariwisata. Kementerian Pariwisata juga melakukan digitalisasi di dalam birokrasi untuk membangun sinergi di dalam intansi Kementerian Pariwisata itu sendiri.

Gambar 3.38 e-Goverment Kementerian Pariwisata

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Kementerian Pariwisata di tahun-tahun berikutnya, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:


181

1.

Membangun komitmen bersama mulai dari pimpinan sampai ke seluruh pegawai;

2.

Penguatan Sistem Pengawasan;

3.

Penguatan integritas aparatur di seluruh Kementerian pariwisata;

4.

Pengintegrasian sistem perencanaan dan penganggaran;

5.

Menerapkan penganggaran berdasarkan kinerja organisasi, dan menurunkannya sampai ke level individu, sehingga dapat dijadikan dasar ukuran kinerja individu dan dasar untuk memberlakukan rewards and punishment.

Hasil Survey Reformasi Birokrasi Tabel 3.64 Hasil Survey Reformasi Birokrasi

Persepsi 4,00

2,61

3,81

Rata-Rata Kementerian 2016 3,30

4,00

2,90

3,72

3,22

KETERANGAN Survey/Indeks Korupsi Indeks Pelayanan

Skala 2015 2016

Jika upaya yang sudah dilakukan di atas dikaitkan dengan hasil reformasi birokrasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau pihak penerima layanan dari Kementerian Pariwisata, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Indeks persepsi anti korupsi Indeks persepsi anti korupsi merupakan persepsi penerima layanan terhadap integritas petugas pemberi layanan. Integritas ini ditinjau tidak hanya dari sistem layanan yang mungkin berpotensi menyimpang, namun juga perilaku pemberi layanan dalam bersikap, misalnya menawarkan layanan yang lebih cepat, kesediaan menerima gratifikasi, ketersediaan sarana pengaduan dan sebagainya. Hasil survei atas indeks persepsi anti korupsi menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 1,20 poin dibanding tahun sebelumnya dari sebesar 2,61 menjadi 3,81 dalam skala 4. Indeks tersebut berada diatas indeks rata-rata Kementerian yaitu sebesar 3,30. Untuk meningkatkan Indeks persepsi anti korupsi Kementerian Pariwisata telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut: a.

Telah

ditetapkan

KM.52/PS.101/MP/2016

keputusan tentang

Menteri

Pariwisata

Kebijakan

pengawasan


Nomor: intern

182

Kementerian Pariwisata sebagai bentuk komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan good governance dan clean government. b.

Kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi pada STP Bandung dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan instansi atau organisasi yang sadar dan terkendali dalam penangangan praktek gratifikasi. Sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas semakin terimplementasi.

c.

Telah dilakukan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dilingkungan Kementerian Pariwisata sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pariwisata No. 6 tahun 2016 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dilingkungan Kementerian Pariwisata.

d.

Membangun sistem penanganan pengaduan internal wistleblowing system (WBS) dilingkungan Kementerian Pariwisata yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pariwisata No. 3 Tahun 2015 tentang tata cara penanganan pengaduan internal dilingkungan Kementerian Pariwisata.

e.

Pencanangan pembangunan zona integritas di tahun 2015.

f.

Penunjukan unit kerja Politeknik Pariwisata Makassar sebagai unit kerja yang mempunyai predikat wilayah bebas korupsi.

g.

Menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata No.4 tahun 2015 tentang penanganan benturan kepentingan dilingkungan Kementerian Pariwisata.

h.

Pengelolaan pengaduan masyarakat dengan baik

dan benar dapat

mencegah terjadinya penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, untuk itu Menteri Pariwisata menetapkan Peraturan Menteri No. 2 tahun 2015 tentang penanganan pengaduan masyarakat dilingkungan Kementerian Pariwisata. i.

Menerbitkan

Surat

Edaran

No:UM.001/21/2/SESMEN/KEMPAR/2015

tentang pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa secara elektronik dilingkungan Kementerian Pariwisata. 2.

Indeks kualitas pelayanan publik Indeks kualitas pelayanan publik merupakan persepsi penerima beberapa layanan utama Kementerian Pariwisata, yaitu layanan terhadap promosi serta fasilitasi kepariwisataan. LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

183

Hasil survey atas indeks kualitas pelayanan publik Kementerian Pariwisata menunjukkan peningkatan sebesar 0,82 poin dari tahun sebelumnya yaitu dari sebesar 2,90 menjadi 3,72 dalam skala 4. Indeks tersebut berada diatas indeks rata-rata Kementerian yaitu sebesar 3,22.

Grafik 3.12 Indeks Kualitas Pelayanan Publik

Kementerian Pariwisata telah melakukan berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat, diantaranya: a.

Perubahan yang seharusnya dilaksanakan oleh agent of change belum terlihat;

b.

Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan sudah berjalan tetapi masih ada beberapa produk kebijakan yang tidak didukung oleh policy paper

c.

Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan belum dilakukan secara berkala

d.

Telah dilakukan identifikasi terkait peraturan perundangan yang tidak harmonis tetapi belum ke seluruh peraturan

e.

Ada beberapa Perpres terkait tujuan wisata baru yang belum diselesaikan oleh kemenpar


184

f.

Belum terlihat kesesuaian antara struktur organisasi dengan kinerja organisasi;

g.

Hasil evaluasi atas Bisnis proses dan SOP belum menunjukan efisiensi dan efektifitas;

h.

Penggunaan e-performance belum terintegrasi (antara keuangan, kinerja dan kinerja individu);

i.

Belum dilakukan asessment pada seluruh pegawai;

j.

Belum ada kebijakan internal terkait promosi terbuka, (masih berupa draft);

k.

Pemberian tunjangan kinerja belum berdasarkan pada capaian kinerja individu;

l.

Sistem aplikasi kepegawaian masih dalam pengembangan sehingga belum dapat dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan terkait manajemen SDM

m. Kebijakan tentang SPIP belum terlihat implementasinya dalam SOP, penempatan SDM, dll; n.

Belum dilakukan monev dan atas implementasi beberapa kebijakan integritas, seperti WBS, Benturan kepentingan, dll;

o.

Belum terdapat unit kerja yang yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”;

p.

Permasalahan Bidang Akuntabilitas: 1) Komitmen

dan

Kepedulian

Pimpinan

terhadap

Implementasi

Manajemen Kinerja di Unit Kerja masing-masing; 2) Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja sudah dilaksanakan tetapi belum optimal; 3) Pemanfaatan sistem e-performance belum maksimal; 4) Indikator

kinerja

secara

berjenjang

belum

dilakukan

secara

menyeluruh; 5) Hasil Monev Rencana aksi belum ditindaklanjuti untuk perbaikan. 6) Evaluasi kinerja internal belum mampu memicu perubahan kinerja organisasi.


185

Rekomendasi Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dalam rangka peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian Pariwisata, Tim Evaluasi Kementerian PAN & RB memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Gambar 3.39 Penguatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

11.

ENING KAT NYA KUALIT AS KINE RJA ORG ANI SASI KEMENTE RIAN PARIWISATA


186

11

MENINGKATNYA KUALITAS KINERJA ORGANISASI KEMENTERIAN PARIWISATA

Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Organisasi Kementerian Pariwisata adalah Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata, yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata, yang merupakan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Opini Keuangan Kementerian Pariwisata Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Upaya konkrit dalam mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi di lingkungan Kementerian Pariwisata selaku instansi pemerintah yang melaksanakan penggunaan dana APBN berkewajiban untuk meningkatkan

kemampuan

dalam

mengelola

keuangan

negara

serta

melaksanakan pengintegrasian pelaporan keuangan dan kinerja yang merupakan konsekuensi logis dari penerapan anggaran berbasis kinerja. Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas pengelolaan keuangan adalah opini laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu secara berurutan dari penilaian yang paling rendah, yaitu: (1) Tidak diyakini kewajaran (Adverse); (2) Tidak memberikan pendapat (Disclaimer); (3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan (4) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penilaian ini diukur melalui kriteria pemberian opini atas audit laporan keuangan oleh BPK yang meliputi: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).


187

Sesuai Amanat Reformasi Birokrasi, Kementerian Pariwisata telah melaksanakan Penguatan, Pengendalian Pelaksanaan APBN dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara yang efektif dan efisien menuju good governance dan clean government. Capaian indikator Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata adalah sebagai berikut : Tabel 3.65 Target dan Realisasi Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata NO 15

INDIKATOR KINERJA UTAMA Opini Laporan Keuangan Kementerian

TARGET

REALISASI

WTP

WTP

CAPAIAN (%) -

Pariwisata (Predikat)

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata pada tahun 2016 Kementerian Pariwisata berhasil memperoleh predikat Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2015, atas target WTP yang ditetapkan sebelumnya. Kementerian Pariwisata telah berhasil

memperoleh predikat Opini Laporan

Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ditahun 2016 atas laporan keuangan tahun anggaran 2015, berdasarkan Surat Ketua BPK RI Nomor 55/S/IIV/05/2016 tanggal 26 Mei 2016 perihal penyampaian LHP atas LKPP Tahun 2015 Beberapa penghargaan yang diterima Kementerian Pariwisata pada Tahun 2016, adalah sebagai berikut: a. Penghargaan atas penyajian saldo kas bendahara pengeluaran pada laporan keuangan dengan tingkat akurasi tinggi untuk tahun 2015 (untuk tahun 2016 dilaporkan tahun 2017); b. Terbaik pada dua kategori “Anugerah Media Humas 2016” yaitu cinderamata dan profil lembaga humas; c. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2016 Tingkat Pratama, sebagai kementerian yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

188

Untuk melihat perkembangan indikator Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata apakah mengalami peningkatan atau penurunan, perlu dibandingkan capaian indikator di tahun 2014-2016. Perbandingannya terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.66 Perbandingan Opini Laporan Keuangan tahun 2014 - 2016 INDIKATOR KINERJA UTAMA Opini Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata

2016 REALISASI Masih dalam proses audit BPK

2015

CAPAIAN (%) -

REALISASI WTP

2014

CAPAIAN (%) -

REALISASI Disclaimer

CAPAIAN (%) -

Dari tabel di atas terlihat pada tahun 2015 capaian Opini mengalami peningkatan yang signifikan, dari Disclaimer menjadi Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Pada saat penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2016 ini, Laporan Keuangan masih dalam proses audit oleh BPK, sehingga belum dapat diketahui apakah Opini WTP berhasil dipertahankan oleh Kementerian Pariwisata.


189

Untuk meningkatkan pencapaian laporan keuangan dengan opini WTP di Tahun 2016, telah ditempuh berbagai strategi antara lain terlihat pada gambar. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan

dalam rangka

percepatan

akuntabilitas dan peningkatan kualitas laporan

keuangan

adalah

sebagai

berikut: Reinventarisasi Dalam

rangka

Sekretariat

reinventarisasi,

Kementerian

telah

melakukan: 1. Penatausahaan Aset BMN a. Meningkatkan Pengelolaan dan penatausahaan BMN terutama aset tetap; b. Melakukan Koordinasi/Kerjasama yang baik antar

semua

internal

elemen

maupun

baik

eksternal

terkait dalam penatusahaan dan pengelolaan BMN; c.

Melakukan berupa

penataan

BMN

penelusuran

dan

reinventarisasi terhadap

Aset

terutama yang

tidak

ditemukan keberdaannya. d. Merencanakan kebutuhan dan penganggaran

Barang

Milik


190

Negara secara tepat. e. Melaksanakan pengadaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Melaksanakan pengelolaan BMN dengan menjalankan 3 prinsip yaitu tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik. g. Mengelola barang persediaan harus di kelola dengan baik h. Melakukan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara yang ada dalam pengawasannya. i.

Melaksanakan inventarisasi Barang Milik Negara secara berkelanjutan.

j.

Melaporkan Barang Milik Negara secara berjenjang dan tepat waktu, dari tingkat satker ke tingkat kementerian.

k. Pengelolaan BMN perlu ditingkatkan terutama : a) Aset Tetap tanah, bangunan, jalan, jaringan dan irigasi. b) Penggunaan Kendaraan Roda 6, 4, dan 2 perlu tertata secara jelas c) Kepedulian pegawai terhadap fasilitas kantor yang berupa peralatan sebagai penunjang Tusi agar merasa memiliki dan bertanggung jawab menjaganya. d) Khusus peralatan kantor yang bersifat mobile seharusnya ditunjuk sebagai penanggung jawab pengguna. Peningkatan Kapasitas SDM Dalam rangka meningkatkan Kapasitas SDM, Sekretariat Kementerian telah melakukan: 1.

Bimbingan Teknis Sertifikasi Bendahara Pengeluaran Tahun 2016 Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Bendahara Pengeluaran didasari adanya kebutuhan atas tenaga pengelola keuangan yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi Bendahara Pengeluaran di lingkungan Kementerian Pariwisata. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan


191

uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/satker kementerian/lembaga. Pada tanggal 18 Januari 2016, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2016 tentang sertifikasi bendahara pada satuan kerja pengelola APBN. Pasal 2 Perpres Nomor 7 tahun 2016 tersebut menyebutkan bahwa PNS, anggota TNI, anggota POLRI yang diangkat sebagai bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu pada satker pengelola APBN harus memiliki sertifikat bendahara. Berdasarkan hal itu, Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pariwisata memandang pentingnya mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan mampu menjabat sebagai bendahara, maka bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran Kementerian Keuangan diselenggarakanlah kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Bendahara Pengeluaran Tahun 2016 di Lingkungan Kementerian Pariwisata. Kegiatan Bimbingan Teknis Sertifikasi Bendahara Pengeluaran Tahun 2016 di Lingkungan Kementerian Pariwisata dilaksanakan pada tanggal 17-31 Juli 2016 di hotel New Ayuda, Jalan Raya Puncak Km.17, Cipayung, Megamendung, Jawa Barat. Adapun peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang. 2.

Pembekalan Kemampuan Teknis Pengelola Keuangan Pelaksanaan Pembekalan Kemampuan Teknis Pengelola Keuangan merupakan kegiatan

rutin

yang

setiap

tahun

dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya

tertib

administrasi

pelaksanaan keuangan negara sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sesuai harapan tersebut diperlukan pengelolaan keuangan negara yang baik dan transparan, prinsip tersebut mencakup adanya perencanaan kas yang baik, serta menghindari adanya dana kas yang belum digunakan (idle cash).


192

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab serta memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, antara lain akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas dan keterbukaan. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan keuangan. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah perkembangan informasi dan kebijakan baru yang di keluarkan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan dalam penatausahaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan. Terbitnya kebijakan dan peraturan-peraturan baru di bidang keuangan diharapkan dapat menjadi

momentum

dalam

meningkatkan

kualitas

pengelolaan

dan

pertanggungjawaban keuangan negara. Oleh karena itu dalam upaya mengeliminir permasalahan dan mengantisipasi perubahan tersebut maka diperlukan pemahaman dan implementasi yang sama terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengatasi permasalah tersebut maka diperlukan suatu kegiatan Pembekalan Kemampuan Teknis Pengelola Keuangan yang diharapkan adanya persamaan persepsi dalam melaksanakan dan mengimplementasikan peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Kegiatan Pembekalan Kemampuan Teknis Pengelola keuangan ini merupakan salah satu Implementasi SPIP, yang bertujuan untuk : a. Meningkatkan kemampuan dan wawasan serta ketrampilan para pengelola keuangan

khususnya

para

Pejabat

Pembuat


Komitmen,

Bendahara

193

Pengeluaran Kementerian

dan

Bendahara

Pariwisata

Pengeluaran

dalam

Pembantu

persamaan

di

persepsi

lingkungan pelaksanaan

penatausahaan pengelolaan keuangan sehingga lebih mudah mengendalikan dan mengelimir resiko sedini mungkin; b.

Mewujudkan

tertib

administrasi

dalam

pengelolaan

dan

pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Kementerian Pariwisata, dan c.

Untuk menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan, sehingga perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai, terutama aparat pengelola keuangan.

3.

Kegiatan Pembinaan Pengelola BMN Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Pariwisata Kementerian

Pariwisata

beberapa

kali

perubahan

Struktur

telah

mengalami Organisasi

Dalam penyampaian laporan BMN sering menemukan laporan yang berbeda

terutama

dalam

penyampaian volume dan

harga

sehingga sulit untuk menggabungkan laporan yang disampaikan oleh UPT. Sehubungan hal tersebut di atas, maka sangat perlu untuk diadakan pembinaan berupa sosialisasi peraturan kepada para pengelola BMN agar tercapai satu sinergi terhadap pelaksana pembukuan BMN guna memperoleh keseragaman penyampaian laporan di lingkungan Kementerian Pariwisata . Hasil dari kegiatan ini berupa Penyusunan Laporan BMN Semester I, II dan Tahunan sudah menggunakan aplikasi SIMAK BMN Pengelola BMN dan mampu menyusun laporan BMN dengan menggunakan aplikasi yang baru. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan / pengendalian barang milik Negara yang dikuasai oleh suatu unit akuntansi pengguna barang. Disamping menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan neraca Kementerian Pariwisata


juga

194

menghasilkan informasi untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban pengelolaan barang milik Negara dan kebutuhan-kebutuhan manajerial Kementerian Pariwisata. Sistem Pengendalian Dalam rangka meningkatkan Sistem Pengendalian, Sekretariat Kementerian telah melakukan: 1.

Implementasi Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi berbasis web Dalam rangka mewujukan Laporan Keuangan yang akurat,

akuntabel dan

transparan, pada tahun 2016 Kementerian Pariwisata mulai menggunakan Aplikasi e-Rekon-LK yang didesain oleh Kementerian Keuangan.

Dengan

penggunaan Aplikasi e-Rekon-LK diharapkan terwujudnya: a) Penyederhanaan proses dalam pelaksanaan rekonsiliasi, b) Membantu Kementerian dalam menyusun/mengkompilasi Laporan Keuangan dengan menciptakan single database, c) Keseragaman laporan di tiap level unit akuntansi, d) Percepatan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata. 2.

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Salah satu upaya untuk mempercepat proses penyelesaian rekomendasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat, maka perlu dilakukan upaya penyelesaian, pemantauan dan evaluasi atas temuan-temuan hasil pemeriksaan pada satker-satker/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pariwisata. Pemantauan dilakukan terhadap unit kerja yang memiliki temuan yang menimbulkan kerugian negara, baik hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan maupun Inspektorat. Hal-hal yang dilakukan antara lain: a.

Melalui Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.38/OT.001/MP/2016 tanggal 23 Maret 2016 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pariwisata telah dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Pariwisata untuk membantu menteri dalam memroses penyelesaian kerugian negara terhadap


195

Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, pejabat lain di lingkungan Kementerian Pariwisata dan/atau pihak ketiga yang pembebanannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b.

Mengklasifikasi data temuan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian internal (SPI);

c.

Koordinasi dengan unit terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Keuangan terkait tindak lanjut temuan;

d. 3.

Penatausahaan dokumen terkait tindak lanjut temuan

Implementasi SPIP Kegiatan evaluasi hasil penilain risiko

merupakan

kegiatan

penilaian atas risiko yang telah teridentifikasi untuk dilakukan pengendalian kemungkinan

terhadap kejadian

yang

mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan evaluasi hasil penilaian risiko menjadi dasar kegiaatan pengendalian yang akan dilakukan, yaitu tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Untuk menindaklanjuti hasil tersebut, maka dilakukan Identifikasi risiko dan Analisis risiko. Setelah teridentifikasi, selanjutnya memperkirakan seberapa sering kemungkinan

risiko

terjadi

(probability/likehood)

dan

dampak

yang

ditimbulkan jika risiko terjadi (impact/consequencies), sehingga perlu dibuat perencanaan didalam memetakan risiko. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kementerian Pariwisata wajib menyelenggarakan SPIP. Sekretariat Kementerian sebagai perangkat dari


196

Kementerian Pariwisata, dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi

di

lingkungan

Kementerian

Pariwisata

wajib

melakukan

pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan dengan menerapkan ke lima unsur SPIP yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan komunikasi serta Pemantauan Pengendalian Intern. Mengingat telah terjadi perubahan nomenklatur dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata, maka dipandang perlu untuk mereview Permenparekraf Nomor PM.97/UM.001/MPEK/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, disesuaikan dengan struktur organisasi yang baru yaitu Kementerian Pariwisata. Hasil mapping risiko : a.

Penyusunan Renja K/L → 8 risiko yang di identifikasi, 8 risiko yang di kendalikan, 12 kegiatan pengendalian, 13 Infokom, 13 Monitoring

b.

Penyusunan RKA-K/L → 8 risiko yang di identifikasi, 8 risiko yang di kendalikan, 7 kegiatan pengendalian, 7 Infokom, 7 Monitoring

c.

Revisi DIPA → 5 risiko yang di identifikasi, 5 risiko yang di kendalikan, 3 kegiatan pengendalian, 0 Infokom, 0 Monitoring

d.

Penyusunan Laporan Keuangan → 22 risiko yang di identifikasi, 4 risiko yang di kendalikan, 5 kegiatan pengendalian, 5 Infokom

e.

Penyelesaian Permasalahan Perbendaharaan → 8 risiko yang di identifikasi, 8 risiko yang di kendalikan, 23 kegiatan pengendalian, 17 Infokom, 17 Monitoring

f.

Pemberian Bantuan Hukum → 2 risiko yang di identifikasi, 2 risiko yang di kendalikan, 4 kegiatan pengendalian, 2 Infokom, 2 Monitoring

g.

Penyediaan dan Penyajian Informasi

Parekraf → 6 risiko yang di

identifikasi, 6 risiko yang di kendalikan, 12 kegiatan pengendalian, 11 Infokom, 12 Monitoring LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

197

h.

Pelayanan Infromasi Publik → 6 risiko yang di identifikasi, 6 risiko yang di kendalikan, 15 kegiatan pengendalian, 14 Infokom, 14 Monitoring

i.

Pengecekan Pemeliharaan Ruang Kerja Gedung Kantor → 7 risiko yang di identifikasi, 7 risiko yang di kendalikan, 9 kegiatan pengendalian, 9 Infokom, 9 Monitoring

j.

Penyusunan Laporan BMN → 10 risiko yang di identifikasi, 6 risiko yang di kendalikan, 9 kegiatan pengendalian, 9 Infokom, 9 Monitoring

k.

Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan CPNS → 5 risiko yang di identifikasi, 5 risiko yang di kendalikan, 8 kegiatan pengendalian, 8 Infokom, 8 Monitoring

Kegiatan Rapat Pendampingan Penilaian

Risiko

Kementerian

Sekretariat

Pariwisata

di

selenggarakan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 bertempat di

Hotel

Jakarta.

Alila

Pecenongan,

Hasil

rapat

pendampingan penilaian risiko Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Kementerian dengan BPKP akan menjadi bahan dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP). Review

Peraturan

Menteri

Pariwisata

dan

Ekonomi

Kreatif

Nomor

PM.97/UM.001/MPEK/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.


198

Rencana Kerja Dalam rangka meningkatkan Rencana Kerja Sekretariat Kementerian telah melakukan: Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran Rapat Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun 2017, diperlukan sebagai acuan bagi K/L dalam penerapan Penganggaran

Berbasis

Kinerja

(PBK), mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada

peraturan

perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikaan

rasa

keadilan

dan

kepatutan,

mempermudah

proses

pendokumentasian dan pelaksanaan anggaran bagi K/L dan sebagai pedoman bagi K/L dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran. Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan aktivitas tersebut adalah menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA-K/L) sesuai hasil kesepakatan Rakornis untuk selanjutnya akan di bahas dan telaah oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Masing–masing unit eselon I di lingkungan Kementerian Pariwisata melakukan penyusunan RKAKL beserta dengan data dukungnya yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran dan Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran. RKAKL yang telah disusun beserta dengan data dukungnya akan digunakan sebagai bahan penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. RKAKL yang telah ditelaah akan menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan direview dan diteliti oleh Aparat Pengawas Internal (APIP) Kementerian Pariwisata yang terdiri dari Inspektorat Kementerian dan Biro Perencanaan dan


199

Keuangan. Setelah itu akan dilakukan penelaahan oleh Kementerian Keuangan dan ditetapkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan. Dokumen RKAKL Kementerian

Pariwisata

telah

disusun

dengan

menerapkan

pendekatan

penganggaran, yaitu penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka

pengeluaran

jangka

menengah

serta

klasifikasi

anggaran

untuk

mewujudkan sistem penganggaran yang lebih rasional, transparan dan akuntabel menuju sistem pengelolaan keuangan Negara yang profesional sesuai dengan amanat UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. RKAKL ini nantinya akan diproses lebih lanjut untuk menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan menjadi pedoman dalam hal pelaksanaan anggaran bagi Kementerian Pariwisata. Setelah DIPA ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Kementerian Pariwisata akan menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan yang menjadi acuan dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan bagi Kementerian Pariwisata Pemanfaatan Laporan Dalam rangka meningkatkan Pemanfaatan Laporan Sekretariat Kementerian telah melakukan: 1. Laporan Keuangan Tingkat Kementerian, Eselon I, Satuan Kerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015 (Unaudited) dan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Triwulan I,II III Dan IV Tahun 2016 (Audited) Dana

Unit

Akuntansi

Pembantu

Penguna

Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-Es.I) dan Unit

Akuntansi

Pengguna

Anggaran/Barang

(UAPA/B) merupakan bagian dari anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan Pusat. Pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Unit

Akuntansi

Pembantu

Penguna

Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-Es.I) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial terdiri dari perkembangan


200

realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 Tentang Perubahan atas

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, masih

belum

dipahami

sepenuhnya

oleh

pelaksana pengelola keuangan Satuan Kerja, sering terjadi ketidaksesuaian baik dari sisi penyusunan, penyajian maupun penyampaian. Setelah dilakukan evaluasi masih banyak LK Satker semesteran/tahunan baik dalam penyusunan, penyajian, maupun penyampaiannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Guna mendukung terwujudnya Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata tahun 2015 yang berkualitas, sehingga Opini kedepan dapat lebih baik, sangat diperlukan peran SDM penyusun laporan keuangan yang professional. Oleh karena itu Biro Perencanaan dan Keuangan – Sekretaris Kementerian Pariwisata berupaya

menyelenggarakan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Tingkat

Kementerian, Satuan Kerja, dan Eselon I (UNAUDITED) sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata sehingga dapat meraih opini WTP. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian, Satuan Kerja, dan Eselon I Tahun 2015 (UNAUDITED) ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: a.

Meningkatkan kompetensi dan sikap profesional para petugas akuntansi dalam mengaplikasikan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Berbasis Akrual

untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, guna LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

201

mewujudkan tertibnya penyajian, penyampaian dan pelaporan kepada unsur terkait ; b. Tercapainya kesamaan persepsi dan terwujudnya kelancaran administrasi serta kemudahan dalam pengendalian pengelolaan keuangan sehingga laporan keuangan Kementerian Pariwisata dapat tersusun dengan baik, berjenjang, transparan, akuntabel dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam undang undang.; c. Terwujudnya fungsi Manajemen, di Lingkungan Kementerian Pariwisata melalui penyajian Laporan Keuangan Kementerian yang lengkap, tepat waktu dan berjenjang, dengan berpedoman kepada sistem dan prosedur yang berlaku. 2. Reviu RKA-KL dan Laporan Keuangan Kegiatan Reviu RKA-KL dilakukan

setelah

dilaksanakannya Penelitian

RKA-KL

melalui verifikasi atas kelengkapan

dan

kebenaran dokumen yg dipersyaratkan, kepatuhan

dalam

penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran, yang difokuskan meneliti konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-KL sesuai dengan sasaran kinerja dalam Renja K/L dan RKP, kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-KL dengan pagu anggaran K/L, kesesuaian sumber dana dalam RKA-KL dengan pagu anggaran K/L, kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level keluaran dan kelengkapan dokumen pendukung RKA-KL. Setelah selesai dilaksanakan penelitian Reviu RKA-KL yakni penelahaan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa


202

RKA-KL oleh auditor APIP yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-KL telah disusun berdasarkan RKP, Renja K/L dan Pagu Anggaran serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya membantu Menteri untuk menghasilkan RKA-KL yang berkualitas. Adapun tujuan dari Reviu RKA-KL adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan, bahwa informasi dalam RKA-KL sesuai dengan RKP, Renja K/L dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-KL. Ruang lingkup reviu RKA-KL difokuskan pada: konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-KL dengan Renja dan RKP; kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA-KL dengan pagu anggaran K/L; kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara lain: penerapan SBM dan SBK, keseuaian jenis belanja, serta hal-hal yang dibatasi/dilarang; kelengkapan dokumen pendukung RKA-KL antara lain: RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya. Peran APIP yang strategis dalam proses perencanaan penganggaran dengan melakukan reviu RKA-K/L dan dokumen pendukungnya merupakan wujud dari quality assurance, sehingga dapat meminimalisasi adanya kekeliruan dalam pelaksanaan anggaran dan meminimalisasi terjadinya pemborosan atau penggunaan anggaran-anggaran yang tidak mendukung tupoksi. Oleh karena itu, kompetensi dan pengetahuan APIP dalam perencanaan anggaran menjadi penting untuk ditingkatkan karena dengan APIP yang kompeten, maka hasil reviu RKA K/L akan menjadi lebih optimal yang pada akhirnya akan mendorong satuan kerja untuk menghasilkan RKA/KL yang berkualitas. Setelah

Inspektorat

melakukan

Reviu

selanjutnya

dibuatkan

rekomendasi atas kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang belum atau tidak dilaksanakan. Laporan hasil reviu disusun dalam bentuk Laporan Hasil Reviu (LHR). Laporan hasil reviu disampaikan oleh pimpinan APIP K/L kepada pimpinan unit eselon I.


203

3. Zona Integritas Menindaklanjuti Peraturan Menteri

Pemberdayaan

Aparatur

Negara

Reformasi

dan

Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Zona

Pembangunar

integritas

menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah, serta

dalam

rangka

melakukan

penguatan

sistem

penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat dengan cepat, tepat dan profesional, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Kementerian Pariwisata mencoba berupaya untuk membangun pilot project unit kerja percontohan wilayah bebas korupsi, yang diusulkan oleh Sekretaris Kementerian kepada Kementerian PANRB melalui surat nomor PS. 101/I/16/SESMEN/KEMPAR/2016 tgl 29 Juli 2016 tentang usulan Politeknik Pariwisata Makassar menjadi Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi. Berdasarkan hasil penilaian tim penilai Internal Kementerian Pariwisata, Politeknik Pariwisata Makassar memperoleh angka penilaian sebesar 85,85 terdiri dari komponen pegungkit 48,72 dan hasil 33,13 , sedangkan untuk satuan kerja dilingkungan Kementerian Pariwisata lainnya akan segera di lakukan penilaian lebih lanjut. Sebagai langkah awal pembangunan zona integritas tersebut, telah dilakukan pencanangan pembangunan zona integritas pada tanggal 26 Oktober 2015, bertempat di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kantor Kementerian Pariwisata. Dalam kegiatan tersebut, dipimpin langsung oleh Menteri Pariwisata, dan dihadiri seluruh jajaran Kementerian Pariwisata mulai dari Staf Ahli Menteri, pejabat Eselon I, II, III, IV, sampai dengan staf, serta dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan dan Kemenko Maritim, Ketua Ombudsman LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

204

RI, perwakilan dari Kementerian PAN dan RB, serta perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk mendukung pembangunan zona integritas di atas, telah disusun terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut: a.

Tim Penyusun Dokumen Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi Kementerian Pariwisata sesuai SK Menteri Pariwisata No. SK 433/OT.001/SESMEN/ KEMPAR/2015 tanggal 27 Juli 2015.

b.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Penangaan Gratifikasi di lingkungan Kementerian Pariwisata. Pedoman ini telah dilakukan sosialisasi kepada para pegawai pada tanggal 18 Desember 2015.

c.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Pariwisata.

d.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Internal di lingkungan Kementerian Pariwisata.

4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Dekonsentrasi Dalam rangka pengendalian dan identifikasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan

program

dan

kegiatan

Dekonsentrasi,

telah

dilakukan

pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui dana dekonsentrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata. Selain itu dengan adanya perubahan pada sistem pelaporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi maka telah dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Pariwisata

Nomor

22

Tahun

2015

tentang

Pelaksanaan

Kegiatan

Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata sehingga telah diterbitkan Peraturan Menteri baru mengenai pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi yaitu Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 20 Tahun 2016.


205

Taat Aturan Dalam rangka meningkatkan ketaatan terhadap peraturan Sekretariat Kementerian telah melakukan: 1. Meningkatkan pengelolaan PNBP Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat, adil, tegas dan jelas dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara. Mengingat pentingnya peran PNBP perlu Kementerian Pariwisata perlu meningkatkan pengelolaan PNBP melalui Pemantauan laporan realisasi anggaran pendapatan secara intensif, Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP dan menetapkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2016. 2. Kegiatan Penyelesaian Masalah Perbendaharaan Dilaksanakan

dengan

mengadakan

pemantauan

tindak lanjut penyelesaian tuntutan ganti rugi di UPT/SKPD dan Sosialisasi Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), auditor, bendahara sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah temuan, piutang dan langkahlangkah untuk meningkatkan opini laporan keuangan. Kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara dilakukan

proses/upaya

pengembalian

melalui

Tuntutan Perbendaharaan, sedangkan kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Non Bendahara dan Pejabat Lain serta pihak ketiga dilakukan proses/upaya Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Tuntutan Perbendaharaan (TP) pada hakikatnya adalah kegiatan untuk mengembalikan kekurangan perbendaharaan sebagai akibat dari kesalahan/


206

kelalaian/kealpaan seorang bendaharawan. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah kegiatan untuk mengembalikan kerugian negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan melanggar hukum ataupun melalaikan kewajiban seorang

pegawai

negeri

sipil

(dalam

kedudukannya

sebagai

demikian/alszonadig). Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi mempunyai arti yang penting dalam rangka pengamanan keuangan negara, karena di samping sebagai usaha untuk mendapatkan penggantian atas kerugian negara, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk menegakkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri umumnya dan para pengurus/pengelola keuangan negara pada khususnya termasuk para Bendaharawan bila dalam jabatannya melakukan perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan secara langsung merugikan negara, diwajibkan mengganti kerugian tersebut. 3.

Implementasi Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akrual Penerapan akuntansi berbasis akrual pada Kementerian Pariwisata di tahun 2016 merupakan tahun kedua dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara. Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual

pemerintah

akan

mendapatkan

beberapa

manfaat

antara

lain

meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan dan pertanggungjawaban Pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance, clean government, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan Pemerintah pada seluruh tahapan siklus anggaran antara lain dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, pengendalian defisit anggaran dan penentuan besaran biaya penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi salah satu alat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Monitoring dan evaluasi implementasi akuntansi berbasis akrual pada Kementerian Pariwisata dilakukan terhadap seluruh satuan kerja pusat dan daerah secara periodik selama tahun 2016, meliputi penelaahan dan analisa setiap komponen Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.


207

Reward & Punishment Dalam rangka menerapkan Reward & Punishment Sekretariat Kementerian telah melakukan: 1.

Disiplin Pegawai Penundaan kenaikan gaji berkala/kenaikan pangkat bagi pegawai yang tidak disiplin.

2.

Pemberian besaran Uang Persediaan (UP) Kepada unit eselon I berdasarkan hasil evaluasi

tingkat

kecepatan

pengembalian

pertanggungjawaban

Tahun

sebelumnya. KENDALA DAN UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN Kendala dan upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target Opini Laporan Keuangan tahun 2016, sebagai berikut: 1. Belum optimalnya komitmen para pejabat pusat dan daerah dalam mendorong kualitas laporan keuangan dan percepatan penyelesaian temuan sehingga terkesan lambat dalam menindaklanjuti temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Untuk itu telah dilakukan koordinasi dengan Instansi lain terkait permasalahan yang ditemui pada saat pelaksanaan, dalam hal ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait proses pengadaan barang dan jasa serta Kementerian Keuangan terkait proses pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan. Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, telah dilakukan upaya sebagai berikut : a. Membentuk Tim Pengelola Perbaikan Sistem PNBP untuk memperbaiki Sistem Pengelolaan PNBP; b. Melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk penetapan saldo aset persediaan hasil likuidasi; c. Melaksanakan pembenahan menyeluruh atas pengelolaan Aset Tetap;


208

d. Sudah dibuat laporan tim inventarisasi aset tentang rencana aksi penyelesaian tindak lanjut temuan BPK yaitu maping database SIMAK, sinkronisasi SIMAK dan SAI, sinkronisasi LK BMN dengan LK DJKN, pendampingan Inventarisasi aset rusak berat, hilang, dikuasai pihak lain, pendampingan penyusunan laporan hasil Inventarisasi aset tetap, usulan penghapusan/hibah aset tetap, pendampingan tindak lanjut usulan hasil inventarisasi aset dan perbaikan database SIMAK komprehensif. e. Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dan Tim Reinvetarisir asset. 2.

Kualitas operator penyusun Laporan Keuangan pada masing-masing satuan kerja belum optimal, sehingga laporan keuangan belum disajikan dan diungkapkan secara lengkap (full disclosure). Untuk itu telah dilaksanakan bimbingan teknis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang diikuti seluruh satuan kerja pusat dan daerah (UPT/SKPD) di lingkungan Kementerian Pariwisata.

3.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan para Penanggung Jawab kegiatan belum sepenuhnya taat terhadap peraturan pengelolaan keuangan negara sehingga temuan berulang pada pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan perjalanan dinas masih terjadi. Untuk itu telah disusun petunjuk teknis pengelola keuangan dan petunjuk teknis lainnya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA.

4.

Inventarisasi barang milik negara belum selesai. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kinerja akuntabilitas Kementerian Pariwisata khususnya opini keuangan, mengingat permasalahan barang milik negara ini merupakan penyumbang terbesar opini disclaimer yang diperoleh Kementerian Pariwisata.

5.

Kompetensi SDM Auditor belum memadai, sehingga dibutuhkan percepatan peningkatan kapasitas auditor di lingkungan Kementerian Pariwisata, agar dapat menjawab tantangan audit internal yang semakin besar sebagai akibat meningkatnya anggaran Kementerian Pariwisata di tahun-tahun berikutnya secara signifikan.


209

6.

Melaksanakan percepatan proses pengadaan barang/jasa dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara rutin dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi.

7.

Melakukan In House Training dan pendampingan dengan instansi terkait (Kementerian Keuangan dan BPKP)

8.

Menyusun petunjuk teknis DAK dan petunjuk teknis lainnya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA

9.

Penerapan reward and punishment belum ada sehingga para pelaksana kurang termotivasi untuk meningkatkan kinerja di lingkungan unit kerja masing-masing.

2. Predikat Sakip Kementerian Pariwisata Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang terselenggara secara manual atau komputerisasi yang dirancang dan ditetapkan untuk tujuan pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif. Penentuan Predikat SAKIP adalah berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB setiap tahunnya. Evaluasi akuntabilitas kinerja mencakup review dan evaluasi atas aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, dan aspek evaluasi kinerja internal, serta aspek capaian kinerja output dan outcome serta kinerja lainnya. Capaian Indikator Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata adalah sebagai berikut : Tabel 3.67 Target dan Realisasi Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata NO


TARGET

REALISASI

16

CAPAIAN (%)

Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata

A

BB

94,00

(>80)

(75,20)

(Nilai)

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata Tahun 2016 dengan target A (Memuaskan) dapat direalisasikan dengan peringkat BB (Sangat Baik). Nilai akuntabilitas kinerja tahun


210

2016, diperoleh berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN & RB dan disampaikan kepada Kementerian Pariwisata melalui surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/614/M.AA.05/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016. Berdasarkan surat tersebut di atas, hasil evaluasi menunjukan bahwa Kementerian Pariwisata memperoleh nilai 75,20 dengan predikat BB (Sangat Baik). Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian Pariwisata sudah menunjukkan hasil yang baik. Untuk melihat perkembangan capaian indikator Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata, bila dibandingkan Realisasi dengan Target pada Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya sejak Tahun 2014-2016, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: Tabel 3.68 Perbandingan Capaian tahun 2014 s.d. tahun 2016 terhadap Perjanjian Kinerja (PK) 2016 2015 2014 INDIKATOR KINERJA UTAMA Predikat SAKIP Kementerian

REALISASI

%

REALISASI

%

REALISASI

%

BB

4,33

BB

-

B

-

(75,20)

(72,08)

(73,97)

Pariwisata

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian pada tahun 2016 dengan nilai sebesar 75,20 naik sebesar 3,12 dari nilai 72,08 pada tahun 2015. Sedangkan capaian tahun 2015 dengan nilai sebesar 72,08 turun sebesar 1,89 dari nilai 73,97 pada tahun 2014, namun tingkat Akuntabilitas Kinerja tahun 2015 Kementerian Pariwisata mengalami peningkatan dari predikat B (Baik) menjadi predikat BB (Amat Baik) dari tahun sebelumnya. Hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB terhadap Kementerian Pariwisata meliputi 5(lima) komponen besar managemen kinerja yaitu


211

Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja, dengan penilaian sebagai berikut : Tabel 3.69 Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata tahun 2016

Komponen Yang Dinilai a. b. c. d. e.

Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja Capaian Kinerja Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja

Bobot 30 25 15 10 20 100

Nilai 2015 21,57 17,60 12,42 6,28 14,21 72,08 BB

2016 23,23 18,11 12,46 6,69 14,71 75,20 BB

Berdasarkan hasil evaluasi di atas dapat dilihat peningkatan pada setiap komponen dibanding tahun 2015, Untuk komponen perencanaan kinerja dengan nilai 21,57 menjadi 23,23, komponen pengukuran kinerja dengan nilai 17,60 menjadi 18,11, komponen pelaporan kinerja dengan nilai 12,42 menjadi 12,46, komponen evaluasi kinerja dengan nilai 6,28 menjadi 6,69, komponen capaian kinerja dengan nilai 14,21 menjadi 14,71. Hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Kementerian Pariwisata dengan uraian sebagai berikut : 1.

Kementerian Pariwisata telah menyusun dokumen Renstra yang telah dilengkapi dengan tujuan dan indikator kinerja/ukuran keberhasilan yang telah berorientasi hasil (outcome), indikator kinerja yang baik/memenuhi kriteria SMART dan target tahunan kinerjanya. Dokumen Renstra juga telah selaras dengan dokumen RPJMN dan telah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan;

2.

Dalam rangka pengukuran kinerja organsiasi Kementerian Pariwisata telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi, dan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun ukuran kinerja tingkat Eselon III dan IV sebagai turunan kinerja berjenjang


212

belum sepenuhnya dilaksanakan pada seluruh unit kerja serta pengukuran capaian kinerja mulai dari pejabat Eselon IV ke atas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan) sebagai dasar pemberian reward dan punishment, dan ukuran (indikator) kinerja individu belum mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) unit kerja organisasi/atasannya; 3.

Pemantauan atas hasil kinerja seluruh unit kerja sudah cukup efisien dan efektif karena sudah sepenuhnya menggunakan teknologi informasi. Keberadaaan sistem informasi kinerja berbasis elektronik (e-performance) sangat diperlukan bagi Kementerian Pariwisata agar dapat memonitor dan mengendalikan kinerja semua unit kerja termasuk kinerja individu sehingga dapat memberi masukan untuk perbaikan yang berkelanjutan;

4.

Secara umum Kementerian Pariwisata telah berhasil memenuhi berbagai target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan PermenPAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terjadi perubahan terhadap sistem pembobotan dalam menentukan nilai hasil evaluasi kinerja, perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.70 Perubahan Pembobotan tahun 2015/2016 terhadap tahun 2014 NO 1. 2. 3. 4. 5.

KOMPONEN SAKIP Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja Capaian Kinerja Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja

2016

2015

2014

BOBOT 30

NILAI 23,23

BOBOT 30

NILAI 21,57

BOBOT 35

NILAI 26,13

25

18,11

25

17,6

20

14,08

15

12,46

15

12,42

15

12,04

10 20 100

6,69 14,71 75,20

10 20 100

6,28 14,21 72,08

10 20 100

7,05 14,67 73,97

BB

BB


B

213

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perubahan pada komponen perencanaan kinerja pada tahun 2014 dengan bobot 35% sedangkan pada tahun 2015/2016 menjadi 30% dan untuk komponen pengukuran kinerja pada tahun 2014 dengan bobot 20% menjadi 25% pada tahun 2015/2016. Disamping perubahan sistem pembobotan dalam menentukan nilai hasil evaluasi kinerja, perubahan juga dilakukan terhadap penyebutan pada predikat dan kategori, perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel 3.71 Perubahan Penyebutan Predikat dan Kategori 2015/2016 BOBOT

RANGE

2014 INTERPRETASI

BOBOT

RANGE

NILAI AA

INTERPRETASI

NILAI

>90 -100

Sangat

AA

>85-100

Memuaskan

Memuaskan A

>80 – 90

Memuaskan

A

>75-85

Sangat baik

BB

>70 – 80

Sangat Baik

B

>65-75

Baik

B

>60 – 70

Baik

CC

>50-65

Cukup Baik

CC

>50 – 60

Cukup

C

>30-50

Agak Kurang

(Memadai) C

>30 - 50

Kurang

D

0-30

Kurang

D

0 - 30

Sangat Kurang

-

-

-

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan budaya kinerja di lingkungan Kementerian Pariwisata, Kementerian PAN dan RB memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) Memanfaatkan dokumen rencana aksi sebagai jalur alternatif perbaikan dalam

mengarahkan

dan

mengorganisasi

kegiatan

organisasi

dan

memantau

pencapaian rencana aksi tersebut; 2) Memanfaatkan pengukuran capaian kinerja mulai dari pejabat Eselon IV ke atas

sebagai dasar pemberian reward dan punishment, dan menyusun kinerja individu sesuai tugas, fungsi dan perannya berdasarkan sasaran kinerja atasannya berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan melibatkan unit yang menangani kepegawaian dan perencanaan kinerja;


214

3) Menyempurnakan aplikasi agar dapat mengintegrasikan informasi kinerja dan

keungan, sehingga dapat memberikan informasi, khususnya tentang capaian kinerja secara berkala dan menuangkannya dalam Rencana Aksi yang membantu memudahkan pimpinan dalam penentuan strategi serta pengambilan keputusan; 4) Meningkatkan

kualitas

evaluasi

akuntabilitas

kinerja

internal

untuk

mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja serta mendorong tumbuhnya budaya kinerja di lingkungan Kementerian Pariwisata melalui pemanfataan berbagai dokumen yang sudah disusun, seperti penilaian kinerja secara periodik, mekanisme reward dan punishment kinerja dan sebagaianya. Dalam upaya meningkatkan capaian indikator Predikat SAKIP Tahun 2016, Kementerian Pariwisata telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Penyusunan Renja K/L Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional, penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar pelaksanaan kegiatankegiatan

yang

akan

dilaksanakan

oleh

Pemerintah

melalui

Kementerian/Lembaga. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).


215

Renja K/L merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran dari Rencana Strategis K/L (Renstra K/L) yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan Renja K/L oleh Kementerian/Lembaga dilaksanakan setelah dikeluarkannya surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum serta Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional. Pagu Indikatif tersebut merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang dirinci menurut program dan kegiatan prioritas yang pendanaannya terdiri atas rupiah murni, PHLN, dan PNBP. Berkenaan dengan telah diberlakukannya penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) secara penuh yang menggunakan struktur program dan kegiatan hasil restrukturisasi, maka mekanisme penyusunan Renja K/L menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian visi dan misi Kementerian Pariwisata, Sekretariat Kementerian dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Kementerian (Renja K/L) Tahun 2016. Dengan adanya Renja K/L ini, diharapkan sasaran dari masingmasing program dan kegiatan akan semakin tampak dan jelas karena masingmasing telah dilengkapi dengan indikator dan rencana tingkat capaian (target) secara kuantitatif. Untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Pariwisata Tahun 2016 yang bersifat indikatif. 2. Perjanjian Kinerja (PK) Perbaikan governance dan sistem manajemen

merupakan

penting

dalam

pemerintahan

agenda reformasi

yang

sedang

dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen

pemerintahan

berfokus

pada


yang

peningkatan

216

akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah. Ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya secara mandiri

serta

kepada

instansi

tinggi.

Dalam

melaporkan yang

lebih

sistem

yang

mekanisme

pelaksanaan

demikian perlu adanya evaluasi dari

pihak

independen umpan

balik

yang agar yang

lebih

diperoleh obyektif

untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melihat sampai sejauh mana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerja organisasinya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Salah satu dokumen untuk mengukur kinerja perlu dilakukan perjanjian kinerja, dokumen tersebut merupakan salah satu subkomponen dari komponen Perencanaan Kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

217

terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Kementerian memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Kementerian Pariwisata untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh para stakeholders (Presiden, Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Pelaku/industri pariwisata). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sumber informasi bagi internal Kementerian Pariwisata untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam laporan akuntabilitas kinerja Kementerian tahun 2015 harus dapat memenuhi kebutuhan bagi pengguna baik eksternal dan internal.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pariwisata pada Tahun Anggaran 2016 telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang mulai dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tingkat eselon II, eselon I, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015.


218

4. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kinerja dari suatu organisasi adalah gambaran

mengenai

tingkat

pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilaan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program

dan

kebijakan

yang

ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat kemajuan kinerja organisasi diperlukan suatu indikator atas keberhasilan yang diraih. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan, sasaran, atau kegiatan yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Diantara konsep indikator kinerja adalah konsep Indikator Kinerja Utama (IKU) atau yang dikenal dengan Key Performance Indicators (KPI). Setiap organisasi atau

K/L

memiliki

berbeda-beda,

IKU

yang

tergantung

pada

tujuan, fungsi dan strategi masingmasing organisasi. Kebijakan

penyusunan

IKU

di

lingkungan Kementerian Pariwisata telah dilakukan di tahun 2016 sesuai Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.109/UM.001/MP/2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pariwisata, pada dasarnya terintegrasi dengan berbagai dokumen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang meliputi dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Perjanjian Kinerja (PK), Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP), sedangkan IKU itu sendiri merupakan subkomponen dari komponen Pengukuran Kinerja yang tidak terpisah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.


219

Setiap Instansi pemerintah menurut Peraturan Kemen PAN dan RB Nomor. PER/09.M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007, wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). 5. E-Performance Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas

kinerja

dan

menindaklanjuti amanah dalam Road Map

Reformasi

adanya

Birokrasi,

sistem

mendorong organisasi

yang

tercapainya dengan

tujuan

perlu mampu kinerja untuk

Sosialisasi Sistem Informasi e-Performance di DI Yogyakarta memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja, yang salah satunya

melalui pemanfaatan aplikasi berbasis web yaitu aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah e-Performance (E-SAKIP). Aplikasi ini telah disempurnakan dan mulai triwulan II telah dapat dioperasikan dengan melakukan input data oleh petugas yang ditunjuk sebagai operator, dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata. Server khusus untuk aplikasi e-Performance ditempatkan pada ruangan Billing Cabinet Server di lantai 21 Asdep Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan.

Untuk

mengakses

dapat

dilakukan

melalui

Web

www:\\eperformance.kemenpar.go.id. Masuk ke web ini, langsung dapat melihat capaian kinerja kementerian sampai dengan

capaian

eselon

II

per

triwulan, tanpa login melalui user name atau password. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja,

penganggaran

kinerja,

keterkaitan kegiatan/sub kegiatan


220

dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Dokumen yang digunakan untuk menginput data: dokumen Renstra, IKU, Perjanjian Kinerja, DIPA/POK dan realisasi anggaran serta realisasi kinerja, dengan aplikasi ini publik dapat melihat capaian kinerja kementerian sampai dengan eselon II per triwulan. Dengan adanya aplikasi e-Performance diharapkan pengukuran kinerja dapat dilakukan setiap triwulan, sebagaimana diharapkan baik oleh Kementerian Pariwisata maupun oleh Kementeria PAN & RB agar dapat meningkatkan kinerja dan mendorong percepatan tercapainya target kinerja per triwulan. Diharapkan aplikasi e-Performance dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena merupakan salah satu rencana aksi bidang Penguatan Akuntabilitas yang harus dipenuhi untuk meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan selanjutnya berdampak pula pada penilaian yang menjadi syarat peningkatan besaran tunjangan kinerja aparatur negara di lingkungan Kementerian Pariwisata.


221


222


223

Grafik 3.13 Hasil Pengukuran Kinerja melalui aplikasi e-Performance


224

6.

Simplifikasi Regulasi Bidang Pariwisata Kementerian Pariwisata telah melakukan simplifikasi regulasi terhadap Peraturan Perundang-undangan bidang Pariwisata sebanyak 5 naskah peraturan di tahun 2016, sebagai berikut: a) Mencabut Kepmen Budpar No. KEP-10/MNKP/2000 tentang Usaha Jasa Manajemen Hotel Jaringan Internasional; b) Menggabungkan 13 (tigabelas) Permen Budpar tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwiata menjadi 1 (satu) Peraturan Menteri Pariwisata No. 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata; c) Mencabut Permen Parekraf No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata; d) Mencabut Permen Parekraf No.7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permen Parekraf No. 1 Tahun 2014 Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata; e) Mencabut Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Peraturan Perundang-undangan bidang Pariwisata dapat diunduh melalui website www.kemenpar.go.id pada menu JDIH.

KENDALA DAN UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN Kendala dan upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2016, sebagai berikut: 1.

Praktek pengukuran kinerja pihak yang sudah menyepakati Perjanjian atau Kesepakatan Kinerja, belum sepenuhnya dikaitkan dengan sistem reward and punishment. untuk itu telah dilakukan pengukuran melalui sistem informasi e-performance, yang hasilnya telah disampaikan kepada seluruh satker di lingkungan Kementerian Pariwisata berupa laporan capaian kinerja yang dilengkapi dengan nilai tingkat kepatuhan dalam melakukan input data.

2.

Evaluasi kinerja internal yang sebelumnya dilakukan secara manual saat ini telah di implementasikan dengan memanfaatkan sistem informasi e-performance sesuai anjuran Tim Evaluasi dari Kementerian PAN & RB. LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2016

225

3.

Penurunan kapasitas Inspektorat, sebagai akibat bergesernya Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Klaster III, dalam hal ini Inspektur Jenderal (eselon I) menjadi Inspektorat (eselon II). Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan kecepatan proses audit internal Kementerian Pariwisata. Untuk itu perlu peningkatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam proses

perencanaan

anggaran,

pelaksanaan

anggaran,

dan

proses

pertanggungjawaban anggaran. 4.

Belum adanya mekanisme standar untuk koordinasi pengendalian perencanaan dan program lintas deputi. Kondisi ini akan secara langsung mempengaruhi kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi menjadi kurang valid. Untuk itu perlu

mengimplementasikan

pelaksanaan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh agar dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Kementerian Pariwisata dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. 5.

Kurangnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Kementerian Pariwisata telah menerapkan sistem informasi e-Government dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target kinerja Kementerian Pariwisata


226

3.2. ANGGARAN 2016 Berdasarkan Surat Menkeu Nomor S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA 2016, Kementerian Pariwisata mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 4.224.362.267.000,00 (empat triliun dua ratus dua puluh empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Akan tetapi dalam perjalanannya, sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 perihal Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, Kementerian Pariwisata diminta untuk melakukan blokir mandiri (self blocking) anggaran sebesar Rp 800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah), sehingga anggaran setelah self blocking sebesar Rp 3.424.362.266.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah). Sehingga Pagu Kementerian Pariwisata Tahun 2016 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut: Tabel 3.72 Rekapitulasi APBN Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016


227

Terkait dengan realisasi anggaran 2016, posisi sampai dengan tanggal 12 Januari 2017,

daya

serap

berdasarkan

realisasi

pembayaran,

adalah

sebesar

Rp 3.299.652.832.689,00 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), atau sebesar 96,4% terhadap anggaran setelah self blocking, sebagaimana terinci pada tabel 1, 2 dan 3 : Realisasi anggaran Kementerian Pariwisata Tahun 2016 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 3.73 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016 per unit Eselon I

Tabel 3.80. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016 per Program


228

Tabel 3.74 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016 per Jenis Belanja

Grafik 3.13 Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016 per Jenis Belanja

Tabel 3.75 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016 per Satker Pusat dan Daerah NO

SATKER

PAGU

REALISASI

%

1

SATKER KANTOR PUSAT

1.899.341.225.000

1.588.978.235.745

83,66%

310.362.989.255

2

SATKER UPT

224.664.726.000

190.160.318.260

84,64%

34.504.407.740

3

SATKER DEKONSENTRASI (DK)

85.714.720.000

72.975.373.778

85,14%

12.739.346.222

2.479.340.591.000

2.102.336.219.932

84,79%

377.004.371.068

TOTAL


SISA ANGGARAN

229

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pagu anggaran Kementerian Pariwisata sebesar Rp.4.224.362.266.000,- sampai dengan akhir Desember 2016 telah terserap sebesar Rp.3.299.779.282.489,- atau sebesar 78,11%. Terdapat sisa dana sebesar Rp.1.724.582.983.511,- atau sebesar 21,89%, termasuk pagu self blocking sebesar Rp.800.000.000.000,- sehingga jika termasuk pagu self blocking sehingga realisasi menjadi Rp.4.099.799.282.489,- atau 96,4%. Sehubungan dengan realiasi penyerapan anggaran sebagaimana digambarkan di atas, beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi, adalah sebagai berikut : 1.

Berdasarkan Surat Menkeu Nomor S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 Pagu Anggaran Kementerian Pariwisata sebesar Rp 4.224.362.267.000,00 (empat triliun dua ratus dua puluh empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 perihal Langkah-Langkah Penghematan Belanja

Kementerian/Lembaga

Dalam

Rangka

Pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, Kementerian Pariwisata diminta untuk melakukan blokir mandiri (self blocking) anggaran sebesar Rp 800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah), sehingga anggaran setelah self blocking sebesar Rp 3.424.362.266.000,00 (tiga triliun empat ratus dua puluh empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah), mengakibatkan terdapat beberapa kegiatan prioritas tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencapai target. Kementerian Pariwisata berupaya melakukan terobosan sehingga pelaksanaan kegiatan prioritas tahun 2016 tetap dapat dilaksanakan. 2.

Rencana penyerapan anggaran yang telah disusun mengalami perubahan sehingga perlu disesuaikan kembali dengan alokasi anggaran yang ada.


230

BAB IV PENUTUP

B A B

4

PENUTUP

Pariwisata merupakan sektor yang memiliki keterkaitan dengan banyak sektor lain, sehingga dalam pengembangannya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, seperti kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Untuk itu, Kementerian Pariwisata

terus menggerakkan dan memberikan stimulus kepada pemangku

kepentingan bidang pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang menjanjikan peningkatan nilai tambah ekonomi terhadap sebuah produk khususnya asset kepariwisataan nasional baik alam, budaya maupun khusus/buatan. Apalagi, potensi pariwisata di Indonesia sangat besar. Salah satu dampak langsung pengembangan pariwisata adalah peningkatan kunjungan wisatawan yang berdampak pada penerimaan devisa negara, pertumbuhan hotel, pengurangan angka pencari kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja Kementerian Pariwisata pada Tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yang ditunjukkan melalui beberapa hal strategis sebagai berikut: 1.

Pertama, peningkatan sektor pariwisata dapat dilihat melalui beberapa indikator kunci antara lain: jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 12,02 Juta


231

atau mencapai 100,2% dari target tahun 2016. Jumlah tersebut meningkat sebesar 15,54% dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2015, serta menghasilkan devisa sebesar Rp 176-184 triliun (prognosa) atau 102.3% dari target tahun 2016. Kementerian Pariwisata optimis kunjungan wisatawan mancanegara akan

terus meningkat. Berdasarkan data World

Economic Forum (WEF) daya saing-pariwisata Indonesia pada 2015 meningkat dari ranking 70 dari 130-an negara di dunia, menjadi rangking 50 dunia. 2.

Kedua, hingga akhir tahun 2016 jumlah wisatawan nusantara yang melakukan perjalanan sebanyak 263.68 juta atau di atas target yang ditetapkan sebanyak 260 juta perjalanan, meningkat 3,38% dari tahun 2015. Dari jumlah perjalanan wisatawan nusantara tersebut total uang yang dibelanjakan mencapai Rp 241.08 triliun dengan perhitungan pengeluaran per perjalanan

setiap wisatawan

nusantara sebesar Rp 914.300. 3.

Ketiga, kontribusi pariwisata terhadap perekonomian (PDB) nasional sebesar 4,23%, sedangkan dalam penyerapan tenaga kerja (langsung, tidak langsung, dan ikutan) sebanyak 12 juta atau di atas target 11,7 juta tenaga kerja.

Untuk mendukung capaian kinerja di atas, Kementerian Pariwisata telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.3.299.652.832.689 atau sebesar 96,4% dari pagu sebesar Rp.3.424.362.266.000,- (pagu setelah self blocking), dengan Laporan Keuangan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Tim Evaluasi Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapat penilaian 75,20 atau predikat BB (Sangat Baik). Capaian kinerja Kementerian Pariwisata pada tahun 2016 ini menjadi modal positif dalam rangka pencapaian target sektor pariwisata di tahun 2017 yang penuh harapan dan tantangan.


232

LAMPIRAN

: MENTERI PARIWISATA

Jabatan

ARIEF YAHYA

Menteri Pariwisata

Jakarta, 29 Februari 2016

i

Pada Tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

: ARIEF YAHYA

Nama

tangan di bawah ini :

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA

Lampiran IA/1-2

Meningkatnya kontribusi kepariwisataan

3

6

5

4

Meningkatnya investasi di sektor pariwisata

2

Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

mancanegara (wisman)

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional

Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap

terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.

Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata

(2)

(1)

1

SASARAN STRATEGIS

NO


4

1

1

1

1




Jumlah tenga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)

Jumlah Investasi sektor pariwisata (US $ Juta)

25

Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi pariwisata (lokasi)

3

1

25

Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan (lokasi).

2

172

12

5

11,7

1627,36

34

34

Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem (provinsi)

(4)

TARGET

Lampiran IB/1-3

1

(3)

INDIKATOR KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KEMENTERIAN PARIWISATA

ii

11

10

9

8

3.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata

Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata

Pengembangan Kepariwisataan

1.

Rp

Rp

Rp

35,716,256

344,970,543

Anggaran 5,028,339,064,000

ARIEF YAHYA

MENTERI PARIWISATA

Jakarta, 29 Februari 2016


2 Progam


1

Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

Indeks Reformasi Birokrasi (Presentase)

Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (ribu orang) Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang)



1

2

1

1

1

(3)

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya / terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Pariwisata


Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (wisnus)

(2)

(1)

7

SASARAN STRATEGIS

NO

A

WTP

75%

1.800

35.000

223,6

260

(4)

TARGET

iii

iv iii

Perolehan Penghargaan dan Promosi Wonderful Indonesia Tahun 2016


v


vi


vii


viii


ix


x


xi


xii

Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2016

Recommend Documents